LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.
Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :
Laporan realisasi anggaran
Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan
TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
Kepatuhan dan pengelolaan
Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik
Perencanaan dan informasi otorisasi
Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
Kelangsungan organisasi
Laporang keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa { pelayanan } di masa yang akan datang.
Hubungan masyarakat
Laporan keuangan dapat memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Sumber fakta dan gambaran { source of facts and figures } :
Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintah.
Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajarial dan organisasional.
PARA PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan, antara lain :
Wajib Pajak
Donatur atau pemberi dana
Investor
Pemakai jasa organisasi sektor publik
Karyawan / pegawai
Suplier atau pemasok
Dewan legislatif
Manajemen
Pemilih
Badan pengawas
Lembaga pemerintah
Pemberi pinjaman
Pemberi sumber daya
Badan pengawas keuangan, dan
Konstituen.
PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
Berikut ini perbedaan laporan keuangan yang menyangkut perbedaan fokus, pertanggungjawaban, aturan yang digunakan, pihak pemeriksa, dan dasar pencatatan yang dipakai antara organisasi sektor publik dan swasta sebagai berikut :
Laporan departemen pemerintah
Laporan keungan sektor swasta
Fokus finansial dan politik, kinerjanya dinilai dari aspek financial dan non financial.
Fokus finansial, kinerjanya dinilai dengan financial saja.
Pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintahan ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas.
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.
Berfokus pada bagian organisasi melihat ke masa masa depan secara detail.
Berfokus pada organisasi secara keseluruhan tidak dapat melihat masa depan secara detail.
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan.
Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi.
Laporan di periksa oleh BPK
Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
Dasar pencatatan cash accounting
Dasar pencatatan accrual accounting.
DAMPAK LAPORAN KEUANGAN YANG BURUK
Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk maka akan menyebabkan :
Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik { pemerintah } akan menurun.
Penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi.
Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
Mempengaruhi pengambilan keputusan.
Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja.
Laporan keuangan tidak dapat diaudit.
BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN
Menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintahan itu sebagai berikut :
Laporan realisasi anggaran { LRA }
Dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari kolom anggaran dan realisasi kemudian presentasi pencapaian [[ realisasi : anggaran ] x 100 % ].
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2017
No
Uraian
Anggaran 2016
Realisasi 2016
[ % ]
Realisasi 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
PENDAPATAN
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan pajak penghasilan
Pendapatan pajak pertambahan nilan dan penjualan barang mewah
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
No
Uraian
Anggaran
Realisasi
[ % ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
0
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
NERACA
Neraca menunjukkan kekayaan atau posisi keuangan organisasi sector publik yang terdiri dari aktiva, kewajiban, modal yang berasal dari dana pada periode tertentu.
Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat [ Cash Toward Accrual ]
NERACA
PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 2016 dan 2017
[Dalam Rupiah]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bank Indonesia
Kas di kantor pelayanan perbendaharaan Negara
Kas di bendahara pengeluaran
Kas di bendahara penerimaan
Investasi jangka pendek
Piutang pajak
Piutang penerimaan negara bukan pajak
Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara
Bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah
Bagian lancar pinjaman kepada lembaga internasional
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran
Bagian lancar tuntutan ganti rugi
Piutang lainnya
Persediaan
Jumlah Aset Lancar [ 4 s/d 17 ]
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi nonpermanen
Pinjaman jangka panjang
Dana bergulir
Investasi dalam obligasi
Investasi dalam proyek pembangunan
Investasi nonpermanen lainnya
Jumlah investasi nonpermanen [ 22 s/d 26 ]
Investasi permanen
Penyertaan modal pemerintah
Investasi permanen lainnya
Jumlah Investasi Permanen [ 29 s/d 30 ]
Jumlah Investasi Jangka Panjang [ 27 + 31 ]
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan, irigasi dan jaringan
Aset tetap lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Akumulasi penyusutan
Jumlah Aset Tetap [ 35 s/d 41 ]
Aset Lainnya
Tagihan penjualan angsuran
Tuntutan ganti rugi
Kemitraan dengan pihak ketiga
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Lainnya [ 45 s/d 49 ]
JUMLAH ASET [ 18 + 32 + 42 + 50 ]
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang perhitungan pihak ketiga [ PFK ]
Utang Bunga
Bagian lancar utang jangka panjang
Utang jangka pendek lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek [ 57 s/d 60 ]
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang luar negeri
Utang dalam negeri – sektor perbankan
Utang dalam negeri – obligasi
Utang jangka panjang lainnya
Jumlah kewajiban jangka panjang [ 64 s/d 67 ]
Jumlah kewajiban [ 61 + 68 ]
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa lebih pembiayaan anggaran [ SILPA ]
Pendapatan yang ditangguhkan
Cadangan piutang
Cadangan persediaan
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR [ 74 s/d 78 ]
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
Diinvestasikan dalam aset tetap
Diinvestasikan dalam aset lainnya
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi [ 82 s/d 85 ]
JUMLAH EKUITAS DANA [ 79 s/d 86 ]
JUMLAH EKUITAS DANA DAN EKUITAS DANA [69 +88]
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar dalam laporan arus kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam pragraf 5, 6 dan 7 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan [ PSAP ] Nomor 03 engungkapkan bahwa Laporan arus kas berguna :
Sebagai indikator jumlah arus kas di ,asa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah [ termasuk likuiditas dan solvabilitas ].
Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Sistematika penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :
Informasi Umum
Informasi umum memuat hal-halsebagai berikut :
Prosedur penyusunan laporan keuangan
Sumber dana beserta jumlah yang dikelola oleh entitas yang bersangkutan.
Jumlah entitas akuntansi yang secara struktual berada di bawahnya [ termasuk BLU ].
Penjelasan atas kinerja keuangan entitas yang bersangkutan.
Penjelasan atas posisi keuangan entitas yang bersangkutan.
Penjelasan singkat atas perusahaan negara / daerah [ untuk laporan keuangan pemerintah pusat/daerah].
Informasi laporan keuangan yang dihasilkan, termasuk perbandingannya, dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi :
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
Pengakuan dan pengukuran atas pos-pos Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.
PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN ARUS KAS
Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal dan prosentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal prosentase ] atas selisih antara pendapatan periode ini dengan pendapatan periode yang lalu.
Penjelasan atas masing-masing pendapatan.
Belanja
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal dan prosentase ] atas selisih lebih / kurang antara realisasi dengan anggaran belanja.
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal prosentase ] atas selisih antara belanja periode ini dengan periode yang lalu.
Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.
Transfer
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal dan prosentase ] atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal dan prosentase ] atas selisih antara transfer periode ini dengan periode yang lalu.
Penjelasan atas masing-masing transfer
Pembiayaan
Penjelasan [ dengan menyebut dilai noinal dan prosentase ] atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pembiayaan.
Penjelasan [ dengan menyebut nilai nominal dan prosentase ] atas selisih antara pembiyaan periode ini dengan pembiayaan periode yang lalu.
Penjelasan masing-masing jenis pembiayaan.
Neraca
Pengungkapan akun-akun neraca :
Aset Lancar
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos aset lancar, seperti kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
Investasi Jangka Panjang
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos investasi jangka panjang, seperti penyertaan modal pemerintah, investasi dalam obligasi, dan pinjaman kepada perusahaan daerah.
Aset Tetap
Untuk seluruh akun yang ada dalam kelompok aset tetap, diungkapkan dasar pembukuannya. Diungkapkan pula [ apabila ada ] perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit yang mengelola/mencatat aset tetap . Daftar aset juga disertakan sebagai lampiran laporan keuangan.
Dana Cadangan
Menjelaskan dana cadangan yang ada di Pemda, seperti Perda pembentukannya, tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan dan rencana penggunaannya.
Aset Lainnya
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos investasi jangka panjang, seperti penyertaan modal pemerintah, investasi dalam obligasi, dan pinjaman kepada perusahaan daerah.
Kewajiban Jangka Pendek
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada kewajiban jangka pendek, seperti Utang PPK, Utang biaya kepada pihak lain, bagian lancar utang jangka panjang dan utang bunga,
Kewajiban Jangka Panjang
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos kewajiban jangka panjang, seperti utang kepada pemerintah pusat dan utang kepada bank.
Ekuitas Dana Lancar
Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos ekuitas dana lancar, seperti, SILPA, Cadangan piutang dan cadangan persediaan.
Ekuitas Dana Investasi, seperti diinvestasikan dalam investasi jangka panjang dan diinvestasikan dalam aset tetap.
Laporan Arus Kas
Arus Kas dari Aktivatas Operasi
Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi, seperti pendapatan pajal dan belanja pegawai.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivatas investasi aset nonkeuangan, seperti pendapatan penjualan aset tetap dan belanja modal untuk perolehan
