A. Sistem Pembagian Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: e John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan melaksanakan hubungan luar negeri. 2. Jawaban: a Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai tugas seperti berikut. 1) Men Meneta etapka pkan n dan melaks melaksanak anakan an kebija kebijakan kan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 2) Men Mengat gatur ur dan men menjag jaga a kela kelanca ncaran ran sistem sistem pembayaran. 3) Me Meng ngat atur ur dan dan m men enga gawa wasi si ban bank. k. 3. Jawaban: c Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia memungkinkan terjadinya kerja sama antarlembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. Mekanisme pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden sebagai berikut. 1) Dewan Dewan Perwak Perwakilan ilan Rakyat Rakyat men mengaju gajukan kan permintaan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan perbuatan melanggar hukum
2)
3)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T Tahun ahun 1945 yang perbuatan tersebut menjadi alasan diajukannya pemakzulan. Mahkam Mah kamah ah Konst Konstitus itusii meme memeriks riksa, a, men mengadi gadili, li, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan dikeluarkan paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan permint aan Dewan Perwakilan Rakyat diterima Mahkamah Konstitusi. Apabil Apa bila a Mahk Mahkama amah h Kons Konstit titusi usi mem memutu utuska skan n bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Jawaban: a Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu pasal 3 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Nega ra Republik Indonesia Indone sia Tahun Tahun 1945 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 5. Jawaban: c Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum pemberian kewenangan ini diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
1
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 6. Jawaban: a Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan keuangan negara. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 7. Jawaban: e Sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dapat dilihat dari lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila dilihat dari lembaga eksekutif, susunan kekuasaan yaitu presiden, gubernur, dan bupati/ wali kota. Apabila dilihat dari lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. DPR berwenang membuat undang-undang. DPRD berwenang membuat peraturan daerah di wilayah administrasinya sendiri-sendiri. 8. Jawaban: b Kewenangan legislasi ialah kewenangan dalam pembuatan undang-undang. Dalam sistem kekuasaan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya melibatkan DPR. Presiden terlibat dalam proses pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Jawaban: a Pembahasan Pembahasan APBN dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Keterlibatan Keterlibatan legislatif dalam pembuatan APBN menunjukkan pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan. APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 10. Jawaban: a Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. Peraturan yang dibuat presiden bisa langsung diberlakuka diberlakukan. n. Setelah itu, peraturan yang
2
Kunci Jawaban
ditetapkan presiden diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Apabila DPR menyetujui, peraturan tersebut kemudian menjadi undang-undang. Apabila DPR tidak setuju, peraturan tersebut harus dicabut. B.
Uraian
1. Jawaban: Mekanisme perubahan undang-undang dasar berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T Tahun ahun 1945 sebagai berikut. a. Usul Usul peruba perubahan han p pasa asal-p l-pasa asall undang undang-un -undan dang g dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat. b. Setiap Setiap usul usul perub perubaha ahan n pasa pasal-pa l-pasal sal und undang ang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta besert a alasannya. c. Untuk Untuk m meng enguba ubah h pas pasalal-pas pasal al un undan dang-u g-unda ndang ng dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. d. Put Putusa usan n untuk untuk m meng enguba ubah h pasalpasal-pa pasal sal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Jawaban: Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan dalam sidang pengadilan. Lembaga ini terdiri atas Mahkamah Agung dan beberapa badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menegakkan hukum dalam ranah pidana dan perdata, serta urusan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dalam ranah pelaksanaan ketatanegaraan. 3. Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 6. Jawaban: a Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan keuangan negara. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 7. Jawaban: e Sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dapat dilihat dari lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila dilihat dari lembaga eksekutif, susunan kekuasaan yaitu presiden, gubernur, dan bupati/ wali kota. Apabila dilihat dari lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. DPR berwenang membuat undang-undang. DPRD berwenang membuat peraturan daerah di wilayah administrasinya sendiri-sendiri. 8. Jawaban: b Kewenangan legislasi ialah kewenangan dalam pembuatan undang-undang. Dalam sistem kekuasaan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya melibatkan DPR. Presiden terlibat dalam proses pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Jawaban: a Pembahasan Pembahasan APBN dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Keterlibatan Keterlibatan legislatif dalam pembuatan APBN menunjukkan pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan. APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 10. Jawaban: a Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. Peraturan yang dibuat presiden bisa langsung diberlakuka diberlakukan. n. Setelah itu, peraturan yang
2
Kunci Jawaban
ditetapkan presiden diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Apabila DPR menyetujui, peraturan tersebut kemudian menjadi undang-undang. Apabila DPR tidak setuju, peraturan tersebut harus dicabut. B.
Uraian
1. Jawaban: Mekanisme perubahan undang-undang dasar berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T Tahun ahun 1945 sebagai berikut. a. Usul Usul peruba perubahan han p pasa asal-p l-pasa asall undang undang-un -undan dang g dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat. b. Setiap Setiap usul usul perub perubaha ahan n pasa pasal-pa l-pasal sal und undang ang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta besert a alasannya. c. Untuk Untuk m meng enguba ubah h pas pasalal-pas pasal al un undan dang-u g-unda ndang ng dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. d. Put Putusa usan n untuk untuk m meng enguba ubah h pasalpasal-pa pasal sal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Jawaban: Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan dalam sidang pengadilan. Lembaga ini terdiri atas Mahkamah Agung dan beberapa badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menegakkan hukum dalam ranah pidana dan perdata, serta urusan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dalam ranah pelaksanaan ketatanegaraan. 3. Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Jawaban: Sistem check and balances bisa terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Check and balances terjadi dalam proses perumusan rancangan undang-undang menjadi undangundang. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, pada kenyataannya peran presiden juga sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang. Rancangan undangundang yang diajukan tiap-tiap pihak tidak bisa menjadi undang-undang tanpa persetujuan kedua belah pihak. Adanya kewenangan presiden untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap rancangan undang-undang merupakan bukti bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi check and balances .
5. Jawaban: Tujuan Bank Indonesia Indones ia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai tugas seperti berikut. a. Me Mene netap tapka kan n dan mela melaks ksan anak akan an kebij kebijak akan an moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. b. Men Mengat gatur ur dan men menjag jaga a kelanc kelancara aran n siste sistem m pembayaran. c. Me Meng ngat atur ur dan dan men menga gawa wasi si bank bank..
B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Pemerintahan Nonkementerian
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan merupakan urusan yang secara langsung disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan tersebut memiliki fungsi dalam bidang seperti berikut. 1) Perumu erumusan san,, pen peneta etapan pan,, dan pelak pelaksan sanaa aan n kebijakan di bidangnya. 2) Peng engelo elolaa laan n barang barang mili milik/k k/keka ekaya yaan an negar negara a yang menjadi tanggung jawabnya. 3) Penga engawas wasan an atas pelaks pelaksanaa anaan n tuga tugas s d dii bidangnya. 4) Pelaksa elaksanaa naan n kegiat kegiatan an tekn teknis is dari dari pusat pusat sampai daerah. 2. Jawaban: b Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengoordinasi beberapa kementerian dan instansi tertentu seperti berikut. 1) Kem emen ente teri rian an Agam Agama a 2) Keme emente nteria rian n Pendid Pendidika ikan n dan Kebud Kebuday ayaa aan n 3) Kement Kementerian erian Riset, Riset, Teknologi eknologi,, dan dan Pendi Pendidika dikan n Tinggi
4) 5) 6) 7) 8) 9)
Kem emen ente teri rian an Keseh esehat atan an Kem emen ente teri rian an Sosi Sosial al Kemen Kementeri terian an Desa Desa,, Pemb Pembang anguna unan n Daera Daerah h Tertinggal, ert inggal, dan T Transmigrasi ransmigrasi Kemen Kementeri terian an Pemb Pemberd erday ayaan aan Pere Perempu mpuan an dan dan Perlindungan Anak Keme Kemente nteria rian n Pem Pemuda uda dan dan Olahr Olahraga aga Instan Instansi si lai lain n yang yang d dia iang ngga gap p perlu perlu
3. Jawaban: e Beberapa fungsi Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional sebagai berikut. 1) Men Menyus yusun un ke kebij bijaka akan n nasion nasional al di bida bidang ng penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya. 2) Melaks Melaksana anaka kan n penelit penelitian ian da dan n pengem pengemban bangan gan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta peman pemanfaata faatannya nnya.. 3) Men Menyel yeleng enggar garaka akan n kegiata kegiatan n keantar keantariks iksaan aan.. 4) Men Mengoo goordi rdinas nasii kegiat kegiatan an fu fungs ngsion ional al dalam dalam pelaksanaan tugas Lapan. 5) Me Melak laksa sanak nakan an pe pemb mbin inaan aan dan dan pe pemb mber erian ian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lapan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
3
4. Jawaban: b Beberapa contoh fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut. 1) Men Menyel yeleng enggar garaka akan n pembi pembinaa naan n dan dan pelay pelayana anan n administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga. 2) Men Menyel yeleng enggar garaka akan n koord koordinas inasii identi identifika fikasi si kekebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil. 3) Men Menyel yeleng enggar garaka akan n admin administr istrasi asi dan sistem sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota. 4) Mem Memper perlan lancar car kegiat kegiatan an inst instans ansii pemer pemerint intah ah di bidang administrasi kepegawaian. 5) Men Mengka gkajiji dan dan m meny enyusu usun n kebija kebijakan kan nasion nasional al di bidang kepegawaian. 5. Jawaban: c Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini menunjukkan adanya hubungan kerja antara presiden sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif. 6. Jawaban: a Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam melindungi tenaga kerja Indonesia khususnya yang bekerja di bidang domestik. Banyak TKI dihukum di negara-negara tempat mereka bekerja. Program moratorium pengiriman TKI patut diapresiasi. Langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan para pekerja informal di luar negeri. 7. Jawaban: d Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Secara teknis Badan Keuangan Pembangunan melakukan audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. 8. Jawaban: d Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengoordinasikan: mengoordinasikan: 1) Kemen Kementeria terian n Dalam Dalam Negeri; Negeri; 2) Kemen Kementeria terian n Luar Negeri; Negeri; 4
Kunci Jawaban
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 10) 11) 11)
Kemen Kementeria terian n Pertahan Pertahanan; an; Kementeria Kem enterian n Hukum Hukum dan Hak Hak Asasi Asasi Manusia; Manusia; Kementeria Kem enterian n Komunik Komunikasi asi dan dan Informatika Informatika;; Kementeri Kem enterian an Penda Pendayagu yagunaan naan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejak Kejaksaa saan n Agu Agung; ng; Badan Bad an Intel Intelije ijen n Negara Negara;; Tentara entara Nasiona Nasionall Indonesi Indonesia; a; Kepolisi Kep olisian an Negara Republi Republik k Indonesia; Indonesia; dan Instansi Instansi lain yang dianggap dianggap perlu. perlu.
9. Jawaban: b Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengoordinasikan mengoordinasikan beberapa kementerian sebagai berikut. 1) Kem Kementerian enterian Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup dan dan Kehutanan. 2) Kemen Kementeri terian an Keten Ketenagak agakerja erjaan. an. 3) Kemen Kementeria terian n Perindu Perindustria strian. n. 4) Kemen Kementeri terian an Perdaga Perdaganga ngan. n. 5) Kem Kementerian enterian Pekerjaan Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat. 6) Kemen Kementeria terian n Pertania Pertanian. n. 7) Kemen Kementeri terian an Keua Keuanga ngan. n. 8) Kem Kementeri enterian an Agraria dan Tata Ruang/Bada Ruang/Badan n Pertanahan Nasional. 9) Kem Kementeria enterian n Badan Badan Usaha Usaha Milik Milik Negara. Negara. 10) 10) Kem Kementeria enterian n Koperasi Koperasi dan dan Usaha Kecil Kecil dan dan Menengah. 10. Jawaban: b Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai tugas membentuk kabinet. Kabinet terdiri atas menteri-menteri. Dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang hak presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menterimenteri. B.
Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jawaban: Lembaga Sandi Negara mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Men Mengka gkajiji dan men menyus yusun un kebija kebijakan kan nasion nasional al di bidang persandian. b. Men Mengoo goordi rdinas nasika ikan n kegia kegiatan tan fun fungsi gsiona onall dalam dalam pelaksanaan tugas lemsaneg. c. Mem Memfas fasili ilitas tasii dan memb membina ina kegi kegiat atan an insta instansi nsi pemerintah di bidang persandian. d. Men Menye yelen lengga ggarak rakan an pemb pembina inaan an pela pelayan yanan an administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Jawaban: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. a. Me Meny nyin inkro kronka nkan n perenca perencana naan, an, pen penyu yusun sunan an,, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. b. Men Mengoo goordi rdinas nasii peren perencan canaan aan,, penyu penyusun sunan, an, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. c. Melaks Melaksana anakan kan pen pengen gendal dalian ian pen penyel yeleng enggar garaaan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2). d. Men Mengel gelola ola barang barang milik/ milik/kek kekaya ayaan an neg negara ara yang menjadi tanggung jawab kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. e. Melaku Melakukan kan pen pengaw gawasa asan n ata atas s pelaks pelaksana anaan an tugas di lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. f. Me Melak laksa sana naka kan n tuga tugas s terten tertentu tu yang yang diberikan oleh presiden. 3. Jawaban: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Jawaban: Fungsi Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut. a. Mengkaji Mengkaji dan menyusun menyusun kebija kebijakan kan nasion nasional al tertentu di bidang administrasi negara. b. Me Mengk ngkaji aji adm admini inistr stras asii nagar nagara a di bida bidang ng kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara.
c.
d.
e.
f.
g. h.
Mengemban Mengem bangka gkan n inova inovasi si adm admini inistr strasi asi neg negara ara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Memberi Mem berikan kan fasilita fasilitas s dan dan pem pembina binaan an terhada terhadap p kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Melaks Melaksana anaka kan n pembin pembinaan aan,, penjam penjamina inan n mutu, mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Mela Me laks ksan anak akan an pe pemb mbin inaa aan n jabat jabatan an fu fung ngsi sion onal al tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menge Me ngemb mban angk gkan an kapasi kapasitas tas admin administ istras rasii negara. Membin Mem bina a dan dan men menyel yeleng enggar garaka akan n duku dukunga ngan n administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Jawaban: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Men Mengka gkajiji dan men menyus yusun un kebija kebijakan kan nasion nasional al di bidang perpustakaan. b. Men Mengoo goordi rdinas nasii kegiat kegiatan an fungs fungsion ional al dalam dalam pelaksanaan tugas Perpusnas; c. Melanc Melancark arkan an dan dan membin membina a kegia kegiatan tan ins instan tansi si pemerintah di bidang perpustakaan. d. Men Menyel yeleng enggar garaka akan n pemb pembina inaan an dan pelaya pelayanan nan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
C. Nilai-Nilai Pancasila Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
A.
2)
Pilihlah ganda
1. Jawaban: e Persatuan merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dibagi atau dipisah. Adapun nilai luhur yang tecermin dalam sila ketiga sebagai berikut. 1) Persatu ersatuan an Indon Indonesi esia a adalah adalah persa persatua tuan n bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
3)
4)
Bangsa Ind Bangsa Indone onesia sia ada adalah lah persat persatuan uan sukusukusuku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Penga Pengakua kuan n terhada terhadap p Bhinnek Bhinneka a Tung Tunggal gal Ika Ika memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Nilai Nilai sila sila III ini ini dilipu diliputi ti dan dan dijiwai dijiwai sila sila I dan dan II serta meliputi dan menjiwai sila IV dan V. V.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
5
2. Jawaban: d Sifat objektif nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) Rumusan sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal. Jadi, nilai-nilai Pancasila objektif sesuai kenyataannya. 2) Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun hidup keagamaan. Hal ini karena dalam Pancasila terkandung hubungan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dan Tuhan, serta antara manusia dan bangsa. Dengan demikian, nilainilai Pancasila adalah absolut (mutlak) tidak berubah. 3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diubah oleh setiap orang atau badan/lembaga kecuali oleh pembentuk negara (yang melahirkan negara) itu sendiri. Adapun lembaga pembentuk negara itu sendiri ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 3. Jawaban: d Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan kebebasan dan keamanan kepada semua warga negara. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut kewajiban negara tidak hanya mengatur soal pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan hak-hak beragama bagi semua penduduk. 4. ’Jawaban: d Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari kalimat tersebut menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut terdapat dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu, ada kewajiban kepada pemerintah mengimplementasikan nilai religius dalam kehidupan bernegara.
6
Kunci Jawaban
5. Jawaban: e Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara harus terimplementasi dengan baik. Untuk mengimplementasikan dengan baik, setiap orang harus mempelajari terlebih dahulu isi sila dan nilai Pancasila. Apabila semua orang sudah paham mengenai esensi Pancasila, mereka akan lebih mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Jawaban: b Nilai kerakyatan merupakan nilai yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Inti dari nilai kerakyatan yaitu demokrasi. Berdasarkan kegiatan yang terdapat dalam pilihan di atas dapat diidentifikasi bahwa nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor 1), 2), dan 4). Pilihan 1) menunjukkan pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu, berarti menunjukkan pelaksanaan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Pilihan 2) menunjukkan pelaksanaan musyawarah yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi. Pilihan 4) menunjukkan unjuk rasa yang diperbolehkan dalam sistem demokrasi sebagai upaya penyampaian pendapat. 7. Jawaban: d Nilai religius berasal dari sila pertama Pancasila yaitu ’’Ketuhanan Yang Maha Esa.’’ Nilai religius harus diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara. Wujud implementasi nilai religius yaitu negara mengakui enam agama sebagai agama resmi yang bisa dianut penduduk Indonesia. 8. Jawaban: a Nilai keadilan merujuk pada upaya memberikan hak sesuai porsinya kepada setiap orang. Dalam konteks kenegaraan, nilai keadilan senantiasa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nilai keadilan dalam praktik penyelenggaraan negara diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kata ’’setiap orang’’ menjelaskan bahwa siapa pun berkesempatan menempati jabatan dalam pemerintahan. 9. Jawaban: c Nilai kerakyatan Pancasila mengajarkan tentang nilai demokrasi. Pelaksanaan nilai kerakyatan dapat menciptakan pemerintahan demokratis. Nilai demokrasi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Pemerintah dapat memasukan nilai-nilai demokrasi dalam setiap mata pelajaran terutama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
10. Jawaban: c Nilai religius bangsa Indonesia tidak hanya ditemukan dalam Pancasila. Nilai religius juga dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundangundangan. Pada bagian awal peraturan perundangundangan senantiasa diawali dengan kalimat ’’Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.’’ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan senantiasa mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. B.
Uraian
1. Jawaban: Nilai persatuan merupakan nilai yang dapat menyatukan bangsa Indonesia. Pemerintah harus mengimplementasikan nilai persatuan ini dalam setiap penyelenggaraan negara. Mengesampingkan nilai persatuan dalam penyelenggaraan negara dapat berakibat pada munculnya disintegrasi bangsa. 2. Jawaban: Nilai kerakyatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dilaksanakan sesuai nilai demokrasi. Oleh karena itu, adanya nilai kerakyatan menimbulkan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai nilai kerakyatan sebagaimana yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. 3. Jawaban: Sifat subjektif nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut.
A.
Pilihlah ganda
1. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
a.
b.
c.
Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subjek yang menemukannya, nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang tepat bagi bangsa Indonesia, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan hakikat sifat nurani bangsa Indonesia.
4. Jawaban: Pancasila terdiri atas lima sila. Setiap sila berkesinambungan atau saling berhubungan. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian, setiap sila tidak berdiri sendiri karena dipengaruhi silasila lainnya. Begitu pula susunannya yang sudah diatur secara sistematis tidak bisa diubah-ubah. 5. Jawaban: Nilai yang terdapat dalam sila pertama Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai berikut. a. Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masingmasing. c. Mewajibkan pemeluk agama sesuai hukum yang berlaku. d. Indonesia menentang ateisme. e. Menjamin kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat.
2. Jawaban: b Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prosedur perubahan undang-undang dasar dapat dilihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
7
2)
3)
4)
Setiap usul perubahan pasal-pasal undangundang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Jawaban: d Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif berhak mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain memegang kekuasaan eksekutif, Presiden Indonesia mendapatkan hak mengajukan rancangan undang-undang dan terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Jawaban: d Pemerintah Indonesia dibagi secara vertikal dan horizontal. Pemerintahan secara horizontal dapat dilihat secara kelembagaan. Lembaga-lembaga yang terdapat dalam pilihan d merupakan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai kekuasaan sejajar. 5. Jawaban: a Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini ada pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 6. Jawaban: a Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengoordinasi beberapa kementerian dan instansi seperti berikut. 1) Kementerian Agama. 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4) Kementerian Kesehatan. 5) Kementerian Sosial. 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi. 8
Kunci Jawaban
7) 8) 9)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Instansi lain yang dianggap perlu.
7. Jawaban: e Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN pernah sukses dengan slogan ”dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja”. Untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memilih slogan ”dua anak lebih baik”. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan ”dua anak cukup.” 8. Jawaban: d Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Uraian dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. 9. Jawaban: a Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan ini dibuat secara mandiri oleh lembaga eksekutif. Akan tetapi, setelah itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan persetujuan. Apabila DPR menyetujui, peraturan tersebut kemudian menjadi undang-undang. Apabila DPR tidak setuju, peraturan tersebut harus dicabut. 10. Jawaban: d Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut. 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional. 2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional. 4) Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi.
5)
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
11. Jawaban: c Berikut nama kabinet dan presidennya yang tepat. Nama Kabinet
Presiden
1)
Kabinet Kerja
Joko Widodo
2)
Kabinet Gotong Royong
Megawati Soekarnoputri
3)
Kabinet Indonesia Bersatu
Susilo Bambang Yudhoyono
4)
Kabinet Persatuan Nasional
Abdurrahman Wahid
5)
Kabinet Reformasi Pembangunan
B.J. Habibie
12. Jawaban: e Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin B.J. Habibie mempunyai masa kerja paling singkat dibandingkan kabinet lainnya yang terdapat dalam pilihan jawaban. Masa kerja Kabinet Reformasi Pembangunan mulai tanggal 21 Mei 1998– 26 Oktober 1999. Masa kerja Kabinet Persatuan Nasional tanggal 6 Oktober 1999–9 Agustus 2001. Masa kerja Kabinet Gotong Royong tanggal 9 Agustus 2001–21 Oktober 2004. Masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu I tanggal 21 Oktober 2004–22 Oktober 2009. Masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II tanggal 22 Oktober 2009– 27 Oktober 2014. 13. Jawaban: a Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai berikut. 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 2) Penyelenggaraan riset keilmuan bersifat dasar. 3) Penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus. 4) Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI.
14. Jawaban: d Badan Pengawas Tenaga Nuklir melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai fungsi sebagai berikut. 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir. 2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN. 3) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir. 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga. 15. Jawaban: c Pancasila merupakan ideologi terbuka. Salah satu ciri ideologi terbuka yaitu nilai-nilai yang ada berasal dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena nilai-nilai tersebut berasal dari masyarakat, akan mudah bagi mereka mengaplikasikannya. Itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila bukan sekadar idealis, tetapi juga realistis. 16. Jawaban: e Seluruh warga negara mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan causa prima terjadinya alam semesta. Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah mewajibkan kepada semua warga negara untuk memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, secara otomatis pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya aliran ateisme. 17. Jawaban: b Kebijakan-kebijakan pemerintah harus menimbulkan dampak positif seperti mencapai keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Pilihan 1) menimbulkan rasa keadilan karena dengan adanya undangundang tentang desa dapat membantu mempercepat pertumbuhan desa sehingga kesenjangan antara kota dan desa bisa diminimalisasi. Pilihan 3) menunjukkan bahwa menteri membuat kurikulum pendidikan untuk semua sekolah di Indonesia. Itu juga memberikan rasa keadilan karena setiap peserta didik akan mendapat pelajaran yang sama. Pilihan 4) menunjukkan bahwa pemberian hak kepada penganut Konghucu dapat memberikan rasa adil kepada mereka. Mereka akan mendapatkan hak-haknya seperti umat agama lain.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
9
18. Jawaban: b Pancasila merupakan jalan hidup bagi warga negara dan pemerintah dalam melaksanakan kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila. 19. Jawaban: d Nilai religius tidak hanya hadir dalam diri setiap umat beragama secara internal. Nilai religius juga hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan akan mengandung nilai religius karena nilai ini hadir dalam sila pertama Pancasila. Adapun Pancasila merupakan norma dasar negara yang menjiwai peraturan perundang-undangan. 20. Jawaban: a Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila men jadi perekat hubungan bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai ini membantu menyatukan pandangan tentang keindonesiaan melalui semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Adanya nilai persatuan dapat menjaga hubungan baik antarmasyarakat Indonesia. Hal ini penting demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. 21. Jawaban: b Pemerintah harus mengimplementasikan nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal ini karena Pancasila menjadi jalan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala sendi kehidupan bangsa harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila termasuk nilai religius. Nilai religius Pancasila diimplementasikan dalam bentuk hari libur nasional untuk memperingati hari besar agama. 22. Jawaban: d Sila kedua Pancasila memuat nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila memuat nilai persatuan. Nilai kemanusiaan dan nilai persatuan saling berkesinambungan sebagaimana konsep hierarkis Pancasila. Berhubungan dengan pernyataan di atas, dasar hukum yang lebih tepat merujuk pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut sangat jelas ditemukan nilai kemanusiaan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam persaudaraan. 23. Jawaban: b Pemerintah harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Salah satu nilai Pancasila terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
10
Kunci Jawaban
tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Dalam pasal tersebut terkandung nilai keadilan bagi setiap orang. Pemerintah harus mengimplementasikan nilai keadilan dengan menghapuskan kebijakan yang bersifat diskriminatif dalam upaya mencari pekerjaan. 24. Jawaban: e Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Cukup jelas dalam pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa negara memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata ’’seluruh rakyat’’ menunjukkan semua orang Indonesia tanpa terkecuali. 25. Jawaban: b Nilai kemanusiaan mencerminkan sifat kemanusiaan manusia yang humanis, menjunjung tinggi martabat, dan mempunyai tata laku yang beradab. Semua itu, terangkum dalam nilai luhur sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan sifat tersebut menunjukkan perbedaan antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 26. Jawaban: c Nilai keempat Pancasila yaitu kerakyatan. Nilai kerakyatan identik dengan nilai demokrasi. Beberapa contoh implementasi nilai kerakyatan/ demokrasi antara lain pemilihan umum dan musyawarah. Pemilihan umum merupakan upaya rakyat untuk memilih calon pemimpin sesuai asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Musyawarah merupakan upaya mencari atau membahas suatu permasalahan melalui jalur kekeluargaan untuk mendapatkan permufakatan. 27. Jawaban: d Sebagai orang yang beragama kita hendaknya selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut. Tuhan Yang Maha Esa mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua merupakan bentuk upaya meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperingati hari besar agama merupakan bentuk rasa syukur umat agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah merupakan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang
harus dilakukan oleh umatnya. Oleh karena itu, dengan mematuhi perintah-Nya berarti kita sudah berupaya meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.
28. Jawaban: a Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat rela berkorban dapat dilakukan dengan kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam. Melalui kegiatan sosial tersebut akan tumbuh rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, dan kerukunan yang menjadi akar semangat persatuan dan kesatuan.
2. Jawaban: Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. b. Melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. c. Mengoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. d. Melaksanakan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
29. Jawaban: a Pernyataan pada soal berbentuk ajakan supaya antarumat beragama hidup rukun karena kerukunan dapat menyatukan masyarakat Indonesia. Makna pada kalimat tersebut sama dengan makna pada kalimat pilihan a. Kalimat dalam pilihan a merupakan ajakan kepada semua warga negara untuk saling menghormati tanpa mempermasalahkan perbedaan termasuk perbedaan agama demi tercapainya persatuan dan kesatuan. 30. Jawaban: e Nilai religius Pancasila mempunyai relevansi dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai religius berasal dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ’’Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sebab dari segala sesuatu. Pernyataan tersebut secara operasional dapat dilihat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ’’Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’’ Dapat dilihat bahwa pengakuan keberadaan Tuhan terimplementasi dalam jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. B.
Uraian
1. Jawaban: Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3. Jawaban: Munculnya kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi ditetapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 4. Jawaban: Nilai-nilai Pancasila merupakan jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan negara yang sesuai nilai-nilai Pancasila menjadikan negara Indonesia sebagai negara Pancasila yang utuh. Tata kehidupan ber negara akan ideal sebagaimana yang ada dalam konsep Pancasila. 5. Jawaban: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut pemerintahan harus dilaksanakan sesuai sistem kerakyatan atau sistem demokrasi. Wujud pelaksanaan pasal tersebut, yaitu diadakannya pemilihan umum.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
11
6. Jawaban: Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Orang tua merupakan orang pertama yang menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak. Penanaman nilai-nilai yang baik dapat membentuk karakter anak yang baik. Ketika anak berada di lingkungan lain, ia telah siap menunjukkan sikap dan tingkah laku baik sesuai nilai-nilai Pancasila. 7. Jawaban: Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila harus hadir dalam setiap aspek pembentukan negara, baik dalam pembuatan kebijakan atau dalam menata ketatanegaraan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan arahan bagi bangsa Indonesia untuk menata kehidupan sosialnya sesuai konsep nilai Pancasila. 8. Jawaban: Nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan seperti berikut. a. Mengakui adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masingmasing. c. Mewajibkan pemeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
12
Kunci Jawaban
d. e.
Menentang ateisme. Menjamin kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat.
9. Jawaban: Nilai kemanusiaan Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. a. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. d. Menetapkan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai moral. 10. Jawaban: Nilai kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur. Setiap manusia mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam bentuk saling menghormati antarsesama. Implementasi nilai kemanusiaan dalam bentuk tersebut membantu menjaga hubungan sosial kemasyarakatan yang baik. Dengan demikian, akan tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat.
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1.
Jawaban: d Kata kunci dalam ketentuan pasal 25A UUD 1945 adalah Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara yang berarti pulau di antara laut atau pulau yang dipisahkan oleh laut. Akan tetapi, bagi Indonesia konsep Nusantara adalah pulau di antara laut dengan kedudukan laut sebagai penghubung sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, pilihan d menjadi jawaban paling tepat. Pilihan a dan b merupakan deskripsi wilayah NKRI, tetapi tidak terdapat dalam pasal 25A UUD 1945. Pilihan c dan e berhubungan dengan pasal 25A UUD 1945, tetapi konsepnya kurang tepat. Kedudukan laut atau perairan bukan sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung.
2. Jawaban: b Pengertian laut teritorial menjadi kunci untuk menjawab soal ini. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Berdasarkan pengertian tersebut konsekuensi bagi negara lain adalah mereka harus meminta izin kepada Indonesia jika memasuki laut teritorial Indonesia. Pilihan a, c, d, dan e gugur. Pilihan a gugur karena menyediakan jalur pelayaran damai merupakan kewajiban negara Indonesia bukan negara lain. Pilihan c gugur karena pemanfaatan kekayaan laut di wilayah teritorial mutlak kedaulatan penuh Indonesia. Pilihan d gugur karena laut teritorial merupakan wilayah milik Indonesia sehingga negara Indonesia tidak perlu meminta izin kepada siapa pun. Pilihan e gugur karena ketentuan tersebut untuk menentukan batas landas kontinen.
3. Jawaban: d Wilayah yang dilanggar adalah Selat Makassar. Di manakah posisi Selat Makassar? Dalam menjawab soal ini dibutuhkan peta wilayah Indonesia. Melalui peta tersebut posisi Selat Makassar dapat diketahui dengan pasti. Berdasarkan peta wilayah Indonesia, Selat Makassar berada di antara dua pulau besar yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Setelah mengetahui posisi Selat Makassar, sandingkan dengan pengertian laut bebas, zona tambahan, landas kontinen, Laut Nusantara, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Posisi Selat Makassar sangat sesuai dengan pengertian Laut Nusantara yaitu laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Dengan demikian, wilayah laut yang dilanggar adalah perairan Nusantara. 4. Jawaban: a Cermati ketiga pernyataan pada soal. Ada satu persamaan terkait cara penentuan batas negara dalam pernyataan tersebut yaitu melalui sebuah perjanjian, baik tertuang dalam konvensi maupun perjanjian bilateral. Dengan demikian, pilihan a menjadi jawaban paling tepat. 5. Jawaban: e Kata kunci soal ini adalah prinsip possidetis juris . Prinsip possidetis juris menjelaskan bahwa negara merdeka mewarisi bekas negara penjajahnya. Dengan demikian, pilihan e menjadi jawaban paling tepat. Pilihan a, b, dan c merupakan penentuan batas negara dengan perjanjian. Adapun pilihan d menunjukkan bentuk negara persemakmuran. Meskipun tergabung dalam negara persemakmuran, bukan berarti wilayah Malaysia meliputi wilayah Inggris atau sebaliknya. 6. Jawaban: a Wilayah darat menjadi kata kunci dari soal ini. Pilihan a–e merupakan wujud wewenang
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
13
pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola wilayah negara. Akan tetapi, wewenang di wilayah darat hanya terdapat pada pilihan a. 7. Jawaban: c Ketentuan pidana tersebut dijatuhkan bagi setiap orang yang menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Otomatis pilihan a dan b gugur karena ”berupaya” berbeda dengan ”melakukan”. Sanksi pidana bagi yang berupaya lebih ringan daripada yang telah melakukan. Pilihan c–e semuanya dapat dikenai pidana tersebut, tetapi tindak pidana yang sesuai informasi terdapat pada pilihan c. Informasi tersebut berisi tentang penjualan pasir Pulau Nipah untuk menambah luas daratan negara Singapura. Artinya, telah terjadi pengurangan wilayah negara Indonesia. Dengan demikian, pilihan c menjadi jawaban paling tepat. 8. Jawaban: b Wilayah negara merupakan kata yang harus digarisbawahi. Pilihan a–e menunjukkan kerugiankerugian yang diderita Indonesia. Akan tetapi, yang berhubungan dengan wilayah negara terdapat pada pilihan b. Pulau Nipah merupakan tanda batas kontinen negara Indonesia dengan Singapura. Jika tanda batas tersebut hilang, pastinya akan dilakukan pengukuran ulang wilayah. Otomatis wilayah Indonesia berkurang karena pengukuran wilayah laut teritorial tidak lagi dari titik Pulau Nipah. Indonesia harus mencari garis dasar lagi yang tentunya tidak lebih jauh dari Pulau Nipah. Dalam hal ini, Singapura memiliki peluang besar mengklaim bahwa luas wilayahnya bertambah karena daratan mereka bertambah sehingga bertambah pula garis dasar untuk menentukan wilayah teritorial negara. 9. Jawaban: e Jika terdapat dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil, batas landas kontinen bagi kedua negara ditentukan dengan cara membagi dua. Kedua negara memiliki bagian yang sama jauhnya dari garis pantai masing-masing. Pilihan a merupakan cara menentukan batas laut teritorial, pilihan b zona tambahan, c ZEE, dan d landas kontinen bagi negara yang tidak dalam satu landas kontinen. 10. Jawaban: a Dalam ketentuan pasal 21 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa pelanggaran ketentuan (dalam hal ini upaya atau tindak menghilangkan merusak, mengubah, atau memindahkan tandatanda batas, atau melakukan pengurangan luas 14
Kunci Jawaban
wilayah negara) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda dan korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. B.
Uraian
1. Jawaban: Negara tanpa wilayah tidak dapat disebut negara. Alasannya, wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya negara. Jika unsur wilayah tidak dapat dipenuhi, negara belum bisa disebut negara. 2. Jawaban: Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Adapun ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pasal 25A mencakup pengertian secara umum, sedangkan pasal 1 ayat (1) menjelaskan lebih rinci tentang pengertian wilayah negara dalam undang-undang dasar. 3. Jawaban: Nusantara dijadikan sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia. Wilayah Indonesia terlihat terpecah menjadi gugusan pulau. Terdapat perairan, baik selat maupun laut di antara pulaupulau tersebut. Meskipun demikian, bagi Indonesia laut bukan merupakan pemisah. Laut merupakan penghubung sehingga wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah makna negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. 4. Jawaban: Kalimat ”Jika diukur dari garis pantai (paling jauh menjorok ke laut) lokasi penangkapan ikan oleh kapal asing sejauh 200 mil laut” menunjukkan wilayah perairan Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut (garis dasar). Kapal asing harus memiliki izin dari pemerintah Indonesia jika melakukan penangkapan ikan di wilayah ini karena di wilayah ini Indonesia memiliki prioritas utama untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya.
5.
Dalam menjaga kawasan perbatasan setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bagi yang melakukannya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana
denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1.
Jawaban: d Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Maksud kalimat ”orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
2. Jawaban: e Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, pilihan a–d gugur karena mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia. Wisatawan asing hanya berkunjung ke Indonesia untuk sementara waktu. Begitu juga dengan pelajar dari Jepang. Adapun WNI pada pilihan c dan d jelas bukan penduduk Indonesia, tetapi merupakan warga negara Indonesia. Pilihan e menjadi jawaban paling tepat karena WNA yang bekerja di Indonesia tentunya akan menetap di Indonesia dalam waktu lama. Selama ia menetap di Indonesia, ia termasuk penduduk Indonesia. 3. Jawaban: e Pak Wisnu memperoleh kewarganegaraan X melalui penganugerahan. Penganugerahan tersebut dikenal dengan honorary citizenship atau warga negara kehormatan. Honorary citizenship merupakan sebuah gelar kehormatan yang diberikan sebuah negara kepada warga negara lain yang dianggap memberikan sumbangsih besar dalam bidang apa pun. Melalui gelar ini sang penerima gelar diperbolehkan menetap tanpa harus memiliki visa. Ia berkedudukan seolah-olah sebagai warga negara, tetapi ia tidak melaksanakan kewajiban seorang warga negara, misalnya membayar pajak penghasilan.
4. Jawaban: e Asas ius soli merupakan asas yang digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Seseorang yang lahir di negara yang menganut asas ini secara otomatis menjadi warga negaranya. Dengan demikian, Raysa memiliki kewarganegaraan ganda. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, Raysa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan memilih. 5. Jawaban: a Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, pada akhirnya tidak ada status kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. 6. Jawaban: b Berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 salah satu sebab seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Pilihan a, c, d, dan e tidak menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari orang tua warga Indonesia diakui sebagai WNI. Memperoleh gelar kehormatan juga tidak menjadi sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, karena setelah kembali ke Indonesia gelar tersebut akan hilang. Anak yang diadopsi sebelum usia lima tahun masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Sebelum usia 18 tahun atau sebelum kawin seseorang masih diizinkan memiliki
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
15
kewarganegaraan ganda. Setelah usia 18 tahun atau sudah kawin orang tersebut harus menentukan kewarganegaraannya. 7. Jawaban: d Soal ini dapat dijawab dengan mudah jika diketahui asas kewarganegaraan yang dianut Argentina, Brasil, dan Jerman. Asas kewarganegaraan yang dianut Argentina dan Brasil adalah ius soli, sedangkan Jerman menganut asas ius sanguinis . Ius soli merupakan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. X lahir di Jerman. Dengan demikian, berdasarkan asas ius soli X tidak dapat menjadi warga negara Argentina atau Brasil. Ius sanguinis merupakan asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Ayah dan ibu X bukan warga negara Jerman sehingga X tidak dapat memiliki kewarganegaraan Jerman. Jadi, berdasarkan kedua asas tersebut X tidak memiliki kewarganegaraan. 8. Jawaban: a Berdasarkan wacana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Anggun secara sadar dan atas kemauannya sendiri mengganti kewarganegaraan. Oleh karena itu, Anggun tidak akan lagi mendapat hak dan kewajiban sebagaimana yang diembannya selama menjadi warga negara Indonesia. 9. Jawaban: a Asas ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Negara yang menganut asas ini akan mengakui status kewarganegaraan seorang anak apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya. Asas ius sanguinis adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua anak tersebut memiliki status kewarganegaraan negara setempat. Seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan (apatride ) terjadi apabila negara asal orang tua menganut asas ius soli , sedangkan anak yang bersangkutan dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis . 10. Jawaban: b Apatride yaitu seseorang yang tidak mendapat kewarganegaraan. Sementara itu, orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda disebut bipatride . Dalam penentuan asas kewarganegaraan, Indonesia menganut asas ius soli dan isu sanguinis . Pemberlakuan asas ini secara bersamaan dapat mencegah seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Selain itu, ketentuan tersebut dapat mengakibatkan seseorang mendapat kewarganegaraan ganda. 16
Kunci Jawaban
B.
Uraian
1. Jawaban: Pengertian penduduk dan kewarganegaraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang pengertian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun penduduk Indonesia berdasarkan pasal 26 ayat (2) adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Jawaban: Ada empat cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan pernyataan memilih. Cristian Gonzales tidak mungkin mendapatkan kewarganegaraan melalui kelahiran, pengangkatan atau adopsi, dan pernyataan memilih. Cara yang dapat dilakukan WNA seperti Cristian Gonzales untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah melalui naturalisasi. Naturalisasi adalah cara memperoleh kewarganegaraan bagi warga negara asing dengan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Cara naturalisasi yang dilakukan Gonzales diperkuat oleh kalimat ”Sebelumnya, ia merupakan warga negara Uruguay.Akan tetapi, setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan secara resmi Gonzales menjadi WNI dan telah mengantongi paspor Indonesia yang menandakan keabsahannya menjadi WNI”. 3. Jawaban: Seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatride . Contohnya, X merupakan anak pasangan suami dan istri yang berkewarganegaraan KM. Akan tetapi, karena suami istri tersebut bekerja dan tinggal di negara TK, X pun lahir di negara TK. Negara KM menganut asas kewarganegaraan ius saunginis, sedangkan negara TK menganut asas kewarganegaraan ius soli . Karena asas yang dianut oleh tiap-tiap negara tersebut, X memiliki dua kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan KM dan kewarganegaraan TK. 4. Jawaban: Ada sembilan hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dua di antaranya sebagai berikut.
a. b.
Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
5. Jawaban: Ketentuan mengenai hak warga negara diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ’’Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.’’ Pasal 29 ayat (1) tersebut merupakan pengakuan secara yuridis bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mengandung makna yang dalam bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jawaban: e Kemerdekaan beragama dijamin dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Adapun pasal 17 ayat (2) menjelaskan tentang kementerian negara, pasal 18 ayat (2) menjelaskan tentang pemerintah daerah, serta pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Jawaban: e Kata kunci untuk menjawab soal ini adalah aturan operasional. Aturan operasional merupakan aturan pelaksana dari peraturan yang sifatnya umum seperti ketentuan dalam undang-undang dasar dan Pancasila. Dengan demikian, pilihan a–d gugur karena a merupakan landasan idiil, b, c, dan d merupakan landasan konstitusional. Pilihan e menjadi jawaban paling tepat. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ”Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
4. Jawaban: a Leitstar adalah bintang pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara Indonesia dalam mengejar kebaikan. Sila Pancasila yang menjadi bintang pembimbing adalah sila pertama. Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama akan menuntun arah bangsa dalam kebaikan, keadilan, dan kemakmuran. 5. Jawaban: b Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak harus antarsesama pemeluk agama yang sama. Berbuat baik juga bisa dilakukan antarumat beragama. Salah satu bentuk berbuat baik yang dapat dilakukan peserta didik kepada temannya adalah menasihati teman supaya rajin belajar. Walaupun antarteman tidak menganut agama yang sama, bukan berarti tidak boleh saling mengingatkan untuk rajin belajar. 6. Jawaban: a Kemerdekaan yang diberikan pemerintah dalam beragama bukan kemerdekaan sebebasbebasnya, melainkan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Pemerintah tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Berbeda dengan negara liberal yang memberi kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama, bahkan tidak beragama sekalipun. Urusan beribadah memang menjadi urusan pribadi, tetapi masalah kebijakan keagamaan pemerintah tetap ikut campur seperti menjadi mediator dalam konflik dan mengundangkan kebijakan terkait kehidupan beragama. 7. Jawaban: b Menutup warung makan dengan gorden pada siang hari saat bulan Ramadan merupakan wujud penghormatan terhadap umat Islam yang sedang
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
17
melaksanakan ibadah puasa. Sikap demikian akan melahirkan kerukunan antarumat beragama. 8. Jawaban: b Ateisme bertentangan dengan dasar negara dan hukum dasar negara. Baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 keduanya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ateisme merupakan paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dari ketentuan ini jel as bahwa ate isme ber tentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 9. Jawaban: b Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 ayat (1) dan (2) menegaskan bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, negara Indonesia tidak menganut agama tertentu. Indonesia bukan negara agama. Semua agama yang diakui pemerintah dapat hidup dan berkembang. Pemerintah memperlakukan semua agama sama tanpa membeda-bedakan. 10. Jawaban: b Penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan agama dapat dilakukan dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Pilihan a, c, d, dan e merupakan perbuatan terpuji, tetapi tidak mengandung unsur penghormatan dan toleransi antarumat beragama. B.
Uraian
1. Jawaban: Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkait kebebasan beragama yaitu tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi warga negara diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.
2. Jawaban: Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tersebut dibatasi dengan hak orang lain yang juga memiliki hak sama untuk memeluk agama dan beribadah. Tiaptiap pemeluk agama memiliki tanggung jawab menciptakan kerukunan umat beragama. Artinya, pemeluk agama satu dan lainnya harus saling toleran. 3. Jawaban: Ateisme bertentangan dengan dasar negara dan hukum dasar negara yang mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 keduanya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ateisme merupakan paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dari ketentuan ini jelas bahwa ateisme ber tentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Jawaban: Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kehidupan umat beragama sebagai berikut! a. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk. c. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. 5. Jawaban: Sikap menghormati dan menghargai merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Apabila setiap umat beragama selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai akan tercipta kerukunan antarumat beragama.
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: e Ketentuan pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bela negara merupakan hak
18
Kunci Jawaban
dan kewajiban warga negara. Adapun pasal 26 dan 27 mengatur tentang warga negara dan penduduk, sedangkan pasal 29 mengatur tentang agama. 2. Jawaban: a Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa ’’Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Berdasarkan pasal tersebut, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewajiban besar untuk menjaga pertahanan negara. 3. Jawaban: a Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu personel dalam sistem pertahanan rakyat semesta sebagai komponen utama. Secara umum tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 4. Jawaban: d Pencurian ikan oleh nelayan asing merupakan bentuk penjajahan. Penjajahan merupakan segala upaya yang dapat memecah belah keutuhan negara. Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewajiban menjaga keutuhan negara Indonesia. Tugas ini merupakan bentuk dedikasi dan bela negara anggota Tentara Nasional Indonesia pada bangsa dan negara.
5. Jawaban: c Berdasarkan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ’’Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.’’ 6. Jawaban: c Bela negara merupakan upaya pembelaan warga negara terhadap negara. Bentuk upaya bela negara bisa bermacam-macam sesuai kemampuan dan profesinya. Contohnya menjadi anggota Paskibraka. Dengan menjadi anggota Paskibraka pelajar bisa belajar mengenai makna di balik pelaksanaan upacara bendera serta sejarah yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, akan tumbuh kebanggaan pada diri pelajar atas kemampuannya mengibarkan bendera Indonesia. 7. Jawaban: c Tidak membuang sampah sembarangan merupakan sebuah upaya menciptakan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Melalui perilaku membuang sampah pada tempatnya berarti seorang pelajar telah mematuhi peraturan di sekolah. Perilaku lain yang menunjukkan
kepatuhan pelajar terhadap peraturan sekolah adalah menjaga ketertiban dengan mengenakan pakaian seragam sekolah dan memberi salam kepada Bapak/Ibu Guru. 8. Jawaban: a Mengayomi masyarakat merupakan tugas Kepolisian Republik Indonesia. Tugas Tentara Nasional Indonesia secara umum dijelaskan dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Tugas tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan bela negara seperti pilihan b, c, d, dan e. 9. Jawaban: a Pancasila adalah ideologi negara. Apabila setiap orang meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, nilai-nilai Pancasila harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun dalam praktik bermasyarakat seperti yang dilakukan anak-anak. Mereka melakukan musyawarah sebagai wujud implementasi sila keempat. 10. Jawaban: c Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa ’’Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.’’ Berdasarkan pasal tersebut, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewajiban menjaga pertahanan negara dengan menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B.
Uraian
1. Jawaban: Usaha pertahanan negara berkaitan erat dengan upaya pembelaan negara karena usaha penyelenggaraan pertahanan negara merupakan wujud upaya bela negara. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Jawaban: Prinsip yang dianut negara Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan informasi tersebut adalah bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
19
dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. 3. Jawaban: Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Dalam konferensi hukum laut internasional di Jenewa (Swiss) 1958, Indonesia mengajukan konsepsi archipelago (negara kepulauan) dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil. Dalam forum internasional tersebut pemerintah Indonesia menyampaikan konsepsi mengenai wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulaupulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia merupakan bagian perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. 2. Jawaban: c Selat Bali dan Selat Makassar merupakan perairan di antara pulau-pulau. Oleh karena itu, dalam wilayah perairan Indonesia kedua selat tersebut termasuk dalam laut Nusantara. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas dimanfaatkan oleh negara mana pun. Landas kontinen atau lanjutan benua merupakan dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Adapun Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah perairan negara yang berbatasan langsung dengan laut bebas. 3. Jawaban: d Indonesia berbatasan langsung dengan negaranegara di Benua Asia dan Benua Australia. Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan
20
Kunci Jawaban
4. Jawaban: Upaya bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian secara profesi. Contohnya tim SAR dapat melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang, anggota PMI dapat memberikan pertolongan pertama dengan cepat, dan para nelayan tidak menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan. 5. Jawaban: Pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.
dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Palau, dan Filipina. Wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan dengan negara India. Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. 4. Jawaban: a Indonesia merupakan negara kepulauan. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dapat dilihat dari pernyataan a. Pernyataan pada pilihan a memperlihatkan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Jumlah pulau tersebut sudah didaftarkan secara resmi ke PBB pada tahun 2012. 5. Jawaban: b Apatride yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan. Orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda disebut bipatride . Dalam hak penentuan asas kewarganegaraan, Indonesia menganut asas ius soli dan isu sanguinis . Pemberlakuan asas ini secara bersamaan dapat mencegah seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Selain itu, pemberlakuan asas ini dapat mengakibatkan seseorang mendapat kewarganegaraan ganda. 6. Jawaban: b Anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda (bipatride) . Status kewarganegaraan X didapat karena berdasarkan asas ius sanguinis, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada keturunan atau hubungan darah sehingga
otomatis sang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Status kewarganegaraan Y diperoleh karena berdasarkan asas ius soli, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada tempat kelahiran sehingga secara otomatis sang anak memperoleh kewarganegaraan Y karena lahir di negara Y. 7. Jawaban: e Contoh ancaman nonmiliter adalah berkembangnya paham yang kurang sesuai dengan ideologi Pancasila. Salah satu contoh ideologi yang kurang sesuai dengan Pancasila adalah ideologi liberal. Pancasila merupakan dasar negara yang juga sekaligus pandangan hidup atau ideologi negara. Oleh karena itu, kehidupan warga negara harus sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. 8. Jawaban: a Pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ’’Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.’’ Apabila diperhatikan kalimat pada pasal 29 ayat (1) tersebut merupakan pengakuan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mengandung makna yang dalam bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 9. Jawaban: a Pada tahun 1958 dilaksanakan konferensi hukum laut internasional di Jenewa. Indonesia mengajukan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi archipelago (negara kepulauan) dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil. Konsep Indonesia ini merupakan upaya untuk memperkuat hasil Deklarasi Djuanda dalam forum internasional yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 1957. 10. Jawaban: a Apabila presiden mengabulkan permohonan kewarganegaraan seseorang, presiden akan menetapkannya dalam keputusan presiden. Keputusan presiden tersebut ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat empat belas hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan. 11. Jawaban: b Indonesia bukan negara agama atau sekuler. Indonesia adalah negara religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara religious nation state adalah adanya pernyataan dari negara untuk mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun Indonesia bukan negara agama, negara juga memasukkan nilai-nilai agama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pelaksanaan dasar negara yang juga memuat nilai-nilai agama. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Jawaban: a Permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia dapat diajukan kepada pemerintah Indonesia melalui menteri atau pejabat perwakilan. Batas waktu untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan diberikan paling lambat tiga bulan sejak permohonan tersebut diterima oleh menteri atau pejabat perwakilan. Tahap akhir apabila permohonan diterima adalah pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan menteri kepada pemohon paling lambat tujuh hari sejak tanggal keputusan menteri diterima. 13. Jawaban: e Ruang udara yang menjadi wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas daratan dan di atas permukaan perairan Indonesia yang menjadi bagian kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas laut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia selebar 12 mil. Batas laut teritorial Indonesia yang diajukan dalam konferensi hukum laut di Swiss selebar 12 mil. 14. Jawaban: b Orang yang ingin mengajukan permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Mulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan berkas permohonan, penerimaan atau penolakan permohonan, pengumuman, dan pemberian surat keputusan atas permohonan kepada pemohon. 15. Jawaban: c Upaya bela negara ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI (persatuan Indonesia). Selain itu, upaya bela negara merupakan wujud cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga persatuan Indonesia. 16. Jawaban: a Pilihan jawaban a–e merupakan upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Akan tetapi, yang paling sesuai untuk pelajar adalah mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan. 17. Jawaban: c Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
21
wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 18. Jawaban: d Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili di wilayah negara tertentu dan belum tentu merupakan anggota dari suatu negara karena ada sebagian penduduk yang merupakan orang asing/warga negara asing. Kuronuma berdomisili di Indonesia meskipun hanya sementara waktu. Dalam hal ini Kuronuma termasuk penduduk Indonesia. 19. Jawaban: b Keberadaan gedung kedutaan besar negara asing di Indonesia mengandung makna bahwa negara yang bersangkutan telah mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan hubungan bilateral ditingkat diplomatik dan konsul sehingga negara yang bersangkutan akan menempatkan perwakilannya. Wakil dari negara lain disebut duta besar dan menempati gedung kedutaan besar dengan bendera negara yang bersangkutan. 20. Jawaban: b Pilihan jawaban a–e merupakan wujud sikap patriotis terhadap bencana alam yang terjadi. Akan tetapi, sikap yang bisa dilakukan seorang pelajar terdapat pada pilihan b. Jika terjadi bencana alam, peserta didik dapat menggalang dana sosial. Dana sosial diserahkan pada pengumpul bantuan kemudian didistribusikan ke tempat bencana. B.
Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jawaban: Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantaipantai Indonesia. 2. Jawaban: Prosedur permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan
22
Kunci Jawaban
kepada pejabat. Selanjutnya, menteri meneruskan permohonan tersebut disertai pertimbangan kepada presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden bisa mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan presiden yang ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri. Pemberitahuan tentang keputusan presiden (keppres) kepada pemohon disampaikan paling lambat empat belas hari terhitung sejak keppres tersebut ditetapkan. Selanjutnya, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia pada negara Indonesia. 3. Jawaban: Seseorang memiliki status kewarganegaraan ganda ketika kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau anak tersebut lahir di negara dengan asas ius soli , sedangkan negara asal kedua orang tuanya menganut asas ius sanguinis . 4. Jawaban: Anak tersebut tidak berkewaranegaraan atau apatride. Sang anak tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan X karena berdasarkan asas ius sanguinis, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada keturunan atau hubungan darah sehingga secara otomatis sang anak ditolak karena kedua orang tuanya tidak berasal dari negara X. Sang anak juga tidak memperoleh status kewarganegaraan Y. Berdasarkan asas ius soli, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada tempat kelahiran sehingga secara otomatis sang anak ditolak karena pada kenyataannya anak tersebut lahir di negara X bukan di negara Y. 5. Jawaban: Ateisme merupakan sebuah ajaran yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tidak demikian dengan negara Indonesia. Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan tersebut terdapat dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut sekaligus sebagai penolakan terhadap ateisme.
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: a Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan soal, Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai tugas seperti berikut. 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3) Mengatur dan mengawasi bank. 2. Jawaban: c Nilai persatuan yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila membantu dalam menyatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk. Penanaman nilai persatuan membantu menyamakan persepsi masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat harus mempunyai persepsi sama terkait kemajemukan yang ada. 3. Jawaban: e Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. 4. Jawaban: e Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan
cerminan dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila mengandung pengertian bahwa sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai hakikat rakyat. Artinya, penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang berlandaskan pada sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau dikenal dengan istilah demokrasi. 5. Jawaban: a Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu pasal 3 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 6. Jawaban: b Nilai kerakyatan terdapat dalam sila keempat Pancasila. Pelaksanaan nilai kerakyatan merupakan upaya melaksanakan sistem demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bagian pelaksanaan sistem demokrasi yang diakui konstitusi Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang diatur dalam konstitusi Indonesia. 7. Jawaban: a Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau ditentukan dalamperaturan perundang-undangan.Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain ikut serta memilih pemimpin dalam pemilihan umum, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif, serta memberikan saran dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
23
8. Jawaban: b Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kementerian-kementerian berikut. 1) Kementerian Keuangan. 2) Kementerian Ketenagakerjaan. 3) Kementerian Perindustrian. 4) Kementerian Perdagangan. 5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6) Kementerian Pertanian. 7) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 9. Jawaban: c Pancasila terdiri atas lima sila. Setiap sila mengandung nilai yang tersusun secara hierarkis sebagaimana silanya. Nilai ketuhanan/religius dicontohkan dengan ketaatan ibadah yang dilakukan Made bersama keluarga. Nilai kemanusiaan dicontohkan dengan perlakukan baik yang diberikan Ayub kepada orang tuanya. Nilai persatuan dicontohkan dengan kontribusi pemuda untuk membentuk bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan dicontohkan dengan pelaksanaan pemilihan daerah. Nilai keadilan dicontohkan dengan pemenuhan hak pendidikan kepada semua warga negara Indonesia. 10. Jawaban: c Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini merupakan dasar penghapusan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Penghapusan diskriminasi merupakan cara memperlakukan manusia sesuai kodratnya. 11. Jawaban: e Pengertian dijamin kemerdekaannya adalah negara memberikan kebebasan dan perlindungan hukum kepada setiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Jaminan hukum tersebut dituangkan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
24
Kunci Jawaban
12. Jawaban: c Masa kerja kabinet yang berlangsung selama pemerintahan Presiden Soekarno sebagai berikut. 1) Kabinet Sjahrir I mulai dari tanggal 14 November 1945–12 Maret 1946. 2) Kabinet Amir Syarifudin I dari tanggal 3 Juli 1947–11 November 1947. 3) Kabinet Amir Syarifudin II dari tanggal 11 November 1947–29 Januari 1948. 4) Kabinet Hatta I dari tanggal 29 Januari 1948– 4 Agustus 1949. 5) Kabinet Hatta II dari tanggal 4 Agustus 1949– 20 Desember 1949. 13. Jawaban: a Nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. 1) Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2) Jaminan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masing-masing. 3) Pelaksanaan kewajiban bagi pemeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4) Penolakan terhadap ateisme. 5) Pemberian jaminan kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat. 6) Pemberian fasilitas bagi tumbuh kembang agama oleh pemerintah. 14. Jawaban: c Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 manyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dicontohkan melalui indikator yaitu melaksanakan pemilihan umum, memberikan ruang komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, dan memberikan kebebasan atas perlindungan hak asasi manusia. 15. Jawaban: a Setiap sila Pancasila saling berkesinambungan, begitu pula dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai kerakyatan diliputi nilai keadilan. Contoh implementasi kegiatan yang sekaligus berdampak pada implementasi kedua nilai tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang yang memenuhi syarat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Proses pencalonan
termasuk dalam nilai kerakyatan. Nilai keadilan muncul pada pemberian kesempatan kepada semua orang yang memenuhi syarat. Adanya persyaratan tersebut tidak menjadikan nilai keadilan hilang karena untuk menjadi kepala daerah sudah seharusnya ada persyaratan yang harus dipenuhi. 16. Jawaban: c Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut secara tidak langsung menimbulkan kewajiban pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum. 17. Jawaban: b Identifikasi pada soal merujuk pada nilai luhur yang terdapat dalam nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai ini merupakan nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia harus selalu berbuat baik kepada sesamanya. Perlakuan baik merupakan bentuk upaya memperlakukan manusia sesuai kodrat kemanusiaannya. 18. Jawaban: a Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal ini mewajibkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai nilai kerakyatan. Contoh pelaksanaan nilai kerakyatan yang dipraktikkan pemerintah ialah mengadakan pemilihan umum dan melakukan musyawarah untuk membahas rancangan undang-undang.
toleransi antarpemeluk agama. Pemerintah harus menjamin setiap pemeluk agama beribadat sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai religius atau ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila dioperasionalkan dalam bentuk pasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemerintah harus memberikan rasa nyaman kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah. 21. Jawaban: e Teori tersebut memberi keuntungan pada negara maju karena hanya negara maju yang memiliki teknologi canggih. Melalui teknologi yang dimiliki negara maju akan mendominasi perolehan wilayah udara. 22. Jawaban: b Anak panah tersebut menunjukkan Selat Bali. Selat Bali menghubungkan dua pulau yaitu Pulau Jawa di sebelah barat dan Pulau Bali di sebelah timur. Letak Selat Bali sesuai dengan pengertian laut Nusantara. Laut Nusantara atau perairan Nusantara adalah laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Dengan demikian, Selat Bali merupakan contoh wilayah laut Nusantara. 23. Jawaban: d Landas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman hingga 200 meter. Landas kontinen juga disebut lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga 200 meter. 24. Jawaban: e Wilayah yurisdiksi Indonesia terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen. Dengan demikian, pilihan a dan b gugur. Pilihan e menjadi jawaban paling ”tepat” karena hanya Zona Ekonomi Eksklusif yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai terjauh.
19. Jawaban: c Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal ini jelas menunjukkan adanya hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh warga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya. Aturan tersebut juga menegaskan konsekuensi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia.
25. Jawaban: e Perusahaan merupakan kata yang harus diperhatikan. Perusahaan menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh korporasi. Ketentuan pidana terhadap korporasi yaitu untuk pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Korporasi juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Dengan demikian, pilahan e menjadi jawaban paling tepat.
20. Jawaban: a Pemerintah harus menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Salah satu contohnya dengan menanamkan sikap
26. Jawaban: a Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
25
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun pilihan b–e merupakan pengertian warga negara berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 27. Jawaban: e Salah satu penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Pilihan a– d tidak menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Anak yang lahir di wilayah NKRI sedang status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Status honorary citizenship pada pilihan b merupakan anugerah dari suatu negara dan tidak menghilangkan kewarganegaraan asli seseorang. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang diadopsi sebelum usia lima tahun seperti pada pilihan c tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Tinggal di luar wilayah Indonesia dalam rangka dinas juga tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Seseorang akan kehilangan kewarganegaraan ketika bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia lima tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas. 28. Jawaban: d Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia lima tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 29. Jawaban: a Faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain terdapat pada pernyataan nomor 1), 2), dan 3 ). Adapun pernyataan nomor 4) dan 5) tidak menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegraan Indonesia. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seseorang dalam pernyataan nomor 4) dan 5) tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 30. Jawaban: e Kewarganegaraan ganda yang disandang anak tersebut akan bertahan hingga usia delapan belas tahun. Setelah usia delapan belas tahun berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya.
26
Kunci Jawaban
31. Jawaban: b Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Hak persamaan hukum dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hak atas pekerjaan dijamin dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Hak beragama dijamin dalam pasal 29 UUD NRI 1945 dan hak hidup dijamin dalam pasal 28A UUD NRI 1945. 32. Jawaban: b Tri kerukunan umat beragama dapat diwujudkan dengan sikap tenggang rasa dan peduli terhadap orang lain. Perwujudan sikap tenggang rasa dan peduli dalam bidang kemanusiaan antara lain ikut merasakan penderitaan orang lain yang sedang tertimpa musibah serta bersedia memberikan bantuan sesuai kemampuan untuk meringankan beban penderitaannya. 33. Jawaban: c Salah satu upaya menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah menghormati dan menghargai setiap agama di Indonesia. Menganggap ajaran agama paling benar sehingga merendahkan agama lain serta pilih-pilih teman dalam bergaul dapat menghambat tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita. 34. Jawaban: a Di Indonesia terdapat enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua pemeluk agama berhak dan wajib berpartisipasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Seluruh rakyat Indonesia harus menyadari kenyataan bahwa terdapat keanekaragaman agama di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus membina kerukunan hidup antarumat beragama sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. 35. Jawaban: e Menghormati pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya dapat dilakukan dengan memberi kesempatan pemeluk agama lain merayakan hari besar agamanya dengan tenang. Sikap lain yang dapat dilakukan adalah menjaga ketenangan lingkungan dan memberikan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. 36. Jawaban: b Upaya pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan negara dijelaskan dalam ketentuan pasal 30 ayat (2). Pasal 30 ayat (1) berisi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat
(3) berisi tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Pasal 28 berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat dan pasal 26 berkaitan dengan warga negara dan penduduk. 37. Jawaban: e Seorang warga negara Indonesia tidak akan kehilangan kewarganegaraannya hanya karena melakukan aksi mogok makan untuk menentang kebijakan pemerintah. Seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila terpenuhi ketentuan dalam pilihan a sampai d di atas. Selain itu, seseorang yang mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 38. Jawaban: d Dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 ditegaskan bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Hal ini bermakna bahwa salah satu cara untuk memperoleh pemahaman dan pembinaan tentang kesadaran bela negara dapat ditempuh dengan mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan. 39. Jawaban: e Salah satu wujud partisipasi dalam pembelaan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap menjaga nama baik bangsa dan negara adalah selalu menggunakan produk dalam negeri, tidak menggunakan obat-obat terlarang dan narkotika, serta ramah terhadap warga asing. 40. Jawaban: b Selain TNI, Polri, dan rakyat terdapat pula upaya membela negara yang dilakukan organisasi profesi, misalnya tim SAR yang mencari dan menolong korban bencana alam, PMI, dan paramedis. Menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional juga merupakan contoh tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). B.
Uraian
1. Jawaban: Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga.
c. d.
Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Jawaban: Dasar hukum adanya kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai berikut. a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. c. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Jawaban: Keluarnya keputusan presiden tersebut berdampak pada pengakuan negara terhadap Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Pengakuan tersebut akan menyamakan hak-hak keagamaan penganut agama Konghucu dengan hak-hak penganut agama lain. Dengan demikian, penganut Konghucu bisa melakukan ibadah dengan bebas tanpa pengawasan khusus dari pemerintah. 4. Jawaban: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan men junjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagaimana diatur dalam pasal tersebut
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
27
tidak dapat dilepaskan dari manusia secara pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar, manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. 5. Jawaban: Lima contoh implementasi nilai kemanusiaan Pancasila dalam masyarakat sebagai berikut. a. Membantu tetangga yang terkena musibah. b. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. c. Jujur kepada setiap orang. d. Memperlakukan tetangga secara adil. e. Menghargai pelaksanaan hak orang lain. 6. Jawaban: Wilayah menjadi unsur penting dari negara karena wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya sebuah negara. Tanpa wilayah suatu kawasan belum dapat disebut negara. 7. Jawaban: Wilayah di atas berada di sebelah selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan laut bebas yaitu Samudra Hindia. Posisi wilayah laut tersebut sesuai kedudukan ZEE yaitu daerahdaerah yang berbatasan dengan laut bebas. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut. 8. Jawaban: Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang konsep sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Artinya, negara yang terdiri atas banyak pulau, tetapi menjadi satu kesatuan karena dihubungkan oleh laut atau perairan. Dengan
28
Kunci Jawaban
demikian, laut bagi wilayah Indonesia bukan merupakan pemisah, melainkan sebagai penghubung wilayah Indonesia. Dengan demikian, wilayah Indonesia menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. 9. Jawaban: Ketentuan mengenai agama terdapat dalam pasal 29 BAB XI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua ayat yaitu pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 10. Jawaban: Gambar pada soal adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, TNI berkedudukan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: b Berdasarkan soal, partai politik telah melakukan fungsinya sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi dan pengangkatan anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya, baik dalam jabatan jabatan administratif maupun politik atau untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya. 2. Jawaban: d Mesin politik negara sebagai penggerak politik formal disebut juga suprastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain MPR, DPR, presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, dan MK. 3. Jawaban: d Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar dalam unjuk rasa tersebut termasuk infrastruktur politik yaitu kelompok penekan. Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak dalam pemerintahan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru berlainan arah. 4. Jawaban: e Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik terlihat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat infrastruktur politik harus aktif dalam memberikan pengawasan dan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dibuat oleh suprastruktur politik akan memihak kepada rakyat.
5. Jawaban: c Dalam struktur politik terdapat suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan kekuatan politik yang terdapat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kekuatan riil dalam masyarakat. Ada lima komponen struktur politik yang tergolong dalam infrastruktur politik yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. 6. Jawaban: e Mengadili pelaksanaan undang-undang merupakan salah satu fungsi suprastruktur politik. Tindakan ini dilakukan oleh MK, MA, dan badan peradilan di bawah MA. Selain mengadili pelaksanaan undang-undang, suprastruktur politik menjalankan fungsi membuat dan melaksanakan undang-undang. 7. Jawaban: d Nomor 3) dan 5) merupakan rule adjudication atau mengadili pelaksana undang-undang. Rule adjudication merupakan salah satu fungsi suprastruktur politik yang dijalankan oleh badan peradilan yang meliputi MA, MK, dan badan peradilan di bawah MA. Adapun nomor 1) dan 4) merupakan lembaga yang melaksanakan rule making , sedangkan nomor 2) dan 6) merupakan lembaga yang melaksanakan rule application . 8. Jawaban: e Partai politik adalah bagian dari infrastruktur politik yang salah satu fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. 9. Jawaban: e Suprastruktur politik merupakan mesin politik dalam sebuah negara. Lembaga yang termasuk
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
29
dalam suprastruktur politik memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. DPR merupakan lembaga negara yang berfungsi membuat keputusan politik yang berwujud undang-undang. Fungsi DPR ini secara langsung berpengaruh terhadap pemerintahan dalam hal pembuatan keputusan politik negara. Dengan demikian, DPR dapat disebut sebagai suprastruktur politik. 10. Jawaban: b Infrastruktur politik adalah mesin politik dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Salah satu komponen infrastruktur politik adalah kelompok penekan (pressure group) . Kelompok penekan tidak dapat memengaruhi kebijakan publik secara langsung, tetapi pada kenyataannya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. B.
Uraian
1. Jawaban: Komponen infrastruktur politik sebagai berikut. a. Partai politik. b. Kelompok kepentingan. c. Kelompok penekan. d. Alat komunikasi politik. e. Tokoh politik. 2. Jawaban: Komunikasi politik merupakan salah satu komponen dalam partai politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.
Partai politik perlu menjelaskan informasi yang didapatkan sehingga lebih mudah dipahami oleh pemerintah dan masyarakat. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang dijalankan partai politik dengan segala struktur yang tersedia. 3. Jawaban: Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan (interest group ) dapat diidentifikasikan dalam empat jenis kelompok, dua di antaranya sebagai berikut. a. Kelompok anomik yaitu kelompok yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat secara spontan dan seketika akibat isu kebijakan pemerintah, agama, dan politik. b. Kelompok nonasosiasional yaitu kelompok yang berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. 4. Jawaban: Menurut Gabriel A. Almond, fungsi yang dijalankan presiden yaitu melaksanakan undang-undang. Fungsi melaksanakan peraturan perundangundangan (rule aplication) adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Badan yang menjalankan fungsi ini merupakan badan eksekutif dari pemerintah pusat sampai ke daerah. 5. Jawaban: Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Fungsi sosialisasi politik meliputi pengenalan, pembentukan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku serta dianut oleh suatu masyarakat atau negara.
B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: a Dalam menjalankan tugas dan fungsinya MPR mempunyai wewenang seperti yang ditunjukkan oleh nomor 1), 2), dan 3). Adapun nomor 4) merupakan kewenangan yang dimiliki presiden dan nomor 5) merupakan kewenangan yang dimiliki DPR. 2. Jawaban: b Berdasarkan ketentuan dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR
30
Kunci Jawaban
memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 3. Jawaban: c Kewenangan yang dimiliki presiden berdasarkan cuplikan berita adalah memberikan grasi. Presiden memberikan grasi kepada terpidana dengan memperhatikan pertimbangan MA. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945. 4. Jawaban: e Gambar menunjukkan lembaga negara yaitu Komisi Yudisial. Berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
5. Jawaban: e Pandu dan Linda adalah orang yang berhak menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mereka merupakan anggota DPR dan DPD. Hal itu ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 6. Jawaban: b Berdasarakan cerita tersebut, lembaga X merujuk pada Mahkamah Konstitusi karena lembaga X menyelenggarakan sidang perselisihan hasil pemilu. Pemilik wewenang untuk memutus hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 7. Jawaban: b Berdasarkan ketentuan dalam pasal 23E ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Jawaban: b Pasangan yang tepat antara lembaga negara dan wewenangnya sebagai berikut. No.
Lembaga Negara
Wewenang
a.
KY
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b.
DPR
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan
c.
MPR
Mengubah dan menetapkan undangundang dasar
d.
MK
Melakukan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar
e.
MA
Mengadili pada tingkat kasasi
9. Jawaban: a DPR mempunyai tiga fungsi dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai berikut. 1) Fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan. 2) Fungsi anggaran yaitu fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah. 3) Fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
10. Jawaban: e Dalam kedudukan sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang. B.
Uraian
1. Jawaban: Lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri atas: a. peradilan umum, b. peradilan agama, c. peradilan militer, dan d. peradilan tata usaha negara. 2. Jawaban: Perbedaan antara hak interpelasi dan hak angket DPR sebagai berikut. a. Interpelasi (mengajukan pertanyaan) yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Angket (mencari dan meminta keterangan) yaitu hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Jawaban: Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen diatur dalam pasal 23D UUD 1945. Dalam pasal 23D UUD 1945 dijelaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 4. Jawaban: DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Legislasi yaitu fungsi membentuk undangundang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
31
b.
c.
Anggaran yaitu fungsi menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden dengan memperhatikan DPD. Pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.
5. Jawaban: Tugas yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut. a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
A.
Pilihlah ganda
1.
Jawaban: d Gambar pada soal menunjukkan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga negara terkait pembuatan rancangan undang-undang pilkada tidak langsung. Masyarakat Indonesia keberatan dengan rencana pemerintah membuat RUU pilkada tidak langsung dan mendukung pilkada langsung. Oleh karena itu, mereka menyalurkan aspirasi melalui kegiatan unjuk rasa. Aspirasi yang disalurkan oleh warga negara melalui unjuk rasa mencerminkan adanya keikutsertaan/partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan oleh wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Partisipasi warga negara merupakan salah satu prinsip dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Jawaban: b Cuplikan berita tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menegakkan hukum bagi para pelanggarnya secara adil. Penegakan hukum ( rule of law ) yang dilakukan oleh pemerintah merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) . Siapa pun yang melanggar peraturan tanpa melihat status sosial, jenis kelamin, rakyat biasa maupun penguasa harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Jawaban: d Jumpa pers menunjukkan upaya keterbukaan yang diwujudkan oleh pemerintah. Keterbukaan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah.
32
Kunci Jawaban
4. Jawaban: b Responsif atau peduli pada stakeholder merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Responsif berarti pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal dan tanpa diskriminasi tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, ataupun suku. Seluruh warga negara yang memerlukan pelayanan publik harus dilayani dengan baik sesuai prinsip dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. 5. Jawaban: a Berorientasi pada konsensus berarti mengutamakan kesepakatan atau pemufakatan bersama untuk mengambil keputusan. Beriorientasi pada konsensus merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, pemerintah akan cenderung otoriter apabila tidak melaksanakan prinsip ini. Hal ini karena tidak ada musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. 6. Jawaban: e Salah satu peran ICW adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya pengawasan dari ICW, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara dapat dicegah dan diminimalisasi. 7. Jawaban: e Jaminan keadilan di bidang hukum sudah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Seluruh warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Apabila ada penegak hukum yang
melakukan kesalahan atau melanggar hukum tetap diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan di Indonesia akan berdiri tegak. 8. Jawaban: e Di negara yang demokratis seperti Indonesia, sikap terbuka sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena sikap terbuka sangat mendukung proses demokratisasi. Keterbukaan harus dilakukan pemerintah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Contoh keterbukaan yang dilakukan pemerintah yaitu dalam pelaksanaan pemilu. Menghitung hasil suara harus dilakukan secara terbuka berdasarkan undangundang dan dapat dipantau oleh seluruh komponen warga masyarakat. 9. Jawaban: d Tindakan atau langkah Iqbal mengikuti program SM3T untuk mengajar anak bangsa di daerah tertinggal merupakan bentuk partisipasi warga negara. Partisipasi Iqbal selaku warga negara merupakan upaya meningkatkan jaminan keadilan yang meliputi aspek sosial. Partisipasi merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 10. Jawaban: c Petikan kalimat tersebut menunjukkan wujud prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, setiap pejabat publik dituntut mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikap terhadap masyarakat. B.
Uraian
1. Jawaban: Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik harus dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat sehingga harus selalu siap melayani masyarakat dengan baik.
2. Jawaban: Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam segala bentuk upaya meningkatkan jaminan keadilan dalam segala aspek kehidupan, contohnya sebagai berikut. a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu. Bagi warga negara yang memiliki hak pilih sebaiknya menyalurkan hak pilihnya. c. Menaati semua peraturan yang berlaku. d. Ikut serta dalam upaya bela negara apabila terdapat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 3. Jawaban: Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip rule of law harus terpenuhi. Prinsip rule of law yaitu pemberlakuan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum harus selalu ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Jawaban: Keterbukaan memiliki arti penting bagi penyelenggara pemerintah karena dapat mengurangi bahkan mencegah penyimpangan. Keterbukaan menuntut agar setiap penyelenggara pemerintah terbuka dalam segala hal supaya warga negara dapat memantau. Dengan adanya keterbukaan dan partisipasi warga negara yang memantau, diharapkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dapat diminimalisasi atau hilang. 5. Jawaban: Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip akuntabilitas harus dijalankan. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
33
D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisasi dari para warga negara untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Adapun bentuk partisipasi politik meliputi aktivitas pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat, baik pejabat politik maupun administratif. 2. Jawaban: e Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya peran aktif masyarakat dalam sistem politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan wujud peran aktif masyarakat dalam sistem politik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik warga negara merupakan wujud sikap rakyat yang demokratis. 3. Jawaban: d Untuk menciptakan sistem politik yang andal dibutuhkan kesadaran warga negara terhadap kegiatan politik. Kesadaran politik warga negara tersebut akan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan politik. Adapun kesadaran politik warga negara tecermin dalam sikap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Jawaban: e Indonesia menganut sistem demokrasi tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa yang tercantum dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi di Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat yaitu mengutamakan kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama. 5. Jawaban: e Kita mengenal cara-cara dalam melaksanakan partisipasi politik salah satunya dengan diskusi. Diskusi politik sebagai perwujudan partisipasi politik adalah menyangkut pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam aktivitas diskusi itu sendiri. Diskusi dilaksanakan oleh sekelompok warga negara dengan tema tertentu yang bertujuan memecahkan masalah politik negara dan mencari alternatif solusi bagi masalah tersebut.
34
Kunci Jawaban
6. Jawaban: b Diskusi merupakan bentuk partisipasi politik yang umumnya berlangsung di negara-negara dengan sistem politik demokratis dan jarang bisa dilaksanakan di negara-negara totaliter. Diskusi politik biasanya dilakukan dengan mengangkat topik atau permasalahan tertentu. Dari kegiatan diskusi tersebut kemudian tercipta pemikiran dan pendapat dari berbagai kalangan. Tidak jarang hasil diskusi politik disampaikan kepada pemerintah sebagai aspirasi. Dengan demikian, jelas bahwa diskusi politik adalah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh sekelompok warga negara untuk membicarakan dan memecahkan persoalanpersoalan politik negaranya sekaligus ikut mencari alternatif pemecahannya. 7. Jawaban: c Wujud partisipasi politik dalam bidang sosial budaya sebagai berikut. 1) Menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum seperti melakukan tawuran, memakai narkoba, merampok, dan berjudi. 2) Menunjukkan prestasi belajar tinggi bagi pelajar atau mahasiswa. 3) Menerapkan sikap profesional dalam mengerjakan pekerjaan. 8. Jawaban: e Wujud persamaan kedudukan warga negara dalam bidang sosial dan kebudayaan sebagai berikut. 1) Mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, dan seni bangunan. 2) Memperoleh pelayanan kesehatan. 3) Memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri. 4) Memperoleh pendidikan yang bermutu. 5) Memelihara tatanan sosial. 9. Jawaban: e Organisasi politik memiliki tugas sebagai kontrol sosial dan memberi masukan terhadap kebijakan publik. Organisasi politik hingga kini tetap bersikap kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah atau negara. Upaya kritis organisasi dapat berbentuk protes dan demonstrasi. Kegiatan tersebut diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan dalam menumbuhkan publik yang kritis terhadap pemerintah.
10. Jawaban: d Partai politik sering dikatakan sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Tujuan partai politik adalah menjadi wadah aktualisasi, agregasi, sarana, dan berhimpun bagi kelompok yang memiliki kepentingan sama. B.
Uraian
1. Jawaban: Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Komponen sistem politik Indonesia adalah semua lembaga negara yang terdapat dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). 2. Jawaban: Untuk menciptakan bangunan sistem politik yang kukuh dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah sebagai suprastruktur politik dan warga negara sebagai infrastruktur politik. Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti demonstrasi dan pemilihan umum. Dengan adanya
A.
partisipasi masyarakat kinerja pemerintah akan lebih terkontrol sehingga pemerintahan yang demokratis akan terwujud. 3. Jawaban: Bentuk partisipasi politik berupa pemberian suara (voting ) paling umum digunakan dari masa lampau sampai sekarang, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Selain itu, pemberian suara ini merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar di berbagai masyarakat. 4. Jawaban: Partisipasi masyarakat dalam sistem politik di bidang pertahanan dan keamanan sebagai berikut. a. Mengikuti upaya bela negara sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI. 5. Jawaban: Masyarakat politik adalah masyarakat yang mengedepankan partisipasi politik yang baik. Adapun ciri-ciri masyarakat politik sebagai berikut. a. Menerima perbedaan pendapat. b. Membangun budaya politik yang demokratis. c. Mengawasi pemerintah agar tertata dengan baik.
kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Dalam melangkah, kelompok kepentingan sangat bergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Kelompok kepentingan bertujuan memperoleh keputusan yang menguntungkan/menghindari keputusan yang merugikan. 2. Jawaban: e Partai politik sebagai komponen infrastruktur politik memiliki beberapa fungsi, salah satunya sosialisasi politik. Dalam proses sosialisasi politik terjadi sebuah proses memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Sosialisasi politik adalah melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan
3. Jawaban: e Pengelompokan atas dasar perbedaan cara, gaya pada satu pihak dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan menghasilkan kelompok/asosiasi politik. Adapun kelompok yang termasuk dalam kategori ini adalah golongan anggota organisasi sosial nonpolitik, golongan agama/spiritual, golongan seniman, dan golongan media massa. 4. Jawaban: c Serikat buruh atau golongan buruh yang melakukan demonstrasi termasuk dalam penggolongan infrastruktur politik berdasarkan persamaan sosial ekonomi. Kelompok berdasarkan kategori ini walaupun tidak tampak sebagai asosiasi, tetapi memiliki kekuatan, minimal memberikan dasar
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
35
sikap mental kelompok tertentu sehingga memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan secara cepat. 5. Jawaban: b Menurut Gabriel A. Almond, Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk dalam rule adjudication (mengadili pelaksanaan undang-undang) bersama Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawah MA. 6. Jawaban: a Struktur politik dalam konsep politik terdiri atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dengan demikian, apabila digambarkan dalam bentuk bagan, struktur politik akan menempati kotak bertanda tanya. Struktur politik memiliki hubungan erat dengan sistem politik sebuah negara karena struktur politik akan membentuk sistem politik dalam negara. 7. Jawaban: c Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPD mempunyai hak-hak yaitu bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan dalam administratif. 8. Jawaban: c Anggota DPD mempunyai beberapa kewajiban yaitu membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kesejahteraan rakyat; memperhatikan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 9. Jawaban: e Penjelasan dari tiga lembaga tersebut sebagai berikut. 1) KPU merupakan lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. 2) Presiden yang dimaksud adalah lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang. 3) MA merupakan lembaga yudikatif yang berkedudukan sebagai pengadilan kasasi. 10. Jawaban: a Presiden berwenang menarik TNI dari Australia karena presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kewenangan presiden tersebut diatur dalam pasal 10 UUD 1945. 11. Jawaban: e Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 36
Kunci Jawaban
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 12. Jawaban: b Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bidang hukum dan peradilan. Lembaga yang berada pada ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga peradilan yang berada di bawah peradilan umum. Berkaitan dengan soal, jawaban yang tepat adalah pilihan b. 13. Jawaban: c Ayah Linda adalah seorang anggota hakim konstitusi yang bekerja di Makamah Konstititusi. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa ketentuan sebagai berikut. 1) Ayah Linda adalah satu dari tiga orang penegak hukum yang diajukan oleh presiden. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24C ayat (3) UUD 1945, hakim konstitusi berjumlah sembilan yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden. 2) Wewenang yang dimiliki oleh hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Wewenang tersebut didasarkan ketentuan pada ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 14. Jawaban: e Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24B ayat (3) UUD 1945. 15. Jawaban: c Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalanpersoalan hak asasi manusia. Berdasarkan wacana, Komnas HAM menjalankan fungsi investigasi. Dari hasil investigasi, perusahaan telah melanggar hak masyarakat tentang perlindungan ruang penghidupan rakyat yang tertuang dalam undangundang hak asasi manusia.
16. Jawaban: b Pak Andara merupakan seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 23F ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ”Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.” Ketentuan pasal tersebut dicerminkan oleh ilustrasi pada soal yang terdapat dalam beberapa kalimat beikut. 1) Pak Andara seorang anggota sebuah lembaga negara. 2) Pak Andara ditunjuk oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. 17. Jawaban: d Lembaga negara yang diatur dalam pasal 24C UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut. 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 18. Jawaban: b DPR merupakan salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki kekuasaan membuat atau merevisi undang-undang. Dalam proses pembuatan undang-undang, terdapat tahapan pembahasan sebuah rancangan undang-undang oleh DPR bersama presiden (pemerintah). 19. Jawaban: b Hubungan kekuasaan negara antara lembaga eksekutif dan yudikatif tampak dalam masalah pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pembahasan rancangan undang-undang dan penempatan duta negara lain di Indonesia merupakan bentuk perwujudan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Mahkamah Agung melakukan judicial review sebagai bentuk perwujudan hubungan kekuasaan antara lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
20. Jawaban: c Pasangan yang tepat mengenai bentuk-bentuk kegiatan pemerintahan dan lembaga negara sebagai pelaksana pemerintahan seperti berikut. Bentuk Kegiatan Pemerintah
B.
Lembaga Negara
a.
Membuat undang-undang
Presiden dan DPR
b.
Mengangkat seorang duta negara
Presiden dengan persetujuan DPR
c.
Mengangkat anggota Komisi Yudisial
Presiden
d.
Memutus pembubaran partai politik
Mahkamah Konstitusi
e.
Melantik presiden dan wakil presiden
MPR
Uraian
1. Jawaban: Berdasarkan kenyataan dalam kehidupan politik rakyat, masyarakat satu sama lain mengemban fungsi dan peranan politik tertentu yang secara konvensional dikenal dalam setiap sistem politik. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, tokoh politik, dan media komunikasi politik. 2. Jawaban: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undangundang dasar. MPR merupakan salah satu lembaga negara. Jadi, apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang dasar, konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Jawaban: Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi ’’Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.’’ Berdasarkan pasal tersebut, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undangundang tersebut kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mekanisme pembahasan rancangan undang-undang dibahas dalam pasal 20 UUD 1945.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
37
4. Jawaban: Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki visi yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, sedangkan misi yang diemban KPK sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi 5. Jawaban: Menurut UUD 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut.
38
Kunci Jawaban
a.
b. c.
Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (pasal 24A ayat (1)). Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi (pasal 24C ayat (3)). Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat (1)).
A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
A.
1) 2)
Pilihlah ganda
1. Jawaban: a Kelompok Kontinental merupakan kelompok yang membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. 2. Jawaban: d Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Jawaban: c Desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik, terikat maupun tidak pada daerah tertentu. Contohnya mengurus irigasi bagi petani.
Memangkas jumlah susunan daerah otonom. Mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga kebijakan dan lembaga kontrol. Keengganan pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar pada daerah otonom. Mengutamakan demokrasi daripada desentralisasi.
3)
4)
5. Jawaban: e Pasangan yang tepat antara ahli dan pendapat tentang pengertian otonomi sebagai berikut. No.
Ahli
Pendapat
1)
J. Wajong
Otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus dengan keuangan sendiri, menentukan hukum dan pemerintahan sendiri.
2)
C.J. Franseen
Otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah setempat dan menyesuaikan peraturanperaturan yang sudah dibuat.
3)
Ateng Syarifuddin
O to no mi da er ah se ba ga i kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan bersifat terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.
4)
F. Sugeng Istianto
Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
4. Jawaban: c A.F. Leemans yang mengatakan bahwa dengan tujuan desentralisasi terjadi kecenderungan sebagai berikut.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
39
6. Jawaban: a Tujuan otonomi daerah di antaranya sebagai berikut. 1) Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat. 2) Pengembangan kehidupan yang lebih demokratis. 3) Keadilan nasional. 4) Pemerataan wilayah daerah. 5) Pemeliharaan hubungan antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Jawaban: d Prinsip otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya, nyata, dan bertanggung jawab. 8. Jawaban: b Dalam rangka menerapkan otonomi daerah ada beberapa landasan hukum yang menyertainya. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia antara lain pasal 18 ayat (1–7), pasal 18A ayat (1) dan (2), serta pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B.
Uraian
1. Jawaban: Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 2. Jawaban: Perbedaan pendapat antara J. Wajong dan C.J. Franseen tentang otonomi daerah sebagai berikut. a. J.Wajong berpendapat bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus dengan keuangan sendiri serta menentukan hukum dan pemerintahan sendiri. b. C.J. Franseen berpendapat bahwa otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah setempat dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. 3. Jawaban: Alasan perlunya otonomi daerah yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa Orde Baru sangat sentralistik sehingga daerah diabaikan, pembagian kekayaan alam tidak adil dan merata, serta adanya kesenjangan sosial dan pembangunan.
9. Jawaban: e Nilai unitaris merupakan nilai yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
4. Jawaban: Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada kabupaten/kota dengan pertimbangan berdasarkan dimensi politik. Artinya, bahwa dalam dimensi politik kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
10. Jawaban: a Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa pertimbangan berdasarkan dimensi politik, administratif, dan kabupaten/kota. Unitaris dan desentralisasi teritorial merupakan nilai yang terkandung dalam otonomi daerah.
5. Jawaban: Nilai desentralisasi teritorial adalah nilai yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
40
Kunci Jawaban
B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
A.
Pilihlah ganda
1.
Jawaban: a Pasangan yang tepat antara ahli dan pendapat tentang pengertian pemerintah sebagai berikut. No. 1)
Ahli
Pendapat
W.S. Sayre
Pemerintah adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan.
2)
Suradinata
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.
3)
Woodrow Wilson
Pe me ri nta h a da la h su at u pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata.
4)
R. Mac. Iver
Pemer intah sebagai organisasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan cara agar orang bisa diatur.
2. Jawaban: e Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah pusat disebut urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pilihan e merupakan urusan pemerintahan konkuren atau kewenangan pemerintah daerah khususnya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 3. Jawaban: c Indonesia telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menciptakan ketertiban dunia. Hal ini tampak pada upaya-upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia guna menciptakan dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Contohnya Indonesia mengirim kontingen Garuda ke negara-negara yang mengalami konflik. Selain itu, Indonesia ikut bergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, GNB, dan APEC.
4. Jawaban: d Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Contohnya presiden membuat perjanjian internasional, mengangkat duta, memberi grasi, serta mengangkat dan memberhentikan menteri. Pilihan a, b, c, dan e merupakan hak yang dimiliki DPR. 5. Jawaban: c Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 6. Jawaban: b Politik luar negeri merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut. Urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. 7. Jawaban: c Salah satu urusan pemerintahan absolut adalah urusan pertahanan. Contoh urusan pertahanan adalah mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, serta bela negara bagi setiap warga negara. 8. Jawaban: a Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
41
mempunyai status sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9. Jawaban: b Menindak setiap kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara merupakan contoh urusan pemerintahan absolut khususnya urusan keamanan. Contoh lainnya adalah mendirikan dan membentuk kepolisian negara dan menetapkan kebijakan keamanan nasional. 10. Jawaban: a Salah satu urusan pemerintahan absolut adalah urusan yustisi. Urusan yustisi misalnya memberikan grasi, amnesti, abolisi, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan lain yang berskala nasional. B.
Uraian
1. Jawaban: Menurut pendapat David Apter pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. 2. Jawaban: Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Jawaban: Perbedaan pengertian antara urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren sebagai berikut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 4. Jawaban: Urusan politik luar negeri contohnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. 5. Jawaban: Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah.
C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: d Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
42
Kunci Jawaban
2. Jawaban: e Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 3. Jawaban: b Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dan wilayah kerja gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. 4. Jawaban: b Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 5. Jawaban: a Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. 6. Jawaban: d Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta 6) sosial. 7. Jawaban: c Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti berikut. 1) Penanaman modal. 2) Pemberdayaan masyarakat dan desa. 3) Pangan. 4) Pertanahan. 5) Lingkungan hidup. 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 7) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 9) Perhubungan. 10) Komunikasi dan informatika. 8. Jawaban: c Urusan pemerintahan pilihan meliputi: 1) kelautan dan perikanan. 2) pariwisata. 3) pertanian. 4) kehutanan. 5) energi dan sumber daya mineral. 6) perdagangan. 7) perindustrian serta. 8) transmigrasi.
9. Jawaban: b Urusan pemerintahan umum meliputi aspek-aspek berikut. 1) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 10. Jawaban: e Penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan dan kepada desa ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa. Penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Jawaban: e Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
43
12. Jawaban: c Dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang sebagai berikut. 1) Mengajukan rancangan perda. 2) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 3) Menetapkan perda dan keputusan kepala daerah. 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Jawaban: e Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan. 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan. 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan. Pilihan e merupakan tugas sekretaris daerah. 14. Jawaban: a Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 15. Jawaban: b Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Badan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. B.
Uraian
1. Jawaban: Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 44
Kunci Jawaban
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Jawaban: Salah satu keistimewaan DIY adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Contohnya dinyatakan bahwa syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam. 3. Jawaban: Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal-hal sebagai berikut. a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. b. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur. d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota. 4. Jawaban: Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Jawaban: Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut. a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.
D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah masih memiliki hubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi. Melalui kekuasaan yang terdesentralisasi diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat bersinergi mendapatkan hak dan kewajiban sesuai proporsi yang seharusnya diperoleh. 2. Jawaban: b Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan diperlukan hubungan yang harmonis dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah. Hubungan harmonis tersebut dimaksudkan guna mencapai kemakmuran rakyat. Dengan adanya hubungan harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan. 3. Jawaban: a Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu hubungan struktural dan fungsional. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing, sesuai prinsip otonomi seluasluasnya. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah merupakan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. 4. Jawaban: d Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan satu kali dalam satu tahun kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat.
5. Jawaban: a Salah satu fungsi pokok pemerintahan adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan di jalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mengetahui, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 6. Jawaban: a Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 7. Jawaban: c Salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Jawaban: a Urusan pemerintahan umum seperti berikut. 1) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 2) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 3) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 5) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
45
9. Jawaban: e Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Artinya pemerintah mengalokasikan belanja dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung ke daerah tanpa melalui APBD. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. 10. Jawaban: e Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. B.
Uraian
1. Jawaban: Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Melalui kekuasaan yang terdesentralisasi diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat bersinergi mendapatkan hak dan kewajiban sesuai proporsi yang seharusnya diperoleh. 2. Jawaban: Fungsi pengaturan memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: c Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun administratif. 2. Jawaban: b Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu de yang berarti lepas,
46
Kunci Jawaban
membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. 3. Jawaban: Pada pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 4. Jawaban: Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menitikberatkan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya. 5. Jawaban: Hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.
dan centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. 3. Jawaban: a Amran Muslimin dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya , berpendapat bahwa desentralisasi dibedakan atas tiga bagian sebagai berikut. 1) Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2)
3)
Desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak terikat pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti mengatur pendidikan dan agama.
4. Jawaban: b Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa pertimbangan berdasarkan dimensi sebagai berikut. 1) Administratif. Dalam dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. 2) Politik. Dalam dimensi politik kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 3) Kabupaten/kota. Dalam dimensi ini kabupaten/kota merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. 5. Jawaban: e Pasangan yang tepat antara ahli dan pendapat tentang pengertian pemerintah sebagai berikut. No. 1)
Ahli
Pendapat
Suradinata
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.
2)
R. Mac. Iver
Pemerintah sebagai organisasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan cara agar orang bisa diatur.
3)
David Apter
Pemerintah merupakan satuan anggota paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
4)
Max Weber
Pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturanaturannya dalam wilayah tertentu.
6. Jawaban: e Woodrow Wilson berpendapat bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Pengorganisasian yang dimaksud adalah dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan ketenangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan sekelompok. 7. Jawaban: c Desentralisasi yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 8. Jawaban: a Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Jawaban: c Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 10. Jawaban: e Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
47
11. Jawaban: d Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di antaranya sebagai berikut. 1) Kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 2) Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 3) Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 12. Jawaban: b Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut. 1) Tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 2) Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. 5) Efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 13. Jawaban: d Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya ketua DPRD mengajak anggotanya meningkatkan keahlian dalam bekerja. 14. Jawaban: a Efisiensi adalah asas yang berorientasi pada upaya meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja terbaik. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang tidak mengabiskan waktu dan tenaga memberikan asas efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 48
Kunci Jawaban
15. Jawaban: e Otonomi daerah sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Dengan sistem tersebut daerah mempunyai kesempatan mengembangkan daerahnya. Salah satu upaya untuk mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis di daerah yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebebasan berserikat dan berpendapat serta menghormati adanya kesetaraan gender. 16. Jawaban: e Salah satu fungsi pokok pemerintahan adalah pelayanan. Fungsi pelayanan dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih. Semua orang memiliki hak sama seperti hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan (kepercayaan). 17. Jawaban: a Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 18. Jawaban: b Melakukan perjanjian dengan negara lain seperti perjanjian internasional di bidang investasi termasuk dalam urusan politik luar negeri. Urusan politik luar negeri lainnya seperti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. 19. Jawaban: a Salah satu urusan pemerintahan absolut adalah urusan keamanan. Contoh urusan keamanan adalah mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional serta menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. 20. Jawaban: c Pengembangan alutsista termasuk dalam urusan pertahanan. Contoh urusan pertahanan lainnya adalah mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, serta bela negara bagi setiap warga negara.
21. Jawaban: c Instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 22. Jawaban: a Dalam prinsip otonomi nyata daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang sesuai potensi yang ada dan ciri khas daerah. 23. Jawaban: c Otonomi daerah diperlukan untuk mencegah penumpukan kekuatan atau tirani, mengembangkan kehidupan demokrasi, dari aspek teknik organisasi penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien, merupakan sarana pendidikan politik, menjaga stabilitas politik nasional, dan mencapai kesetaraan politik di Indonesia. Otonomi bukan bertujuan untuk mengembangkan kesenjangan sosial, melainkan untuk mewujudkan kesetaraan sosial. 24. Jawaban: d Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tecermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masingmasing. 25. Jawaban: a Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah
provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. B.
Uraian
1. Jawaban: Menurut Amran Muslimin desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badanbadan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. Jawaban: Perbedaan antara asas kepentingan umum dan keterbukaan sebagai berikut. a. Kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. b. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 3. Jawaban: Perbedaan antara urusan pertahanan dan urusan keamanan sebagai berikut. a. Urusan pertahanan antara lain mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, dan bela negara bagi setiap warga negara. b. Urusan keamanan antara lain mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, serta menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. 4. Jawaban: Prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
49
5. Jawaban: Pengaturan tentang urusan pemerintahan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam
50
Kunci Jawaban
melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
A.
Pilihlah ganda
1. Jawaban: b Indonesia merupakan negara kepulauan dengan konsep laut sebagai penyatu antarpulau. Lebar laut teritorial setiap pulau jika ditentukan hanya sejauh 3 mil laut akan merugikan Indonesia. Jika aturan tersebut diberlakukan, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut lepas atau laut internasional. 2. Jawaban: a Indonesia merupakan negara kepulauan. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dapat dilihat dari pernyataan a. Pilihan a memperlihatkan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Jumlah pulau tersebut sudah didaftarkan secara resmi ke PBB pada tahun 2012. 3. Jawaban: e Dilihat dari batas wilayah yurisdiksi, negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia adalah Australia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, dan Timor Leste. 4. Jawaban: d Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ’’Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.’’ 5. Jawaban: a Anak Anggela dan Patrick tidak memiliki status kewarganegaraan (apatride ). Hal ini karena anak mereka lahir di sebuah negara (Y) yang menganut asas ius sangunis yang penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Adapun negara Patrick dan Anggela penganut asas ius soli yang penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Oleh karena dasar itulah anak pasangan Anggela dan Patrick tidak memiliki status kewarganegaraan ( apatride) .
6. Jawaban: b Wilayah Indonesia terdiri atas darat, laut, dan udara. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga wilayah Indonesia. Sebagai contoh, warga negara harus menjaga kekayaan laut supaya tidak dirusak. Warga negara bisa menjaga kekayaan laut dengan melakukan konservasi terumbu karang. Konservasi terhadap terumbu karang dapat membantu membentuk atau memperbaiki kehidupan biota laut. 7. Jawaban: e Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini tecermin dalam pilihan e. Orang dari Jepang yang bekerja di Indonesia berarti ia bertempat tinggal di Indonesia dalam beberapa waktu. Oleh karena bertempat tinggal di Indonesia, ia disebut sebagai penduduk Indonesia. Adapun pilihan a dan b menunjukkan bahwa mereka berada di wilayah negara Indonesia tetapi bukan untuk bertempat tinggal di Indonesia sehingga bukan termasuk penduduk. Adapun untuk pilihan c dan d adalah orang Indonesia yang bertempat tinggal di negara lain karena bekerja dan belajar disana, tetapi mereka tetap menjadi warga negara Indonesia. 8. Jawaban: e Suprastruktur politik merupakan mesin politik dalam sebuah negara. Lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. DPR merupakan lembaga negara yang berfungsi membuat keputusan politik yang berwujud undang-undang. Fungsi DPR ini secara langsung berpengaruh terhadap pemerintahan dalam hal pembuatan keputusan politik negara. Dengan demikian, DPR dapat disebut sebagai suprastruktur politik. 9. Jawaban: c Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang termasuk bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisasi dari para
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
51
warga negara untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Adapun bentuk partisipasi politik meliputi aktivitas pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat, baik pejabat politik maupun administratif. 10. Jawaban: e Gabriel A. Almond mengemukakan beberapa fungsi suprastruktur politik sebagai berikut. 1) Membuat undang-undang (rule making) , fungsi ini dijalankan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD. 2) Melaksanakan undang-undang (rule aplication) , fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif. Di Indonesia lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan seluruh jajarannya. 3) Mengadili pelaksanaan undang-undang (rule adjudication), fungsi ini dilaksanakan oleh badan peradilan. Di Indonesia badan peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 11. Jawaban: c Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang (DPR atau DPRD). Adapun lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam kehakiman (MA, MK, dan KY). Kedua lembaga tersebut dapat melakukan kerja sama di antaranya dalam mengajukan calon hakim konstitusi dan memberikan persetujuan calon hakim agung yang direkomendasikan oleh KY. 12. Jawaban: d Tugas DPR dalam soal tersebut ditunjukkan oleh nomor 3), 4), dan 5) yaitu menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang. Adapun nomor 1) merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Nomor 2) merupakan kewenangan presiden. 13. Jawaban: b Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiel undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pemberian wewenang tersebut tercantum dalam pasal 24C ayat (1) yang berbunyi ’’Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya ber-
52
Kunci Jawaban
sifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.’’ 14. Jawaban: e Berdasarkan kriteria pada soal, lembaga X adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang menjadi lembaga pendukung bidang kehakiman. Tugas lembaga ini disebutkan dalam pasal 24B ayat (1) yang berbunyi ’’Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.’’ 15. Jawaban: a Lembaga yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945. 16. Jawaban: c Dalam pasal 24C ayat (3) UUD 1945 berbunyi ’’Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.” 17. Jawaban: b Setiap lembaga negara bisa melakukan hubungan atau kerja sama. Memberikan pertimbangan terkait abolisi dan amnesti merupakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Melakukan pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden merupakan bentuk kerja sama legislatif dan yudikatif. Melakukan amandemen merupakan kewenangan MPR. Memberikan grasi dan rehabilitasi merupakan kerja sama antara eksekutif dan yudikatif. 18.Jawaban: b Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Apabila rancangan undangundang tersebut terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadi silang pendapat antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh dibahas lagi dalam sidang DPR masa itu.
19. Jawaban: a Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menyelesaikan permasalahan atau sengketa pemilihan umum. Dasar hukum pemberian kewenangan tersebut terdapat dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi yaitu mengajukan usul dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Selain itu, DPD memiliki fungsi mengawasi atas pelaksanaan undangundang tertentu.
20. Jawaban: a DPR mempunyai tiga fungsi dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai berikut. 1) Fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan. 2) Fungsi anggaran yaitu fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah. 3) Fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
25. Jawaban: a Mengangkat duta dan konsul merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia. Dalam pengangkatan duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 13 ayat (2) UUD 1945.
21. Jawaban: d Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hal tersebut karena kedudukan menteri-menteri tersebut tidak bergantung kepada dewan, tetapi kepada presiden. 22. Jawaban: a Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi, Bu Cindy merupakan hakim yang bertugas di lingkungan peradilan tata usaha negara. 23. Jawaban: e Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mempunyai fungsi sebagai berikut. 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir. 2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN. 3) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir. 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 24. Jawaban: c Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari
26. Jawaban: c Prinsip pemberdayaan mengandung arti bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. 27. Jawaban: d Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. 28. Jawaban: a Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi di antaranya sebagai berikut. 1) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah. 3) Terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah. 4) Terindentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah. 29. Jawaban: c Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah mem-
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
53
perlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan mengembangkan pembangunan daerah dan desa. 30. Jawaban: b Salah satu fungsi pokok pemerintahan adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, pembuatan kebijakan dilaksanakan secara lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. 31. Jawaban: c Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk pemberian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 32. Jawaban: b Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut. 1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 2) Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. 3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. 33. Jawaban: d Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Hubungan kemitraan yang sejajar diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1) Persetujuan bersama dalam pembentukan perda. 2) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. 3) Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan pemerintah daerah. 4) Rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala. 5) Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 34. Jawaban: a Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti berikut. 1) Kebudayaan. 2) Kepemudaan dan olah raga. 54
Kunci Jawaban
3) 4) 5)
Koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pertanahan. Lingkungan hidup.
35. Jawaban: d Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 36. Jawaban: c Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 37. Jawaban: c Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Contohnya pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi data-data anggaran. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. 38. Jawaban: d Salah satu strategi pemerintah dalam pelayanan publik adalah pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik. Contohnya pemerintah daerah sudah menerapkan kemajuan teknologi dalam pembuatan KTP sehingga proses pembuatannya dapat selesai dengan cepat. Contoh tersebut sesuai tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik. 39. Jawaban: e Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 40. Jawaban: a Urusan pemerintahan umum di antaranya sebagai berikut. 1) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk
2)
B.
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Uraian
1. Jawaban: Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ’’Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.’’ Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara. Menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, warga negara juga mempunyai tugas tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini warga negara bukan kekuatan inti, tetapi sebagai kekuatan pendukung. 2. Jawaban: Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa ’’Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.’’ 3. Jawaban: Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim Mahkamah Konstitusi tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.
4. Jawaban: Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut. a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (pasal 24A ayat (1)). b. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi (pasal 24C ayat (3)). c. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat (1)). 5. Jawaban: Kerja sama yang dapat dilakukan antara lembaga legislatif dan yudikatif sebagai berikut. a. DPR mengajukan tiga calon hakim konstitusi. b. DPR meminta kepada MK untuk memeriksa presiden dan/atau wakil presiden berkenaan dengan usulan pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden. c. DPR memberikan persetujuan calon hakim agung yang direkomendasikan oleh KY. 6. Jawaban: Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ’’Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.’’ Berdasarkan pasal tersebut, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang tersebut kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mekanisme pembahasan rancangan undang-undang dibahas dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Jawaban: Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut. a. Fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah. b. Fungsi anggaran yaitu fungsi menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. c. Fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. 8. Jawaban: Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa aspek berikut.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1
55
