u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
PUTUSAN Nomor : 87/ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pid.B/2011/PN-IDI
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada
pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama Lengkap
: BASRI BIN RAZALI
Tempat lahir
: Idi Rayeuk
Umur a ta ta u t an angga l la hi hi r
: 32 Ta hu hun/07 Septe mb mbe r 1978
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Lingk. Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa,
Kec.Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Wartawan Tabloid Mapikor
Pendidikan
: SMA.
Terdakwa tidak ditahan :
Terdakwa dipersidangan semula didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama
MUKLIS MUKHTAR,SH, SAFARUDDIN, SH, HENDRI SAPUTRA dan MUZAKAR, SH, para Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM MUKLIS, SAFAR & PARTNERS yang beralamat di Jalan T. Iskandar No. 33 Banda Aceh;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT: •
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
•
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Persidangan;
•
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
•
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa;
•
Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;
•
Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
1. Meny Menyat atak akan an terdakwa BASRI BIN RAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagAlmana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP ;
2. Menjatu Menjatuhka hkan n pidan pidanaa terhadap terhadap terdakwa BASRI BIN RAZALI dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Menetapkan supaya supaya terdakwa membayar membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,Rp.2.000,- (dua ribu rupiah rupiah). ).
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 1 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan Nota DirektoriMenimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembelaan (Pledoi) tertanggal 24 Nopember putusan.mahkamahagung.go.id
2011 yang pada pokoknya Terdakwa memohon
kepada Majelis Hakim supaya dibebaskan dari segala dakwaan maupun dari segala tuntutan hukum;
Menimbang, bahwa atasNota Pembelaan Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum
telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya semula sedangkan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Maret
2011 Nomor REG. PERK : PDM-84/IDI/03/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: DAKWAAN :
Bahwa terdakwa Basri Bin Razali pada bulan Mei 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yakni AMIR DAHYAR, SH dan MUHAMMAD DAUD (Alm) dengan jalan
menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarkan tuduhan,
dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib Pengadilan Negeri Idi
melakukan eksekusi tanah yang ditempati oleh Hj.SITI HAWA, hal ini menarik perhatian
wartawan Aceh Timur untuk meliput jalannya eksekusi, salah satunya terdakwa yang merupakan
wartawan dari tabloid MAPIKOR, awalnya terdakwa tidak tahu tanah siapa yang akan dieksekusi, sampai terdakwa melihat Hj.SITI HAWA duduk meratap sedih dibawah pohon mangga melihat
jalannya eksekusi, kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengabadikan gambar Hj.SITI
HAWA tanpa mewawancarainya. Keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah Hj.SITI HAWA di Desa Seunebok Muku Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur untuk mengkonfirmasi
perihal eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Idi, mulai lah Hj.SITI HAWA bercerita
kepada terdakwa bahwa ia memiliki surat-surat yang lengkap dan sudah memohon kepada AMIR DAHYAR untuk memberi waktu agar eksekusi ditunda karena Hj.SITI HAWA sudah
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Jakarta, tapi AMIR DAHYAR tidak mengabulkannya, kemudian
dengan rasa emosi Hj. SITI HAWA pun menceritakan bahwa
dulu AMIR DAHYAR dan orang tuanya MUHAMMAD DAUD (Alm) pernah berkerja dikilang padi milik Hj.SITI HAWA kurang lebih 4 (empat) tahun, tapi selama 2 (dua) tahun mereka berkerja, kilang padinya tidak menghasilkan keuntungan sedikitpun bahkan rugi karena ditipu oleh AMIR DAHYAR dan
MUHAMMAD
DAUD
tapi
HJ.SITI
HAWA
tak pernah
mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Merasa sudah mendapat informasi yang sudah
cukup terdakwa mencoba mengkonfirmasi semua keterangan Hj.SITI HAWA dengan mendatangi AMIR DAHYAR ke Pengadilan Negeri Idi, tapi karena AMIR DAHYAR mengatakan dirinya
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 2 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bukan orang yang berkompeten untuk menjelaskan masalah eksekusi tanah tersebut, maka AMIR Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia DAHYAR mengarahkan terdakwa untuk putusan.mahkamahagung.go.id
meminta penjelasan ke bahagian Humas Pengadilan
Negeri Idi, dan saat terdakwa menanyakan mengenai apakah AMIR DAHYAR dan orang tuanya
pernah berkerja dikilang padi Hj.SITI HAWA, AMIR DAHYAR tidak menjawab pertanyaan terdakwa karena AMIR DAHYAR merasa hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah eksekusi tanah. Setelah mendapat beberapa informasi yang menurut terdakwa adalah berita terdakwapun membuat sebuah artikel mengenai eksekusi tanah dengan judul:
" PN Idi Rayeuk, Aceh Timur Penganut Peradilan Sesat Oknum Panitera PN Idi rayeuk Double
Job Mafia Tanah
AD : "Oh…………itu Salah Tulis………"
Yang diantaranya memuat keterangan Hj.SITI HAWA mengenai eksekusi tanahnya yang tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung sampai keterangan yang menyebutkan AMIR DAHYAR dan orang tuanya MUHAMMAD DAUD pernah berkerja di kilang padi miliknya dan
mereka telah menipu Hj.SITI HAWA. Kemudian terdakwa mengirim artikel ini ke tabloid MAPIKOR yang selanjutnya diterbitkan dalam Edisi Nasional/ Mei/ Thn III/ 2010. Tapi tak lama kemudian berita yang dimuat MAPIKOR ini dibaca oleh ANDI GUNAWAN Bin MUHAMMAD
DAUD yang merasa nama ayahnya telah dicemarkan, kemudian ANDI GUNAWAN mendatangi
terdakwa dan menanyakan mengapa terdakwa tidak mengkonfirmasi berita tersebut kepadanya, tapi terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah mengkonfirmasi hal ini dengan AMIR DAHYAR,
tapi karena tidak puas dengan jawaban terdakwa, ANDI GUNAWAN pun melaporkan terdakwa ke Polres Aceh Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik;
Perbuatan Terdakwa sebagAlmana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal
310 ayat (l) dan (2) KUHP;
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Obscuur Libel oleh karena tidak didasarkan
adanya pengaduan langsung dari korban mengingat yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana aduan (Klacht Delict);
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum. a. Dakwaan Error In Persona.
Bahwa tanggung jawab pemberitaan menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
merupakan tanggung jawab Perusahaan/Pimpinan Umum Redaksi, bukan tanggung jawab insan pers secara personal.
b. Yurisdiksi kewenangan.
Hakim Pengadilan Umum tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
c. Dakwaan terlalu dini (prematur).
Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers.
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 3 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia d. Eksepsi kewenangan menuntut gugur dikarenakan substansi dakwaan jaksa Penuntut putusan.mahkamahagung.go.id
Umum adalah pencemaran nama baik akibat pemberitaan dan yang menjadi terdakwa adalah wartawan yang meliput berita dilapangan yaitu terdakwa Basri Bin Razali.
Menimbang,
bahwa atas
eksepsi
yang
diajukan
Penasihat
Hukum
Terdakwa
dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagAlmana mestinya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menetapkan eksepsi dari Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan; Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan
Tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memutus terlebih dahulu dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI:
1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa BASRI BIN RAZALI;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana ini dengan memeriksa pokok
perkara;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-
saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:
1. ANDI GUNAWAN BIN H. MUHAMMAD DAUD : •
Bahwa saksi sebagai saksi dalam pencemaran nama baik saksi dan keluarga saksi;
•
Bahwa pencemaran nama baik terhadap keluarga saksi dilakukan oleh terdakwa BASRI Bin RAZALI;
•
Bahwa terdakwa berkerja sebagai Wartawan Tabloid Majalah Mapikor ;
•
Bahwa pada awalnya abang saksi berkerja di Pengadilan Negeri Idi sebagai Panitera/
Sekretaris dan mendapat perintah dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan eksekusi tanah yang bertempat di Titi Baro Kec. Idi Reyeuk Kab. Aceh Timur;
•
Bahwa setelah eksekusi tersebut muncul pemberitaan mengenai eksekusi dan didalamnya menyangkut nama baik orang tua saksi M. Daud (telah meninggal dunia) dan dituduh menipu;
•
Bahwa terdakwa tidak pernah konfirmasi tentang pencemaran nama baik keluarga saksi menyangkut orang tua saksi;
•
Bahwa yang memuat berita tersebut adalah terdakwa Basri Bin Razali karena dia merupakan wartawan Tabloid Mapikor ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 4 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
saksi mengetahuiMahkamah ada pencemaran nama baik Agung setelah saksi membaca Tabloid DirektoriBahwa Putusan Republik Indonesia •
Mapikor; putusan.mahkamahagung.go.id •
Bahwa isi berita tersebut adalah Amir Dahyar dan orang tuanya penipu ;
•
Bahwa saksi merasa keberatan karena itu adalah abang kandung saksi dan orang tua kandung saksi;
•
Bahwa saksi melaporkan berita tersebut ke polisi atas dasar Surat Kuasa dari keluarga/ Amir Dahyar;
•
Bahwa saksi mengetahui abang saksi pernah menyuruh meminta maaf secara lisan akan tetapi terdakwa tidak mau;
•
Bahwa saksi pernah menyurati Dewan Pers atas pemberitaan tersebut akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Dewan Pers tersebut;
•
Bahwa kilang padi yang dieksekusi oleh abang saksi/Panitera Pengadilan Negeri Idi atas perintah Mahkamah Agung dan dahulu ayah saksi berkerja dikilang padi tersebut dan selama berkerja tidak pernah bermasalah ;
•
Bahwa dipersidangan saksi mengajukan surat mencemaran nama baik tertanggal 06 Juli 2011 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers berserta bukti-bukti pengirimannya ;
2. ASNAWI BIN M. JUNED : •
Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk menjadi saksi tentang masalah pencemaran nama baik terhadap Amir Dahyar dan orang tuanya;
•
Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran
nama baik setelah saksi membaca tabloid mapikor yang bertuliskan "Amir Dahyar dan orang tuanya penipu";
•
Bahwa yang terdakwa beritakan di Tabloid Mapikor tidak ada kaitannya eksekusi dengan orang tua Amir Dahyar;
•
Bahwa sepengetahuan saksi adalah eksekusi tersebut dilakukan atas perintah Ketua pengadilan Negeri Idi dan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan eksekusi tersebut bukan urusan pribadi;
3. AMIR DAHYAR BIN MUHAMMAD DAUD : •
Bahwa saksi adalah bekerja di Pengadilan Negeri Idi dengan jabatan Panitera/Sekretaris dan
pernah memimpin pelaksaan eksekusi atas objek tanah dan dirumah milik Hj. Siti Hawa pada bulan April 2010 ; •
Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi dan ayah saksi
tentang penipuan oleh Alm ayah saksi;
•
Bahwa dahulu ayah saksi berkerja di kilang padi milik Hj. Siti Hawa dan ayah saksi
dituduh menipu uang milik kilang padi yang dikelola oleh ayah saksi;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 5 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Bahwa pencemaran nama Mahkamah baik tersebut dimuat dalam Agung Tabloid Mapikor Republik ; Direktori Putusan Indonesia •
Bahwa saksi ada membaca Tabloid Mapikor ; putusan.mahkamahagung.go.id • •
Bahwa terdakwa pernah konfirmasi tentang eksekusi kepada saksi akan tetapi terdakwa
tidak pernah konfirmasi tentang pencemaran nama baik orang tua saksi tersebut kepada saksi; •
Bahwa saksi pernah memberi Kuasa kepada Andi Gunawan Bin H. Muhammad Daud
untuk melaporkan kepada polisi tentang berita yang terbit di Tabloid Mapikor tersebut; •
Bahwa saksi Andi Gunawan Bin H. Muhammad Daud ada melayangkan surat keberatan
atas berita yang dimuat di Tabloid Mapikor, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban ; •
Bahwa eksekusi kilang padi tidak ada kaitannya dengan ayah saksi;
•
Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas berita yang telah diterbitkan di Tabloid
Mapikor tersebut;
4. SITI HAWA BINTI MAHMUD : Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi tentang penulisan • yang terbit di Tabloid Mapikor mengenai Amir Dahyar pencuri;
•
Bahwa yang menulis berita tersebut di Tabloid Mapikor adalah terdakwa Basri Bin Razali;
•
Bahwa saksi mengetahui berita tersebut dari anak saksi; Bahwa saksi tidak membaca tabloid Mapikor tersebut;
•
Bahwa eksekusi rumah saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Idi memakai alat berat (beko) dan pada saat itu banyak orang yang datang, ada dari kepolisian dan ada juga masyarakat yang melihat-lihat;
•
Bahwa oleh karena banyak orang yang datang saksi tidak mengetahui apakah ada wartawan saat itu yang hadir atau tidak ;
•
Bahwa dari eksekusi tersebut saksi korban di sebut pencuri;
•
Bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah anak saksi dan menanyakan tentang eksekusi dan dengan keadaan emosi saksi mengatakan bahwa Amir Dahyar pencuri;
•
Bahwa setelah konfirmasi terdakwa memuat berita di Tabloid Mapikor tentang eksekusi kilang padi yang dahulu di kelola oleh Alm. M. Daud ;
•
Bahwa berita tersebut dimuat di Tabloid Mapikor seminggu setelah eksekusi;
•
Bahwa setelah 3 (tiga) hari berita tersebut dimuat di Tabloid Mapikor, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Jakarta ;
•
Bahwa di Jakarta saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Komisi Yudisial, Redaksi Mapikor dan setelah itu ke Mahkamah Agung ;
•
Bahwa saksi ke Jakarta atas biaya sendiri;
•
Bahwa saksi yang menanggung biaya terdakwa ke Jakarta;
•
Bahwa sebenarnya tidak ada hubungan pencuri dengan pengrusakan rumah saksi dalam hal eksekusi tersebut;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 6 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Bahwa saksi kenalMahkamah dengan saksi Amir DahyarAgung ; Direktori Putusan Republik Indonesia •
Bahwa pada saat eksekusi saksi sudah emosi dan tidak ingat lagi apa yang terjadi; putusan.mahkamahagung.go.id •
•
Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa pernah datang ke rumah saksi atau tidak setelah eksekusi;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang
meringankan bagi terdakwa (saksi a decharge) ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tentang
peritah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ahli dari Akademisi maupun dari Dewan Pers, akan tetapi dari tenggang waktu yang diberikan untuk menghadirkannya Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan saksi ahli tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa BASRI BIN
RAZALI yang pada pokoknya sebagai berikut: •
Bahwa terdakwa menjadi wartawan Mapikor sejak tahun 2009 s/d Juli 2011 ;
•
Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2010 terdakwa mendatangi lokasi eksekusi dan terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul di lokasi tersebut;
•
Bahwa kemudian terdakwa mendatangi orang yang sedang berkumpul-kumpul untuk mencari berita;
•
Bahwa setelah terdakwa mendapatkan gambar-gambar eksekusi tersebut dan setelah mendapatkan rekaman peristiwa lalu terdakwa kirim ke Redaksi Mapikor di Jakarta;
•
Bahwa terdakwa pernah pergi ke Jakarta untuk mendampingi Ibu Siti Hawa;
•
Bahwa terdakwa ke Jakarta bersama dengan Ibu Siti Hawa untuk melaporkan pada
Tabloid Mapikor tentang eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Idi terhadap tanah milik Siti Hawa;
•
Bahwa yang membiayai terdakwa dan Ibu Siti Hawa ke Jakarta adalah Redaksi;
•
Bahwa berita pencemaran nama baik Sdr. Amir Dahyar bukan terdakwa yang menulisnya akan tetapi orang pusat yang menulisnya ;
•
Bahwa yang terdakwa lakukan hanya mengirim foto-foto waktu eksekusi terjadi, dan terdakwa tidak menulis berita;
•
Bahwa pada waktu Ibu Siti Hawa memberi keterangan pada Pers saat berada di Redaksi Mapikor, terdakwa tidak mendampinginya ;
•
Bahwa terdakwa mengirim foto-foto eksekusi tersebut untuk dijadikan berita di Tabloid Mapikor;
•
Bahwa sewaktu terdakwa mengambil foto, Sdr. Amir Dahyar tertawa terbahak-bahak seperti orang kegirangan/merasa senang;
•
Bahwa terdakwa tidak mengerti kalau setiap berita yang diterbitkan oleh Redaksi harus dihadirkan atau tidak nara sumbernya ;
•
Bahwa sebelum memuat berita terdakwa ada konfirmasi dilahan eksekusi;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 7 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Bahwa kode BSR yang tertera di Tabloid tersebut bukan nama terdakwa sedangkan Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik •
sumbernya dari terdakwa; putusan.mahkamahagung.go.id •
Bahwa wartawan Mapikor yang ada di Idi adalah terdakwa dengan M. Abu Bakar;
•
Bahwa yang berangkat ke Jakarta ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, anak Ibu Siti Hawa, menantunya dan Ibu Siti Hawa sendiri;
•
Bahwa yang melakukan eksekusi tersebut adalah Panitera, Nawi, dan Juru Sita;
•
Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan atas perintah siapa eksekusi dijalankan ;
•
Bahwa sekarang terdakwa tidak lagi sebagai wartawan karena terdakwa masih dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
•
Bahwa kebiasaannya kalau terdakwa mengirim berita dimuat pemberitaannya dengan kode Tim (Team) ;
•
Bahwa Tabloid Mapikor (Edisi Mei 2010) bukan terdakwa yang membuat berita akan tetapi gambarnya terdakwa yang kirim;
•
Bahwa maksud terdakwa pergi ke Jakarta bersama Hj. Siti Hawa untuk mencari keadilan ;
•
Bahwa setelah berita dimuat redaksi pada Tabloid Maikor kemudian Terdakwa tidak melakukan komplain terhadap kode BSR yang tertera di akhir tulisan atas pemberitaan Eksekusi di Aceh Timur tersebut;
•
Bahwa untuk wilayah Aceh tidak ada kode nama yang sama dengan terdakwa ;
•
Bahwa sewaktu membaca berita tersebut terdakwa merasa senang atau puas ;
•
Bahwa terdakwa tidak keberatan pada saat dilakukan eksekusi dan terdakwa mempunyai rekaman yang isinya "kalau menang Pak Amir dapat jatah 3 (tiga) ruko";
•
Bahwa rekaman tersebut tidak ada lagi karena sudah terhapus di HP terdakwa;
•
Bahwa terdakwa tidak mendapatkan honor terhadap berita yang terdakwa tulis akan tetapi Terdakwa mendapatkan gaji bulanan yang besarnya beberapa ratus ribu supiah saja ;
•
Bahwa berita yang terbit bukan terdakwa yang bertanggung jawab melainkan redaksi;
•
Bahwa redaksi memuat berita berdasarkan Bu Siti Hawa ke Jakarta;
•
Bahwa gambar yang termuat di Tabloid tersebut merupakan gambar yang terdakwa
kirim ; Bahwa terdakwa mengirim berita melalui email dan kode email terdakwa ada 3 (tiga) dan selalu berganti-ganti dan namanya Terdakwa tidak mengingatnya ;
•
Bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan Tabloid Mapikor Edisi Mei dan OktoberNovember berserta 2 (dua) set foto ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi
yang meringankan) bagi terdakwa;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti
berupa:
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 8 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
- 1 (satu) lembar asli potongan Koran Tabloid MAPIKOR; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut
Umum untuk menghadirkan Pimpinan Redaksi Mapikor untuk didengar keterangannya dipersidanga akan tetapi Pimpinan Redaksi Mapikor tersebut tidak hadir;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta
adanya barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: •
Bahwa benar terdakwa merupakan wartawan Mapikor sejak tahun 2009 s/d tanggal 11 Juli 2011;
•
Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2010 terdakwa mendatangi lokasi eksekusi di Desa Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
•
Bahwa benar banyak orang yang berkumpul di lokasi tersebut termasuk Terdakwa ;
•
Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi orang yang sedang berkumpul-kumpul di dekat pemilik rumah Hj. Siti Hawa untuk mencari berita ;
•
Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan gambar-gambar dan rekaman tentang
eksekusi tersebut lalu terdakwa kirim ke Redaksi Mapikor di Jakarta; Bahwa benar terdakwa mengirim berita melalui email;
•
Bahwa Terdakwa memiliki banyak email akan tetapi satupun tidak ada yang ingat;
•
Bahwa benar setelah eksekusi tersebut, muncul pemberitaan di Tabloid Mapikor mengenai eksekusi dan didalamnya menyangkut nama baik orang tua saksi Andi Gunawan dan Amir Dahyar yaitu M. Daud (telah meninggal dunia) dan dituduh menipu ;
•
Bahwa benar terdakwa selaku contributor terhadap berita di tabloid mapikor Edisi Mei
2010 dengan judul " PN Idi Rayeuk, Aceh Timur Penganut Peradilan Sesat Oknum Panitera PN Idi rayeuk Double Job Mafia Tanah AD : "Oh…….. itu Salah
Tulis………." dan didalamnya pula menyangkut pencemaran nama baik orang lain yaitu "Amir Dahyar dan orang tuanya (Alm) Muhammad Daud sebagai penipu”
•
Bahwa benar terdakwa tidak pernah konfirmasi tentang pencemaran nama baik terhadap orang tua saksi Andi Gunawan dan Amir Dahyar yang menyebut "Amir Dahyar dan orang tuanya (Alm) Muhammad Daud sebagai penipu" ;
•
Bahwa benar yang memuat berita tersebut adalah terdakwa Basri Bin Razali karena dia merupakan wartawan Tabloid Mapikor ; Bahwa benar diakhir berita tertera kode BSR ;
•
Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komplain tentang kode BSR yang tertera di
akhir tulisan kepada Dewan Pers Tabloid Mapikor setelah pemberitaan tersebut terbit;
•
Bahwa benar untuk wilayah Aceh tidak ada kode nama yang sama dengan terdakwa ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 9 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Bahwa benar wartawan Mapikor yang ada di Idi adalah terdakwa dengan M. Abu Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik •
Bakar; putusan.mahkamahagung.go.id •
Bahwa benar terdakwa ke Jakarta bersama dengan Ibu Siti Hawa, anaknya dan menantunya untuk melaporkan pada Tabloid Mapikor tentang eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Idi terhadap tanah milik Siti Hawa;
•
Bahwa benar yang terdakwa beritakan di Tabloid Mapikor tidak ada kaitannya antara berita eksekusi dengan berita orang tua Amir Dahyar yakni Alm. Muhammad Daud sebagai Penipu;
•
Bahwa benar eksekusi dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Idi atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri Idi dan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan eksekusi tersebut bukan urusanlah pribadi;
•
Bahwa benar saksi Andi Gunawan telah melayangkan surat pengaduan pencemaran
nama baik yang dimuat tabloid Mapikor kepada Dewan Pers akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan;
•
Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban ;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan
perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagAlmana
dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagAlmana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut
masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;
Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun secara tunggal
yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:
1. Barang siapa ; 2. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu
perbuatan dengan maksud tuduhan diketahui umum ;
3. Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum; Ad.l. Barang Siapa :
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang siapa" ditujukan kepada
setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggunganjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 10 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bahwa dalam kaitan ini orang sebagai subjek hukum haruslah memenuhi DirektoriMenimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab putusan.mahkamahagung.go.id
secara hukum atau yang disebut juga
sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;
Menimbang, bahwa syarat subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu
pikirannya serta dan syarat objektif orang tersebut dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara subjektif sesuai dengan fakta-fakta
dipersidangan bahwa Terdakwa BASRI BIN RAZALI sebagAlmana identitasnya tersebut diatas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya dipersidangan terayata adalah seorang laki-laki yang dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan
secara objektif Terdakwa BASRI BIN RAZALI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tuduhan diketahui umum ;
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa disertai adanya barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib Pengadilan Negeri Idi melakukan eksekusi tanah yang ditempati oleh Hj.SITI HAWA ;
Menimbang, bahwa pada saat eksekusi tersebut sedang berlangsung, banyak orang-orang
berkumpul sehingga mendapat perhatian Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi lokasi eksekusi tersebut dan Terdakwa mengambil foto dan mencari sumber berita;
Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan gambar-gambar, rekaman dan berita
tentang eksekusi tersebut lalu terdakwa kirim ke Redaksi Mapikor di Jakarta melalui email;
Menimbang, bahwa setelah eksekusi tersebut, muncul pemberitaan di Tabloid Mapikor
Edisi Mei 2010 mengenai eksekusi tersebut dengan judul "PN Idi Rayeuk, Aceh Timur Penganut Peradilan Sesat Oknum Panitera PN Idi rayeuk Double Job Mafia Tanah AD :
"Oh.....itu Salah Tulis......" dan didalamnya pula menyangkut pencemaran nama baik orang lain yaitu "Amir Dahyar dan orang tuanya (Alm) Muhammad Daud sebagai penipu" ;
Menimbang, bahwa dari bukti Petunjuk yang memuat berita tersebut adalah terdakwa
Basri Bin Razali karena dia Terdakwa merupakan wartawan Tabloid Mapikor dan diakhir tulisan tersebut tertera kode BSR yang identik dengan terdakwa selain itu wartawan Mapikor untuk wilayah Aceh Timur adalah M. Abu Bakar dan Terdakwa sedangan wartawan M. Abu Bakar tidak identik dengan kode BSR tersebut;
Menimbang, bahwa Tabloid Mapikor tersebut merupakan surat kabar beredar luas secara
nasional dan khususnya di Aceh Timur sehingga dengan mudah diketahui khalayak ramai atau umum tentang materi pemberitaannya ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 11 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bahwa judul berita di Tabloid Mapikor Edisi Mei 2010 "PN Idi Rayeuk, Aceh DirektoriMenimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Timur Penganut Peradilan Sesat". Judul putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut menurut Majelis Hakim sangat tendesius dan
insinuatif yang menimbulkan kesan seolah-olah Pengadilan Negeri Idi menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyalahi aturan hukum yang berlaku padahal tidak demikian adanya ;
Menimbang, bahwa materi berita yang termuat dan disebarkan melalui Tabloid Mapikor
Edisi Mei 2010 tersebut adalah berita yang tendesius dan insinuatif yang menimbulkan kesan seakan-akan Alm. Muhammad Daud atau orang tua dari Amir Dahyar dan Andi Gunawan maupun dan atau Amir Dahyar telah melakukan perbuatan penipuan kepada Hj. Siti Hawa, padahal hal tersebut masih harus diuji kebenarannya melalui proses hukum ;
Menimbang, bahwa didepan persidangan Hj. Siti Hawa selaku nara sumber yang kemudian
dimuat oleh wartawan Mapikor Basri Bin Razali, menyatakan orang tua Amir Dahyar (Pansek PN
Idi) "pencuri", sehingga berit a yang termuat di Tabloib Mapikor "penipu" adalah hasil asumsi atau pendapat dari wartawan Mapikor dan bukan berita berdasarkan fakta yang disajikan secara utuh;
Menimbang, bahwa pemberitaan yang di tabloid Mapikor atas kontribusi Terdakwa untuk
wilayah Aceh Timur selaku Wartawan Mapikor tersebut telah mencampur adukkan antara
pemberitaan berita pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Idi dengan pemberitaan pribadi dan keluarga dari orang yang melaksanakan eksekusi tersebut seharusnya
Terdakwa jika benar-benar menjalankan tugas dan profesinya selaku wartawan haruslah menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yaitu menyajikan antara judul dengan materi berita haruslah relevan dan mempunyai keterkaitan (korelasi);
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan
materi berita Alm. Muhammad Daud melakukan penipuan sebagAlmana tersebut dalam berita Tabloid Mapikor Edisi Mei 2010 tersebut telah dilakukan tidak seimbang oleh Terdakwa tanpa mengkorfimasi kebenaran tuduhan penipuan menurut pendapat Terdakwa dan tuduhan pencurian menurut nara sumber Hj. Siti Hawa kepada keluarga besar Alm. Muhammad Daud sehingga hal
tersebut bertentangan dengan prinsip jurnalistik tentang pemberitaan yang seimbang (cover both side);
Menimbang, bahwa saksi ANDI GUNAWAN selaku anak kandung dari Alm. Muhammad
Daud melakukan upaya hukum pidana pencemaran nama baik tersebut untuk kepentingan orang tuanya Alm. Muhammad Daud maupun untuk kepentingan dari abang kandung Amir Dahyar, SH setelah mendapatkan Kuasa untuk itu ;
Menimbang, bahwa saksi ANDI GUNAWAN telah melaporkan pencemaran nama baik
tersebut ke Dewan Pers (bukti Laporan dan bukti pengiriman laporan terlampir dalam berkas
perkara) akan tetapi setahun setelah surat tersebut dikirmkan kepada Dewan Pers (sampai saat perkara diputus) tidak juga mendapatkan tanggapan oleh Dewan Pers, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya Tanggapan dari Dewan Pers tersebut merupakan bukti
Petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa tidak lagi menjadi ranah kode etik akan tetapi menjadi ranah tindak pidana umum (KUHPidana) ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 12 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bahwa dari pertimbangan yang tersebut di atas, maka unsur "Merusak DirektoriMenimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud tuduhan diketahui umum" telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.3. Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum ;
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa disertai adanya barang bukti bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan Terdakwa dengan tulisan yang termuat pada Tabloid Mapikor Edisi Mei 2010;
Menimbang, bahwa Tabloid Mapikor adalah media yang peredarannya tidak terbatas dan
dicetak untuk diedarkan kepada umum ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dengan tulisan atau gambar
yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum" telah terpenuhi dan terbukti;
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP
telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan yaitu
perbuatan Tersebut merupakan tanggung jawab Pimpinan Redaksi Mapikor karena Terdakwa bukanlah yang menulis berita tersebut dan Terdakwa hanya menyampaikan foto, rekaman dan
berita kepada Redaksi Mapikor di Jakarta, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus bertanggung-jawab atas pencemaran nama baik tersebut yang dimuat di Tabloid mapikor tersebut;
Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas Terdakwa, haruslah
terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa, dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;
Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan
pemaaf
tersebut
tersebut
maka
Majelis
Hakim
berpendapat
Terdakwa
haruslah
mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(7aw enforcemen) dan dihubungkan
dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum
sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis (lihat cacatan Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 20-21);
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 13 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan DirektoriMenimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id
akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan,
sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah
masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;
Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi
rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagAlmana dalam amar putusan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke
persidangan dan setelah dikonfirmasikan kepada Terdakwa maka statusnya dilampirkan dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu
dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ; Keadaan yang memberatkan : -
Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga saksi korban Amir Dahyar ;
-
Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut
Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagAlmana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;
Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI :
1. Menyatakan terdakwa BASRI BIN RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : •
1 (satu) lembar asli potongan Koran Tabloid MAPIKOR;
Dilampirkan dalam berkas perkara.
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 14 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi
t^-
pada hari Kamis tanggal 24 November 2011, oleh kami RIFAI, SH, sebagai Hakim Ketua
Majelis, RAHMA NOVATIANA, SH, dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 28 November 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG DARMAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh EDI SUHADI SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi dan dihadapan Terdakwa.
2. NURRAHMI, SH.
PANITERAPENGGANTI,
BAMBANG DARMAWAN, SH.
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 15 Telp : 021-384 3348 (ext.318)