BAB I
PENDAHULUAN
Adanya keinginan memperbaiki sistem keuangan pemerintah di Indonesia
untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan yang good governance dan clean
goverment dengan cara melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik
melalui sebuah bentuk bukti pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel
dan lebih berkualitas kepada masyarakat. Salah satu bentuk
pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pemerintah adalah dengan hasil
kinerja pemerintah berupa laporan keuangan.
Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan,dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dikelola, dengan:
1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
yang ditetapkan;
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran; dan
2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-
LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO,
Beban, dan Arus Kas. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan
untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan
informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-
sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu
periode.
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan
terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan
finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Operasional
3) Neraca;
4) Laporan Arus Kas
5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan
Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara
Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil.
d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat
berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai
anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut
berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas
pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai
berikut:
1) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para
pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya
ekonomi:
(a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
(c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada:
1. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran
diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, yang mana pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), namun ketika
biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat
mencatat nilai nettonya.
3. Akuntansi Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
(jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas, contoh belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah. Klasifikasi belanja menurut
organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per
kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya.
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-
fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
4. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA
Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika
jumlah pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah
belanja pada periode tersebut, begitupula sebaliknya, defisit-LRA terjadi
jika jumlah pendapatan-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu
periode pelaporan tersebut.
5. Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil privatisasi
BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,
dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD.
6. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang
antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja
dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SilPA/SiKPA
pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
2. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional
(LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga
penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas
pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi: (a)
mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan; (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi,
efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; (d) mengenai penurunan
ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus
operasional). Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai
berikut:
a) Pendapatan-LO
b) Beban
c) Surplus/Defisit dari operasi
d) Kegiatan non operasional
e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f) Pos Luar Biasa
3. Neraca
Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Manfaat dari
Neraca adalah menyediakan informasi mengenai posisi sumber
daya ekonomi, kewajiban dan eukitas pemerintah pada tanggal
tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan
ekuitas. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-
pos berikut: a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang
pajak dan bukan pajak; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset
tetap; g) kewajiban jangka pendek; h) kewajiban jangka panjang; i) ekuitas.
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
timbul. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di
Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan
finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan
pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan
untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap
posisi kas dan setara kas pemerintah.
Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat
mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya
transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok
utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan
pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan
ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi
akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi. Berikut
manfaat informasi dalam Laporan Arus Kas:
a) Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta
berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah
dibuat sebelumnya.
b) Alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama
periode pelaporan.
c) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan
dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi,
investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran:
AKTIVITAS OPERASI adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi.Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
AKTIVITAS INVESTASI adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi
lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas
investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka
perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa
yang akan datang.
AKTIVITAS PENDANAAN adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau
pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas
dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
AKTIVITAS TRANSITORIS adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan,
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari
aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran
Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan e) Lain-lain; f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
2.6 Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Manfaat LPE adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:
a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara
lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: .
koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya; . perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset
tetap.
d) Ekuitas akhir.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca
tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin
mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara
pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian
laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi
informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan
Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya
dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan
biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-
Undang APBN/Perda APBD;
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
c. Kebijakan akuntansi yang penting;
Entitas pelaporan;
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh
suatu entitas pelaporan;
setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.
Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan
oleh manajemen:
(a) Pertimbangan Sehat
(b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi.
(c) Substansi Mengungguli Bentuk
(d) Materialitas.
Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan
untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
sebagai berikut:
a) Pengakuan pendapatan; Pengakuan belanja;
b) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
c) Investasi;
d) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
berwujud;
e) Kontrak-kontrak konstruksi;
f) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
g) Kemitraan dengan fihak ketiga;
h) Biaya penelitian dan pengembangan;
i) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
j) Dana cadangan;
k) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila
belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas
tersebut beroperasi;
b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.
BAB III
PENUTUP
Laporan Keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang diatur melalui Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga
mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya
sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang
dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidak-pastian
yang terkait.
Perbedaan antara SAP Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan
SAP Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) adalah pada jenis/komponen laporan
keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah
melaporkan secara transparan besarnya sumberdaya ekonomi yang didapatkan,
dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang
ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yangdipercayakan kepadanya.
Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen
laporan keuangan, aparatur negara akan lebih mudah dalam menyusun laporan
keuangan pemerintah yang handal dan relevan sehingga masyarakat tidak
memperoleh informasi yang salah tentang penggunaaan dan pengelolaan
keuangan negara yang disajikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk
akuntabilitas negara.
Laporan keuangan dapat dijadikan informasi oleh masyarakat untuk
mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah
serta alokasi penggunaan sumber dana tersebut dalam setiap periodenya.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Akrual