Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi 1. Gerakan Organisasi Internasional Internasional a. Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Unite ni ted d N ati ati ons)
Setiap lima tahun PBB menyelenggarakan kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap penjahat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan multidisiplin dengan memberikan pemahaman pada aspek dan dampak buruk korupsi dalam berbagai tingkat. Dalam Global Program Against Corruption dijelaskan bahwa korupsi diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan.Top Level Corruption yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasatmata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan, dan korupsi. b. Bank Dunia ( Wor Wor ld Ba B ank )
Bank Dunia dalam memberikan pinjaman mempertimbangkan tingkat korupsi di suatu negara. Bank Dunia menyatakan bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu: pendekatan dari bawah ke atas ( bottom-up) bottom-up) dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down (top-down). ). Pendekatan dari bawah ke atas didasarkan oleh asumsi berikut. 1) Semakin luas pemahaman yang ada, semakin mudah meningkatkan kesadaran memberantas korupsi. 2) Adanya jejaring yang baik akan membantu pemerintah dan masyarakat mengembangkan rasa saling percaya. 3) Penyediaan data mengenai efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah membantu masyarakat mengerti bahaya buruk dari korupsi. 4) Pelatihan pelatihan yang dilaksanakan Bank Dunia akan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi.
5) Rencana aksi yang dipilih sendiri di sebuah negara akan memiliki trickle down effect dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Untuk pendekatan dari atas ke bawah dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. c. Masyarakat Uni Eropa
Pemberantasan dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif.
2. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional a. Transparency International
Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional nonpemerintah yang berkantor pusat di Berlin Jerman yang memantau dan memublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Dalam survei, Indonesia setiap tahunnya menempati peringkat sangat buruk dan buruk, namun sejak tahun 2009 sedikit membaik. b. TIRI
TIRI / Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional nonpemerintah yang berkantor pusat di London dan banyak perwakilannya di beberapa negara termasuk di Jakarta. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan atau Pendidikan Anti-Korupsi di perguruan tinggi mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. c. Instrumen Internasional Pencehagan Korupsi
1) U nited Nations Convention against Corruption (UNCAC) UNCAC merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah: a) Masalah pencegahan UNCAC mengemukakan bahwa perlu dikembangkan model-model preventif sebagai berikut: • pembentukan badan antikorupsi; • peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik; • promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
• rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka dilakukan berdasarkan prestasi; • adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik; • transparansi dan akuntabilitas keuangan publik; • penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korupsi; • dibuatnya persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik; • promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik; • adanya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam upaya untuk pencegahan korupsi yang efektif; • perlu ada seruan kepada negara-negara untuk secara aktif melibatkan organisasi nonpemerintah (LSM); • peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal hal yang dapat dilakukan masyarakat yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi. b) Kriminalisasi Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. c) Kerja sama internasional Negara-negara yang menandatangani konvensi bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi termasuk pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. d) Pengembalian aset-aset negara Setiap negara harus menyediakan aturan-aturan se rta prosedur guna mengembalikan kekayaan, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. 2) Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang mengikat negara konvensi untuk mengkriminalisasi pejabat public asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis Internasional.
