Korupsi Dari Sudut Pandang Sila Ke-5 Pancasila

MAKALAH TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ’MASALAH KORUPSI DARI SUDUT PANDANG SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA”

Disusun oleh : KELOMPOK 5 M. Erwin Althaf M. Kemal Bengawan Muthia Chisna Irzamy Siti Nur Triutami Vidia Ningrum S Wafa Nizhom M Zaky Zakaria A. Adi Wisnu W. M. Oki Ramanda S Rifqi Danang S. Satyaning Widyarini Inna Fairuz Qolbi Aan Setyono

15/381121/PT/06973 15/381122/PT/06974 15/381123/PT/06975 15/381124/PT/06976 15/381125/PT/06977 15/381126/PT/06978 15/381127/PT/06979 15/38/PT/06980 15/38.PT/06981 15/38/PT/06982 15/38/PT/06983 15/38/PT/06984 15/38/PT/06985

PROGRAM STUDI ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 2015

DAFTAR ISI Abstrak......................................................................................................................... i Daftar Isi ..................................................................................................................... ii Pendahuluan............................................................................................................... 1 a. Latar Belakang Masalah...........................................................................................1 b. Rumusan Masalah...................................................................................................6

Pembahasan............................................................................................................... 7 a. Permasalahan di tubuh DPR................................................................................... 7 b. Kinerja KPK dalam pemberantasan Korupsi.......................................................... 8 c. Pengaruh Masalah Korupsi Terhadap Pancasila.....................................................11 d. Pengaruh Pancasila Terhadap Korupsi....................................................................14 Penutup......................................................................................................................18 a. Kesimpulan dan Saran...........................................................................................18

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MASALAH KORUPSI DARI SUDUT PANDANG SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA”. Selanjutnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Septi selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan makalah ini, ucapan terima kasih terlebih lagi khususnya kepada seluruh teman-teman kelompok lima.Makalah ini merupakan tugas mata kuliah PENDIDIKAN PANCASIA program studi Ilmu dan Industri Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Kami dari kelompok lima menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangankekurangan dalam penulisan makalah ini maka dari itu kami dari kelompok lima memohon maaf yang sebesar-besarnya, maka dari itu pula kami mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari pihak manapun untuk kami kedepannya.

Yogyakarta, 8 November 2015

Kelompok 5

MASALAH KORUPSI DARI SUDUT PANDANG SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadikan

sistem ketuahan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kemusywaratan, dan keadilan sosial yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila dan didukung oleh UUD 1945. Pancasila pun menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup. Namun dewasa ini semakin banyak penyimpangan nilai – nilai Pancasila berdasarkan butir – butir yang terkandung di dalamnya. Butir atau nilai yang terkandung dalam sila tersebut semakin hilang dan tersamarkan artinya. Nilai tersebut serasa hilang jika dibandingkan dengan kehidupan Bangsa pada zaman ini. Penyimpangan pun sudah dianggap hal yang biasa dilakukan karena kerap terjadi dan terjadi diamanamana, sehinga dianggap sebagai suatu ‘pelanggaran biasa’ karena seperti dilazimkan. Pelanggaran yang dianggap biasa dan bagi sebagian warga negara Indonesia sudah menjadi ‘image melekat pada para pejabat negara’ adalah permasalahan korupsi, masalah ini dimungkinkan timbul karena pemangku kepentingan birokrasi tidak mengetahui ilmu-ilmu atau telah sengaja menghilangkan dan menyamarkan makna dari butir-butir atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu Negara. Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasakan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia.

Oleh karena Korupsi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan masih banyaknya orang yang sadar bahwa korupsi itu merupakan tindakan menyimpang. Oleh karena itu, orang-orang yang memegang pemangku jabatan harus dibekali dengan ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang. Sebagai bangsa Indonesia, nilai-nilai yang baik tersebut berasal dari 5 sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi panutan setiap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebenarnya adalah bangsa Indonesia yang tidak hanya memahami nilai-nilai dari Pancasila, namun dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila haruslah dipegang teguh oleh setiap bangsa Indonesia. Benar adanya bahwa korupsi terjadi karena pemahaman kita mengenai Pancasila masih kurang. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui sila-sila dari Pancasila. Namun dalam memaknainya masih kurang sehingga masih banyak pelanggaranpelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negeri ini.Banyaknya masyarakat biasa maupun tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang korupsi, memperlihatkan bahwa nilai-nilai dari Pancasila tidak tertanam dengan baik di dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia seperti seakan harus tunduk kepada ego dan nafsu godaan dunia para pejabat yang menjebak rakyat bangsa Indonesia ke dalam perangkap besi. Dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain begitu lamanya, sekarang bangsa Indonesia dijajah oleh krupsi yang dilakukan oleh bangsa sendiri di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah Dalam makalah kami berikut beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas : 1. 2. 3. 4.

Apa makna yang terkandung dari sila ke-5 dalam Pancasila? Nilai-nilai dan butir-butir apa yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila? Apa implementasi dari sila ke-5 Pancasila bagi Indonesia? Kenapa penyimpangan korupsi terjadi menurut sila ke-5 ?

1.3 Tujuan Penulisan Makalah Di dalam penyusunan makalah ini ada beberapa tujuan yang ingin kami paparkan antara lain sebagai berikut : 1. Memahami makna yang terkandung dari sila ke-5 dalam Pancasila 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 dalam Pancasila 3. Dapat mengetahui dan menjalankan implementasi dari makna yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila 4. Mengetahui penyebab penyimpangan korupsi yang terjadi menurut sila ke-5 pancasila 5. Menyelesaikan tugas mata kulaih Pendidikan Pancasila.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN SILA KE- 5 PANCASILA Setiap sila dalam pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai Pancasila bersumber dari penjabaran norma-norma dalam masyarakat. Segala sesuatu prilaku masyarakat berakar pada Pancasila. Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai kemanusiaan yang dail dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2.2 MAKNA SILA KE-5 PANCASILA MAKNA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki Lambang Padi dan kapas. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Nilai Yang Terkandung Pada Sila Ke Lima Keadilan Sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spritual, lahir dan batin. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai Keadilan tersebut didasari oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.oleh karena itu manusia dikatakan pula sebagai makhluk Monopruralisme Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi: 1.

Keadilan Distributif Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban.

2.

Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan subtansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal.

3.

Keadilan Komulatif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilainilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan bersama). 2.2.2

Penerapan Sila ke-5 di Indonesia Keadilan sosial berarti keadaan yang seimbang dalam suatu masyarakat, namun

ternyata

dalam

kenyataannya

sila

ke-5

masih

memiliki

banyak

kekurangan.

Perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah 68 tahun merdeka masih belum maksimal sekaligus merupakan sila yang diabaikan oleh penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Ini ditandai dengan saat ini adanya kurang lebih 100 juta rakyat Indonesia (menurut data Bank Dunia) berada dibawah garis kemiskinan atau kurang lebih 40 % dari bangsa Indonesia ini menandakan masih besarnya kesenjangan sosial di indonesia. Dilihat dari strata sosial bangsa Indonesia setelah kemerdekaan tidak mengalami perubahan, strata tersebut antara lain: 

Strata Sosial Utama : Diduduki oleh kaum pemodal yang dengan kebijakan ekonomi



liberal, dimulai masa orde baru sampai dengan saat ini Strata Sosial Kedua : Kalangan birokrat penyelenggara negara yang dengan penyakit

 

KKN yang akut dari masa orde baru sampai dengan saat ini Strata Sosial Ketiga : Para pekerja professional Strata Sosial Keempat : Tetap tidak berajak dari masa penjajahan Belanda dulu yang menikmati paling sedikit kesejahteraan dialam kemerdekaan ini adalah: petani, buruh, pekerja rendahan, nelayan, akibat daya dukung kehidupan makin menurun di pedesaan dan terpaksa melarikan diri ke kota tanpa modal pendidikan dan keahlian apa-apa.

2.2.3

Garis Besar Sila Ke-5 Secara garis besar sila ke-5 mengalami masalah atau kekurangan dalam bidang

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Untuk contoh konkrit berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut: a) Pasal 33 UUD 1945, tentang kesejahteraan sosial, dimana di ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti seharusnya rakyat Indonesia dapat menggunakan air secara gratis dan merata tapi ternyata sudah rakyat harus bayar dan tidak merata terbukti banyak terjadi kekeringan dan kekurangan air didaerah-daerah terpencil contoh NTB. Mereka harus membuat sumber air sendiri hingga hal tersebut dijadikan sebagai iklan salah satu perusahaan air minum. Kemudian kelangkaan minyak dan bahan bakar (bensin) padahal Indonesia kaya akan segala macam kekayaan alam. Tetapi realitanya bangsa Indonesia harus antri dan membayar mahal untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. b) Pada Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan, juga belum terlaksana dengan baik. Biaya sekolah setiap tahun semakin meningkat, beasiswa juga disalurkan tidak merata kadang malah salah orang, dan pendidikan pun mengenal kata diskriminasi karena penduduk kota saja yang dapat merasakan pendidikan dengan baik sedangkan daerah – daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh manusia apalagi teknologi tidak dapat, merasakan pendidikan itu dengan baik. 2.2.3

Implementasi sila ke-5



Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana

   

kekeluargaan dan kegotongroyongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesame Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap



orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup



mewah Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan

 

kepentingan umum Suka bekerja keras Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan



kesejahteraan bersama Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2.5

KORUPSI SEBAGAI PENYIMPANGAN PANCASILA SILA KE LIMA A Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere: busuk, rusak,

menggoyahkan, memutar balik, menyogok, menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, ini adalah salah satu tindak korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. B Fenomena Korupsi di Indonesia Masalah korupsi di Indonesia sudah ada bertahun-tahun yang lalu, namun, akhir-akhir ini, korupsi kembali ramai sejak kasus Gayus Tambunan. Korupsi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh para pejabat tinggi, seperti anggota DPR, Bupati, Gubernur. Namun, ada juga dari kalangan pelajar. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pejabat tinggi. Tidak tanggung tanggung, mereka memakai uang rakyat hingga milyaran rupiah. Para pejabat ini seakan tidak takut untuk korupsi, walaupun sudah tertangkap, namun hukuman untuk para koruptor termasuk ringan dibandingkan hukuman untuk para koruptor di luar negeri yang kebanyakan adalah hukuman mati. Di Indonesia sendiri sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun hal itu rupanya tidak membuat jera para koruptor. Penjara untuk para koruptor juga terbilang cukup mewah, bahkan bisa keluar masuk penjara dengan mudah. Contohnya Gayus Tambunan, walaupun sudah dipenjara dia tetap bisa pergi ke Bali. Korupsi di Indonesia adalah penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Segala cara dan diagnosa telah ditempuh, dari pengamat, kritikus, aktivis semuanya telah angkat bicara, bahkan lantang. Namun sayang di sayang, Cyindrome korupsi telah berurat akar dalam sistim pemerintahan. Satau-satu cara adalah mengurangi titik potensi dan resikonya,

dengan bermacam pola dan strategi. Diantaranya adalah menicptakan transparansi birokrasi pemerintahan dengan langkah nyata dan konkrit. Agar toksin-toksin yang berbahaya bagi ketahanan negara itu bisa terpantau dan ditanggulangi dengan langkalangka preventif. Dan hal ini bisa terwujud, manakalah karakter aparat pemerintahan sudah terbebas dari mental suka menggaruk dan menilap yang bukan haknya. Pada titik ini, tindakan penyadaran moral, adalah kata kunci yang tepat untuk mengurangi aurah buruk wajah pemerintahan. C Hubungan Antara Korupsi dan Nilai-Nilai Pancasila Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilainilai Pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan publik yang baik merupakan pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa. Korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan Negara dan juga rakyat. Dampak Korupsi 1

Merugikan Negara maupun kelompok

2

Menghabiskan atau memakan uang atau harta Negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi

3

Menjadikan Negara miskin

4

Menjadikan Negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri

5

Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan

6

Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.

7

Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

8

Menurunya pendapatan Negara.

9

Hukum tidak lagi dihormati.

D Pengaruh masalah korupsi terhadap Pancasila Perjalanan Reformasi sejak 1998 merupakan momentum yang tepat untuk membenahi tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itulah kita perlu menyegarkan

kembali spirit Pancasila dalam memecahkan persoalan bangsa ini yang begitu komplek. Sehingga Pancasila bukan sekedar lima poin yang harus dihapal atau bahkan sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Pancasila lahir bukan tanpa adanya pertarungan pemikiran dan kepentingan dari berbagai kelompok saat itu. Namun ia bisa lahir dengan semangat persatuan dalam perbedaan demi terwujudnya bangsa ini secara sempurna. Dalam kaitan ini generasi muda sekarang tidak boleh melupakan sejarah seperti yang diamanatkan Faunding Father, Soekarno. Sebab hanya dipundak kita bangsa ini harus tetap ada sebagai wujud tanggungjawab kita pada para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Untuk itulah Pancasila dilahirkan sebagai landasan pembangunan bangsa kedpan yang bisa terbebas dari kejahatan korupsi. Korupsi misalnya, tidak hanya melawan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, tapi juga membuat ketimpangan sosial. Aksi kekerasan teror atas nama keyakinan tertentu, jelas tak hanya bertentangan ajaran luhur ketuhanan, tapi juga merusak nilai kemanusiaan, persatuan dan demokrasi.Maka sebab itu pemberantasan korupsi yang menjadi penyakit kronis bangsa ini harus dilandasi dengan Pancasila. Sila ke lima jelas memberikan spirit yang sangat konstruktif, artinya meski kita muak dengan para tersangka kasus korupsi bukan berarti kita harus bercaci maki tanpa memperdulikan atika-etika kemanusiaan. Sebab bagai manapun yang terlibat kasus korupsi punya hak untuk diberikan keadilan dalam hukum. Namun begitu bukan berarti para koruptor tidak semata-mata diberi keringanan dengan ponis hukum yang tidak adil. Oleh karena korupsi merupakan kejahatan paling keji di negeri ini sehingga harus diberikan vonis yang berat dengan harapan dapat memberikan efek jera. E Pengaruh Pancasila terhadap penanggulangan korupsi Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kelompok belajar, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan

kesadaran

bela

negara,

penghargaan

terhadap

hak

azasi

manusia,

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 44 tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat system politik modern dikenal Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah adanya revolusi perancis dan di Negara-negara Anglo-Sakson, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke 19. sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangandianggap sebagai tindak korupsi.

F

Undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia

1

UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Korupsi

2

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

3

UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4

PP No.71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5

UU No. 15/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6

UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7

UU No. 7/2006 tentang United Nation Convention Againest Corruption

8

Instruksi Presiden RI No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

G Strategi Pemberantasan Korupsi Strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam tiga tindakan terprogram, yaitu Prevention, Public Education dan Punishment. Prevention ialah pencerahan untuk pencegahan. Publik Education yaitu pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi. Punishment adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

1

Strategi Preventif Strategi Preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengancara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB Anti Korupsi, Uneted NationsConvention Against Corruption (UNCAC), menyepakati langkah-langkahuntuk mencegah terjadinya korupsi. Masing-masing negara setuju untuk: “...mengembangkan dan menjalankan kebijaksanaan anti-korupsi terkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat danmenunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik, integritas, transparan, dan akuntable, ...saling bekerjasama untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk pemberantasan korupsi”.

2

Public Education Public Education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perludigalakkan untuk membangun mental anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, budaya, sosioal, ekonomi, etika, dsb.Adapun sasaran pendidikan anti-korupsi secara garis besar bisadikelompokkan menjadi dua: a

Pendidikan

anti

korupsi

bagi

aparatur

pemerintah

dan

calon

aparatur pemerintah. b

Public education anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembagalembaga keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan moral anti korupsi. Publik perlu mendapat sosialisasi konsep-konsep seperti kantor publik dan pelayanan publik berikut dengan konsekuensi-konsekuensi tentang biaya-biaya sosial, ekonomi, politik, moral, dan agama yang diakibatkan korupsi.

3

Strategi Punishment

Strategi

Punishment

adalah

tindakan

memberi

hukuman

terhadap

pelakutindak pidana korupsi. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesiamemiliki dasar hukum pemberantasan korupsi paling banyak, mulai dari peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum era eformasi sampaidengan produk hukum era reformasi, tetapi pelaksanaannya kurangkonsisten sehingga korupsi tetap subur di negeri ini.Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan antikorupsi yang ada,salah satu yang paling populer barangkali UU Nomor 30/2002 tentangKPK. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam pelaksanaan

tugas

dan

kewenangannya

bebas

dari

kekuasaan

manapun.Tugas-tugas KPK adalah sebagai berikut: a

Koordinasi

dengan

instansi

yang

berwenang

melakukan

yang

berwenang

melakukan

pemberantasantindak pidana korupsi, b

Supervisi

terhadap

instansi

pemberantasantindak pidana korupsi, c

Melakukan

penyelidikan,

penyidikan

dan

penuntutan

terhadap

tindak pidana korupsi, d

Melakukan

tindakan-tindakan

pencegahan

tindak

pidana

korupsi,

danmelakukan monitor terhadap penyelengaraan pemerintahan Negara H Upaya pemberantasan korupsi 1

Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

2

Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.

3

Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.

4

Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.

5

Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

6

Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.

7

Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

8

Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

I

Faktor penyimpangan korupsi terhadap sila ke-5 : 1

Pembungkaman Fakta

Sejumlah kasus korupsi seperti penyuapan oknum DPR Komisi XI dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur BI, korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit oleh mantan Menteri Sosial periode 2004-2009, keterlibatan Polisi dan Jaksa dalam pencucian uang (money laundry) dan penggelapan pajak, adalah contoh fakta hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru terungkap saat ini. Kasus penggelapan pajak misalnya, baru terungkap setelah Susno Duadji (mantan Kabag Reskrim Mabes Polri) melaporkan skandal tersebut kepada Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Demikian juga kasus-kasus lain yang boleh jadi “mengendap atau diendapkan” karena belum tersentuh hukum. Jika kita analogikan, korupsi di Indonesia akan terungkap sampai ke akar-akarnya, bila ada oknum-oknum birokrasi (inner cycle) yang berani memberikan “kesaksian dan pengakuan dosa” seperti yang dilakukan Susno Duadji. Jika tidak, berbagai skandal korupsi akan terus mengalami pembungkaman, selama penegakan hukum masih tebang-pilih. 2

Politisasi Korupsi

Hal lain yang turut melanggengkan kekorupan di Indonesia adalah, politisasi berbagai kasus korupsi. Gejala ini terbentuk, karena lemahnya daya jangkau hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik. Baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akhirnya, suatu tindakan korupsi hanya terungkap, bila ada riak-riak “politik sakit hati atau politik balas dendam”. Buktinya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat-pejabat, terpendam selama ini. Dan baru teruangkap setelah terjadi fluktuasi gesekan politik terkait berbagai persoalan di tanah air. Fakta ini menandakan, otoritas hukum di Indonesia masih tersubordinasi oleh grafitasi politik yang sedemikian kuatnya dan dasyhat. Padahal, sejatinya hukum dan politik adalah dua wilayah dengan otoritas yang berbeda. Persoalan hukum, sejatinya tidak dibawa ke zona politik, karena hanya akan memperkabur substansi juridisnya, termasuk perkara pidana korupsi. Karena politik adalah wilayah pseudo yang memingkinkan tensi kepentingannya sangat tinggi. Sementara, hukum adalah wilayah normatif positifistik yang imanen dan bebas dari unsur-unsur kepentingan politik dan kekuasaan (independen) 3

Kemiskinan Karakter

Apa yang kurang dari gaji seorang Jaksa sebesar 3-4 juta, belum ditambah tunjangan, seorang PNS seperti Gayus Tambunan dan Bahasyim dengan gaji 12 juta per bulan, atau anggota DPR dengan gaji total sekitar 70 juta. Tapi masih “menilap uang rakyat” dan menerima suap di sana-sini. Fakta ini menandakan, ada ketidakberesan moral para aparatus negeri ini. Korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter. Sebab, dengan gaji yang lumayan besar, tidak memberikan kepuasan bagi oknum-oknum pejabat yang doyan korup. Gejala kemiskinan karakter ini, telah terinstitusionalisasikan dalam budaya birokrasi pemerintahan. BABIII PENUTUP Kesimpulan dan Saran Dari pembahasan dari rumusan masalah yang sudah ada maka dari uraian di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut : Upaya peberantasan korupsi tetap harus menjadi nomor wajib sebab korupsi merupakan akar dari segala masalah yang menyebabkan nama baik negeri ini terus terpuruk di dunia Internasional. Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi “Prinsip prima” bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai pancasila dan normanorma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nilai nilai keadilan atau nilai yang tertuang dalam sila ke-5 mempunyai Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama antara lain keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komulatif. Selain itu pancasila mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kelebihan tersebut terletak pada tujuan utama sila ke-5, sedangkan kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang belum maksimal. Indonesia adalah Negara yang memiliki dasar Negara yaitu pancasila, suatu lima dasar landasan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Akan tetapi tak

banyak dari kita yang mengamalkan pancasila dengan baik, masih banyak masyarakat Indonesia yang mencampakkan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila, salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila yang di sebabkan oleh lemahnya keimanan seseorang yang menyimpang dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradap, tidak terciptanya persatuan Indonesia, tidak terselenggara dengan baik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menyimpang dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seakan-akan korupsi adalah sebagai tren di kalangan pejabat yang seharusnya melindungi rakyat Indonesia, yang seharusnya bertugas menjadi wakil rakyat

malah terlena dengan

kesenangan dunia yang membawa kehancuran bangsa itu sendiri. Maka dari itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia kita perlu untuk berbenah diri, mempelajari sesuatu yang menjadi dasar suatu Negara yaitu pancasila, tidak hanya menghafalnya akan tetapi mengamalkan seluruh sila yang terkandung didalamnya, meningkatkan moral bangsa yang berjiwa pancasila serta memperkokoh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan dasar korupsi di Indonesia adalah pembungkaman fakta, politisasi korupsi dan kemiskinan karakter

DAFTAR PUSTAKA 

Darmonodiharjo, Darji; Dekker, Nyoman ,dkk. SANTAJI PANCASILA. Surabaya-



indonesia: Usaha Nasional, 1981. El Qudsi, Mohammad Ichlas.2010.Fenomena

Korupsi

Di

Indonesia

dan

Pemberantasannya. http://politik.kompasiana.com . diakses pada hari Rabu tanggal 18 

November 2015 pukul 06.33. Hayati. Anggun. 2011. Strategi

Pemberantasan

Korupsi

Di

Indonesia.

https://www.academia.edu/3097181/STRATEGI_PEMBERANTASAN_KORUPSI_DI_IN 

DONESIA. Diakses pada Hari Rabu tanggal 18 November 2015 pukul 7.09. Rastika. Icha . 2012 . Inilah Lima Tren Pemberantasan Korupsi Masa Depan. http://nasional.kompas.com. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 pukul 7.04.