KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL II (KONAS II) HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA NOMOR : 004/KEP/KONAS II/HIPGABI/XII/2013 Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL II HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA TAHUN 2013
Menimbang :
Mengingat:
Memperhatikan :
Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA :
a. Bahwa Kongres Nasional Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali b. Bahwa Kongres Kongres Nasional II Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia telah dihasilkan AD/ART HIPGABI c. Bahwa AD/ART tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia b. Rapat-rapat Panitia KONAS II dan Pembentukan Pengurus Pusat Masa Bhakti 2013 – 2018 yang telah disepakati oleh Panitia dan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Saran-saran dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam Sidang Kongres Nasional Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia tanggal 01 Desember 2013. MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL II HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA NOMOR: 004/KEP/KONAS II/HIPGABI/XII/2013 TENTANG AD/ART KONAS II HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA AD/ART HIPGABI tanggal 01 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini AD/ART sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini merupakan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan
1
KETIGA : KEEMPAT :
kepengurusan HIPGABI Masa Bhakti 2013 - 2018 AD/ART sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dapat diubah dengan persetujuan peserta Kongres Nasional HIPGABI Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penutupan acara KONAS II dan Pembentukan Pengurus Pusat HIPGABI.
Ditetapkan di : Kota Bengkulu Tanggal : 01 Desember 2013
PIMPINAN SIDANG
KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
: H. Subhan, SKM, M.Si : Iwan Effendi, S.Kep, S.H. : Ruslan M, S.Kep, Ns.
2
Lampiran SK No. : 004/KEP/KONAS II/HIPGABI/XII/2013 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA (HPGABI) MUKADIMAH
Kami Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia di bawah naungan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menyadari bahwa saat ini belum ada organisasi profesi perawat gawat darurat di Indonesia. Kami menyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah bagi perjuangan dan pengembangan profesi dalam rangka mengurangi dan menekan dampak buruk gawat darurat dan bencana di Indonesia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa disertai dengan munculnya keinginan bersama dari perawat gawat darurat dan bencana di Indonesia untuk menyatukan diri dan membentuk wadah atau organisasi yang selanjutnya dinamakan Himpunan Perawat gawat darurat dan bencana Indonesia yang merupakan organisasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan pelayanan keperawatan gawat darurat di Indonesia melalui kepengurusan yang berada di tingkat pusat, dan provinsi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang profesional dalam departemen gawat darurat dan bencana di Indonesia, dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan anggota Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia.
3
BAB I IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan HIPGABI. Pasal 2 Bentuk Organisasi Organisasi ini berbentuk himpunan, kedaulatan tertinggi di tangan anggota melalui KONGRES Nasional disingkat dengan KONAS. Pasal 3 Waktu Pendirian Organisasi didirikan pada Konas I pada tanggal 03 Maret 2008. Organisasi Himpunan Perawat gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) disahkan kepengurusannya tanggal 17 Juni 2008 di Jakarta. Pasal 4 Kedudukan Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Sekretariat Pusat berada di Ibukota Negara, Sekretariat Provinsi di Ibukota Provinsi sebagai badan perwakilan HIPGABI Pusat. Pasal 5 Lambang dan Mars Organisasi Lambang dan mars organisasi mencerminkan bahwa sebagai perawat gawat darurat dan bencana selalu siap bekerja dalam keadaan apapun dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat serta senantiasa mengembangkan diri dalam ilmu keperawatan. BAB II SIFAT, AZAS DAN TUJUAN Pasal 6 Sifat HIPGABI adaah organisasi profesi perawat yang berorientasi pada kebutuhan pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencana di Indonesia untuk masyarakat melalui praktik keperawatan profesional. Pasal 7 Azas Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi, nilai-nilai profesi dan kode etik keperawatan Indonesia.
4
1) 2) 3) 4) 5)
Pasal 8 Tujuan Menghimpun dan menyatukan seluruh perawat Indonesia yang bekerja dalam departemen keperawatan gawat darurat dan bencana di Indonesia. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencana dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mengembangkan karier dan prestasi kerja perawat gawat darurat dan bencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perawat gawat darurat dan bencana di Indonesia. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam menggunakan hak politik dan hukum. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BAB III PERAN DAN FUNGSI
1)
2) 3)
4)
Pasal 9 HIPGABI berperan sebagai regulator anggota himpunan dengan fungsi sertifikasi pelatihan/pendidikan, standarisasi praktek profesional dan registrasi anggota Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) HIPGABI berperan sebagai penata kehidupan profesi perawat gawat darurat dan bencana. HIPGABI berperan sebagai fasilitator dalam merespon peningkatan IPTEK, kesejahteraan dengan pengembangan karier dan sistem penghargaan, pemasaran dan pengembangan usaha. HIPGABI berperan menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kegawatdaruratan dan bencana kepada pihak-pihak terkait.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 10 Jenis Keanggotaan
Anggota HIPGABI terdiri dari : 1) Anggota biasa 2) Anggota kehormatan Pasal 11 1) Anggota HIPGABI adalah semua perawat gawat darurat dan bencana Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota HIPGABI. 2) Yang dimaksud anggota biasa adalah perawat yang bekerja di area pelayanan gawat darurat, Dosen/pendidik kegawat-daruratan atau perawat seminat di gawat darurat dan bencana.
5
3) Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah orang yang mempunyai perhatian serta kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme perawat gawat darurat dan bencana. BAB V ORGANISASI Pasal 12 Susunan organisasi terdiri dari tingkat pusat dan tingkat provinsi Pasal 13
Susunan pengurus organisasi terdiri d ari: 1) Pengurus Pusat 2) Pengurus Provinsi Pasal 14 Komposisi kepengurusan.
1) Komposisi Pengurus Pusat a. Ketua umum - Ketua 1, membidangi: Departemen Organisasi hukum dan kerjasama dan humas - Ketua 2, membidangi: Departemen pendidikan dan pelatihan, pelayanan dan pengabdian masyarakat b. Sekretaris Umum - Sekretaris I - Sekretaris II c. Bendahara Umum - Bendahara I - Bendahara II d. Ketua Departeman Organisasi dan Hukum - Wakil Ketua Departemen Organisasi dan Hukum - Anggota 5 orang e. Ketua Departemen Kerja Sama, Humas dan Publikasi - Wakil Ketua Deparetemen Kerjasama, Humas dan Kerjasama - Anggota 2 orang f. Ketua Departeman Pelayanan - Wakil Ketua Departemen Pelayanan RS - Wakil Ketua Departemen Pelayanan Pra RS - Wakil Ketua Departemen P elayanan Bencana - Anggota: 6 orang g. Ketua Departeman Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) : - Wakil Ketua Departemen Diklat Rumah Sakit - Wakil Ketua Departemen Diklat Pra Rumah Sakit - Wakil Ketua Departemen Diklat Bencana - Anggota 6 orang 6
h. Ketua Departeman Kesejahteraan - Wakil Ketua Departemen Kesejahteraan - Anggota 2 orang i. Komposisi Pengurus Provinsi a. Ketua umum b. Ketua 1, membidangi Departemen Organisasi hukum dan kerjasama dan humas c. Ketua 2, membidangi Departemen pendidikan dan pelatihan; pelayanan dan pengabdian masyarakat d. Sekretaris Umum: - Sekretaris I - Sekretaris II e. Bendahara Umum - Bendahara I - Bendahara II f. Ketua Departeman Organisasi dan Hukum - Wakil Ketua Departemen Organisasi dan Hukum - Anggota 5 orang g. Ketua Departemen Kerjasama, Humas dan Publikasi
-
Wakil Ketua Kerjasama, Humas dan Publikasi
-
Wakil Ketua Departemen Diklat RS
-
Wakil Ketua Departemen Pelayanan RS
Anggota 2 orang h. Ketua Departeman Pendidikan dan Pelatihan:
i.
j.
Wakil Ketua Departemen Diklat pra RS Wakil ketua Departemen Diklat Bencana
Anggota 6 orang Ketua Departeman Pelayanan Wakil Ketua Departemen Pelayanan pra RS Wakil Ketua Departemen Pelayanan Bencana
Anggota 6 orang Ketua Departeman Kesejahteraan - Wakil Ketua Departemen Kesejahteraan - Anggota 2 orang
Pasal 15 Masa Kepengurusan 1. Pengurus dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun 2. Ketua umum dapat dipilih maksimal dua kali masa kepengurusan melalui Kongres Nasional.
7
Pasal 16 Wewenang dan Kewajiban 1) Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat memiliki kewenangan : (1) Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi lainnya. (2) Mendapat pelaporan tahunan pengurus provinsi tentang perkembangan dan kegiatan HIPGABI provinsi b. Pengurus Pusat Berkewajiban : (3) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres Nasional HIPGABI (4) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART 2) Pengurus Provinsi adalah pelaksana organisasi di tingkat provinsi a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus provinsi memiliki kewenangan menentukan kebijakan organisasi ditingkat provinsi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya. b. Pengurus Provinsi Berkewajiban : 1) Melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat HIPGABI 2) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui KONAS HIPGABI provinsi 3) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ADT BAB VI KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 17 Sumber Keuangan
1) 2) 3) 4)
Iuran Pokok Iuran wajib Hibah dan Sumbangan Usaha-usaha lain yang sah dan bersifat tidak me ngikat
Pasal 18 Kekayaan organisasi terdiri dari benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi.
8
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat d ilakukan melalui Kongres Nasional atau Kongres Luar Biasa BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 19 1) Organisasi dapat dibubarkan hanya melalui Kongres nasional atau Kongres luar biasa dengan usulan dari pengurus provinsi minimum 50% + 1 dari total pengurus provinsi yang ada. 2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dihibahkan kepada Pengurus Pusat PPNI. BAB IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur d alam Anggaran Rumah Tangga dan aturan tambahan yang lain.
Ditetapkan di : Kota Bengkulu Tanggal : 01 Desember 2013
9
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA (HIPGABI) BAB I PENJELASAN UMUM Pasal 1 1) Yang dimaksud dengan perawat gawat darurat dan bencana adalah seluruh tenaga perawat yang bekerja di rumah sakit, luar rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dengan memegang teguh kode etik keperawatan serta mampu memberikan asuhan keperawatan gawat darurat dan bencana secara profesional 2) Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) merupakan organisasi yang menekankan kepada profesionalisme pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencana serta peningkatan keilmuan di departemen kegawatdaruratan dan bencana 3) Ruang lingkup keanggotaannya adalah seluruh perawat gawat darurat dan bencana Indonesia BAB II VISI DAN MISI Pasal 2 1) Visi HIPGABI menjadikan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia terdepan dalam pelayanan keperawatan gawatdarurat dan bencana yang profesional baik nacional maupun Internasional dan terjamin kesejahteraannya 2) Misi HIPGABI adalah : a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar perawat gawat darurat dan bencana b. Melindungi anggota perawat gawat darurat dan bencana pada saat memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencana. c. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat sehari-hari maupun bencana d. Berperan aktif meningkatkan kualitas keilmuan gawat darurat dan bencana e. Berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan gawat d arurat dan bencana f. Meningkatkan peran dan kekuatan organisasi keperawatan gawat darurat dan b encana serta menghimpun kekuatan organisasi dibawahnya g. Bekerja sama dengan intra sektoral, lintas sektoral dan stakeholder untuk meningkatkan gawat darurat terpadu
10
BAB III LANDASAN ORGANISASI Pasal 3 1) HIPGABI berpedoman kepada prinsip dasar organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar HIPGABI. 2) Operasional organisasi berprinsip dasar untuk memberikan pelayanan gawat darurat dan bencana yang profesional BAB IV PENDANAAN Pasal 4 1) Dana operasional organisasi berasal dari iuran pokok, iuran wajib, hibah dan sumbangan serta usaha-usaha lain yang sah dan tida k mengikat. 2) Dana Operasional yang memerlukan dana melebihi anggaran rutin organisasi dapat ditentukan berdasarkan rapat pengurus organisasi.
1) 2) 3)
4)
Pasal 5 Iuran pokok adalah uang yang berasal dari anggota saat melakukan registrasi sebagai anggota HIPGABI, besarnya adalah Rp. 50.000,Iuran wajib adalah iuran yang berasal dari anggota yang dibayarkan setiap bulan selama menjadi anggota HIPGABI, besarnya adalah Rp . 10.000,Sumbangan dan hibah adalah uang, barang dan jasa dalam bentuk apapun yang diserahkan oleh orang, lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain kepada organisasi yang bersifat tidak mengikat. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat adalah kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk menjalankan organisasi. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 6 Syarat-syarat Anggota
1) Anggota biasa a. Perawat yang bekerja didepartemen gawat darurat dan bencana Dosen/ pendidik didepartemen keperawatan gawat darurat dan b encana b. Perawat yang mempunyai peminatan di departemen gawat darurat dan bencana 2) Anggota Kehormatan Orang yang dinilai mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk meningkatkan professionalisme di departemen keperawatangawat darurat dan bencana
11
Pasal 7 Tata Cara Penerimaan Anggota 1) Calon Anggota mengisi formulir yang tersedia sesuai standar 2) Membayar uang pokok dan iuran wajib untuk menjadi anggota
1) 2) 3) 4)
Pasal 8 Kewajiban Anggota Mentaati dan mengamalkan AD/ART HIPGABI Setiap anggota yang diterima menjadi anggota membayar uang pokok Rp. 50.000,- dan uang iuran Rp. 10.000,- per bulan. Menjalankan semua keputusan rapat. Menghadiri undangan yang diadakan HIPGABI
Pasal 9 Hak Anggota 1) Semua anggota berhak mengajukan usulan 2) Setiap anggota memiliki hak untuk dipilih sebagai p engurus. Pasal 10 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti atau hilang keanggotaanya karena 1) Meninggal 2) Mengundurkan diri secara tertulis 3) diberhentikan oleh pengurus pusat apabila terbukti melanggar kode etik keperawatan dan atau AD/ART dengan usulan ketua pengurus provinsi Pasal 11 Kaderisasi Dalam menjaga kesinambungan organisasi perlu dibina kader kepemimpinan organisasi disesuaikan dengankebutuhan. BAB VI SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 12 Susunan Organisasi 1) Pengurus pusat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia 2) Pengurus Provinsi meliputi wilayah provinsi berkedudukan di ibukota provinsi
12
Pasal 13 Susunan Pengurus 1) Pengurus pusat terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno : a. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris dan bendahara umum dan b endahara b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian dan para ketua serta wakil ketua departemen c. Pengurus pleno dipilih dan disyahkan oleh kongres nasional untuk jangka waktu 5 tahun d. Tata cara pemilihan pengurus pusat p leno tersebut diatur dan disahkan dalam kongres nasional 2) Pengurus provinsi, terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno a. Pengurus harian terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, sekretaris I, sekretaris II, bendahara umum, bendahara I dan bendahara II b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian dan para ketua serta wakil ketua departemen c. Pengurus pleno dipilih dan disyahkan oleh kongres nasional untuk jangka waktu 5 tahun d. Tata cara pemilihan pengurus pusat p leno tersebut diatur dan disahkan dalam kongres popinsi e. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara f. Pengurus pleno terdiri pengurus harian dan para ketua departemen g. Pengurus pleno dipilih oleh kongres provinsi dan disahkan dengan surat keputusan pengurus pusat h. Tata cara pemilihan pengurus pleno diatur dan disahkan oleh kongres pro vinsi Pasal 14 Tanggung Jawab Pengurus
1) Ketua Umum Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dan diselenggarakan organisasi serta mempunyai kebijakan tertinggi dalam organisasi 2) Sekretaris Umum dan Sekretaris Melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi 3) Bendahara Umum dan Bendahara Bertanggung jawab terhadap keuangan yang masuk dan keluar di dalam organisasi 4) Departemen Organisasi dan Hukum Bertanggung jawab terhadap operasional organisasi, aspek legal/hukum didalam operasional kegiatan organisasi dengan bekerja sama dengan departemen atau d epartemen lain 5) Departemen Pendidikan dan Pelatihan Bertanggung jawab pada aspek pendidikan dan pelatihan
13
6) Departemen Humas dan Kerjasama Bertanggung jawab tentang hubungan organisasi dan penyebaran informasi kedalam maupun keluar dengan bekerja sama dengan departemen atau departemen lain 7) Departemen Pelayanan Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek keperawatan yang menyangkut standarisasi dalam departemen keperawatan gawat darurat dan bencana 8) Departemen Kesejahteraan Bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Pasal 15 Syarat-syarat Pengurus 1) Terdaftar sebagai anggota aktif 2) Mampu dan mau bekerja 3) Sanggup bekerja aktif dan bekerja sama dalam organisasi Pasal 16 Penggantian Pengurus Antar Waktu
1) Meninggal 2) Berhenti atau mengundurkan diri secara tertu lis 3) Diberhentikan setelah melalui rapat pengurus Pasal 17 Pengisian Lowongan Kepengurusan Pengisian lowongan melalui rapat pengurus
1) 2) 3) 4)
5)
Pasal 18 Kongres Nasional Kongres nasional kekuasaan tertinggi Kongres nasional dilaksanakan tiap 5 tahun sekali Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan Kongres luar biasa Kongres nasional memiliki kewenangan: a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib b. Memiliih dan mengesahkan pimpinan Kongres c. Menyempurnakan AD/ART, pedoman garis besar program kerja, pernyataan sikap d. Menilai pertanggung jawaban pengurus e. Memilih dan mensyahkan pengurus terpilih f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik p engurus i. Menetapkan tempat KONAS berikutnya Pedoman Kongres: a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat, dengan panitia Kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
14
b. c. d. e. f. g. h.
Tempat Kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres KONAS diikuti oleh peserta, peninjau dan undangan. Peserta Kongres terdiri dari perwakilan pengurus pusat dan pengurus provinsi Peninjau terdiri dari anggota biasa yang terdaftar pada p anitia kongres Undangan terdiri dari anggota kehormatan dan orang yang diundang panitia kongres Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah provinsi yang ada Apabila ada yang tidak memungkinkan, Kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal i. Peserta memiliki hak bersuara, memilih dan hak d ipilih j. Peninjau memiliki hak bersuara dan dipilih k. Undangan hanya mempunyai hak bersuara l. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang m. Tempat penyelenggaraan Kongres ditetapkan bergilir
1) 2) 3) 4)
5)
Pasal 19 Kongres Provinsi Kongres provinsi kekuasaan tertinggi di Provinsi Kongres provinsi dilaksanakan tiap 5 tahun sekali Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan Kongres luar biasa Kongres provinsi memiliki kewenangan: a. Mengesahkan jadwal acara b. Memiliih dan mengesahkan pimpinan Kongres c. Memilih ketua dan pengurus lain d. Menilai pertanggung jawaban pengurus e. Memilih dan melantik pengurus terpilih f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik p engurus i. Menetapkan tempat Kongres provinsi berikut Pedoman Kongres: a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus provinsi, dengan panitia Kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana b. Tempat Kongres berikutnya ditetapkan dalam Kongres c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau d. Peserta Kongres memilik KTA (Kartu Tanda Anggota) e. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50% +1 dari jumlah provinsi yang ada f. Apabila ada yang tidak memungkinkan, Kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal g. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih h. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang i. Tempat penyelenggaraan Kongres ditetapkan bergilir j. Kongres provinsi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kongres nasional
15
BAB VII Sekretariat Pasal 20 Sekretariat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas organisasi
BAB VIII Rapat-Rapat Pasal 21 Jenis-jenis rapat pengurus yang diselenggarakan oleh HIPGABI : 1) Rapat Pengurus 2) Rapat Kerja Nasional 3) Rapat Kerja Provinsi 4) Rapat Khusus Pasal 22 Rapat Pengurus 1) Rapat pengurus harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh ketua dan kelengkapan pengurusnya 2) Rapat pengurus harian minimal 1 (satu) kali rapat dalam 2 (dua) bulan 3) Rapat pengurus harian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan Pasal 23 Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja nasional adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat Kon gres nasional. Pasal 24 Rapat Kerja Provinsi Rapat Kerja provinsi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus provinsi setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencakanan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat Kon gres provinsi. Pasal 25 Rapat Khusus Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus HIPGABI di luar Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Provinsi.
16
Pasal 26 1) Pengurus pusat berhak mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus di bawahnya. 2) Jika diperlukan, pengurus yang lebih tinggi dapat diundang untuk mengikuti rapat dengan mengajukan permohonan secara resmi. BAB IX LAMBANG DAN MARS Pasal 27A Arti Lambang HIPGABI dengan dasar warna biru melambangkan kehidupan yang saling
1. Star of life ketergantungan 2. Ular, tongkat dan lentera melambangkan kemitraan dalam menjalankan tugas 3. Tulisan HIPGABI yang melingkari star of life dengan warna dasar merah melambangkan keharmonisan s irkulasi kehidupan Pasal 27B Mars HIPGABI
Ciptaan: I Made Rantiasa dan Suwandi Luneto Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia Peduli sesama Tergabung dalam wadah HIPGABI, Wujud bakti anak negeri Cobalah simak Panggilan ibunda pertiwi telah bergema Rindu karyamu Penuhi panggilan suci Tuk insan dalam bencana Satu visi satu misi, satu hati tuk melangkah Jawab tantangan Bersatu berkualitas sejahtera jiwa raga Singkirkan halangan Gemakanlah di dalam dada Semangat selalu mengabdi pada sesama Sebagai panggilan jiwa, Tingkatkan mampumu Tuk kawal kibar hipgabi Satu visi satu misi satu hati tuk melangkah Jawab tantangan Siap jiwa, siap raga, siap ilmu tuk berkiprah
17
Buka mata dunia Kerja keras Kreatif, inovatif dan mawas diri Dalam langkahmu Wahai insan HIPGABI Kiprahmu selalu dinanti
BAB X SANKSI-SANKSI Pasal 28 Dalam hal menghadapi anggota yang melakukan pelanggaran, pengurus dapat mengambil tindakan peringatan dan atau memberhentikan dari keanggotaan yang akan dapat dipertanggungjawabkan pada rapat pengurus. BAB XI PENGGUNAAN DANA Pasal 29 1) Pengalokasian iuran wajib dan iuran anggota : a. Untuk PP sebanyak 30 % b. Untuk provinsi sebanyak 70 % 2) Pembagian uang hasil usaha sebesar 10% dari total biaya setelah dipotong biaya operasional yang disepakati oleh kedua belah pihak antara Organisasi dan badan usaha dengan pembagian 70% provinsi dan 30% pusat. BAB XII PENUTUP Pasal 30
1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur dalam pola kebijakan dan atau peraturan khusus.
2) Untuk mengantisipasi perkembangan HIPGABI di masa mendatang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali pada saat pelaksanaan KONAS.
3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh HIPGABI sejak disahkan. Ditetapkan di : Kota Bengkulu Tanggal : 01 Desember 2013
18
