Ketidakadilan Hukum di Indonesia Januari 5, 2012 absoluterevo Tinggalkan komentar Go to comments Ketidakadilan hukum di Indonesia . Permasalahan hukum di Indonesia bukannya semakin baik, tetapi malah makin kusut. Terlihat diawal tahun 2012, kasus seorang anak remaja berinisial AAL dituduh mencuri sandal milik Brimob Harahab yang berlanjut ke jalur hukum. Sebagai simbol dari kegundahan ini, seluruh lapisan masyarakat beramai-ramai menyumbangkan sandal untuk penegak hukum, Kapolri. Permasalahan peradilan ini menjadi perhatian dunia, media terkemuka Amerika Serikat (AS), boston.com Rabu, (4/1/2011) waktu setempat menuliskan bahwa masyarakat Indonesia telah menemukan simbol baru atas frustrasi mereka yang terus tumbuh akibat ketidakadilan di negara demokratis baru ini: sandal jepit yang usang dan murah.
Frustrasi Ketidakadilan di Awal Tahun Masyarakat Indonesia mungkin frustasi dengan ketidakadilan ini. Lihat saja, sebelum adanya permasalahan ini, keputusan dari Mahkamah Agung (MA) yaitu Hakim Hendra Pramono yang hanya dihukum mutasi dan dibebastugaskan sebagai hakim selama 1 tahun. Padahal nyata-nyata memeras terdakwa sebesar Rp 40 juta, sangat tidak adil dengan kasus yang menimpa AAL yang di vonis 5 tahun penjara karena dituduh mencuri sandal milik seorang anggota Brimop. Selain itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Amar Abdullah harus kembali mendekam di penjara akibat menendang pintu pagar rumah Fanly. Padahal, Amar sendirii mengalami kebutaan akibat dipukuli pemilik rumah tersebut. Bandingkan dengan kasus suap bernilai puluhan miliar rupiah, Nunun Nurbaeti yang hanya mengalami tensi darah naik mendapat perlakuan istimewa dirawat di RS Sukanto.
Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Indonesia disuguhkan dengan video yang menggambarkan aparat kepolisian memukuli dan menendangi warga yang sedang menyampaikan aspirasinya di Mesuji dan Bima. Dalam hal ini tak sedikit masyarakat yang diantaranya meninggal akibat kelakuan itu. Selain itu, frustasi masyarakat semakin menjadi akibat tumpukan ketidakadilan tahun lalu yang tidak kunjung usai seperti halnya pencurian pulsa dan rekening gendut Polri. Ditambah lagi permasalahan penanganan kasus korupsi yang hingga saat ini tidak kunjung menemukan titik terang. Globe.com menerangkan bahwa sandal ini juga mengekspresikan penanganan kemarahan atas penangkapan AAL. Peradilan hukum yang menimpa AAL, dianggap masyarakat sebagai Ketidakadilan hukum di Indonesia. (http://absoluterevo.wordpress.com/2012/01/05/ketidakadilan-hukum-di-indonesia/)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADILKAH HUKUM DI INDONESIA ? | 2 IPA 4 oleh Project Citizen SMAN 1 Cimahi 2009/2010 pada 17 Desember 2010 pukul 2:12 Keadilan : menempatkan segala sesuatu pada posisinya berarti tidak berat sebelah. Kata keadilan itu mungkin tidak asing lagi di benak warga Indonesia. Tapi apakah ada , KEADILAN itu di Indonesia, atau hanya omong kosong belaka?
Jika keadilan di Indonesia sudah ditegakkan, mengapa negara ini masih saja terpuruk seperti sekarang? Bukankah hukum di Indonesia itu sudah sangat baik? Lalu bagaimanakah keadaan yang sebenarnya dengan keadilan hukum di negara ini? Sudah adilkah? Atau bahkan tidak adil sama sekali? Setiap orang pasti punya argumen masing- masing mengenai keadilan hukum ini Lalu bagaimana argumen mereka semua ???
Penjara Mewah Artalytha Pencurian Kakao nenek Minah
Kasus
hasil analisis Media cetak :
Pada artikel koran Pikiran Rakyat tanggal 27 November yang berjudul “Dengan bekal Rp 40.000, Riki dibawa ke Cicendo” menggambarkan salah satu ketidakadilan di Indonesia karena setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama , sementara Riki yang tidak memiliki biaya tidak dilayani oleh rumah sakit terkait. Hal ini melanggar pasal 28H UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
hasil analisi Media elektronik : a. contoh hukum yang sudah ditegakan secara adil:
Bukti salah satu keadilan yang sudah ditegakan di Indonesia, contoh tersebut yaitu misalnya dapat kita lihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemerintah membuat KPK ini untuk menindak para pelaku korupsi yg mengambl hak masyarakat tetapi kasusnya belum diketahui. Dengan adanya KPK beberapa kasus mulai tercuat dan beberapa pelaku sudah dihukum. Pemerintah sedang menegakkan keadilan bagi rakyat-rakyat yg sudah d ambil haknya oleh para pejabat. Ini merupakan bukti bahwa negara kita juga menegakan keadilan.
b. contoh hukum yang ditegakan secara tidak adil:
Menurut sumber yang telah kami analisis, kami menemukan beberapa kasus ketidakadilan, seperti pada kasus Artalyta yang menjalani hukuman penjaranya dengan fasilitas yang sangat
mewah, padahal ia tersandung kasus penyuapan terhadap jaksa. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang di penjara hanya gara-gara ia mengambil sebuah coklat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus menjalani hukuman 6 bulan penjara di hotel prodeonya dengan sangat tersiksa. Dari kedua kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki kedudukan seolah – olah dapat membeli hukum di Indonesia.
hasil wawan cara kepada Narasumber terkait :
1. Tokoh Agama Narasumber Jabatan
: Bpk. Adnan : Guru PAI SMAN 1 CIMAHi
Menurut beliau, materi HUKUM di Indonesia sudah sangat ADIL, tapi dalam kenyataannya terjadi banyak kecurangan. Kecurangan ini dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya . Dalam agama Islam perbuatan tidak adil itu sangat dilaknat oleh Allah, karena bertentangan dengan ajarannya. “ Innallaha ya lamu bi adli. “ Faktor – faktor yang melatarbelakangi, tindak ketidakadilan adalah LINGKUNGAN dan EKONOMI. Tanda bahwa suatu ketidakadilan telah terjadi adalah adanya pasal/aturan (KUHP) yang dilanggar. Adapun dampak dari hukum yang tak adil yaitu :
Rakyat menjadi senang dan sering main hakim sendiri Munculnya kesenjangan sosial Rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah
2. Guru
Narasumber Jabatan
: Ibu Siti Mariam : Guru PKN SMAN 1 Cimahi
Menurut beliau, ” Hukum di Indonesia saat ini belum adil, tetapi materi hukum di Indonesia sudah di buat seadil dan sebagus mungkin, akan tetapi pada saat penerapannya masih belum dapat diterapkan dengan semestinya oleh aparat hukum dan pemerintah.”
Faktor yang mempengaruhi ketidakadilan :
Status sosial ekonomi dan kedudukan sehingga yang kaya berkuasa dan yang miskin semakin menderita Hukum di Indonesia dapat di beli dengan uang
3. Mahasiswa
Narasumber Jabatan
: Dewi : Mahasiswa PKN di STKIP Cimahi
Menurutnya hukum di Indonesia masih belum adil, sekarang ini keadilan bagaikan barang yang dapat diperjual belikan. Bagi orang kaya mereka tidak akan takut hukum karena mereka dapat membayar pihak berwenang untuk meminimalkan hukuman mereka. Pandangan hukum sama dengan pandangan agama, karena sama-sama bertugas sebagai pondasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan itu terjadi karena :
Hati nurani kita masih belum bisa dipakai pada tempatnya Keadaan yang membuat segalanya menjadi memungkinkan Pendidikan kita yang masih sangat kurang
4. Perwakilan siswa
Narasumber Jabatan
: Akbar Taufik : Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Cimahi
Menurutnya di Indonesia ini belum bisa menerapkan yang naman ya “KEADILAN”. Sekarang ini hukum dapat diperjual belikan dengan berlandaskan uang. Dampak ketidakadilan itu adalah akan kembalinya muncul rasa ketidak percayaan dari rakyat ke pemerintah. Faktor-faktor yang menyebabkan Ketidakadilan itu muncul salah satunya adalah :
Ketidak mengertian apa makna dari keadilan itu sendiri Status sosial dan ekonomi serta kedudukan juga mempengaruhi ketidakadilan di negara ini
hasil wawancara kepada Aparat pemerintah:
1. Polres Citeureup Narasumber
: Bpk. Jamain
Jabatan
: KSUB Reskim
Menurutnya hukum di Indonesia itu belum adil, susah dan rumit sekali menemukan keadilan di Indonesia ini. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan tersebut, jika seseorang merasa hukum itu adil, maka adilah negara kita, dan jika seseorang hukum di Indonesia tidak adil maka Indonesia tidak akan pernah adil dimatanya. STATUS SOSIAL EKONOMI DAN KEDUDUKAN merupakan faktor utama yang melatarbelakangi ketidakadilan hukum di Indonesia. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Sampai saat ini peraturan yang mendasari pelaku ketidakadilan adalah KUHP. Akibat dari ketidakadilan hukum ini adalah munculnya kesenjangan sosial yang menyebabkan rakyat menjadi brutal sehingga negara ini menjadi kacau.
2. Pemerintah kota cimahi
Narasumber Jabatan
: Bpk. Amsyar : Pegawai Pemkot Cimahi
Menurut beliau jika dilihat dari berbagai kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa negara ini memiliki perangkat UUD hukum yang tidak salah, hanya saja pelaksanaan dari itu semua yang menyimpang dari jalannya. Yang perlu kita simak dan kita luruskan adalah para perangkap penegak hukum yang memiliki perilaku yang salah dan menyimpang.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan itu terjadi karena moral mereka yang masih sangat buruk. Menurut beliau pula STATUS SOSIAL, EKONOMI dan KEDUDUKAN merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi terjadinya ketidakadilan.
Kebijakan pemerintah :
Dalam UUD 1945 Alinea ke 4 yang isinya ” ... yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... ” Dalam Pancasila, sila ke 5 “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” Dalam UU Pasal 34 ayat 2 “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “ UU Pasal 27 ayat 1 “ Segala warga negara bersamaan kedudukkannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya KUHP
Aturan-aturan tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa materi hukum di Indonesia itu sudah adil, tapi hanya dalam pelaksanaannya saja yang tidak benar. Diharapkan agar semua pihak dapat melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan sebaik-baiknya agar Indonesia menjadi negara yang adil.
kebijakan kelas : Solusi Bagi Pemerintah :
Koreksi kembali apakah pasal- pasal dalam peraturan itu , sudahkah memenuhi atau mencerminkan keadilanatau belum ? Jika belum segera perbaharui ! Abdi hukum harus mengerti benar apa itu arti dan makna keadilan Harus ada monitoring yang baik dalam mengawasi jalannya hukum di Indonesia Harus dibentuk tim independen yang bertugas mengawasi pemerintah Aparat pemerintah harus mulai bekerja profesional , tegas dan jangan mau di suap oleh para pelaku koruptor Berikan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak ketidakadilan Mulailah tunjukan para rakyat bahwa tidak semua aparat itu busuk dan pemerintah juga sedang melakukan pemberantasan kepada oknum- oknum tersebut .
Solusi bagi rakyat :
Mulailah introspeksi diri dan perbaiki kesalahan-kesalahan kita dari hal yang terkecil Ubah karakteristik kita dari yang buruk menjadi yang baik Perbaiki mental pribadi kita Mulailah mempercayai aparat pemerintah, yakinkan dalam diri kita bahwa tidak semua aparat busuk, karena jika tanpa kepercayaan rakyat, usaha pemerintah pun akan sia-sia Mulailah bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah
Berpartisipasi dalam mengawasi jalannya hukum pemerintahan di Indonesia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nasional
Polri: Diberi Sandal Jepit, Kami Sumbangkan
Siang ini rencananya sandal-sandal jepit yang dikumpulkan dari masyarakat akan diserahkan. Rabu, 4 Januari 2012, 14:11 WIB Elin Yunita Kristanti, Syahrul Ansyari
Aksi seribu sandal untuk AAL (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) BERITA TERKAIT
Julian: SBY Sudah Tahu Tragedi Sandal Jepit VIDEO: Ratusan Sandal Diserahkan ke Kapolri Jelang Sidang, AAL Dikunjungi Kak Seto Skandal Sandal Jepit Bocah AAL Mendunia Orang Tua AAL: Kasus Sandal Jepit Aneh
VIVAnews - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggalang 'Gerakan 1.000 Sandal' sebagai bentuk solidaritas atas kasus yang menimpa AAL, seorang pelajar di Palu yang terjerat
hukum gara-gara mencuri sandal milik anggota polisi. Rencananya, siang ini, mereka akan menyerahkan hasil pengumpulan sandal ke Mabes Polri. Terkait hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengaku, akan menerima dengan senang hati. Tidak banyak berpikir, Saud menyatakan sandal-sandal itu akan disalurkan ke mereka yang membutuhkan. "Soal sandal kita terima dengan senang hati dan akan kami serahkan pada yang membutuhkan," ucapnya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 4 Januari 2012. Sebelumnya, Saud menyampaikan jika upaya sejumlah pihak dalam menggelar gerakan pengumpulan sendal adalah sah-sah saja. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk dukungan moril terhadap AAL. "Masyarakat menyampaikan protes kemudian menghimpun sandal silahkan saja," ujarnya. Saud menegaskan, terkait kasus yang menimpa AAL tersebut, sejak awal pihaknya tidak berkehendak melanjutkan ke persidangan. Namun karena orang tua si anak dan pengacara ngotot maka pada akhirnya kasus itu berlanjut ke jalur hukum. "Orang tua anak tetap bersikeras minta diproses hukum. Kemudian pengacara atas nama Elvis minta dibawa ke pengadilan," ucapnya. Sandal jepit menjadi simbol baru ketidakadilan hukum di Indonesia, yang dianggap tak manusiawi. Gara-gara ulah isengnya, AAL menghadapi ancaman hukuman lima tahun bui. Ia juga sempat jadi bulan-bulanan, diinterogasi, bahkan dipukuli dengan tangan dan benda tumpul hingga lebam di punggung, kaki, dan tangan. Mencuri, sekecil apapun yang diambil, tentu saja bukan tindakan terpuji. Namun, pemidanaan, sekaligus dugaan kekerasan yang dialami AAL membuat banyak pihak mengelus dada. Pemerhati anak, Seto Muyadi mengatakan, pemidanaan AAL adalah salah satu contoh tindakan yang kejam terhadap anak. Menurut pria yang akrab dipanggil kak Seto itu, pada prinsipnya penjara bukanlah tempat untuk mendidik anak. "Karena kalau tidak, kita tanpa sadar justru hanya akan mendidik anak-anak kita sendiri jadi pelaku-pelaku kriminal yang sejati," kata Kak Seto di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2011. (eh)