KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI
Menurut Budiarjo:"Government or rule by the people"
Menurut Budiarjo:
"Government or rule by the people"
Peta Konsep
Menurut Winataputra:"Demokrasi dilihat sebagai konsep yang multidimensional, secara filosofis, sosiologis, dan psikologis"
Menurut Winataputra:
"Demokrasi dilihat sebagai konsep yang multidimensional, secara filosofis, sosiologis, dan psikologis"
KB 1KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI
KB 1
KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI
Konsep DemokrasiMenurut Ahmad Sanusi:"Demokrasi mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945"
Konsep Demokrasi
Menurut Ahmad Sanusi:
"Demokrasi mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945"
Menurut Torres:"Demokrasi dilihat dari 2 aspek; formal democracy dan substantive democracy "
Menurut Torres:
"Demokrasi dilihat dari 2 aspek; formal democracy dan substantive democracy "
Menurut Abraham Lincoln:"Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat"
Menurut Abraham Lincoln:
"Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat"
KB 2
KB 2
Gandal dan Finn (1992) menyatakan bahwa:Demokrasi tidak dapat diajarkan, namun demokrasi harus dipahami dan dihayati Alternatif model yang dapat dikembangkan :Landasan dan bentuk demokrasiIde demokrasiKurikulum yang tepatMemahami demokrasi dalam berbagai konteksPendidikan demokrasi sebagai Esensi PKn
Gandal dan Finn (1992) menyatakan bahwa:
Demokrasi tidak dapat diajarkan, namun demokrasi harus dipahami dan dihayati
Alternatif model yang dapat dikembangkan :
Landasan dan bentuk demokrasi
Ide demokrasi
Kurikulum yang tepat
Memahami demokrasi dalam berbagai konteks
Pendidikan demokrasi sebagai Esensi PKn
Untuk memfasilitasi sekolah sebagai laboratorium demokrasi perlu dikembangkan lingkungan sekolah sedemikian rupa sehingga memmungkinkan siswa untuk melatih dirinya menjadi insane yang lebih demokratis.
Untuk memfasilitasi sekolah sebagai laboratorium demokrasi perlu dikembangkan lingkungan sekolah sedemikian rupa sehingga memmungkinkan siswa untuk melatih dirinya menjadi insane yang lebih demokratis.
Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi
Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi
KB 3
KB 3
Konsep Demokrasi
Demokrasi ialah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris "democracy" yang diserap dari dua kata bahasa Yunani "demos" dan 'ratos" atau "kratein". Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Berikut konsep dan pengertian demokrasi oleh beberapa ahli, antara lain:
Menurut Budiarjo (1992:50) demokrasi berarti rakyat berkuasa atau "government or rule by the people".
Menurut Hornby (1992) demokrasi adalah Negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga Negara yang sudah dewasa dalam memilih wakil rakyat. Negara menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan "rule of law".
Menurut Ahmad Sanusi (1998) demokrasi ditandai 10 pilar, antara lain: (a) Demokrasi yang berketuhanan YME, (b) Demokrasi dengan kecerdasan, (c) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, (d) Demokrasi dengan rule of law, (e) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, (f) Demokrasi dengan HAM, (g) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, (h) Demokrasi otonomi daerah, (i) Demokrasi kemakmuran, dan (j) Demokrasi yang berkeadilan sosial.
Menurutu Torres (1998:145-146) demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai suatu landasan, dan demokrasi sebagai konsep.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
Pendidikan Demokrasi sebagai Esensi PKn
Pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar warga negaranya mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga Negara yang berdemokrasi. Dalam kepustakaan asing PKn disebut sebagai Civic Education. Menurut Soemantri (2001) batasan demokrasi adalah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. Pkn merupakan pendidikan demokrasi atau pendidikan demokrasi merupakan esensi dari PKn.
Gandal dan Finn (1992) mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga Negara yang berpendirian teguh, mandiri, selalu ingin tahu, berpandangan jauh ke depan. Gandal dan Finn juga menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat diajarkan, namun demokrasi harus dipahami dan dihayati, alternatif model yang dapat dikembangkan :
Landasan dan bentuk demokrasi
Ide demokrasi
Kurikulum yang tepat
Memahami demokrasi dalam berbagai konteks
Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi
Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Hal tersebut terletak pada :
Pandangannya yang bersifat pluralistic-uniter
Sikapnya dalam menempatkan individu, Negara, dan masyarakat global secara harmonis
Tujuannya diarahkan pada semua dimensi kecerdasan
Konteks yang menghasilkan pengalaman belajar yang terbuka, fleksibel dan bervariasi.
Untuk menciptakan laboratorium demokrasi di sekolah, situasi sekolah dan kelas dikembangkan sedemikian rupa sebagai democratic laboratory dengan lingkungan yang diperlakukan sebagai lingkungan kehidupan demokratis yang bersifat mikro, terbuka dan global.
Sekolah sebagai bagian integral dari amsyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Sekolah harus mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan peserta didik dalam pembelajaran yang demokratis. Dengan demikian secara bertahap sekolah menjadi komunitas yang memiliki budaya dan pengakuan penghormatan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus memberdayakan seluruh komponen-komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah yaitu sebagai berikut :
Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Tata Usaha
Dewan Guru
Unit Laboratorium
Unit Perpustakaan
Osis
Komite Sekolah
HUBUNGAN KONSEP, NILAI, MORAL, DAN NORMA DENGAN
TUNTUTAN PERILAKU
Peta Konsep
KNMN dalam hubungannya dengan warga negara dengan negara sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik.Tiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, terutama peran sertanya dalam pembangunan
KNMN dalam hubungannya dengan warga negara dengan negara sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik.
Tiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, terutama peran sertanya dalam pembangunan
KB 1
KB 1
KNMN dalam hubungannya dengan warga negara dengan negara
KNMN dalam hubungannya dengan warga negara dengan negara
Ciri-ciri warga negara yang baik adalah : warga negara yang patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, dan demokratis.KB 2
Ciri-ciri warga negara yang baik adalah : warga negara yang patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, dan demokratis.
KB 2
KNMN dalam hubungannya dengan sesama warga negaraHubungan Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dengan Tuntutan Perilaku
KNMN dalam hubungannya dengan sesama warga negara
Hubungan Konsep, Nilai, Moral, dan Norma
dengan Tuntutan Perilaku
Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur , menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Hal tersebut dilandasi oleh:Kecintaan kepada tanah airKesadaran berbangsa dan bernegara IndonesiaKeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi NegaraKerelaan berkorban
Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur , menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Hal tersebut dilandasi oleh:
Kecintaan kepada tanah air
Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara
Kerelaan berkorban
KNMN dalam Pengembangan komitmen bela negara
KNMN dalam Pengembangan komitmen bela negara
KB 3
KB 3
Konsep, Nilai, Moral, dan Norma (KNMN) dalam Hubungan Warga Negara dengan Negara
Kaitan konsep, nilai, moral, dan norma dalam hubungan warga Negara dan Negara sangat erat dan mempunyai pengaruh timbale balik. Tiap WNI memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Negara, terutama dalam hal pembangunan.
Esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional antara lain:
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
Mengembangkan potensi peserta didik
Berakhlak mulia
Sehat
Berilmu
Cakap
Kreatif
Mandiri
Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
Hakikat pembangunan nasional adalah :
Adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam kegiatan pembangunan
Pembangunan merata untuk seluruh rakyat
Pembangunan harus berkepribadian Indonesia
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional pemimpin diharapkan memiliki persepsi yang tajam guna mendeteksi keinginan masyarakat.
Konsep, Nilai, Moral, dan Norma (KNMN) dalam Hubungannya dengan Sesama Warga Negara
Pengertian warga negara adalah mereka yang berdasarkan hokum merupakan anggota dari suatu negara. Adanya legalisasi bagi orang-orang yang menjadi warga dari suatu negara membawa konsekuensi logis bahwa yang menjadi warga negara setelah disahkan dengan Undang-undang akan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara.
Tuntutan perilaku warga negara diharapkan memiliki sikap berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan memiliki rasa tanggung jawab. Kenyataan yang ada, pesatnya pengetahuan dan teknologi yang mengglobal akan membawa dampak dan pengaruh sikap mental di kalangan pelajar. Faktor penyebabnya adalah pengaruh lingkungan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
Landasan utama dalam mengklarifikasi nilai melalui metode VTC 'Value Clarification Technique' adalah:
Landasan idiil pancasila
Landasan struktural/ UUD 1945
Landasan operasional/ ketetapan MPR
Konsep, Nilai, Moral, dan Norma (KNMN) dalam Pengembangan Komitmen Bela Negara
Hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap WNI harus dilaksanakan, oleh karenanya setiap WNI harus memahami aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta yang tidak kalah penting, setiap WNI harus mampu menghayati wawasan nusantara, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku, dan adat yang berbeda. Aspek TRIGATRA yang perlu dipahami antara lain:
Letak geografis Indonesia pada posisi silang
Keadaan dan kekayaan alam
Keadaan dan kemampuan penduduk
Pengertian bela negara yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah warga negara yang berpartisipasi aktif dalam usaha pembelaan negara, bukan harus dibekali senjata, contohnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing.
Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi :
Kecintaan pada tanah air
Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
Keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai idiologi negara
Kerelaan berkorban.