Kepada YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 15/G.TUN/2004/PTUN.YK. 15/G.TUN/2004/PTUN.YK. di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Kesimpulan Para Penggugat Dengan Hormat, Seraya bermohon sudi kiranya Majelis Yang Mulia menganggap Endnote (terlampir) sebagai kesatuan-yang-tak-terpisahkan dari Kesimpulan ini, ini, dengan dengan ini izinka izinkanla nlah h Para Penggugat menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
BAB I Hal-hal yang terbukti di Dalam Persidangan I.
Tentang Eksistensi Objek Gugatan dan Muatan Isinya yang Relevan dengan Perkara ini in casu Berdasarkan alat-alat bukti: 1.
Pen Pengakua akuan n Terg erguga ugat via Sura Suratt Jawaba waban nnya nya tert terta angga ggal 28 Dese esember mber 2004: a. b. c.
Halaman 2, posita 1, alinea 2; Halaman 4, posita 3, alinea terakhir; Halaman 8, posita 7, alinea 1.
Mohon periksa Endnote No. 1. 1. 2.
Alat Bukti T-1.
Menjadi terbukti tentang : a.
Adanya objek gugatan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 Agus Agustu tus s 2004 2004,, beru berupa pa Sura Suratt Kepu Keputu tusa san n Walik Walikot ota a Yogy Yogyak akar arta ta No. No. 556. 556.R/ R/UP UPT/ T/DT DTKB KB// TAHU TAHUN N 2004 2004,, tent tentan ang g Pemb Pember eria ian n Ijin Ijin Memb Memban angu gun n Bangun-bangunan (IMBB), dengan mana Tergugat secara konkrit, individual, dan dan fina finall memb member erii izin izin kepa kepada da PT. PT. Saph Saphir ir Yogy Yogya a Supe Superr Mall Mall untu untuk k menyel menyeleng enggar garak akan an kegiat kegiatan an pemban pembangun gunan an gedung gedung super super mall mall bernam bernama a Saph Saphir ir Squa Square re yang yang terl terlet etak ak di Jl Adis Adisuc ucip ipto to No. No. 34, 34, Derm Derman anga gan, n, Gondokusuman, Yogyakarta (“Kegiatan Pembangunan Saphir Square”).
b.
Via objek objek gugata gugatan, n, Tergug Tergugat at member memberii izin izin kepada kepada PT. Saphir Saphir Yogya Yogya Super Mall untuk melaksana melaksanakan kan pembangu pembangunan nan gedung gedung mall Saphir 1
Square seluas 71.422 m² (tujuhpuluh satu ribu empatratus duapuluh dua meter persegi). Mohon periksa T-1, halaman 1, yang memberi izin mendirikan bangunan mall Saphir Square dengan luas sebagai berikut : “ Luas bangunan : BSM = 10.943 m²; Smbsm = 11.015 m²; BK. LT.1 = 8.424 m²; BK. LT.2 = 7.880 m²; BK. LT.3 = 7.880 m²; BK. LT.4 = 8.322 m²; BK. LT.5 = 8.322 m²; BK. LT.6 = 8.636 m²; Dan bangun-bangunan: ST, SP, SPAH”
Sedemikian luas keseluruhan bangunan Mall Saphir Square adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8
LANTAI BSM (Basement ) Smbsm (Semi basement ) BK. LT.1 BK. LT.2 BK. LT.3 BK. LT.4 BK. LT.5 BK. LT.6 LUAS BANGUNAN
II.
LUAS BANGUNAN 10.943 m² 11.015 m² 8.424 m² 7.880 m² 7.880 m² 8.322 m² 8.322 m² 8.636 m² 71.422 m²
Tentang Objek Gugatan yang Cacat dan Harus Dinyatakan Tidak Sah Karena Tidak Didasarkan kepada Hukum yang Berlaku Mohon Periksa T-1/Objek Gugatan, terbit pada tanggal 2 Agustus 2004, dengan konsiderans “Mengingat” sebagai berikut: 1. 2.
Nomor 8, yang nyata-nyata menerakan “Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup”, Nomor 10, yang menerakan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”,
yang peraturan perundang-undangan di atas, kedua-duanya nyata-nyata sudah tidak berlaku: a.
ketentuan
b.
Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang KetentuanPokok Lingkungan Hidup, sudah tidak berlaku sejak 19
September 1997 dengan terbit dan mulai berlakunya UU No. 23 Tahun 1997/P-5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sudah tidak berlaku sejak 23 Oktober 1993 dengan terbit dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993. 2
III.
Tentang Objek Gugatan yang Beretentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik T-1/objek gugatan didasarkan kepada Undang-undang yang SUDAH TIDAK BERLAKU SELAMA 7 TAHUN, dan didasarkan pula kepada Peraturan Pemerintah yang SUDAH TIDAK BERLAKU SELAMA 11 (SEBELAS) TAHUN. Menilik formatnya, mohon periksa T-1/objek gugatan, lembar-lembar surat Keputusan IMBB tersebut dicetak dengan model formulir, sehingga konsiderans Menimbang di atas sudah tercetak baku bagi setiap teks penerbitan IMBB Kota Yogyakarta. Sedemikian kesalahan fatal konsiderans Menimbang itu tidak khas hanya terjadi pada T-1/objek gugatan belaka, melainkan niscaya terjadi pada setiap surat IMBB atas bangunan apapun yang diterbitkan Tergugat/Pemerintah Kota Yogyakarta sejak 24 Oktober 1993. Kalau sejak 11 tahun lalu, mulai 23 Oktober 1993, saat mulai tak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 itu, Tergugat/Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerbitkan sekian puluh ribu IMBB; maka sekian puluh ribu IMBB itu pun secara hukum harus dikatakan tidak sah, setidak-tidaknya cacat. Objek gugatan secara amat elementer benar-benar telah melanggar asas profesionalitas, melanggar asas kepastian hukum, melanggar asas tertib penyelengaraan negara, dan melanggar asas akuntabilitas. Alhasil melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tidak dapat lain daripada itu.
IV.
Tentang Kaitan Objek Gugatan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan Alat-alat bukti : 1.
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Alat Bukti P-5): a. b.
2.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Alat Bukti P-6), a. b.
3.
Pasal 18, ayat (1) dan (2). Mohon periksa Endnote No. 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (3). Mohon periksa Endnote No. 3.
Pasal 3 ayat (2). Mohon periksa Endnote No. 4. Pasal 7 ayat (1). Mohon periksa Endnote No. 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Mohon Periksa Endnote No.
6. Menjadi terbukti tentang : 3
V.
a.
Adanya hukum positif yang mengatur bahwa rencana pembangunan pusat perdagangan/pusat perbelanjaan dengan luas bangunan ≥ 10.000 m² (10.000 m² atau lebih), wajib disertai dengan studi AMDAL. (Sebagaimana yang juga tegas diterangkan oleh dua ahli, Herry Supriyono, S.H.,M.Si., dan Prof. Drs. Indrowuryatno, M.Si., di hadapan persidangan).
b.
Kegiatan Pembangunan Saphir Square, yang berupa pembangunan mall/pusat perdagangan/pusat belanja yang meliputi pendirian bangunan gedung dengan luas setidak-tidaknya 71.422 m², wajib didahului dengan adanya studi AMDAL.
Tentang AMDAL Sebagai Syarat yang diwajibkan dalam Pengajuan Permohonan IMBB Saphir Square
Berdasarkan Alat-alat bukti sebagaimana termaktub pada Romawi III di atas. Menjadi terbukti bahwa Persetujuan atas dokumen AMDAL/ Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Instansi yang bertanggungjawab, in casu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, wajib diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan izin IMBB Saphir Square. VI.
Tentang A MDAL Sebagai Salah mendapatkan IMBB Saphir Square
S atu
S yarat
Wajib
untuk
Berdasarkan Alat-alat bukti : a. b. c.
Sebagaimana termaktub pada Romawi III di atas. Keterangan ahli, Harry Supriyono, S.H.,M.Si., di hadapan sidang tanggal 8 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 7. Keterangan ahli, Prof. Drs. Indrowuryatno, M.Si., di hadapan sidang tanggal 15 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 8.
Menjadi terbukti bahwa AMDAL merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemrakarsa, in casu oleh PT. Saphir Yogya Super Mall, untuk mendapatkan izin IMBB. Tanpa adanya AMDAL itu izin IMBB Mall Saphir Square menurut hukum tidak dapat diterbitkan. Penerbitan IMBB Mall Saphir Square tanpa ada dan tuntasnya dokumen AMDAL terhadap Kegiatan Pembangunan Saphir Square adalah melanggar hukum. Mohon pula periksa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Alat Bukti P-6), Pasal 7 ayat (1), yang tegas berbunyi : “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”
4
VII.
Tentang Definisi AMDAL Menurut Hukum Lingkungan Berdasarkan Alat-alat bukti : 1. P-5, Pasal 1, angka 21. Mohon periksa Endnote No. 9. 2. P-6, Pasal 1, angka 1. Mohon periksa Endnote No. 10. Menjadi terbukti bahwa definisi AMDAL adalah: “...kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”
VIII.
Tentang Tata Laksana AMDAL Menurut Hukum Lingkungan Berdasarkan Alat-alat bukti: 1. 2. 3.
P-6, Pasal 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. P-6, Bab III (Pasal 14 sampai dengan Pasal 27); Keterangan ahli, Harry Supriyono, S.H.,M.Si., di hadapan sidang tanggal 8 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 11.
Menjadi terbukti bahwa : a.
Menurut hukum Studi AMDAL secara komprehensif dan berurutan meliputi studi-studi sebagai berikut : i.
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“KA ANDAL”).
ii. iii. iv.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”). Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”). Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( “RPL”).
b.
Studi AMDAL wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa, in casu PT. Saphir Yogya Super Mall. c. Masing-masing item studi AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL) wajib dinilai oleh Komisi Penilai, in casu Komisi Penilai Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Penilaian terhadap studi AMDAL dilakukan di dalam dua tahapan pokok yang dilaksanakan secara berurutan, sebagai berikut: i.
Pertama, tahap penilaian terhadap studi KA-ANDAL. Tahap ini secara hukum baru berakhir tatkala terbit Surat Persetujuan Instansi yang bertanggung jawab, in casu Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas KA-ANDAL yang telah lolos melewati pengujian Komisi Penilai. Sebelum terbitnya Surat Persetujuan Instansi yang bertanggung jawab atas KA-ANDAL, Studi ANDAL-RKL-RPL belum dapat dilaksanakan, karena ruang lingkup dan tingkat kedalaman kajian yang akan dan harus 5
dilaksanakan pada studi ADAL-RKL-RPL harus terdefinisikan terlebih dahulu oleh KA-ANDAL. ii.
IX.
Kedua, tahap penilaian terhadap studi ANDAL-RKL-RPL. Apabila kualitas studi ANDAL-RKL-RPL yang bersangkutan dianggap telah sesuai dengan pedoman penyusunan ANDAL-RKL-RPL yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, in casu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka pada gilirannya Instansi yang bertanggung jawab in casu Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Tentang Syarat Penerbitan Kaitannya dengan Studi AMDAL
IMBB Saphir
Square
dalam
Berdasarkan Alat-alat bukti: 1. 2. 3. 4.
Sebagaimana termaktub pada angka Romawi VII dan Romawi VIII di atas. P-6, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal Pasal 20 (1). P-6, Bab III (Pasal 14 sampai dengan Pasal 27); Keterangan ahli, Harry Supriyono, S.H.,M.Si., di hadapan sidang tanggal 8 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 12.
Menjadi terbukti bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT in casu hanya dapat diterbitkan apabila antara lain didasarkan kepada salah satu syarat sebagai berikut: a.
Telah adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas rencana Kegiatan Pembangunan Saphir Square, yang Keputusan itu didasarkan kepada hasil penilaian Komisi Penilai Daerah terhadap dokumen ANDAL, RPL, dan RKL atas rencana kegiatan pembangunan gedung mall Saphir Square tersebut; ATAU APABILA;
b.
X.
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di dalam kurun waktu 75 hari kerja sejak menerima penyerahan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dari PT. Saphir Yogya Supermall; ternyata tidak menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atas rencana Kegiatan Pembangunan Saphir Square.
Tentang Objek Gugatan yang melanggar hukum karena Tidak Memenuhi Syarat Penerbitan IMBB Saphir Square dalam Kaitannya dengan AMDAL Berdasarkan Alat-alat bukti: 6
1.
Rangkaian pengakuan Tergugat di dalam Surat Jawabannya tertanggal 4 Januari 2005: a. b. c. d. e.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Halaman 2, butir 1, aline 2, baris ke-5 sampai dengan ke-8. Mohon periksa Endnote No. 13. Halaman 4, butir 3, alinea 5, baris ke-1 sampai dengan ke-4. Mohon periksa Endnote No. 14. Halaman 6, huruf c, alinea 1, baris ke-5 sampai dengan ke-8. Mohon periksa Endnote No. 15. Halaman 6, huruf c aliena 1, baris ke-11 sampai dengan baris ke15. Mohon Periksa Endnote No. 16. Halaman 6, huruf d aliena 1, baris 5-6. Periksa Endnote No. 17.
Alat Bukti T-12. Alat Bukti T-13. Alat Bukti T-17. Alat Bukti P-10, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Keterangan ahli, Harry Supriyono, S.H.,M.Si., di hadapan sidang tanggal 8 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 18. Keterangan ahli, Prof. Drs. Indrowuryatno, M.Si., di hadapan sidang tanggal 15 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 19.
Menjadi terbukti bahwa pada saat Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN TERGUGAT/Objek Gugatan, 2 Agustus 2004, syarat wajib Studi AMDAL yang ditegaskan oleh hukum bagi penerbitan Objek Gugatan itu belum terpenuhi. Bahkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 232 Tahun 2004 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Saphir Square di Jl. Laksda Adisucipto No. 38 Yogyakarta baru terbit pada tanggal 24 November 2004. Artinya Persetujuan baru terbit tak kurang dari 110 (seratus sepuluh) hari setelah terbitnya KEPUTUSAN TERGUGAT/Objek Gugatan yang aniaya itu. Bahkan sampai sekarang pun, Studi ANDAL-RKL-RPL yang seharusnya menyusuli KA-ANDAL terlambat-bat itu pun belum selesai pula. Menjadi terbukti bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT in casu terbit tanpa memenuhi syarat, perintah, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan KEPUTUSAN TERGUGAT/Objek gugatan justru didasarkan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum (didasarkan kepada “rekomendasi liar” maupun peraturan perundang-undangan yang sudah tak berlaku). MENJADI TERBUKTI BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT/OBJEK GUGATAN ADALAH MELANGGAR HUKUM DAN OLEH KARENANYA HARUS DINYATAKANA BATAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK SAH.
XI.
Tentang Adanya Kepentingan Para Penggugat Terhadap Objek Gugatan/Keputusan Tergugat Berdasarkan Alat-alat bukti: 7
a.
Alat Bukti P-11, Pasal 28 H, ayat (1). Mohon periksa Endnote No. 20.
b. c.
d. e. f. g. h. i. j.
Alat Bukti P-12. Keterangan ahli, Harry Supriyono, S.H.,M.Si., di hadapan sidang tanggal 8 Maret 2005. Mohon periksa Endnote No. 21. Alat Bukti P-14. Temuan pada Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 17 Maret 2005. Alat Bukti P- 5. Alat Bukti P-6. Alat Bukti P-7. Alat Bukti T-1. Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Perubahan UU No. 5 Tahun 1986, yang nyata-nyata berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “
Menjadi terbukti bahwa Para Penggugat nyata-nyata berkepentingan terhadap Objek Gugatan/Keputusan Tergugat. Menjadi terbukti pula bahwa Para Penggugat memiliki hak gugat terhadap Tergugat perihal Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang sesat dan aniaya itu. XII.
Tentang Adanya Kerugian yang Diderita Para Penggugat lantaran Terbitnya Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang Sesat dan Aniaya itu.
Berdasarkan Alat-alat bukti: a. b.
Alat Bukti Alat Bukti P-14. Temuan pada Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 17 Maret
2005. Menjadi terbukti bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian lantaran terbitnya Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang sesat dan aniaya itu.
BAB II Tanggapan Para Penggugat terhadap Upaya Pembuktian Tergugat 1.
Upaya pembuktian Tergugat sama sekali tidak menopang dan tidak pula membuktikan segala argumen, dalil, maupun pernyataan Tergugat yang termaktub di dalam Eksepsi Tergugat, tidak menopang keseluruhan Jawaban dan Dupliknya, dan tidak sedikit pun menopang petitum Tergugat. 8
2.
Upaya pembuktian Tergugat sama sekali tidak menopang segala bantahan maupun sangkalan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat. 3. Terhadap apapun yang disampaikan Tergugat baik via surat-surat maupun via alat-alat bukti serta ahli yang diajukannya, dengan tegas dan kategoris Para Penggugat dengan ini menyangkal untuk semuanya apabila hal-hal itu bertentangan dengan apapun yang telah dan sedang diajukan Para Penggugat ke hadapan Majelis Hakim dalam perkara ini in casu.
BAB II Konklusi Akhir 1. Para Penggugat, insya Allah, telah membuktikan segala dalil, pernyataan maupun argumennya di dalam perkara ini in casu. 2. Petitum yang diajukan Para Pemohon adalah petitum para dhuafa yang berdasarkan hukum, wajar, dan sudah sepatutnya: sedemiukian dan oleh karena itu sudilah Majelis Hakim Yang Mulia memancarkan keadilannya dengan mengabulkan petitum Para Penggugat untuk seluruhnya.
BAB III Penghaturan Syukur dan Terima Kasih Para Penggugat di sepanjang perkara ini in casu, sejak dari saat mendaftarkan gugatan sampai saat ini, benar-benar merasakan adanya limpahan pengayoman dan limpahan keadilan yang dipancarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta maupun oleh Majelis Hakim Pemeriksa Yang Mulia. Besar rasa syukur dan rasa terima kasih Para Penggugat yang dhuafa ini atas segala limpahan itu, limpahan pengayoman dan limpahan keadilan yang mudahmudahan menular kepada segenap pelaku dunia peradilan Indonesia. Limpahan keadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta maupun Majelis Hakim Pemeriksa Yang Mulia itu telah membesarkan hati Para Penggugat berikut segenap kuasa hukumnya, membesarkan hati wong-wong cilik . Para Penggugat berdoa, dan percaya, bahwa atas segala amal ibadahnya tersebut Majelis Hakim yang Mulia berikut segenap keluarganya senantiasa akan memperoleh berkah karunia kasih sayang, keselamatan, kesehatan, dan kelegaan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun putusan Majelis Hakim yang Mulia nantinya, tidak akan menghapus rasa syukur dan rasa terima kasih Para Penggugat berikut segenap kuasa hukumnya. Terima Kasih, Majelis Yang Mulia.
Yogyakarta, 29 Maret 2004. Hormat Takzim Para Penggugat berikut segenap kuasa hukumnya,
9
Garda Utama Siswadi
Zahru Arqom
10
