Kebijakan Pendidikan

Book Report : Kebijakan Publik

1

PENGANTAR

Revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi telah mendorong terjadinya proses demoktratisasi di sebagian negara-negara berkembang yang pada awalnya merupakan negaranegara negara otorit otoriter er..

Kondis Kondisii ini mendorong mendorong keterli keterlibat batan an aktoraktor-akt aktor or baru dalam dalam perumus perumusan an

kebijakan kebijakan publik. Perumusan Perumusan kebijakan publik dewasa ini tidak lagi didominasi oleh segelintir elit politik yang tidak dapat di kritik, namun kini telah melibatkan semakin banyak warga negara dan kelompok-kelompok kepentingan. Konsekuesi logis dari semua itu pemerintah dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang semakin beragam. Studi Studi kebijak kebijakan an publik publik dalam dalam konteks konteks Indones Indonesia ia menjad menjadii semaki semakin n pentin penting g dan menarik jika dikaitkan dengan diundangkannya UU No. No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Otonomi Daerah Daerah yang telah telah mem membawa bawa perubah perubahan an yang pundame pundamenta ntall termasu termasukk di bidang bidang pendidikan. Otonomi daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masy masyara arakat kat,, namu namun n demi demiki kian an dala dalam m reali ealita tany nya a sete setela lah h 10 tahu tahun n diund diundang angka kan, n, tind tindak ak penyimpangan / korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah daerah masih banyak terjadi, terjadi, bahkan di beberapa daerah cenderung cenderung meningkat. Di sisi lain tingkat kesejahteraa kesejahteraan n masyarakat masyarakat yang merupakan merupakan tujuan dari otonomi daerah belum menunjukan menunjukan peningkatan yang signifikan. Sektor Sektor pendidika pendidikan n yang yang merupak merupakan an domain dari kebijak kebijakan an publik publik

juga juga telah telah

menjadi isu sentral di masyarakat. Kompleksitas berbagai masalah pendidikan di Indonesia terleb terlebih ih telah telah diunda diundangka ngkannya nnya Undang-un Undang-undang dang

BHP (Badan (Badan Hukum Hukum Pendidi Pendidikan kan)) mem memicu icu

kontroversi di berbagai kalangan, baik di kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat


2

umum. Untuk itu kebijakan publik menjadi bagian yang penting untuk dipelajari oleh pada akademisi termasuk akademisi manajemen pendidikan. Pap Papae aerr kebi kebija jaka kan n publ publik ik ini ini me meru rupa paka kan n tuga tugass mata mata kuli kuliah ah pada pada prog progra ram m pascas pascasarja arjana na doktor doktor manaje manajemen men pendid pendidika ikan n Unversi Unversitas tas Islam Islam Nusanta Nusantara ra - Bandung Bandung.. Pada Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. H. Tb. Tb. Abin Abin Syam Syamsu sudi din, n, MA, MA, dan Ibu Dr. Dr. Corne Corneli lia a Jane Jane Bany Bany, M.Pd M.Pd yang yang tela telah h banya banyak k memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat berarti kepada penulis. Mudah-mudahan perj perjuan uanga gan n dan pengo pengorba rbanan nan belia beliau u dalam dalam upay upaya a me mema maju juka kan n pendi pendidi dikan kan di Indon Indonesi esia a menjadikan amal saleh yang mendapatkan ridha Allah SWT, semoga beliau tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi yang mampu membawa perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik. Amin.. Ciamis,

April 2009

Penulis. Ade Gumilar


3

BAGIAN I : Book Report BAB SATU PENGANTAR ( By : J.R. Hough )

Meskip Meskipun un banyak banyak buku buku yang yang menjela menjelaska skan n dan/ata dan/atau u mengana menganalis lisis is siste sistem-s m-sis istem tem pendidikan banyak negara, umumnya buku-buku tersebut cenderung menjadi referensi ringan bagi kebijakan pendidikan. Nampaknya belum pernah ada buku yang mengumpulkan studi-studi tentang kebijakan pendidikan di negara-negara yang dicakup didalam buku ini yaitu Australia, Prancis, Jepang, Swedia, Inggris, dan Amerika serta Jerman. Jadi buku ini penting untuk mengisi gap gap dala dalam m lite litera ratu turr yang yang ada. ada. Moti Motiva vasi si kedua kedua,, bera berasa sall dari dari penga pengala lama man n beber beberap apaa tahun tahun belakangan belakangan ini dengan adanya perubahan-per perubahan-perubahan ubahan yang menonjol yang terjadi terjadi dalam sistem ekonomi dan sosial di banyak negara di dunia, tentunya termasuk yang dicakup dalam buku ini perubahan-pe perubahan-perubahan rubahan yang menyebabkan menyebabkan reorientasi reorientasi tentang tentang kebijakan kebijakan pendidikan pendidikan di setiap setiap negara tersebut.

Konteks

Setelah terjadinya krisis minyak, trend historis terhadap kemakmuran ekonomi yang lebih besar menjadi menjadi mandeg sejalan sejalan dengan angka pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang yang menurun, yang kadang-kadang mencapai nol atau bahkan mencatat nilai-nilai negatif. Meskipun angka inflasi akhirnya menurun dan kembali ke angka-angka tunggal, pengangguran terus meningkat di semua negara, meskipun ada kecenderungan berkurang dengan adanya pensiun.


4

Perlahan-lahan pemerintah dan opini publik menerima bahwa pengangguran, dengan level-level yang tinggi, tetap dan mungkin saja secara signifikan mengalami penurunan sebelum akhir abad, terutama dengan adanya komputerisasi, yang terus menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin otomatis yang kian mengalami kemajuan. Di banyak negara, pendidikan adalah salah satu yang menyedot pengeluaran dana publik sehingga tidak bisa menghindar dari efek-efek depresi ekonomi yang yang mendalam.

Iklim Pendidikan

Tahun-tahun yang sama kemerosotan ekonomi melihat maraknya keraguan tentang pendidikan: apakah lebih banyak lagi pendidikan benar-benar merupakan kebaikan universal yang telah para pendidik nyatakan sekian lama dan umumnya masyarakat terima? Jika demikian, mengapa mengapa makin makin banyak banyak jumlah jumlah orangorang-ora orang ng muda muda semaki semakin n jauh jauh dari dari sistem sistem pendid pendidika ikan? n? Mengapa di televisi makin sering ditayangkan tawuran siswa di setiap setiap negara yang dibicarakan di sini ? dll. Beberapa pertanyaan tersebut tidak begitu saja muncul dalam sekejap dan tidak muncul di semua negara pada saat yang sama. Melainkan Melainkan mereka melambangkan melambangkan beberapa dari masalah yang mendorong pada kebijakan resmi yang berkaitan dengan pendidikan yang menjadi fokus perhatian. Pemerintah makin mencurahkan waktu dan sumber daya terhadap persoalan persoalan persoalan kebijakan pendidikan, dan ini direfleksikan direfleksikan dan diwujudkan diwujudkan dalam bentuk komitmen dengan meningkatkan perhatian pada masalah-masalah kebijakan pendidikan dalam mass media. Tujuan


5

Tujuan dari buku ini bukan semata-mata untuk menjelaskan kebijakan pendidikan di setiap negara diantara ketujuh negara melainkan untuk memfokuskan pada perkembangan dari kebija kebijakan kan itu seirin seiring g dengan dengan waktu, waktu, yang yang berkait berkaitan an dengan dengan seting setingnya nya dalam dalam ekonomi ekonomi dan masy masyara araka katt nasio nasiona nall yang yang rele relevan van,, dan dan untuk untuk menj menjel elaj ajah ah tren trendd-tr trend end yang yang berb berbed edaa dan bertentanga bertentangan n dan pengaruh-penga pengaruh-pengaruh ruh diantara diantara mereka. Di dunia modern yang ditandai dengan arus komunikasi yang sangat instan dan penyebaran informasi yang cepat, sangat tidak mungkin bagi suatu negara untuk mengisolasi diri dari perkembangan yang mempengaruhi negara-negara lain yang seringkali menghadapi masalah-masalah yang sama. Jika ini memang terjadi di banyak bidang, maka demikian pula yang terjadi dalam pendidikan dan kebijakan pendidikan.

Studi Banding

Dalam bidang pendidikan, tidak ada hal yang sangat baru tentang studi banding antar negara dan dalam studi-s studi-studi tudi seperti seperti itu tidak ada hal yang sangat baru baru tentang fokus yang yang menaruh kepentingan dalam interaksi antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas. Studi-studi banding dalam pendidikan merefleksikan trend dalam bidang-bidang studi seperti sejarah, sosiologi, politik dan ekonomi, dan secara khusus, mereka tidak bisa tidak terpengaruh oleh apa yang disebut ‘pencarian-jiwa dalam sain sosial’. Dalam era strukturalfungsionalis, sistem pendidikan nasional cenderung digambarkan relatif statis, dengan melayani masyarakat dengan baik dan merespon pengaruh-pengaruh perubahan tanpa menemui kesulitan, dan dengan menghasilkan sumberdaya manusia dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan


6

ekonomi nasional dalam jumlah dan proporsi yang tepat. Gagasan reformasi selalu ada. Tujuan utama utama dari studi studi-st -studi udi ini ialah ialah untuk untuk membant membantu u pembent pembentuka ukan n kebijak kebijakan an dan keputu keputusan san pendidikan. Jika keragu-raguan yang serius diungkapkan mengenai dasar teoritis dan ideologis bagi studi-studi banding yang diumumkan dalam bidang pendidikan mungkin mereka mengacu pada ‘peminjaman budaya’: persoalan-persoalan yang misalnya berkaitan dengan peningkatan usia yang keluar sekolah akan berbeda di setiap negara.

Tugas-tugas Kebijakan untuk tahun 1980-an

Kesimpulan Kesimpulan dari konferensi konferensi antarpemeri antarpemerintah ntah mengenai mengenai kebijakan-kebi kebijakan-kebijakan jakan yang berhubungan berhubungan dengan pendidikan tinggi, yang diadakan di organisasi organisasi Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi dinyatakan berikut ini : Pada Pada awal awal tahu tahun n 19801980-an, an, perh perhat atia iann nnya ya…. ….ada adala lah h pada pada baga bagaim iman anaa meno menopan pang g kepercayaan publik dan dukungan untuk suatu sistem yang di kebanyakan negara, tidak lagi tumbuh sedemikian rupa untuk memastikan evolusi dinamisnya yang terus menerus… Di banyak negara nampaknya ada krisis kepercayaan diri yang mendekati dimensi yang yang membaha membahaya yakan. kan. Kecuali Kecuali kebijak kebijakanan-kebi kebijak jakan an baru baru diimpl diimplemen ementas tasika ikan, n, mungki mungkin n ada bahaya bahaya sehingga sehingga potensi potensi pendidikan pendidikan tinggi tinggi untuk untuk mendukung mendukung vitalita vitalitass ekonomi ekonomi negara negara dan kesejahteraan warga negara, melalui perkembangan teknologi dan ilmiah, bisa secara serius tidak dapat dikompromikan. Struktur Buku


7

Pilihan negara mana yang akan dimasukkan dalam kompas buku ini mengikuti dua volume yang diterbitkan Croom Helm. Bisa diperdebatkan bahwa masalah yang paling krusial dari kebijakan pendidikan di dunia dewasa ini ditemukan di negara-negara berkembang dan mungkin yang disesalkan adalah tidak ada negara ketiga yang dimasukkan.

BAB DUA Persoalan-Persoalan Teoritis dan Konseptual (By : Grant Harman)

KEBIJAKAN

Istil Istilah ah ‘kebija ‘kebijakan’ kan’

merupa merupakan kan suatu suatu istila istilah h

yang yang sulit sulit dipahami dipahami dan menunt menuntut ut

penjelasan. Penelitian singkat menunjukkan bahwa kata ‘kebijakan’ digunakan dengan cara-cara yang berbeda berbeda untuk mengacu pada seperangkat seperangkat fenomena fenomena yang berbeda. Kebijakan Kebijakan kadangkadang digunakan dalam arti sempit yang mengacu pada pernyataan formal dari tindakan yang harus diikuti, sedangkan yang lain menggunakan kata ‘kebijakan’ sebagai sinonim dari kata seperti ‘rencana’ atau ‘program’. Banyak penulis juga tidak membedakan dengan jelas antara ‘pembuatan kebijakan’ dan ‘pembuatan keputusan’. Di sini sini kita kita akan akan menggun menggunakan akan kebija kebijakan kan untuk untuk mengacu mengacu pada spesif spesifika ikasi si yang yang eksplisit atau implisit dari aliran tindakan yang dimaksudkan yang diikuti atau harus diikuti dalam mengatasi masalah yang ada, dan diarahkan pada pencapaian beberapa perangkat tujuan yang yang dikehe dikehendak ndaki. i. Kebijak Kebijakan an juga juga bisa bisa diangg dianggap ap sebaga sebagaii posisi posisi yang yang dikemb dikembangk angkan an dalam dalam


8

merespon suatu masalah atau persoalan konflik, dan diarahkan kepada tujuan khusus. Kebijakan bisa dibedakan dengan konsep-konsep yang berhubungan. Kebijakan difokuskan pada tujuan atau tindakan yang diorientasikan ketimbang pada perilaku acak. Kebijakan mengacu pada aliran atau pola-pola tindakan, ketimbang keputusankeput keputus usan an disk diskre rett yang yang terpi terpisa sah; h; bias biasany anyaa perk perkem emban banga gan n kebi kebija jaka kan n dan pener penerap apann annya ya melibatkan melibatkan sejumlah sejumlah keputusan yang berhubungan, berhubungan, ketimbang ketimbang satu keputusan. Kebijakan Kebijakan bisa saja saja bervar bervarias iasii dalam dalam orient orientasi asi,, maksud maksud,, dan apakah apakah mereka mereka dinyat dinyatakan akan secara secara ekspli eksplisi sit. t. Kebijakan Kebijakan bisa positif positif atau negatif dalam arti bahwa mereka bisa mengambil mengambil tindakan tertentu tertentu dalam merespon suatu masalah, serta berkembang dari kegagalan untuk bertindak, atau dari keputusan-kep keputusan-keputusa utusan n untuk menunda menunda tindakan. tindakan. Kebijakan Kebijakan meliputi meliputi kebijakan kebijakan substantif substantif dan kebija kebijakan kan admini administr strati atiff atau atau prosed prosedura ural. l. Misalny Misalnya, a, pemeri pemerinta ntah h nasiona nasionall akan mempuny mempunyai ai sejuml sejumlah ah kebijak kebijakan an substa substanti ntiff yang yang berhubu berhubungan ngan dengan dengan pendid pendidikan ikan tersie tersierr yang yang melipu meliputi ti misalnya ketentuan biaya hidup yang diuji-alat pada para siswa tersier. tersier. Kebijakan seperti itu akan meliputi detail tentang kriteria memenuhi syarat dan operasi tes alat. Kebijakan juga bisa berupa kebijakan tertulis dan tidak tertulis. Analisis kami terutama akan berkenaan dengan kebijakan tertulis substantif, positif, dan dengan kebijakan publik, yang berbeda dengan kebijakan di organisasi-organisasi swasta, biasanya berdasarkan hukum dan tentu saja otoritatif; kebijakan ini otoritatif dan merupakan kualitas yang secara potensial koersif untuk masyarakat pada umumnya yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan lain. Kebijakan publik dalam bidang apa pun yang meliputi pendidikan bisa dalam bentuk ungkapan yang macam-macam dan bisa diarahkan pada tujuan-tujuan yang berbeda. Beberapa kebijakan diungkapkan dalam pernyataan kementrian atau kertas putih, kebijakan lain disahkan


9

melalui melalui undangundang-unda undang ng atau atau peratu peraturan ran,, sedang sedangkan kan kebijak kebijakan an lain lain berbent berbentuk uk direkt direktif if yang yang dikelu dikeluark arkan an oleh oleh mentri mentri atau atau pejaba pejabatt yang yang berwen berwenang ang.. Berkena Berkenaan an dengan dengan tujuan, tujuan, bebera beberapa pa kebija kebijakan kan dituju ditujukan kan untuk untuk mengatu mengaturr atau atau mengon mengontro troll aktivi aktivitas tas (misal (misalnya nya peratur peraturan an wajib wajib sekolah, sedangkan kebijakan-kebijakan lain ditujukan untuk ketentuan dari suatu jasa baru atau manfaat (atau ketentuan beasiswa, atau program untuk membantu kelompok-kelompok yang tidak mampu), penyelenggaraan atau kontrol suatu organisasi atau transfer sumber dan kekayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Beberapa kebijakan ditujukan untuk memperkenalkan perubahan, sedangkan kebijakan-kebijakan lain ditujukan untuk mempertahankan status quo atau untuk mencapai tingkat pengembalian (return) dari perangkat kondisi sebelumnya. Dalam hal isi, kebijakan publik untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama, ada kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensil dari sekolah dan lembaga lembaga-le -lemba mbaga ga pendid pendidika ikan n tersie tersierr.

Sebagi Sebagian an dari dari kebija kebijakan kan ini berhubu berhubungan ngan dengan

kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran, rekrutmen rekrutmen dan pendaptaran pendaptaran siswa, penilaian penilaian siswa, penghargaan penghargaan dalam bentuk ijasah, ijasah, diploma, diploma, dan disipl disiplin in siswa. siswa. Kedua, Kedua, ada kebija kebijakan kan yang yang berkena berkenaan an dengan dengan peneta penetapan, pan, strukt struktur ur,, dan pengaturan pengaturan lembaga individual individual dan sistem pendidikan pendidikan yang menyeluruh menyeluruh atau sebagian. Ketiga Ketiga berhubungan berhubungan dengan rekrutmen; rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi dan remunerasi remunerasi seluruh staf, tetapi tetapi terutam terutamaa kategor kategori-k i-kate ategor gorii berbeda berbeda dari dari para para profes professio sional. nal. Kategor Kategorii keempat keempat ialah ialah kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan.

Proses Kebijakan


10

Diskus Diskusii kita kita akan akan mencura mencurahka hkan n perhat perhatian ian pada pada bagaim bagaimana ana masalah masalah kebija kebijakan kan ditangani secara karakteristik, dan pada sifat dari masalah-masalah kebijakan tertentu dan asal mereka, mereka, dan respon yang dikembangkan. dikembangkan. Dalam melakukan ini, kita akan menekankan gagasan ‘proses kebijakan’ ketimbang konsep yang lebih tradisional dari ‘pembuatan kebijakan’, karena kita yakin bahwa kebijakan publik secara esensil adalah tentang transformasi konflik kelompok mengenai mengenai sumberdaya sumberdaya publik dan nilai-nilai nilai-nilai pada aliran aliran tindakan tindakan yang sah menyangkut menyangkut alokasi mereka. Jadi, sementara konsep ‘pembuatan kebijakan’ berkonsentrasi pada unsur keputusan dari kebijakan pada titik perumusan, konsep ‘proses kebijakan’ berdasarkan pada gagasan bahwa penanganan kebijakan oleh departemen atau agen manapun umumnya melibatkan serangkaian tahap yang berurutan, yang mencakup suatu rentang yang dari rentang inilah suatu program tertentu telah menjalankan alirannya dan mengakhirinya, atau mengambil bentuk baru. Masingmasing tahap berbeda. Konteks Kebijakan

Kebija Kebijakan kan tidak tidak muncul muncul dari dari kevakum kevakuman. an. Melain Melainkan kan ini dikemba dikembangk ngkan an dalam dalam konteks konteks perangkat perangkat nilai tertentu, tertentu, tekanan dan hambatan, hambatan, dan dalam susunan susunan struktural struktural tertentu. tertentu. Kebijakan juga merupakan respon terhadap kebutuhan dan aspirasi dan masalah tertentu.

PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Aktor Kebijakan

Aktor yang terlibat dalam kebijakan pendidikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang resmi dan tidak resmi. Aktor resmi adalah para individu atau kesatuan organisasional


11

yang yang mem mempuny punyai ai tanggun tanggung g jawab jawab yang yang legal, legal, sedangk sedangkan an aktor aktor tidak tidak resmi resmi terdiri terdiri atas kelompok-kelompok yang berkepentingan, partai-partai politik, dan media.

Aktor resmi terbagi menjadi lima kategori. Yang pertama terdiri atas para aktor di tingkat senior pemerintah: kepala negara, parlemen, perdana mentri, kabinet dan partai politik atau atau partai partai-pa -parta rtaii dalam dalam pemeri pemerinta ntah. h. Pada Pada puncak puncak otorit otoritas as eksekut eksekutif, if, kepala kepala negara negara jarang jarang melakukan otoritas yang mandiri dan biasanya akan bertindak atas nasihat para mentri. Aktoraktor dalam kelompok ini jauh lebih penting, dan mempunyai kapasitas untuk mengambil bagian yang yang lebi lebih h besar besar ketim ketimba bang ng yang yang seri sering ng mere mereka ka laku lakukan kan dalam dalam mene menent ntuka ukan n kebi kebija jaka kan n pendidikan. Semua kebijakan baru yang memerlukan dasar legislatif, misalnya, tunduk pada debat debat di parlemen parlemen dan memerl memerlukan ukan penerim penerimaan aan rancan rancangan gan undangundang-unda undang ng untuk untuk menjad menjadii undangundang-unda undang. ng. Karena Karena banyak banyak progra program m pendidi pendidikan kan

masing masing-ma -masin sing g mempuny mempunyai ai undangundang-

undang terpisah mereka dan karena berbagai perundang-undangan dana harus dikeluarkan tiap tahun untuk memberikan pemerintah baru dana untuk lembaga-lembaga dan program-program tertentu, parlemen akan sering mempunyai peran yang lebih penting dalam kebijakan pendidikan di tingkat tingkat nasional nasional yang yang dibandi dibandingka ngkan n dengan dengan peran peran ekseku eksekutif tif yang yang lebih lebih besar besar di tingkat tingkat regi regiona onall atau atau negar negaraa bagi bagian an,, atau atau loka lokal. l. Tetap etapii di semu semuaa tingk tingkat at di bany banyak ak negar negaraa ada ada kecenderungan pada tahun-tahun belakangan ini bagi kabinet dan para pemimpin partai untuk mengam mengambil bil peran peran yang yang lebih lebih besar besar.. Seluru Seluruh h inisia inisiatif tif kebijak kebijakan an yang yang sangat sangat penting penting akan memerlukan memerlukan persetujuan persetujuan kabinet, dan dalam persoalan-persoa persoalan-persoalan lan yang kontroversial kontroversial perdana menteri mungkin terlibat secara aktif. Perangkat aktor resmi yang kedua terdiri atas mentri pendidikan dan agen-agen pendi pendidika dikan n dan para para pejabat pejabat senior senior mereka mereka.. Para Para mentri mentri memili memiliki ki otorit otoritas as formal formal untuk untuk


12

pelaksanaan portofolio pendidikan dalam yurisdiksi, meskipun dalam praktek banyak otoritas didelegasikan kepada para pejabat senior. Perangkat aktor resmi ketiga terdiri atas para agen pendidikan lain, yang mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti melakukan ujian eksternal publik bagi para siswa sekolah menengah tahun akhir, pengembangan kurikulum, dan memperbaiki gaji para guru. Kelompok keempat adalah para agen pemerintah di luar portofolio pendidikan yang memainkan bagian dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Kelompo Kelompok k ini meliput meliputii depart departeme emen-de n-depar partem temen en perdana perdana mentri mentri,, departe departemen men-de -depar partem temen en Pekerjaan Umum, dan Dewan layanan publik.

Kelompok aktor resmi kelima adalah badan-badan antar-pemerintah.

AktorAktor-akt aktor or inform informal al yang yang utama, utama, sepert sepertii yang yang telah telah disebut disebutkan, kan, adalah adalah para para kelompok yang berkepentingan, partai-partai politik, dan media. Diantara kelopok-kelompok yang berkepentingan, yang merupakan para pemain utama ialah serikat guru, asosiasi yang mewakili guru dan siswa pendidikan tersier, komite yang mewakili pemimpin universitas atau sekolah tinggi, tetapi yang juga penting adalah asosiasi-asosiasi yang mewakili para orangtua, majikan dan serikat dagang.

Proses Kebijakan dalam Praktek


13

Kapan saja dalam sistem pendidikan mana saja ada banyak persoalan potensi yang dikenal dikenal sebagai sebagai masalah masalah kebija kebijakan kan sehing sehingga ga member memberikan ikan stimul stimulus us untuk untuk respon respon-re -respo spon n kebijakan pendidikan. Tetapi dalam periode yang terbatas, hanya sejumlah kecil akan menjadi persoalan publik, dan bahkan lebih sedikit lagi akan dibahas secara serius oleh para aktor resmi. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang mekanisme apa yang beroperasi untuk menentukan persoalan-persoalan mana ditansform menjadi masalah-masalah kebijakan yang harus menerima perhatian. Cobb Cobb dan Elder Elder menetapkan menetapkan persoalan-pe persoalan-persoal rsoalan an yang mendapat tempat dalam agenda kebijakan seperti konflik antara dua atau lebih kelompok yang lebih bisa diidentifikasi atas masalah-masalah substansial atau prosedural yang berhubungan d engan distribusi posisi atau sumber sumber.. Mereka Mereka menyaran menyarankan kan empat empat alat alat utama utama yang yang menyebab menyebabkan kan tercip terciptany tanyaa persoa persoalan lan- persoalan: a) Manu Manufa fakt ktur ur oleh oleh satu satu piha pihak k atau atau lebi lebih h yang yang mera merasa saka kan n penyi penyimp mpan angan gan yang yang tida tidak k

menguntungkan dalam distribusi posisi atau sumber. b) Penciptaan Penciptaan persoalan persoalan oleh seseora seseorang ng atau kelompok kelompok untuk keuntungan keuntungan mereka mereka sendiri. sendiri. c) Inisiasi Inisiasi melalui melalui perist peristiwa iwa yang yang tidak tidak diantis diantisipasi ipasi.. d) Genera Generasi si oleh orang-o orang-oran rang g atau atau kelomp kelompokok-kel kelomp ompok ok yang yang tidak tidak mempuny mempunyai ai posis posisii atau atau sumber untuk keuntungan mereka sendiri.


14

Berbagai alat yang memicu membantu terbentuknya persoalan-persoalan yang akan ditetapkan oleh para inisiator; ini meliputi bencana alam (kebakaran, banjir), peristiwa manusia yang tidak terduga terduga (kerusuhan, (kerusuhan, mogok), mogok), perubahan-per perubahan-perubahan ubahan teknologi, teknologi, ketidakseim ketidakseimbangan bangan atau atau penyimp penyimpanga angan n dalam dalam distri distribus busii sumber sumber,, dan perubah perubahanan-per peruba ubahan han ‘ekolo ‘ekologi’ gi’ sepert sepertii per perpi pinda ndahan han popul populas asii atau atau peru peruba bahan han-p -per eruba ubaha han n dalam dalam sika sikap. p. Pemb Pembent entuka ukan n perso persoal alan an bergantung pada interplay yang dinamis antara inisiator dan alat yang memicunya.

Teori ini mempunyai kegunaan menyangkut memahami proses kebijakan pendidikan. Ada masalah-masalah lain juga berkenaan dengan kerangka kerja; tiga diantaranya perlu dibahas. Pertama, beberapa inisiator nampaknya tidak sesuai dengan kategori manapun diantara keempat kategor kategorii untuk untuk pencip penciptaa taan n masala masalah. h. Kedua, Kedua, kadang-k kadang-kada adang ng sulit sulit mengide mengidenti ntifik fikasi asi inisia inisiator tor tunggal, karena beberapa persoalan muncul dari iklim baru opini dengan rentang actor yang berbeda. Ketiga, masalah-masalah politik yang dibahas oleh para actor resmi tidak selalu muncul dari konflik terbuka. Sukses dalam implementasi pada dasarnya bergantung pada empat faktor. Pertama, adalah Rancangan kebijakan policy (policy design). design). Faktor kedua ialah strategi implementasi. Faktor ketiga ialah komitmen dan kapasitasi sistem birokrasi. Faktor keempat, ada faktor lingkungan, terutama tingkat dukungan atau oposisi yang dihadapi di masyarak masyarakat, at, dan kemampu kemampuan an mereka mereka untuk untuk mampu mampu memban membangun gun koalisi koalisi yang yang efekti efektiff dari dari dukungan yang berlangsung dan tekanan politik.


Evaluasi Evaluasi bentuknya bentuknya

15

bermacam-mac bermacam-macam. am. Kadang-kadang Kadang-kadang kebijakan kebijakan atau programprogram-

program tertentu secara formal dievaluasi dengan menggunakan personil luar. Tetapi seringkali terutama pada tingkat Negara, proses evaluasi lebih dalam bentuk ‘umpan balik’ incidental kepada kepada para para pejabat pejabat atau atau mentri mentri.. KadangKadang-kada kadang ng kebijak kebijakan an plendi plendidik dikan an secara secara terbuka terbuka dan disengaja diakhiri, tetapi lebih lazim lagi kebijakan-kebijakan kembali disesuaikan, dimodifikasi, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan-kebijakan lain.


16

BAGIAN II : DOMAIN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebagai pelengkap materi yang disajikan diatas yang merupakan tugas laporan buku (book report). Pada bagian ini penulis akan mengkaji domain kebijakan publik secara umum yang merujuk kepada berbagai sumber literatur yang relevan. Dan pada bagian akhir akan disajikan model kebijakan publik.

Pengertian : Untuk memahami Kebijakan Publik, berikut definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli : •

(Anderson) Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya Anderson)

•

Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thomas (Thomas Dye) Dye)

•

Arnold Rose) Rose) Suatu rangkaian tindakan yang saling ber-kaitan ( Arnold

•

Sejumlah Sejumlah aktivitas aktivitas Pemerintah, Pemerintah, baik dilakuk dilakuk sendiri sendiri atau melalui lembaga lembaga lain, yang Peters) mem-pengatuhi kehidupan masyarakat (G. (G. Peters)

•

Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau peme-rintah guna mengatasi hambatan atau untuk me-manfaatkan kesempatan pada suatu lingkun lingkungan gan terten tertentu tu dalam dalam rangka rangka mencapai mencapai suatu suatu tujuan tujuan atau atau mereal merealisa isasik sikan an suatu suatu sasaran (Carl (Carl Friedrich). Friedrich).

•

Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pej pejab abat at pemer pemerin inta tah h anta antara ra lain lain dalam dalam bidan bidang g perta pertahan hanan an,, keseh kesehata atan, n, pendi pendidi dikan kan,, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan (W.N. (W.N. Dunn). Dunn). Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa, kebijakan publik adalah keputusan-

keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas otoritas publik publik . Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan


17

publik publik haruslah haruslah dibuat oleh otoritas otoritas politik politik , yakni mereka yang menerima mandat dari publik

atau orang banyak, banyak, umumnya umumnya melalui melalui suatu proses proses pemilihan pemilihan untuk bertindak bertindak atas nama rakyat banyak. banyak. Selanjutny Selanjutnya, a, kebijakan kebijakan publik akan dilaksanakan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di Fokus utama utama kebijak kebijakan an publik publik dalam dalam negara negara modern jalankan jalankan oleh birokrasi oleh birokrasi pemerintah. Fokus adalah pelayanan publik , yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untu un tuk k

memp me mper erttahan ahanka kan n

atau atau

meni me ning ngka katk tkan an

kual kualiitas tas

kehi kehidu dupa pan n

oran orang g

bany banyak ak .

Menyei Menyeimba mbangka ngkan n peran peran negara negara yang yang mempuny mempunyai ai kewaji kewajiban ban menyed menyediak iakan an pelaya pelayan n publik publik dengan hak untuk menarik pajak menarik pajak dan retribusi retribusi;; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologi Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaks pelaksana. ana. Siklus Siklus kebija kebijakan kan publik publik sendir sendirii bisa bisa dikait dikaitkan kan dengan dengan pembuat pembuatan an kebijak kebijakan, an, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 1. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang

tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. 2. Dapatka Dapatkah h publik publik menget mengetahui ahui apa yang yang menjad menjadii agenda agenda kebija kebijakan, kan, yakni yakni serangk serangkaia aian n

persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya. p rioritasnya. 3. Dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang

akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, 4. Dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, 5. Apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan

publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat masyarakat demokratis merupak merupakan an cermin cerminan an pendapa pendapatt umum (opini publik ). ) . Untu Untuk k mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal :


18

pertama, adanya adanya perang perangkat kat hukum berupa berupa peratu peraturan ran perunda perundang-u ng-undan ndangan gan sehing sehingga ga dapat dapat

diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperl diperluka ukan n adanya adanya kontrol kontrol publik, publik, yakni yakni mekani mekanisme sme yang yang memungk memungkink inkan an publik publik

mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat masyarakat autoriter kebijak kebijakan an publik publik adalah adalah keingi keinginan nan penguas penguasaa semata semata,, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan Kemampuan para pemimpin pemimpin politik untuk untuk berkom berkomuni unikas kasii dengan dengan masyara masyarakat kat untuk untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk untuk mengha mengharap rapkan kan bahwa bahwa ada pemeri pemerinta ntahan han yang yang bisa bisa memuas memuaskan kan seluru seluruh h masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. Termin Terminolog ologii kebijak kebijakan an dapat dapat diarti diartikan kan sebaga sebagaii piliha pilihan n tindaka tindakan n dianta diantara ra sejumla sejumlah h altern alternati atiff yang yang tersed tersedia. ia. artiny artinyaa kebijak kebijakan an merupak merupakan an hasil hasil menimb menimbang ang untuk untuk selanj selanjutny utnyaa memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangka diangkatt dalam dalam porsi porsi pengambi pengambilan lan keputus keputusan. an. Charles Charles Lindblom Lindblom adalah adalah akademi akademisi si yang yang menyata menyatakan kan bahwa bahwa kebija kebijakan kan berkai berkaitan tan erat erat dengan dengan pengambi pengambilan lan keputus keputusan. an. Karena Karena pada hakikat hakikatnya nya sama-s sama-sama ama memili memilih h dianta diantara ra opsi opsi yang yang tersed tersedia. ia. Sedangk Sedangkan an termin terminolo ologi gi publik publik memper memperlih lihatk atkan an keluas keluasan an yang yang luar luar biasa biasa untuk untuk didefi didefinis nisika ikan. n. akan tetapi tetapi dalam dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.


19

Pelaksanaan Kebijakan Publik Dalam Dalam pelaks pelaksanaa anaanny nnya, a, kebijak kebijakan an publik publik ini harus harus dituru diturunka nkan n dalam dalam serang serangkaia kaian n petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik , yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara (negara)) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pen penga gawa wasa san n

term termas asuk uk pela pelaks ksan anaa aann nny ya. Deng Dengan an meng mengam ambi bill

foku fokuss

ini ini

tida tidak k

menu menutu tup p

kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.

Kebijakan Pendidikan

Recommend Documents