A. Konsep Dasar PPh Wajib Pajak dan Orang Pribadi (WPOP) 1. Pengertian WPOP Wajib Wa jib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di ndonesia. !ermasuk !ermasuk dalam pengertian pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di ndonesia adalah mereka yang mempunyai mempunyai niat untuk bertempat tinggal di ndonesia. "pakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di ndonesia dipertimbangkan menurut keadaan. #eberadaan seseorang pribadi di ndonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 1$% hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di ndonesia dalam jangka waktu dua belas bulan sejak kedatangannya di ndonesia. ndonesia. &ebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di ndonesia atau di luar negeri ('juanda, 21).
%. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi ndang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak , baik yang berasal dari ndonesia maupun dari luar ndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 'alam konteks orang pribadi, pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. 'alam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan peredaran usaha dengan harga harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian *iskal baik positi* maupun negati*. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ndang-ndang Pajak Penghasilan beserta Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersi*at menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak. 'alam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari +p,$ +p,$ miliar setahun maka Wajib Wajib Pajak dapat menggunakan orma menggunakan orma Penghitungan Penghasilan eto. eto. &elain itu Wa Wajib jib Pajak 1
yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter , pengaara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.
. Prinsip PPh /enentukan Orang Pribadi &ebagai &ubjek Pajak 'alam egeri dan &ubjek Pajak 0uar egeri 'alam bukunya, /arkus dan ujana (22) mengatakan bahwa, PPh menentukan bahwa setiap orang pribadi yang berdomisili di ndonesia adalah &ubjek Pajak orang pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi yang tidak berdomisili di ndonesia bukan &ubjek Pajak, karena mereka tidak tunduk pada hukum pajak yang berlaku di ndonesia. /ereka yang tidak berdomisili di ndonesia baru tunduk pada hukum pajak ndonesia dan menjadi &ubjek Pajak luar negeri, jika mereka memenuhi salah satu syarat berikut 1. jika orang pribadi yang tidak berdomisili di ndonesia tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan usaha di ndonesia melalui 3entuk saha !etap di ndonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi &ubjek Pajak Orang Pribadi 0uar egeri 3!, atau 2. jika orang pribadi yang tidak berdomisili di ndonesia tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari ndonesia tanpa melalui 3entuk saha !etap di ndonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi &ubjek Pajak Orang Pribadi 0uar egeri selain 3!.
4. !ari* Pajak Penghasilan !ari* pajak penghasilan orang pribadi yang berlaku saat ini di ndonesia adalah sebagai berikut • • • •
Penghasilan kena pajak (P#P) sampai dengan +p. 4 juta 45 'i atas +p. 4 juta s.d. +p. 24 juta 145 'iatas +p. 24 juta s.d. +p. 4 juta 245 'iatas +p. 4 juta %5
6. #ewajiban Wajib Pajak &esuai dengan sistem self assessment , Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menda*tarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menda*tarkan diri untuk mendapatkan omor Pokok Wajib Pajak (PWP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menda*tarkan diri untuk memperoleh PWP adalah a
Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan bebas7 2
b
Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan !idak #ena Pajak (P!#P) wajib menda*tarkan diri
paling lambat pada akhir bulan berikutnya7 Wanita kawin yang dikenakan pajak seara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki seara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta7 d Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha !ertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib menda*tarkan diri ke #PP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan menda*tarkan diri ke #PP yang wilayah e
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. ntuk memperoleh PWP, Wajib Pajak wajib menda*tarkan diri pada #antor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *ormulir penda*taran dan melampirkan persyaratan administrasi. &elain mendatangi #antor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula menda*tarkan diri seara online melalui e-registration di website 'irektorat 8enderal Pajak www.pajak.go.id. &elain mendapatkan PWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha #ena Pajak (P#P) dan kepadanya akan diberikan omor Pengkuhan Pengusaha #ena Pajak (PP#P)
9. #ewajiban Pajak &ubjekti* Orang Pribadi /enurut +usjdi (2), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjekti* yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban perpajakan tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjekti* menjadi penting. #ewajiban pajak subjekti* untuk orang pribadi yang berada di ndonesia lebih dari 1$% (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di ndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di ndonesia, dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada atau berniat untuk bertempat tinggal di ndonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan ndonesia untuk selama-lamanya. &edangkan kewajiban pajak subjekti* bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di ndonesia dimulai pada saat ia lahir di ndonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan ndonesia untuk selama-lamanya. $. 8enis-jenis PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 3erdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi 3
a
Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan.
b
:ontoh Pegawai swasta, Pegawai 3/ dan P&. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari saha.
:ontoh Pengusaha toko emas, Pengusaha ndustri /ie #ering Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan
bebas. :ontoh 'okter, otaris, "kuntan, #onsultan d Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersi*at *inal (sehubungan dengan pemodalan). :ontoh 3unga pinjaman, royalti, sewa e
(yang bukan usaha pokoknya) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersi*at *inal.
*
:ontoh 3unga deposito, hadiah undian. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek
pajak. :ontoh bantuan, sumbangan g Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. :ontoh bunga, royalti dari luar negeri (PPh Pasal 2) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber.:ontoh Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, P& tetapi membuka praktek dokter. ;. Perbedaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang /elakukan saha dan yang !idak /elakukan saha
2) WPOP #aryawan yang memperoleh penghasilan lain yang bukan obyek PPh =inal. 3agi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP #aryawan) yang memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tersebut bukan merupakan obyek PPh *inal. 3esarnya PPh Pasal 24 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam &P! !ahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas). 8atuh tempo pembayaran PPh pasal 24 adalah tanggal 14 bulan berikutnya.8ika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran "ngsuran PPh pasal 24 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terda*tar paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya. ) WPOP #aryawan yang memperoleh penghasilan lain yang merupakan obyek PPh =inal. 3agi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP #aryawan) yang memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, dan memiliki penghasilan lain yang merupakan obyek PPh *inal, maka selain diwajibkan untuk melaporkan &P! !ahunan (&P! 199-&) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh *inal pasal (2). 8enis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh *inal dan pembayaran PPhnya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib pajak) adalah sebagai berikut - Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan
b
#ewajiban Pajak 3agi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan #egiatan saha atau Pekerjaan 3ebas. 3agi wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan saha atau pekerjaan
bebas, setelah terda*tar di kantor pelayanan pajak dan memperoleh PWP maka akan memiliki kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang 5
melakukan kegiatan usaha
B. Dasar Hukum dan Variabel-ariabel PPh WP OP
1. 'asar >ukum PPh WP OP a. ndang-ndang omor 9 !ahun 1;$% tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ndang-ndang omor %6 !ahun 2$ Pasal 24 ayat (9) b. Peraturan /enteri #euangan omor 244arus 'ibayar &endiri Oleh Wajib Pajak 3aru, 3ank, &ewa ?una saha 'engan >ak Opsi, 3adan saha /ilik egara, 3adan saha /ilik 'aerah, Wajib Pajak /asuk 3ursa dan Wajib Pajak 0ainnya yang berdasarkan #etentuan 'iharuskan /embuat 0aporan #euangan 3erkala !ermasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha !ertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan /enteri #euangan omor 2$
Wajib Pajak non akti*, Wajib Pajak non e*ekti*. !etapi dalam adminstrasi perpajakan hanya mengenal istilah Wajib Pajak e*ekti* dan Wajib Pajak non e*ekti*. Pengertian dari Wajib Pajak e*ekti* adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban menyampaikan &P! /asa dan atau !ahunan sebagaimana mestinya7 sedangkan Wajib Pajak non e*ekti* adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa kewajiban menyampaikan &P! /asa dan atau !ahunan. &ebagaimana yang telah ditegaskan dalam &urat @daran 'irjen Pajak omor &@;
Wajib Pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak menyampaikan &P!7
ii. Wajib Pajak yang sudah meninggal dunia atau bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya7 iii. Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan penariannya7 iB. Wajib Pajak yang seara nyata tidak lagi menunjukkan kegiatan usaha. &ebagai Wajib Pajak, tiap-tiap Wajib Pajak mempunyai hak-hak dan kewajiban perpajakan. #ewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah i.
#ewajiban menda*tarkan diri untuk mendapatkan omor Pokok Wajib Pajak7
ii. #ewajiban menyelenggarakan pembukuan atau penatatan7 iii. /enghitung dan membayar pajaknya dengan benar7 iB. /engisi dan memasukkan &P! masa dan !ahunan tepat pada waktunya7 B. 8ika diperiksa, Wajib Pajak harus meberikan keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan
/enunda pemasukan &P!
ii. /embetulkan atau mengadakan koreksi terhadap &P! yang telah disampaikan kepada *iskus iii. /engajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketetapan maupun mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran pajak iB. /eminta kembali (restitusi) atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak B. /engajukan permohonan untuk dihapuskannya sanksi "dministrasi Bi. /engajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak 7
Bii. /engajukan banding kepada 3adan Peradilan Pajak yang lebih tinggi. 3erdasarkan &urat @daran 'irektur 8enderal Pajak nomor &@-6
Pemberian omor Pokok Wajib Pajak (PWP), termasuk pemberian PWP seara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman, atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang yang bertempat tinggal di ndonesia lebih dari 1$% hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas Penghasilan !idak #ena Pajak (P!#P)
ii. Pemberian PWP di lokasi usaha, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaDa atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya iii. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 24 yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak 8anuaritahun yang bersangkutan.
b. &&P ang 'iterima &arana WP dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang, media yang digunakan adalah &urat &etoran Pajak (&&P). 'alam omor 16 !ahun 2 !entang #etentuan mum dan !ata :ara Perpajakan (#P), pengertian &urat &etoran Pajak (&&P) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran a tau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh /enteri #euangan. &atu set &&P yang harus diisi terdiri dari lembar masing-masing, antara lain lembar (1) untuk arsip Wajib Pajak7 lembar (2) untuk #PP melalui #P#7 lembar (%) untuk dilaporkan oleh WP ke #PP7 dan lembar () untuk 3ank persepsi atau #antor Pos dan ?iro. =ungsi dari &&P adalah sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. 3atas waktu pembayaran
24 orang pribadi adalah tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. 8ika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan di #antor Pos dan ?iro atau bankbank persepsi yang ditunjuk oleh 'irjen Pajak. &etiap keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 sebulan dari pokok pajak yang terutang, dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 'alam hal WP tidak mampu membayar pajak atau alasan lainnya, berdasarkan Pasal ; ayat () o.16<2, WP yang betul-betul mengalami kesulitan likuiditas diperkenankan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dengan mengajukan permohonan seara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang.
. Penairan !unggakan Pajak &etiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 8umlah pajak yang telah dipotong, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran. 8umlah pajak yang terutang menurut &P! yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. "pabila Wajib Pajak
menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar melalui tindakan penagihan akti* maupun pasi*. &edangkan pengertian dari penagihan menurut ndang-ndang omor 1; !ahun 2 adalah Cserangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan &urat Paksa, mengusulkan penegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang te lah disitaC. !indakan penagihan pajak diawali dengan menerbitkan &urat !eguran setelah 9 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak. "pabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya &urat !eguran, pejabat segera menerbitkan &urat Paksa. &elanjutnya, setelah lewat 2 kali 2 (dua kali dua puluh empat) jam sejak &urat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat segera menerbitkan &urat Perintah /elaksanakan Penyitaan. !etapi apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 1 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat dapat melaksanakan pengumuman lelang. !indakan penagihan terakhir yang dilakukan pejabat adalah dengan segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui #antor 0elang, jika setelah 1 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak juga dilunasi oleh Penanggung Pajak.
10
