KONSEP DASAR TENTANG NEGARA
1. PENGERTIAN NEGARA Negara adalah terjemahan dari beberapa kata asing state (Inggris) staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Prancis) secara triminologi Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 2. TUJUAN NEGARA Sebagai sebuah organisasi kekuasan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang di sepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam bermacam-macam antara lain : a. Bertujuan untuk memperluas kekuasan b. Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hokum c. Bertujuan untuk mencapai kesejahtraan umum Sedangkan Sedangkan tujuan Negara menurut para ahli, adalah : a. Konsep dan ajaran Plato Tujuan adanya Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan perseorangan (individu) dan sebagai makhluk social b. Konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus Tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada tuhan. Dalam Konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan Demikian, dapat di katakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahtraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. 3. UNSUR-UNSUR NEGARA Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting yaitu: rakyat,wilayah, dan pemerintah. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M,D di sebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu di tunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia international yang oleh Mahmud di sebut dengan unsur deklaratif. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur pokok Negara tersebut akan di jelaskan a. Rakyat Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang di persatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu.
b. Wilayah Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. c. Pemerintah Pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara. d. Pengakuan Negara lain Unsur pengakuan Negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya Negara. Hal ini bersifat deklaratif , bukan konstitutif sehingga tidak bersifat mutlak. ada dua pengakuan suatu Negara yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan atas suatu Negara.pengakuan tersebut di dasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsure utama Negara neegara ( wilayah,rakyat dan pemerintah yang berdaulat) dengan memperoleh pengakuan de jure maka suatu Negara mendapat hak-haknya di samping anggota keluarga sedunia.hak kewajiban di maksad adalah hak dan kewajiban bertindak berlakukan sebagai suatu Negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain. 4. TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA Banyak dijumpai teori tentang terbentuknya sebuah Negara. Diantara teori-teori tersebut adalah : a. Teori kontrak sosial (sosial kontrak) Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dan tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan untuk tidak berpotensi menjadi Negara tirani, karena berlangsungnya berdasar pada kontrak-kontrak antara warga Negara dengan lembaga Negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Tomas Hobbes, Jhon Locke, dan J .J Rousseu. 1) Thomas Hobbes (1588-1679) Menurut Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada atau keadaan alamiah (Setatus Naturalis, state of nature) dan keadaan setelah ada Negara. Bagi Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, di butuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan meyerahkan semua hak-hak kodrat yang di milikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang di sebut Negara. 2) John Locke ( 1632-1704) Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen yang baik, saling menolong antara individuindividu di dalam sebuah kelompok masyarakat, sekalipun keadaan
alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Disini unsur pimpinan atau Negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga Negara bersandar pada alasan inilah Negara di dirikan. Namun demikian menurut Locke penyelenggaraan Negara atau pimpinan Negara harus di batasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara Negara dan warga Negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pimpinan (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini di sebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warga Negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warga Negara yang tidak dapat di lepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu. 3) Jean Jasques Rousseau (1712-1778) Berbeda Hobbes dan Locke, menurut rosseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga Negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang di lakukan melalui organisasi politik,. Menurtnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang di bentuk melalui kontrak, pemerintah sebagai pemimpin organisasi Negara di bentuk dan di tentukan oleh berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga Negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari suatu komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut. Melalui pandangan ini, Rosseau di kenal sebagai peletak dasar bentuk Negara yang berdaulatnya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus di kenal sebagai penggagas paham Negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa Negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama. b. Teori Ketuhanan (Teokrasi) Teori ketuhanan di kenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini di temukan baik di timur maupun di belahan dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tuliasan para sejarah Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang di miliki para raja berasal dari tuhan. Mereka mendapat mandat dari tuhan untuk bertahta sebagai pengusa. Para raja ini mengkliam sebagai tuhan sebagai wakil tuhan di dunia mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini di tentang oleh kalangan monar chomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat di turunkan dari mahkotanya, bahkan dapat di bunuh,. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.
Dalam sejarah tata Negara islam, pandangan Teokratis serupa pernah di jalankan oleh raja-raja muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil tuhan atau bayang-bayang Allah di dunia (khalifatullah fi al-ard, dzillullah fi al-ard), raja-raja muslim tersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan raja-raja di Eropa abad pertengahan, raja-raja muslim tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi islam ii pada akhirnya melahirkan doktrin politik islam sebagai agama sekaligus kekuasaan (dien wa dawlah). Pandangan ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam islam tidak ada pemisahan antara agama (church) dan Negara (state). Sama halnya dengan pengalaman kekusaan teokrasi di barat, penguasa teokrasi islam menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Di pengaruhi pemikiran sekuler barat, menurut pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam islam harus di pertanggung jawabkan baik kepada Allah maupun rakyat. c. Teori ketuhanan Secara sederhana teori ini dapat di artikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi Negara kuat mealui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (rasion d’ektre) dari terbentuknya sebuah negar a, melalui proses penaklukan dan penduduk oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu di mulailah proses pembentukan suatu Negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuaatan dimana sang pemenang memilki kekuatan untuk membentuk sebuah Negara. Teori ini berasal dari kajian Antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, dimana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang di kalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa barat atas bangsabangsa timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, di jumpai banyak Negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak di tentukan oleh pengusa kolonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa di katagorikan ke dalam jenis ini. 5. BENTUK-BENTUK NEGARA Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda, secara umum dalam kosep dan teori modern, Negara terbagi dalam 2 bentuk; Negara kesatuan (unitarianisme) dan Negara serikat (federasi). a. Negara kesatuan Negara kesatuan adalah bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaanya Negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi.
1) Sistem Sentralisasi Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung di pimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan presiden soeharto adalah salah satu contoh pemerintahan model ini. 2) Sistem Disentralisasi (Otonomi) Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi adalah kepala daerah diberiakan kesempatan, untuk mengurus pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini di kenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan Malaysia dan pemerintahan paska orde baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat di masukkan ke dalam model ini. b. Negara serikat Negara serikat atau federasi adalah merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaan dan menyerahkan kepada Negara serikat. c. Di samping di bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya bentuki Negara dapat di golongkan dalam tiga kelompok: monarki, oligarki, dan demokrasi. 1) Negara Monarki Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang di kepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memilki dua jenis, yaitu : a) Monarki absolute Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam katagori ini adalah Arab Saudi. b) Monarki konstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahnya (perdana menteri) di batasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak di praktikkan di beberapa Negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan Negara hanya sebatas simbol Negara.
2) Oligarki Model pemerintahan oligarki adalah pemerintah yang di jalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. 3) Demokrasi Pemerintah model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan hendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu)
