Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Fery Diantoro, M.Pd.I

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Kebijakan/Policy  Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah (Laswell, 1970)  Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan diakukan para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. (Anderson, 1979)  Kebijakan merupakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah dan persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

Kebijakan Pendidikan Kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. (Carter V Good, 1959)

Kebijakan Pendidikan  Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keperpihakan dari pemerintah sebagai upaya membangun satu system pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama.  Keberpihakan tersebut menyangkut : o Politik o Anggaran o Pemberdayaan o Tata aturan o dll

Arti Penting Studi Kebijakan Pendidikan

 Sebagai modal untuk menjadi perumus dan pembuat kebijakan (policy maker)  Sebagi korektor atas kesalahan atau ketidak tepatan perumusan kebijakan yang ada

Latar belakang munculnya suatu kebijakan disebabkan karena adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika adanya diskripansi antara dunia cita-cita (dos sollen) dengan dunia nyata (dos sein). Kebijakan pendidikan muncul untuk mengurangi kesenjangan (descripancy) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata.

Manfaat Studi Kebijakan Pendidikan

 Pengembangan ilmu pengetahuan  Meningkatkan profesionalisme praktisi dan membantu memecahkan masalah-masalah  Berguna untuk tujuan politik

Stratifikasi Kebijakan Pendidikan Wilayah pemberlakuan 1. Kebijakan pendidikan ditingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah ditingkat pusat dan memiliki ruang lingkup nasional. exp. SNMPTN, UN 2. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah ditingkat daerah. Wujudnya seperti PERDA, keputusan bupati/walikota. contoh : keputusan bupati/wali kota tentang PSB tingkat SD sampa SMA/SMK

Stratifikasi Kebijakan Pendidikan Pengambil Kebijakan  Tingkat kebijakan nasional (national policy level); ditentukan oleh legeslatif (MPR, DPR)  Tingkat kebijakan umum (general policy level); kebijakan ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan eksekutif. Tingkatannya : o Undang-undang o Peraturan Pemerintah o Keputusan, Peraturan dan Instrusi Presiden  Tingkat kebijakan khusus (special policy level); ditentukan oleh para menteri/pembantu presiden  Tingkat kebijakan teknis (technical policy level); kebijakan operatif yang merupakan pedoman kebijakan; ditentukan oleh Pejabat Eselon 2 kebawah seperti Dirjen

Jenis-jenis Kebijakan  Kebijakan substantive, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan hukum dll  Kebijakan kelembagaan, seperti lembaga yudikatif, eksekutif, legeslatif, dll  Kebijakan menurut kurun waktu tertentu, seperti kebijakan orde baru, kebijakan masa reformasi, dll

Jenis-jenis Kebijakan yang lain 1. Substantive policies 2. Prosedural policies 3. Distributive policies 4. Redistributive policies 5. Regulatory policies 6. Self regulatory policies

7. Material policies 8. Symbolic policies 9. Collective good policies 10. Private good policies 11. Liberal policies 12. Conservative policies

Model Kebijakan  Model Diskriptif  Model Normatif

 Model Verbal  Model Simbolis  Model Prosedural  Model sebagai pengganti dan Perspektif

Kriteria Kebijakan Pendidikan Memiliki Tujuan Pendidikan

Memenuhi aspek legal – formal Memiliki konsep operasional Dibuat oleh yang berwenang Dapat dievaluasi Memiliki sistematika