KATA PENGANTAR
Assalamualaikum,Wr. Assalamualaikum,Wr.Wb. Wb. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapkan. Karena atas berkat rahmat dan dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Serta para sahabat-sahaba sahabat-sahabat-Nya, t-Nya, pengikut-peg pengikut-pegikutnya ikutnya hingga hingga akhir zaman. Di mana yang telah mengajarkan iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan dan Islam. Deng Dengan an penu penuh h rasa rasa syuk syukur ur kami kami ucapk ucapkan an kare karena na dapa dapatt menye menyeles lesaik aikan an tuga tugass tentan tentang g KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN BENCANA” yang diberikan “ KEBIJAKAN diberikan kepada kepada kami kami sebaga sebagaii tugas dalam pembelajaran mata kuliah Disaster Nursing. Dalam penulisan dan penyusuan katakata kata pada pada tuga tugass ini masi masih h bany banyak ak kesa kesalah lahan an penul penulisa isan, n, untu untuk k itu kami kami selak selaku u penul penulis is meng menghar harap apka kan n kriti kritik k dan dan sara saran n yang yang bers bersifa ifatt memb membang angun un dari dari semu semuaa pamb pambaca aca demi demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Akhir kata semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Padang, 8 Mei 2012
Penulis
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………….1 Daftar Isi......................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar
Belakang…………………………………………………………………..3
1.2 Rumusan………………………………………………………………………...3 1.3 Tujuan…………………………………………………………………………...3 BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1.Kebijakan Pemerintah Indonesia Berkaitan dengan Penanggulangan Bencana..............................................................................................4 2.2.
Pola Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana Tingkat Daerah................................................................................................8
Pusat
dan
BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan………………………………………………………………….....10 3.2. Saran ...................................................................................................................10 REFERENSI ..............................................................................................................12
2
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif: baru melakukan setelah terjadi bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana. Bencana menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan. Hal ini akan menyebabkan angka kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan meningkat. Hal inilah yang coba diantisipasi. Di dalam
makalah ini penulis akan membahas
bagaimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan terkait penanggulangan bencana. Apakah sesuai dengan penanggulangan bencana yang seharusnya atau tidak. 1.2.Rumusan Masalah
Dalam makalah ini ada 2 hal yang akan dibahas,antara lain : 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penanggulangan benca. 2. Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat dan daerah.
1.3.Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas “Disaster Nursing”
mengenai penaggulangan bencana secara umum dan bagaimana kebijakan 3
pemerintah Indonesia terkait dengan penanggulangan benca serta Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat dan daerah secara khususnya.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1.Kebijakan Pemerintah Indonesia Berkaitan dengan Penanggulangan Bencana
Apa itu Bencana, menurut UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian bencana menurut International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) : Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi , ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sistem nasional penanggulangan di Indonesia dibuat menuju upaya penanggulangan bencana secara tepat. Pada tahun 2008, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional. Penanggulangan Bencana BNPB mempunyai tugas : a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,m penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 4
e.
menggunakan
dan
mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan
nasional
dan
internasional; f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;dan h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Secara umum, DASAR HUKUM penanggulangan bencana di Indonesia (Yultekni,2012), yaitu: 1. UUD 1945 RI, Pasal 4, Ayat 1 2. UU No.24 Th. 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 3. PP No. 38 Th. 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 4. PP No. 21 Th. 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. PP No. 32 Th. 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 6. Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB
Karena kebijakan terbaru yang dibuat oleh pemerintah adalah perundangan tahun 2008, maka kami akan membahas tentang kebijakan perundangan penanggulangan bencana tahun 2008.Kami menyajikan dalam 4 kategori :
a.
Pada tahap kesiapan
Paragraf 4, Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 19 berisi :
(1) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Deputi. Pasal 20
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 21 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
b.
Pada saat tanggap darurat bencana
Terdapat pada Pasal 23 Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
c.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 25
(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi. 6
Pasal 26
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
d. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Pasal 28
(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi. Pasal 29
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
di bidang logistik dan peralatan
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana; b.
pelaksanaan
penyusunan
perencanaan
di
bidang logistik
dan
peralatan
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan.
7
2.2. Pola Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat dan Daerah.
Mengenai sistem penanggulangan bencana tingkat Pusat, terdapat pada Pasal 34
(1) Di lingkungan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dapat dibentuk 2 (dua) Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. Pasal 35
Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Mengenai sistem penanggulangan bencana tingkat daerah juga ditetapkan di dalam Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB yang terdapat pada KETENTUAN LAIN-LAIN : Pasal 63
(1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerahbaik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB. (3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 64
Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
8
Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana di wilayahnya. Saat terjadi bencana ;
Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama
Gubernur memberikan dukungan perkuatan
Tanggungjawab Pemerintah Daerah :
Mengalokasikan dana penanggulangan bencana
Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana
Melaksanakan tanggap darurat
Melakukan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana
Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya
Menentukan status dan tingkat keadaan darurat
Mengerahkan potensi sumberdaya di wilayahnya
Menjalin kerjasama dengan daerah lain
Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan
bencana
Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan
Menunjuk komandan penanganan darurat bencana
Melakukan pengendalian bantuan bencana
Menyusun
perencanaan,
pedoman
dan
prosedur
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
BAB III 9
PENUTUP 3.1. Kesimpulan
Di tingkat Pusat terdapat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi dengan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Wakil Presiden. Di tingkat Provinsi terdapat Satuan Koordinasi Pelaksana (SATKORLAK) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat Satuan Pelaksana (SATLAK) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi yang dibentuk berdasarkan Perpres No.85/2005.
Dalam UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana diamanatkan tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum terbit. Dalam kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah, biasa dilakukan: 1. Kantor/Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) yang juga mengorganisir Search and Rescue (SAR). Bertugas meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. 2. Dinas lainnya seperti Pertambangan dan Energi yang berfungsi sebagai pengawas tata kelola pertambangan dan energi, mempunyai peta-peta rawan bencana yang biasanya terkait dengan pertambangan (longsor, bencana lingkungan). Kemudian Dinas Sosial, Bagian Kesra, DPU dsb 3. Palang Merah Indonesia di daerah masing-masing 4. Pusat Studi Bencana di Universitas terdekat yang dapat memberikan peta ancaman, mikrozonasi, dan penelitian tentang kebencanaan yang lain 5. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengetahui tentang cuaca, iklim dikaitkan dengan bencana, termasuk peringatan dini yang ada untuk berbagai jenis bencana.Selain itu terdapat organisasi masyarakat dan LSM baik nasional, lokal maupun internasional yang concern terhadap isu-isu penanggulangan bencana. 3.2. Saran
Kata kunci penanggulangan bencana: Serangkaian upaya komprehensif dalam pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pemerintah tidak boleh melupakan 3 unsur penting ini dalam penanggulangan bencana. Indonesia secara peraturan dan kebijakan sudah membuat 3 unsur penting tersebut, namun dalam pelaksanaan ini belum terealisasi dengan sempurna.
10
Dalam hal ini Pemerintah perlu mangadakan promosi dan pelatihan – pelatihan bagi kaderkader dan tim medis untuk dapat terlibat dalam sehingga pelaksanaannya sempurna. Apalagi saat ini, Indonesia sedang gempar- gemparnya tertimpa bencana alam. Masyarakat pasti berharap besar terhadap pemerintah. Tetapi masyarakat juga tidak boleh sepenuhnya berharap dan menampung tangan100% dari pemerintah. Mereka juga harus tahu hal dasar dalam penanggulangan bencana dan mempunyai trik-trik tersendiri dalam menanggulangi masalah bencana. Jadi, menurut penulis program penanggulangan bencana ini harus memberikan program persiapan kompetensi bagi masyarakat untuk menanggulangi bencana di dalam skala individu dan kjeluarga. Perlu program danpelatihan serta promosi dari pemerintah untuk merealisasikan program tersebut jika pemerintah benrencana untuk mengadakannya.
11
REFERENSI
Dhani Armanto, et.al, Mengelola Bencana, Buku Bantu Pendidikan Pengelolaan Bencana untuk Anak Usia Sekolah Dasar, WALHI, 2006. Salinan Peraturan Presiden ( mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Januari 2008.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO).
[email protected].
12