Kemitraan Dalam Hubungan Dokter - Pasien.pdf

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER–PASIEN

EDITOR Muhammad Mulyohadi Ali Ieda Poernomo Sigit Sidi Tini Hadad Kresna Adam Adriyati Rafly Budi Sampurna

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council Jakarta 2006


Edisi Pertama, 2006 Cetakan Pertama, Nopember 2006 Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien / Muhammad Mulyohadi Ali ...(et al.).. –- Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia, 2006. 107 hlm. : 17,5 x 24 cm. ISBN 979–15546-2-5 1. Dokter dan Pasien. 610.696 Penerbit : Konsil Kedokteran Indonesia Jalan Hang Jebat III Blok F3 Telepon:62-21-7244379, Faksimili: 62-21-7244379. Jakarta Selatan

Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien

i


TIM PENYUSUN Muhammad Mulyohadi Ali Ieda Poernomo Sigit Sidi Tini Hadad Kresna Adam Adriyati Rafly Budi Sampurna Agus Purwadianto Arsil Rusli Asri Rasad Bahar Aswar Budi Sampurna Broto Wasisto Edi Hartini Sundoro Enizar Farid Anfasa Moeloek Herkutanto Huzna Zahir Kartono Mohamad Luwiharsih Mahlil Ruby Muryono Subyakto Sabir Alwy Safitri Hariyani Sanusi Tambunan Sjamsuhidajat Sri Mardewi Surono Akbar Sutoto Teddy Kharsadi

PENYUNTING BAHASA Abidinsyah Siregar Dad Murniah


ii


Hubungan dokter-pasien yang bersifat kemitraan akan mengantar kedua pihak pada pemahaman dan keyakinan bahwa yang dilakukan hanyalah sebatas upaya. Karenanya dokter dan pasien harus melaksanakan hak dan kewajibanny ke wajibannya a masingmasing.


iii


KATA PENGANTAR Peran dokter/dokter gigi dalam membantu masyarakat untuk dapat mengupayakan kesembuhan sudah dikenal lama. Pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi perlu dipahami secara baik oleh masyarakat agar pemanfaatannya tepat dan harapannya pun sesuai antara yang diinginkan dengan fakta ketersediaan pelayanan. Kondisi dan situasi dalam pemberian pelayanan medis mengalami banyak perubahan. Cara pengobatan tidak lagi sepenuhnya seperti dulu, yang membuat hubungan dokter–pasien pun mengalami perubahan. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi kedokteran dan perkembangan masyarakat mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Pendidikan dokter/dokter gigi semakin meningkat jenjangnya, tidak lagi hanya menghasilkan dokter/dokter gigi umum melainkan sampai pada tingkat sub spesialis. Kondisi ini membuat pembidangan dan pembagian tugas, wewenang, kewajiban dokter/dokter gigi menjadi semakin kompleks. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai pengertian, pembidangan tugas, batasan wewenang dan tanggung jawab dalam pelayanan medis. Pasien dan keluarganya serta lingkungan di sekitarnya perlu memahami, kasus mana yang bisa ditangani oleh dokter/dokter gigi umum dan dokter/dokter gigi spesialis dan subspesialis, sesuai ketentuan dari Departemen Kesehatan RI. Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien ini disusun dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi. Melalui buku ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi. Perlindungan kepada masyarakat pengguna pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, antara lain dengan membentuk Konsil Kedokteran Indonesia. Salah satu upaya perlindungan tersebut adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat dicapai pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi. Penyusunan buku ini melibatkan berbagai unsur, yaitu dari kalangan kedokteran dan kedokteran gigi dan masyarakat pengguna pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi. Konsep awal yang disusun kemudian dibahas bersama dalam kelompok kecil, kemudian disampaikan pada berbagai pertemuan dalam rangka disiminasi dan sosialisasi guna mendapatkan masukan/tanggapan/komentar, juga kritik dan saran. Melalui buku ini diharapkan masyarakat dapat memahami secara tepat mengenai dokter/dokter gigi dan pelayanannya, baik umum maupun spesialis dan subspesialis. Penjelasan mengenai pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi dilengkapi dengan uraian mengenai pendidikan, keahlian,


iv


kewenangan, sarana pelayanan kesehatan, sistem r ujukan, pembiayaan, dan hasil yang diharapkan, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan seandainya hasil pelayanan medis tidak sesuai yang diharapkan. Buku ini juga mengemukakan hak-hak dan kewajiban kedua pihak yang terlibat dalam pelayanan medis, yaitu hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewaijban dokter/dokter gigi. Sikap yang diharapkan dapat ditampilkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi adalah mengetahui cara memilih dokter/dokter gigi, memahami tentang hak dan kewajiban kedua pihak, mampu mengemukakan pendapat atau menyampaikan keluhan dan memaparkan keadaannya, serta terbuka dalam menuturkan harapan dan kondisi/situasinya dalam memperoleh kesembuhan. Penjelasan kepada masyarakat pengguna pelayanan medis ini dilengkapi dengan terapan undang-undang yang mewajibkan dokter/dokter gigi yang berpraktik untuk memiliki Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Buku ini tentu saja tidak dapat memuat semua informasi yang diperlukan untuk dapat memahami pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi. Sifatnya lebih sebagai acuan bagi semua pihak dalam memposisikan secara tepat dan benar mengenai pelayanan medis dokter/dokter gigi. Buku ini hanya merupakan salah satu di antara sekian banyak informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan terapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Informasi lebih rinci disampaikan melalui brosur, lembar lipat, lembar balik, poster, filler di media cetak dan elektronik, dan lain-lainnya. Konsil Kedokteran Indonesia mengharapkan tanggapan/ komentar/kritik/saran dari semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan selayaknya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga keinginan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis dokter/dokter gigi dapat tercapai, seiring dengan pemberdayaan masyarakat penggunanya. Kemitraan dokter–pasien dalam upaya pencegahan, perawatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan adalah kunci dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan medis. Keyakinan bahwa upaya manusia hanyalah sebatas usaha dan yang bisa memberikan kesembuhan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa akan mengantar dokter dan pasien pada sikap yang realistis. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi. Jakarta, November 2006 Tim Penyusun


v


SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Di antara tugas yang dibebankan kepada KKI adalah menjaga kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat penggunanya. Salah satu dari pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi. Dari penjelasan yang diuraikan dalam buku ini diharapkan masyarakat dapat memilih dokter/dokter gigi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, tahu yang harus dilakukannya ketika mendapatkan pelayanan medis dari dokter/dokter gigi, dan bekerja sama dalam upaya penyembuhannya. Mengacu pada buku ini masyarakat diharapkan dapat memahami perlunya memilih dokter/dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Perlindungan terhadap pasien dapat diberikan oleh undang undang karena dipenuhinya persyaratan untuk pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran. STR memang dimaksudkan untuk menertibkan praktik dokter/dokter gigi yang semakin beragam. Kemampuan ilmiah dan sikap peduli pada pasien merupakan pertimbangan KKI dalam memberikan STR kepada dokter/dokter gigi. Berdasarkan STR inilah kemudian SIP diberikan kepada dokter/dokter gigi dan dengan demikian praktik yang dilakukannya dianggap sah. KKI melakukan pengawasan secara bersinambung agar kualitas pelayanannya benar-benar terjaga. Pengawasan oleh KKI juga meliputi pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran dalam rangka mempertahankan profesionalisme dan peningkatan mutu pelayanan medis, dengan cara pembinaan praktik dokter/dokter gigi dan perumusan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Buku ini merupakan salah satu dari rangkaian buku pedoman yang diterbitkan KKI. Dua lainnya adalah buku pedoman Pembinaan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan buku pedoman Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Bagi Dokter dan Dokter Gigi. Landasan utama pelayanan medis adalah pemahaman tentang perlunya melakukan tindakan medis secara benar, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kompetensi perkembangan keahlian dan memahami tuntutan masyarakat. Prinsip pelayanan medis selalu mengacu pada standar serta upaya menjaga kualitas. Upaya ini jelas memerlukan kerja sama dengan semua pihak terkait, seperti organisasi profesi, institusi pemerintah yang menjadi penanggung jawab program, lembaga pendidikan dan komponen masyarakat lainnya.


vi


Perubahan model sistem pelayanan, dari yang semula tak terstruktur (unstructured) menuju ke sistem yang terstruktur (structured) memudahkan kontrol dan pengendaliannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran memang belum ada badan/lembaga/institusi yang secara terstruktur dan terintegrasi mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk membina dan mengawasi praktik kedokteran/kedokteran gigi yang terkait dengan masalah peningkatan kualitas, penanganan masalah yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran etik, disiplin, dan pidana. Penerbitan buku-buku tentang pelayanan medis dokter/dokter gigi oleh KKI beserta perangkat lain sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan pelaksanaan kegiatan yang meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Selain itu juga memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi dokter, dokter gigi. Berdasarkan maksud dan tujuannya maka KKI membentuk Kelompok Kerja dan melibatkan secara aktif para nara sumber yang kompeten di bidangnya. Disiminasi konsep yang disusun oleh Kelompok Kerja telah dilakukan dengan melibatkan 20 propinsi untuk mendapatkan masukan guna kelengkapan buku-buku tersebut. KKI juga menyelenggarakan pertemuan dalam rangka sosialisasi buku ini dengan melibatkan organisasi profesi, institusi pendidikan, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terkait. Pemanfaatan buku-buku tersebut yang diterbitkan oleh KKI ini, apakah benar-benar bisa menjawab kebutuhan semua pihak dalam pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi, tentunya akan sangat ditentukan oleh pembaca. KKI selalu menyediakan diri untuk semua tanggapan/masukan, termasuk kritik dan saran, agar tujuan penerbitannya dapat optimal. Komentar, kritik, saran dapat disampaikan langsung kepada KKI melalui surat, faksimile, atau email . Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Semoga upaya peningkatan kualitas pelayanan medis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dapat terus menerus dikembangkan dan karenanya dapat mencapai hasil yang diharapkan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA.

Jakarta, November 2006 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS


vii


DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................... ........................... ........................... .................. Sambutan Ketua Konsil Kedokteran................................... ............................... Daftar Isi ........................ ............................ ......................... ............................... Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/IX/2006 Tentang Buku Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien .......................... .... Bab I Pendahuluan: ....................... ............................... ......................... .... 1. Latar Belakang .......................... ........................... ..................... 2. Filosofi Tentang Kesehatan dan Kedokteran .......................... ... Bab II Hubungan Dokter dan Pasien ............................. ........................... 1. Esensi Hubungan Dokter - Pasien ....................... ..................... 2. Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ........................... ........ 3. Kesetaraan Hubungan Dokter - Pasien ......................... ............ 4. Persetujuan Tindakan Kedokteran ............................... .............. Bab III Hak dan Kewajiban Pasien................................. ......................... ..... 1. Hak Pasien .......................... ............................... ........................ 2. Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Medis............................. .. Bab IV Hak dan Kewajiban Dokter .......................... .............................. ...... 1. Hak Dokter ............................ ............................ .......................... 2. Kewajiban Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis .......... Bab V Pelayanan Kedokteran .............................. ............................. .......... 1. Mengenal Pelayanan Kedokteran ......................... .................... 2. Dokter dan Dokter Gigi ............................. .......................... ....... 3. Sarana Pelayanan Kedokteran ............................. ..................... 4. Sistem Rujukan..................................... .......................... ............ 5. Pembiayaan Pelayanan Medik ........................ .......................... 6. Daftar Spesialisasi Dokter dan Dokter Gigi ....................... ........ Bab VI Hasil Pelayanan Kedokteran ........................ .......................... ......... 1. Hasil Optimal Pelayanan Kedokteran ........................... ............... 2. Hasil yang Tidak Diharapkan ........................ ......................... ..... 3. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian ........................ ........ Bab VII Penutup ............................................... ......................... ....................... Daftar Pustaka ........................... ............................ ......................... .................. Daftar Nama Kontributor ............................... ............................. ........................


viii

iv vi viii ix 1 1 4 7 7 9 15 22 26 26 29 31 31 32 34 34 35 37 41 44 46 48 48 49 51 60 65 67


KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 19/KKI/KEP/IX/2006

TENTANG BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER - PASIEN

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa salah satu tujuan pengaturan praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dalam menggunakan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat guna memanfaatkan pelayanan medis secara tepat, telah disusun Buku Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien; c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Buku Kemitraan dalam Hubungan DokterPasien;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);


ix


MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

Kesatu

:

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN.

Kedua

:

Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

:

Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2006 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS KETUA


x


Lampiran Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/KEP/IX/2006 Tanggal : 21 September 2006

BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perlindungan masyarakat yang menggunakan pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi selain dipedomani oleh etika universal, saat ini dijamin oleh undang-undang. Segala tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur oleh disiplin ilmu masing-masing. Masyarakat pengguna pelayanan medis, dalam batasan tertentu, perlu mengetahui alasan tindakan pengobatan yang dilakukan terhadap dirinya. Hal ini menyiratkan perlunya mengembangkan hubungan dokter - pasien sebagai hubungan penuh kepercayaan dalam wujud komunikasi dua arah yang memberikan peluang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa : ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya.” (Bab I Pasal 1 Ayat 15). Selanjutnya, pada Bab II Pasal 2 disebutkan : “Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, peri-kehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.”


1


Dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada BAB II Pasal 2 disebutkan asasnya yakni : ”Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai, ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.” Sedangkan Pasal 3 berbunyi : ”Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Kutipan pasal-pasal tersebut menegaskan adanya kesehatan sebagai hak asasi manusia jaminan undang-undang dalam hal kebersamaan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang diinginkan dalam rangka praktik kedokteran. Disadari bahwa masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk secara aktif mendapatkan informasi dalam rangka penggunaan pelayanan medis. Umumnya mereka menyerahkan sepenuhnya kepada dokter/dokter gigi tentang pelayanan medis yang diberikan kepadanya. Masyarakat pengguna pelayanan medis belum banyak yang mengetahui bahwa mereka punya hak dan kewajiban sebagai pasien. Di dalam hak pasien, antara lain disebutkan bahwa ia berhak mengetahui hak-haknya sebelum mendapat pelayanan medis. Jadi, pasien bisa meminta informasi tentang pelayanan medis yang akan diterimanya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pasien berhak menerima atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya. Memilih dokter dan rumah sakit juga merupakan hak pasien. Ia juga berhak untuk mendapatkan informasi/penjelasan mengenai biaya yang harus dibayarkannya. Ketidakpuasan dalam menerima pelayanan medis bisa diajukan pasien sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan medis secara tepat, penjelasan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat pengguna pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi. Pemahaman tentang pelayanan medis diharapkan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk dapat mencapai kemitraan dalam menerima pelayanan medis, yaitu menjadi subjek dan bukan semata-mata sebagai objek. Dua lembaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan praktik kedokteran adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).


2


Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. (Bab III Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mengemban tugas antara lain: 1. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi 2. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan 3. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing Sedangkan MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI (Bab VIII) dan bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Tugas dari MKDKI adalah: a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan b. menyusun pedoman dan cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Buku ini dibuat dalam rangka mengemban amanah yang dibebankan negara pada KKI yaitu melindungi masyarakat sebagai pengguna pelayanan medis dari dokter dan dokter gigi, khususnya dalam rangka pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran. Perlindungan ini dimulai dengan melakukan registrasi yaitu pencatatan semua dokter dan dokter gigi yang berpraktik di Indonesia sehingga setiap orang yang tidak terdaftar dalam Data Registrasi KKI akan dilarang praktik sebagai dokter atau dokter gigi. Dalam rangka setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai bukti bahwa kompetensinya telah terregistrasi. Surat Tanda Registrasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik. Kemampuan ilmiah dan kepedulian terhadap pasien akan diawasi secara berkesinambungan. Pelayanan medis yang memenuhi standar memerlukan kerjasama dari dua pihak, yaitu dokter dan pasien. Untuk dapat memperoleh pelayanan medis dalam perlindungan sesuai yang diamanatkan undang-undang, dibutuhkan peran serta pasien dalam hal: a. Memilih dokter yang cocok b. Mengutarakan sesuatu kepada dokter c. Mengetahui kiat menjalani pengobatan


3


Memilih Dokter Pasien dalam konteks hubungan pasien-dokter, seyogianya memulai langkah pertamanya dengan pemahaman tentang dokter/dokter gigi (layanan primer) atau pernah dikenal sebagai “dokter umum/dokter gigi”. Dokter mengetahui h ampir segala macam penyakit yang umum dijumpai di negara kita. Demikian pula dengan dokter gigi untuk penyakit gigi. Pengetahuannya luas dan cukup, meskipun tidak mendalam. Banyak sekali penyakit yang dapat mereka ketahui (diagnosis) yang lalu mereka obati (terapi). Karena itu dokter dapat menjadi pilihan pertama dalam berobat. Dokter/dokter gigi juga bisa melakukan operasi kecil. Apabila terjadi sesuatu yang membahayakan pasien dan dokter menemukan adanya indikasi rawat, maka ia harus mengirim petunjuk untuk pasien dirawat. Dalam hal penanganan pasien yang kondisi dan situasinya berada di luar batas kemampuan/kewenangannya maka dokter harus mengirim (merujuk) pasien tersebut ke dokter spesialis. Pada upaya pengobatan yang dirasakan kurang atau tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan (pasien merasa belum sembuh) maka dokter akan mengirimkan pasien tersebut ke dokter spesialis. Dalam hal ini dokter tersebut akan membantu pasien untuk memilih dokter spesialis sesuai dengan penyakit pasien.

Memilih dokter spesialis sebaiknya dilakukan berdasarkan pembicaraan dengan dokter karena kesulitan memilih dokter spesialis umumnya disebabkan ketidaktahuan pasien tentang penyakitnya sendiri. Dengan sendirinya pasien pun tidak tahu tentang dokter spesialis apa yang cocok untuk penyakitnya, serta siapa dan di mana dokter spesialis yang dibutuhkan tersebut dapat dijumpainya. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan upaya mendapatkan pengobatan yang tepat menjadi tidak efisien, baik dalam hal waktu maupun biaya. Menyerahkan pilihan dokter spesialis kepada dokter yang merawat diharapkan dapat mempersingkat jalan untuk memperoleh pengobatan. Hal yang sama juga diharapkan pada upaya memperoleh pelayanan medis dari dokter gigi ke dokter gigi spesialis. Pasien dapat membicarakan pemilihan dokter spesialis dengan dokter yang telah membantu pengobatan. Masyarakat Indonesia umumnya masih perlu dibiasakan dalam mengutarakan sesuatu kepada dokter yang m erupakan hal-hal pokok, berwujud sebagai jalinan komunikasi dokter – pasien. Uraian mengenai hal ini dipaparkan dalam Bab II, III, dan IV buku ini. Sedangkan untuk mengetahui kiat menjalani pengobatan dijelaskan secara rinci pada Bab V dan V I buku ini.

2. Filosofi tentang Kesehatan dan Kedokteran Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya sebagaimana Pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara mengakui hak setiap orang, untuk


4


memperoleh standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Cara memperoleh kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makanan seimbang, perumahan layak huni, air dan udara bersih dan olahraga serta gaya hidup teratur. Selain itu juga melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular dan tidak menular, penyakit lain yang berhubungan dengan perlaku dan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Pembukaan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ilmu Kedokteran adalahsalah satu unsur yang penting dalam upaya mejingkatkan kesehatan manusia, khususnya kesehatan perorangan. Dalam pengabdiannya untuk kemanusiaan, ilmu kedokteran digunakan untukL a. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit b. Pengurangan gejala nyeri dan penderitaan c. Pengobatan penyakit d. Penyempurnaan fisiologis dan mempertahankan kondisi kesehatan tertentu (compromise status) seseorang e. Pendidikan pasien sesuai kondisi dan perkiraan atau prognosisnya f. Penmulihan setelah pasien sembuh dari penyakitnya. Beragamnya tujuan kedokteran tersebut mudah menimbulkan persepsi berbeda antara pasien dengan dokter karena terdapat perbedaan pengalaman dan pengetahuan. Seorang pasien yang sama dalam kondisi berbeda, atau seorang pasien diperiksa oleh dokter yang sama namun pada waktu berbeda, dapat menimbulkan tujuan kedokteran yang berlainan. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya kondisi pasien tidak senantiasa tetap dari waktu ke waktu. Tubuh pasien senantiasa berubah ke arah membaik maupun memburuk, bahkan dalam penyakit akut atau gawat, perubahan tersebut dalam bilangan detik. Demikian pula penyakit yang sama pada orang yang berbeda dapat menampilkan gejala yang berbeda. Terapi yang sama untuk penyakit yang sama yang diderita orang yang berbeda, dapat memberikan hasil yang berbeda.

Apapun kodrat alamiah penyakitnya, salah satu unsur terpenting kesuksesan atau kegagalan pengobatan adalah ketersediaan dan jangkauan (akses) penyelenggara pelayanan medis (dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya) bermutu terhadap pasiennya. Sarana pelayanan kesehatan (balai pengobatan, klinik, puskesmas, rumah sakit dan praktik pribadi dokter) yang kurang tersedia, tidak terjangkau secara geografis kewilayahan maupun biaya, sering kali menimbulkan adanya pengobatan alternatif atau komplementer oleh bukan dokter. Keinginan pasien dan atau keluarganya untuk mendapatkan pengobatan alternatif dan komplementer sah-sah saja. Dalam hal ini dipahami bahwa masyarakat memang memiliki kebiasaan


5


mengobati sendiri penyakitnya (self-therapy), baik yang berlangsung di awal penyakit maupun di tahap (stadium) lanjut/akhir dari penyakitnya. Ilmu kedokteran secara ilmiah dibangun berdasarkan landasan ilmu fisika, kimia dan biologi serta matematika, khususnya dalam mengerti dan memahami tubuh manusia. Gerakan, panas (demam) dan suara sebagaimana teknologi ultrasonografi (USG) atau sinar sebagaimana foto rontgen merupakan aplikasi fisika yang akrab dalam dunia kedokteran. Kolesterol darah atau gula urin merupakan aplikasi ilmu kimia untuk mendeteksi kelainan atau penyakit. Biakan kuman melalui dahak untuk mendeteksi kuman merupakan penerapan ilmu biologi. Sedangkan perhitungan keampuhan obat dalam ribuan manusia coba dalam penelitian kedokteran merupakan aplikasi matematika. Dalam hal pengobatan, kedokteran juga memanfaatkan ilmu klinik dan epidemiologi yang membingkai data pasien-pasien yang sembuh atau gagal sebelumnya sehingga para dokter belajar dari pengalaman empirik tersebut. Penerapan ini dikenal sebagai kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine) yang disokong oleh perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran untuk menciptakan pedoman-pedoman klinik yang baku. Pelayanan kedokteran modern menyerap banyak tenaga profesi yang dalam praktiknya menjadikan kedokteran sebagai sistem kompleks yang saling bergantung satu dengan lainnya. Hal inilah yang ketika diterapkan ke dalam satu kasus konkret, yakni terhadap diri pasien yang keadaan kesehatannya senantiasa berubah setiap saat, menempatkan kedokteran sebagai ilmu empirik yang tidak selalu pasti, walaupun didasarkan pada ilmu-ilmu pengetahuan alam tersebut. Pada hakikatnya, kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran tak akan mampu menentukan jalan kehidupan seseorang manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keunikannya. Ini yang merupakan dasar dari ketidakpastian medis, sesuatu yang melekat pada kehebatan teknologi kedokteran, betapapun canggihnya.


6


BAB II HUBUNGAN DOKTER – PASIEN

1. Esensi Hubungan Dokter - Pasien Pasien (klien pelayanan medik) adalah orang yang memerlukan pertolongan dokter karena penyakitnya dan dokter adalah orang yang dimintai pertolongan karena kemampuan profesinya yang dianggap mampu mengobati penyakit. Hubungan terjadi ketika dokter bersedia menerima klien itu sebagai pasiennya. Hubungan antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang diharapkan memberikan pertolongan pada umumnya bersifat tidak seimbang. Dokter pada posisi yang lebih kuat dan pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam hubungan yang demikian, dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien sebagai keuntungan bagi dirinya sendiri. Selain itu dokter juga mempunyai kewajiban moral untuk menghormati hak pasiennya sebagai manusia. Ketika dalam hubungan itu disertai dengan permintaan dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari klien (pasien) dan klien (pasien) bersedia memenuhinya, maka terjadilah hubungan yang disbeut sebagai hubungan kontraktual. Dalam hubungan kontraktual terdapat kewajiban dan hak dari kedua belah pihak yang harus saling dihormati, serta tanggung jawab jika ada yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Karena sifat hubungan yang tidak seimbang tersebut maka faktor kepercayaan memegang peranan penting. Pihak klien (pasien) akan bersedia bersikap jujur dalam mengungkapkan berbagai hal yang ingin diketahui oleh dokter, termasuk hal yang bersifat pribadi, dan dokter akan bersikap jujur dalam upaya yang akan dilakukannya untuk menolong klien (pasien). Selain itu dokter juga harus dapat dipercaya bahwa ia tidak akan menyimpan semua rahasia klien (pasien) serta tidak akan mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun juga tanpa persetujuan klien (pasien) kecuali atas perintah undangundang. Saling percaya dan saling dapat dipercaya ini angat penting (krusial) dalam menjaga hubungan yang akan memungkinkan dokter mencari penyelesaian bagi keluhan klien (pasien)nya. Dalam hubungan dokter-pasien yang tidak seimbang tersebut, maka pola komunikasi antara keduanya dapat bersifat 1. Aktif-Pasif Dalam pola komunikasi akti-pasif ini dokter bersifat aktif dan pasien bersifat pasif dan hanya menjawab ketika ditanya atau berbuat setelah diperintahkan oleh dokter. Termasuk dalam makan atau menggunakan obat yang diberikan dokter. Di sini ada kecenderungan bahwa dokter akan


7


bersikap otoriter dan tidak memberi kesempatan pasien untuk mengemukakan pendapatnya. Di masa sekarang, dengan perkembangan ilmu kedokteran dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, hubungan semacam ini sudah tidak sesuai lagi. Ilmu kedokteran sekarang menyadari bahwa kesembuhan suatu penyakit memerlukan pengetahuan dan kesertaan pasien dan keluarganya. 2. Guidance – Cooperation. Hubungan yang lebih maju dari pola komunikasi model pertama adalah bimbingan yang ditujukan untuk mengajak kerjasama dari pasien. Pasien tetap dianggap tidak (perlu) banyak tahu tetapi perlu dibimbing dan diajak bekerja sama dalam upaya menyembuhkan penyakitnya. Dokter membimbing-kerjasama seperti halnya orang tua dengan remaja .Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter. 3. Mutual Participation. Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pasien secara sadar aktif dan berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. Saat seseorang menderita sakit baik fisik, mental, maupun sosialnya sejumlah perilaku tertentu dapat muncul, seperti : a. Kehilangan kepercayaan diri b. Kehilangan lingkungan sosial dan fisik c. Gegar budaya (culture shock ) d. Mengalami kepasifan e. Mengalami ketegangan jiwa. Berbagai perasaan yang dialami pasien ini m eneguhkan suatu komitmen bagi para dokter sebagai kelompok profesi yang luhur, senantiasa berperan sebagai dewa penolong bagi pasien. Hal ini kemudian mengarah pada profesionalisme dokter. Diharapkan ada beberapa ciri profesionalisme yang melekat pada sosok dokter, yaitu: - Kejujuran - Integritas - Kepedulian terhadap pasien (duty of care) - Menghormati pasien - Memahami perasaan pasien (empati) dan ikut prihatin (compassion) kepada pasien - Sopan dan santun kepada pasien


8


-

Pengabdian yang berkelanjutan untuk mempertahankan kompetensi pengetahuan dan keterampilan teknis medis.

Profesionalisme merupakan janji publik bahwa dokter akan terus dapat dipercaya sebagai penolong pasien. Di dalamnya terdapat kontrak sosial untuk memegang teguh komitmen terhadap kepentingan terbaik pasien, jujur, dan menghormati hak – hak pasien dalam menjalankan praktiknya sebagai upaya altruistik (tanpa pamrih). Profesionalisme memperhatikan keseimbangan antara harapan kesembuhan pasien, yang merupakan kuasa Tuhan, dengan upaya maksimal yang dilakukan dokter sebagai penolong pasien. Dengan demikian, profesionalisme adalah pupuk upaya kerjasama antara pasien – dokter menuju kesembuhan pasien.

2. Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Keduanya membentuk baik hubungan medik maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan hubungan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya. Seperti diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan ketidak harmonisan dan kesimpangsiuran. Dalam perkembangannya, hubungan hukum antara dokter dan pasien ada dua macam, yaitu : a. Hubungan Karena Kontrak (Transaksi Terapeutik) Karena adanya perkembangan yang menuntut hubungan dokter – pasien bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat paternalistik tetapi menjadi hubungan yang didasari pada kedudukan yang seimbang/ partner , maka hubungan itu menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien masing-masing diyakini mempunyai kebebasan dan mempunyai kedudukan yang setara. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain. Peranan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban. Hubungan karena kontrak umumnya terjadi melalui suatu perjanjian. Dalam kontrak terapeutik, hubungan itu dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, kadang-kadang dokter membutuhkan pemeriksaan diagnostik untuk menunjang dan membantu menegakkan diagnosisnya yang antara lain berupa pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan laboratorium, sebelum akhirnya dokter menegakkan suatu diagnosis.


9


Diagnosis ini dapat merupakan suatu ‘ working diagnosis’ atau diagnosis sementara, bisa juga merupakan diagnosis yang definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau tindakan lain dan disertai nasihatnasihat yang perlu diikuti agar kesembuhan dapat segera dicapai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter-pasien tersebut, sejak tanya jawab sampai dengan perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu Medical Records (Rekam Medis). Pembuatan rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa menyakitkan atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Secara material, suatu tindakan medik itu sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : •

Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang konkret.

Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. Kedua syarat ini dapat juga disebut sebagai bertindak secara lege artis.

•

•

Harus sudah mendapat persetujuan dulu dari pasien.

Secara yuridis sering dipermasalahkan, apakah tindakan medik yang tidak mengenakkan/menyakitkan itu dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan yang merupakan konsep dalam hukum pidana. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas hal ini menjadi dasar tindakan medik yang telah sesuai dengan hukum. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik ini tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan hukum administratif. Dalam hukum administratif, masalahnya berkenaan antara lain dengan kewenangan yuridis untuk melakukan tindakan medik. Dokter yang berpraktik harus mempunyai izin praktik yang sah. Ditinjau dari segi hukum perdata, tindakan medik merupakan pelaksanaan suatu perikatan antara dokter dengan pasien. Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis perjanjian, yaitu: •

Resultaatsverbintenis, yang berdasarkan hasil kerja.

•

Inspanningverbintenis, yang berdasarkan usaha yang maksimal.

Pada umumnya, secara hukum hubungan dokter-pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya agar pasien sembuh. Meskipun demikian, mungkin ada hubungan hasil kerja pada keadaan-


10


keadaan tertentu seperti pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, oleh dokter gigi, ahli orthopedi atau ahli bedah kosmetik. Sebagai sebuah perjanjian, sebagaimana lazimnya ketentuan mengenai perjanjian, maka untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, dan 4. suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, syarat 1 dan 2 merupakan persyaratan dari subjek yang melakukan kontrak medis, karenanya disebut syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah tentang objek kontrak medis tersebut dan biasanya disebut syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dapat dilihat terutama dari persyaratan subjektifnya, maka perjanjian medis mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Ad. 1. Kesepakatan Dalam perjanjian terapeutik, tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal-hal khusus. Di sini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, telah bertambah prinsip yang dikenal dengan “informed consent ”, yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. “ Informed consent ” merupakan suatu kehendak sepihak secara yuridis, yaitu dari pihak pasien, jadi karena syarat perjanjian tersebut tidak bersifat suatu persetujuan yang murni, dokter tidak harus turut menandatanganinya. Di samping itu, pihak pasien dapat membatalkan pernyataan setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut KUH Perdata Pasal 1320, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak; pembatalan sepihak dapat mengakibatkan timbulnya gugatan ganti kerugian. Ad.2. Kecakapan Seseorang dikatakan cakap-hukum apabila ia pria atau wanita telah berumur 21 tahun, atau bagi pria apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal 1330 KUH Perdata, menyatakan bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah Belum dewasa, yang menurut KUH Perdata Pasal 330 adalah belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun tetapi dianggap tidak mampu kar ena ada gangguan mental. Wanita dalam hal yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dalam hal ini masih berstatus istri dan pada umumnya •

•

•


11


semua orang kepada siapa ketentuan hukum telah melarang membuat persetujuan tertentu. Oleh karena perjanjian medis mempunyai sifat khusus, maka tidak semua ketentuan hukum perdata di atas dapat diterapkan. Bahkan ketentuan mengenai yang berhak memberikan persetujuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 585/MEN-KES/PER/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik pun perlu dipertimbangkan. Dalam praktiknya dokter tidak mungkin menolak mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke tempat praktiknya. PERMENKES tersebut menyatakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa. Pasal 108 KUH Perdata, menyebutkan bahwa seorang istri memerlukan izin tertulis dari suaminya untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 menyatakan bahwa tidak adanya wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin atau tanpa bantuan suaminya, tidak berlaku lagi. Jadi wanita berstatus istri yang sah diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Ad.3. Hal Tertentu Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau benda nya (dalam hal ini pelayanan medis) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. Dalam suatu perjanjian medis umumnya objeknya adalah “usaha penyembuhan”, di mana dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu secara yuridis, umumnya termasuk jenis “inspanningsverbintenis” , di mana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dan keahliannya dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.

Ad.4. Sebab yang Halal Dalam pengertian ini, pada objek hukum yang menjadi pokok perjanjian tersebut harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum. Dengan perkataan lain, objek hukum tersebut harus memiliki sebab yang diizinkan. KUH Perdata Pas al 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Misalnya dokter dilarang melakukan abortus provocatus criminalis menurut KUHP Pasal 348.


12


Apabila objek perjanjian medis ditinjau dari sudut pandang ilmu kedokteran maka kita dapat merincinya melalui upaya yang umum dilakukan dalam suatu pelayanan kesehatan bisa dimulai dari usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi variasi tujuan perjanjian medis dapat merupakan : 1.

Medical check-up Upaya ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang berada dalam kondisi sehat atau cenderung mengalami suatu kelainan dalam taraf dini. Hal ini berkaitan dengan usaha promotif yang bertujuan memelihara atau meningkatkan kesehatan secara umum.

2. Imunisasi Tindakan ini ditunjukkan untuk mencegah terhadap suatu penyakit tertentu bagi seseorang yang mempunyai risiko terkena. Misalnya anggota keluarga dari pasien yang menderita Hepatitis B, dianjurkan sekali untuk mendapatkan vaksinasi Hepatitis B. Usaha preventif ini bersifat spesifik untuk mencegah penularan penyakit Hepatitis B. 3. Keluarga Berencana Keluarga berencana adal;ah upaya untuk mengatur jarak kehamilan yangsatu dengan yang berikutnya, atau untuk mengatur kapan seseorang ingin atau tidak ingin mempunyai anak. Upaya ini lebih bersifat preventif dan dilakukan oleh orang yang sehat dan sadar. Tujuan lain dari keluarga berencana adalah menjaga kesehatan perempuan. Meskipun yang datang dalam keadaan sehat, adakalanya perlu dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah ada halangan untuk menggunakan alat keluarga berencana tertentu. Sebenarnya pengertian pelayanan keluarga berencana juga mencakup pemberian pertolongan bagi mereka yang (sudah) ingin mempunyai anak. Usaha Penyembuhan Penyakit Sifat tindakan di sini adalah kuratif, untuk menyembuhkan penyakit yang akut atau relatif belum terlalu lama diderita. 4. Meringankan Penderitaan Tidak semua penyakit dapat disembuhkan atau dapat segera diketahui diagnosisnya sementara pasien dalam keadaan menderita dan cemas. Untuk itu diperlukan upaya memperingan penderitaan (gejala). Umumnya dokter memberikan obat-obat yang simptomatis sifatnya, hanya menghilangkan gejala saja, karena penyebab penyakitnya belum dapat diatasi. Misalnya obat-obat penghilang rasa nyeri.


13


5. Memperpanjang Hidup Seperti halnya meringankan penderitaan, di sini pun penyakit pasien belum dapat diatasi sepenuhnya sehingga sewaktu-waktu perlu dilakukan tindakan medis tertentu. Misalnya pada pasien gagal ginjal yang memerlukan ‘cuci darah’. 6. Rehabilitasi Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi seorang pasien setelah mengalami perawatan, pengobstsn arau tindakan medik berat. Melalui upaya rehabilitasi diharapkan pasien akan mampu lagi untuk berfungsi sebagaimana sebelumnya, meskipun mungkin masih ada cacat atau ketidak sempurnaan fisik atau mental dibanding dengan sebelum sakit. Oleh karena itu rehabilitasi medik tidak hanya berupa pemulihan fungsi fisik tetapi juga konseling untuk memulihkan rasa percaya diri pasien. Secara yuridis semua upaya tindakan medis tersebut di atas dapat menjadi objek hukum yang sah. Akan tetapi bentuk perjanjian medisnya harus jelas apakah inspanningsverbintenis atau suatu resultaatsverbintenis. Hal ini penting kaitannya dengan ‘beban pembuktian’ apabila terjadi suatu gugatan hukum. Akan tetapi apabila dokter bekerja sesuai dengan standar profesinya dan tidak ada unsur kelalaian serta hubungan dokter-pasien merupakan hubungan yang saling penuh pengertian dengan komunikasi yang terjalin dengan baik dan dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing, umumnya tidak akan ada permasalahan yang menyangkut jalur hukum.

b. Hubungan Karena Undang-Undang (Zaakwarneming ) Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter tidak mungkin memberikan informasi, maka dokter dapat bertindak atau melakukan upaya medis tanpa seizin pasien sebagai tindakan berdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata disebut Zaakwarneming . Dalam Pasal 1354 KUH Perdata, pengertian Zaakwarneming adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam keadaan demikian, perikatan yang timbul tidak berdasarkan suatu persetujuan pasien, tetapi berdasarkan suatu perbuatan menurut hukum, yaitu : Dokter berkewajiban untuk mengurus kepentingan pasien dengan sebaik-baiknya setelah pasien sadar kembali, dokter berkewajiban memberikan informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukannya dan mengenai segala kemungkinan yang timbul dari tindakan tersebut.


14


Untuk tindakan selanjutnya tergantung pada persetujuan pasien yang bersangkutan.

3. Kesetaraan Dalam Hubungan D okter-Pasien Demi mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan dokter – pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah pihak. Artinya baik dokter maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya. Hubungan dokter – pasien bukanlah hubungan atasan – bawahan. Tidak ada yang superior dan inferior di antaranya. Oleh karena itu dokter tidak boleh memperlakukan pasien sebagai objek dari pekerjaannya. Kesetaraan hubungan ini sangat berpengaruh dalam proses pertukaran informasi antara dokter – pasien. Dokter diharapkan memberikan peluang kepada pasien untuk mengutarakan dan menerima informasi dengan jelas dan bebas sehingga terbinalah komunikasi yang efektif dan efisien. Selain mengubah paradigma para dokter, perlu dilakukan juga penyuluhan atau edukasi pada masyarakat agar menjadi pasien yang cerdas. Hal ini diharapkan nantinya dapat mengangkat posisi pasien setara dengan dokter. Ada beberapa tipe dokter yang berkaitan dengan pemberian pelayanan medis, khususnya yang berpengaruh terhadap komunikasinya dengan pasien, antara lain : 1. Dokter yang enggan menjawab walau pasien bertanya Tipe ini dapat dikatakan tidak kooperatif. Mungkin pasien akan sulit menaruh kepercayaan kepada dokter. Kalau memang menghendaki berkomunikasi dengan dokter, dalam nuansa hubungan kemitraan, hindari dokter tipe ini dan cari dokter lain yang lebih komunikatif. 2. Dokter yang bersedia menjawab apabila ditanya dan hanya menjawab sebatas pertanyaan pasien Tipe ini umumnya ditemui dalam hubungan dengan pasien yang dianggap dokter memang bisa diajak membahas bersama, antara lain pasien yang berpendidikan cukup. Dokter tipe ini mungkin tidak banyak membuka peluang kepada pasien untuk bertanya kalau ia menganggap pendidikan pasien yang rendah akan kurang optimal dalam bertanya atau menerima penjelasan yang akan berpengaruh pada upaya penyembuhan. 3. Dokter yang bersedia menjawab pertanyaan pasien, mau bertanya serta menambahkan informasi – informasi lain yang sesuai dengan tujuan kesehatan pasien Tipe ini adalah gambaran sikap dokter yang diharapkan dalam pengembangan nuansa kemitraan dalam hubungan dokter-pasien. Dapat dikatakan bahwa inilah tipe ideal bagi pasien dari semua karakter, yaitu dari yang pendidikannya terbatas maupun yang berpendidikan tinggi. Dokter tipe ini biasanya sabar mendengarkan dan pandai menggali


15


informasi dari pasien serta memberitahukan kembali apa – apa yang penting diketahui pasien. Selain itu, dokter tipe ini juga pandai berempati sehingga pasien menaruh kepercayaan penuh kepada dokter dalam upaya penyembuhan penyakitnya. Mengingat adanya berbagai tipe dokter yang berkaitan dengan karakternya, pasien diharapkan dapat bersikap kritis terhadap dokter dengan cara menjadi pasien yang cerdas.

A. Menjadi Pasien yang Cerdas Di negara–negara maju umumnya pasien dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berkunjung ke dokter dengan mengisi formulir riwayat kesehatan (health story ), sejujur – jujurnya. Kesiapan masyarakat memungkinkan untuk meminta mereka memanfaatkan formulir yang bisa didapat dari suatu situs di internet. Formulir tersebut memuat sederetan pertanyaan, antara lain : 1. Kondisi kesehatan diri dan riwayat penyakit keluarga misalnya jantung, diabetes, darah tinggi, kanker, dan lain-lain. 2. Kebiasaan hidup sehari –hari seperti olahraga, diet, merokok, minum minuman beralkohol, dan lain-lain. 3. Masih mengkonsumsi obat – obatan tertentu (jantung, diabetes, dan lain-lain). 4. Pernah mengalami operasi. 5. Kehamilan. 6. Melampirkan dokumen hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya (pada masa lalu), misalnya hasil laboratorium, foto rontgen, MRI, dan lain-lain. Selain berperan dalam menentukan diagnosis dan obat – obatan, formulir riwayat kesehatan tersebut merupakan informasi awal yang penting untuk diketahui dokter sebelum pasien menceritakan penyakit yang sekarang dideritanya. Di samping itu pasien juga diharapkan mempersiapkan pertanyaan sehubungan dengan informasi yang ingin diketahui dari dokter. Pertanyaan – pertanyaan tersebut, antara lain : Mengapa sampai sakit dan apa penyebab penyakitnya? Bagaimana penyakit tersebut bisa didapatnya? Penularan, keturunan dan apakah akan diturunkan atau menular kepada anggota keluarga yang lain? Berapa lama sebenarnya penyakit ini timbul pada tubuhnya? Bagaimana proses pengobatannya, apa rencana dokter dalam upaya penyembuhan? Apakah bisa sembuh? Atau akan permanen/menetap pada tubuhnya atau bahkan memburuk? • •

• •

•


16

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA •

Jika harus dilakukan operasi bagaimana bila menolak?

apa

baik/buruknya,

risiko,

dan

Lembar pertanyaan mengenai riwayat kesehatan seperti itu biasanya disediakan oleh dokter atau klinik atau rumah sakit yang bisa disediakan di ruang tunggu atau di bagian informasi/penerimaan pasien. Selain formulir riwayat kesehatan, para dokter dan rumah sakit ada yang menyediakan brosur, lembar lipat, buklet atau bahkan pemutaran video seputar informasi berbagai penyakit serta layanan kesehatan yang diletakkan di ruang tunggu. Penyediaan media komunikasi dan lembar isian ini dapat dimanfaatkan untuk lebih membuka wawasan pasien. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pemanfaatan data dan informasi tersebut harus proporsional dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk mendiagnosis sendiri. Pasien harus menyadari bahwa konsultasi tetap diperlukan untuk memahami informasi yang diperoleh dari luar ruang praktik dokter. Di zaman kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang, pasien bisa mendapat informasi tentang para dokter, keahlian masing – masing, dan riwayat pendidikan serta pekerjaan, kesuksesan dan kegagalan yang pernah dilakukan sepanjang kariernya sebagai dokter.Situs tersebut disediakan oleh lembaga yang meregristrasi dokter sehingga pasien bisa memilih dan menentukan secara tepat, dokter yang sesuai dengan keinginannya, berkaitan dengan penyembuhan dan kenyamanannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan pula bahwa pemilihan tersebut perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk jenjang pelayanan, dari mulai dokter (umum) hingga dokter spesialis atau subspesialis. Pelayanan informasi melalui situs internet belum seperti di negara-negara maju. Situs yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan formulir – formulir dan informasi dokter seperti yang telah disebutkan di atas masih sangat terbatas. Menjadi pasien yang cerdas (smart patient) adalah sikap yang diharapkan dari masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memeriksakan diri ke dokter : - Apa keluhan yang diderita. - Berapa lama penyakit tersebut sudah diderita. - Bagian tubuh mana saja yang sakit. - Apa ada perubahan kebiasaan? (buang air besar/kecil, perubahan berat badan yang signifikan, perubahan aktivitas/pek erjaan). - Riwayat penyakit, penyakit anggota keluarga lain (ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga atau orang lain yang serumah). - Obat-obatan bebas yang sudah dikonsumsi atau resep dari dokter sebelumnya, serta pertanyaan lain yang penting sehubungan dengan keluhan dan kelanjutan dari informasi di atas.


17


-

Membawa dokumen–dokumen pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, MRI, dan lain-lain)

terdahulu

(hasil

Setelah memeriksa pasien, dokter memberikan nasihat berupa anjuran atau larangan di mana pasien tersebut diharapkan dapat mentaatinya agar mencapai hasil yang optimal. Nasihat tersebut, antara lain : 1. Mengkonsumsi obat sesuai aturan. 2. Menghentikan atau mengurangi suatu aktivitas. 3. Menghentikan atau mengurangi konsumsi jenis makanan tertentu, termasuk merokok dan alkohol. 4. Menganjurkan berolahraga secara teratur. 5. Menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan tertentu. 6. Menganjurkan untuk memeriksakan diri secara rutin bagi penderita penyakit tertentu (jantung, diabetes, dan lain-lain). 7. Mengingatkan untuk memanfaatkan fasilitas askes atau asuransi lainnya. 8. Menginformasikan tentang rencana pengobatan termasuk perlu kembali atau tidak; atau perlu dirujuk ke dokter ahli atau rumah sakit lain yang tepat persyaratannya. Dalam memberikan nasihat tersebut, diharapkan dokter dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan profesonalismenya, antara lain: 1. Menyikapi dengan bijaksana perbedaan tiap pasien, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan s osial-ekonominya. 2. Bersikap ramah kepada pasien dan meyakinkan bahwa ia sungguh– sungguh berupaya agar pasien segera sembuh serta mengingatkan bahwa upaya penyembuhan adalah upaya bersama. 3. Menjelaskan kepada pasien tentang rencana tindakan medik yang diharapkannya dapat diikuti oleh pasien. Bagi pasien dokter gigi, misalnya, dokter menginformasikan tentang berapa kali kedatangan dalam penyelesaian perawatan gigi, misalnya pada perawatan saraf gigi. Penjelasan tersebut akan membantu pasien dalam memperkirakan waktu dan dana yang dibutuhkan. Sikap pasien yang diharapkan tampil untuk dapat mengembangkan kemitraan dalam hubungan dokter-pasien: 1. Menjelaskan dan bertanya kepada dokter tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya secara jujur. 2. Menghindari komunikasi yang bertele-tele, seperti membicarakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit yang diderita saat itu. Pasien perlu menyadari bahwa kesediaan waktu bagi dokter dalam memberikan pelayanan medis adakalanya sangat terbatas. Pasien juga perlu memikirkan pasien-pasien lain yang sedang menunggu giliran untuk berkonsultasi dengan dokter. 3. Menyadari bahwa dokter juga manusia biasa yang terbatas kemampuannya dalam upayanya menyembuhkan. Dokter tidak


18


menjamin kesembuhan karena kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menghargai dokter yang mempunyai hak untuk beristirahat, tidak mungkin terus menerus menjalankan pekerjaannya, apalagi pekerjaan dokter dapat dikategorikan sebagai tugas dengan tingkat stres yang tinggi. Perlu dipahami pula bahwa dokter mempunyai hak untuk kehidupan pribadi dan keluarganya. Pemahaman ini diharapkan menyadarkan pasien untuk tidak sewaktu-waktu, di luar jam praktik, meminta dokter untuk selalu siap melayani pasien. 5. Memperhatikan situasi ketika bermaksud menjelaskan tentang keluhan atau kondisi penyakit. Amati dulu, apakah dokter sedang dalam situasi yang memungkinkan untuk diajak bicara. Bercerita di awal kedatangan, saat bertemu dokter mungkin lebih baik/menguntungkan/efektif kalau dibandingkan dengan melakukan percakapan pada saat dokter menulis resep. Mungkin dokter memerlukan konsentrasi penuh pada saat menulis resep agar obat yang diberikan tepat dalam jenis dan jumlah. 6. Memberi tahu dokter kalau ada kondisi alergi terhadap obat/makanan tertentu. 7. Menanyakan hal yang ingin diketahui sekitar prospek kesembuhan penyakit dan lain-lain, sesuai kondisi dan situasinya. 8. Mematuhi anjuran dan larangan dokter atas kesadaran bahwa semua itu dilakukan sebagai upaya m emperoleh kesembuhan. 9. Mengucapkan terima kasih kepada dokter meskipun sudah memberi imbalan. 10. Memilih dokter yang tidak ramai pasiennya agar cukup waktu untuk berkomunikasi, kalau memang sangat mengharapkan dapat berkomunikasi dan percaya bahwa dokter tersebut dapat membantu mengusahakan kesembuhan. 11. Memahami bahwa pasien mempunyai hak untuk mencari pendapat kedua apabila hasil konsultasi dengan dokter dianggap tidak memuaskan. 12. Memberitahu dokter tentang kondisi diri, misalnya ibu yang sedang hamil namun kehamilannya belum tampak jelas, agar kondisi kehamilan dan obat-obatan yang akan diberikan mendapat perhatian sebagaimana mestinya sehingga cukup aman bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. 13. Menanyakan kemungkinan memilih obat lain yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi (obat dengan harga yang lebih terjangkau). 14. Menanyakan tentang kemungkinan adanya efek samping dari obat yang diberikan dokter, baik karena kondisi kesehatan umumnya maupun berkaitan dengan keluhan yang dialaminya. Contoh: efek samping obat yang diberikan kepada pasien penyakit nyeri lambung (maag).


19


15. Menanyakan cara mengkonsumsi obat yang diberikan, misalnya bisa kapan saja atau harus sebelum/sesudah makan; saat bangun pagi atau ketika hendak tidur malam. 16. Memahami bahwa keputusan tindakan medis adalah hak pasien. Dokter/dokter gigi dan pasien perlu menyadari perannya masing – m asing sehingga risiko yang tidak diinginkan dapat diperkecil. Perubahan dalam hubungan dokter dengan pasien sudah harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab oleh dokter dan pasien. Di sisi lain, perbaikan manajemen pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah.

B. Hal–Hal yang Perlu Dibicarakan Pasien dengan Dokter Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, diharapkan bahwa pasien tidak lagi bersikap menyerahkan sepenuhnya, begitu saja, kepada dokter yang memeriksa/mengobatinya. Pasien perlu melibatkan diri scara aktif dalam proses pemeriksaan dan tindakan pengobatan. Sikap seperti yang dipaparkan berikut ini sangat diharapkan dari pasien: Meminta penjelasan tentang pelayanan medis yang dapat diberikan di tempat pelayanan yang dikunjungi. Meminta kejelasan tentang tarif yang harus dibayar untuk pelayanan kesehatan yang digunakan. Memaparkan keadaan kepada dokter yang memeriksa, termasuk menceritakan awal dirasakannya keluhan tersebut dan berbagai kemungkinan yang bisa dikaitkan dengan keluhan. Menyampaikan informasi tentang hal-hal/tindakan yang sudah dilakukan sehubungan dengan keluhan tersebut. Meminta penjelasan kepada dokter untuk hal-hal yang tidak dipahami ketika dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan situasinya. Meminta penjelasan mengenai prognosis penyakit. Meminta penjelasan tentang pilihan lain dari yang dianjurkan dokter, berkaitan dengan proses pemeriksaan/pengobatan. Mengajukan cara lain dari yang disarankan karena menganggap lebih sesuai dengan kemampuannya, atau lebih memungkinkan daripada kalau mengikuti pemeriksaan dan atau pengobatan yang ditawarkan dokter. Meminta berkas atau membuat fotokopi dari data pemeriksaan (hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan sebagainya) dan menyimpannya sebagai arsip pribadi yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mencari opini lain, bahkan berpindah ke tempat pelayanan medis/dokter lain. Meminta penjelasan tentang kemungkinan lain dari cara yang dianjurkan dokter, berkaitan dengan pros es pemeriksaan/pengobatan, •

•

•

•

•

• •

•

•

•


20


•

•

•

•

serta mengajukan pilihan lain dari yang disarankan berdasarkan kemampuannya Menanyakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sehubungan dengan penyakit yang diderita maupun pemeriksaan/pengobatan yang dilakukan. Menyampaikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang ingin dilibatkan dalam proses pemeriksaan atau pengobatan, seperti keluarga atau pihak lain yang ditunjuk. Memperoleh penjelasan mengenai ‘akhir hubungan’ dengan tempat pelayanan kesehatan/dokter yang merawat. Memperoleh penjelasan agar dapat menyiapkan diri untuk menerima kenyataan yang paling buruk dari penyakit yang diderita.

C. Hal – hal yang Perlu Diketahui Pasien di Praktik Dokter/Rumah Sakit Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui atau ditanyakan pasien dalam memanfaatkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi. Di tempat praktik dokter/dokter gigi: • • • • • • •

•

Jam praktik. Keahlian (umum, spesifikasi/spesialisasi) Macam pelayanan medis yang dapat diperoleh Biaya konsultasi/pemeriksaan/pengobatan Tindakan/cara pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilakukan Prognosa penyakit Rujukan, baik untuk pemeriksaan maupun pengobatan, kalau disarankan untuk hal tersebut Pengakhiran hubungan profesional sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Di tempat praktik dokter dan dokter gigi, pasien sebaiknya meminta informasi tersebut agar tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan perawatan dan pengobatan. Hal ini juga termasuk meminta informasi mengenai pengganti seandainya dokter yang biasa menangani sedang tidak bisa melaksanakan tugasnya. Di laboratorium: Cara pemeriksaan yang akan dilakukan Jenis-jenis pemeriksaan Biaya pemeriksaan Pembacaan hasil pemeriksaan (siapa yang akan membaca dan menjelaskan) • • • •

Di rumah sakit: Kelas perawatan rumah sakit, kekhususan masing-masing kelas dan biayanya Rincian biayanya. •

•


21

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA •

• •

•

•

Fasilitas rumah sakit yang dapat dimanfaatkan, disertai dengan penjelasan mengenai biayanya. Tim dokter yang akan merawat/mengobati. Segala pemeriksaan yang diperlukan untuk penegakan diagnosis maupun dalam proses terapi. Rujukan ke tempat pelayanan kesehatan lain yang diperlukan dan segala konsekuensinya (beban biaya). Peraturan/tata tertib rumah sakit yang harus dipatuhi dan juga pengunjung yang menjenguk/mendampingi.

Dalam kaitan dengan tempat tinggal, pasien dapat meminta penjelasan mengenai alamat rujukan di daerah tempat tinggalnya, terutama untuk tindak lanjut perawatan atau pengobatan. Pasien dapat meminta surat pengantar untuk pergi ke alamat rujukan, disertai dengan catatan mengenai kondisi kesehatan berdasarkan pemeriksaan dan perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan. 4. Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum tindakan medis dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara t ertulis maupun lisan, bahkan pada keadaan tertentu persetujuan itu tersirat dari jalannya komunikasi (implied). Pada umumnya tindakan medis yang memiliki risiko berat, seperti operasi atau pengobatan sitostatika, persetujuan diberikan secara tertulis. Persetujuan tindakan kedokteran (Informed consent) adalah proses komunikasi antara pasien dan dokter, dimulai dari pemberian informasi kepada pasien tentang segala sesuatu mengenai penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan, pasien memahaminya, dan kemudian memutuskan persetujuannya. Informed consent merupakan hak pasien dan dokter berkewajiban menjelaskan segala sesuatu mengenai penyakit pasien untuk memperoleh persetujuan dilakukannya tindakan medik. Jadi persetujuan diberikan pasien setelah ia mendapatkan informasi. Mengenai informed consent yang perlu diperhatikan antara lain unsur-unsur apa saja yang harus diinformasikan, siapa yang berhak memberikan informasi dan siapa yang berkewajiban memberikan persetujuan. Unsurunsur yang perlu diinformasikan meliputi prosedur yang akan dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, manfaat dari tindakan yang akan dilakukan, dan alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Di samping itu perlu diinformasikan pula kemungkinan yang dapat timbul apabila tindakan tidak dilakukan dan ramalan (prognosis) atau perjalanan penyakit yang diderita. Pasien juga behak mendapatkan informasi mengenai perkiraan biaya pengobatannya. Prosedur yang akan dilakukan perlu diuraikan lagi meliputi alat yang akan digunakan, bagian tubuh mana yang akan terkena, kemungkinan perasaan


22


nyeri yang timbul, kemungkinan perlunya dilakukan perluasan operasi, dan yang penting tujuan tindakan itu, untuk diagnostik atau terapi. Risiko tindakan dapat dirinci dari sifatnya, apakah mengakibatkan kelumpuhan atau kebutaan; kemungkinan timbulnya, sering atau jarang; taraf keseriusan, apakah kelumpuhan total atau parsial; waktu timbulnya, apakah segera setelah tindakan dilakukan atau lebih lama lagi. Pihak yang berkewajiban memberikan informasi tergantung dari sifat tindakan medik, invasif atau tidak. Dokter boleh mendelegasikan pemberian informasi ini kepada dokter lain atau perawat dengan syarat-syarat tertentu. Mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum atau dalam keadaan tertentu. Dalam hal pasien gawat darurat atau tidak sadar, dokter boleh melakukan tindakan atas dasar penyelamatan jiwa, tanpa perlu informed consent . Leenen mengemukakan suatu konstruksi hukum yang disebut “fiksi hukum” di mana seseorang dalam keadaan tidak sadar akan menyetujui apa yang ada pada umumnya disetujui oleh para pasien yang berada dalam suatu situasi dan kondisi yang sama. Tindakan medik pada pasien tidak sadar bisa dikaitkan dengan Pasal 1354 KUH Perdata, yaitu zaakwaarneming atau perwakilan sukarela. Rumah sakit umumnya sudah menyediakan formulir persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi yang harus ditandatangani oleh pasien. Dengan persetujuan tersebut berarti pasien menyatakan telah memahami tindakan medik yang akan dilakukan terhadapnya serta berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada tindakan tersebut serta mengetahui alternatif lain . Ia juga telah setuju untuk memilih tindakan medik tersebut. Tetapi apabila tindakan medis yang dilakukan tidak s esuai dengan standar pelayanan medis dan atau standar prosedur operasional, pasien tetap dapat menggugat apabila terjadi cedera atau kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dokter. Sebaiknya, pasien hanya menandatangani setelah memahami segala sesuatunya dan dapat membuat keputusan secara jernih. Adakalanya pasien atau keluarganya, bila disodorkan formulir persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi, langsung menandatangani begitu saja tanpa membaca isinya dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya pasien tidak tahu apapun mengenai tindakan/operasi yang akan dilakukan meskipun sudah tanda tangan. Sikap ini sangat tidak diharapkan dari pasien. Khusus untuk “persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi” yang tercantum pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (1),(2), (3) dan (4), berbunyi: (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.


23


(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. Alternatif tindakan lain dan risikonya; d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam kaitan ini ada beberapa prinsip yang harus dipahami pasien, bila berhadapan dengan dokter/dokter gigi, yaitu: 1. Pasien mempunyai hak atas tubuhnya dan dokter berkewajiban menghormati hak tersebut. 2. Pasien berhak mendapatkan Informed Consent: kesetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah memperoleh informasi yang memadai tentang tindakan tersebut. (Pasien berhak mendapatkan informasi atas tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya). 3. Yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien itu sendiri. 4. Untuk pasien yang belum dewasa, tidak sadar, atau mengalami gangguan jiwa, persetujuan dapat diberikan oleh wali/pengampunya. 5. Persetujuan tertulis diperoleh untuk tindakan medis yang invasif, yaitu yang dapat mengubah atau mempengaruhi bentuk dan atau fungsi tubuh atau organ tubuh, atau memerlukan pembedahan. 6. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh pasien atau jika tidak mampu oleh wali/pengampunya. 7. Formulir untuk informed consent diakhiri dengan pernyataan bahwa pasien sudah memahami segala informasi yang diberikan dan setuju terhadap tindakan yang direncanakan. 8. Surat persetujuan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kesediaan membayar. 9. Tanda setuju tersebut tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika kemudian berbuat kelalaian atau kesalahan. Sudah seharusnya dokter yang akan melakukan tindakan berat seperti operasi, menerangkan segala sesuatu mengenai proses operasi, perawatannya, pengobatan pasca operasi, serta kemungkinan lain yang mungkin terjadi sewaktu operasi dilakukan serta hal-hal lain yang mungkin terjadi pasca operasi. Hal ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak, dokter dan pasien, karena bila terjadi sesuatu di luar kemampuan dokter dan tidak sesuai dengan dugaan atau harapan pasien maka karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya, pasien tidak akan menggugat. Pemberian lembar persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi, penjelasannya, dan penandatanganan merupakan proses yang seharusnya berjalan atas dasar pemahaman dan kesadaran pasien dan atau


24


keluarganya. Dengan demikian dapat dihindarkan reaksi yang salah akibat pemahaman yang keliru. Pada tindakan operasi, misalnya, pasien dan keluarga sebaiknya mendapat keterangan/penjelasan mengenai seluk beluk operasi, m ulai dari pra operasi– proses operasi–serta pasca operasi. Pasien dan keluarganya perlu memahami bahwa untuk suatu tindakan operasi misalnya, diperlukan kondisi yang prima dari pasien, sehingga kadang-kadang operasi tidak dapat dilakukan langsung, tapi harus menunggu sampai kondisi pasien baik atau lebih memungkinkan. Pasien yang tidak mendapatkan penjelasan akan berpikir bahwa dokter atau rumah sakit memang sengaja menunda-nunda operasi, supaya pasien bisa tinggal lebih lama dan karenanya menguntungkan dokter dan rumah sakitnya. Pasien juga perlu mendapatkan keterangan mengenai proses operasi, mulai dari obat yang harus diminum, proses anestesi dan seterusnya. Pada anestesi misalnya dapat saja terjadi alergi obat, atau kesalahan obat, sehingga berakibat cacat, lumpuh ataupun kematian. Hal ini sebaiknya dipahami oleh pasien dan keluarganya.


25


BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

1. Hak Pasien Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan, The Right of Self Determination. Determination. Meskipun sama fundamentalnya, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, di dalam praktik kedokteran terjadilah hubungan pasien-dokter yang esensi hubungannya adalah saling menghargai dan saling mempercayai. Tetapi, hubungan ini, tidak seimbang. Secara relatif pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya, yang dalam hal ini disebabkan ketidaktahuan pasien pada masalah pengobatan, menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-hak pasien dalam menghadapi para profesional kesehatan. Hubungan yang terjadi biasanya lebih bersifat paternalistik, di mana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dokter/dokter gigi, tanpa bertanya apapun. Sebenarnya dokter adalah “partner” pasien dalam hal mencari kesembuhan penyakitnya dan kedudukan keduanya sama secara hukum. Pasien dan dokter sama-sama mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Dimulai pada bulan September 1981, pada Musyawarah ke-34 Asosiasi Kedokteran Sedunia (World Medical Association) di Association) di Lisabon, untuk pertama kalinya dideklarasikan hak-hak pasien, yang meliputi hak untuk memilih dokter secara bebas, hak untuk dirawat oleh dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan klinis dan etis tanpa pengaruh dari luar, hak untuk menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi yang adekuat, hak untuk mengharapkan bahwa dokternya akan merahasiakan rincian kesehatan dan pribadinya, hak untuk mati secara bermartabat, dan hak untuk menerima atau menolak layanan moral dan spiritual. Di Indonesia, semula baru sebagian kecil masyarakat yang mengetahui hakhaknya sebagai pasien dan hanya diberlakukan secara voluntary sebagai kode etik dokter dan belum ada jaminan hukumnya. Kemudian pada tahun 1992, hak-hak hak-hak pasien dimasukkan dalam dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hal ini dirasakan perlu karena selama ini pasien, pasien, bila berhubungan dengan dokter, benar-benar harus mempercayakan seluruh nasibnya kepada dokter tersebut. Dalam arti bila terjadi suatu kesalahan


26


atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, pasien hanya bisa pasrah, tanpa dapat menggugat, karena tidak ada landasan hukumnya. Isi pasal hak-hak pasien di undang-undang tersebut hampir sama, hanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak disebutkan hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi.

• • • •

•

• • •

• •

UU Nomor 23 Tahun 1992

UU Nomor 29 Tahun T ahun 2004

tentang Kesehatan

tentang Praktik Kedokteran

hak atas informasi; hak atas pendapat kedua; hak atas rahasia kedokteran; hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran; hak atas ganti rugi apabila ia dirugikan karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan; Hak untuk mendapat penjelasan; Hak untuk memperoleh pendapat kedua; Hak untuk mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, standar profesi dan standar prosedur operasional; Hak untuk menolak tindakan medis; Hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

•

•

•

•

•

hak untuk untuk mendapatkan penjelas an secara lengkap tentang tindak an medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); hak untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; hak untuk mendapatkan pelayan an sesuai dengan kebutuhan medis; hak untuk menolak tindakan medis; hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

Hak atas informasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sama dengan hak untuk mendapatkan penjelasan pada UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang lebih rinci menyebutkan hak tersebut sesuai dengan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang berbunyi : (1)

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

(3)

Penjelasan sebagaimana sebagaimana kurangnya mencakup:

dimaksud

pada

ayat

(2)

sekurang-

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya;


27


d. risiko dan komplikasi yang yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Hak untuk meminta pendapat kedua, yaitu memberikan keleluasaan pada pasien untuk meminta pendapat dokter/dokter gigi lain bila dia merasa ragu ataupun belum yakin dengan diagnosis dokter yang pertama. Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, diperlukan untuk menjaga; supaya pasien benar-benar mendapatkan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyakitnya, (misalnya apabila perlu mendapatkan pelayanan rontgen maka perlu dirontgen) tidak boleh dihilangkan ataupun sebaliknya tidak terjadinya pelayanan yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan (tidak perlu dirontgen tetapi di rontgen). Pasien juga berhak menolak tindakan medis tertentu. Di sini adalah kewajiban dokter/dokter gigi untuk menjelaskan kepada pasien bila dia menolak, maka akan ada risiko-risiko penyakit yang akan dialaminya. Bila pasien tetap menolak, dan terjadi sesuatu (misalnya pasien meninggal), maka dokter tidak dapat disalahkan membuat kelalaian, karena sudah menjelaskan sebelumnya. s ebelumnya. Isi rekam medis adalah hak pasien, sehingga memudahkan pasien bila nanti akan berobat ke dokter lain ataupun memerlukan perawatan untuk penyakit yang lain. Yang juga penting sebenarnya adalah hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tapi tidak ada pada pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bila memang kerugian pasien terjadi (misalnya cacat, bertambah parah penyakitnya, ataupun meninggal) terbukti akibat kesalahan dan kelalaian dokter, maka sudah seharusnya pasien mendapatkan ganti rugi yang dapat disepakati bersama sesuai dengan kerugian yang diderita. Selain kedua undang-undang tersebut di atas, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medis (Ditjen Yanmed) Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504, merumuskan hak-hak pasien rumah sakit dengan lebih rinci, dengan tambahan-tambahan keterangan yang menekankan pada hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai seluruh pelayanan rumah sakit, serta hak pasien untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan manusiawi (termasuk seluruh pelayanan dokter dan tenaga medis yang bekerja di sana). Hak pasien rumah sakit yang belum tercakup pada kedua undang-undang di atas, antara lain adalah:


28


1. Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 2. Hak didampingi didampingi keluarganya keluarganya dalam keadaan kritis. 3. Hak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu m engganggu pasien lainnya. lainnya. 4. Hak atas keamanan keamanan dan keselamatan dirinya dirinya selama dalam dalam perawatan perawatan di rumah sakit. 5. Hak mengajukan usul, saran, p erbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. 6. Hak menerima atau menolak bimbingan bimbingan moril atau spiritual. Ada juga hak pasien lainnya yang dakui oleh World Health Organization (WHO), namun belum tercermin dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain: 1. Mendapatkan pelayanan m edis tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan, dan sumber dana untuk membayar; 2. Menerima atau menolak untuk dilibatkan dalam penelitian, dan jika bersedia ia berhak memperoleh informasi yang jelas tentang penelitian tersebut; 3. Mendapat penjelasan tentang tentang tagihan biaya yang harus harus dia bayar. bayar.

2. Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Medis Selain hak, pasien juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Dokter tidak dapat disalahkan bila pasien tidak bersikap jujur dan mau menceritakan seluruh penyakit penyakit dan apa yang dirasakannya. Bila pasien sudah pernah berobat berobat ke dokter lain, misalnya, misalnya, dia juga harus menceritakan menceritakan perawatan apa dan obat obat apa yang dia dapatkan sebelumnya. sebelumnya. Bahkan pasien sebaiknya juga menceritakan sejarah penyakitnya pada dokter (misalnya ibu atau ayahnya berpenyakit darah tinggi, jantung, ginjal, diabetes, atau penyakit lainnya, sehingga dokter dapat mendiagnosis penyakit secara lebih tepat). Pasal 53 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban pasien, yaitu: Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :


29


a.

memberikan informasi kesehatannya;

yang

lengkap

dan

jujur

tentang

masalah

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Yang dimaksud dengan memberikan informasi yang lengkap dan jujur, misalnya untuk hal-hal seperti yang disebutkan di bawah ini: •

•

memaparkan keadaan kepada dokter yang memeriksa, termasuk menceritakan awal dirasakannya keluhan tersebut dan berbagai kemungkinan yang bisa dikaitkan dengan keluhan. menyampaikan informasi tentang hal-hal/tindakan dilakukan sehubungan dengan keluhan tersebut.

yang

sudah

Mematuhi nasihat dan petunjuk, termasuk meminta penjelasan k epada dokter untuk hal-hal yang tidak dipahami ketika dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan situasinya. Mematuhi peraturan sarana pelayanan kesehatan tempat ia dirawat, tidak boleh berbuat seenaknya, misalnya memakan makanan yang dilarang ataupun membuang obat yang diberikan dan berperilaku yang tidak sopan. Pasien yang menjalankan perawatan haruslah memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan. Karena itu adalah penting bagi seorang dokter/dokter gigi untuk menjelaskan kepada pasien ataupun keluarganya tentang biaya yang harus dikeluarkan, kecuali dalam hal emergency , di mana pasien harus ditolong dengan cepat, tanpa terlebih dahulu menerangkan tentang biaya yang diperlukan. Kecenderungan secara global menunjukkan bahwa hubungan dokter dengan pasien haruslah berupa mitra, keduanya bekerja bersama untuk mencari jalan terbaik bagi kesembuhan pasien. Bila dari permulaan hubungan dokter/dokter gigi pasien sudah lebih baik dan saling terbuka, maka banyak masalah dapat diatasi bersama, karena dokter yang sudah mengetahui semua sejarah penyakit pasien serta keluhannya akan dapat membuat diagnosis yang lebih tepat. Di lain pihak pasien yang juga sudah mendapat keterangan lengkap tentang penyakitnya, cara pengobatan dan perawatannya, kemungkinan efek samping yang mungkin timbul, serta kemungkinan lain akibat tindakan medis tertentu, mestinya sudah lebih siap menghadapi segala kemungkinan (yang terburuk sekalipun) dan tidak akan begitu saja menyalahkan dokter, tanpa memahami seluruh rangkaian proses yang harus dilalui dalam suatu pengobatan ataupun perawatan medis.


30


BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien. Hak dan kewajiban yang esensial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu masih ada hak dan kewajiban umum lainnya yang mengikat dokter. Suatu tindakan yang dilakukan dokter secara material tidak bersifat melawan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat berikut secara kumulatif: tindakan itu mempunyai indikasi medik dengan tujuan perawatan yang sifatnya konkret; dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam bidang ilmu kedokteran; serta diizinkan oleh pasien. Dua norma yang pertama timbul karena sifat tindakan tersebut sebagai tindakan medis. Adanya izin pasien merupakan hak dari pasien. Hak tersebut menyebabkan timbulnya kelompok norma-norma yang lain yaitu norma untuk menghormati hak-hak pasien sebagai individu dan norma yang mengatur agar pelayanan kesehatan dapat berfungsi di dalam masyarakat untuk kepentingan orang banyak , dalam hal ini pasien sebagai anggota masyarakat 1. Hak Dokter a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi menurut Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah batasan kemampuan ( knowledge, skill dan professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. PB IDI, PB PDGI dan para pakar berpendapat bahwa standar profesi tersebut terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar pelayanan dan pedoman perilaku sesuai dengan kode etik kedokteran dan kedokteran gigi. Menurut Penjelasan Pasal 50 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkahlangkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar Prosedur Operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar tidak dapat disalahkan dan bertanggungjawab secara hukum atas kerugian atau cidera yang diderita pasien karena kerugian dan cidera tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter. Perlu diketahui bahwa


31


cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja terjadi karena perjalanan penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang dapat diterima (acceptable) dan telah disetujui pasien dalam informed consent . b. Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang dianggapnya melanggar standar profesi dan atau standar prosedur operasional. c. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya. Dokter tidak hanya memerlukan informasi kesehatan dari pasien, melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas pasien dan faktor-faktor kontribusi yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit. d. Menerima imbalan jasa Hak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter dengan pasien, yang pemenuhannya merupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter tanpa mempertimbangkan aspek finansial. Selain itu dokter juga memiliki hak-hak yang berasal dari hak azasi manusia, seperti: -

hak atas privasinya

-

hak untuk diperlakukan secara layak

-

hak untuk beristirahat

-

hak untuk secara bebas memilih pekerjaan

-

hak untuk terbebas dari intervensi, ancaman dan kekerasan, dan lainlain sewaktu menolong pasien.

2. Kewajiban Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis Kewajiban dokter pada dasarnya terdiri dari: a. kewajiban yang timbul akibat pekerjaan profesinya atau sifat layanan medisnya yang diatur dalam sumpah dokter, etika kedokteran dan berbagai standar dan pedoman b. kewajiban menghormati hak pasien, dan c. kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Beberapa kewajiban dokter tersebut adalah: a. Memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien.


32


Standar Pelayanan menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Ayat (2) pasal 44, standar pelayanan tersebut dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Penjelasan ayat tersebut strata pelayanan adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan. b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Kewajiban merujuk pasien tersebut dapat dilaksanakan apabila keadaan kesehatan pasien memang dapat bergerak atau dapat dibawa untuk dipindahkan dalam keadaan stabil dan layak. Kewajiban merujuk hanya dapat disimpangi apabila pasien tidak menginginkan dirinya dirujukkan meskipun telah dijelaskan manfaatnya, atau apabila tidak ada dokter yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut (yang terjangkau). c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Merahasiakan keadaan pasien diwajibkan dalam sumpah dokter, kode etik kedokteran/kedokteran gigi, dan beberapa peraturan perundangundangan. Sebagian pakar menyatakan bahwa kewajiban tersebut absolut sifatnya, sebagian menyatakan relatif. Paham yang relatif mengatakan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi Selain itu, sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat kewajiban dokter lainnya yang diatur dalam sumpah dokter dan kode etik k edokteran.


33


BAB V PELAYANAN KEDOKTERAN

Pelayanan kedokteran atau pelayanan medis diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan didukung oleh berbagai profesional penunjang. Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran kini tidak hanya melahirkan dokter (umum) dan dokter gigi (umum) melainkan juga berbagai spesialisasi keahlian kedokteran. Dengan sebelumnya telah memahami hak dan kewajiban pasien, kemudian mengenal tugas dan wewenang dokter/dokter gigi berikut ragam spesialisasinya, dan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan serta sistem rujukannya, diharapkan akan dapat membantu pemanfaatan pelayanan medis secara rasional. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan pilihan pelayanan medis.

1. Mengenal Pelayanan Kedokteran Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan medis adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi suatu universitas (institusi pendidikan tinggi) yang telah terakreditasi dan memenuhi standar pendidikan yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mereka telah memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi atau Kolegium Pendidikan Spesialis, sesuai standar kompetensi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mereka kemudian harus diregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebelum dapat memperoleh Surat Izin Praktik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Registrasi dokter dan dokter gigi dilaksanakan secara nasional dan terpusat di Konsil Kedokteran Indonesia, sedemikian rupa sehingga hanya dokter yang teregistrasi saja yang diperkenankan menjalankan profesinya. Dokter dan dokter gigi yang teregistrasi diketahui dengan mudah karena mereka memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan registrasi ini dokter dan dokter gigi memiliki kewenangan formal untuk melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Sedangkan untuk melakukan praktik di tempat tertentu masih diperlukan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk setiap tempat praktiknya, dokter dan dokter gigi harus memiliki SIP yang berlaku di tempat tersebut. Perlu diketahui pula bahwa dokter dan dokter gigi hanya diperkenankan memiliki tiga tempat praktik. Dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dapat melakukan pertolongan medis atau melakukan tindakan medis tanpa harus memiliki SIP, tetapi wajib memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dalam hal:


34


a. Diminta secara insidental oleh suatu sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan kedokteran kepada pasien yang m embutuhkannya; b. Melaksanakan pertolongan pada suatu bencana; c. Melaksanakan bakti sosial; d. Menerima penugasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu pelayanan kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tertentu. Dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan hanya memerlukan satu SIP untuk dapat bekerja dalam rangka mendidik di seluruh rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang termasuk jejaring dari rumah sakit pendidikan tersebut. Dokter dan dokter gigi yang sedang menjalani pendidikan spesialisasi juga telah memiliki STR dan SIP khusus. Mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang menjalani pendidikan di rumah sakit pendidikan melaksanakan pelayanan kedokteran di bawah supervisi dari dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR dan SIP. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan medis yang dilakukan oleh bukan dokter atau bukan dokter gigi, atau tanpa STR dan SIP diancam dengan pidana penjara atau denda. 2. Dokter dan Dokter Gigi Dokter Dokter adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Dokter berkompeten atau mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran di semua bidang ilmu kedokteran hingga ke batas tertentu. Ia bisa melakukan pembedahan minor, mengobati penyakit apa saja dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keterampilannya terbatas pada bidang kedokteran, luas namun tidak mendalam sebagaimana dokter yang mengambil spesialis bidang tertentu. Jadi, dokter bisa saja melakukan pengobatan atau tindakan medis kepada pasien-pasiennya, namun apabila terjadi penyulit yang bisa membahayakan pasien atau dirinya sendiri, atau apabila ia menemui kasus yang ia tidak mampu menanganinya, ia wajib merujuk pasien ke dokter spesialis yang sesuai yang mampu menangani kasusnya. Dalam m emberikan pelayanan medis, dokter terikat pada ketentuan yang mengatur batasan kewenangan sesuai dengan kemampuannya. Dokter Spesialis Dokter spesialis memperoleh keahliannya dengan mengikuti pendidikan spesialis di bidang yang menjadi pilihannya, sesudah lulus sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran. Sesudah menjadi dokter spesialis, ia memusatkan pengetahuannya pada satu bidang hingga kemampuannya di bidang spesialisasi itu semakin dalam. Dengan demikian ia pun menjadi lebih kompeten di bidangnya, khususnya dalam menilai dan melakukan hal-hal


35


yang bersifat spesialistik, dibandingkan dengan dokter atau dokter spesialis bidang lainnya. Dokter spesialis dikenali dengan melihat sebutan di belakang namanya, misalnya SpPD (spesialis penyakit dalam), SpB (spesialis bedah), SpA (spesialis anak), SpOG (spesialis obstetri dan ginekologi) dan lain-lain, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel. Daftar bidang spesialisasi di kedokteran dan kedokteran gigi dapat dilihat di bagian akhir bab ini. Sebagian dari dokter spesialis, umumnya yang bekerja di rumah sakit pendidikan, akan lebih memperdalam pengetahuan dan keterampilannya di bidang yang lebih khusus, sehingga mereka menjadi spesialis konsultan di bidang yang lebih khusus atau subspesialis tersebut. Penyebutan bagi spesialis konsultan masih belum seragam, ada yang mencantumkan bidang subspesialisasinya, ada pula yang tidak mencantumkannya. Sebagai contoh, di dalam bidang spesialisasi ilmu penyakit dalam terdapat beberapa subspesialisasi, sehingga para ahlinya diberi sebutan konsultan sesuai dengan bidangnya. Sebutan SpPD-KKV diperuntukkan bagi dokter spesialis penyakit dalam yang menjadi konsultan di subspesialisasi Kardiovaskuler, sebutan SpPD-KGEH bagi konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi. Di bidang spesialisasi ilmu kesehatan anak juga terdapat beberapa subspesialisasi, tetapi sebutan bagi mereka seragam, yaitu SpA(K), tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya. Hak dan kewenangan profesi seorang dokter ahli, apakah spesialis, subspesialis atau spesialis konsultan, dinyatakan dalam sebutan di belakang namanya tersebut, (tabel 1). Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 32 (4) yang berbunyi, ”Pelaksanaan pengobatan dan atau keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga k esehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.” Keahliannya diakui oleh perhimpunan dokter ahli yang bersangkutan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta kewenangannya oleh Departemen Kesehatan RI (Depkes). Pada awalnya, dunia kedokteran hanya terbagi ke dalam 3 spesialisasi, yaitu ilmu bedah (surgery ), kedokteran non bedah (medicine), dan kebidanan (obstetri). Namun dalam perkembangannya, masing-masing berkembang ke berbagai arah sesuai dengan sistem organ dan menggabungkan bedah (invasif) dan non bedah. Dari ilmu bedah (bedah umum) berkembang menjadi urologi, ortopedi, dan lain lain, sedangkan dari kedokteran non bedah menjadi ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu saraf, jantung pembuluh darah, paru, dan lain lain. Muncul pula spesialisasi yang menggabungkan bedah dan non bedah, seperti mata, THT, bedah saraf, kulit kelamin, dan lain lain. Demikian pula muncul spesialisasi pendukung seperti radiologi, patologi klinik, patologi anatomik, rehabilitasi medik, parasitologi klinik, anestesiologi, dan lain-lain.


36


Semakin maju perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran maka semakin sulit lagi memisahkan jenis spesialisasi sebagaimana pembagian pada awalnya. Ilmu penyakit dalam dan spesialisasi non bedah lainnya yang dulunya tidak melakukan tindakan invasif, sekarang telah melakukan tindakan invasif/intervensi dengan melakukan endoskopi, kateterisasi, dan lain-lain. Radiologi yang dulunya hanya bergerak di bidang diagnostik kini memiliki subspesialisasi intervensif yang bersifat terapi. Radioterapi sebagai bagian dari ilmu kedokteran nuklir muncul pada awalnya sebagai “ anaknya” radiologi. Dokter Gigi Seseorang yang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi berkompeten atau mempunyai wewenang untuk: - mengobati penyakit gigi - mengobati/memperbaiki kelainan bawaan di bidangnya - melakukan rehabilitasi kelainan sistem stomatognati yang meliputi kelainan gigi-geligi, otot, saraf, pembuluh darah dan tulang rahang, dalam rangka mempertahankan fungsi-fungsi pengunyahan, bicara, estetis dan persarafan. Dokter Gigi Spesialis Dokter gigi spesialis juga mencantumkan sebutan spesialis di belakang namanya, seperti SpBM (spesialis bedah mulut). Dokter gigi spesialis juga mencantumkan sebutan drg di depan namanya dan spesialisasinya di bagian belakang. Contoh: drg Ayu Sekarwati, Sp BM (spesialis bedah mulut). Ada 8 bidang spesialisasi dalam kedokteran gigi yang secara lengkap dapat dilihat pada daftar spesialisasi kedokteran gigi. 3. Sarana Pelayanan Kedokteran Dokter dan dokter gigi, baik umum maupun spesialis dapat memberikan pelayanan medis di berbagai tempat, antara lain: -

Praktik perorangan Klinik bersama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Pendidikan

Dokter sah berpraktik di sarana pelayanan kedokteran/kesehatan sesudah dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Surat Izin Praktik (SIP).


37


3.1. Praktik Perorangan/Pribadi/Swasta Praktik perorangan adalah praktik swasta yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, baik umum maupun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik. Adakalanya dokter/dokter gigi dibantu oleh tenaga administrasi yang mengatur pasien, dan kadang juga dibantu oleh perawat. Ada juga yang benar-benar sendiri dalam memberikan pelayanan, sehingga dokter/dokter gigi tersebut menangani sendiri semua prosedur pelayanan medis yang diberikannya. Tempat praktik bisa berupa tempat khusus, yaitu hanya untuk praktik saja, sehingga dokter/dokter gigi tersebut tidak akan dapat dijumpai di tempat ini di luar jam praktik yang telah ditetapkan. Tempat praktik perorangan bisa juga di tempat yang menjadi bagian dari rumah tinggal dokter/dokter gigi. Apapun bentuknya, ada persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI dan jajaran teknis di bawahnya untuk tempat praktik dokter/dokter gigi. Dokter diwajibkan memasang papan praktik yang memuat nama, kualifikasi dan nomor STR dan SIP nya agar memudahkan pasien mengenali dokternya.

3.2. Klinik Bersama Di tempat ini dokter/dokter gigi, baik umum maupun spesialis melakukan praktik berkelompok. Biasanya Klinik Bersama terdiri dari berbagai keahlian (spesialisasi). Daftar nama dokter/dokter gigi, kualifikasinya dan jam praktiknya masing-masing diwajibkan tercantum di ruang tunggu. Di tempat lain yang memungkinkan harus pula dicantumkan nomor STR dan SIP masing-masing dokter yang berpraktik. Kadang-kadang informasi lainnya yang lebih lengkap disediakan dalam bentuk brosur, lembar lipat (leaflet), buklet.

3.3. Puskesmas Dokter dan dokter gigi yang berpraktik di Puskesmas umumnya adalah dokter/dokter gigi yang ditempatkan sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah setempat. Puskesmas adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Wilayah kerja Puskesmas biasanya meliputi wilayah kecamatan, sedangkan di wilayah tertentu seperti di DKI Jakarta, terdapat Puskesmas dengan wilayah kerja di tingkat kelurahan. Dilihat dari bentuk pelayanannya, Puskesmas umumnya hanya memberikan pelayanan rawat jalan, namun terdapat pula Puskesmas yang mempunyai fasilitas untuk rawat inap, atau Puskesmas yang dilengkapi dengan layanan pertolongan persalinan dengan fasilitas rawat inap. Informasi mengenai layanan medis yang bisa diberikan oleh dokter/dokter gigi di Puskesmas tertentu dapat ditanyakan kepada petugas atau berdasarkan keterangan yang dimuat pada papan pelayanan di ruang tunggu Puskesmas.


38


3.4. Balkesmas Pelayanan di Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) dapat dikatakan sama dengan Puskesmas. Bedanya, Balkesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dokter/dokter gigi yang bertugas di Balkesmas sama halnya dengan di Puskesmas.

3.5. Rumah Sakit Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki sarana rawat inap. Rumah sakit dapat dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau swasta. Rumah sakit pemerintah terdiri dari Rumah Sakit Umum, baik Daerah (RSUD) maupun Pusat (RSUP), dan Rumah Sakit Khusus. RS Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dikenal sebagai rujukan nasional, karena itu disebut dengan RSUPNCM (Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo). Demi mendukung tugas khususnya, terdapat juga rumah sakit yang dikelola oleh TNI dan Polri, seperti RS Angkatan Darat, RS Angkatan Laut, RS Angkatan Udara dan RS Bhayangkara Polri. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (RS BUMN). Selain memberikan pelayanan sesuai dengan tugas khususnya, RS-RS tersebut juga memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya (umum). Permenkes 159b/1988 memilah rumah sakit pemerintah menjadi lima kelas berdasarkan fasilitas dan keahlian dokter yang bertugas di situ. Rumah Sakit Kelas D, hanya mempunyai dokter umum. Kelas C, mempunyai paling kurang empat spesialis dasar yaitu, bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak. Kelas B1, mempunyai pelayanan spesialis dalam sebelas disiplin ilmu. Kelas B2 dan Kelas A, mempunyai pelayanan subspesialis. Rumah sakit swasta biasanya didirikan dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT), yayasan, koperasi atau perkumpulan. Rumah Sakit Swasta dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu Pratama, pelayanan medis bersifat umum; Madya, pelayanan spesialistik dalam empat cabang; dan Utama, spesialistik dan subspesialistik. Dokter/dokter gigi yang bekerja di r umah sakit tidak bekerja sendiri melainkan menjadi bagian dari tim kerja. Ia tidak terlibat penuh dalam urusan penyediaan pelayanan kesehatan karena masing-masing bagian ditangani sesuai dengan bidang tugasnya. Umumnya dokter/dokter gigi berfungsi sebagai tenaga medis yang datang ke rumah sakit untuk memeriksa pasien, mendiagnosis dan menilai prognosis, merencanakan tindak lanjut dan pengobatannya, menulis resep, dan melakukan tindakan kedokteran lainnya. Seringkali sebagian tindakan kedokterannya didelegasikan kepada tenaga kesehatan lain, seperti perawat, bidan dan teknisi m edik lainnya.


39


Status dokter/dokter gigi di rumah sakit dapat sebagai dokter tetap atau purnawaktu, dapat pula sebagai dokter paruhwaktu, ataupun dokter tamu. Status kepegawaian dokter juga dapat sebagai pegawai rumah sakit atau sebagai profesional bukan pegawai dengan ikatan kontrak dengan rumah sakit. Dokter purnawaktu dan dokter paruhwaktu memiliki jam praktik yang jelas dan memiliki hubungan kerja yang jelas dengan rumah sakit, sehingga dapat bekerja dengan leluasa di rumah sakit tersebut. Dokter tamu tidak memiliki jam praktik, namun ia memiliki hak untuk merawat pasien-pasiennya di rumah sakit tersebut. Dokter purnawaktu memiliki waktu yang lebih banyak di rumah sakit sehingga lebih mudah ditemui pasien. Dokter paruhwaktu umumnya hanya dapat ditemui pada jam praktik dan jam kunjungan ke pasien rawat inapnya. Dalam keadaan pasien mengalami kegawatdaruratan, dokter-dokter tersebut dapat dipanggil untuk merawat pasiennya. Rumah sakit juga memiliki sistem kerja sedemikian rupa sehingga dalam hal dokter yang merawat pasien berhalangan hadir, maka dokter lain yang kompeten harus dapat menggantikan tugasnya. Dokter jaga dan dokter ruangan adalah dokter yang selalu siap siaga di rumah sakit.

3.6. Rumah Sakit Umum dan Khusus Pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi, baik umum maupun spesialis dapat ditemui di Rumah Sakit Umum (RSU) yang melayani segala macam penyakit. Keumumannya ditimbulkan oleh meratanya peran dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Khusus (RSK) adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama atas satu atau beberapa disiplin kedokteran tertentu. Contohnya adalah RSK Bedah dengan spesialisasi Bedah; RSK THT dengan spesialisasi Telinga Hidung dan Tenggorokan; RSK Jiwa dengan spesialisasi Kedokteran Jiwa; RSK Paru dengan spesialisasi Penyakit Paru; RSK Bedah Plastik dengan spesialisasi bedah plastik; RSK Kanker, mengkhususkan pada kanker; RSK Ibu dan Anak untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

3.7. Rumah Sakit Pendidikan Dokter/dokter gigi yang bertugas di RS Pendidikan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan medis tetapi juga mendidik para calon dokter/dokter gigi atau calon dokter spesialis, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan berkelanjutan. RS Pendidikan juga berfungsi sebagai tempat melakukan riset atau penelitian yang diperlukan untuk kemajuan ilmu kedokteran/kedokteran gigi. Sesuai dengan fungsi tersebut (sebagai rumah sakit pendidikan) dokter/dokter gigi yang menangani kasus juga melibatkan mahasiswa kedokteran atau calon spesialis/sub spesialis.


40


Khusus RS Pendidikan, struktur dokter terdiri dari konsultan, trainee, residen dan koass. Konsultan adalah subspesialis di subbagian yang bertindak sebagai dosen atau pengajar. Trainee atau peserta pendidikan PPDS-2, adalah dokter spesialis yang mengikuti pendidikan/magang di subbagian untuk menjadi konsultan atau subspesialis selama beberapa tahun masa pendidikannya. Residen adalah dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis (PPDS) untuk menjadi spesialis, Koass adalah mahasiswa kedokteran yang mengikuti pendidikan profesi untuk menjadi dokter. Selain itu, ada pula kegiatan di klinik oleh mahasiswa kedokteran sebelum Sarjana Kedokteran.

4. Sistem Rujukan Merujuk berarti melihat untuk meneliti (KBB I, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 dari Departemen Pendidikan Nasional). Dalam istilah kedokteran, merujuk juga disebut sebagai konsultasi yang berarti meminta pendapat untuk mengambil suatu keputusan (Microsoft® Encarta® Reference Library 2005). Pasien perlu memahami sistem rujukan dalam memperoleh pelayanan medis agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sistem rujukan dapat dilihat dari perujukan antar dokter pemberi layanan, dapat pula perujukan antar sarana pelayanan kesehatan. Perujukan dapat dilakukan dari bawah ke atas, dan dapat pula dilakukan dari atas ke bawah, atau k e samping. Kompetensi atau kemampuan dokter dan dokter gigi berjenjang dan berjurusan sesuai bidang spesialisasi, sehingga akibatnya pada tiap jenjang dan tiap spesialisasi akan memiliki keterbatasan kompetensi. Dokter dapat merujuk ke dokter spesialis, demikian pula sebaliknya. Dokter spesialis yang satu dapat merujuk ke spesialis lainnya, demikian pula s ebaliknya. Sistem rujukan sebagaimana ditemukan pada tingkat dokter ke dokter spesialis atau dari dokter gigi ke dokter gigi spesialis juga ditemukan pada tingkat dokter spesialis ke dokter spesialis konsultan atau subspesialis. Di dalam sistem rujukan yang baik, pasien yang mencari pengobatan sebaiknya memulainya dari sarana pelayanan kesehatan primer (Puskesmas, Poli Umum di rumah sakit, atau tempat praktik dokter). Pada umumnya, penyakit yang tidak sulit akan dapat diatasi di tingkat pelayanan kesehatan primer tersebut. Apabila diperlukan, baik atas inisiatif pemberi layanan ataupun permintaan pasien dan kemudian disetujui keduanya, yaitu apabila pemberi layanan merasa tidak mampu menangani pasien lebih lanjut atau apabila penanganan belum menunjukkan hasil yang diharapkan, maka


41


pasien dapat dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi (rumah sakit atau dokter spesialis) atau ke dokter spesialis lain yang lebih tepat. Perujukan membutuhkan adanya surat pengantar dari dokter yang merujuk yang berisi informasi kesehatan pasien dan penanganannya hingga saat perujukan. Informasi tersebut sangat berguna bagi dokter yang menerima rujukan agar penanganan pasien dapat berlanjut dengan efektif dan efisien. Dalam keadaan tertentu, seperti pada keadaan darurat medis atau kekambuhan penyakit yang sebelumnya sudah diketahui, pasien dapat saja langsung mencari pertolongan medis ke rumah sakit atau ke dokter spesialis yang sudah dikenalnya atau yang s elama ini menanganinya. Dilihat dari segi pelayanan gigi, pemahaman sistem rujukan akan membantu mendapatkan pelayanan medis gigi yang efisien dan efektif. Tingkatan sarana berdasarkan k emampuan pelayanan 1) Puskesmas mempunyai kemampuan pelayanan medis gigi dasar tidak lengkap 2) Rumah sakit tipe D mempunyai kemampuan pelayanan medis gigi dasar lengkap 3) Rumah sakit tipe C mempunyai kemampuan pelayanan medis gigi dasar lengkap ditambah dengan 1 atau 2 pelayanan medis gigi spesialistik 4) Rumah sakit tipe B mempunyai kemampuan pelayanan medis gigi dasar lengkap ditambah dengan 4 pelayanan medis gigi spesialistik. 5) Rumah sakit tipe A mempunyai kemampuan pelayanan medis gigi dasar lengkap dengan 7 pelayanan medis gigi spesialistik. Dalam kedokteran rujukan bersifat dinamis, sesuai perkembangan penyakit pasien. Tergantung atas tingkat keahliannya, rujukan bisa dilakukan vertikal (v) atau horizontal (h). Rujukan dokter ke dokter spesialis adalah vertikal ke atas (v↑). Dari dokter subspesialis ke dokter spesialis adalah vertikal ke bawah (v↓). Antara sesama tingkat keahlian, horizontal (h). Rujukan dapat dilakukan untuk meminta pendapat banding, pengobatan bersama, pengambilalihan pengobatan atau pengembalian pasien. Lazimnya rujukan yang dilakukan sesuai dengan tahapan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perujukan dapat dilakukan dengan cara mendatangkan dokter yang diperlukan ke tempat pasien dirawat, atau dengan cara mengirimkan pasien ke dokter yang diperlukan. Cara pertama umumnya ditujukan bagi pasien yang dalam keadaan lemah dan tidak stabil keadaan kesehatannya. Cara kedua dilakukan pada keadaan pasien yang relatif cukup kuat sehingga bisa bergerak sendiri ke dokter yang diperlukan (rawat jalan) atau pasien yang lemah (rawat inap) tetapi cukup stabil keadaan kesehatannya sehingga dapat dipindahkan tanpa membahayakan keadaan pasien.


42


Perujukan tidak dapat dilakukan apabila dokter/dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan yang diperlukan tidak tersedia dalam jarak jangkauan, atau apabila pasien tidak menghendakinya. Pasien dapat memilih dokter/dokter gigi sesuai kebutuhannya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dokter/dokter gigi atau ketika dirujuk: a. Jangan berobat ke dokter yang tidak mempunyai waktu untuk memberikan informasi yang cukup karena terlalu banyak pasiennya atau memang tidak terbiasa dan tidak bersedia memberikan informasi. Dalam memanfaatkan pelayanan medis oleh dokter/dokter gigi, pasien hendaknya tetap memperhatikan kemampuan dokter/dokter gigi dalam memberikannya. Pasien harus memahami terlebih dulu, apa yang diharapkannya. Kalau pasien ingin dapat berkomunikasi lebih dalam tentunya ia tidak bisa memilih berobat ke dokter yang sangat banyak pasiennya. Keterbatasan waktu dalam menangani pasien seringkali membuat dokter/dokter gigi hanya memeriksa dan mungkin menuliskan resep saja, tak cukup waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan menjelaskan cara minum obat atau tindakan medis lainnya yang mungkin diperlukan. b. Kalau dokter merujuk langsung ke dokter spesialis konsultan ataupun rumah sakit rujukan atas (gol B, A atau Pendidikan), pasien dapat menanyakan alasannya dan berbagai kemungkinan yang akan dialami dalam proses rujukan tersebut. Pasien juga dapat meminta penjelasan tentang keahlian dokter spesialis yang dituju dalam rujukan. c. Adakalanya dokter merujuk dengan maksud memperoleh pendapat banding. Pasien dapat meminta penjelasan tentang hal ini. d. Pilihan pertama untuk penyakit yang tidak bersifat darurat adalah dokter/dokter gigi (umum), baik di tempat praktik pribadi maupun Puskesmas. Pasien diharapkan tidak lupa mempertimbangkan kemampuan ekonominya dalam memanfaatkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigi. Berdasarkan pemeriksaan dan perkembangan kondisi kesehatannya, pasien dapat dirujuk ke dokter/dokter gigi dengan keahlian kh usus, sesuai kebutuhannya. e. Pemahaman prosedur pengobatan perlu ditanyakan terlebih dulu agar bisa efisien. f. Penanganan kasus kegawatdaruratan hendaknya langsung dimintakan dari Instalasi Gawat Darurat di rumah sakit, atau kalau tidak ada bisa dibawa ke Puskesmas. Pasien dan atau keluarganya dapat meminta penjelasan mengenai kondisi kegawatdaruratan yang dialami, berapa lama dalam kondisi tersebut, tindakan medis yang dilakukan, dan perawatan sesudahnya. Derajat kegawatdaruratan biasanya dapat diketahui berdasarkan tempat perawatannya. Bila


43


pasien memerlukan pengambilalihan pernafasan, ia akan dirawat di ruang rawat intensif (ICU ); bila memerlukan perhatian khusus, dirawat di ruang khusus yang biasa disebut high care atau intermediate ward (IW). Apabila keadaan darurat sudah teratasi, pasien bisa dirawat di ruang biasa. Dengan demikian pasien aman untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lebih sesuai dengan kemampuannya membiayai. Jadi, penting sekali untuk membicarakan tentang lamanya perawatan kedaruratan dan pemulihan karena berkaitan dengan pembiayaannya. g. Pasien dapat mempertimbangkan rujukan lain yang dipilihnya sendiri kalau ia meragukan atau tidak puas dengan hasil pelayanan medis yang diterimanya. 5. Pembiayaan Pelayanan Medik Saat seseorang mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya pribadi itu sendiri yang berkewajiban menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut. Keterbatasan kemampuan merupakan alasan pasien untuk meminta bantuan kepada dokter/dokter gigi untuk turut membantu memperbaiki kondisi kesehatannya yang sedang terganggu. Dalam proses menjalankan tugasnya, dokter/dokter gigi, kadang memerlukan alat bantu untuk melakukan upaya yang baik dan benar, selain pengetahuan, keterampilan dan keikhlasannya menolong mengobati pasien. Hal inilah yang perlu dipahami dalam memperhitungkan komponen biaya pengobatan. Dalam kajian pembiayaan kesehatan ada dua nilai yang perlu dipahami : Pertama

:

Nilai Sosial yang berkaitan dengan imbalan jasa. Secara hakiki suatu bantuan berupa upaya, yang hasil akhirnya tidak seluruhnya berada di tangan orang yang memberi bantuan, tidak mudah dinilai dengan besaran materi. Kalaupun disepakati berupa materi, sejumlah uang, itu semata-mata sebagai perwujudan dari rasa sukur dan terima kas ih.

Kedua

:

Nilai ekonomi , adalah yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu yang diberikan atau dipakai oleh pihak dokter/dokter gigi, antara lain: obat, pemeriksaan laboratorium, USG, Radiologi atau berbagai komponen biaya ( unit cost), saat diperlukan rawat inap di RS. Nilai ekonomi ini tidak pula lepas dari masalah manajemen keuangan, jumlah bahan habis pakai, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dan seterusnya. Obat yang dikonsumsi seorang pasien, dari bahan baku menjadi bahan aktif serta kemasan siap pakai, prosesnya dilaksanakan secara kajian dagang. Pengusaha yang memproduksi obat untuk kelangsungan usahanya bertujuan mendapat keuntungan agar usahanya dapat terus berlanjut.


44


Dalam memproses penilaian bahan yang berasal dari tubuh manusia berupa darah, air seni, tinja, atau zat lainnya dari badan pasien, di samping peralatan moderen yang canggih, dipergunakan pula bahan reagen, bahan habis pakai, agar bagian dari tubuh tersebut dapat dinilai kelainan yang terjadi akibat terganggunya fungsi dasar di dalam tubuh tadi. Alat atau reagen perlu biaya pengadaan dan pemeliharaan. Kehadiran alat bantu penilaian kelainan yang terganggu dalam tubuh, seperti USG, Radiologi, MRI dan sebagainya memerlukan proses, mulai dari pengadaan, pengoperasian, menjaga agar tetap steril, penyimpanan di ruangan khusus, menjaga dan menangani pengaruh dampak negatif alat, biaya penyusutan, batas waktu kemampuan suku cadang, dan seterusnya. Semua itu memerlukan biaya yang harus dipahami masyarakat pengguna pelayanan medis. Bila seorang pasien perlu rawat inap, diperlukan pemeliharaan ruangan agar tetap bebas hama. Perlu diperhitungkan pula biaya pemakaian listrik, air, alas tidur, makanan, dan sebagainya. Penghitungan komponen biayanya disusun sesuai dengan standar bersama indeks bahan yang telah diuji coba di berbagai negara. Sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk seseorang pasien juga harus diperhitungkan pembiayaannya.

Pada masa kini untuk sebagian besar pembayaran kesehatan, pasien membiayai secara tunai. Sebenarnya pasien juga dapat membayar dengan sistem asuransi, baik yang sifatnya sosial maupun komersial. Pembayaran premi asuransi kesehatan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dipotong dari gaji setiap bulan, baik melalui Askes (asuransi kesehatan) untuk PNS, atau Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) bagi tenaga kerja (buruh) formal. Di masa depan, dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, seluruh warga negara akan dicakup oleh UU ini. Empat badan yang ditunjuk, yaitu Taspen (Pegawai Negeri Sipil), Jamsostek (tenaga kerja formal), Askes dan Asabri (ABRI), masing-masing akan diperkuat oleh undang-undang tersendiri sebagai pelaksanaannya.


45


6. Daftar Spesialiasi Dokter dan Dokter Gigi Spesialiasi Kedokteran Ilmu Penyakit Paru Patologi Anatomi Ilmu THT Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Kesehatan Anak Ilmu Bedah (umum) Ortopedi dan Traumatologi Ilmu Penyakit Mata Radiologi Obstetri Ginekologi Ilmu Penyakit Kulit&Kelamin Kardiovaskuler Urologi Anestesi Ilmu Bedah Saraf Kedokteran Jiwa Ilmu Saraf Ilmu Rehabilitasi Medik Ilmu Bedah Plastik Mikrobiologi Klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan medikolegal Patologi Klinik Farmakologi Kedokteran Ilmu Kedokteran Olahraga Ilmu Kedokteran Penerbangan Ilmu Kedokteran Kelautan Ilmu Kedokteran Nuklir Parasitologi klinik Ilmu Kedokteran Okupasi Ilmu Gizi Klinik


SpP SpPA SpTHT SpPD SpA SpB SpOT SpM SpRad SpOG SpKK SpJP SpU SpAn SpBS SpKJ SpS SpRM SpBP SpMK SpF SpPK SpFK SpKO SpKP SpKL SpKN SpPK SpO SpGK

46


Spesialisasi Kedokteran Gigi Ada 8 bidang spesialisasi kedokteran gigi: 1)

Spesialisasi Bedah Mulut dan Maksilofasial: Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, disingkat Drg.Sp BM, mempunyai kewenangan melakukan tindakan bedah kelainan gigi dan mulut.

2)

Spesialisasi Konservasi Gigi: Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, disingkat Drg Sp KG, mempunyai kewenangan melakukan pengobatan dan perawatan gigi, bedah minor, caries gigi, kelainan pulpa dan saluran akar gigi.

3)

Spesialisasi Kedokteran Gigi Anak: Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, disingkat Drg SP KGA, mempunyai kemampuan dan kewenangan melakukan pengobatan dan perawatan penyakit/kelainan gigi dan mulut pada anak-anak.

4)

Spesialisasi Prostodonsi: Dokter Gigi Spesialis Prostodonsi, disingkat Drg Sp Prost, mempunyai kewenangan melakuakn pembuatan protesa gigi dan mulut.

5)

Spesialisasi Penyakit Mulut: Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut, disingkat Drg Sp PM, mempunyai kewenangan melakukan pengobatan dan perawatan penyakit jaringan mulut.

6)

Spesialisasi Periodontologi: Dokter Gigi Spesialis Periodontologi, disingkat Drg Sp Perio, mempunyai kewenangan melakukan pengobatan, perawatan dan pembedahan jaringan penyanggah gigi.

7)

Spesialisasi Ortodonsi: : Dokter Gigi Spesialis Ortodonsi, disingkat Drg Sp Ort, mempunyai kewenangan melakukan perawatan kelainan pertumbuhan, kelainan susunan gigi, hubungan rahang atas dan rahang bawah.

8)

Spesialisasi Radiologi Kedokteran Gigi: Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, disingkat Drg Sp RKG, mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan radiologi dan mendiagnosis kelainan gigi dan mulut berdasarkan hasil foto rontgen.


47


BAB VI HASIL PELAYANAN KEDOKTERAN 1. Hasil Optimal Pelayanan Kedokteran Pencapaian hasil yang optimal atas pelayanan kedokteran kepada masyarakat merupakan upaya bersama antara dokter dengan pasien secara optimal untuk mengobati penyakit yang diderita pasien. Hal ini sangat tergantung pada komunikasi yang efektif. Pasien dan dokter harus mampu menciptakan komunikasi dengan memberikan penjelasan baik oleh dokter terhadap pasien maupun sebaliknya sehingga komunikasi yang efektif dan jujur dapat dijadikan dasar bagi dokter untuk bertindak. Namun perlu disadari bagi pasien dan keluarganya bahwa apa yang dilakukan dokter itu adalah upaya maksimal sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya yang sudah tentu tidak luput dari keterbatasan kehendak Ilahi. Berdasarkan pemahaman akan keterbatasan inilah maka apapun hasil yang telah dicapai sudah tentu membuat suatu kepuasan tersendiri bagi dokter dan pasien. Doa dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sangatlah menjadi pegangan, baik bagi para dokter dalam bekerja maupun bagi pasien. Dokter dan pasien diharapkan menjalin hubungan kemitraan yang dilandasi oleh saling percaya untuk bersama-sama berupaya memperoleh penyembuhan pasien. Untuk itu di antara keduanya harus terjalin komunikasi yang baik dan efektif. Pasien harus mengutarakan segala sesuatu tentang dirinya yang berkaitan dengan penyakit dan upaya penyembuhannya kepada dokter agar dokter dapat mempertimbangkan pemeriksaan diagnostik yang tepat guna dan sesuai dengan kemampuan finansial pasien. Dalam hal pasien tidak mampu, dokter diharapkan dapat mencarikan jalan keluar melalui program-program yang diselenggarakan pemerintah ataupun masyarakat. Dokter kemudian diharapkan memberikan penjelasan kepada pasien tentang penyakitnya dan upaya kesehatan yang dapat dilakukan kepada pasien berikut prospeknya (prognosisnya). Dalam hal diperlukan suatu terapi tertentu atau tindakan medis tertentu, maka dokter menjelaskan tentang manfaat dan risikonya serta gambaran ringkas bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dokter juga menjelaskan alternatif terapi atau tindakan medis lain apabila ada, berikut manfaat dan risikonya. Dalam hal penyakit atau keadaan kesehatan pasien tersebut dapat mengakibatkan komplikasi (penyulit), yang dapat berhubungan dengan tindakan medis – namun dapat pula tidak berhubungan, dokter diharapkan juga dapat menjelaskannya dengan baik. Keseluruhan komunikasi antara pasien dengan dokter di atas diharapkan akan dapat memberi gambaran tentang harapan tentang hasil yang akan diperoleh, sekaligus tentang keterbatasan pencapaiannya, baik akibat penyakitnya sendiri maupun akibat keterbatasan ilmu dan teknologi kedokteran. Pasien dan dokter kemudian dapat bekerjasama dalam


48


mencapai upaya penyembuhan yang efektif dan efisien, yang memberikan kenyamanan dan hasil yang optimal. Sebagai kesimpulan, untuk dapat mencapai hasil yang optimal langkahlangkah yang utama adalah: - Ada upaya bersama dokter dengan pasien yang dilakukan secara maksimal - Upaya bersama ini dilakukan dengan komunikasi yang jujur untuk mencapai efektifitas dan - Kesemuanya perlu pemahanan dan kesadaran akan keterbatasan serta yang paling utama doa dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Hasil yang Tidak Diharapkan Dalam menerima layanan kedokteran/kedokteran gigi, pasien dapat saja mengalami ketidakpuasan ataupun hasil yang tidak sebagaimana diharapkan (adverse events). Ilmu kedokteran adalah ilmu empiris, sehingga probabilitas dan ketidakpastian merupakan salah satu ciri khasnya. Iptekdok (Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran) masih menyisakan kemungkinan adanya bias dan ketidaktahuan, meskipun perkembangannya telah sangat cepat sehingga sukar diikuti oleh standar prosedur yang baku dan kaku. Kedokteran tidak mungkin menjanjikan hasil layanannya, melainkan hanya menjanjikan upayanya ( inspanningsverbintennis). Selain itu, layanan kedokteran di rumah sakit dikenal sebagai suatu sistem yang kompleks dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat ( complex and tightly coupled )3, khususnya di ruang gawat darurat, ruang bedah dan ruang rawat intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan spesialisasi, teknologi dan interdependensi. Dalam suatu sistem yang kompleks, satu komponen dapat berinteraksi dengan banyak komponen lain, kadang dengan cara yang tak terduga atau tak terlihat. Semakin kompleks dan ketat suatu sistem akan semakin mudah terjadi kecelakaan ( prone to accident ), oleh karena itu praktik kedokteran haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Setiap tindakan medis mengandung risiko, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun demikian sebagian besar di antaranya tetap dapat dilakukan oleh karena risiko tersebut dapat diterima (acceptable) sesuai dengan “state-of-the-art ” ilmu dan teknologi kedokteran. Suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang kedokteran sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu: 1) Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri atau komplikasi penyakit, tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan dokter. 3

Kohn LT, Corrigan JM and Donaldson MS. To err is human, building a safer health system. Washington DC: National Academy Press, 2000, p58-60


49


2) Hasil dari suatu risiko yang tak dapat dihindari, yaitu a. Risiko yang tak dapat diketahui sebelumnya ( unforeseeable). Risiko seperti ini dimungkinkan di dalam ilmu kedokteran oleh karena sifat ilmu yang empiris dan sifat tubuh manusia yang sangat bervariasi serta rentan terhadap pengaruh oleh faktor eksternal. . Sebagai contoh adalah shok anafilaktik. b. Risiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya ( foreseeable) tetapi dianggap dapat diterima ( acceptable), dan telah diinformasikan kepada pasien dan telah disetujui oleh pasien untuk dilakukan, yaitu  Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan atau dapat dikendalikan, misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada pembedahan, dan lain-lain.  Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang berrisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh (the only way ), terutama dalam keadaan gawat darurat. 3) Hasil dari suatu kelalaian medis Yang dimaksud dengan kelalaian medis adalah melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, oleh dokter atau dokter gigi dengan kualifikasi yang sama, pada situasi dan kondisi yang sama. Hal ini terjadi apabila dokter melanggar kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya berdasarkan standar-standar sebagaimana diuraikan sebelumnya dan mengakibatkan cedera, meninggal atau kerugian pada pasien dengan hubungan sebab-akibat yang nyata. 4) Hasil dari suatu kesengajaan Untuk mengetahui penyebab suatu hasil yang tidak diharapkan perlu dilakukan penelitian mendalam (audit medis), bahkan bila diperlukan dapat dilakukan pula pemeriksaan mendalam terhadap pasien – term asuk melakukan autopsi klinik bila pasien telah meninggal dunia. Terhadap peristiwa yang tidak diharapkan sebagaimana di atas, pasien atau keluarganya dapat meminta penjelasan secara lengkap dan jujur dari dokter atau dokter gigi pemberi layanan kedokteran/kedokteran gigi, atau kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatannya. Pasien atau keluarganya juga dapat meminta pendapat kedua (second opinion) dari dokter lain, baik di sarana kesehatan yang sama maupun di tempat lain. Diharapkan dengan cara itu pasien dan keluarganya dapat memahami apa, bagaimana dan mengapa peristiwa atau hasil yang tidak diharapkan tersebut dapat terjadi, serta bagaimana tindakan selanjutnya yang sebaiknya dilakukan. Di dalam pengaduannya atau laporannya, pasien


50


harus melengkapinya dengan catatan kronologi peristiwa dan alasan timbulnya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diadukannya. 3. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Setiap pasien atau keluarganya diharapkan dapat secara asertif meminta agar haknya dapat dipenuhi pada saat ia memperoleh pelayanan medis. Dalam upaya memperoleh haknya tersebut, pasien harus memperhatikan bahwa upaya pemenuhan haknya tersebut tidak mengorbankan hak orang lain ataupun mengabaikan kewajiban orang lain. Pada tahap awal, pasien yang tidak memperoleh hak-haknya dapat meminta pemenuhan hak-haknya tersebut dari sarana pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan mengadukannya kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit tersebut. Pengaduan sebaiknya dibuat tertulis dengan menyebutkan secara jelas peristiwa dan keluhannya. Pastikan bahwa pengaduan diterima oleh petugas rumah sakit yang berwenang dan menerima bukti pengaduan serta tanyakan kapan akan memperoleh jawabannya. Dalam hal pasien merasa bahwa pelayanan medis telah berakibat buruk atau telah memperburuk keadaan pasien, maka ia dapat juga langsung mengadukannya kepada MKDKI atau MKDKI Propinsi ( bukan dalam bentuk mediasi?). Pengaduan dibuat secara tertulis dengan memuat setidaknya identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi yang dimaksud, waktu tindakan dilakukan, acara pengaduan atau rincian peristiwanya, serta alat bukti bila ada. Pengaduan dialamatkan : Kepada Ketua MKDKI, Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Tlp (021) 7206623, 7254788, 7206665 Fax ( 021) 7244379 atau alamat MKDKI Provinsi setempat. Pengaduan juga dapat dilakukan secara lisan dan disampaikan langsung kepada MKDKI atau MKDKI Provinsi. Selain itu, apabila hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka pasien dapat mengajukan pengaduannya kepada pengadilan perdata, sedangkan apabila diduga telah melanggar ketentuan pidana, maka pasien juga memiliki hak untuk melaporkannya ke penyidik (polisi). Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian kedua bab ini bahwa bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang terkait dengan aspek etika, disiplin dan hukum, maka mekanisme pengaduannya adalah :


51


Dugaan Pelanggaran Dokter atau Dokter Gigi dari Segi Etik Kewenangan untuk menangani pelanggaran etik ada pada organisasi profesi. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, organisasi profesinya adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Pengaduan ditujukan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK IDI). Untuk dokter gigi pengaduannya kepada PDGI yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG PDGI). Bilamana dugaan pelanggaran etik itu dilakukan di provinsi, maka pengaduan kepada MKEK IDI wilayah provinsi setempat untuk dokter dan MKEKG PDGI wilayah provinsi setempat untuk dokter gigi. MKEK-IDI (pusat dan provinsi) dan MKEKG-PDGI (pusat dan provinsi) dapat pula menerima pengaduan dugaan pelanggaran etik yang merupakan pelimpahan dari hasil keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai yang diatur dalam pasal 68 Undang Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi : ”Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.”

Dugaan Pelanggaran Dokter atau Dokter Gigi dari Segi Disiplin Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berfungsi untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Adapun tugas pokok MKDKI adalah: - Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan - Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi Sebagai tindak lanjut untuk dapat melaksanakan tugas pokok MKDKI tersebut, maka diatur tentang tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi (MKDK Provinsi) oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.


52


Mekanisme pengaduan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 66 bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat m engadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, tetapi tidak mampu mengadukan secara tertulis, dapat mengadukan secara lisan kepada MKDKI. Berdasarkan pasal tersebut dan penjelasannya, m aka langkah-langkahnya: -

Ada dugaan pelanggaran Pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Ketua MKDKI Bila tidak mampu menulis dapat secara lisan dengan datang sendiri ke Kantor MKDKI atau MKDKI Provinsi untuk tingkat provinsi bila ada Pengaduan secara lisan atau ditulis oleh petugas yang ditunjuk ketua MKDKI untuk menuliskan aduannya Petugas penerima pengaduan akan menerima pengaduan dan memberikan bukti tanda terima pengaduan.

Tugas selanjutnya setelah pengaduan diterima, dilakukan verifikasi atas pengaduan yang berkaitan dengan keabsahan dari pengaduan tersebut. Setelah verifikasi, dibentuklah Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI. Majelis Pemeriksa akan memeriksa pengaduan tersebut sampai dengan dikeluarkannya Keputusan MKDKI. Selanjutnya keputusan MKDKI dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.


53


ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI OLEH MKDKI DAN MKDKI PROVINSI

Pengaduan tertulis

Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan

Menolak karena hal-hal

Penetapan Majelis Pemeriksa Awal

Pelanggaran Etik

Pemeriksa Awal Investi asi

Pelanggaran Disiplin

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Kepada Pengadu

Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov

Penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI

Organisasi Profesi


54


ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI DAN MKDKI PROVINSI (MAJELIS PEMERIKSA)

Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin

Bebas / tidak bersalah

Pemeriksaan Proses Pembuktian

Penetapan Majelis Pemeriksa o/ Ketua MKDKI

KEPUTUSAN

Rekomendasi pencabutan SIP/STR

Peringatan Tertulis

Mengikuti Pendidikan/ Pelatihan

P E LA K SA N A A N K E PU T U S AN

Sekretariat MKDKI/MKDKI

Provinsi

Dokter/dokter gigi

Sekretariat MKDKI/MKDKI Provinsi

Dokter/ dokter gigi


KKI STR

dr/ drg



Dinkes Kab/ Kota

dr / drg

KKI

dr/drg

Institusi

55

Kolegium


Dugaan Pelanggaran Dokter atau Dokter Gigi Untuk Aspek Hukum Untuk hukum kesehatan, khususnya hukum kedokteran ada tiga bidang hukum yang sangat terkait yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi (Baca: Vander Mij dan Leenen). Mekanisme pengaduan untuk hukum telah tercantum dalam setiap bidang hukum masing-masing baik hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bila diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi mengakibatkan timbulnya kerugian, maka yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada pengadilan negeri dan pengadilan negerilah yang akan memeriksa gugatan tersebut. Untuk hukum pidana, bilamana mengetahui atau melihat atau langsung dirugikan oleh tindak dokter atau dokter gigi, maka segera melaporkan kepada kepolisian di mana kejadian itu terj adi dan kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidik dengan melimpahkan kepada kejaksaan yang selanjutnya dilakukan tuntutan ke sidang pengadilan sampai pada putusan pengadilan. Untuk hukum administrasi, bilamana adanya keberatan atas keputusan administrasi yang dikeluarkan maka dapat diajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan administrasi tersebut diproses dan diputuskan.


56


PELANGGARAN BIDANG HUKUM KESEHATAN PADA PROFESI KEDOKTERAN PELANGGARAN PROFESI KEDOKTER UU No.23 THN 1992 DAN UU No 29 THN 2004

ETIK

Disi lin

Or anisasi Profesi

Disi lin Kedokteran

Pen aduan

Pen aduan

MKEK/MKEKG

Hukum

Perdata

Pidana

Gu at

Lap.Poli

MKDKI

Laporan

Tun utan

Gu atan

MKDKI Provinsi

Tindakan Disi lin

Pen adilan

Ke utusan

Tindakan Disi lin

Teguran Pencabutan Izin Praktik

Keputusan

Keputusan Ganti ru i

Sementar

Administrasi

Mati/kurung/ penjara/ denda

Teguran/ Pencabutan

Tetap Selamanya Pernyataan Tertulis

Rekomendasi Pencabutan Tanda Registrasi & Surat Izin


Kewajiban mengikuti Pelatihan /Latihan

57


Hasil tak diharapkan

Meminta penjelasan dari dokter

Meminta penjelasan dari rumah sakit

Tak memuaskan

Memuaskan

Isu etik

Isu Disiplin

Isu Hukum Pidana

MKEK/MKEKG

MKDKI/MKDKI Prov

POLRI

Isu Hukum Perdata

Isu Hukum Administrasi

ADR

P.N.

Pada umumnya, masalah tidak terpenuhinya hak pasien diharapkan dapat diselesaikan pada saat masih berlangsungnya layanan atau perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit tersebut, baik melalui keluhan lisan secara langsung ataupun melalui pengaduan tertulis. MKDKI, sebagai institusi yang menerima, memeriksa dan memberi sanksi atas pelanggaran disiplin profesi kedokteran, adalah lembaga yang menegakkan disiplin profesi kedokteran. MKDKI tidak menyelesaikan sengketa antara dokter dengan pasien, namun dapat memberi informasi tentang bagaimana sengketa dapat diselesaikan. Lembaga ADR ( Alternative Dispute Resolution) Lembaga ADR mencoba menawarkan penyelesaian kepada pihak-pihak yang bertikai, antara pasien dengan dokter atau dokter gigi. Penyelesaian ini adalah cara penyelesaian dengan pendekatan kepentingan ( interest based ) yang bersifat win-win solution, melalui konsiliasi, mediasi, fasilitasi dan negosiasi, tanpa mengedepankan benar-salah (ringt based), dilakukan di luar pengadilan, dengan atau tanpa kompensasi. Melalui lembaga ADR ini dapat dilakukan upaya mencari jalan keluar atas keputusannya, baik pihak dokter maupun pihak pasien.


58


Selain itu tentu saja sengketa pasien-dokter dapat pula diselesaikan di dalam pengadilan, baik melalui proses pengadilan pidana maupun melalui pengadilan perdata. Dalam pengadilan perdata, pada umumnya para hakim akan menganjurkan “damai” terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai.


59


BAB VII PENUTUP

Penyusunan buku Hubungan Dokter – Pasien ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, terutama pengguna pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Ada perubahan perilaku yang diharapkan dapat terjadi dalam menerima pelayanan medis dari dokter dan dokter gigi. Perubahan perilaku yang diharapkan sangat diperlukan untuk dapat tercapainya hasil pengobatan yang optimal. Pasien memahami kewajibannya, selain hak yang dimilikinya sesuai dengan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu pasien juga memahami hak dokter s elain berharap dokter memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam undangundang. Pasien dan dokter adalah mitra dalam upaya mencari kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Profesi dokter dilakukan berdasarkan sumpah kedokteran dan etika profesi serta ketentuan yang berlaku dalam undangundang. Sebagai manusia, dokter mempunyai berbagai karakter. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter tidak terlepas dari karakter pribadi masingmasing. Meskipun demikian dokter tetap berkewajiban mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam sumpah kedokteran, etika profesi, maupun undang-undang. Tampilan dokter dalam memberikan pelayanan medis cukup beragam. Ada dokter yang enggan berbicara dengan pasien, walaupun pasien mengemukakan keluhannya dan bertanya. Dokter hanya memeriksa lalu menuliskan resep dan kalau dirasakannya perlu, ia akan memesankan satu dua hal yang dianggapnya penting untuk diketahui atau dilaksanakan pasien. Ada dokter yang hanya mau berbicara kalau pasien bertanya, itupun hanya sebatas menjawab pertanyaan pasien saja. Ada pula dokter yang mau menjawab pertanyaan, bahkan menjelaskan tanpa diminta pasien, terutama kalau ia menganggap pasien perlu mengetahui informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaannya. Bagaimana pasien harus bersikap? Kalau memang ingin berdialog dengan dokter agar dapat memahami penyakit yang dideritanya, pasien dianjurkan memilih dokter yang mau diajak bicara dan mau menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Pasien yang menganggap tidak terlalu perlu bicara dengan dokter namun ia yakin pada pengobatan yang diberikan dokter dan ia telah membuktikan keyakinannya, bisa saja tetap bertahan untuk berobat pada dokter tersebut. Biasanya pasien ini akan memanfaatkan sumber informasi lain untuk memperoleh penjelasan tentang hal-hal yang ingin diketahuinya, seperti konsultasi di media massa (koran, majalah, tabloid, radio, televisi); internet; atau kerabat/teman yang menjadi dokter. Kalau pasien baru merasa puas dan yakin pada dokter yang mau berbicara dengannya, pilihan untuknya adalah dokter yang bersedia menjawab pertanyaannya dan mau menjelaskan sesuai keinginannya. Jadi, pilihan ada pada pasien.


60


Undang-undang menjamin hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter. Dalam hal ini pasien perlu mencari tahu tentang dokter yang memeriksa/mengobati atau merawatnya. Ada dua undang-undang yang menjamin hak pasien dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Selain itu masih dilengkapi lagi dengan peraturan-peraturan yang ditentukan Departemen Kesehatan. Perlindungan pasien perlu dipahami dengan baik oleh kedua pihak, yaitu pasien dan dokter. Di sisi lain, pasien juga perlu memahami bahwa dokter juga dilindungi oleh undang-undang. Tujuannya sama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Dokter dan pasien adalah mitra yang perlu bekerja sama dalam upaya memperoleh hasil pelayanan medis yang optimal. Pasien perlu mengemukakan dirinya secara jujur, terbuka untuk hal-hal yang berkaitan (atau mungkin ada hubungannya namun tidak disadarinya) dengan penyakitnya. Dokter menjelaskan berbagai kemungkinan dan membicarakan dengan pasien tentang pilihan yang ada agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Pendekatan dengan cara konseling akan sangat menguntungkan karena dalam konseling pasien dan dokter dapat berbicara dalam nuansa komunikasi setara, bukan superior (posisi dokter) inferior (posisi pasien). Apa saja yang perlu diketahui pasien? Cara pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan dokter perlu dipahami pasien secara menyeluruh, yaitu mengenai hal-hal yang akan dialaminya dan pembiayaan yang harus ditanggungnya. Kemitraan dalam hubungan dokter-pasien akan menghasilkan kerja sama yang sangat baik dalam upaya memperoleh hasil pelayanan medis secara optimal. Kemitraan ini diharapkan dapat menghasilkan sikap pasien yang menguntungkan bagi upaya memperoleh kesembuhan, antara lain:

a. menggunakan obat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dokter (berapa b. c. d. e. f. g.

kali, berapa lama, cara makan/minum) menjaga kegiatan sesuai anjuran dokter melakukan olah raga sesuai yang disarankan dokter menjaga menu makanan atau melakukan diet sesuai nasihat dokter atau ahli yang ditunjuk berpantang atau mengurangi makanan tertentu seperti yang dipesankan dokter memeriksakan diri secara berkala, sesuai jadwal yang telah diberikan melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan lainnya (rontgen, dan sebagainya) sesuai anjuran dokter


61


h. menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk dapat memperoleh i.

keringanan pembiayaan (fasilitas Askes atau asuransi lainnya, surat keterangan tidak mampu atau surat miskin) menanyakan kepada dokter, apakah masih perlu kembali ke dokter setelah obat habis, atau mengenai rujukan kalau ternyata belum ada perkembangan dan ke mana akan dirujuk, juga seandainya diperlukan perawatan di rumah sakit.

Hubungan dokter – pasien yang bersifat kemitraan akan mengantar kedua pihak pada pemahaman dan keyakinan bahwa yang dilakukan hanyalah sebatas upaya, Tuhan yang menentukan apakah seseorang akan sembuh atau tidak. Kemitraan dalam hubungan dokter – pasien akan menghasilkan sikap saling menghormati dan menghargai hak masing-masing serta menyerahkan segala sesuatunya sebagai keputusan pribadi. Adakalanya sulit untuk memenuhinya karena adanya keterbatasan dalam hubungan dokter – pasien berkaitan dengan penyakit yang diderita. Pasien yang ingin penyakitnya dirahasiakan akan sulit dipenuhi kehendaknya kalau penyakit yang dideritanya tergolong pada penyakit menular. Dalam hal ini dokter terkena peraturan yang mewajibkannya untuk melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat (flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS, polio, campak, malaria). Kasus-kasus kehamilan remaja (di luar nikah), NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), gangguan kesehatan jiwa termasuk masalah yang menghadapkan dokter pada kesulitan. Di satu sisi ingin menghormati kerahasiaan pasien sebagai haknya namun di sisi lain ia perlu memberitahukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Adakalanya dilema seperti ini dihadapi ketika dokter memeriksa pasien yang dikirim oleh perusahaan dan ternyata pasien tersebut menderita penyakit yang dapat membuatnya terkena pemutusan hubungan kerja. Pasien ingin agar dirahasiakan namun dokter terikat pada ketentuan sesuai dengan etika profesinya dan undang-undang. Komunikasinya dalam mencari penyelesaian akan lebih mudah kalau hubungannya bersifat k emitraan. Kemitraan diwarnai oleh sikap pasien dan dokter yang saling mengerti dan menghargai, antara lain terlihat dalam perilaku pasien sebagai berikut: a. Mengemukakan diri sesuai keperluannya, tidak bertele-tele karena menyadari bahwa dokter juga diperlukan oleh pasien lainnya, ada tugas dan keperluan lain dalam kehidupannya yang harus dipahami dan dihormati. b. Tidak segan berterus terang karena tahu bahwa informasi tersebut diperlukan dokter untuk mendiagnosis dan mengobati penyakitnya. c. Memberi kesempatan kepada dokter untuk berpikir, memeriksa, menulis resep dan tidak mencecarnya terus menerus dengan pertanyaan, keluhan, atau meminta penjelasan.


62


d. Berusaha memahami anjuran dokter agar tidak salah melaksanakannya, bilamana perlu menanyakan kembali atau meminta penjelasan lebih lanjut atau mencatat sendiri. e. Membicarakan kemungkinan memperoleh pendapat lain (second opinion) agar lebih yakin terhadap kondisi penyakitnya sebagaimana yang telah disampaikan dokter berdasarkan pemeriksaannya. f. Menyimpan rekam medis dari semua pemeriksaan yang telah dilakukannya. g. Membicarakan kelanjutan hubungan dengan dokter tersebut, apakah akan terus berobat kepadanya atau berganti ke dokter lain. Buku ini disusun untuk kepentingan masyarakat sebagai informasi yang perlu diketahui dalam menerima pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Selain buku ini, Konsil Kedokteran Indonesia juga menerbitkan buku untuk dokter dan dokter gigi yang memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan medis. Dari penerbitan kedua buku tersebut diharapkan dapat terwujud hubungan dokter-pasien yang bersifat kemitraan. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan medis di Indonesia dapat ditingkatkan. Ketentuan mengenai keharusan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) perlu diketahui oleh dokter dan pasien. Dokter dan dokter gigi memahami bahwa ia harus memiliki STR dan SIP untuk bisa berpraktik. Masyarakat tahu bahwa ia harus memilih dokter yang memiliki STR dan SIP kalau ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan memperoleh perlindungan hukum. Dalam menyusun buku ini dilibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat, antara lain lembaga/institusi/organisasi masyarakat yang bersama-sama dengan profesi kedokteran/kedokteran gigi membahasnya dari berbagai sudut pandang, dengan memperhatikan kondisi dan situasi di Indonesia secara menyeluruh. Keragaman unsur yang berkaitan dengan pelayanan medis telah dibahas dalam kegiatan penyusunan buku ini. Proses yang ditempuh cukup panjang, antara lain: -

-

Pembentukan Kelompok Kerja (November 2005) Pembahasan Kelompok Kerja (Desember – Agustus 2006) Pembahasan bersama dengan Kelompok Kerja yang menyusun buku untuk dokter dan dokter gigi (Desember – Agustus 2006) Pembahasan bersama anggota Konsil Kedokteran Indonesia (April Agustus 2006) Disiminasi konsep yang telah disusun dalam pertemuan dengan wakil dari 20 propinsi yang berlangsung di 4 kota: Surabaya, Makassar, Padang, Palembang (April – Mei 2006) Lokakarya Finalisasi Buku (Mei 2006) Sosialisasi Buku (Juni 2006) Uji coba (Agustus 2006) Finalisasi (September 2006)


63


Berdasarkan maksud dan tujuannya maka penulisan buku ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, yakni: - - - - -

Psikologi Komunikasi Hukum Kedokteran Kedokteran Gigi Bahasa

Penyusunan buku ini mengacu pada undang-undang dan mengambil referensi dari dalam dan luar negeri. Keinginan untuk membuat buku ini dapat menjawab kebutuhan pengembangan perilaku yang menguntungkan agar dapat mencapai kualitas pelayanan medis, mendorong untuk memasukkan berbagai unsur terkait dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan zaman. Pemanfaatan buku ini dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, buku ini memang membatasi diri pada ruang lingkup dokter dan dokter gigi.


64


DAFTAR PUSTAKA BAHAN BACAAN Badudu, JS, 2003, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia: Standar Pelayanan Medis Volume 1, 2, 3; J akarta, 1998. General Medical Council: Good Medical Practice; uk.org/guidance/good_medical_practice/index.asp.

http://www.gmc-

Kode Etik Kedokteran Gigi Mukernas Etik Kedokteran III: Kode E tik Kedokteran; 2001 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Glosarium Kedokteran; Jakarta, 2005. Soedarmono Soedjitno, Ali Alkatiri, Emil Ibrahim: Reformasi Perumahsakitan di Indonesia; Ditjen Pelayanan Medis, Departemen Kesehatan-WHO; Jakarta, 2000. Tim Redaksi KBBI. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431). Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medik/Medical Record. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.


65


Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan D okter Gigi. Konsil Kedokteran Indonesia, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.


66


KONTRIBUTOR PENYUSUNAN DRAF BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN PERTEMUAN REGIONAL (JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, DI YOGYAKARTA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, KALIMATAN SELATAN) DISELENGGARAKAN DI SURABAYA, 23-25 APRIL 2006 01. Ademan (Fakultas Kedokteran Universitas Lamongan Surabaya) 02. dr. Agus Widjaya, MHA (Dinas Kesehatan Propinsi NTB) 03. H. Badaruddin Nur (PKBI NTB) 04. dr. Bambang Muryono (IDI Cabang Sleman) 05. dr. Bantuk Hadijanto (Dinkes Propinsi Jateng) 06. dr. Chairul Hamzah, Sp.THT (IDI Surakarta) 07. drg. Dianita Rahani (Dinas Kesehatan Kota Mataram NTB). 08. Dyah Wiryastini (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur) 09. dr. Eman Syafii (FK UNS Solo) 10. drg. Endang, M.Kes (FKG Universitas Airlangga Surabaya) 11. Endang Sulastri, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo) 12. dr. Faizah (Dinkes Kabupaten Magelang) 13. Ferry Kriswandana (Koalisi Jawa Timur Sehat 2010) 14. F. Mamun (PDGI Semarang) 15. dr. Fathoni Sadani (PPDUM Malang) 16. dr. Gampang Suko. M, Sp.B (IDI Kota Yogyakarta) 17. dr. Gandung Bisenmanto (IDI Kabupaten Bantul) 18. Dr. Gapung Suko Wiratno, Sp.B (IDI Kota Yogyakarta) 19. dr. Gatot Suharto (IDI Cabang Serang) 20. Dr. Herta B. Riyanto (Dinas Kesehatan Kota Bima NTB) 21. Hertanto (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur) 22. dr. Iga Eliwati (PKBI Daerah Bali) 23. Irwin Widjaja (Dinas Kesehatan Kota Mojokerto) 24. Ketut Suastika (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali) 25. dr. Khalid, M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas) 26. Kompiang Kariasih (Dinas Kesehatan Kabupaten Badung/Bali) 27. drg. Kustanto, M.Kes (Dinas Kesehatan Kota Surakarta) 28. drg. L. Duasna. S. (Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat) 29. dr. Lusyan Kanings (Dinkes Kabupaten Karangasem Bali) 30. Made Nursari, SKM, MARS (Dinkes Propinsi Bali) 31. dr. Mambodyanto (FK Universitas Soedirman Purwokerto) 32. drg. Masykur Rahmat, Sp.BM (FKG UGM) 33. dr. Hj. Muniarti, M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Kalsel) 34. dr. M. Fauzi (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang) 35. Paidi Pawiro Rejo (Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya) 36. drg. Pembayun (Dinas Kesehatan Propinsi Yogyakarta) 37. drg. Pertiwi Waskitaningsih (PDGI Kabupaten Bantul) 38. drg. Pramonohadi (PDGI Cabang Surakarta)


67


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

dr. Pranowo (IDI Jawa Timur) drg. Renno. BM (Dinkes Propinsi Jateng) Rias Ari Mukti (Dinas Kesehatan Kota Surabaya) dr. Sartono (FK Universitas Hang Tuah Surabaya) dr. H.L. Sekarningsar (Dinkes Kab. Lombok Tengah) dr. Siti Noor Zaenab, M.Kes (Dinkes Kab Bantul Yogyakarta) Dr. Soesbandono, Sp.OG (IDI Wilayah NTB) Sri Wiryawan (IDI Cabang Denpasar) Prof. Dr. Suhardjo, Sp.M (FK UGM) Sunartono (Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman) Prof. Dr. Dr. Susanto (FK Universitas Airlangga Surabaya) dr. Tatang Hariyanto (FK Universitas Brawijaya Malang) dr. Taufiqur. N. (FK Unissula Semarang) drg Tuty Setyowati, MM (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) Wisma Brata (Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Bali) drg Yuli Normawati (Dinkes Kota Semarang)


68


KONTRIBUTOR PENYUSUNAN DRAF BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN PERTEMUAN REGIONAL (SULAWESI TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA) DISELENGGARAKAN DI MAKASSAR, 27-29 APRIL 2006 DAN 14-16 MEI 2006 01. dr. Abdullah, DHSM, M.Kes (Dinkes Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah) 02. Abdul Malik Razak (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) 03. Abdurachman (Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kaltim) 04. dr. Achlia. S. Dachlan, M.Kes (Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur) 05. Aflina Mustafainah (Yayasan Lembaga Konsumen Propinsi Sulawesi Selatan) 06. Agus Salim, SKM (Yayasan Mitra Husada Makassar Propinsi Sulsel) 07. Anang Nur Irmansyah, S.Sos (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) 08. Andar (FKM Universitas Hasanuddin Propinsi Sulawesi Selatan) 09. Andi Tuleng (FKM UVRI) 10. Anita. B. Nurdi n (PDGI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah) 11. Anna Mongan (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara) 12. Anny Tambero (LSM Rosontapura Palu Propinsi Sulawesi Tengah) 13. dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes (Dinkes Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltim) 14. dra. Astuty Azis (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) 15. dr. B. Jimmy Waleleng (IDI Wilayah Propinsi Sulawesi Utara) 16. drg. Dyah Muryani (Dinkes Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur) 17. drg. Eman Suherman (Ketua PDGI Cabang Manado Propinsi Sulut) 18. dr. Emil. B. Moerad, Sp.P (Ketua IDI Wilayah Propinsi Kalimantan Timur) 19. Elianur Arsuka, SKM (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) 20. dr. I. Dewa Made Sudirman (Dinkes Kabupaten Pasir Propinsi Kaltim) 21. drg. I. Wayan Astika (Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah) 22. Prof. Dr. Joy Rattu (FKG Universitas Samratulagi Menado Propinsi Sulut) 23. Harry Pokajow, S.Sos (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara) 24. Hasrullah (PPNI Propinsi Sulawesi Selatan) 25. dr. Herlima (IDI Cabang Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah) 26. Kaharuddin (Dinas Kesehatan Makassar Propinsi Sulawesi Selatan) 27. Prof. Dr. Laihad (FK Universitas Samratulangi Manado Propinsi Sulut) 28. dr. Marten W alukow (Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulut) 29. dr. Meyritha Sumarthi (Dinas Kesehatan Kota Manado Propinsi Sulut) 30. Prof. Drg. M. Dharmanta (FKG Universitas Hasanuddin Propinsi Sulsel) 31. dr. M. Eddy Muhtar, MARS (Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Prop. Sulsel) 32. dr. M. Ishaq Iskandar, M.Kes (Dinas Kesehatan Kota Palopo) 33. dr. M. Jusri Amrang (Dinkes Kab. Parigi Montong Propinsi Sulawsi Tengah) 34. dr. M. Thoufick. H. (Dinas Kesehatan Kota Bontang Propinsi Kaltim) 35. dr. A. Mukranis Anwar (IDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah) 36. dr. H. A. Munir, M.Kes (Dinkes Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan) 37. drg. Nina. E. R. (PDGI Wilayah Samarinda Propinsi Kalimantan Timur) 38. Norma Tadjuddin (IBI Propinsi Sulawesi Selatan) 39. Nurhany Kasim Nany (Dinas Kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulsel)


69


40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

drg. Nurhasanah Palnirungi (Dinas Kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulsel) dr. Olga. M. Karinda (Dinas Kesehatan Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara) dr. Rachim Dinata (IDI Cabang Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur) Rachmat Jaya, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) Ratna Dewi (LSM Yayasan Ibnu Chaldun) dr. Riry Azmarny Lamadjido (IDI Palu Propinsi Sulawesi Tengah) dr. Rumaisah (IDI) dr. H. Salahuddin, M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Propinsi Sulsel) Satrisna Ismail (Dinas Kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan) dr. Syafruddin Mokoginta (Dinkes Kabupaten Bolaangmongondo Prop. Sulut) drg. Sukmawati, MM (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan) Sumadi. A. (PKBI Propinsi Kalimantan Timur) Sukardi Pangade, SKM, M.Kes (FKM UVRI) Syahrun. R. (Dinas Kesehatan Kabupaten Bontang Propinsi Kaltim) Prof. Dr. Suryani (FK Universitas Hasanuddin Propinsi Sulawesi Selatan) drg. Suryani Astuti, MSi (Dinas Kesehatan Kota Samarinda Propinsi Kaltim) Tuharea Salim (Dinas Kesehatan Kabupaten Poso propinsi Sulawesi Tengah) Ir. Umar Mato (Yayasan Mitra Masyarakat Manado Propinsi Sulut) drs. Usman. Y. Tantu (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah) Yasser Hasan (Dinkes Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah) Yefintje Tangkabiringan (Yayasan Pelangi Kasih Manado Propinsi Sulut) Zuhdi Makmun, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah)


70


KONTRIBUTOR PENYUSUNAN DRAF BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN PERTEMUAN REGIONAL (BANGKA BELITUNG, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, JAMBI, BENGKULU) DISELENGGARAKAN DI PALEMBANG, 30 APRIL S/D 2 MEI 2006

01. dr. Abdi S. Kesomi (IDI Wilayah Bengkulu) 02. dr. Abidin Hamid Syam (FK Universitas Jambi) 03. dr. Aini Gandhi, M.Kes (Dinas Kesehatan Kota Palembang) 04. drg. Alendu. AT (Dinas Kesehatan Kabupaten Prabumilih) 05. dr. Anang. T. (RS Muhamad Husin Palembang) 06. dr. Anry (RS Komering Palembang) 07. dr. Ardrisa Murawijaya (Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau) 08. dr. A. Rahman (IDI OKU d/a Muhammad Husin Palembang) 09. dr. Benny Lotto (RS RK Charitas Palembang) 10. dr. Chairil Zais (RS Jiwa Palembang) 11. drg. Dian Furian (Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung) 12. Desliana (TP PKK Sumatera Selatan) 13. drg. Dewi Hasanah (Pengwil PDGI Lampung). 14. Dr. Dr. Efrida, Sp.MK (Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lampung) 15. drg. Emilia (PDGI Wilayah Sumatera Selatan) 16. drg. Eravita Samil, MHSM (PDGI Cabang Bandar Lampung) 17. dr. Erial Bahar (FK Universitas Sriwijaya Palembang) 18. dr. Erick. D. (IDI OKU Selatan) 19. dr. H.M. Farid. F. (Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Timur) 20. dr. Febi Arya Hidayat (Dinas Kesehatan Kabupaten Ogam Komering Ilir) 21. dr. Febry (RS Jiwa Palembang) 22. Harny Asnawi (FK Universitas Sriwijaya Palembang) 23. drg. Hendra. U. (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka) 24. dr. Hengky (Kadis Kesehatan Kota Jambi) 25. dr. Herawati (RS Jiwa Palembang) 26. Prof. Hermasyah (FK Universitas Sriwijaya Palembang) 27. Idrum Sobrie, SH (RSK Paru Palembang) 28. Ikhsan, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara) 29. dr. Irwan Miswar (Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangan Jambi) 30. dr. Ivan Susanto (Dinas Kesehatan Kabupaten Ogam Komering Ilir) 31. dr. Johan Jabri (Dinas Kesehatan Kota PKP) 32. Dr. L. Gaya Sari (Dinas Kesehatan Kota Palembang) 33. dr. Latifah, Sp.KJ (RS Jiwa Palembang) 34. dr. Letizia, M.Kes (Dinas Kesehatan Kota Palembang) 35. dr. Maria Sembiring (RS Pertamina Palembang) 36. dr. M. Alsen (FK Universitas Sriwijaya Palembang) 37. dr. Hj. Netty Herawati (Dinas Kesehatan Kota Bangkalan) 38. dr. Hj. A. Nurhayati (RS Bhayangkara Palembang)


71


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

drg. Riri Bikariadisari, M.Kes (FK Universitas Sriwijaya Palembang) dr. Rosdiana (RS Jiwa Palembang) dra. Rosmala Helmy, Msi (Dinas Kesehatan Propinsi Lampung) dr Rudi Ridwan (Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung) H. Rusbi Azhar (Dinas Kesehatan Okta OKU Selatan) dr. Ruskandi (IDI Wilayah Lampung) Sadakata. S (FK Universitas Sriwijaya Palembang) dr. Syarif Danar (RSI Siti Khadidja Palembang) dr. H. Syahrul. M, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan) dr. Suhendra Suryata (Dinas Kesehatan Kota Lahat Palembang) dr. H. Suherman, MARS (IDI Musi Banyu Asin) Surya Irjini (Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim) dr. Susi Handayani (RS Muhamadiyah Palembang) dr. Suwandi Subki (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin) dr. H. Taufik. R. (Dinas Kesehatan Musi Banyu Asin) drs. H. Z. Usman. W. (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Selatan) Prof. Dr. H. Wahyu. K (FK Universitas Malahayati Palembang) dr. Yan Riyadi, MARS (IDIKabupaten Muara Enim) H. Yasmin Parindra, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten OKU) dr. Yuliandi Azhadi (IDI OKU Mawar) dr. H. Yusdi (Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu) dr. Z. Harahap, Sp.B (IDI Wilayah Jambi) Zarkasih Amir (FK Universitas Sriwijaya Palembang) Zurmeyni Syahril (Dharma Wanita Persatuan Dinkes Propinsi Sumatera Selatan) Prof. Dr. drg. Retno Hayati (KKI) drg. Oedijani (KKI)


72


KONTRIBUTOR PENYUSUNAN DRAF BUKU KEMITRAAN DALAM HUBUNGAN DOKTER-PASIEN PERTEMUAN REGIONAL (SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT, RIAU, DI ACEH, KEPULAUAN RIAU, BANGKA BELITUNG, BENGKULU) DISELENGGARAKAN DI PADANG, 7 – 9 MEI 2006

01. Abna Hidayati (LKBN Antara Padang) 02. Alfernando (DPC SATMA PP Padang) 03. dr. Amren Rahim, M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Bieuen Aceh) 04. dr. Armansyah (Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Sumut) 05. dr. Asmairizal (Dinas Kesehatan Kabupaten Solok) 06. dr. H. Asniel Syanas, Sp.M (RSUD Arifin Arman (Pekan Baru) 07. dr. H. Azwar Ilyar, MSc (Dinas Kesehatan Kabupaten Solok) 08. H.A. Rivai Daulay (Dinas Kesehatan Kabupaten Tebing Tinggi Sumut) 09. drg. Bachtaruddin (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat) 10. Chairil Usman (Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu) 11. dr. H. Charles Darwin (Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman) 12. Dahminiarni (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat) 13. Dahniar, M.Kes (Dinas Kesehatan Kota Langsa Aceh) 14. dr. Dedi Ardinata, M.Kes (FK Universitas Sumatera Utara) 15. drg. Dedi Sumantri (PDGI Pengurus Wilayah Sumatera Barat) 16. Depitor Wiguna, SKM (Dinas Kesehatan Kota Padang) 17. dr. Desiosanu, MARS (Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Sumbar) 18. drg. Dewi Elianora (FKG Unbrah) 19. Dirwansyah (Biro Sospol Sumatera Barat) 20. Edi Subroto, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara) 21. dr. Efrida Aziz, MSc (RSUP Haji Adam Malik Medan) 22. dr. Eka Hanasarianto (Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang) 23. dr. H. Fajar Wahono (Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu) 24. dr. Faurizalin (Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar) 25. dr. Fauziah Elytha (Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi) 26. Gustiar Anra, SE (Dinas Kesehatan dan Sosial Padang) 27. drg. Hadi Suprianto, M.Kes (PDGI Padang) 28. dr. T. Ibnu Alfertaly (IDI Wilayah Sumatera Utara) 29. Ibnu Maulana (KNPI Padang) 30. Idra Zafri (Dinas Kesehatan Kota Lima Puluh Kota Sumatera Barat) 31. Idra Putri (Radio Padang FM) 32. dr. Idris (Dinas Kesehatan Kota Batam) 33. dr. Irmansyah (PDGI Wilayah Sumatera Utara) 34. Irnal Safei, SKM (Dinas Kesehatan Kota Batam) 35. Jarnas Syarif (IDI Wilayah Riau) 36. dr. J. Noeiz, Sp.P (Biro Hukum dan Ham Pemda Sumatera Barat) 37. dr. Jhan Lihar Purba, M.Kes 38. drs. Martin Suhendri, Apt (ISFI DPD Sumatera Barat)


73

Kemitraan Dalam Hubungan Dokter - Pasien.pdf

Recommend Documents