KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini CV. KREASI PLATINUM
berdasarkan kontrak
layanan konsultansi Perencanaan Teknis Pasar Leling Barat dan Desa Botteng Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Koperasi
Perindustrian
dan
Perdagangan,
dengan
ini
kami
mengajukan Laporan Akhir . Laporan ini berisikan tentang petunjuk dan pedoman secara teknis dan umum dalam pelaksanaan perencanaan ini sebelum perencanaan di mulai di Lapangan dalam proses perencanaan di dua titik yaitu Desa Leling Barat dan Desa Botteng Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat secara terinci. Akhirnya dalam kesempatan kesempatan ini, kami mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Kepala, Panitia dan seluruh Pegawai/ Staf Bidang Perdagangan
Dinas
Koperasi
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten Mamuju atas saran dan petunjuknya dalam penyelesaian ini. Laporan Akhir ini.
Laporan Akhir
Page 1
BAB 1. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Berdasarkan
Peraturan
Menteri
No.
91/M-DAG/PER/12/2014
tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dialokasian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai
kegiatan
bidang
perdagangan
yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan penggunanan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan guna meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung sistem logistik nasional, pengamanan
perdagangan
dalam
negeri,
dan
peningkatan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan ; 1) Memantapkan ketersediaan dankondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan
pokok)
sehingga
daya
beli
dan
kesejahteraan
masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki
Laporan Akhir
Page 2
pottensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara regular, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; 2) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan guna meningkatkan
kesejahteraan,
terutama
di
daerah
sentra
komoditas yang termasuk dalam sistem resi gudang (SRG) yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas
penunjang
kegiatan
tertib
ukur
sebagai
upaya
perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah
dengan
kondisi
peralatan,
sarana,
dan
fasilitas
kemetrologian yang kurang memadai; dan Gubernur/bupati/walikota kepada
Menteri
diberikan
Perdagangan
kewenangan
dalam
mengusulkan
melakukan
perubahan
pemanfaatan antar subbidang sesuai ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya
force
majeur . Laporan Akhir
Page 3
Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang bersumber dari
daerah
selain
dana
pendamping
sesuai
ketentuan
dan
prasarana
perundangan yang diperuntukkan bagi : 1) Biaya Operasional; 2) Biaya Perencanaan; 3) Biaya Pengawasan 4) Biaya Administrasi Pekerjaan; 5) Biaya
Pemeliharaan/perawatan
sarana
perdagangan; 6) Manajemen/pengelola Manajemen/pengelol a Pasar dan gudang non SRG; 7) Penyiapan
tempat
penampungan
sementara
bagi
para
pedagang yang menjalankan aktivitas di lokai pasar tersebut; 8) Serta aspek lainnya sebagai akibat akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan. Kebijakan Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdanganan Pasar diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah persentase persentase pasar pasar yang rusak, rusak, serta dengan memperhatikan memperhatikan densitas penduduk.
Laporan Akhir
Page 4
BAB 2. DASAR PETUNJUK TEKNIS 1. Pasar Berdasarkan Petunjuk Teknis
a. Pasar
Petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan
kegiatan
pembangunan
pengembangan sarana distribusi perdagangan
dan
berupa
pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa Bangunan Utama Pasar, Sarana Pendukung Lainnya, dan kios yang dimanfaatkan oleh pedagang
kecil,
menengah,
swadaya
masyarakat
atau
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar yang meliputi:
1) Penentuan lokasi Penentuan lokasi dalam pembangunan baru dan revitalisasi Pasar (perluasan/renovasi) adalah sebagai berikut :
Laporan Akhir
Page 5
a) Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
b) Sesuai
dengan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
kabupaten/kota setempat; c) Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah; d) Lahan merupakan milik / aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa e) Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada
pemerintah
Kabupaten
Mamuju
untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa/ f) Tersedia akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum. g) Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak
Laporan Akhir
Page 6
mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru; h) Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
2) Batasan dan Karakteristik Pasar
Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional/rakyat harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan. Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan
DAK
Bidang
Sarana
Perdagangan
Tahun
Anggaran 2015, maka karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pada pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar berada dekat wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan. Adapun untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan, lokasi pembangunan pasar diprioritaskan pada Lokasi Prioritas yang tercantum pada Lampiran 1.3 petunjuk teknis ini. Namun demikian, lokasi pembangunan pasar tetap memperhatikan kriteria penentuan lokasi di atas.
Laporan Akhir
Page 7
b) Waktu beroperasi secara regular atau rutin atau minimal beroperasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu.
c) Pasar heterogen yang diutamakan menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.
3) Lingkup Kegiatan Kegiatan
pembangunan
dan
pengembangan
sarana
distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari: a. Pembangunan Baru Pembangunan Bangunan
Baru
Utama
hanya
Pasar
dan
diperbolekan Sarana
untuk
Pendukung
Lainnya. (1) Bangunan Utama Pasar (2) Sarana Pendukung Lainnya meliputi: (a) Kantor Pengelola (b) Toilet /WC (c) Tempat Beribadah (Musholla) (d) Drainase (Ditutup dengan Grill) (e) Tempat Penampungan Sampah Sementara (f) Tempat Parkir
Laporan Akhir
Page 8
(g) Area Penghijauan; (h) Instalasi/Sarana
Air
Bersih
dan
Jaringan/Instalasi Listrik. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pembanguan baru adalah sbagai berikut; (1) Hanya membangun sarana pendukung lainnya; (2) Pengurugan tanah dan pengaspalan jalan; (3) Hanya membangun pagar; (4) Hanya membangun taman; (5) Hanya melakukan pengecatan; (6) Hanya perbaikan atap; (7) Hanya perbaikan /pembuatan lantai b. Revitalisasi Revitalisasi Pasar dapat berupa perluasan bangunan pasar atau renovasi (1) Perluasan Pasar Perluasan pasar hanya dapat dilakukan terhadap pasar yang tidak dapat lagi menampung pedagang pada bangunan utama pasar yang lama. Perluasan
pasar
hanya
diperbolehkan
untuk
Bangunan Utama Pasar dan bila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun Sarana Pendukung lainnya; Laporan Akhir
Page 9
(a) Bangunan Utama Pasar (b) Sarana Pendukung Lainnya meliputi; i.
Kantor Pengelola
ii.
Toilet /WC
iii.
Tempat Beribadah (Musholla)
iv.
Drainase (Ditutup dengan Grill)
v.
Tempat Penampungan Sampah Sementara
vi.
Tempat Parkir
vii.
Area Penghijauan;
viii.
Instalasi/Sarana
Air
Bersih
dan
Jaringan/Instalasi Listrik. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perluasan pasar sebagai berikut; i.
Hanya
membangun
sarana
pendukung
lainnya; ii.
Pengurugan tanah dan pengaspalan jalan;
iii.
Hanya membangun pagar;
iv.
Hanya membangun taman;
v.
Hanya melakukan pengecatan;
vi.
Hanya perbaikan atap;
vii.
Hanya perbaikan /pembuatan lantai
(2) Renovasi Pasar Laporan Akhir
Page 10
Renovasi
adalah
melakukan
perbaikan
yang
diprioritaskan terhadap bangunan utama pasar yang meliputi
Los
(terdiri
Selasar/Koridor/Gang sehingga
dapat
dari yang
beberapa sudah
meningkatkan
lapak),
tidak
nilai
layak,
aset
fisik
terhadap pasar; tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi lama). Bila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun Sarana Pendukung lainnya dan kemudian renovasi kios.
Syarat renovasi didasarkan atas rekomendasi dari instansi yang membidangi pekerjaan umum dan dibuktikan melalui foto terakhir,
dimana
bangunan utama pasar sudah tidak dapat berfungsi secara optimal. Renovasi pasar dapat dilakukan untuk 1 (satu) di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan terlebih dahulu menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut dan memberikan prioritas kepada pedagang lama Sarana Pendukung Lainnya meliputi:
Laporan Akhir
Page 11
(a) Kantor Pengelola, (b) Toilet/WC, (c) Tempat Ibadah (Musholla), (d) Drainase (Ditutup dengan Grill), (e) Tempat Penampungan Sampah Sementara, (f) Tempat Parkir, (g) Area Penghijauan, (h) Instalasi/Sarana Air Bersih dan Jaringan/Instalasi Listrik.
Laporan Akhir
Page 12
BAB 3. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografis dan Demografi 2.1.1. Letak dan Luas Wilayah
Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1 38 ’ 110 “ – 2 54 ’ 552 “ Lintang Selatan, 11 54 ’ 47 “ – 13 5 ‘ 35 “ Bujur Timur , Jakarta (0 0 ‘ 0 “, Jakarta = 160 48 ‘ 28 “ Bujur Timur
Green Witch). Dengan batas wilayah : a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Utara b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 801.406 Ha, secara administrasi Pemerintahan, terdiri atas 16 Kecamatan, 143 Desa, 10 Kelurahan, dan 4 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, 15 kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah kepulauan. Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan orbitasi, Kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 171 Km, Laporan Akhir
Page 13
dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang berjarak 6 Km dari Mamuju. Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan Kepulauan
Bala-balakang,
yang
merupakan
pemekaran
dari
Kecamatan Simboro dan Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Bala-balakang adalah Pulau Salissingang,
Samataha,
Popoongang,
Saboyang,
Malamber,
Sumanga, Sabakatang, Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan Pulau Lumu, yang letaknya di Selat Makassar dan berbatasan dengan Pulau Kalimantan. 2.1.2. Luas Wilayah
Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan serta UPT pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2. 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju No.
Kecamatan
Luas
Prosentas
Desa/
(Ha)
e
UPT
Kelurahan
1.
Tapalang
50.411
6,29
7
2
2.
Tapalang Barat
12.714
1,59
7
-
3.
Mamuju
16.024
2,00
4
4
4.
Simboro
9,169
1,14
6/1
2
5.
Kalukku
46.199
5,76
11/1
2
6.
Kalumpang
177.821
22,19
13
-
7.
Bonehau
95.076
11,86
9
-
8.
Papalang
16.043
2,00
9
-
9.
Sampaga
9.594
1,20
7
-
Laporan Akhir
Page 14
10.
Pangale
23.252
2,90
9
-
11.
Tommo
58.828
7,34
14
-
12.
Budong-Budong
114.043
14,23
11
-
13.
Topoyo
54.388
6,79
15
-
14.
Tobadak
10.013
1,25
8
-
15.
Karossa
106.931
13,34
11/2
-
16.
Kep. Bala-balakang
9.000
0,11
2
-
801.406
100,00
143/4
10
Jumlah
2.1.3. Topografi
Keadaan topografi Kabupaten Mamuju pada umumnya adalah daerah dengan curah hujan tinggi dan daerah yang tidak curam dengan kisaran kemiringan antara 15 persen - 45 persen. Kondisi ini mempengaruhi topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai dan daerah agak curam. Hal ini juga mempengaruhi tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, yakni daerah yang cukup stabil, daerah yang terancam dan daerah yang rentan erosi. Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0 – 2 persen luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Budong-Budong, yakni 30.048 Ha atau 26,55 persen. Sedang untuk kemiringan lereng antara 2 persen - 15 persen terdapat di Kecamatan Kalumpang seluas 25.066 Ha atau 30,52 persen dan bagian wilayah dengan kemiringan antara 15 persen - 25 persen luas terbesar juga berada di Kecamatan Kalumpang yakni 105.735 Ha atau 47,01 persen. Untuk kemiringan di atas 40 persen juga terdapat di Kecamatan Kalumpang yakni 77.890 Ha.
Laporan Akhir
Page 15
Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah Barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit. Ditinjau dari aspek ketinggian wilayah, Kabupaten Mamuju dapat dibedakan menjadi 6 (enam) zona masing-masing zona dengan ketinggian antara 0 – 25 m, zona antara 25 m – 100 m, zona dengan ketinggian antara 100 m – 500 m, zona dengan ketinggian 500 m – 1.000 m, zona dengan ketinggian antara 1.000 m – 1.500 m dan zona dengan ketinggian di atas 1.500 m. Secara umum berdasar zona ketinggian di atas menunjukkan bahwa pada Bagian Selatan sebagian besar mempunyai ketinggian di bawah 100 m, sedang semakin ke Utara ketinggiannya semakin meningkat rata-rata di atas 500 m. Secara proporsional, ketinggian wilayah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : a. Zona ketinggian 0 – 25 M dengan luas 35.875 Ha atau 4,43 persen b. Zona ketinggian 25 m – 100 m dengan luas 130.186 Ha atau 16,06 persen c. Zona ketinggian 100 m – 500 m dengan luas 206.106 Ha atau 25,46 persen d. Zona dengan ketinggian 500 m – 1.000 m dengan luas 159.769 Ha atau 19,71 persen e. Zona dengan ketinggian 1.000 m – 1.500 m dengan luas 128.669 Ha atau 16,06 persen f. Zona dengan ketinggian di atas 1.500 m dengan luas 148.714 Ha atau 16,06 persen
2.1.4. Tanah dan Kandungan Geologi
Laporan Akhir
Page 16
Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah Mediteran. Kandungan dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 Tabel : 2.2. Jenis & Kandungan Tanah di Kabupaten Mamuju. No.
Jenis Tanah
Keterangan
1.
Aluvial
Bahan induk endapan liat dan pasir endapan (lanau) dan endapan marin dengan bentuk wilayah pada umumnya datar termasuk kelas satu (tidak peka erosi)
2.
Regosol
Bahan induk endapan pasir tufa volkan masam sampai intermediat dan tufa volkan alkali, bentuk wilayah berombak, bergelombang sampai berbukit termasuk kelas lima (sangat peka erosi)
3.
Rensial
Bentuk wilayah berbukit dengan bahan induk tuff dan kapur karang bertuffa termasuk kelas lima (sangat peka erosi)
4.
Andosol
Bentuk wilayah bergunung dan bahan induk tufa vulkan masam dan alkali termasuk kelas empat (peka erosi)
5.
Mediteran
Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang dengan bahan induk tufa vulkan masam sampai intermediat, servih bertufa, kompleks serpi bertufa, kompleks servih batuan pasir dan tufa batuan pletonik, basah termasuk kelas tiga (agak pekah erosi)
Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri. Berdasar data pada
Laporan Akhir
Page 17
Departemen Pertambangan dan Energi, diketahui bahwa untuk kelompok bahan galian konstruksi meliputi : a. Granodiorit, tersebar di daerah Salubiro dan Bulukaling Kecamatan Karossa dengan perkiraan cadangan volume sebesar 58.443.750 meter kubik. b. Granit, tersebar di daerah Takandeang dan Pasada Kecamatan Tapalang serta di daerah Kamande, Le’beng, Sulumayang Kecamatan
Kalukku dan di Tamasapi, Takaurangang Kecamatan Mamuju serta di Kecamatan Simkep dengan perkiraan volume sekitar 59.218.780 meter kubik. c. Batu Gamping, tersebar di daerah Sulunggadua, Marabau, Kalukambeo, Botteng Kecamatan Mamuju, di Pakarawang Kecamatan Kalumpang, dan di Takandeang, Tajimane Kecamatan Tapalang dengan perkiraan volume sekitar 342.635.800 meter kubik. d.
Batu
Pasir,
tersebar
di
daerah
Kombiling,
Kalukumbeo,
Salupangkang dan Topoyo Kecamatan Topoyo, di Barakang Pangale, Bajo Kecamatan Pangale, di Salumabongi, Ranga-Ranga dan Balakalumpang
Kecamatan
Kalukku
dengan
volume
sekitar
630.887.500 meter kubik. e. Konglomerat, tersebar di daerah Passapa, Tangkau, Topoyo Baru di Kecamatan Budong- Budong, di daerah Le’beng, Gentungan Kecamatan Kalukku dan Rangas, Tumuki Kecamatan Mamuju serta Tapana, Tamao dan Pempioang Kecamatan Tapalang dengan volume sekitar 134.475.000 meter kubik. f. Breksi Vulkanik, tersebar di daerah Belang-belang, Guliling, Rantedango, Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, dan Bone- Bone, So’do, Bayor-Bayor Kecamatan Mamuju dengan volume sekitar 154.462.500 meter kubik.
Laporan Akhir
Page 18
Sementara untuk kelompok bahan galian industri meliputi : a. Batu Sabak, tersebar di daerah Tobinta, Salubejau dan Salubarana Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 22.050.000 meter kubik. b. Sekis, tersebar di daerah Tabolang, Kalando dan Batusitanduk Kecamatan
Budong-Budong
dengan
cadangan
volume
sekitar
2.200.000 meter kubik. c. Batu Gamping, terdapat di daerah Salupangkang Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 5.625.000 meter kubik. d. Tuff, tersebar di daerah Boang, Sumare, Tinaungan Kecamatan Simkep dan di Nipa-nipa, Pansiangan Kecamatan Tapalang Barat dengan cadangan volume sekitar 15.581.250 meter kubik. e. Lempung, tersebar di daerah Karossa, Benggaulu, Durikumba, Lara, Salubarana dan Tomemba Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 1.297.575.000 meter kubik.
2.1.5. Hidrologi dan Klimatologi
Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Mamuju tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 3 926,0 mm kubik dengan hari hujan 111. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret 1 422 mm kubik dengan Laporan Akhir
Page 19
jumlah hari hujan 72, dan mempunyai kelembaban udara berkisar antara 70 persen sampai 80 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 75 persen. Keadaan alam Kabupaten Mamuju secara garis besar beriklim tropis. Suhu udara berkisar antara 27 – 31 derajat Celcius atau rata-rata 29 derajat Celcius. Kelembaban udara rata-rata antara 70 persen - 80 persen, kecepatan angin 10,8 km/jam dan tekanan udara berkisar 1.010,7 Milibar serta penyinaran matahari mencapai 75,8persen. Menurut klasifikasi Schmitt dan Ferguson type iklim di Kabupaten Mamuju bervariasi B, C, D dan E seperti tabel 2.3. Tabel 2. 3. Data T ype Iklim Kabupaten Mamuju No.
Type Iklim
Bulan Basah
Bulan Kering
Luas (Ha)
1.
B1
7 – 9 bulan
Di bawah 2 bulan
485.226
2.
C1
5 – 6 bulan
Di bawah 2 bulan
331.205
3.
D1
3 – 4 bulan
Di bawah 2 bulan
108.612
4.
E1
di bawah 3 bulan
Di bawah 2 bulan
36.679
5.
B2
7 – 9 bulan
Di bawah 3 bulan
60.063
6.
C2
5 – 6 bulan
2 – 3 bulan
83.994
Sedangkan untuk curah hujan di Kabupaten Mamuju adalah 1.000 mm per hari dan rata-rata hari hujan sebanyak kurang lebih 114 hari per tahun. Mengenai data curah hujan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.
Tabel 2. 4. Rata-Rata Curah Hujan Per Tahun di Kabupaten Mamuju, 2009 No.
Bulan
Laporan Akhir
Curah Hujan
Hari Hujan
Page 20
1.
Januari
3142
13
2.
Februari
7986
10
3.
Maret
8456
8
4.
April
12.917
12
5.
Mei
11.109
10
6.
Juni
3.771
4
7.
Juli
4.263
8
8.
Agustus
3.440
6
9.
September
2.518
3
10.
Oktober
6.524
9
11.
November
11.156
12
12.
Desember
11.093
11
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah
Kabupaten Mamuju memiliki karakteristik wilayah yang agak berbeda dengan yang lainnya. Karakteristik inilah yang menjadi modal daya saing bagi Kabupaten Mamuju. Wilayah Kabupaten Mamuju yang membentang dari Kec. Tapalang sampai Kec. Karossa. Dan dari arah pantai sampai pada pegunungan seperti Kec. Kalumpang. Kawasan nelayan sepanjang garis pantai di pantai barat. Kawasan pertanian pangan di dataran rendah seperti Kec. Kalukku, Kec. Pangale, Kec. Tommo. Kawasan perkebunan di dataran lereng-lereng dan perbukita yang tidak terlalu tinggi seperti Kec. Karossa, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong bagian atas. Di samping keberagaman fisik juga keberagaman etnis seperti Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sunda, Batak, Bugis, Makassar, Toraja, Timor dan lokal Mandar-Mamuju. Demikian juga keberagaman budaya dan agama yang kesemuanya tadi memberikan pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di tempat tersebut.
Laporan Akhir
Page 21
2.1.6.1. Kawasan Perkotaan
Dengan melihat dengan keberagaman fisik dan non fisik Kabupaten Mamuju maka berdasarkan kajian rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju 2011-2031, bahwa untuk pengembangan sistem Perkotaan sebagai berikut : a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) = Mamuju, Tampa padang dan Belang-Belang. b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tapalang dan sekitarnya, yang terdiri dari Kecamatan Tapalang, dan Tapalang Barat. 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kalumpang dan sekitarnya, terdiri dari Kecamatan Bonehau, dan Kecamatan Kalumpang. 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pangale dan sekitarnya, terdiri dari Kecamatan Pangale, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang dan Kecamatan Tommo. 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Topoyo dan sekitarnya, terdiri dari Kec. Topoyo, Kec. Budong-budong, Kec. Tobadak dan Kec. Karossa. c. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat-pusat kegiatan yang meliputi masing-masing kecamatan di Kabupaten Mamuju.
Kemudian untuk pengembangan wilayah pada sistem Perkotaan adalah : (1) Berpusat di Kota Mamuju dengan wilayah pengaruh Kecamatan : Mamuju,
Tampa
padang
dan
Belang-Belang,
PKNp
MATABE
diarahkan untuk : a. Kawasan terpadu kegiatan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pelabuhan Belang-Belang.
Laporan Akhir
Page 22
b. Perdagangan; c. Pergudangan; d. Petikemas; e. Simpul intermoda transportasi laut, udara, darat dan kereta api. (2) Pusat pengembangan di Kota Galung Kecamatan Tapalang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tapalang dan sekitarnya diarahkan untuk : a. Pusat pengembangan perikanan laut; b. Pengembangan tanaman perkebunan (kakao/cokelat); c. Pengembangan tanaman pangan (padi dan sayur-sayuran); d. Pengembangan obyek wisata pantai. (3) Pusat pengembangan di Kota Kalumpang Ibukota Kecamatan Kalumpang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kalumpang dan sekitarnya diarahkan untuk: a. Pengembangan kawasan industri rumah tangga ( Home Industries); b. Pengembangan tambang galian mineral (batu bara, emas, besi, dan galian golongan C); c. Pengembangan PLTA; d. Pengembangan perkebunan tanaman tahunan (kopi, kemiri, kakao dan mangga); e. Pengembangan perikanan tambak (budi daya ikan air tawar); f. Pengembangan peternakan; g. Pengembangan lokasi wisata sejarah dan alam. (4) Pusat Pengembangan di Pangale, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pangale dan sekitarnya, diarahkan : a. Pengembangan pertanian tanaman pangan; b. Pengembangan perkebunan; c. Pengembangan tanaman buah-buahan, perikanan darat (budi daya tambak); d. Pengembangan wisata tirta (pantai).
Laporan Akhir
Page 23
(5) Pusat pengembangan di Kota Topoyo, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Topoyo dan sekitarnya diarahkan : a. Pusat pengembangan tanaman perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, dan Jeruk); b. Pengembangan Perikanan darat (tambak) dan laut; c. Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura; d. Pengembangan hasil hutan (kayu, rotan dan damar); e. Pengembangan wisata tirta/pantai dan alam (air terjun).
2.1.6.2. Kawasan perdesaan
Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan ekonomi.
jasa
pemerintahan,
Berdasarkan
pelayanan
karakterisitknya,
sosial
kawasan
dan
kegiatan
perdesaan
di
Kabupaten Mamuju berada di Kec. Tapalang, Kec. Tapalang Barat, Kec. Bonehau, Kec. Kalumpang, Kec. Papalang, Kec. Sampaga, Kec. Tommo, Kec. Budong- Budong, Kec. Pangale, Kec.Topoyo, Kec. Karossa dan Kec. Tobadak dan sebagian di wilayah Kec. Simboro, Kec. Mamuju, Kec. Kalukku, dengan jumlah desa secara keseluruhan sebanyak 143 desa. 2.`1.7. Pola ruang
Pola ruang merupakan alokasi pemanfaatan ruang yang prinisipnya merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. 2.1.7.1. Kawasan Lindung
Berdasarkan kajian dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju 2011-2031, Kawasan lindung adalah kawasan yang
ditetapkan
Laporan Akhir
dengan
fungsi
utama
melindungi
kelestarian
Page 24
lingkungan hidup dan pengelolaannya dilakukan melalui upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung yang dilakukan untuk mencegah timbulnya fungsi lingkungan hidup. Pola ruang untuk kawasan lindung meliputi : a. Kawasan Hutan Lindung; b.
Kawasan
yang
memberi
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; e. Kawasan rawan bencana alam; f. Kawasan lindung geologi; g. Kawasan lindung lainnya. Pengaturan kawasan lindung
Kawasan hutan lindung memiliki pengaturan sebagai berikut: a. Hutan lindung yang telah ada berdasarkan peraturan atau perundangan yang berlaku tetap dipertahankan. b. Penggunaan lahan yang telah ada (pemukiman, sawah, tegalan, tanaman tahunan, dan lain-lain) dalam kawasan ini perlu adanya pembatasan pendirian bangunan baru untuk pemukiman, sehingga fungsi lindung yang diemban dapat dilaksanakan. c. Penggunaan lahan yang akan mengurangi fungsi konservasi secara bertahap dialihkan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai kemampuan dana yang ada. d. Penggunaan lahan baru tidak diperkenankan bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan (menara TV, jaringan listrik, telepon, air minum, dll) hal tersebut tetap memperhatikan azas konservasi.
Laporan Akhir
Page 25
Adapun Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju sebesar 689.440,37 ha, dengan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan konservasi dan resapan air yang memiliki pengaturan antara lain: a. Di areal hutan produksi dengan pengelolaan yang baik; b. Di areal kebun/ tegalan dikembangkan diversifikasi tanaman tahunan perkebunan dan tanaman tahunan buah-buahan yang sesuai dan pencegahan erosi; c. Di areal lahan kritis diusahakan perkerasan dan penanaman tanaman tahunan perkebunan, buah-buahan atau tanaman kayukayuan untuk bangunan/ perkakas rumah tangga. d. Di areal permukiman diusahakan dengan cara : 1) Pemeliharaan teras sebaik mungkin; 2) Penanaman pohon buah-buahan, perkebunan maupun kayukayuan dipekarangannya; 3) Minimal tersedia sebagian lahan pekarangan untuk serapan air hujan. 2.1.7.2. Kawasan Perlindungan
(1) Kawasan perlindungan setempat meliputi : a. Kawasan sempadan sungai; b. Kawasan terbuka hijau kota. (2) Kawasan sempadan sungai terletak di : a. Kawasan sekitar Sungai Karama anak sungainya; b. Kawasan sekitar Sungai Budong-Budong dan anak sungainya. (3) Kawasan terbuka hijau kota adalah ruang terbuka hijau di Kabupaten Mamuju termasuk adalah Ruang Terbuka Hijau Jalan, Ruang Terbuka Hijau milik pihak Swasta dan Ruang Terbuka Hijau Sawah Lestari. Pengembangan penggunaan lahan saat ini di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Barat, temasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Mamuju, mulai mengarah pada upaya untuk
Laporan Akhir
Page 26
mempertahankan lahan sawah yang saat ini sudah mulai banyak berubah fungsi.
2.1.7.3. Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dalam pola ruang wilayah Kabupaten Mamuju terdapat beberapa kawasan yang merupakan kawasan budidaya strategis. Adapun kawasan budidaya strategis tersebut antara lain : 2.1.7.3.1. Kawasan hutan produksi
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari : a. hutan produksi terbatas; b. hutan produksi biasa; c. hutan produksi yang dapat dikonversi. (2) Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Mamuju memiliki luas total 254.599,28 Ha (3) Kawasan hutan produksi biasa tetap di Kabupaten Mamuju memiliki luas total 64.810,59 Ha. (4) Kawasan hutan yang dapat dikonversi, di Kabupaten Mamuju memilki luas 36.829,66 Ha.
2.1.7.2.2. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat yang dapat dikonversi di Kabupaten Mamuju memiliki luas 682,92 Hektar. 2.1.7.2.3. Kawasan pertanian
(1) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi: sawah, tegalan (tanah ladang), kebun campur, perkebunan, pengembangan holtikultura, peternakan, perikanan, serta kawasan lainnya.
Laporan Akhir
Page 27
(2) Kawasan peruntukan pertanian lahan sawah diarahkan sebagai berikut : Sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai kawasan lahan abadi pertanian pangan terletak di Kecamatan : Kalukku, Pangale, dan Tommo.
2.1.7.2.4. Kawasan Perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan terletak di : a. Sentra tanaman kakao berada di Kec. Karossa, Kec. Tommo dan
Kec. Mamuju; b. Sentra tanaman kelapa sawit berada di Kec. Tobadak, Kec. Budong-Budong dan Kec.Karossa; c. Sentra tanaman kelapa berada di Kec. Tapalang, Kec. Papalang dan Kec. Mamuju. 2.1.7.2.5. Kawasan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan dan peternakan terdiri dari : 1. Kawasan peruntukan perikanan meliputi : perikanan tangkap, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. a. Rencana pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju diarahkan sepanjang pantai barat Pantai Mamuju dengan lokasi khususnya di Kec. Mamuju, Kec. Simboro, Kep. Bala-Balakang dan kemudian Kec. Kalukku, Kec. Tapalang, Kec. Tapalang Barat, Kec. Papalang, Kec. Sampaga, Kec. Pangale, Kec. Topoyo dan Kec. Karossa. b. Rencana pengelolaan perikanan laut di Kabupaten Mamuju diarahkan di Kec. Mamuju, Kec. Simboro, Kec. Bala-Balakang dan Kec. Budong-Budong.
2.1.7.2.6. Pertambangan
Laporan Akhir
Page 28
Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : pertambangan bahan galian golongan bahan galian konstruksi dan golongan bahan galian industri. Adapun jenis dan pertambangan bahan galian di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut : (1) Kelompok Bahan Galian Konstruksi
Granodiorit
Tersebar di daerah Salubiro dan Bulukaling Kecamatan
Karossa
dengan
perkiraan
cadangan sebesar 58.443.750 m3. Granit
Tersebar di daerah Takandeang dan Pasada KecamatanTapalang;
di
daerah
Kamande,
Le'beng, Sulumayang KecamatanKalukku, dan Tamasapi,
Takaurang
Kecamatan
Mamuju
serta di Kecamatan Simkep dengan cadangan volume 59.218.780 m9. Batu Gamping
Tersebar di daerah Salunggadua, Marabau, Kalukambeo,
Botteng
Kecamatan
Mamuju;
daerah Pakarawang Kecamatan Kalumpang dan daerah Takandeang, Tajimane Kecamatan Tapalang, dengan cadangan volume sekitar 342.635.800 m3. Batu Pasir
Tersebar di daerah Kombiling, Kalukumbeo, Salupangkang, dan Topoyo KecamatanTopoyo, daerah Barakan, dan Bajo Kecamatan Pangale, daerah
Salumabongi,
Ranga-Ranga,
dan
Balakalumpang Kecamatan Kalukku, dengan cadangan volume 630.887.500 m. Konglomerat
Tersebar di daerah Passapa, Tangkau, dan Topoyo
Baru
Kecamatan
Budong-Budong,
daerah Le'beng, dan Gentungan Kecamatan
Laporan Akhir
Page 29
Kalukku; daerah Rangas Kecamatan Simkep daerah Tumuki Kecamatan Mamuju; serta Tapana, Tamao, dan Pembloang KecTapalang, dengan cadangan volume 134.475.000 m3. Breksi Vulkanik
Tersebar di daerah Belang-Belang, Guliling, Rantedango, Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, daerah Bone-Bone, So'do, dan Bayor-Bayor Kecamatan Mamuju dengan cadangan volume sekitar 154.462.500 m3.
(2) Kelompok Bahan Galian Industri
Batu Sabak
Tersebar di daerah Tobinta, Salubejau dan Salubarana
Kecamatan
Karossa
dengan
cadangan volume sebesar 22.050.000 m3. Sekis
Tersebar di daerah Tobalang, Kalanda, dan Batusitanduk
Kecamatan
Budong-Budong;
dengan cadangan volume sebesar 2.200.000 m3. Batu Camping
Terdapat di daerah Salupangkang Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sebesar 5.615.000 m3.
Tufa
Tersebar di daerah Boang, SLimare, Tinaungan KecamatanSimkep dan di daerah Nipa-Nipa, Pasiangan Kecamatan Tapalang Barat, dengan cadangan volume 15.581.250 m3.
Lempung
Tersebar
di
daerah
Karossa,
Benggaulu,
Durikumba, Lara, Salubarana dengan
Laporan Akhir
dan
Tomemba
cadangan
Kec.
volume
Karossa sebesar
Page 30
1.297.575.000 m3.
Laporan Akhir
Page 31
BAB 4. PERENCANAAN BANGUNAN PASAR Beberapa aspek utama yang diperlukan diperhatian dalam kegiatan Perencanaan Bangunan Pasar, yaitu; a) Kebutuhan Ruang yaitu terkait dengan ketersedian fasilitas ruang bagi para pedagang, pengelola, pengunjung pasar dan sarana pendukung; b) Aksesibilitas
Pasar,
yaitu
terkait
dengan
pengaturan
kemudahan pencapaian pengunjung ke tempat komoditi yang dibutuhkan; c) Sirkulasi
Pedagang,
yaitu
terkait
dengan
pengaturan
kemudahan keluar masuk barang milik pedagang dari area bongkar muat ke tempat los pasar; d) Drainase ditutup dengan grill; e) Pemasangan listrik sesuai SNI 04-0225-1987 Peraturan Umum Installasi Listrik 1987 (PUIL 1987); f)
Sirkulasi
Kendaraaan,
yaitu
terkait
dengan
pengaturan
kemudahan keluar masuk kendaraan pedagang, pengunjung dan pelayanan bongkar muat dan pengangkutan sampah; dan g) Terdapat area penghijauan di dalam lahan pasar.
Laporan Akhir
Page 32
Perencanaan Pasar meliputi hal-hal sebagai berikut; a) Gambar Perecnanaan pasar;
Gambar 1 Contoh Perencanaan Pasar
Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Los Pasar, dengan penataan yang baik, antara lain; (2) Letak los sebagai area pasar dapat dibuat dua muka; (3) Letak los yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain sebaiknya dibuat satu muka
Laporan Akhir
Page 33
b) Papan Nama Pasar; Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam Gambar 4, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut; (1) Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuat papan nama pasar
dengan
mencantumkan
logo
Kementerian
Perdagangan, nama pasar dan logo Pemerintah Daerah Setempat. (2) Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk;
Laporan Akhir
Page 34
a. Papan nama/plank; b. Prasasti atau c. Gapura (3) Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut; a. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar; b. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
dibuat
secara
proporsional
dan
ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar; c. Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar
ditambahkan
KERJSAMA
kalimat
KEMENTERIAN
“DIBANGUN
ATAS
PERDAGANGAN
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU MELALUI
DANA
ALOKASI
KHUSUS
BIDANG
SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015 d. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
Laporan Akhir
Page 35
e. Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah diliat oleh masyarakat.
c) Sarana pendukung lainnya Penataan Sarana Pendukung Lainnya yang baik, meliputi halhal sebagai berikut: (1) Toilet/MCK Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (sign board)
(2) Tempat Penampungan Sampah Sementara Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari
(3) Sarana Ibadah/Mushola
Laporan Akhir
Page 36
Sarana Ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli namun masih berada dalam lokasi pasar.
(4) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan Hal hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur pasar terkait dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah seabgai berikut; (a) Posisi bangunan los dalam pasar apabila memungkinkan
disesuaikan
dengan
ara
mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara sekitar pasar dapat mengalir dengan baik. ’ (b) Pencahayaan
dalam
hendaknya
dapat
pemanfaatan
intensitas
bangunan
pasar
mengoptimalkan sinar
matahari
sebagai sumber pencahayaan bagi ruangruang di pasar. (c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik. Laporan Akhir
Page 37
Laporan Akhir
Page 38
BAB 5. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Pemantauan
Pemantauan
teknis
DAK
Bidang
Sarana
Perdagangan
Tahun
Anggaran 2015 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK
Bidang
Sarana
Perdagangan
di
Provinsi/Kabupaten/Kota
penerima dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidahkaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015.
Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan. Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi: a.
kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Laporan Akhir
Page 39
b.
kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dalam
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran –Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis; dan c.
pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: a. Pemerintah Provinsi melaksanakan review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota; b.
Review
atas
laporan
triwulan
yang
disampaikan
oleh
Gubernur/Bupati/Walikota; c. Kunjungan lapangan; dan d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan
pelaksanaan
DAK
Bidang
Sarana
Perdagangan
bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Laporan Akhir
Page 40
Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan DAK ke depan.
Ruang
lingkup
evaluasi
pemanfaatan
DAK
Bidang
Sarana
Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input , proses, output dan apabila dimungkinkan sampai outcome dan dampaknya. Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: a. Pemerintah Provinsi melaksanakan review atas laporan akhir yang disampaikan Bupati/Walikota; b.
Review
atas
laporan
akhir
yang
disampaikan
oleh
Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan; c. Studi evaluasi; dan d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Laporan Akhir
Page 41
2. Pelaporan
Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi perkembangan sejauh mana pembangunan sarana perdagangan telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan sarana perdagangan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:
a. Laporan Triwulan
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK juga
wajib
menyampaikan
laporan
triwulan
kepada
Kementerian Teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang membidangi Perdagangan selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 sebagai Laporan Akhir
penanggung
jawab
anggaran
yang
memuat Page 42
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Sarana
Perdagangan
dengan
format
sebagaimana
tercantum pada Lampiran 1.6 Petunjuk Teknis ini.
Laporan
Triwulan
tersebut
disampaikan
kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada: 1)
Menteri
Perdagangan
Perdagangan
Dalam
Pembangunan
dan
c.q.
Negeri
Direktur untuk
Pengembangan
Jenderal
sub
bidang
Sarana
Distribusi
Perdagangan (Pasar Rakyat dan Gudang non SRG); 2) Menteri Perdagangan c.q. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Pembangunan
Berjangka
Komoditi
Gudang,
Fasilitas
untuk
sub
dan
bidang
Peralatan
Penunjangnya dalam Kerangka SRG; 3)
Menteri
Perdagangan
c.q.
Direktur
Jenderal
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk sub bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal; 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan. Laporan
Triwulan
tersebut
disampaikan
selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan
yang bersangkutan berakhir.
Laporan Akhir
Page 43
Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Triwulan juga dapat
disampaikan
via
email
[email protected]
serta
ke dilakukan
pelaporan online melalui sistem aplikasi DAK. Sistem aplikasi DAK adalah aplikasi pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus yang dilakukan secara online untuk memudahkan pelaporan kegiatan DAK yang dilakukan oleh Satker penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan yang tersebar di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaporan DAK ini terdiri dari perencanaan kegiatan, pelaporan realisasi keuangan, pelaporan kemajuan fisik kegiatan,
pelaporan
kegiatan,
hingga
Pelaporan
DAK
kendala
penyajian dapat
kegiatan, laporan
diakses
http://dak.kemendag.go.id/.Adapun
dokumentasi
kegiatan.Aplikasi dengan
penjelasan
alamat mengenai
tata cara pelaporan secara online ini dapat dilihat Lampiran 1.7 Petunjuk Teknis ini.
b. Laporan Akhir
Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima yang membidangi Laporan Akhir
Page 44