BPK - RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUKIT SULAP LUBUKLINGGAU Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004
Nomor Tanggal
: 255.a/S/XIV.2/10/2005 : 18 Oktober 2005
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan II di Palembang Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549 Fax. (0711) 358948
DAFTAR ISI
Laporan Auditor Independen ………………………………………………………
1
2. Neraca per 31 Desember 2004 ………...……………………………………………... ………...……………………………………………...
3
3.
Laporan Laba Rugi untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 …..
4
4.
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
1.
2004 …………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………... …………………………...
5
5.
Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 …....
6
6.
Catatan atas Laporan Keuangan …………………………… ……………………………………………………… …………………………
7
A. Umum ......................................................................................................................
7
B. Kebijakan Akuntansi ...............................................................................................
9
C. Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laporan Laba Rugi ...............................................
17
7.
Lampiran-lampiran Lampiran I Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549, Faks. (0711) 358948
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor : 255.a/S/XIV.2/10/2005 Kepada Yth. 1. Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau 2. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau di LUBUKLINGGAU
Kami telah mengaudit Neraca Perusahaan Daerah D aerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tanggal 31 Desember 2004, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tanggal 31 Desember 2004, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
1
Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan, sampai dengan tahun 2004 posisi akumulasi kerugian PDAM adalah sebesar Rp18.386.810.936,66 atau 106,24% dari jumlah modal sebesar Rp17.307.359.462,68. Manajemen telah menyusun rencana perusahaan untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan Catatan 30 atas laporan keuangan dan kami berkeyakinan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif untuk mengatasi kondisi keuangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kami mempunyai keyakinan bahwa perusahaan masih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami No. 255.b/S/XIV.2/10/2005 dan No. 255.c/S/XIV.2/10/2005.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG
Ronald Sinaga, SE, MIM, Ak. Register Negara No. D-16211
18 Oktober 2005
2
PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU NERACA PER 31 DESEMBER 2004 REALISASI AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas / Bank Piutang Pelanggan Air Penyisihan Piutang Langganan Air Piutang Langganan Non Air Penyisihan Piutang Langganan Non Air Piutang pegawai Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah aktiva lancar AKTIVA TETAP Tanah Instalasi Sumber Air Instalasi Pompa Instalasi Pengolahan Air Insatalasi Transmisi dan Distribusi Bangunan Gedung Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan/Alat Pengangkutan
Akumulasi penyusutan
CAT
Persediaan Bahan Instalasi Jaminan PLN Aktiva Belum digunakan Aktiva rusak dan hilang (net) Jumlah aktiva lain-lain
1 Januari 2004 Unaudited
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
CA
31 Desember
REALISASI 1 Januari 2004
KEWAJIBAN
1
147,134,434.34
2
1,248,443,422.00 (802,619,684.05) 105,361,536.00 (102,108,531.00) 5,724,900.00 26,216,400.00 118,965,360.00
1,190,472,612.00 (712,956,566.25) 100,714,386.00 (97,627,036.00) 5,724,900.00 26,216,400.00 279,940,438.00
747,117,837.29
842,752,967.09
3 4 5 6
50,267,833.34
7
8
Nilai buku AKTIVA TETAP LEASING Kendaraan/Alat Pengangkutan Akumulasi penyusutan Nilai buku AKTIVA LAIN-LAIN
31 Desember 2004
47,471,050.00
47,471,050.00
242,794,721.00 1,323,808,613.90 3,809,691,631.45 5,382,398,973.89 499,467,255.60 236,727,600.00 541,799,900.00 12,084,159,745.84 (7,671,809,000.46) 4,412,350,745.38
242,794,721.00 653,946,463.90 1,325,973,031.45 5,924,529,539.72 350,369,255.60 205,713,075.00 331,739,150.00 9,082,536,286.67 (8,522,789,239.18) 559,747,047.49
96,146,500.00
0.00
(54,272,812.50) 41,873,687.50
0.00 0.00
9 1,041,518,622.00 7,052,000.00 0.00 61,619,216.59
0.00 7,052,000.00 127,668,719.00 52,671,004.09
JUMLAH AKTIVA
Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Pajak Biaya Ymh dibayar Hutang Pajak air Hutang Direktorat Air Bersih Hutang pada PDAM OKU Uang Muka Sambungan Baru Hutang bunga Pinjaman Bagian Hutang Jkp.yg akan jth tempo Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutang pada Dep.Keuangan RI Jaminan Langganan Hutang Leasing Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL DAN CADANGAN
Penyertaan Pemkab Mura Penyertaan Pemkot Lubuklinggau Hibah Pemkot Lubuklinggau Penyertaan RI Saldo Laba/Rugi tahun lalu Saldo Laba/Rugi tahun berjalan Jumlah Modal dan Cadangan
10 11 12 13 14 15 16 17
18
13,500,00
13,500,00
0.00
0.00
319,701,05 7.00 3,489,10
256,135,55 8.00 36,382,50
6,089,323,43
5,106,101,993
1,209,120,64
1,450,944,777
1,301,660,14
1,496,475,777
19 20
21
0
1,834,230,410
22 23 24 25
.
.48
0 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
0
3
PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2004 NAMA PERKIRAAN PENDAPATAN USAHA Penjualan Air Penjualan Non Air
CATATAN 26
REALISASI
2,218,471,291.50 108,272,150.00
Jumlah Pendapatan Usaha
2,326,743,441.50 27
BIAYA LANGSUNG USAHA
795,149,020.50
Biaya Sumber Air Biaya Pengolahan Biaya Transmisi dan Distribusi
572,648,386.57 282,821,345.88
Jumlah Biaya Langsung Usaha LABA (RUGI) KOTOR USAHA
1,650,618,752.95 28
2,408,045,019.39
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
(1,731,920,330.84)
LABA (RUGI) USAHA PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA
Pendapatan Diluar Usaha Biaya Diluar Usaha Jumlah Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha LABA (RUGI) sebelum PPh
Taksiran Pajak Penghasilan LABA (RUGI) BERSIH
676,124,688.55
29 30,554,476.00 689,046.00 29,865,430.00 (1,702,054,900.84) (1,702,054,900.84)
Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
4
PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2004
URAIAN
CAT
MODAL
Saldo Laba / (Rugi) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan
Laba/(Rugi) Tahun Lalu
6,127,570,097.48
Tambahan Modal Pemerintah Pusat
2,483,718,600.00
-
-
-
2,483,718,600
Tambahan Modal Pemkot Lubuklinggau
10,530,301,175.68
-
-
-
.00
Pengurangan Modal Pemkab Musi Rawas
(1,834,230,410.48)
-
-
-
Koreksi saldo rugi/laba tahun 2003 Saldo per 31 Desember 2004
-
17,307,359,462.68
(5,544,499,905.04) (16,684,756,035.82)
(714,986,290.23)
EKUITAS
Saldo per 1 Januari 2004
Laba (Rugi) tahun 2004
(10,425,269,840.55)
JUMLAH Jumlah
(1,702,054,900.84) (2,417,041,191.07)
(11,140,256,130.7
(5,012,686,
10,530,301,175
(1,702,054,900.8
.68
4)
(1,834,230,410
(5,544,499,905.0
.48)
Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
5
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2004
A. UMUM 1.
Pendirian a. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1986 tanggal 14 Nopember 1986 dan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1992 tanggal 31 Oktober 1992. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Bupati Musi Rawas mengeluarkan SK No.165/KPTS/X/2003, tanggal 23 Mei 2003 tentang Penghapusan Barang yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau dimana yang dihapus dan diserahkan antara lain adalah PDAM Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas. Penyerahan secara resmi dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2003 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani antara lain oleh Wakil Bupati Musi Rawas yang mewakili Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Walikota Lubuklinggau yang mewakili Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau serta diketahui oleh Gubernur Sumatera Selatan. Penyerahan tersebut didahului oleh persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas melalui suratnya No. 18/KPTS/DPRD/2003 tanggal 1 Mei 2003. Selanjutnya PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No.05 tahun 2004, tanggal 17 Juni 2004, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Walaupun Perda pembentukan baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2004, namun secara operasional PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau telah terpisah dengan PDAM Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas per 1 Januari 2004.
b. Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau didirikan dengan tujuan turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya menyediakan air minum yang sehat serta memenuhi syarat kesehatan. Dari jumlah penduduk Kota Lubuklinggau sebanyak 174.495 jiwa telah terlayani sebanyak 38.904 jiwa atau sebesar 22,30%.
c. Kegiatan Tugas pokok PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau adalah pelayanan kepada masyarakat, khususnya melaksanakan pelayanan air bersih di kota Palembang. Dalam rangka kegiatan tersebut di atas PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan teknik a) Kegiatan teknik operasi, mencakup: - Kegiatan mengenai pengadaan, peningkatan kemampuan peralatan dan perlengkapan yang ada. - Kegiatan mengenai
pengoperasian sistem dan perlengkapan
perpompaan dan pengolahan air. - Kegiatan mengenai perencanaan, transmisi, dan pendistribusian air bersih.
b) Kegiatan teknik pemeliharaan, mencakup: - Kegiatan mengenai pemeliharaan sarana perpompaan, pengolahan dan pendistribusian air serta pemanfaatan material, perlengkapan, dan peralatan (aksesoris) yang ada dalam menunjang kelancaran pelayanan air bersih. - Kegiatan pelayanan pemeliharaan/perbaikan sarana distribusi air di lokasi pelanggan.
2) Kegiatan administrasi dan keuangan. a) Kegiatan umum/personalia, mencakup: - Kegiatan mengenai pengadaan aktiva dan pengadministrasiannya - Kegiatan mengenai komposisi dan mutasi pegawai. b) Kegiatan administrasi hubungan langganan, mencakup: - Kegiatan mengenai sambungan langganan - Kegiatan yang berkaitan dengan jenis pelayanan, sanksi dan administrasinya. c) Kegiatan administrasi keuangan, mencakup: - Kegiatan penerbitan, penerimaan dan penagihan rekening air. - Kegiatan administrasi yang menyangkut transaksi pembayaran dan penerimaan lainnya (utang – piutang perusahaan).
d. Modal
-
Penyertaan modal pemerintah pusat berupa hasil penyerahan proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat, bantuan pendanaan, maupun pengalihan pinjaman jangka panjang menjadi penyertaan.
-
Penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai hasil penyerahan proyek yang dibiayai oleh pemerintah daerah, bantuan pendanaan, maupun penyerahan peralatan dan perlengkapan serta sarana pengolahan dan pendistribusian air bersih. Penyertaan tersebut juga termasuk proyek-proyek, peralatan dan perlengkapan serta sarana pengolahan dan pendistribusian air bersih yang berasal dari penyertaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diserahkan ke PDAM.
-
Modal Hibah
Hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Badan Pengawas dan Direksi a. Susunan Badan Pengawas PDAM Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas berdasarkan SK Bupati Musi rawas No.040.A/2001 tanggal 2 April 2001, terdiri dari: Ketua merangkap anggota
: H. Suprijono Joesoef
Sekretaris merangkap anggota
: Ir. Hendra Gunawan
Anggota
: Ir. H.A. Bukhoni Ali, MM : Dr. Ferry Yusrizal, SPOG : Drs. Muda Azhar Lubis
Dalam tahun 2004 terjadi penggantian Badan Pengawas berdasarkan SK Walikota Lubuklinggau No.167/KPTS/PDAM/2004 tanggal 21 September 2004, terdiri dari: Ketua merangkap anggota
: H. Ubaidillah Idrus, SH
Sekretaris merangkap anggota
: Drs. Sofian Zurkasi
Anggota
: Syamsu Rizal
b. Susunan Direksi PDAM Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No.821.2/166/BKD/2002 tanggal 25 Juni 2002, No.821.2/131/BKD/2001 tanggal 24 Oktober 2001, terdiri dari: Direktur Utama
: Drs. H. Zainuddin Anwar
Direktur Umum
: Indra Sapri, SH
Direktur Teknik
: Ir. Iskandar Firdaus
No.821.2/28/BKD/2004 tanggal 18 Mei 2004, terdiri dari: Direktur Utama
: Ir. Sofyan Narta, M.Si
Direktur Umum
: Ir. Iskandar Firdaus
Direktur Teknik
: Ir. Mahizul Harari
9
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 6 Pebruari 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM yang berlaku mulai 1 Januari 1991 dan belum mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Namun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Pokok-pokok kebijakan akuntansi penting yang dianut oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Dasar Akuntansi Dasar Akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laba/Rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode akrual. Pembukuan yang dilakukan tidak hanya sekedar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang, akan tetapi pencatatan terhadap setiap perubahan aktiva dan kewajiban, demikian pula pendapatan dan biaya pada saat terjadinya atau diakuinya perubahan yang dimaksud.
2. Pengakuan Pendapatan Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha, diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati, yaitu: a. Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai. b. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan berikut: 1) Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan disyaratkan membayar kewajibannya secara tunai maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya. Oleh karenanya, transaksi seperti ini tidak perlu dilakukan pencatatan ke dalam rekening piutang; 2) Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat membayar kewajibannya dengan cara mencicil maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dan piutang dilakukan pada saat dokumen tagihan diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya tiap-tiap cicilan. c. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan diakui pada saat terjadinya penerimaan kas. d. Pendapatan yang berasal dari usaha kerjasama dengan pihak ketiga berupa royalty, pembagian pendapatan (revenue sharing) dan pembagian produksi (production sharing) diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi
keuntungan dan dividen diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.
3. Pengakuan Biaya Biaya diakui, dicatat dan dilaporkan sebagai beban pada saat terjadinya transaksi. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, biaya biaya yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.
4. Penilaian Piutang Piutang disajikan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi. Khusus untuk Piutang Usaha, agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak. a. Besarnya penyisihan piutang usaha pada tiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan umurnya sebagai berikut : • • •
•
Diatas 3 bulan s.d 6 bulan disisihkan 30%; Diatas 6 bulan s.d 12 bulan disisihkan 50%; Diatas 1 tahun s.d 2 tahun disisihkan 75% dan diajukan ke Badan Pengawas untuk dihapus; Diatas 2 tahun disisihkan 100% dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi
masih tercatat secara ekstra komptabel. Penyisihan tersebut diatas dikecualikan bagi tagihan kepada selurh instansi pemerintah.
Dalam
hal kejadian-kejadian
khusus, misalnya
ada
pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas. b. Piutang usaha yang berumur diatas 1 tahun s.d 2 tahun diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu; c. Piutang usaha yang berumur lebih dari 2 tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dibukukan secara ekstra komptabel dan tetap diusahakan penagihannya. d. Penerimaan tagihan piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada bulan berjalan. e. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penghapusan piutang tersebut ditetapkan melalui keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
5. Penilaian dan Pencatatan Persediaan
11
dibukukan sebagai kerugian penurunan nilai persediaan dengan perkiraan lawan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan pos yang disebutkan terakhir ini disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehan. Pemakaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out (FIFO). Persediaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Persediaan bahan operasi berupa bahan kimia dicatat menggunakan Perpetual Inventory Method; b. Persediaan bahan operasi lainnya seperti bahan bakar, pelumas, suku cadang, alat tulis kantor dan lain-lain dicatat dengan menggunakan Physical Inventory Method; c. Persediaan bahan instalasi berupa pipa, meter air dan aksesorisnya dicatat dengan menggunakan Perpetual Inventory Method. Persediaan instalasi didalam neraca dikelompokkan sebagai aktiva lain-lain.
6. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya Batasan pengeluaran biaya yang diklasifikasikan atau diperlakukan sebagai pengeluaran barang modal adalah sebagai berikut : a. Barang-barang modal
tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
rangka kegiatan usaha normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah diatas Rp200.000,00 dengan memperhatikan : • • •
Batasan minimal Ditetapkan dengan keputusan direksi Dapat ditinjau kembali
Namun demikian jika terdapat pembelian barang-barang tertentu yang harga satuannya dibawah Rp200.000,00 akan tetapi barang-barang tersebut lazimnya dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 1 (satu) buah sehingga melampaui nilai Rp200.000,00; maka transaksi pembelian tersebut dibukukan sebagai pengeluaran barang modal. Selanjutnya pembelian pembelian dikemudian hari untuk menggantikan satuan-satuan yang rusak dapat dibukukan sebagai pengeluaran biaya. b. Pengeluaran untuk penggantian
komponen-komponen
mesin/instalasi
yang bersifat pemeliharaan rutin dan tidak menambah manfaat diperlakukan sebagai biaya. Akan tetapi apabila perbaikan/penggantian komponen tersebut memberi tambahan masa manfaat dari aktiva tetap tersebut dan nilainya melebihi
Rp200.000,00 dibukukan sebagai
penyusutan.
pengurang akumulasi
faktor diluar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya (misal karena pelebaran jalan, dsb) maka nilai buku dari instalasi yang digantikan
12
harus dikeluarkan dari harga perolehannya. Demikian untuk pengeluaran pengeluaran renovasi, dianut perlakuan akuntasi yang sama. 7. Aktiva tetap Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aktiva tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pekerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aktiva tersebut. Penyusutan aktiva tetap disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/1994. Pengelompokan aktiva tetap PDAM untuk keperluan penyusutan ditentukan berdasarkan kebijakan Direksi PDAM masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Aktiva tetap yang berujud bangunan disusutkan berdasarkan prosentase tetap dari nilai perolehan, aktiva tetap lainnya disusutkan dengan prosentase tetap dari nilai buku. Menurut pasal 11 ayat (6) Undang-undang No.10 tahun 1994, harta yang disusutkan dibagi menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut: JENIS AKTIVA
I. Bukan Bangunan
% PENYUSUTAN
Garis lurus Saldo menurun
o
Kelompok 1 (masa manfaat < 4 tahun)
25%
50%
o
Kelompok 2 (masa manfaat 4 s.d. 8 tahun)
12,5%
25%
o
Kelompok 3 (masa manfaat 8 s.d. 16 tahun)
6,25%
12,5%
o
Kelompok 4 (masa manfaat >16 tahun)
5%
10%
II. Bangunan o
Permanen
5%
o
Tidak Permanen
10%
Aktiva tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aktiva tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aktiva tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial. Aktiva tetap berupa mesin, peralatan dan aktiva berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif) yaitu rusak, tidak rusak namun tidak berfungsi, tidak rusak namun belum berfungsi atau aktiva tetap yang tidak dapat lagi ditelusuri fisiknya harus disajikan terpisah dalam kelompok aktiva lain-lain sebesar nilai bukunya.
8. Pengadaan Aktiva Tetap selain dari pembelian tunai dan pekerjaan konstruksi •
Leasing Aktiva tetap yang dibeli secara leasing harus dinyatakan dalam nilai tunainya dengan judul aktiva tetap leasing dan dari sisi kewajiban dinyatakan dengan judul utang leasing sebesar harga tunai aktiva dikurangi
dengan uang muka yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak perjanjian.
•
•
Trade-In Aktiva tetap yang dibeli dengan cara trade-in harus dinyatakan sebesar nilai tunainya dikurangi dengan keuntungan atau ditambah dengan kerugian yang timbul dalam transaksi tersebut. Hibah Aktiva tetap yang diperoleh melalui hibah dan tidak mempunyai keterkaitan apapun karenanya, harus dinilai sebesar harga taksiran atau nilai pasar wajarnya dengan mengkredit modal hibah.
9. Pencatatan Hutang Hutang harus dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terutang pada akhir tahun.
10. Akuntansi Hutang Jangka Panjang Hutang jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang. Bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca termasuk yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi, harus dipisahkan dari kelompok hutang jangka panjang dan disajikan sebagai kewajiban lancar kecuali jika : •
•
Bagian yang akan dan telah jatuh tempo termasuk akan menjadi hutang jangka panjang dengan suatu perjanjian baru. Dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aktiva lancar.
11. Uang muka sambungan baru Penerimaan sebagai hasil pembayaran dimuka atas biaya sambungan baru dari calon pelanggan dibukukan sebagai kelompok kewajiban lancar. Pada saat penyambungan telah direalisasikan dan diterbitkan dokumen tagihan rekening non air maka atas uang muka yang bersangkutan diakui sebagai pendapatan.
12. Hutang bunga pinjaman Bunga dan biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjamannya (kewajiban komitmen, biaya administrasi, berserta denda-dendanya) yang telah jatuh tempo pada saat tanggal penutupan buku dan belum dilakukan pembayaran dibukukan sebagai hutang bunga dengan mendebet biaya bunga (administrasi).
14
cadangan yang dibentuk dari pembagian laba harus disajikan dalam kelompok cadangan atau kewajiban lain-lain
tergantung dari kewajiban untuk
meralisasikannya.
14. Penilaian Ekuitas (modal) Ekuitas PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau terdiri dari : a. Modal yang terdiri dari : 1) Penyertaan modal Pemerintah Pusat 2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau 3) Modal hibah Pemerintah Kota Lubuklinggau b. Saldo Laba (Rugi) tahun-tahun lalu c. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan Penilaian penyertaan modal berdasarkan: a. Realisasi DASK dan bantuan dana lainnya atau berdasarkan harga perolehan atas aktiva yang diserahkan ke PDAM sesuai Berita Acara Serah Terimanya. b. Pengalihan penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau kepada pemerintah daerah setempat sesuai nilai yang tertuang pada Berita Acara serah terima. c. Penilaian penyertaan modal Pemerintah RI (pusat) berdasarkan realisasi keuangan DIP PPSAB Sumatera Selatan DIP bantuan pusat lainnya yang diserahkan kepada PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau sesuai dengan nilai yang tercantum pada Berita Acara serah terima.
15. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event) Peristiwa antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan yang telah mendapat persetujuan formal, mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban atau mewajibkan melakukan pengungkapan, sebagai berikut: •
•
Penyesuaian aktiva dan kewajiban diperlukan yang memberikan informasi tambahan untuk menentukan jumlah-jumlah yang berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca. Peristiwa setelah tanggal neraca tidak berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca tidak perlu dilakukan penyesuaian, hanya perlu dilakukan pengungkapan.
Pengungkapan peristiwa setelah tanggal neraca dalam laporan keuangan harus mencakup jenis peristiwa dan estimasi dampak keuangan atau pernyataan mengenai estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.
15
Pengungkapan informasi yang perlu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan akibat suatu perubahan kebijakan akuntansi yang mempunyai pengaruh material terhadap periode sekarang, periode sebelumnya atau periode berikutnya terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 25 paragraf 49. •
Koreksi Tahun Lalu Koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan periode yang lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba tahun lalu atau cadangan dana dalam hal sudah dilakukan pembagian laba, dengan memberikan penjelasan yang secukupnya dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam laporan keuangan komparatif angka-angka laporan keuangan tahun lalu harus disajikan kembali ( restated ) dengan memperhatikan pengaruh dari koreksi-koreksi dimaksud. Yang dapat dibukukan sebagai koreksi tahun-tahun lalu adalah kesalahan-kesalahan pembukuan, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi ( termasuk accounting method dan accounting estimate ), kekurangan pembayaran pajak, yang dipandang memberi pengaruh material terhadap penyajian laporan keuangan.
C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2004 (Rp.)
1.
Kas dan Bank
147,134,434.34
1 Januari 2004 (Rp.)
50,267,833.34
Jumlah tersebut merupakan saldo uang di bank per 3 1 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 dengan rincian : - Kas Kecil
-
- Giro Bank Sumsel Cab.Lubuklinggau - Giro BNI.46 Cab.Lubuklinggau
49,287,302.34 26,020,240.00
24,357,512.34 19,103,392.00
- Simpeda Bank Sum Sel Cab.Lubuklinggau
71,826,892.00
4,806,929.00
147,134,434.34
50,267,833.34
445,823,737.95
477,516,046.00
- Piutang lancar
473,791,227.00
440,129,386.00
- Piutang ragu-ragu
168,633,555.00
201,308,784.00
- Piutang tak tertagih
606,018,640.00
549,034,442.00
1,248,443,422.00
1,190,472,612.00
Jumlah
2.
2,000,000.00
Piutang langganan air ( net )
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang langganan dari penjualan air per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004, dengan rincian :
Jumlah piutang Sedangkan berdasarkan umurnya piutang dapat dirinci sebagai berikut : - Piutang di Kantor Pusat Umur s.d. 3 bulan Umur 6 bulan s.d. 1 tahun
297,170,294.00 68,016,126.00 91,218,493.00
346,203,530.00 93,925,856.00
Umur di atas 1 tahun s.d. 2 tahun Umur di atas 2 tahun keatas
162,457,495.00 591,617,775.00
201,308,784.00 549,034,442.00
1,210,480,183.00
1,190,472,612.00
Umur s.d. 3 bulan Umur 3 s.d. 6 bulan
7,313,559.00 4,622,920.00
-
Umur 6 bulan s.d. 1 tahun
5,449,835.00 6,176,060.00
-
14,400,865.00
-
37,963,239.00
-
Umur 3 s.d. 6 bulan
Sub jumlah - Piutang di Unit IKK
Umur di atas 1 tahun s.d. 2 tahun Umur di atas 2 tahun keatas Sub jumlah Jumlah piutang
1,248,443,422.00
1,190,472,612.00
Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 dapat dirinci sebagai berikut : - Penyisihan piutang Kantor Pusat - Penyisihan piutang Unit IKK Jumlah penyisihan piutang
(779,474,980.55) (23,144,703.50)
(712,956,566.00) -
(802,619,684.05)
(712,956,566.00)
17
31 Desember 2004 (Rp.)
1 Januari 2004 (Rp.)
Saldo piutang langganan air didasari atas opname fisik rekening air dan piutang rekening air unit IKK Kabupaten Musi rawas telah dikeluarkan dari daftar saldo p iutang dikarenakan adanya pemisahan PDAM Kota dan Kabupaten sesuai dengan SK.No.165/KPTS/X/2003, tanggal 20 Mei 2003. Rincian piutang dan penyisihan lihat Lampiran I
3.
Piutang langganan non air (net)
3,253,005.00
3,087,350.00
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang langganan non air per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 sehubungan dengan biaya sambungan baru kepada pelanggan, dengan rincian :
- Piutang di Kantor Pusat - Piutang di Unit Ibukota Kecamatan ( IKK ) Jumlah piutang rekening non air
105,361,536.00 -
100,714,386.00 -
105,361,536.00
100,714,386.00
Saldo penyisihan piutang non air per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 dapat dirinci sebagai berikut : - Penyisihan piutang langganan non air di Kantor Pusat - Penyisihan piutang langganan non air di Unit IKK Jumlah penyisihan piutang langganan non air
(102,108,531.00) -
(97,627,036.00) -
(102,108,531.00)
(97,627,036.00)
Saldo piutang langganan non air Kantor Pusat per 31 Desember 2004 didasari opname fisik rekening.
4.
Piutang pegawai
5,724,900.00
5,724,900.00
600,000.00 5,124,900.00
600,000.00 5,124,900.00
5,724,900.00
5,724,900.00
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang kepada karyawan per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 dengan rincian sebagai berikut :
- Pinjaman Pegawai - Piutang pegawai eks piutang rekening Jumlah
Saldo piutang pegawai ex Piutang rekening air merupakan piutang langganan air/non air pegawai didasari surat pernyataan pegawai.
5.
Piutang Lain - lain
26,216,400.00
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang antar PDAM dan piutang lainya per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 Piutang antar PDAM
- PDAM Pagar Alam
- PDAM
- PDAM Muara Enim
Belitung
26,216,400.00
3,334,700.00
3,334,700.00
1,944,700.00
1,944,700.00
18,437,000.00
18,437,000.00
23,716,400.00
23,716,400.00
18
31 Desember 2004 (Rp.) Piutang Lain - lain - Piutang ex Direksi PDAM ( th.2000 )
Jumlah
6.
2,500,000.00
2,500,000.00
26,216,400.00
26,216,400.00
Persediaan 118,965,360.00 Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan yang terdiri atas :
- Persediaan alat Tulis dan Barang Cetakan - Persediaan Pipa
279,940,438.00
30,366,960.00
22,219,385.00 156,491,688.00
-
- Persediaan Accesoriss
1 Januari 2004 (Rp.)
-
79,909,965.00
- Persediaan Bahan Kimia
88,134,000.00
19,061,500.00
- Persediaan Water Meter - Persediaan Bahan Bakar
464,400.00
1,793,500.00 464,400.00
Jumlah
118,965,360.00
279,940,438.00
Penurunan nilai persediaan pipa,accesoriss dan water meter dikarenakan reklasifikasi nilai tersebut ke perkiraan aktiva lainlain.
7.
Aktiva Tetap ( Net )
4,412,350,745.38
559,747,047.49
Jumlah tesebut merupakan nilai buku Aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 yang terdiri dari : - Tanah Hak Atas Tanah
47,471,050.00
47,471,050.00
242,794,721.00
242,794,721.00
- Instalasi Pompa
1,323,808,613.90
653,946,463.90
- Instalasi Pengolahan - Instalasi Tranmisi/Distribusi
3,809,691,631.45 5,382,398,973.89
1,325,973,031.45 5,924,529,539.72
- Bangunan Gedung
499,467,255.60
350,369,255.60
- Peralatan dan Perlengkapan
236,727,600.00
205,713,075.00
- Kendaraan/Alat Pengangkutan
541,799,900.00
331,739,150.00
12,084,159,745.84
9,082,536,286.67
- Instalasi sumber air
Jumlah Akumulasi penyusutan aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 terdiri dari: Tanah Hak Atas Tanah Instalasi sumber air
(226,364,950.63)
(215,496,360.50)
Instalasi Pompa Instalasi Pengolahan
(543,648,815.63) (1,017,591,630.37)
(640,131,697.15) (1,314,544,031.45)
Instalasi Tranmisi/Distribusi
(5,172,728,862.52)
(5,704,019,603.47)
Bangunan
(242,985,216.31)
(189,470,412.24)
Peralatan dan Perlengkapan Alat Angkutan
(161,227,125.00) (307,262,400.00)
(150,459,859.37) (308,667,275.00)
(7,671,809,000.46)
(8,522,789,239.18)
Jumlah
Kenaikan nilai aktiva tetap (net) disebabkan adanya penambahan p enyertaan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Pemerintah RI berupa instalasi pompa dan pengolahan, serta koreksi nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap yang dicatat lebih tinggi dari ketentuan dalam SK Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/1994.
8.
Aktiva Tetap Leasing (net)
41,873,687.50
-
19
31 Desember 2004 (Rp.)
1 Januari 2004 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap leasing per 31 Desember 2004 berupa mobil suzuki TS 150 sesuai perjanjian perjanjian leasing No.01/PJ/PDAM/MURA/2003 No.01/PJ/PDAM/MURA/ 2003 tanggal 23 September 2003. - Kendaraan - Akumulasi penyusutan Jumlah
9.
Aktiva Lain - lain
96,146,500.00 (54,272,812.50)
-
41,873,687.50
-
1,110,189,838.59
187,391,723.09
Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva lain - lain per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 yang terdiri dari :
Persediaan Bahan Instalasi Jaminan P.L.N
1,041,518,622.00 7,052,000.00
7,052,000.00
-
127,668,719.00
61,619,216.59
52,671,004.09
1,110,189,838.59
187,391,723.09
Aktiva belum digunakan Aktiva rusak dan hilang net Jumlah
Jumlah persediaan bahan instalasi merupakan bantuan pemerintah kota lubuklinggau sesuai dengan berita acara penyerahan No.1945/XI/DDL/2004, bill of quantity CV. Sriwijaya Prima dan bill of quantity CV. Jessica, dengan rincian sebagai berikut: - Pipa
374,957,307.00
- Accessories - Water Meter
-
314,188,815.00 352,372,500.00
-
Jumlah
1,041,518,622.00
-
Jumlah aktiva tetap rusak berat dan hilang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.09/BAP/PDAM/1998, tanggal 31/08/1998 dan SK Bupati No.17/SK/Perek/1998, tanggal 07/03/1998 serta laporan hasil inventarisasi aktiva tetap PDAM Tirta Silampari Kabupaten Mura tanggal 12 Agustus 2004 yang terdiri dari : Instalasi Pengolahan
17,078,443.64
Instalasi Pompa
43,030,099.80
Peralatan dan Perlengkapan Perabot Kantor
98,906.25 1,210,595.03
Nilai Komputer yang rusak
17,078,443.64 34,156,887.30 23,906.25 1,210,595.03
201,171.87 Jumlah
201,171.87 -
61,619,216.59
Rekenin 10. Hutang Pajak Jumlah tersebut merupakan pajak yang masih harus dibayar per 31
Desember 2004 dan 1 Januari 2004 terdiri atas :
g listrik 13,500,000.00 Rekenin
- Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )
g
- Pajak Penghasilan Psl.21 (PPh.21) - Pajak Penghasilan PPh.23 ( PPh.23)
telepon
13,500,000.00 -
Jumlah 11. Biaya Yang Masih Harus dibayar Jumlah tersebut merupakan jumlah biaya yang masih harus dibayar per
13,500,000.00 319,701,057.00
52,671,004.09
50,895,015.00 318,621.00
256,135,558.00 13,500,000.00
13,500,000.00 -
94,581,265.00 766,345.00
13,500,000.00
20
31 Desember 2004 (Rp.)
- Pengadaan bahan kimia tawas - Dana pensiun bersama perpamsi - Iuran jamsostek Jumlah
1 Januari 2004 (Rp.)
-
22,500,000.00
259,675,860.00 8,811,561.00
132,162,854.00 6,125,094.00
319,701,057.00
256,135,558.00
Jumlah Dana pensiun bersama merupakan tunggakan kepada Perpamsi atas penyelenggaraan dana pensiun sampai dengan 31 Desember 2004 sesuai dengan Daftar Tunggakan Iuran dan Bunga Dana Pensiun
12. Hutang Pajak Air Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak air bawah tanah per 31
3,489,100.00
36,382,500.00
33,600,000.00
33,600,000.00
5,249,750.00
5,249,750.00
Pinjaman dana utk penyusunan neraca awal dan kekurangan gaji Pinjaman dana penyusunan neraca
2,000,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
Pinjaman barang persediaan
4,149,750.00
4,149,750.00
(2,400,000.00)
(2,400,000.00)
5,249,750.00
5,249,750.00
Desember 2004 dan 1 Januari 2004 13. Hutang kepada Direktorat Air bersih Jumlah tersebut merupakan nilai pinjaman PVC dia.8" sejumlah 1.200
meter per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 kepada Direktorat Air bersih Dirjen Cipta Karya Dep.Pekerjaan Umum sesuai Surat No.029/SPP/DAR-PDAM/1993, tanggal 29/09/1993 14. Hutang pada PDAM OKU Jumlah tersebut merupakan saldo hutang per 31 Desember 2004 d an 1
Januari 2004 kepada PDAM OKU yang timbul tahun 1982 sampai 1984 dengan rincian sebagai berikut :
Pembayaran tanggal 5/10/1993 Jumlah 15. Uang Muka Sambungan Baru Jumlah tersebut merupakan uang muka sambungan baru dari calon
-
33,348,000.00
pelanggan per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 16. Hutang Bunga Pinjaman Jumlah tersebut merupakan saldo utang bunga pinjaman jangka panjang
3,900,102,557.10
3,156,028,444.33
2,177,374,385.93 1,254,554,923.67
1,811,405,473.30 900,120,743.19
314,829,826.50 -
219,252,193.07 -
-
-
kepada Dep.Keuangan Republik Indonesia per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 sesuai dengan perjanjian pinjaman No.RDA100/DP3/1992, tanggal 18 Desember 1992 dan RDA-244/DP3/1996, tanggal 7 Maret 1996 dengan rincian: Perjanjian pinjaman RDA-100/DP3/1992 - Biaya administrasi - Denda biaya administrasi - Denda angsuran pokok - Kewajiban komitmen - Denda kewajiban komitmen Sub Jumlah Perjanjian pinjaman RDA-244/DP3/1996 - Kewajiban komitmen
3,746,759,136.09
2,930,778,409.56
94,305,555.81
179,225,833.32
21
31 Desember 2004 (Rp.)
- Denda kewajiban komitmen Sub Jumlah Jumlah
1 Januari 2004 (Rp.)
59,037,865.20
46,024,201.45
153,343,421.01
225,250,034.77
3,900,102,557.10
3,156,028,444.33
22
31 Desember 2004 (Rp.) 17. Bagian Hutang Jangka Panjang yg akan jatuh tempo
1 Januari 2004 (Rp.)
1,813,680,970.20
1,571,856,840.70
120,912,064.75 241,824,129.45
120,912,064.75 241,824,129.45
241,824,129.50
241,824,129.50
- Jatuh tempo tahun 2002
241,824,129.50 241,824,129.50
241,824,129.50 241,824,129.50
- Jatuh tempo tahun 2003
241,824,129.50
241,824,129.50
- Jatuh tempo tahun 2004 - Jatuh tempo tahun 2005
241,824,128.50
241,824,128.50
Jumlah tersebut merupakan angsuran pokok hutang jangka panjang eks pinjaman kepada Departemen Keuangan RI No.RDA-100/DP3/1992, tanggal 18 Desember 1992 yang telah jatuh tempo serta akan jatuh tempo dalam tahun 2004 dengan rincian : - Jatuh tempo tahun 1988 - Jatuh tempo tahun 1999 - Jatuh tempo tahun 2000 - Jatuh tempo tahun 2001
Jumlah 18. Hutang pada Departemen Keuangan RI Jumlah tersebut merupakan saldo utang kepada Dep.Keuangan RI
241,824,129.50 1,813,680,970.20
0 1,571,856,840.70
1,209,120,648.44
1,450,944,777.94
2,052,587,700.00 1,122,942,517.03
2,052,587,700.00 1,122,942,517.03
dengan rincian sebagai berikut : a. Hutang awal - Realisasi penarikan pinjaman - Dikapitalisir sebagai hutang pokok - Pembayaran bunga masa tenggang
(31,816,533.64)
Jumlah hutang awal b. Hutang Jatuh Tempo - Angsuran telah jatuh tempo s.d tahun 2002 - Jatuh Tempo tahun 2003 - Akan Jatuh Tempo 2004 - Akan Jatuh Tempo 2005 Jumlah hutang jatuh tempo Jumlah 19. Jaminan Langganan Jumlah tersebut merupakan saldo uang pelanggan air sebagai jaminan
(31,816,533.64)
3,143,713,683.39
3,143,713,683.39
(1,209,120,647.45) (241,824,129.50) (241,824,128.50)
(1,209,120,647.45) (241,824,129.50) (241,824,128.50)
(241,824,129.50) (1,934,593,034.95)
(1,692,768,905.45)
1,209,120,648.44
1,450,944,777.94
51,726,500.00
45,531,000.00
meter air per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 20. Hutang Leasing Jumlah tersebut merupakan saldo hutang atas perjanjian leasing
40,813,000.00
-
kendaraan sesuai surat perjanjian No.01/PJ/PDAM/MURA/2003, tanggal 23 september 2003 21. Penyertaan Pemda Kabupaten Musi Rawas
-
1,834,230,410.48
Pelepasan penyertaan modal pemda kabupaten musi rawas sebagai akibat pemisahan PDAM kota dan kabupaten sesuai SK. Bupati No. 165.KPTS/X/2003, tanggal 20 Mei 2003
23
31 Desember 2004 (Rp.) 22. Penyertaan Pemerintah Kota Lubuklinggau Lubuklinggau
1 Januari 2004 (Rp.)
8,094,016,098.68
-
2,436,285,077.00
-
Jumlah tersebut merupakan saldo penyertaan modal pemerintah kota lubuklinggau atas penyerahan PDAM Tirta Silampari Kabupaten Musi Rawas kepada Kota Lubuklinggau berdasarkan SK. Bupati No. 165.KPTS/X/2003, tanggal 20 Mei 2003 serta laporan hasil inventarisasi aktiva tetap tetap PDAM tanggal 12 April 200 4 23. Modal Hibah Pemerintah Kota Lubuklinggau Jumlah tersebut merupakan saldo modal hibah pemerintah kota
lubuklinggau atas penyerahan persediaan bahan instalasi berupa pipa, accessories dan water meter serta bantuan pembayaran rekening pemakaian listrik, pajak air selama tahun 2004 24. Penyertaan Pemerintah RI 6,777,058,287.00 Jumlah tersebut merupakan saldo penyertaan modal pemerintah RI pada
4,293,339,687.00
PDAM per 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo awal
4,293,339,687.00
1,769,009,087.00
- Mutasi tahun berjalan
2,483,718,600.00
2,524,330,600.00
- Saldo akhir per 31 Desember
6,777,058,287.00
4,293,339,687.00
Kenaikan tersebut merupakan penambahan penyertaan Pemerintah RI berupa penyerahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dalam rangka perluasan cakupan pelayanan PDAM
25. Laba (rugi) tahun lalu (16,684,756,035.82) Jumlah tersebut merupakan akumulasi saldo rugi tahun-tahun yang lalu
(10,425,269,840.55)
sampai dengan 31 Desember 2004 dan 1 Januari 2004 - Saldo laba (rugi) tahun lalu
(10,425,269,840.55)
- Koreksi saldo laba (rugi) tahun lalu
(14,683,471,732.38)
(5,544,499,905.04)
- Laba (rugi) tahun berjalan
(714,986,290.23)
- Saldo akhir per 31 Desember
(16,684,756,035.82)
-
(2,001,583,796.37) (16,685,055,528.75)
Koreksi saldo laba (rugi) tahun lalu disebabkan kurang catat akumulasi kerugian sebagai akibat koreksi aktiva tetap dan piutang yang diserahkan kepada PDAM Kabupaten Musi Rawas
26. Pendapatan Usaha Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional tahun buku 2004
2,326,743,441.50
dan 1 Januari 2004, yang terdiri dari: - Pendapatan air
2,218,471,291.50 108,272,150.00
- Pendapatan non air Jumlah
2,326,743,441.50
Harga air
Biaya administrasi/ denda
Dana meter air Jasa administrasi
Pergantian pipa persil Non air lainnya
Pendapatan air dapat dirinci sebagai berikut :
Mobil tangki (setoran air) Jumlah Pendapatan non air dapat dirinci sebagai berikut: Sambungan instalasi/ sambungan baru
1,808,228,336.50 267,456,505.00 82,156,450.00 60,630,000.00
80,316,050.00 13,466,000.00 9,322,850.00
2,218,471,291.50
5,167,250.00
24
31 Desember 2004 (Rp.)
Jumlah
1 Januari 2004 (Rp.)
108,272,150.00
Pendapatan non air lainnya merupakan pendapatan dari hasil sewa bak, balik nama dan pergantian biaya plat (tanda langganan air bersih)
27. Biaya Langsung Usaha Jumlah tersebut merupakan biaya langsung usaha selama tahun 2004
1,650,618,752.95
dan 1 Januari 2004, yang terdiri dari: - Biaya sumber air - Biaya instalasi pengolahan air
795,149,020.50 572,648,386.57
- Biaya instalasi transmisi/distrbusi
282,821,345.88 Jumlah
1,650,618,752.95
dengan rincian sebagai berikut: Biaya sumber air - Gaji pegawai instalasi sumber - Retribusi air bawah tanah - Pemakaian bahan bakar
38,038,137.00 88,860,000.00 541,834,035.00
- Pemakaian Listrik PLN - Pemakaian bahan pembantu
-
- Rupa-rupa biaya Operasi
-
- Biaya penyusutan sumber - Pemeliharaan bangunan & penyempurnaan tanah
102,132,848.50 -
- Pemeliharaan pengumpulan dan reservoir - Pemeliharaan danau
-
- Pemeliharaan mata air dan saluran - Pemeliharaan sumur-sumur
-
- Pemeliharaan pipa induk
4,314,000.00
- Pemeliharaan alat pembangkit - Pemeliharaa alat pompa - Rupa-rupa pemeliharaan lainnya
6,900,000.00 13,070,000.00 Jumlah
795,149,020.50
Jumlah pemakaian bahan bakar merupakan pemakaian BBM solar atas penggunaan genzet pompa Biaya instalasi pengolahan air
- Gaji pegawai pengolahaan - Pemakaian bahan kimia
73,440,855.00 302,895,000.00
- Pemakaian bahan pembantu - Biaya bahan bakar
-
- Biaya Listrik PLN - Rupa-rupa biaya pengolahaan lainnya
7,680,000.00
- Biaya penyusutan pengolahan - Pemeliharaan bangunan
183,012,031.57 550,000.00
- Pemeliharaan instalasi pengolahan - Pemeliharaan instalasi pengolahan lainnya
2,672,000.00 450,000.00
- Pemeliharaan instalasi pompa
1,948,500.00 Jumlah
572,648,386.57
Jumlah pemakaian bahan kimia merupakan pemakaian tawas dalam proses pengolahan air bersih pada IPA Biaya instalasi transmisi/distribusi
- Gaji pegawai transmisi
142,653,921.00
25
31 Desember 2004 (Rp.)
Pemakaian bahan pelengkap
-
Bahan bakar Biaya Listrik PLN
-
Biaya pemakaian pipa persil Rupa-rupa biaya operasi
1 Januari 2004 (Rp.)
1,545,000.00
Biaya penyusutan transmisi/distribusi Pemeliharaan bangunan
91,731,424.88 -
Pemeliharaan reservoir dan tangki Pemeliharaan pipa trans/dist
14,036,100.00
Pemeliharaan pipa dinas Pemeliharaan pompa
11,931,650.00 -
Pemeliharaan water meter Pemeliharaan hydrant
4,690,500.00 -
Pemeliharaan trans/dist lainnya
16,232,750.00 Jumlah
28. Biaya Administrasi dan Umum Jumlah tersebut merupakan biaya administrasi/umum selama tahun
282,821,345.88 2,408,045,019.39
2004, yang terdiri dari: - Biaya pegawai
940,217,048.00 62,483,684.00
- Biaya kantor - Biaya hubungan langganan
49,709,852.00 232,500.00
- Biaya penelitian dan pengembangan - Biaya keuangan
808,838,481.00
- Biaya pemeliharaan - Biaya penyisihan piutang
129,027,610.00 195,201,142.05 106,294,812.09
- Biaya penyusutan dan amortisasi - Biaya umum lainnya
116,039,890.25 Jumlah
2,408,045,019.39
Jumlah biaya pegawai terdiri dari : Gaji dan honor pegawai Tunjangan Iuran Pensiun dan Astek,Askes Lembur dan Uang makan Incentive/kesejahteraan karyawan
690,271,450.00 12,083,500.00 135,706,973.00 1,425,000.00 25,900,491.00
Pembinaan karyawan Bantuan dan sumbangan
6,852,500.00 8,258,510.00
Pendidikan dan latihan Rupa-rupa biaya pegawai
3,917,500.00 55,801,124.00 940,217,048.00
Jumlah biaya keuangan terdiri dari : Bunga pinjaman
353,415,889.25
Denda kewajiban komitmen Biaya denda administrasi
13,013,663.75 349,953,181.83
Denda angsuran pokok dan bunga
92,455,746.18
808,838,481.00 Biaya umum lainnya merupakan biaya perjalanan dinas, jasa profesional, biaya pajak dan retribusi dan representasi direksi selama tahun 2004
26
31 Desember 2004 (Rp.)
29. Pendapatan / (Biaya) di Luar Usaha Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan (biaya) di luar usaha selama
1 Januari 2004 (Rp.)
29,865,430.00
tahun 2004 dan 1 Januari 2004, yang terdiri dari: - Bunga deposito dan jasa giro
1,451,045.00 -
- Penerimaan denda keterlambatan - Penyambungan kembali - Pendapatan lain-lain
29,103,431.00
- Biaya administrasi bank
(689,046.00) Jumlah
29,865,430.00
27
30. Sejak tahun 1999, perusahaan selalu mengalami kerugian yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Akumulasi kerugian sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar Rp18.386.810.936,66 atau 106,24% dari jumlah modal sebesar Rp17.307.359.462,68. Perusahaan mempunyai kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo dan hutang bunga pinjaman atas kewajiban tersebut masing-masing sebesar Rp1.813.680.970,20 dan Rp3.900.102.557,10. Untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, manajemen telah menyusun corporate plan, yang diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyelesaikan kew ajiban tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan biaya pembangunan instalasi, perluasan jaringan dan perbaikan pipa dalam APBD Kota Lubuklinggau
27
PDAM TIRTA BUKIT SULAP LUBUKLINGGAU POSISI PIUTANG USAHA DAN PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2004 Lampiran 1
NO
UMUR PIUTANG
URAIAN
1
2
SALDO
s.d. 3 bulan
3 s.d. 6 bulan
6 bulan s.d. 1 tahun
1 s.d. 2 tahun
> 2 Tahun
3
4
5
6
7
8
PIUTANG
297,170,294
68,016,126
91,218,493
162,457,495
II. UNIT IKK
7,313,559
4,622,920
5,449,835
6,176,060
JUMLAH
304,483,853
72,639,046
96,668,328
168,633,555
606,018,6
75
1
I. KANTOR PUSAT
TARIF PENYISIHAN
0%
30%
50%
591,617,7
1,210,480,18
1,248,443,42
I. KANTOR PUSAT
-
20,404,838
45,609,247
121,843,121
II. UNIT IKK
-
1,386,876
2,724,918
4,632,045
21,791,714
48,334,164
126,475,166
606,018,6
802,619,6
50,847,332
48,334,164
42,158,389
-
445,823,7
JUMLAH NILAI BUKU
-
591,617,7
779,474,9
75
81
BPK – RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
BPK RI
ATAS LAPORAN HASIL KINERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUKIT SULAP LUBUKLINGGAU Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004
Nomor Tanggal
: 255.d/S /XIV.2/10/2005 : 18 Oktober 2005
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan II di Palembang Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549 Fax. (0711) 358948
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….
i
BAB I
SIMPULAN ………………………………………………...
1
BAB II
URAIAN HASIL EVALUASI
4
A.
Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ……………………………………………….....
4
Tingkat Keberhasilan Perusahaan
4
1. Aspek Keuangan ...............................................................
4
2. Aspek Operasional ............................................................
6
3. Aspek Administrasi ...........................................................
8
C.
Perkembangan Usaha PDAM ...............................................
9
D.
Pemahaman Atas Struktur Pengendalian Intern ...................
14
E.
Aspek Strategis .....................................................................
14
B.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang-30137 Telepon (0711) 410549, 316513 Fax.(0711) 358948 Palembang, 18 Oktober 2005 Nomor
: 255.d/XIV.2/10/2005
Lampiran Perihal
:: Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta
Bukit Sulap
Lubuklinggau Tahun Buku 2004 Kepada Yth. 1. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau 2. Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau di LUBUKLINGGAU
BAB I SIMPULAN A. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau adalah Perusahaan baru yang merupakan hasil dari pemisahan PDAM Tirta Silampari milik Kabupaten Musi Rawas. Pemisahan ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2004. Untuk Tahun Buku 2004, PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau belum membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dengan tidak dibuatnya RKAP dan mengingat PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau adalah Perusahaan baru yang berarti tidak ada data pembanding dari tahun sebelumnya, maka tingkat pencapaian perusahaan (posisi keuangan dan hasil usaha/operasi) diukur dengan menggunakan Sandar Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.
B. Tingkat Keberhasilan Perusahaan
Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tanggal 31 Mei 1999 tentang ” Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum” kinerja PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tahun buku 2004 ditinjau dari aspek Keuangan, aspek Operasional dan aspek Administrasi diperoleh nilai 39,69 dan termasuk dalam kategori Kurang dengan rincian sebagai berikut: No. 1 2 3
Aspek Keuangan Operasional Administrasi Jumlah
Nilai 16,50 13,61 9,58 39,69
C. Perkembangan Usaha
Perkembangan usaha Perusahaan dari awal tahun 2004 sampai dengan tahun akhir tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1. Asset PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau mengalami ken aikan 296,97% dari Rp1.589.891.737,67 menjadi Rp6.311.532.108,76. Kenaikan tersebut sebagian besar karena adanya penambahan aktiva tetap berupa Instalasi Pengolahan Air. 2. Total ekuitas akhir tahun 2004 sebesar (Rp1.079.451.473,98) jika dibandingkan tahun awal tahun 2004 sebesar (Rp5.012.686.033,30), mengalami kenaikan sebesar 78,46%. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan penyertaan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau berupa hibah dan penyertaan Pemerintah RI. 3. Rasio Likuiditas perusahaan menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan cash ratio, current ratio dan quick ratio, yaitu masing-masing 2,41%, 12,26%, dan 10,31% . 4. Ratio solvabilitas juga menunjukkan hal yang positif, yaitu 484,88%. 5. Ratio rentabilitas yang dihitung dengan ROI, ROA, dan RONW menunjukkan hal yang negatif yaitu masing-masing sebesar (26.96%), (14,15%), dan (157,67%).
2
D. Pemahaman Atas Satuan Pengawas Intern
Pengkajian terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau menunjukkan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga posisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang sangat penting, belum
diberdayakan sebagaimana mestinya.
Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya
deskripsi kerja dan program kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG KEPALA PERWAKILAN
DRS. SUTRISNO NIP.240000922
3
BAB II. URAIAN HASIL EVALUASI A. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana K erja dan Anggaran Perusahaan
PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau adalah Perusahaan baru yang merupakan hasil dari pemisahan PDAM Tirta Silampari milik Kabupaten Musi Rawas. Pemisahan ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2004. Untuk Tahun Buku 2004, PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau belum membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dengan tidak dibuatnya RKAP dan mengingat PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau adalah Perusahaan baru yang berarti tidak ada data pembanding dari tahun sebelumnya, maka tingkat pencapaian perusahaan (posisi keuangan dan hasil usaha/operasi) diukur dengan menggunakan Sandar Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.
B. Tingkat Keberhasilan Perusahaan
Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tanggal 31 Mei 1999 tentang ” Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum” kinerja PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tahun 2004 dihitung sebagai berikut: 1. Aspek Keuangan
a. Data Aspek Keuangan Perusahaan No
Uraian
1
2
31 Desember 2004 (Rp) 3
1 Januari 2004 Unaudited (Rp) 4
% Kenaikan/ Penurunan 5
A
Piutang Usaha (net)
449.076.742,95
480.603.395,75
-6,55%
B
Aktiva Lancar
747.117.837,29
842.752.967,09
-11,34%
C
Aktiva Produktif
5.201.342.270,17
1.402.500.014,58
270,86%
D
Total Aktiva
6.311.532.108,76
1.589.891.737,67
296,97%
E
Kewajiban Lancar
6.089.323.434,30
5.106.101.993,03
19,25%
F
Kewajiban Jangka Panjang
1.301.660.148,44
1.496.475.777,94
-13,01%
G
Total Kewajiban
7.390.983.582,74
6.602.577.770,97
11,94%
H
Ekuitas
-1.079.451.473,98
-5.012.686.033,30
78,46%
I
Penjualan Air
2.218.471.291,50
0
-
J
Pendapatan Operasi
2.326.743.441,50
0
-
K
Beban Operasi
4.058.663.772,34
0
-
L
Laba Sebelum Pajak
-1.702.054.900,84
0
-
M
Penyusutan
483.171.117,04
0
-
N O
Angsuran Hutang Pokok+Bunga
Laba Operasi Sebelum Penyusutan
0 -1.218.883.783,80
0 0
-
4
P
Penjualan per hari
6.078.003,54
0
-
Q
Rekening tertagih
1.997.192.211,00
0
-
R
Jumlah Penduduk yang terlayani
38.904
0
-
S
Jumlah Penduduk (jiwa)
175.495
0
-
T
Produksi Air (m3)
4.804.318
0
-
U
Air Terjual (m3)
1.810.710
0
-
V
Air yang hilang (m3)
2.911.945
0
-
W
Jumlah Karyawan (Orang)
110
0
-
X
Jumlah Pelanggan (SR)
6.915
0
-
b. Penilaian Kinerja Perusahaan 1) Aspek Keuangan
No
Indikator
1 Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif (%)
Rumus
L/C(%)
Nilai Bonus Peningkatan Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif
2 Rasio Laba Terhadap Penjualan (%) peningkatan Rasio LP terhadap tahun sebelumnya
L/J(%)
Nilai
(32,72%)
1
(73,15%)
(0,383)
B/E(X)
Kriteria
Rasio
(13,4%)
Nilai Bonus Peningkatan Rasio Laba Terhadap Penjualan
3 Rasio AL Terhadap Utang Lancar (kali)
2004
0,12
1
1
1
1
Rasio
Nilai
>10%
5
>7%-10%
4
>3%-7%
3
>0%-3%
2
<0%
1
>12%
5
>9%-12%
4
>6%-9%
3
>3%-6%
2
<0%-3%
1
>20%
5
>14%-20%
4
>8%-14%
3
>0%-8%
2
<0%
1
>12%
5
>9%-12
4
>6%-9%
3
>3%-6%
2
<0%-3%
1
>1,75-2,00
5
>1,61,75atau>2, 00-2,30
4
>1,251,50atau>2, 3-2,70
3
>1,001,25atau>2, 7-3,00
2
≤1,00atau> 3,00
1
5
4
5
6
7
8
9
10
Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (kali)
Rasio Aktiva Terhadap Total Hutang (kali)
Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (kali)
F/H(X)
D/G(X)
K/J(X)
-1,21
0,85
Jangka Waktu Penagihan (kali)
Efektivitas Penagihan
C/I(X)
Q/I(%)
1
-
2,34
A/P(X)
2
1,74
Rasio Laba Operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok O/N(X) dan bunga jatuh tempo (kali)
Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan (kali)
1
-
4
73,89
4
90,02%
Jumlah Nilai
5
≤0,50
5
>0,50-0,70
4
>0,70-0,80
3
>0,80-1,00
2
>1,00
1
>2,00
5
>1.70-2,00
4
>1,30-1,70
3
>1,00-1,30
2
≤1,00
1
≤0,50
5
>0,50-0,65
4
>0,65-0,85
3
>0,85-1,00
2
>1,00
1
>2,00
5
>1,7-2,00
4
>1,30-1,70
3
>1,00-1,30
2
≤1,00
1
<2,00
5
>2.00-4,00
4
>4,00-6,00
3
>6,00-8,00
2
>8,00
1
≤60
5
>60-90
4
>90-150
3
>150-180
2
>180
1
>90%
5
>85%-90%
4
>80%-85%
3
>75%-80%
2
≤75%
1
22
2) Aspek Operasional No
1
Indikator
Cakupan Pelayanan
Keterangan ∑ Jlh Jiwa Terlayani ∑
x100%
Penduduk
Tahun 2004 = ∑ 38.904 x100% = 22,3% ∑
174.495
Nilai
2
Kriteria Rasio
>80% >60%-80% >40%-60% >20%-40% ≤20%
Nilai
5 4 3 2 1
6
2
3
4
Kualitas Air Distribusi
Kontinuitas Air Distribusi
Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi
Memenuhi syarat air bersih
Belum seluruh pelanggan dapat aliran air
Kapasitas Produksi x 100%
2
1
3
Kapasitas Terpasang = 4.804.318,10 x 100% 5.645.376,00
Memenuhi syarat air minum Memenuhi syarat air bersih Tidak memenuhi syarat Seluruh pelanggan dapat aliran air 24 jam Belum seluruh pelanggan dapat aliran air >90% >80%-90% >70%-80% ≥70%
3 2 1 2
1
4 3 2 1
= 85,10% 5
Tingkat Kehilangan Air (TKA)
Tahun 2004= ∑air yg tdk dpt di prtgjwb ∑distribusi air = 2.832.686,80 4.723.265,80 =59,97%
1
≤20% >20%-30% >30%-40% >40%
4 3 2 1
6
Peneraan meter air
∑Pelanggan yang mtr air di tera x 100% ∑Pelanggan
1
>20%-25% >10-20% >0%-10%
3 2 1
2
≤6 hr kerja >6 hr kerja
2 1
∑Pengaduan selesai ditangani x 100% ∑Seluruh Pengaduan = 6 = 11,54% 52
1
≥80% <80%
2 1
Tersedianya service point diluar kantor pusat
2
∑Pegawai x 1000 ∑Pelanggan
1
Tersedia Tidak Tersedia ≤6,00 >6,00-7,00 >7,00-9,00 >9,00-10,00 ≥10,00
2 1 5 4 3 2 1
7
Kecepatan Penyambungan baru
8
Kemampuan penanganan pengadaan rata-rata per bulan Kemudahan Pelayanan Rasio karyawan per 1000 pelanggan
9 10
207 = 2,99% 6915 Waktu yang dibutuhkan dari pembayaran s.d. penyambungan diperlukan lebih dari 6 hari
= 110 x 1000 6915 = 15,91 Jumlah Nilai
16
7
3) Aspek Administrasi No 1
2 3
Indikator Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) Rencana Organisasi dan Uraian Tugas Prosedur Operasi Standar
4
Gambar nyata laksana (As Built Drawing)
5
Pedoman Penilaian Kerja Karyawan
6 7
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tertib Laporan Internal
8
Tertib Laporan Eksternal
9
Opini Auditor Independen
10
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir
Keterangan Perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang tetapi baru dipedomani sebagian Perusahaan telah memiliki rencana organisasi Perusahaan belum memiliki Prosedur Operasi Standar. Pekerjaan dilakukan berdasarkan pengalaman Perusahaan telah memiliki gambar nyata laksana untuk manajemen produksi dan distribusi Perusahaan telah memiliki pedoman penilaian kerja karyawan Perusahaan belum memiliki RKAP tahun 2004
Nilai
2 3 1
3
3 1
Perusahaan telah menyampaikan laporan internal yang meliputi laporan harian kas, laporan keuangan tahunan dengan tidak tepat waktu. Sedangkan laporan keuangan bulanan perusahaan belum melakukannya. Perusahaan telah menyampaikan laporan eksternal kepada Badan Pengawas berupa laporan keuangan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2004 telah diaudit BPK Perwakilan II Palembang dengan opini WDP Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2004, perusahaan telah memberikan jawaban kepada BPK Perwakilan II Palembang, tetapi baru sebagian ditindaklanjuti
2
3
3
2
Jumlah Nilai
23
Perhitungan nilai kinerja PDAM sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 adalah sebagai berikut: ASPEK KEUANGAN
PERHITUNGAN = ∑nilai yang diperoleh x 45 60
NILAI KINERJA 16,50
= 22 x 45 60 OPERASIONAL
= ∑nilai yang diperoleh x 40 47
13,61
= 16 x 40 47
8
ADMINISTRASI
= ∑nilai yang diperoleh x 15 36
9,58
= 23x 15 36 Jumlah Kinerja
39,69
Jumlah nilai kinerja PDAM tahun 2004 adalah 39,69 = Kurang Klasifikasi Umum
Angka penilaian dan klasifikasi umum pemantauan Kinerja Keuangan terhadap tingkat kesehatan PDAM sebagai berikut: JUMLAH
> >60>45>30<=
TINGKAT KESEHATAN Baik Sekali Baik Cukup Kurang Tidak Baik
C. Perkembangan Usaha PDAM 1. Perkembangan Posisi Keuangan
Perkembangan posisi keuangan (Neraca) per 31 Desember 2004 dibandingkan dengan 1 Januari 2004 adalah sebagai berikut: URAIAN
31 Desember 2004 (Rp)
AKTIVA - Aktiva Lancar
1 Januari 2004 Unaudited (Rp)
Pertumbuhan (%)
747.117.837,29
842.752.967,09
-11,34%
4.412.350.745,83
559.747.047,49
688,27%
41.873.687,50
0,00
- Aktiva Lain-Lain
1.110.189.838,59
187.391.723,09
TOTAL AKTIVA
6.311.532.108,76
1.589.891.737,67
PASISIVA - Kewajiban Lancar
6.089.323.434,30
5.106.101.993,03
19,25%
- Hutang Jk Panjang
1.301.660.148,44
1.496.475.777,94
-13,01%
(1.079.451.473,98)
(5.012.686.033,30)
78,46%
6.311.532.108,76
1.589.891.737,67
- Aktiva Tetap - Aktiva Tetap Leasing
- Ekuitas TOTAL PASSIVA
492,44% 296,97%
296,97%
2 . Perbandingan Ekuitas
Perbandingan ekuitas antara awal dengan akhir tahun 2004 adalah sebagai berikut:
9
Total Ekuitas pada akhir tahun 2004 sebesar
(Rp1.079,45) juta,
jika
dibandingkan dengan Total Ekuitas awal tahun 2004 sebesar (5.012,69) juta,
berarti terdapat kenaikan sebesar Rp3.933,23 juta.
Hal tersebut disebabkan
antara lain karena dalam tahun 2004, terdapat penyerahan asset PDAM Kota Lubuklinggau yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mura senilai Rp8.094,02 juta, hibah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar Rp2.483,72 juta dan tambahan penyertaan pemerintah RI sebesar Rp2.483,72 juta (Rp6.777,058 juta – Rp4.293,34 juta). 3. Rasio Keuangan
Rasio keuangan perusahaan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
10
URAIAN
1. Pemda Mura 2. Pemda Kota Lubuklinggau 3. Hibah Pemkot Lubuklinggau 4. Penyertaan RI 5. Laba (Rugi) Tahun Lalu 6. Laba (Rugi) Tahun Berjalan JUMLAH
Uraian
No A
31 Desember 2004 (Rp) 0,00 8.094.016.098,68 2.436.285.077,00 6.777.058.287,00 (16.684.756.032,82) (1.702.054.900,84) (1.079.451.473,98)
Formula
Perhitungan
Kas + Bank
147.134.434
Hutang Lancar 2 Current Ratio
3 Quick Ratio
747.117.837,29
Hutang Lancar
6.089.323.434,30
Aktiva Lancar -Persediaan
2,41%
6.089.323.434,30
Aktiva Lancar
Hutang Lancar
12,26%
10,31%
628.152.477,29 6.089.323.434,30
SOLVABILITAS
1 Ratio total aktiva terhadap kewajiban jangka panjang C
Nilai
LIKUIDITAS 1 Cash Ratio
B
1 Januari 2004 Unaudited (Rp) 1.834.230.410,48 0,00 0,00 4.293.339.687,00 (10.425.269.840,55) (714.986.290,23) (5.012.686.033,30)
Total Aktiva Total Hutang JP
484,88%
6.311.532.108,76 1.301.660.148,44
RENTABILITAS Laba setelah Pajak 1 Rate of Return on Investment (ROI) 2 Rate of Return on Assets (ROA)
Total Aktiva Laba sbl Bunga+Pajak Total Aktiva
3 Rate of Return on Net Worth (RONW)
Laba bersih setelah pajak Jumlah modal sendiri
-26,96%
(1.702.054.900,84) 6.311.532.108,76 (893.216.419,84
)
-14,15%
6..311.532.108,76 (1.702.054.900,84) (1.079.451.473,98)
157,67%
4. Analisis SWOT
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
digunakan
sebagai
kerangka
untuk
membantu
perusahaan
dalam
mengembangkan perusahaan secara keseluruhan, atau sebagai dasar untuk penentuan strategi-strategi atas produk/jasanya. Strenghts dan Weaknesses merupakan kondisi-kondisi internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan Opportunities dan Threats merupakan kondisi-kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.
a. Kondisi Internal PDAM
Kondisi internal merupakan kondisi-kondisi yang terdapat didalam
perusahaan meliputi
kompetensi
yang
dimiliki
perusahaan
yang
membedakannya atau memberikan keunggulan dari pesaingnya meliputi keuangan, manajemen, staff dalam setiap lini perusahaan, organisasi, reputasi dan sejarah perusahaan.
Kekuatan
Terdapat beberapa kekuatan yang dimiliki oleh PDAM Tirta Bukit Sulap:
-
PDAM memiliki sumber daya air yang memadai, baik dari dalam Kota Lubuklinggau maupun dari Kabupaten disekitar Kota Lubuklinggau. PDAM Tirta Bukit Sulap merupakan perusahaan daerah Kota
-
Lubuklinggau
yang
membawa
nama
daerah,
serta
dibentuk
berdasarkan PERDA.
Kelemahan - Bidang Pemasaran/Pelayanan o
Cakupan pelayanan kurang memadai, yaitu 38.904 jiwa dari jumlah
penduduk Kota Lubuklinggau sebanyak 174.495 atau 22,30%. o
Kontinuitas pemasokan air belum mencapai 24 jam per hari.
11
- Bidang Produksi dan Distribusi o
Tingkat kehilangan air dalam proses distribusi yang tinggi, mencapai 59,97%.
- Manajemen o
Kurangnya kerjasama antara manajemen, hal ini terlihat dengan
banyaknya masalah-masalah yang
terdapat dalam PDAM yang
belum jelas mengenai arah penyelesaiannya, seperti masalah kebocoran air, penggunaan air secara illegal, masalah keuangan.
- Organisasi dan Sumber Daya Manusia o
Jumlah Sumber Daya Manusia yang tinggi yaitu sebanyak 110 orang, dan masuk kategori tidak efisien.
o
Keinginan bekerja karyawan kurang, hal ini dilihat dengan tuntutan karyawan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan insentif.
o
Rata-rata gaji yang rendah, ditunjukkan dengan banyaknya keluhankeluhan dari pegawai. Sehingga cenderung membuka peluang untuk berlaku curang dan malas.
o
Penentuan insentif yang terlalu besar kepada beberapa pegawai atau bagian, sebagai contoh bagian penagihan mendapatkan insentif hingga 20% dari jumlah piutang yang dapat ditagih tanpa memperhatikan umur piutang, sehingga menimbulkan kecemburuan dari pegawai atau bagian lainnya.
o
Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu dalam bidang akuntansi dan keuangan yang sangat rentan. Saat ini, perusahaan hanya memiliki 1(satu) orang yang benar-benar mengurus kegiatan akuntansi dan keuangan, yang tidak sebanding dengan kegiatan perusahaan yang cukup besar. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya Pengendalian Intern perusahaan dimana pengambilan dan pencatatan, serta penggunaan uang dilakukan oleh satu pihak.
12
- Bidang Keuangan o
Kurang baiknya struktur keuangan perusahaan diperlihatkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan yang kurang baik.
Dari data tersebut diatas disimpulkan bahwa kondisi internal PDAM Bukit Sulap Kota Lubuklinggau termasuk dalam kategori Kurang.
b. Kondisi Ekternal
Kondisi eksternal merupakan kondisi yang terjadi diluar kemampuan
PDAM Kota Lubuklinggau.
Pengaruh eksternal berhubungan dengan
perkembangan PDAM, Visi, Misi dan Strategi yang ditetapkan u ntuk mencapai tujuan, yaitu:
Visi
: Terdepan dalam mutu, utama dalam pelayanan
Misi
:-
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
-
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
-
Meningkatkan peran serta dalam pembangunan.
Strategi : Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia Meningkatkan kuantitas, kualitas, produktifitas serta pelayanan. Peluang
-
Pangsa pasar yang masih besar, cakupan pelanggan PDAM Tirta Bukit Sulap masih 22,3%.
-
Berkembangnya kawasan pemukiman di Kota Lubuklinggau, sehingga meningkatkan kebutuhan akan Sambungan Air baru.
-
Semakin meningkatnya pertumbuhan sarana dan prasarana di Kota Lubuklinggau.
-
Masih banyak masyarakat menggunakan DAS untuk kebutuhan Air Minum.
13
Ancaman -
Harga BBM yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi dalam bentuk BBM dalam nilai yang lebih besar.
-
Semakin tingginya inflasi, khususnya akibat kenaikan BBM yang mengakibatkan semakin menurunnya daya beli masyarakat.
-
Munculnya pesaing-pesaing, khususnya teknologi Air Siap Minum
(AMDK).
D. Pemahaman Atas Struktural Pengendalian Intern -
Satuan Pengawas Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya rencana kerja dan deskripsi kerja yang jelas, sehingga mengakibatkan Bagian ini cenderung hanya sebagai simbol.
-
Tidak adanya pemisahan yang jelas antara pihak yang memiliki otorisasi dalam mengambil, menggunakan uang dan pihak yang mencatat penggunaan uang. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya fungsi-fungsi tersebut oleh satu orang saja yaitu Kepala Bagian Keuangan.
-
Kurangnya pengendalian atas produksi air, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan produksi hingga 997.356m3 dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pelanggan aktif yang hanya sebanyak 44 pelanggan.
-
Kurangnya pengendalian atas water meter yang diperbaiki dan diganti, hal ini
ditunjukkan dengan tidak jelasnya administrasi atas water meter tersebut, sehingga memungkinkan pemanfaatan water meter tersebut untuk sambungan ilegal.
E. Aspek Strategis 1. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau melakukan pembuatan sistem jenjang karir, rencana umum diklat intern untuk pegawai, kerjasama pelatihan teknik dan administrasi
14
PERPAMSI,
penyesuaian
dan
penyempurnaan
sistem
penggajian,
dan
penyusunan program mutasi jabatan. 2. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Produktivitas Pelayanan
Sebagai penyedia air bersih di Kota Lubuklinggau, dalam meningkatkan pelayanannya baik dari segi kualitas, kuantitas, dan produktifitas. PDAM Tirta Bukit Sulap berencana melakukan beberapa hal antara lain: a. Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan/Konsumen. b. Melakukan penyempurnaan modul-modul pemasaran dan pelayanan. c. Melakukan studi terhadap pemekaran cabang. d. Melakukan studi potensial pasar untuk produk AMDK. e. Giralisasi pembayaran rekening air. f. Pelaksanaan modul-modul pemasaran.
15
BPK – RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
BPK RI
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUKIT SULAP LUBUKLINGGAU Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004
Nomor Tanggal
: 255.b/S/XIV.2/10/2005 255.c/S/XIV.2/10/2005 : 18 Oktober 2005
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan II di Palembang Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549 Fax. (0711) 358948
DAFTAR ISI
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Laporan Auditor Independen B. Lampiran A 1. Pembayaran
Tunggakan
1
Hutang
Berikut
Bunga
dan
Denda
Sebesar
3
Rp6.923.000.425,86 Kepada Departemen Keuangan RI Berlarut-Larut Tidak Terselesaikan
2. Tingkat Kehilangan Air dalam Proses Distribusi Melebihi Batas Toleransi
8
sebesar Rp1.810.152.252,35 dan Perhitungan Pemakaian Air Tidak Akurat sebanyak 1.072 Pelanggan 3. Saldo Piutang yang Berumur Lebih Dua Tahun Sebesar Rp606.018.640,00
12
Belum Dihapusbukukan 4. Aktiva Tetap Tanah dan Kendaraan Senilai Rp469.622.000,00 Belum Didukung
14
Bukti Sertifikat Kepemilikan 5. PPh Pasal 21 atas Gaji Dan Penghasilan Lain Karyawan PDAM Tidak Dipungut
16
sebesar Rp8.561.211,00 6. Struktur dan Bentuk Organisasi PDAM Tidak Sesuai Ketentuan dan
18
Menimbulkan Inefisiensi Sebesar Rp524.365.297,55
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN
A. Laporan Auditor Independen B. Lampiran B
21
1.
Terdapat Rekening Piutang Yang Tidak Jelas Keberadaannya Sebesar Rp91.199.670,00
2.
3.
23
Pengelolaan Tunggakan Pelanggan Tidak Efektif Dan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Tidak Dipungut Minimal Sebesar Rp34.786.500,00
26
Pengelompokan aktiva tetap berdasarkan umur ekonomis belum dibuat
32
ketetapannya. 4
Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan PDAM Tidak Terjamin Dan Menunggak
36
Sebesar Rp259.675.860,00 5
Pembayaran Insentif Penagihan Langganan Melebihi Ketentuan Sebesar
39
Rp7.973.435,26 6.
Pemutusan Sambungan Air Atas Pelanggan Yang Menunggak Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
42
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711)410549, Faks: (0711)358948
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor
: 255.b/XIV.2/10/2005
Kepada Yth. 1. Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau 2. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau di LUBUKLINGGAU
Kami telah mengaudit neraca PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tanggal 31 Desember 2004, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan kami tertanggal 18 Oktober 2005. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit P emerintahan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan m elaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian terhadap kepatuhan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut. Kami juga mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kepatuhan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran A.
Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Badan Pengawas, manajemen dan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG
RONALD SINAGA, SE, MIM, AK. Register Negara No. D-16211
18 Oktober 2005
LAMPIRAN A
1. Pembayaran
Tunggakan
Rp6.923.000.425,86
Hutang
Kepada
Berikut
Departemen
Bunga
Keuangan
dan
RI
Denda
Berlarut-Larut
Sebesar Tidak
Terselesaikan
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau yang terpisah dari Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 23 Mei 2003 Bupati Musi Rawas mengeluarkan SK No. 165/KPTS/X/2003 tentang Penghapusan Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau yaitu bahwa yang dihapus dan diserahkan antara lain adalah PDAM Kabupaten Musi Rawas (PDAM Tirta Silampari). Penyerahan secara resmi dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2003 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani antara lain oleh Wakil Bupati Musi Rawas yang mewakili Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Walikota Lubuk Linggau yang mewakili Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sebelum terjadinya penyerahan tersebut, PDAM Tirta Silampari masih mempunyai hutang kepada Departemen Keuan gan RI dengan hutang pokok awal per 27 September 1993 sebesar Rp2.052.587.700,00 ditambah hutang bunga dan denda sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp4.061.574.244,85 sehingga total hutang (pokok dan bunga) per 31 Desember 2003 telah membengkak menjadi sebesar Rp6.114.161.944,85. Saldo hutang tersebut bahkan bertambah lagi di tahun 2004 karena ketidakmampuan PDAM membayar biaya administrasi (bunga) dan denda yang timbul di tahun 2004 sebesar Rp808.838.481,01 sehingga jumlah total yang terhutang adalah sebesar Rp6.923.000.425,86 (Rp6.114.161.944,85 + Rp808.838.481,01).
Dengan
demikian
jumlah
hutang
telah
bertambah
sebesar
Rp4.870.412.725,86
(Rp6.923.000.425,86 - Rp2.052.587.700,00) yang diakibatkan oleh ketidakmampuan PDAM membayar biaya administrasi (bunga) dan denda keterlambatan pembayaran cicilan dan bunga. Hutang tersebut berasal dari dua (2) perjanjian pinjaman jangka panjang dalam rangka peningkatan fasilitas produksi PDAM Tirta Silampari dengan jumlah yang terhutang per 31 Desember 2003 (yaitu saat penyerahan PDAM Tirta Silampari dari Kabupaten Musi
3
Rawas ke Kota Lubuk Linggau berlaku efektif) sebesar Rp6.114.161.944,85 (hutang sebesar Rp5.973.735.937,58 berasal dari Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992 + hutang sebesar Rp140.426.007,27 berasal dari Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-244/DP3/1996) dengan rincian perhitungan sebagai berikut: a. Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992 tgl 18 Desember 1992 dengan plafond sebesar Rp2.064.000.000,00, jangka waktu selama 18 tahun, dengan realisasi penarikan sebesar Rp2.052.587.700,00. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membiayai proyek rehabilitasi dan pengembangan sistem penyediaan air bersih di Kota Lubuk Linggau. Proyek dimaksud telah direalisasikan dengan melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta pemasangan pipa dan kelengkapan lainnya pada tahun 2003. Dari jumlah yang ditarik tersebut, PDAM Tirta Silampari baru satu kali melakukan pembayaran yaitu sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 18 Desember 2000 yang dipergunakan untuk membayar Cicilan Hutang Pokok sebesar Rp120.912.064,75, Hutang Biaya Administrasi Rp346.594.433,60 dan Hutang Denda Biaya Administrasi Rp12.539.652,31 dan Denda Angsuran Hutang Pokok sebesar Rp19.953.849,35. Dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 saldo Hutang Pokok dan Hutang Bunga (Biaya Administrasi dan Biaya Denda) adalah sebesar Rp5.973.735.937,58 dengan rincian sebagai berikut: Saldo Hutang Atas Pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992 per 31/12/ 2003 -
Hutang Pokok Awal
-
Bunga Tak Terbayar Dikapitalisasi
1.091.125.983,39
-
Pembayaran Cicilan Hutang Pokok
(120.912.064,75)
I
Jumlah Hutang Pokok
Rp 2.052.587.700,00
3.022.801.618,64
-
Biaya Administrasi (Bunga) Terhutang
1.823.958.496,68
-
Denda Biaya Administrasi Terhutang
904.601.741,84
-
Denda Angsuran Hutang Pokok Terhutang
222.374.080,42
II
Jumlah Bunga dan Denda Terhutang
2.950.934.318,94
Jumlah Total Terhutang (I + II)
5.973.735.937,58
b. Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-244/DP3/1996 tgl 7 Maret 1996 dengan plafond sebesar Rp3.700.000.000,00, jangka waktu selama 18 tahun. Pinjaman ke II ini
4
direncanakan untuk membiayai pembangunan IPA Tahap ke II dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Lubuk Linggau. Tidak ada realisasi (penarikan) atas pinjaman ini karena pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia menolak pencairan pinjaman tersebut mengingat PDAM Tirta Silampari belum melunasi pinjaman I sesuai dengan kesepakatan. Atas perjanjian pinjaman ini, PDAM Tirta Silampari mempunyai saldo Biaya Komitmen Terhutang dan Dend a Biaya Komitmen Terhutang sebesar Rp140.426.007,27 dengan rincian sebagai berikut: Saldo Hutang Atas Pinjaman Nomor RDA-244/DP3/1996 per 31/12/ 2003 -
Biaya Komitmen Terhutang
-
Denda Biaya Komitmen Terhutang
69.313.090,61
-
Pembayaran Biaya Komitmen dan Denda Biaya Komitmen Terhutang
(6.320.416,67)
Jumlah Hutang
Rp 77.433.333,33
140.426.007,27
Selama tahun 2004 biaya administrasi (bunga), denda atas biaya administrasi terhutang, denda atas angsuran hutang pokok terhutang dan denda atas biaya komitmen terhutang yang timbul atas pinjaman-pinjaman tersebut di atas ad alah sebesar Rp808.838.481,01 dengan rincian sebagai berikut: I
Pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992
-
Biaya Administrasi
-
Denda Biaya Administrasi
-
Denda Angsuran Hutang Pokok Jumlah Biaya dan Denda (I)
II
-
Rp 353.415.889,25 349.953.181,83 92.455.746,18 795.824.817,26
Pinjaman Nomor RDA-244/DP3/1996
Denda Biaya Komitmen Jumlah Denda (II) Jumlah Total (I + II)
13.013.663,75 13.013.663,75 808.838.481,01
Dengan demikian, saldo jumlah terhutang atas perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut per tgl 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp6.923.000.425,86 yaitu saldo hutang per tgl 31 Desember 2003 sebesar Rp6.114.161.944,85 ditambah biaya - biaya yang timbul di tahun 2004 sebesar Rp808.838.481,01.
5
Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992 dan RDA-244/DP3/1996 yang mengharuskan pembayaran hutang pokok, biaya bunga, biaya komitmen dan denda atas keterlambatan pembayaran dilakukan setiap enam bulan sekali. b. Perjanjian pinjaman Nomor RDA-100/DP3/1992 pasal 9 yang menyatakan bahwa dalam hal pihak kedua (PDAM) melakukan tunggakan pembayaran kembali pokok pinjaman, biaya administrasi dan biaya komitmen, untuk periode 6 (enam) bulan setelah terjadinya pelanggaran tersebut, Pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas mengambil alih tanggungjawab pembayaran-pembayaran yang tertunggak tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Musi Rawas. Keadaan tersebut mengakibatkan: a. Inefisiensi keuangan yang sangat tinggi bagi PDAM karena harus menanggung beban denda yang tinggi yaitu sebesar 18% per tahun atas Biaya Administrasi (Bunga) Terhutang dan atas Angsuran Hutang Pokok Terhutang. b. Jumlah total hutang (pokok + bunga/denda) per 31 Desember 2004 sebesar Rp6.923.000.425,86, di masa yang akan datang akan semakin besar yang pada akhirnya akan semakin mempersulit pelunasannya. Kondisi ini disebabkan: a. Direksi PDAM tidak cermat memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya. b. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai pemilik lama PDAM (efektif sampai dengan 31 Desember 2003) tidak konsisten dan lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam kontrak perjanjian pinjaman. c. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai pemilik baru PDAM (efektif mulai 31 Desember 2003) tidak mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pemilik lama PDAM untuk bersama-sama segera menyelesaikan permasalahan tersebut. PDAM Kota Lubuklinggau menjelaskan hutang tersebut merupakan hutang PDAM Kabupaten Musi Rawas yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga akan diupayakan untuk melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
6
Pemerintah
Kota
Lubuklinggau
dan
Departemen
Keuangan
untuk
restrukturisasi
penyelesaian hutang dimaksud. BPK RI merekomendasikan agar Walikota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Bupati Musi Rawas, untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar menyelesaikan hutang PDAM.
7
2. Tingkat Kehilangan Air dalam Proses Distribusi Melebihi Batas Toleransi sebesar Rp1.810.152.252,35 dan Perhitungan Pemakaian Air Tidak Akurat sebanyak 1.072 Pelanggan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan unit usaha yang memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan mengolah air baku untuk menyediakan air bersih sesuai standar kesehatan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Kondisi Aktual PDAM Kota Lubuklinggau tahun 2004 diketahui: No
Uraian
1 Air yang diproduksi (m3) 2 Air yang didistribusikan (m3) 3 Air yang hilang dalam proses produksi (m3) 4 A ir yang dipertanggungjawabkan (m 3)* 5 Air yang hilang dalam proses distribusi (m3) 6 Rata-rata harga jual air per m3 (Rp)
Jumlah
4,808,318.10 4,723,265.80 85,052.30 1,890,579.00 2,832,686.80 958.75
*)Terdiri dari pemakaian air dalam Daftar Rincian yang Ditagih dan Mobil Tanki
Dari data di atas dapat diperoleh tingkat kebocoran air sebagai berikut : a)
b)
Kehilangan Air dalam Proses Produksi 4.808.318,10 - 4.723.26 5,80 x 100% = 1,77% 4.808.318,10 Kehilangan Air dalam proses Distribusi 4.723.265,80 - 1.890.57 9,00 x 100% = 59,97% 4.723.265,80
Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kehilangan air dalam proses produksi masih dibawah batas toleransi 5%. Sedangkan tingkat kehilangan air dalam proses distribusi telah melebihi batas toleransi yang ditetapkan sebesar 20%. Jika air yang hilang dinilai berdasarkan rata-rata harga jual per m3 maka PDAM kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan akibat kehilangan air tersebut adalah sebagai berikut :
8
Air bocor dalam proses distribusi Toleransi 20% x 4.723.265,80 m3 Jumlah kebocoran air diluar toleransi
2,832,686.80 944,653.16 1,888,033.64
Jumlah kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan selama tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1.888.033,64 m3 x Rp958,75
Rp
1,810,152,252.35
Tingkat kebocoran air dalam proses distribusi dihitung berdasarkan jumlah air (m3) yang didistribusikan dibandingkan dengan jumlah pemakaian air (m3) oleh pelanggan sesuai dengan Daftar Rincian yang Ditagih (DRD). Pemeriksaan lebih lanjut atas DRD per 31 Desember 2004 diketahui sebanyak 1.114 rekening pemakaian air (m3) selama bulan Nopember 2004 dihitung dengan posisi awal water meter adalah nol. Kondisi demikian dimungkinkan apabila water meter dalam kondisi baru dengan adanya pemasangan baru, penyambungan kembali ataupun pergantian water meter pelanggan pada bulan Nopember tersebut. Menurut keterangan dari petugas pencetak rekening diketahui bahwa data pemakaian air pelanggan diperoleh dari Kartu Perhitungan Rekening (KPR) yang dibuat oleh petugas pembaca water meter. Pemeriksaan atas Daftar Stand Meter Langganan (DSML) yang dibuat pembaca water meter diperoleh data yang menunjukkan bahwa beberapa water meter tidak berfungsi sehingga pembaca meter menghitung pemakaian air secara taksiran. Berdasarkan Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang-barang yang Diminta dan Daftar Mutasi Jumlah Sambungan Pelanggan dari Bagian Umum dan Langganan menunjukkan pengeluaran water meter dan jumlah sambungan baru selama Nopember 2004 adalah sebanyak 42 buah dengan rincian 21 sambungan baru, 1 penyambungan kembali dan 20 pergantian water meter. Selanjutnya berdasarkan data kondisi water meter dari Bagian Umum dan Langganan diketahui jumlah water meter rusak per 31 Desember 2004 adalah sebanyak 476 buah. Dengan demikian perhitungan pemakaian air tidak dihitung berdasarkan prosedur semestinya sebanyak 1.072 rekening dengan rincian sebagai berikut: (dalam jlh. rekening)
Ket.: WM = Water Meter
9
STAND
WATER METER BARU
AWAL WM 0 SAMB.
111
PERHITUNGAN TIDAK SESUAI PROSEDUR
SAMB. KEMBALI PERGANTIANTOTAL WM RUSAK TIDAK DIBACA
2
1
2
42
476
59
TOTAL
107
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemakaian air 6.915 pelanggan, sebanyak 1.072 atau 15,50% dihitung berdasarkan taksiran yang tingkat keakuratannya tidak bisa diandalkan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam: a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM yang menyatakan bahwa toleransi kebocoran air dalam distribusi sebesar 20%, b. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bagian V Prosedur, 1.1. Prosedur Pembacaan Meter Air Pelanggan: 1) Poin 1 menyebutkan bahwa pembacaan dan pencatatan meter air pada setiap daerah atau wilayah pelanggan harus dilakukan tiap-tiap bulan dengan jadual yang teratur, 2) Poin 3 menyebutkan pembaca meter berkewajiban menerima pengaduan pelanggan dan menginformasikan/melaporkan kejadian-kejadian atas kondisi instalasi saluran air minum pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan PDAM Kota Lubuklinggau kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan air selama tahun 2004 sebesar Rp1.810.152.252,35, dan pendapatan usaha dari penjualan air belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Keadaan ini terjadi karena : a. Kurangnya pengendalian atas kebocoran air dalam proses distribusi oleh Bagian Transmisi dan Distribusi, b. Petugas pembaca meter tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, c. Pengendalian dan atau pengawasan Direksi PDAM Kota Lubuklinggau masih lemah. PDAM Kota Lubuklinggau menjelaskan untuk terus meneliti dan memperbaiki penyebab kehilangan air tersebut, antara lain dengan mengganti water meter yang rusak dan pelatihan-pelatihan staf. Terhadap pembaca meter di pelanggan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik telah dilakukan tindakan dengan memutasikan pegawai tersebut ke tempat lain.
10
BPK RI merekomendasikan agar Walikota Lubuklinggau: a. Menegur dan memperingatkan secara tertulis kepada Badan Pengawas dan Direksi untuk bekerja secara profesional dan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang baik serta lebih meningkatkan pengurusan dan pengendalian dalam proses distribusi air bersih serta mengambil langkah-langkah antara lain mengganti Badan Pengawas dan Direksi dengan tenaga (SDM) yang lebih profesional, jika tingkat kebocoran terus meningkat secara signifikan. b. Memerintahkan secara tertulis Direksi PDAM supaya menegur Kepala Bag ian Transmisi dan Distribusi agar bekerja lebih cermat dalam meminimalisasi kebocoran air. c. Memerintahkan secara tertulis Direksi PDAM supaya menegur petugas pembaca meter yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan memutasikan pegawai tersebut ke tempat lain, jika kesalahan masih terjadi.
11
3. Saldo Piutang yang Berumur Lebih Dua Tahun sebesar Rp606.018.640,00 Belum Dihapusbukukan
Neraca PDAM Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2004 menyajikan perkiraan, piutang sebesar Rp1.248.443.422,00, dengan rincian sebagai berikut: Piutang Lancar:
0 s.d. 3 bulan
Rp 304.483.853,00
3 s.d. 6 bulan
Rp 72.639.046,00
6 s.d. 12 bulan
Rp 96.668.328,00
Jumlah Piutang Lancar
Rp 473.791.227,00
Piutang Ragu-Ragu 12 s.d. 24 bulan
Rp 168.633.555,00
Diatas 24 bulan
Rp 606.018.640,00
Jumlah Piutang Ragu-Ragu
Rp 774.652.195,00
Total Piutang
Rp1.248.443.422,00
Penyisihan Piutang
(Rp 802.619.684,05)
Piutang Neto
Rp 445.823.737,95
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa piutang yang berumur diatas 2 tahun dan harus dihapusbukukan adalah sebesar Rp606.018.640,00. Atas piutang yang harus dihapusbukukan tersebut, Direksi PDAM telah mengusulkan penghapusan piutang kepada Badan Pengawas sesuai surat Direksi pada tanggal 14 Mei 2005. Sesuai Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), mengenai Bagian I Kebijakan Akuntansi Poin 4 tentang Penilaian Piutang seharusnya Piutang yang berumur diatas 2(dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan. Keadaan tersebut mengakibatkan saldo piutang ragu-ragu sebesar Rp606.018.640,00 akan terus membebani pekerjaan administrasi.
12
Kondisi tersebut disebabkan Direksi PDAM tidak mengusulkan penghap usan piutang kepada Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam SK Menteri Otonomi Daerah No 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM. PDAM Kota Lubuklinggau menjelaskan saldo piutang tersebut telah diusulkan kepada Ketua Badan Pengawas PDAM melalui surat No.:690/85/PDAM/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal permohonan pemindahbukuan piutang rekening, namun belum ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas. BPK RI merekomendasikan agar: a. Direksi mengirim kembali surat kepada Ketua Bad an Pengawas PDAM, berkaitan dengan penghapusan rekening piutang tersebut. b. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau memproses penghapusan piutang sesuai ketentuan yang diatur dalam SK Menteri Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000.
13
4. Aktiva Tetap Tanah dan Kendaraan Senilai Rp469.622.000,00 Belum Didukung Bukti Sertifikat Kepemilikan
Dalam Neraca PDAM Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2004 tercantum Aktiva Tetap Tanah dan Kendaraan masing-masing senilai Rp44.471.050,00 dan Rp652.807.650,00. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti kepemilikan aktiva tetap diketahui bahwa dari total Aktiva Tetap Tanah dan Kendaraan tersebut terdapat Aktiva Tetap Tanah senilai Rp6.912.000,00 atau 15,54% dan Kendaraan senilai Rp462.710.000,00 atau 70,89% yang belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut: a. Aktiva Tetap Tanah No
Nama Gedung
Perolehan
Luas (m2)
Nilai (Rp)
1
Tanah BPTC Desa Air Apor
1980
78m2
406.750,00
2
Tanah Spring I dan II
1980
28.728m2
930.000,00
3
Tanah Blow Desa Watas
1982
957m2
1.630.500,00
4
Tanah CO2 Taba Padang
1981
673m2
2.444.750,00
5
Tanah BPTB Taba Padang
1988
25m2
100.000,00
6
Tanah Desa Apur
1985
274m2
1.080.000,00
7
Tanah Desa Apur
1986
320m2
320.000,00
Total
6.912.000,00
b. Aktiva Tetap Kendaraan No
Uraian
Perolehan
Nilai
1
Motor Honda BG6233/7290AZ
1980
1.180.000,00
2
Mobil Chevrolet BG9507/9503
1983
5.946.000,00
3
Motor GL100 BG505/5672HD
1983
1.300.000,00
4
Motor BG5225HZ/5961HD
1990
2.250.000,00
5
Mobil Tangki BG4488
1991
38.940.000,00
6
Mobil Tangki BG4820AZ
1996
54.934.000,00
7
Mobil Tangki
1993
42.680.000,00
8
Mobil Tangki
1993
42.680.000,00
9
Isuzu Panther
2004
104.750.000,00
10
Mobil Minibus Kuda
2004
134.750.000,00
14
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengamanan barang daerah dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. administratif yaitu meliputi dokumen kepemilikan, b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang, c. tindakan hukum. Keadaan ini mengakibatkan kepemilikan atas tanah dan kendaraan yang tidak bersertifikat sebesar Rp469.622.000,00 tidak terjamin dan mengundang klaim dari pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Kondisi ini disebabkan: a. Kepala Bagian Umum sebagai pengelola tanah dan kendaraan PDAM kurang aktif
mengusahakan pensertifikatan
kepemilikan tanah dan kendaraan sebagai bukti
kepemilikan yang sah bagi perusahaan, b. Kurangnya pengawasan Direktur Umum terhadap Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi bukti kepemilikan atas tanah dan kendaraan. PDAM Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwa aktiva tetap tersebut merupakan penyerahan dari BPAM ke PDAM Kabupaten Musi Rawas kemudian diserahkan ke PDAM Kota Lubuklinggau sehingga tidak disertai dengan penyerahan sertifikat dan surat-surat secara resmi. Hal ini akan ditidaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan pembuatan sertifikatnya. Mengenai aktiva tetap kendaraan yang sebagian besar merupakan bantuan pemerintah pusat akan diupayakan untuk melengkapi surat-suratnya. BPK RI merekomendasikan Walikota Lubuklinggau u ntuk memerintahkan Direktur Umum melengkapi bukti-bukti kepemilikan aktiva tetap.
15
11
Motor Honda Win, 2 unit
2004
25.500.000,00
12
Motor BG4019
2004
7.800.000,00
Total
462.710.000,00
5. PPh Pasal 21 atas Gaji Dan Penghasilan Lain Karyawan PDAM Tidak Dipungut sebesar Rp8.561.211,00
Untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam menagih tunggakan rekening air, Direksi PDAM Kota Lubuklinggau mengeluarkan SK No. 33/SK/UM/2003 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penagihan dan Penertiban Pelanggan PDAM yang menyatakan antara lain bahwa PDAM memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil menagih tunggakan rekening air. Besarnya insentif tersebut adalah 7% dari jumlah yang berhasil ditagih yang dibagikan kepada Penanggungjawab Penagihan (Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Tehnik) sebesar 28,57%, Pengurus Penagihan (Ketua, Bendahara, Pengelola Rekening dan Kas Penagihan) sebesar 28,57% dan Tim Penagih sebesar 42,86%. Jumlah insentif yang diterima karyawan di tahun 2004 adalah sebesar Rp39.164.980,00. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa atas pembayaran insentif tersebut belum dipotong PPh final 15% sebesar Rp5.874.747,00 (Rp39.164.980,00 x 15%). Hasil pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan bahwa atas pembayaran gaji dan tunjangan direksi yang jumlah setiap bulannya melebihi ba tas maksimum penghasilan yang PPhnya ditanggung Pemerintah yaitu sebesar Rp1.000.000,00 sebulan belum dipungut PPh sebesar Rp2.686.464,00. Dengan demikian jumlah PPh yang belum dipungut dan disetor
untuk
Tahun
Buku
2004
adalah
sebesar
Rp8.561.211,00
(Rp5.874.747,00
+
Rp2.686.464,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi, menyebutkan bahwa: Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara/Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat I ke bawah.
16
b. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN, Pasal 14 butir (2) yang menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/Anggaran BUMN/BUMD ditetapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2003 Tentang PPh Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Dari Pekerjaan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPh yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan Rp1.000.000,00 sebulan ditanggung oleh Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas pungutan PPh Pasal 21 kurang diterima sebesar Rp8.561.211,00. Hal tersebut terjadi karena Bagian Keuangan PDAM Kota Lubuklinggau lalai tidak melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. PDAM Kota Lubuklinggau menjelaskan pajak terhutang atas gaji/tunjangan dan insentif akan ditagih kepada pegawai yang bersangkutan dan disetor ke Kas Negara dan untuk tahun-tahun selanjutnya PPh Pasal 21 atas pengha silan karyawan akan dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan. BPK RI merekomendasikan agar Direktur Utama menegur secara tertulis dan memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk memungut dan menyetor pajak terutang sebesar Rp8.561.211,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17
6. Struktur dan Bentuk Organisasi PDAM Tidak Sesuai Ketentuan dan Menimbulkan Inefisiensi Sebesar Rp524.365.297,55
PDAM merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan air bersih dan selain sebagai perusahaan yang memiliki misi menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. PDAM Kota Lubuklinggau dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No.:05 tahun 2004, tanggal 17 Juni 2004, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Peraturan daerah (perda) dimaksud mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi PDAM. PDAM dibentuk dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Lubuklinggau. Berdasarkan Laporan Kondisi Aktual PDAM Kota Lubuklinggau Tahun 2004 diketahui bahwa sampai dengan bulan Desember 2004, jumlah pelanggan PDAM adalah berjumlah 6.915. Berdasarkan penggolongan PDAM sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.: 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM, PDAM Kota Lubuklinggau digolongkan Tipe A dengan kategori jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan. Pengelolaan PDAM berupa kegiatan pengawasan dan manajemen dilakukan oleh pengurus yang terdiri dari Direksi dan badan Pengawas. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) perda diatas menyebutkan PDAM dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dibantu dua orang Direktur yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknik. Direktur Umum membawahi dua bagian yang masing-masing bagian tersebut membawahi tiga dan dua sub bagian. Sedangkan Direktur Teknik membawahi dua bagian dan masing-masing bagian membawahi tiga sub bagian. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.: 8 Tahun 2000 menyebutkan antara lain penetapan bentuk organisasi PDAM dengan golongan Tipe A terdiri dari satu Direktur dan dua Kepala Bagian (Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik) serta masing-masing dapat memiliki maksimal lima Sub Bagian.
18
Berdasarkan Daftar Pegawai dan Laporan Kondisi Aktual PDAM tahun 2004 diketahui jumlah pegawai adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:
Apabila dihitung rasio karyawan per 1000 pelanggan, maka diperoleh rasio 15,91, dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Karyawan X 1,000 = Jumlah Pelanggan
110 X 1,000 = 15.91 6,915
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.:690/1554/PUOD, tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, jumlah rasio karyawan per 1.000 pelanggan dikategorikan baik apabila rasio <=8. Apabila diperhitungkan menurut ketentuan dimaksud, maka jumlah karyawan ideal PDAM Kota Lubuklinggau adalah 55 orang. Berdasarkan rekapitulasi Tunjangan Direksi dan Gaji dan Tunjangan Karyawan selama tahun 2004 diketahui jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan
adalah
masing-masing
sebesar
Rp69.182.049,00
dan
Rp956.487.863,00.
Apabila
diperhitungkan rata-rata gaji dan tunjangan untuk direksi dan karyawan selama setahun, maka perusahaan menanggung beban tunjangan direksi sebesar Rp23.060.683,00 per orang dan gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp8.965.344,21 per orang. Dengan demikian, apabila bentuk organisasi PDAM sesuai dengan ketentuanketentuan dimaksud maka PDAM akan dapat menghemat biaya sebesar Rp524.365.297,55, dengan perhitungan sebagai berikut:
19
URAIAN
Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian UPK TOTAL
Umum Keuangan Hubungan Transmisi / Perlengkapan Perencanaan Produksi Penagihan
JUMLAH
14 23 14 8 4 7 22 7 11 110
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM): 1) Pasal 4, ayat (5) menyebutkan bahwa bentuk organisasi yang dibangun harus memperhatikan kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisien dari segi biaya, 2) Pasal 6, ayat (1) a yang antara lain menyebutkan bahwa bentuk organisasi PDAM Tipe A terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/seksi, b. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.:690/1554/PUOD, tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM yang antara lain menyebutkan jumlah idela rasio karyawan per 1.000 pelanggan adalah <=8.
Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan yang tidak tepat guna sebesar Rp524.365.297,55. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai pemilik PDAM tidak memahami ketentuan dimaksud. PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau menjelaskan kelebihan pegawai diatas jumlah yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan merupakan akumulasi dari kebijakan-
kebijakan Direksi sebelumnya.
Proses perampingan struktur dan jumlah pegawai akan
diupayakan untuk menjadi perhatian dan akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya. BPK RI merekomendasikan agar Walikota Kota Lubuklinggau merubah Struktur Organisasi dan mengurangi jumlah pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
20
B E N T U K O R GD. A N BENTUK ORG. DANB E B A N G A J I & T U N J A N G A N B IA Y A Y A N G D A P A T D I H E M K A R Y A W A N Y A N G ID E A L KARYAWAN PER ORANG JLH. J L H . K A R YJ.L H . D IR E K SJI L H . K A R Y . D IRE K S I K A R Y. D IRE K SI K A R Y. 3
1
1
5
2 3 , 0 6 0 , 6 8 3 . 8 , 6 9 5 , 3 4 4 . 4 6 , 1 2 1 , 3 6 6 . 0407 8 , 2 4 3 , 9 .
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711)410549, Faks: (0711)358948
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor
: 255.c/S//XIV.2/10/2005
Kepada Yth. 1. Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau 2. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau di LUBUKLINGGAU
Kami telah mengaudit laporan keuangan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau tanggal 31 Desember 2004, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami tertanggal 18 Oktober 2005. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit P emerintahan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.
Manajemen PDAM
Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau bertanggung jawab untuk menyusun dan
memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode
21
Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini: a. Direktorat Teknik b. Bagian Umum/Personalia c. Bagian Pelayanan Pelanggan d. Bagian Administrasi Keuangan Untuk semua golongan pengendalian intern t ersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian. Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, oleh karena itu, tidak perlu mengungkapkan semua kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan diatas. Namun, kami yakin bahwa tidak ada satupun kondisi yang dapat dilaporkan di atas merupakan kelemahan material. Kami juga menemukan masalah-masalah tertentu tentang pengendalian i ntern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang telah kami kemukakan dalam lampiran B.
Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi badan pengawas, manajemen dan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN II DI PALEMBANG
RONALD SINAGA, SE, MIM, Ak. Register Negara No. D-16211
18 Oktober 2005
LAMPIRAN B
1. Terdapat
Rekening
Piutang
Yang
Tidak
Jelas
Keberadaannya
Sebesar
Rp91.199.670,00
Laporan Keuangan PDAM Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2004 (unaudited) mencatat saldo perkiraan
Piutang sebesar sebesar Rp1.351.919.065,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Berdasarkan hasil opname atas rekening-rekening yang masih menunggak per 31 Desember 2004 diketahui bahwa nilai piutang sebelum penyisihan yang masih menjadi hak perusahaan adalah sebesar Rp1.248.443.422,00 sehingga terdapat selisih lebih angka piutang yang tercantum dalam laporan keuangan dengan jumlah fisik rekening tertunggak sebesar Rp103.475.643,00, dengan rincian sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Berita Acara Perubahan Rekening Air diketahui pengurangan nilai tunggakan atas rekening yang harus ditagih kepada pelanggan sebesar Rp12.275.973,00 karena adanya klaim pelanggan atas ketidaksesuaian jumlah air yang dipakai dengan rekening yang harus dibayar dan dispensasi tunggakan. Dengan demikian piutang yang menjadi hak perusahaan adalah sebesar Rp1.339.643.092,00 dengan rincian sebagai berikut:
23
Kode
Uraian
Nilai(Rp)
11,02,00
Piutang di Kantor Pusat
1.288.909.017,00
11,01,00
Piutang di unit Ibukota Kecamatan (IKK)
11,01,01
Jumlah Piutang Rekening Air
1.351.919.065,00
11,01,02
Penyisihan Piutang
(802.598.834,30)
63.010.048,00
Jumlah Piutang Neto
Kode Rek
Uraian
11,02,00
Piutang di Kantor Pusat
11,01,00
Piutang di unit Ibukota
11,01,01
Jumlah piutang
Rp549.320.230,70
Fisik
Laporan
Selisih(Rp)
1.210.480.183,00
1.288.909.017,00
(78.428.834,00)
37.963.239,00
63.010.048,00
(25.046.809,00)
1.248.443.422,00
1.351.919.065,00
(103.475.643,
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa masih terdapat selisih piutang antara Laporan Keuangan dan Hasil Opname Rekening Air per 31 Desember 2004 sebesar Rp91.199.670,00 (Rp1.339.643.092,00 – 1.248.443.422,00) yang tidak jelas keberadaannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000
tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM):
Bagian I
Kebijakan Akuntansi poin 4 Penilaian Piutang menyebutkan bahwa piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi, b. UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 34 (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan saldo Piutang yang tercantum dalam Laporan Keuangan tidak mencerminkan angka yang semestinya. Hal tersebut terjadi karena: a. Pengendalian atas penjualan, piutang, penagihan piutang, penerimaan kas dan kas yang disetor ke bank, serta pencatatan atas piutang yang menjadi hak perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
24
URAIAN
DES'04
Penjualan Air
2.158.638.664,00
Piutang Des'03 (setelah pisah dg mura)
1.190.472.612,00
Saldo Piutang
3.349.111.276,00
Kas Diterima Dr Penjualan Air
1.997.192.211,00
Saldo Piutang Akhir
1.351.919.065,00
(Berdasarkan Neraca) Dispensasi pembayaran tunggakan
12.275.973,00
piutang Saldo piutang setelah dispensasi piutang
1.339.643.092,00
b. Direktur Umum sebagai pimpinan tertinggi dalam keg iatan administrasi dan keuangan, kurang melakukan pengendalian atas kegiatan pembacaan water meter, pemasukan data tagihan, penghapusan tunggakan piutang. PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau menjelaskan bahwa piutang yang terjadi di tahun-tahun sebelum pemisahan dari Kabupaten Musi Rawas akan diupayakan untuk menelusuri kembali. Apabila tidak diketemukan maka diusulkan penghapusan piutang kepada Badan Pengawas. BPK-RI merekomendasikan agar Direktur Utama: a. Memerintahkan Direktur Umum untuk lebih meningkatkan pengendalian atas penjualan, antara lain: (1) Melakukan rekonsiliasi (pencocokan) secara rutin tiap bulan antara laporan hasil penjualan yang belum ditagih (piutang) dengan data fisik rekening air. (2) Pemeriksaan fisik terhadap pelanggan-pelanggan yang menunggak selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut untuk memastikan kebenaran data pelanggan, kepada pelanggan-pelanggan tersebut. b. Memberikan teguran tertulis kepada pembaca water meter dan pencatat rekening tagihan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
25
2. Pengelolaan Tunggakan Pelanggan Tidak Efektif dan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Tidak Dipungut Minimal Sebesar Rp34.786.500,00
PDAM Kota Lubuklinggau merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan usahanya dengan memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih. Berdasarkan Laporan Kondisi Aktual PDAM Kota Lubuklinggau Tahun 2004 yang dibuat oleh Bagian Perencanaan diketahui sampai dengan bulan Desember 2004, jumlah pelanggan PDAM adalah berjumlah 6.915, tersebar di Kota Lubuklinggau. Kondisi keuangan PDAM sampai dengan 31 Desember 2004 menunjukkan akumulasi kerugian yang cukup besar yaitu Rp11.473.349.325,00 (unaudited). Selain itu perusahaan juga dihadapkan pada masalah hutang yang besarnya, tingkat kebocoran distribusi air yang tinggi, dan juga tingkat perputaran piutang yang rendah. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2004 diketahui saldo Piutang Air sebesar Rp1.248.443.422,00 dengan rincian sebagai berikut: Piutang Lancar: 0 s.d. 3 bulan
Rp 304.483.853,00
3 s.d. 6 bulan
Rp 72.639.046,00
6 s.d. 12 bulan
Rp 96.668.328,00
Jumlah Piutang Lancar
Rp 473.791.227,00
Piutang Ragu-Ragu 12 s.d. 24 bulan
Rp 168.633.555,00
Diatas 24 bulan
Rp 606.018.640,00
Jumlah Piutang Ragu-Ragu
Rp 774.652.195,00
Total Piutang
Rp1.248.443.422,00
Dalam tahun 2004, pihak manajemen PDAM telah melakukan upaya penagihan piutang (tunggakan) dengan pembentukan satuan tugas (satgas) penagihan dan penertiban langganan sesuai dengan SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Musi Rawas No.:
26
33/SK/UM/2003, tanggal 6 September 2003. Satgas tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas penagihan tunggakan pelanggan baik rekening air maupun non air ke rumah-rumah pelanggan. Dalam pelaksanaan tugasnya, satgas diberikan uang insentif yang akan diperhitungkan berdasarkan prosentase dari jumlah total akhir tagihan. Berdasarkan Laporan Bulanan dari Satgas Penagihan, Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan Laporan Tagihan Tunggakan Rekening Air diketahui selama tahun 2004, jumlah tunggakan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp577.180.742,86. Pemeriksaan lanjutan atas LPP menunjukkan bahwa denda keterlambatan pembayaran rekening air tidak dikenakan secara tetap. Dari jumlah rekening air yang terealisir, ternyata denda yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp13.466. 000,00. Berdasarkan perhitungan dari setiap rekening tunggakan yang dapat direalisasikan selama tahun 2004, maka PDAM akan menerima pendapatan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp48.252.500,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Denda yang timbul dalam periode di bawah bulan Juli 2004, tarif denda yang dikenakan adalah Rp2.500,00 sesuai SK Bupati KDH Tk. II Musi rawas No.: 528/SKPTS/Perek, tanggal 10 September 1992. TUNGGAKAN/
JUMLAH REKENING
TARIF
TAHUN
TUNGGAKAN/LEMBAR
DENDA
1
1985
10
2,500.00
25,000.00
2
1986
14
2,500.00
35,000.00
3
1987
12
2,500.00
30,000.00
4
1988
1
2,500.00
2,500.00
5
1989
2
2,500.00
5,000.00
6
1990
24
2,500.00
60,000.00
7
1991
1
2,500.00
2,500.00
8
1992
0
2,500.00
0.00
9
1993
9
2,500.00
22,500.00
10
1994
41
2,500.00
102,500.00
11
1995
46
2,500.00
115,000.00
12
1996
37
2,500.00
92,500.00
Subtotal
197
NO
NILAI
492,500.00
27
NO
TUNGGAKAN/
JUMLAH REKENING
TARIF
TAHUN
TUNGGAKAN/LEMBAR
DENDA
13 14 15 16 17 18 19 20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
40 36 86 238 366 720 3,580 3,346
TOTAL
8,609
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
NILAI
100,000.00 90,000.00 215,000.00 595,000.00 915,000.00 1,800,000.00 8,950,000.00 8,365,000.00 21,522,500.00
b. Denda yang timbul dalam periode setelah bulan Juli 2004, tarif denda yang dikenakan adalah
sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Walikota
Lubuk
Linggau
No.
103/KPTS/PDAM/2004, tanggal 12 Juli 2004.
Dengan demikian PDAM kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran rekening air minimal sebesar Rp34.786.500,00 (Rp48.252.500,00 - Rp13.466.000,00). Menurut keterangan dari Satgas Penagihan, kondisi ini dikarenakan beberapa pelanggan penunggak tidak mau membayar denda. Selain itu, walaupun umur tunggakan telah mencapai lebih dari 3 bulan, PDAM tidak menerapkan sanksi pemutusan sambungan. Pemeriksaan lanjutan atas LPP tahun 2004 menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan lebih cenderung pada piutang lancar dengan kategori berumur dibawah satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:
28
NO
URAIAN
JUMLAH REKENING
TARIF
KETERLAMBATAN
TUNGGAKAN/LEMBAR
DENDA
1
1 - 7 hari
2
NILAI
10,692
2,500.00
8 hari - 1 bulan
0
5,000.00
0.00
3
1 - 2 bulan
0
7,500.00
0.00
4
2 - 3 bulan
0
10,000.00
0.00
TOTAL
10,692
26,730,000.00
26,730,000.00
PERIODE JUMLAH REKENING TUNGGAKAN TEREALISIR PENAGIHAN UMUR < 1 TAHUN UMUR 1 S.D. 2 TAHUN UMUR > 2 TAHUN JANUARI 0 176 56 PEBRUARI 1,047 16 38 MARET 900 57 101 APRIL 895 37 53 MEI 1,020 38 10 JUNI 1,332 98 108 JULI 1,078 73 184 AGUSTUS 1,639 26 80 SEPTEMBER 2,365 39 86 OKTOBER 1,940 70 116 NOPEMBER 2,828 11 14 DESEMBER 2,574 79 117 TOTAL 17,618 720 963
Selain itu, berdasarkan LPP tahun 2004 diketahui jumlah tunggakan yang dapat direalisasikan oleh satgas sebesar Rp577.180.742,86 termasuk didalamnya rekening bulan berjalan yang tidak dapat dikategorikan sebagai tunggakan sebesar Rp113.906.218,00 atau 19,73% dari nilai realisasi tunggakan yang dilaporkan. Kecenderungan ini terjadi karena satgas lebih mengutamakan untuk merealiasikan piutang yang masih lancar dengan pertimbangan uang insentif yang diperoleh akan lebih besar sejalan dengan besarnya jumlah tagihan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan-tunggakan yang berumur lama relatif tidak berkurang yang menunjukkan bahwa PDAM tidak melaksanakan sanksi penertiban terhadap pelanggan. Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. SK Bupati KDH Tk. II Musi rawas No.: 528/SKPTS/Perek, tanggal 10 September 1992 yang antara lain menyebutkan bahwa tindakan administrasi berupa denda diberikan kepada pelanggan yang tidak membayar rekening air tepat waktu dengan besaran Rp2.500,00 untuk satu kali pembayaran dalam bulan yang bersangkutan. b. SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Musi Rawas No.: 33/SK/UM/2003, tanggal 6 September 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penagihan dan Penertiban Pelanggan PDAM Musi Rawas yang antara lain menyatakan satgas diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan penutupan/pemutusan sambungan rumah bagi pelanggan
29
yang menunggak dan tidak melunasi tunggakan baik air maupun non air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau No. 103/KPTS/PDAM/2004, tanggal 12 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lubuk Linggau, yang antara lain menyebutkan bahwa tindakan administrasi berupa denda dapat dilakukan PDAM apabila pelanggan tidak membayar rekening air tepat waktu dengan besaran sebagai berikut:
1) Terlambat 1 s.d. 7 hari
: Rp 2.500,00,
2) Terlambat 8 hari s.d. 1 bulan
: Rp 5.000,00,
3) Terlambat 1 s.d. 2 bulan
: Rp 7.500,00,
4) Terlambat 2 s.d. 3 bulan ke atas : Rp 10.500,00. Hal ini mengakibatkan: a. Perputaran piutang/tunggakan yang berumur lama rendah, b. PDAM kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas denda selama tahun 2004 minimal sebesar Rp34.786.500,00. Hal ini disebabkan : a. Direksi dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif tidak mendasari pada tunggakan yang berumur lama, b. Satgas dalam melakukan penagihan tidak mengenakan denda sesuai ketentuan. PDAM Tirta Bukit Sulap menjelaskan bahwa tunggakan tersebut merupakan tunggakan-tunggakan bulan/tahun sebelumnya dimana kondisi pada saat itu pengaliran air ke
pelanggan
terhambat
(kualitas,
kuantitas,
dan
kontinuitas)
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan sehingga pelanggan tidak menerima air tetapi secara administrasi tidak ada pemutusan sementara, mengakibatkan pelanggan banyak yang tidak mau membayar karena tidak pernah menerima air. Terhadap hal ini pelanggan pernah meminta
keringanan denda ataupun pemutihan.
Untuk tagihan dimasa datang diupayakan denda
keterlambatan akan dikenakan terhadap pelanggan yang menunggak.
30
BPK-RI merekomendasikan agar Direktur Utama: a. Membuat ketentuan besaran insentif sesuai dengan kelompok umur piutang yaitu semakin lama umur piutang maka insentifnya semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Di samping tetap memperhitungkan jumlah piutang yang berhasil ditagih. b. Memberikan teguran tertulis kepada satgas yang tidak melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan.
31
3. Pengelompokan
Aktiva
Tetap
Berdasarkan
Umur
Ekonomis
Belum
Dibuat
Ketetapannya
Ciri utama dari Aktiva Tetap adalah dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan lebih dari satu periode akuntansi dan memiliki umur ekonomis. Untuk memadukan antara jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan (matching cost against revenues), biaya operasi dari aktiva tetap (selain tanah) harus dialokasikan pada umur ekonomis dari aktiva tersebut. Untuk itu diperlukan adanya pengelompokan aktiva berdasarkan umur ekonomis dalam rangka penyusutan aktiva tersebut. Dalam pelaksanaannya Direksi PDAM belum pernah mengeluarkan penetapan pengelompokan barang berdasarkan masa manfaat aktiva berdasarkan peraturan perundangundangan dan keputusan menteri keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa selama ini perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan umur ekonomis terhadap Aktiva Tetap yang terdapat di Kantor Pusat sebagaimana yang diatur dalam perudang-undangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku, sehingga kesalahan perhitungan dan penyajian angka-angka penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kesalahan perhitungan dan penyajian angka-angka dalam beban penyusutan, harus dilakukan koreksi-koreksi, dengan rincian sebagai berikut URAIAN
BEBAN PENY. 2004
BEBAN PENY. 2004
Koreksi (Rp)
Unaudited (Rp)
Audited (Rp)
Kantor pusat
Tanah
-
-
-
31.791.660,28
(1.760.589,31)
33.552.249,59
2.780.590,13
-
2.780.590,13
310.464.825,00
133.167.293,43
177.297.531,57
73.825.237,38
-
73.825.237,38
Perabot kantor
9.378.153,13
19.903,13
9.358.250,00
Peralatan & perlengkapan
7.343.900,00
-
7.343.900,00
160.502.266,75
69.238.008,38
91.264.258,38
79.140.250,00
28.171.937,50
50.968.312,50
Bangunan Instalasi sumber Instalasi pengolahan Instalasi tranmisi
Instalasi pompa Kendaraan Jumlah kantor pusat
675.226.882,66
228.836.553,12
-
-
-
Bangunan
5.072.100,00
-
5.072.100,00
Instalasi sumber
8.088.000,00
-
8.088.000,00
Instalasi pengolahan
5.714.500,00
-
5.714.500,00
17.906.187,50
-
17.906.187,50
Unit perlayan kecil Tanah
Instalasi tranmisi
446.390.329,54
32
Perabot kantor Peralatan & perlengkapan Instalasi pompa Kendaraan Jumlah unit pelayan kecil Jumlah seluruh
36.780.787,50
-
36.780.787,50
712.007.670,16
228.836.553,12
483.171.117,04
Tidak adanya keputusan Direksi yang mengatur atas pengelompokan aktiva tetap yang ada di PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau juga mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan yang tercantum dalam laporan keuangan tahun buku 2003 tidak sesuai dengan seharusnya, dengan rincian sebagai berikut: URAIAN
Ak Peny per 2003 Unaudited (Rp)
Koreksi (Rp)
Ak Peny per 2003 Audited (Rp)
Kantor pusat Tanah
-
Bangunan
174.254.112,24
Instalasi sumber
166.968.360,50
Instalasi pengolahan
1.280.257.031,45
Instalasi tranmisi
5.596.582.478,47
Perabot kantor Peralatan & perlengkapan
109.907.259,38
(14.890.454,48)
189.144.566,72 166.968.360,50
479.964.432,65
800.292.598,80 5.596.582.478,47
(6.705.090,63)
40.552.600,00
116.612.350,00 40.552.600,00
Instalasi pompa
640.131.697,15
176.377.502,39
463.754.194,76
Kendaraan
308.667.275,00
(29.773.375,00)
338.440.650,00
Jumlah kantor pusat
8.317.320.814,19
604.973.014,94
7.712.347.799,25
Unit perlayan kecil Tanah
-
-
-
Bangunan
15.216.300,00
-
15.216.300,00
Instalasi sumber
48.528.000,00
-
48.528.000,00
Instalasi pengolahan
34.287.000,00
-
34.287.000,00
107.437.125,00
-
107.437.125,00
Instalasi tranmisi Perabot kantor
-
-
-
Peralatan & perlengkapan
-
-
-
Instalasi pompa
-
-
-
Kendaraan
-
-
-
Jumlah unit pelayan kecil Jumlah seluruh
205.468.425,00 8.522.789.239,19
604.973.014,94
205.468.425,00 7.917.816.224,25
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11 dinyatakan bahwa harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut: I. Bukan Bangunan
33
a. Kelompok 1: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan
Bangunan, yang
mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (empat) tahun. b. Kelompok 2: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 16 (enam belas) tahun c. Kelompok 3: Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak lebih dari 16 (enam belas) tahun d. Kelompok 4: Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 (enam belas) tahun. II. Bangunan a. Permanen: Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 20 (dua puluh) tahun. b. Tidak Permanen: Bangunan dan harta tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun. Kelompok
Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode
Untuk keperluan tarif penyusutan harta dapat dikelompokkan sebagai berikut: Harta Berwujud Garis Lurus Saldo Menurun I. Bukan Bangunan a. Kelompok 1 b. Kelompok 2 c. Kelompok 3 d. Kelompok 4 II. Bangunan a. Permanen b. Tidak Permanen
25%
50%
12,5% 6,25% 5%
25% 12,5% 10%
5% 10%
34
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari menjelaskan mengenai jenis barang-barang dalam pengelompokkan harta berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11 Hal tersebut mengakibatkan Penyusutan yang dilakukan tidak konsisten yaitu untuk jenis barang yang sama namun perkiraan umur ekonomisnya tidak sama sehingga tarif penyusutannya juga berbeda. Dengan demikian prinsip penandingan biaya dengan pendapatan (matching cost againts revenue) tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena: a. Bagian Keuangan kurang memahami pedoman akuntansi dimaksud. b. Direksi kurang memahami pentingnya penentuan umur ekonomis suatu aktiva, yang dibuktikan belum adanya ketetapan yang dibuat direksi dalam hal penentuan umur ekonomis atas aktiva yang dimiliki oleh PDAM. PDAM Tirta Bukit Sulap akan membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur umur ekonomis aktiva sesuai dengan pengelompokan dan ketentuan yang berlaku.
Akan
diupayakan mengirim personil bagian keuangan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bidang akuntansi. BPK-RI merekomendasikan agar Direksi segera membuat ketentuan tentang penentuan umur ekonomis atas aktiva yang dimiliki PDAM Tirta Bukit Sulap.
35
4. Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan PDAM Tidak Terjamin dan Menunggak Sebesar Rp259.675.860,00
PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau menyelenggarakan p rogram pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat kepesertaan. Sumber pendanaannya berasal dari kontribusi perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 15% dan 5% dari gaji pokok karyawan. Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PERPAMSI). Dengan program tersebut diharapkan kontribusi peserta dapat terakumulasi dan dikelola secara bijak dan aman agar kesejahteraan pensiunan karyawan terjamin. Setiap bulannya, penyetoran iuran pensiun kontribusi karyawan dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Personalia setelah menerima potongan gaji peserta program dari Juru Bayar Gaji. Pemeriksaan atas bukti transfer iuran tersebut diketahui selama tahun 2004,
PDAM
melakukan
penyetoran
iuran
kontribusi
karyawan
tahun
2004
sebesar
Rp22.512.264,00. Pemeriksaan atas Daftar Potongan Gaji Karyawan PDAM diketahui jumlah iuran dana pensiun kontribusi karyawan selama tahun 2004 adalah sebesar Rp33.825.263,00 sehingga kewajiban yang belum disetor adalah sebesar Rp11.312.999,00 (Rp33.825.263,00 – Rp22.512.264,00). Menurut keterangan dari Juru Bayar Gaji beberapa karyawan berpenghasilan minus sehingga penyetoran menjadi terlambat menunggu pelunasan atas iuran dana pensiun tersebut di bulan-bulan berikutnya. Selain itu Juru Bayar Gaji lebih mendahu lukan pemotongan untuk pelunasan hutang karyawan pada bank. Sementara untuk iuran pensiun kontribusi perusahaan dikelola oleh Bagian Keuangan dan selanjutnya apabila keuangan perusahaan memungkinkan, iuran tersebut disetor ke Rekening DAPENMA PERPAMSI. Menurut keterangan dari Bagian Keuangan diketahui sejak tahun 2002, PDAM tidak pernah mengangsur iuran dana pensiun kontribusi perusahaan. Berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan per 31 Desember 2004 menunjukkan total tunggakan iuran dan bunga atas tunggakan dana pensiun adalah sebesar Rp259.675.860,00. Tunggakan tersebut termasuk dana pensiun kontribusi karyawan sebesar
36
Rp11.312.999,00 yang belum disetor. Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan perusahaan dalam mengelola pensiun karyawannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 2 tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 690 – 1572 tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum : 1) Pasal 108, yang menyebutkan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Da erah Air Minum, 2) Pasal 134, yang menyebutkan sumber dana pensiun dapat dihimpun antara lain dari iuran pensiun, b. Seharusnya kewajiban penyetoran iuran dana pensiun dilakukan tepat waktu. Hal ini mengakibatkan akumulasi tunggakan iuran dan bunga setiap tahun semakin bertambah dan membebani keuangan PDAM serta kesejahteraan pensiunan karyawan tidak terjamin. Hal ini disebabkan: a. Direksi PDAM kurang memperhatikan kondisi karyawan dalam memperoleh pinjaman pinjaman sehingga berpenghasilan minus, b. Direksi PDAM lalai tidak segera melunasi tunggakan dan bunga tunggakan iuran dana pensiun kontribusi perusahaan. PDAM Tirta Bukit Sulap menjelaskan bahwa tunggakan dana pensiun karyawan tersebut wajar besar karena merupakan akumulasi tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya dimana kondisi keuangan perusahaan saat itu sangat kritis, sehingga untuk menanggulangi biaya operasional tahun 2004 terutama biaya listrik PLN dan lain-lainnya, dibantu oleh
Pemeri Pemerinta ntah h Kota Kota Lubukl Lubukling inggau. gau.
Untuk Untuk masa masa yang yang akan akan datan datang g diupay diupayaka akan n mengan mengangsu gsur r
tunggakan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sedangkan untuk dana angsuran yang bersumber dari karyawan sendiri saat ini berjalan lancar sedangkan mengenai besaran jumlah tunggakan akan dikonfirmasikan lagi dengan pihak Dapenma PAMSI Jakarta.
37
BPK-RI merekomendasikan agar Direktur Utama: a. Membuat aturan-aturan yang membatasi jumlah pinjaman karyawan kepada bank maupun pihak lain, khususnya yang pembayaran angsurannya melalui perusahaan. b. Memerintahkan Direktur Umum memenuhi kewajiban perusahaan atas dana pensiun yang terutang dan menyetorkan ke pengelola sesuai ketentuan yang berlaku.
38
5. Pembayaran
Insentif
Penagihan
Langganan
Melebihi
Ketentuan
Sebesar
Rp7.973.435,26
Salah satu upaya manajemen PDAM dalam melakukan penagihan piutang (tunggakan) adalah dengan pembentukan satuan tugas (satgas) penagihan dan penertiban langganan sesuai dengan SK Direksi Perusahaan Dae rah Air Minum Musi Rawas No.: 33/SK/UM/2003, tanggal 6 September 2003. Dalam p elaksanaan tugasnya, satgas diberikan uang insentif yang akan diperhitungkan berdasarkan prosentase dari jumlah total akhir tagihan. Pembagian uang insentif tersebut dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab
: 2% dari jumlah seluruh tagihan,
b. Ketua, Bendahara, Kas Penagihan, Pengelola Rekening c. Petugas Penagihan
: 2% dari jumlah seluruh tagihan, : 3% dari jumlah seluruh tagihan.
Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2004 mencatat saldo biaya penagihan rekening air adalah sebesar Rp42.594.652,00. Saldo tersebut merupakan uang insentif yang diberikan kepada satgas untuk tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut:
Berdasarkan Laporan Bulanan dari Satgas Penagihan, Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan Laporan Tagihan Tunggakan Rekening Air diketahui bahwa jumlah yang diperhitungkan sebagai insentif satgas tersebut termasuk didalamnya tagihan rekeningrekening bulan berjalan (dibawah tanggal 20) yang belum bisa dikategorikan sebagai tunggakan, dengan rincian sebagai berikut:
39
PROSENTASE KETERANGAN
2%
2%
3%
Penanggung Jawab Ket., Bend., Kas Penag.,
12,169,900
Petugas Penagih
18,254,850 12,169,900 12,169,900 18,254,850
TOTAL
12,169,900
TOTAL
12,169,900 12,169,900 18,254,850 42,594,652.0
REKENING PEMAKAIAN
WAKTU PENAGIHAN
Nopember/03 Desember/03
Desember/03 Januari/04
Januari/04 Pebruari/04 Maret/04 April/04 Mei/04 Juni/04 Juli/04 Agustus/04 September/04 Oktober/04 Nopember/04
Pebruari/04 Maret/04 April/04 Mei/04 Juni/04 Juli/04 Agustus/04 September/04 Oktober/04 Nopember/04 Desember/04
TOTAL TAGIHAN
3,645,865 7,151,305 10,808,580 8,777,420 10,097,975 9,859,765 9,626,685 5,820,505 4,197,180 8,273,350 5,662,894 4,632,881 25,351,813 113,906,218.00
TOTAL
Dengan demikian kelebihan pembayaran uang insentif selama tahun 2004 adalah sebesar Rp7.973.435,26 (7% x Rp113.906.218,00) dengan rincian sebagai berikut: N
KETERANGAN
JUMLAH
1 Penanggung Jawab 2Ketua, Bendahara, Kas
2,278,12 2,278,12 4.36
3 Petugas Penagih TOTAL
3,417,18 7,973,435.
Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Musi Rawas No.: 33/SK/UM/2003, tanggal 6 September 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penagihan dan Penerbitan Pelanggan PDAM Musi Rawas yang antara lain menyatakan pembayaran uang insentif dapat dilakukan setelah selesainya rekapitulasi hasil penagihan tunggakan rekening air. Artinya insentif yang ditagihkan didasari oleh jumlah hasil penagihan tunggakan, b. Pengumuman Direksi No.:690/140/PDAM/VIII/2004, tanggal 28 Agustus 2004 tentang Penyesuaian Tarif yang antara lain menyebutkan ke terlambatan membayar rekening ditentukan dari tanggal 20 s.d. akhir bulan berjalan.
40
Hal tersebut mengakibatkan perusahaan dirugikan sebesar Rp7.973.435,26. Hal tersebut terjadi karena: a. Satuan Tugas Penagihan dan Penertiban Langganan tidak cermat memperhitungkan Laporan Tagihan Tunggakan Rekening Air dengan memasukkan rekening-rekening yang tidak bisa dikategorikan sebagai tunggakan, b. Kepala Bagian Keuangan tidak cermat dalam mengesahkan tagihan pembayaran dimaksud. PDAM Tirta Bukit Sulap menjelaskan bahwa insentif penagihan langganan dibayar berdasarkan laporan penerimaan dari tim penagihan. Selanjutnya akan diberikan peringatan kepada tim penagihan dan bagian keuangan dalam pembuatan laporan hasil penagihan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan atas kelebihan pembayaran insentif tersebut akan diupayakan untuk ditagih dan disetorkan ke kas PDAM. BPK-RI merekomendasikan agar Direktur Utama: a. Memberikan teguran tertulis kepala bagian keuangan atas kelalaiannya dalam memverifikasi pembayaran insentif sesuai ketentuan. b. Memerintahkan kepada satuan tugas penagihan dan penertiban langganan untuk menyetor kelebihan insentif sebesar Rp7.973.435,26 ke perusahaan atau Kepala Bagian Keuangan melakukan pemotongan gaji atas kelebihan pembayaran insentif tersebut.
41
6. Pemutusan Sambungan Air Atas Pelanggan Yang Menunggak Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
Neraca PDAM Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2004 menyajikan perkiraan Piutang sebesar Rp1.248.443,422,00. Perkiraan piutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Piutang Lancar:
0 s.d. 3 bulan
Rp 304.483.853,00
3 s.d. 6 bulan
Rp 72.639.046,00
6 s.d. 12 bulan
Rp 96.668.328,00
Jumlah Piutang Lancar
Rp 473.791.227,00
Piutang Ragu-Ragu 12 s.d. 24 bulan
Rp 168.633.555,00
Diatas 24 bulan
Rp 606.018.640,00
Jumlah Piutang Ragu-Ragu
Rp 774.652.195,00
Total Piutang
Rp1.248.443.422,00
Penyisihan Piutang
(Rp 802.619.684,05)
Piutang Neto
Rp 445.823.737,95
Dari hasil opname atas rekening yang telah diputus diketahui bahwa selama tahun 2004 PDAM telah melakukan pemutusan penyambungan air terhadap 1142 pelanggan yang telah menunggak antara 3 bulan hingga lebih dari 2 tahun. Dari hasil pemeriksaan diketahui
pula terdapat langganan yang telah menunggak
lebih dari 3(tiga) bulan dan bahkan
menunggak lebih dari 2(dua) tahun masih belum diputus sambungan airnya, dengan rincian sebagai berikut:
42
