BAB I PENDAHULUAN
A. LAT LATAR BELAKANG PENTINGNYA ANALISIS JABATAN JABATAN Analisis Analisis Jabatan Jabatan merupakan merupakan suatu suatu proses,me proses,metode tode dan teknik teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajika menyajikannya nnya untuk program-pr program-program ogram kelembaga kelembagaan, an, kepegawa kepegawaian ian serta ketatalaksanaan. Setiap organisasi bagaimanapun kecilnya pasti memiliki beban kerja, kerja, yang yang kemudi kemudian an dijaba dijabarka rkan n menjad menjadii rumusa rumusan n tugas tugas jabata jabatan n yang yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan akhir. Beban kerja organisasi akan lebih cepat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna bila semua tugas dibagi habis kedalam tugas jabatan yang akan dilaksanakan sesu sesuai ai fung fungsi si dari dari masi masing ng-m -mas asin ing g peme pemega gang ng jaba jabata tan. n. Namu Namun n tida tidak k merupakan jaminan bahwa beban kerja yang telah diuraikan dalam uraian tuga tugas s dapa dapatt dipa dipaka kaii seba sebaga gaii tolo tolok k ukur ukur bagi bagi kebe keberh rhas asila ilan n suat suatu u unit unit organisasi dalam pencapaian tujuan. aktor aktor lain yang juga ikut menentukan menentukan adalah perkembangan perkembangan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, diperlukan syarat-syarat yang yang lebih lebih rinci rinci dan khusus khusus baik baik faktor faktor Sumber Sumber !aya !aya "anusi "anusia a seper seperti ti pendidika pendidikan, n, bakat, bakat, pengalama pengalaman n dan ketrampila ketrampilan n kerja maupun faktor faktor kebut kebutuha uhan n manusi manusia a itu sendir sendirii yang yang terus terus mening meningkat kat serta serta saran sarana a dan prasarana yang semakin berkembang mengikuti kemajuan tehnologi. Sehubungan dengan faktor yang dikemukakan diatas, analisis jabatan
dapat
memberikan
jawaban
atau
jalan
keluar
karena
menggu menggunak nakan an tolok tolok ukur ukur yang yang bersif bersifat at standa standarr baik baik mengen mengenai ai jumlah jumlah jabatan, perumusan jabatan#uraian j abatan#uraian tugas maupun syarat-syarat pemangku jabatan dan hal-hal terkait. !engan demikian melalui analisis jabatan dapat dihasi dihasilka lkan n inform informas asii jabata jabatan n yang yang antara antara lain lain berupa berupa daftar daftar susuna susunan n jabatan
pada
setiap
unit
organisasi
yang berguna bagi
rencana
pengembangan atau perampingan organisasi.
1
!ari !ari inform informasi asi jabata jabatan n akan akan terlih terlihat at jelas jelas apa apa yang yang dilaku dilakuka kan n siapa, dengan cara bagaimana dan untuk apa dilakukan $%hat, &ow,%hy' dapa dapatt menj menjad adii acua acuan n yang yang meny menyat atak akan an bahw bahwa a peng pengus usul ulan an form formas asii pena penamb mbah ahan an
pega pegawa waii
maup maupun un
peng pengem emba bang ngan an
orga organi nisa sasi si
haru harus s
dida didasa sark rkan an pada pada hasi hasill anal analis isis is jaba jabata tan. n. Sela Selain in itu anal analis isis is jaba jabata tan n mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai alat bagi manajemen kepegawaian untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dasar menyus menyusun un kebija kebijaksa ksana naan an dan dan progra program m dibida dibidang ng kepega kepegawai waian an khususnya dalam menetapkan hasil sebagai berikut( )ersusunnya jabatan dan !aftar !aftar Susunan *egawai *egawai $!S*' pada pada
1.
setiap unit kerja. *embin *embinaan aan kelem kelembag bagaan aan dan ketata ketatalak laksan sanaan aan yang yang bergun berguna a
2.
untuk ( a. "eneta "enetapka pkan n jeni jenis-j s-jeni enis s peke pekerja rjaan. an. b. "eneta "enetapka pkan n tugastugas-tug tugas, as, tanggun tanggung g jawab dan wewena wewenang ng setiap setiap pegawai sesuai dengan jabatannya c. "eneta "enetapka pkan n jabata jabatan n struktu struktural ral## non struk struktur tural. al. d. "enyempur "enyempurnakan nakan prosedur prosedur,, system system dan mekanisme mekanisme kerja. kerja. e. "erumuskan "erumuskan nomenklatu nomenklaturr jabata jabatan n suatu suatu unit kerja. kerja. +.
*enyempur *enyempurnaan naan jabatan jabatan dari dari tingkat pusat, pusat, daerah daerah sampai sampai dengan dengan kecamatan dan kelurahan
.
"ene "enemp mpat atka kan n sese seseor oran ang g pada pada tempat tempat dan dan jeni jenis s peke pekerja rjaan an sesu sesuai ai dengan bakat dan keahlian.
.
)erbi erbina nany nya a tata tata hubu hubung ngan an kerja kerja antar antara a satu satu unit kerja kerja deng dengan an unit unit kerja lainnya.
.
)erciptanya erciptanya prosedur prosedur kerja dibidang dibidang kepegawa kepegawaian ian meliputi meliputi ( a. *erencanaan kepegawaian. b. orm ormas asii kepe kepega gawa waia ian. n. c.
*engembangan *engembangan kepegawaian.
d. *ensiun. /.
0ahi 0ahirn rnya ya jukl juklak ak kepe kepega gawa waia ian. n.
1.
)erla erlaks ksan anan anya ya kegi kegiat atan an tata tata kerj kerja a dan dan keta ketata tala laks ksan anaa aan n seca secara ra nasional. 2
"anfaat lain dengan ditetapkan analisis jabatan adalah ( 2.
3ntuk kepentingan waskat oleh atasan terhadap ( a.
*elaksanaan tugas bawahan.
b.
*enilaian prestasi kerja ( Sasaran 4inerja *egawai $S4*' atas dasar informasi, hasil kerja, tanggung jawab dalam tugas
c.
4etaatan penyelenggaraan tugas.
d.
5fisiensi pengamanan bahan kerja dan perangkat kerja.
e.
!isiplin kerja dasar informasi, prosedur kerja, waktu kerja dan korelasi jabatan.
6.
3ntuk seleksi penerimaan 7alon *egawai Negeri Sipil $7*NS' dengan terlebih dahulu menetapkan syarat jabatan formal.
+.
3ntuk rekruitmen atas dasar daftar kebutuhan pegawai, jabatan dan daftar kebutuhan syarat jabatan.
B.
SASARAN DAN RUANG LINGKUP ANALISIS JABATAN 1.
SASARAN Analisis
jabatan
adalah
suatu
sistim
untuk
memperoleh#
menetapkan tugas jabatan, nama jabatan, fungsi jabatan dan jumlah jabatan pada suatu unit kerja#kelembagaan guna mencapai 8isi kelembagaan, sesuai kemampuan sumberdaya manusia yang ada, agar tujuan organisasi mencapai hasil optimal. !i antara informasi yang satu sama lainnya saling terkait dalam pelaksanaan pencapaian tujuan suatu organisasi. Analisis jabatan ini diarahkan sesuai dengan ketentuan 33 ASN Nomor )ahun 692 dan 33 Nomor 6+ )ahun 692 tentang *emerintahan !aerah sebagai perubahan dari 33 No +6 )ahun 699 tentang *emerintah !aerah serta :e8isi ** pada bulan ;ktober tahun 692 sebagai rancangan dalam perubahan dari *eraturan *emerintah Nomor (
2 )ahun 699/ tentang
Susunan ;rganisasi *erangkat !aerah.
3
6. RUANG LINGKUP :uang lingkup Analisis Jabatan pada Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A'
*ro8insi N)B diarahkan
untuk
menganalisis ( 2.
*eraturan
6.
3raian Jabatan, meliputi ( a
Nama Jabatan.
b
4edudukan.
c
:ingkasan )ugas.
d
&asil kerja.
e
Bahan kerja
f
Alat 4erja.
g
:incian )ugas.
h
&ubungan 4erja.
i
4eadaan tempat kerja.
j
3paya fisik.
k
4emungkinan resiko bahaya.
l
Syarat jabatan ( l.2. *angkat#
. "inat.
4
C. METODE DAN SARANA PENGUMPULAN DATA "etode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan analisis ini adalah sebagai berikut ( 2.
"etode mengumpulkan
data
tentang
!okumenter tugas
dan
digunakan
fungsi
untuk
organisasi
data
kepegawaian dan data yang berhubungan dengan itu. 6.
"etode mendapatkan
data
jabatan
?uestioner seperti uraian
digunakan tugas,bahan
untuk kerja,alat
kerja,syarat jabatan dstnya. +.
"etode
%awancara
digunakan
untuk
memperoleh kebenaran data jabatan yang sudah diisi dalam daftar @uestioner
dan
menggali
data
lainnya
yang
diperlukan
seperti
pelaksanaan tugas dan sebagainya. .
"etode obser8asi digunakan untuk mendapatkan kelengkapan data tentang proses dan cara pelaksanaan tugas, waktu pelaksanaan tugas, bahan dan alat kerja yang digunakan dalam penyelesaian suatu kegiatan dan data lain yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang lain. Adapun Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
sebagai berikut ( 2.
!ata nama jabatan $4amus Jabatan B4N, *ermendagri /9 )ahun 692+'
6.
ormulir nama pemegang jabatan
+.
ormulir 3raian Jabatan.
.
ormulir 3raian Beban 4erja Jabatan $orm A'
.
*erda
Nomor
(
1
)ahun
6991
tentang
;rganisasi dan )ata 4erja =nspektorat, Bappeda dan 0embaga )eknis !aerah *ropinsi N)B .
*eraturan
tentang :incian )ugas, fungsi dan )ata 4erja =nspektorat, Bappeda dan 0embaga )eknis !aerah *ro8. N)B. /.
Juklak dan Juknis Analisis jabatan dan analisis beban kerja
1.
Bahan *ustaka
>.
=nformasi atasan langsung pemegang jabatan.
D.
SISTIMATIKA LAPORAN. 0aporan hasil analisis Jabatan ini dituangkan dalam bentuk buku yang disusun dengan menggunakan sistimatika sebagai berikut ( BAB =.
*endahuluan yang memuat latar belakang pentingnya analisis jabatan, sasaran dan ruang lingkup analisis jabatan serta metode dan sarana pengumpulan data serta sistimatika laporan.
BAB ==
*elaksanaan *embangunan
analisis
jabatan
!aerah
pada
$BA**5!A'
Badan *ro8insi
*erencanaan N)B
yang
menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan !ata 4epegawaian. BAB ===.
)emuan
dan
*ermasalahan
meliputi
bidang
organisasi,
4etatalaksanaan dan bidang 4epegawaian yang memuat temuan dan permasalahan yang terdapat pada Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi N)B. BAB =.
*embahasan mengemukakan bidang organisasi, 4etatalaksanaan dan
4epegawaian
serta
menguraikan
tentang
alternatif
pemecahan masalah. BAB .
*enutup menguraikan tentang kesimpulan hasil analisis jabatan, sasaran#rekomendasi dan saran.
6
BAB II PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN PADA BAPPEDA PROVINSI NTB A.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2. TUGAS POKOK )ugas *okok Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi N)B berdasarkan *eraturan
penyusunan
:encana
4erja
*emerintah
Jangka
*anjang,
*enetapan *lafon Anggaran Sementara $**AS', serta penyusunan 4ebijakan 3mum Anggaran $43A'.
2. FUNGSI Berdasarkan *eraturan !aerah *ro8insi N)B Nomor 1 )ahun 6991 dan *eraturan
penyusunan pola dasar pembangunan daerah $*oldas' *ro8insi dan program pembangunan daerah $*ropeda' *ro8insi
b.
penyusunan program pembangunan tahunan daerah $*ropetada' *ro8insi
c.
penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan 7
kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional d.
pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah pro8insi
e.
penyusunan rencana anggaran pemerintah pro8insi bersamasama dengan biro keuangan, dengan koordinasi sekda pro8insi, disamping
mengkoordinasikan
penyusunan
A*BN
*ro8insi
bersama !epartemen 4euangan#!JA dan =nstansi Sektoral f.
pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah
g.
penyiapan
dan
pengembangan,
rencana
pelaksanaan
pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut h.
pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektoral dan
wilayah pro8insi, kabupaten#kota dan i.
pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain sesuai dengan petunjuk
B. ORGANISASI Susunan ;rganisasi Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi Nusa )enggara Barat ditetapkan dengan *eraturan !aerah *ro8insi N)B Nomor 1 )ahun 6991 tentang ;rganisasi !an )atakerja =nspektorat, Bappeda dan lembaga )eknis !aerah *ro8insi Nusa )enggara Barat pasal > $2'. Adapun Susunan ;rganisasi Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi Nusa )enggara Barat terdiri dari ( a.
4epala Badan.
b.
Sekretariat, terdiri dari ( 2.
Sub.Bagian *rogram dan *elaporan.
6.
Sub Bagian 4euangan
+.
Sub Bagian 3mum dan 4epegawaian. 8
c.
Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi, terdiri dari (
d.
2.
Sub Bidang *ertanian dan 4elautan
6.
Sub Bidang =ndustri dan 4euangan.
Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana, terdiri dari ( 2. Sub Bidang *rasarana %ilayah 6. Sub Bidang )ata :uang dan Sumber !aya Alam.
e.
Bidang *erencanaan *embangunan Sosial, terdiri dari ( 2. Sub Bidang *emerintahan 6. Sub Bidang 4esejahteraan :akyat.
f.
Bidang 58aluasi dan *elaporan, terdiri dari ( 2. Sub Bidang *engembangan *erencanaan 6. Sub Bidang "onitoring *elaporan.
g.
Bidang Statistik, terdiri dari ( 1.
Sub Bidang *endataan
2.
Sub Bidang *elayanan =nformasi.
h.
4elompok Jabatan fungsional
C. DATA KEPEGAWAIAN 3ntuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi Nusa )enggara Barat, didukung oleh 291 $seratus delapan belas' orang *NS dan 29 $sepuluh' orang *egawai )idak )etap dengan rincian sebagai berikut ( 2. *egawai Negeri Sipil $*NS' menurut Jabatannyayang terdapat pada Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' adalah 291 orang dengan rincian sebagai berikut ( a. 5selon
==a
(
2 ;rang
b. 5selon
===a
(
;rang
c. 5selon
=a
(
2+ ;rang
d. ungsional Arsiparis
(
2 ;rang
e. ungsional *erencana
(
;rang
f.
Non Struktural
(
1+ ;rang
Jumla
!
1"# O$a%&
$2 "**'
9
6. *egawai Negeri Sipil $*NS' sesuai dengan golongannya adalah sebagai berikut ( a.
( 2
orang. $2 "**'
b.
( >
orang.
c.
( +9
orang.
d.
(
orang.
Jumla
! 1"# O$a%&
+. *egawai Negeri Sipil $*NS' dan *egawai )idak )etap $*))' menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut
N' 2. 6. +. . . . /.
J(%)a%& P(%*+*+,a% S!#Sedera jat S"*#Sederajat S"A#S"4#Sederajat Sarjana "uda#!2-!=# Sederajat Sarjana $S2' "agister $S6' !oktor $S+' Jumla !
PNS 2 orang orang +6 orang orang
PTT-H'%'$($ - orang 6 orang orang - orang
orang 69 orang 2 orang 1"# '$a%&
+ orang 1" '$a%&
. *egawai Negeri Sipil $*NS' dan *egawai )idak )etap $*))' menurut Jenis 4elamin adalah sebagai berikut (
N' 2. 6.
J(%+/ K(lam+% *ria $2 "**' %anita Jumla
PNS / orang 2 orang 1"# '$a%&
PTT-H'%'$($ / orang + orang 1" '$a%&
. *egawai Negeri Sipil $*NS' dan *egawai )idak )etap $*))' menurut Agama adalah sebagai berikut
N' 2. 6. +.
A&ama =slam 4risten &indu Jumla
PNS >> orang orang orang 1"# '$a%&
PTT-H'%'$($ > orang 1" '$a%&
10
. Jumlah
keseluruhan
pegawai
lingkup
Badan
*erencanaan
*embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi Nusa )enggara Barat sebanyak 221 $seratus delapan belas' orang dengan rincian ( *egawai *erempuan
( orang
*egawai 0aki-laki
( / orang
Jumlah jabatan Struktural sesuai dengan **. 2 )ahun 699/ sebagai berikut (
5selon ==
2 orang
5selon ===
orang
5selon =
2+ orang
11
BAB III TEMUAN DAN PERMASALAHAN
Berdasarkan hasil Analisa Jabatan yang telah dilaksanakan oleh )im Analisis Jabatan pada Badan *erencanaan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi Nusa )enggara Barat dijumpai beberapa temuan dan permasalahan yang meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek kepegawaian dan aspek kebutuhan kediklatan sebagai berikut (
A. A/0(, K(l(ma&aa% ! 2.
Struktur
;rganisasi
Badan
*erencanaan
*embangunan
!aerah
$BA**5!A' yang di bentuk berdasarkan *erda No. 1 )ahun 6991 Sudah mewadahi tugas fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam kewenangan urusan wajib, pilihan dan tugas pembantuan yang berkarakter. 6. Secara khusus dalam potret analisis jabatan dan beban kerja ditemukan tingginya frekuensi beban kerja BA**5!A *ro8. N)B dalam tugas mengkoodinasikan perencanaan dan penyusunan :4*J*, *enetapan **AS, serta penyusunan 43A yaitu pada ( a.
Bidang
*erencanaan
*embangunan 5konomi. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi nampak besar. !engan
tingginya
frekuensi
pelaksanaan
tugas
pokok
yang
dilaksanakan oleh 2 orang 4epala Bidang dengan 6 orang 4apala Sub Bidang
yang
melaksanakan
tugas
koordinatif
dengan
2+
!inas#=nstansi $!inas *ertanian )anaman *angan dan &ortikultura, *erkebunan, 4elautan dan *erikanan, *eternakan dan 4esehatan &ewan, B4* dan Bakorluh. !inas 4operasi dan 34", *erindustrian dan *erdagangan, *endapatan !aerah, B*", dan Biro 5konomi, 4euangan, 3mum dan *erlengkapan'. Sementara itu harus melayani undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait. 12
b.
Bidang
*erencanaan
*embangunan Sosial. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan Sosial nampak besar, meliputi $!inas !ikpora, Sosial, B*"*!, :S3, Biro 4esra, :SJ, B4!, Biro *emerintahan, =nspektorat, Sekretariat !:*, !isnakertrans, Biro &ukum, Bakesbangpoldagri, *ol.**, Sekretariat 4orpri'. Sementara itu harus melayani undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait. c.
Bidang
*erencanaan
)ata
:uang dan *rasarana. Besarnya beban tugas yang dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana, meliputi $!inas *ekerjaan 3mum, !ishub 4ominfo, Biro ;rganisasi, 4*=!, 4antor *enghubung, dan Biro Administrasi *embangunan, !inas 4ehutanan, 4ebudayaan dan *ariwisata, *ertambangan dan 5nergi, Biro 4erjasama dan S!A, B0&*, B*B!, BA**5!A'. d.
Bidang
Evaluasi
dan
Pelaporan memiliki beban tugas yang besar dimana 1 tugas $04*J 692, :4*!* 692, 43A **AS* 692, :4*! 692, 43A **AS 692, :AN*5:!A S=**!, !:A :5=5% :*J"! 692+-6921, 5A03AS= *:;<:A" *:=;:=)AS dari +2 =ndikator :*J! 692+6921' di dikerjakan melebihi aturan pelaksanaan beban kerja efektif pemerintah ( 2 tugas dikerjakan dalam + bulan sementara dalam *ergub terkait *enetapan Standarisasi &arga Barang dan Jasa *emerintah hanya diberikan waktu penyusunan dokumen tersebut selama 2 hari, sehingga ditempuh pola kerja lembur melebihi jam kerja efektif dengan melibatkan S4*! lain#tenaga ahli. Sedangkan 1 tugas lainnya $58aluasi !ekon#)*#3B, 58aluasi :4*! 4ab#4ota, 58aluasi A*B!* 4ab#4ota 692, 58aluasi A*B! 4ab#4ota 692, *enilaian *AN<:=*)A, Sinkronisasi A*BN dan A*B!, 58aluasi !okumen :4*!, 43A **AS-A*B!*' di kerjakan juga dalam waktu 2 13
bulan. !ari besarnya beban kerja Bidang 58aluasi dan *elaporan tersebut terdapat kelebihan beban kerja yang besar namun kurang ditunjang dengan ketersediaan Sumber !aya "anusia yang ada $+ orang struktural dan 29 orang fungsional umum' dan 2 orang J) perencana walaupun terdapat + orang J) *erencana pada Bappeda. e.
Bidang Statistik !alam 33 Nomor 2> )ahun 2>>/, mengamanatkan statistik sektoral oleh !aerah, demikian juga dalam 33 Nomor 6+ )ahun 692 mengamanatkan hal yang sama. )entu saja beban kerja dari Bidang Statistik menjadi besar karena harus menangani data statistik sektoral yang akan digunakan sebagai data bahan konsep penyusunan perencanaan pembagunan daerah *ro8insi N)B, disamping itu kegiatan monitoring dan e8aluasi data statistik ke 4abupaten#4ota serta penganalisaan data hasil monitoring dan e8aluasi. )erdapat pengembangan potensi pengembangan Bidang Statistik pada Bappeda sesuia dengan ketentuan-ketentuan 33 Nomor 6+ )ahun
692
pasal
26
ayat
$6'
menyebutkan
bahwa
3rusan
*emerintahan %ajib yang tidak berkaitan dengan *elayanan !asar sebagaimana dimaksud dalam *asal 22 ayat $6' meliputi ( n. statistic dan sesuai :ancangan *erubahan ** 2 )ahun 699/ per 22 ;ktober 692.
B. A/0(, K(aala,/a%aa%. 2.
S;* sebagian produk fungsi perencanaan pembangunan telah tersedia, namun perlu disesuaikan dengan *ermen*ANdan:B Nomor + )ahun 6926 diantaranya ( -
*ada Bidang Statistik ( Sistem =nformasi *erencanaan *embangunan !aerah $S=**!',
-
*ada Bidang 58aluasi dan *elaporan ( e-mone8,
-
*ada Sekretariat ( Simpeg, Simda, Simkeu.
14
6.
*elaksanaan kegiatan kajian sudah berjalan dengan dukungan koordinasi antara Bidang namun masih perlu penataan distribusi pembangian tugas kepada ungsional )ertentu *erencana.
C. A/0(, K(0(&a3a+a%. a.
)im Anjab komprehensip menemukan, dari beban kerja Bidang 58aluasi dan *elaporan yang melaksanakan 2 tugas terdapat kelebihan beban kerja yang kurang ditunjang dengan ketersediaan Sumber !aya "anusia yang ada $+ orang struktural dan 29 orang fungsional umum'
b. )im analisis jabatan komprehensip pada Bappeda *ro8insi N)B menemukan bahwa beban kerja pelaksanaan penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah yang dibantu hanya oleh + orang pejabat fungsional tertentu perencana yang mumpuni pada Bidang 5konomi dan Sosial. !engan demikian )im Analisis menemukan bahwa dibutuhkan penambahan pejabat fungsional *erencana pada Bidang )ata :uang serta Bidang 58aluasi !an *elaporan c.
)ugas fungsi Bidang Statistik
belum dilengkapi
dengan
pejabat
fungsional tertentu Statsitisi yang mengemban tugas dan fungsi melakukan kegiatan statistik sesuai standar lembaga pembina urusan statistik, mulai dari !===C!=#S2 jurusan statistik atau jurusan lain yang ditetapkan oleh Badan Statistik. )im analisis menemukan bahwa, dibutuhkan penambahan minimal 6 orang pejabat fungsional Statistisi )erampil dan 2 Statistisi Ahli pada Bidang Statistik. d.
)erdapat
beberapa
pejabat
non
struktural
yang
memiliki
pangkat#golongan sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan ke jabatan struktural eselon = yaitu ( 2' Ahmad aru@, S*. ".Sc#N=*. 2>/126969999+99+ *angkat# >26+22>199+221 *angkat#
15
+' Satria %ibawa, S=*#N=*. 2>91262>1262996 *angkat#226+22>122296 *angkat#
S.Adm#N=*. 2>26+22>122291 *angkat#
$===#c' ' &j. %idhiana 4unhardini, S&#N=*. 2>>9>22>>99+699+ *angkat# /91622>>/926992 *angkat#
N=*. 2>>96 2>>/9+ 2 99
*angkat#
N=*. 2>/6992 2>>/9+ 2 99>
*angkat#
Sub
Bidang
*endataan.
!engan
komposisi
nama
jabatan
fungsional#pelaksana belum mencerminkan standarisasi teknis statistik.
D. A/0(, K(uua% K(*+,laa%. 2. )im analisis jabatan komprehensip pada Bappeda *ro8insi N)B menemukan bahwa tingginya frekuensi pelaksanaan penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan dengan baik namun para
pejabat
struktural
maupun
fungsional
tertentu,
khususnya
fungsional umum masih memerlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan#kursus
sebagai
pengembangan
kapasitas
dan
atau
persyaratan normatif dari para pemegang jabatan tersebut. 6. Analisa 4ebutuhan 4ediklatan belum dilakukan oleh Sub Bagian 3mum dan 4epegawaian
16
BAB IV PEMBAHASAN
Setelah
mengetahui
beberapa
temuan
dan
permasalahan
sebagaimana diuraikan dalam BAB ===, maka perlu dibahas secara lebih mendalam tentang temuan dan penyebab masalah tersebut untuk mencoba membantu mencari solusi penyelesaiannya, sebagai berikut (
A. A/0(, K(l(ma&aa%. 2. Struktur
;rganisasi
Badan
*erencanaan
*embangunan
!aerah
$BA**5!A' yang dibentuk berdasarkan *erda No. 1 )ahun 6991 Sudah mewadahi tugas fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam kewenangan urusan wajib, pilihan dan tugas pembantuan yang berkarakter untuk mendukung pembangunan daerah dalam kerangka negara kesatuan :epublik =ndonesia. 4inerja lembaga agar ditingkatkan dimasa kedepan. 6. Setelah dianalisis terdapat beberapa jabatan struktural yang beban kerjanya sangat besar, sesuai dengan amanat dari :e8isi *eraturan *emerintah Nomor ( 2 )ahun 699/ tentang Susunan ;rganisasi *erangkat !aerah, yaitu tepat ukuran dan tepat fungsi sebagaimana telah
diterapkan
pada
4ementerian
*erencanaan
*embangunan
Nasional#Bappenas. Stuktur Bidang pada tataran administrator saat ini terdiri dari Bidang, yaitu( a. Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi nampak besar namun hasil pelaksanaan pekerjaan kurang optimal, hal itu disebabkan tingginya frekuensi 17
pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan oleh 2 orang 4epala Bidang dengan 6 orang 4apala Sub Bidang yang melaksanakan tugas koordinatif dengan 2+ !inas#=nstansi
$ Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, BKP dan Bakorluh. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pendapatan Daerah,
BPM,
dan
Biro
Ekonomi,
Keuangan,
Umum
dan
Perlengkapan). ementara itu harus mela!ani undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait.
b. Bidang *erencanaan *embangunan Sosial. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan Sosial, meliputi "Dinas Dikpora, osial, BPMPD, #U, Biro Kesra, #$, BKD, Biro Pemerintahan, %nspektorat, ekretariat D#P,
Disnakertrans,
Biro
Hukum,
Bakesbangpoldagri,
Pol.PP,
ekretariat Korpri). ementara itu harus mela!ani undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait .
c. Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana. Besarnya beban tugas yang dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana, meliputi "Dinas Peker&aan Umum, Dishub Komin'o, Biro (rganisasi, KP%D, Kantor Penghubung, dan Biro dministrasi Pembangunan, Dinas Kehutanan, Kebuda!aan dan Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Biro Ker&asama dan D, B*HP, BPBD, BPPED).
)im menyarankan perubahan *asal + $2' *ergub 66 )ahun 6991 yang semula tertulis Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasana mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
perencanaan
pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, berubah menjadi Prasarana
Bidang Peren+anaan Tata #uang dan
mempun!ai
peren+anaan pembangunan
tugas
melaksanakan
koordinasi
Peker&aan Umum, Perhubungan dan
Komunikasi, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, Lingkungan Hidup dan Penelitian, Penanganan
Bencana
Daerah,
Organisasi,
Administrasi
Pembangunan, Kerjasama dan DA! 18
d. Bidang 58aluasi dan *elaporan, beban tugas untuk melaksanakan $penyusunan *oldas, *ropeda, *ropetada, program tahunan A*B!# A*BN, koordinasi perencanaan pembangunan S4*!, penyusunan :4A A*B! dengan Biro 4euangan dan :4A A*BN dengan !epartemen
keuangan#!JA
dan
instansi
sektoral,
koordinasi#penelitian perencanaan pembangunan, penyiapan dan pengambangan
pelaksanaan
pembangunan
di
daerah
untuk
penyempurnaan lebih lanjut'. e. Bidang Statistik juga beban kerja yang relatif besar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. !alam 3ndang-3ndang Nomor 2> tahun 2>>/ tentang Statistik, tertuang bahwa Statistik sebagai urusan teknis yang menunjang data dalam perencanaan pembangunan memiliki potensi beban kerja sangat besar. Namun karena dalam 33 Nomor 6+ )ahun 692 pasal 26 $6' 3rusan *emerintahan %ajib yang tidak berkaitan dengan *elayanan !asar sebagaimana dimaksud dalam *asal 22 ayat $6' meliputi ( n. statistic dinyatakan bahwa urusan statistik adalah sebuah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dimana pada pro8insi N)B urusan tersebut berpotensi cukup besar, dan dalam :ancangan *erubahan ** 2 )ahun 699/ per 22 ;ktober 692 pada *asal 2/ ayat $6' a badan )ipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang 3rusan *emerintahan yang menjadi kewenangan !aerah dengan beban kerja yang besar *asal 2/ ayat $+' 4lasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat $6' ditentukan berdasarkan kriteria 8ariabel pada jumlah penduduk, luas wilayah, Jumlah A*B!, dan cakupan tugas sebagaimana tercantum dalam 0ampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *eraturan *emerintah ini *asal ++ $6' a !inas dan badan )ipe A dibentuk apabila total skor 8ariabel lebih dari 199 *asal +> $2' Badan )ipe A terdiri dari 2 $satu' sekretariat dan paling banyak $empat', sekretariat terdiri dari + $tiga' subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak + $tiga' subbidang 19
atau jabatan fungsional secara jelas membatasi jumlah eselon === pada jenis lembaga Badan hanya terdiri dari Bidang, sehingga Bidang Statistik saat ini disarankan untuk diwadahi dalam lembaga tersediri bila Skor pengitungan 8ariabel teknis bisa mencapai standar tipe lembaga namun bila skor 8ariabel teknis tidak mencukupi, urusan statistik disarankan menjadi 3*)B pada Bappeda.
+.
!isamping itu terhadap fungsi Bappeda untuk dilakukan perubahan, yaitu ( )ugas *okok Badan *erencanan *embangunan !aerah $BA**5!A' *ro8insi N)B berdasarkan *eraturan
(
66
)ahun
menyelenggarakan pembangunan :encana
6991
adalah
sebagian
membantu
tugas
umum
pemerintahan
dibidang koordinasi perencanaan
4erja
*emerintah
Jangka
*anjang,
dan
dalam dan
penyusunan
*enetapan
*lafon
Anggaran Sementara $**AS', serta *enyusunan 4ebijakan 3mum Anggaran $43A' *erubahan ungsi (
-
3ntuk
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut,
dalam
perkembangan kekinian, diperlukan perubahan fungsi pada Bappeda dimana akan tercermin juga ke dalam fungsi Bidang-Bidang yang ada. *erubahan tersebut yaitu ( 2' *enyusunan :encana *embangunan Jangka *anjang !aerah $:*J*!', :encana *embangunan Jangka "enengah !aerah $:*J"!'. 6' *enyusunan :encana Strategi !aerah $:5SN):A' +' *enyusunan :encana 4erja *emerintah !aerah $:4*!' dan :encana 4erja aerah $:5NJA'. ' *enyusunan 4ebijakan 3mum Anggaran $43A' dan *enetapan *lafon Anggaran Sementara $**AS'. ' *enyusunan
:encana
4erja
Anggaran
dan
!okumen
*elaksanaan Anggaran. 20
' *enyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukan dalam program tahunan nasional. /' *enyusunan rencana anggaran pemerintah pro8insi bersamasama dengan Biro 4euangan, !inas *endapatan dan Bappeda, dengan koordinasi Sekda *ro8insi, *enyusunan A*BN *ro8insi berkoordinasi dengan !epartemen 4euangan#!JA dan =nstansi Sektoral 1' *engkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah, da satuan organisasi lain dalam lingkup pemerintah daerah pro8insi >' *engkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektor dan %ilayah *ro8insi, 4abupaten#4ota 29' *enyusunan
pengembangan
rencana
pelaksanaan
pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut 22' "elaksanakan tugas kegiatan lain dalam bidang perencanaan atau lainnnya sesuai petunjuk
B. A/0(, K(aala,/a%aa%. 2. S;* sebagian produk fungsi perencanaan pembangunan telah tersedia, diantaranya ( Sistem =nformasi *erencanaan *embangunan !aerah $S=**!', e-mone8. 3ntuk memenuhi prinsip-prinsip dalam akuntabilitas maka diperlukan perubahan dokumen S;* yang ada pada Bappeda menyesuaiakan dengan *eraturan yang berlaku. 6.
*elaksanaan kegiatan kajian perencanaan pembangunan daerah sudah berjalan dengan dukungan koordinasi antara Bidang namun masih perlu penataan distribusi pembagian tugas kepada ungsional )ertentu *erencana.
C. A/0(, K(0(&a3a+a%. 2. Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi.
21
Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan 5konomi, saat ini beban kerja sangat besar sehingga pelaksanaan pekerjaan kurang optimal. !engan 4apala Sub Bidang ada 6 yang melaksanakan tugas koordinatif dengan 2+ !inas#=nstansi $ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, BKP dan Bakorluh. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pendapatan Daerah,
BPM,
dan
Biro
Ekonomi,
Keuangan,
Umum
dan
Perlengkapan). ementara itu harus mela!ani undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait maka diperlukan tambahan tenaga
fungsional perencana sebanyak 6 orang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik, tepat waktu, tepat fungsi dan tepat sasaran. 6. Bidang *erencanaan *embangunan Sosial. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan *embangunan Sosial, meliputi
"Dinas Dikpora, osial, BPMPD, #U,
Biro Kesra, #$, BKD, Biro Pemerintahan, %nspektorat, ekretariat DP#, Dinasnakertrans, Biro Hukum, Bakesbangpoldagri, Pol.PP, ekretariat Korpri).
ementara
itu
harus
mela!ani undangan rapat
dan
koordinasi dengan isntansi terkait, maka diperlukan tambahan tenaga
fungsional perencana sebanyak 6 orang, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. +. Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana. Beban tugas yang telah dilaksanakan oleh Bidang *erencanaan )ata :uang dan *rasarana, Komin'o,
Biro
meliputi "Dinas Peker&aan Umum, Dishub
(rganisasi,
dministrasi Pembangunan,
KP%D, Dinas
Kantor
Penghubung, dan
Biro
Kehutanan, Kebuda!aan
dan
Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Biro Ker&asama dan D, B*HP, BPBD, BPPED). membutuhkan masing-masing 6 orang pejabat
fungsional perencana. . Bidang 58aluasi dan *elaporan, beban tugas untuk melaksanakan $penyusunan *oldas, *ropeda, *ropetada, program tahunan A*B!# A*BN, koordinasi perencanaan pembangunan S4*!, penyusunan :4A 22
A*B! dengan Biro 4euangan dan :4A A*BN dengan !epartemen keuangan#!JA dan instansi sektoral, koordinasi#penelitian perencanaan pembangunan, pembangunan
penyiapan di
daerah
dan
pengambangan
untuk
penyempurnaan
pelaksanaan lebih
lanjut',
membutuhkan 6 orang pejabat fungsional perencana. . Bidang Statistik juga membutuhkan masing-masing 2 orang pejabat fungsional perencana dan 2 orang pejabat fungsional statistika karena beban kerja yang relatif besar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. !iperlukan peningkatkan kompetensi dan kapasitas manajemen perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Bappeda
baik fungsional
perencana
maupun struktural
sehingga siap menjalankan restrukturisasi dan re-functionning Bappeda secara komprehensif. Sesuai dengan kesiapan pro8insi masing-masing memperkuat staf jabatan fungsional perencana untuk peningkatan kualitas substansi. "engefektifkan eselon === Bappeda pro8insi menjadi peran strategis dalam koordinasi perencanaan sesuai bidang masingmasing, dengan dibantu fungsional perencana sehubungan dengan dihilangkan eselon = secara bertahap, maka diperlukan tambahan tenaga
fungsional perencana
sebanyak 6 orang, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik, tepat waktu, tepat fungsi dan tepat sasaran. . )erdapatnya beberapa pejabat non struktural yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan memiliki pangkat#golongan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strukturfal esselon = yaitu ( 2' Ahmad aru@, S*. ".Sc
# N=*. 2>/1269 69999+ 99+ *angkat#
# N=*. 2>>26+2 2>199+ 2 21 *angkat#
*enata $===#c' +' Satria %ibawa, S=*
#N=*. 2>9126 2>126 2 996 *angkat#
226+2 2>122 2 96 *angkat#
' !erman, S.Adm #N=*. 2>26+2 2>122 2 91 *angkat#
#N=*. 2>>9>2 2>>99+ 6 99+
*angkat#
#N=*. 2>/9162 2>>/92 6 992 *angkat#
N=*. 2>>96 2>>/9+ 2 99
*angkat#
N=*. 2>/6992 2>>/9+ 2 99>
*angkat#
D.
A/0(, K(uua% K(*+,laa% pelaksanaan penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda *ro8insi N)B telah dilakukan dengan baik namun tingginya frekuensi tersebut belum didukung dengan pengembangan para pejabat struktural maupun fungsional tertentu dan khususnya fungsional umum. !iperlukan
peningkatan
pendidikan
dan
pelatihan#kursus
sebagai 24
pengembangan kapasitas
dan
atau persyaratan
normatif
dari
para
pemegang jabatan tersebut, khususnya diklat ( perencanaan pembangunan, statistik,
informasi
publik,
e8aluasi
dan
monitoring
pelaksanaan
perencanaan, arsiparis,
BAB V PENUTUP A.
KESIMPULAN Berdasarkan temuan dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka )im dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut ( 2.
Struktur organisasi Bappeda *ro8insi N)B menurut *eraturan *emerintah Nomor ( 2 )ahun 699/ yang sekarang sesuai potret, belum menganut prinsip tepat fungsi tepat ukuran, maka diperlukan perubahan S;)4.
6.
!alam 0ingkup Bappeda, belum dilakukan penyusunan S;* perencanaan pembangunan daerah pada tiap kotak jabatan yang memiliki prosedur bisnis proses.
+.
4ehadiran *eraturan *emerintah tentang kompetensi jabatan sangat diharapkan, untuk meningkatkan profesional institusi harus ditempatkan staf yang kompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai, pengalama kerja dan diklat penunjang yang dimiliki.
.
Analisa Jabatan sangatlah penting, namun tingkat kepedulian karyawan#karyawati yang akan dianalis sangat kurang dengan alasan kesibukan yang mendesak $hambatan tetap'
B.
SARAN 25
Sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh )im Analis Jabatan maka dengan ini )im menyarankan agar mengadakan perubahan dan perbaikan sebagai berikut ( 2. Agar dilakukan perubahan S;)4 terhadap Struktur organisasi Bappeda *ro8insi N)B untuk dapat memenuhi prinsip tepat fungsi tepat ukuran serta menyesuaikan dengan 33 *emerintahan !aerah Nomor +6 )ahun 692+. 6. Agar potensi pengembangan kelembagaan yang ada di Bidang Statistik dapat menjadi Satuan 4erja *erangkat !aerah sesuia denga ketentuan peraturan *erundang-3ndangan yang terkait, maka )im Analisis Jabatan menyarankan kepada pejabat yang terkait di Bappeda *ro8insi Nusa )enggara Barat menyiapkan dukungan data, informasi dan keluangan waktu untuk membahas secara mendalam. +. Agar dilakukan perubahan terhadap dokumen S;* perencanaan pembangunan daerah pada tiap kotak jabatan yang memiliki prosedur bisnis proses. . Agar Bappeda segera S4*! yang memiliki tupoksi menyusun kompetensi jabatan untuk terus mendorong *emerintah *usat segera menerbitkan *eraturan *emerintah tentang kompetensi jabatan sesuai dengan 33 ASN Nomor tahun 692. . Agar dikesempatan berikutnya, seluruh personil jabatan pada Bappeda dapat menyediakan waktu terhadap proses analisis jabatan agar proses analisa jabatan dapat menghasilkan produk yang dapat membantu Bappeda dalam mengorganisir proses pembangunan daerah secara komprehensip. . Agar segera mengusulkan pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan fungsional mengingat sampai saat ini Bappeda *ro8insi N)B sangat minim pegawai yang memangku jabatan fungsional.
26
