IMPLEMENTASI GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN KULIAH LAPANGAN Diajukan sebagai Laporan Kuliah Lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Disusun oleh : Annisaa Candrikasari Arripu 142150179
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
i
LEMBAR PENGESAHAN
Judul : Implementasi Government Resources Management System System Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama : Annisaa Candrikasari Arripu NIM
: 142150179
Yogyakarta, 19 April 2018
Mengetahui
Menyetujui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Dosen Pembimbing
Dr. Hiras Pasaribu, M.Si., Ak., CA.
Marita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19560606 199003 1 001
NIK. 2 7403 97 0159 1
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah lapangan yang berjudul “Implementasi Government Resources Management System Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Laporan kuliah lapangan ini di gunakan sebagai pertanggungjawaban penulis. Dengan selesainya laporan kuliah lapangan ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Hiras Pasaribu, M.Si, Ak., CA., selaku kepala jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. 2. Ibu Marita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang membe rikan dorongan serta masukan kepada penulis. 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, atas paparan mengenai Government Resources Management System. 4. Dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing penulis selama kuliah lapangan berlangsung. Penulis menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
Yogyakarta, 19 April 2018
Annisaa Candrikasari Arripu
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................... KATA PENGANTAR
ii
..............................................................................................................iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iv BAB I ........................................................................................................................................
1
PENDAHULUAN ....................................................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang ..........................................................................................................
1
1.2.
Rumusan Masalah .....................................................................................................
2
1.3.
Tujuan .......................................................................................................................
3
1.4
Manfaat .....................................................................................................................
3
BAB II.................. ................. .................. ................. ................. .................. .................. ............ 4 PENDEKATAN MASALAH ...................................................................................................
4
2.1.
Teori ..........................................................................................................................
2.2.
Gambaran Umum Perusahaan ................................. ................. ................. .............. 11
2.3.
Pembahasan dan Deskripsi Data .............................................................................
4
16
BAB III ...................................................................................................................................
19
PENUTUP ..............................................................................................................................
19
3.1.
Kesimpulan .............................................................................................................
19
3.2.
Saran .......................................................................................................................
19
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................
20
iv
v
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membuat tekn ologi informasi menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Teknologi informasi telah memberi beragam manfaat termasuk manfaat pada pelayanan publik. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi di bidang pelayanan publik adalah GRMS (Government Resources Management System). GRMS telah diterapkan pada beberapa pemerintahan di Indonesia salah satunya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2014. Melalui SK Gubernur No. 489 tahun 2014, terbentuk Government Resources Management System yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Terbentuknya GRMS didasari oleh fenomena k orupsi yang dilakukan oleh petugas administrasi pemerintah mulai tingkat bawah sampai atas, keinginan be good governance untuk mengurangi masalah yang ada, era otonomi daerah dan keterbukaan akses informasi, dan sulitnya mengakses untuk memperoleh data anggaran maupun realisasi dalam hitungan hari. Dalam pengembangan aplikasi GRMS menjumpai beberapa masalah yang tidak mudah untuk di selesaikan, seperti aplikasi yang belum terintegrasi satu dengan yang lain, aplikasi yang masih banyak berdiri sendiri, pengelolaan dan perencanaan yang tidak termonitoring oleh eksekutif, dan beberapa proses yang masih berjalan secara manual di pemerintahan. Hal-hal tersebut menghambat dalam pengembangan aplikasi GRMS Provinsi Jawa Tengah. Walaupun saat ini aplikasi GRMS sudah stabil dan sudah dapat di akses dengan mudah oleh siapapun . Pelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan penyusunan APBD berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas APBD. Penelitian yang dilakukan
1
oleh Sopanah (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi anggaran sangat penting bagi sebuah pemerintahan. Adan ya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Awal penyusunan APBD sebelum dilakukan implementasi aplikasi GRMS banyak terjadi kesalahan data, redudansi data, dan human error yang terjadi akibat transfer data yang masih manual. Kemudian dilakukan dua langkah untuk dapat mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut yaitu langkah teknis dan langkah non teknis. Dimana langkah teknis adalah pembuatan aplikasi GRMS, pengumpulan sumber daya manusia, dan persiapan jaringan dan infrastruktur. Sedangkan langkah non teknis adalah langkah yang digunakan untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan GRMS dengan menciptakan payung hukum. Semenjak penggunaan aplikasi GRMS, proses penyusunan anggaran saling terhubung. Penerapan sistem informasi terintegrasi yang di mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi, dan pelaporan mampu merekam alur pengelolaan keuangan daerah secara real time. Berdasarkan uraian tersebut, dalam laporan ini penulis akan membahas mengenai “Implementasi Government Resources Management System terhadap transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ”.
1.2. Rumusan Masalah Apakah implementasi Government Resources Management System (GRMS) mempengaruhi transparansi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2
1.3. Tujuan Untuk membuktikan bahwa implementasi Government Resources Management System (GRMS) mempengaruhi transparansi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1.4
Manfaat Adapun manfaat yang dapat diambil dari laporan ini adalah: a. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Diharapkan dapat membantu untuk menyebarluaskan pengetahuan sistem aplikasi GRMS pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah atau daerah lain yang ingin mengetahui tentang aplikasi GRMS yang di miliki oleh Provinsi Jawa Tengah.
b. Bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah Diharapkan masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahu akan sistem aplikasi GRMS yang dapat di akses untuk memperoleh data anggaran maupun realisasi anggaran yang dapat di gunakan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.
3
BAB II PENDEKATAN MASALAH
2.1. Teori 2.1.1 Government Resources Management System Government Resources Management System (GRMS) adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time. GRMS dapat di akses pada website https://grms.jatengprov.go.id/ Dilatar belakangi oleh sulitnya mengakses dan memperoleh data anggaran maupun realisasi dalam hitungan hari ketika awal menjadi Gubernur, menjadi sebuah pemicu bahwa proses tranparansi anggaran menjadi skala prioritas. Melalui SK Gubernur No 489 tahun 2014, terbentuk Government Resources Management System yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Saat ini, Pemerintah Provinsi jawa tengah telah mampu melihat alur realisasi keuangan dan kinerja masing-masing SKPD secara real time melalui sistem online. Government Resources Management System (GRMS) terdiri atas dua divisi, yaitu divisi aplikasi serta jaringan dan infrastruktur. Divisi aplikasi bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi yang akan digunakan oleh SKPD, sedangkan divisi jaringan dan infrastruktur bertanggung jawab atas akses jaringan dan media penyimpanan.
4
Divisi aplikasi terdiri atas: a. SIPPD Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan untuk menyusun RPJMD, kemudian hasil datanya di olah kembali menjadi RKPD. b. E-BUDGETING Digunakan untuk mencetak KUA-PPAS serta menyusun RAB dan RKA, kemudian dari data tersebut dapat diperoleh dokumen Perda dan Pergub (APBD). c. E-PROJECT PLANNING Sistem yang di kembangkan untuk menyusun rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan. d. E-DELIVERY Sistem yang digunakan untuk pembuatan data kontrak, untuk memanajemen pengadaan barang atau jasa. e. E-PENATAUSAHAAN Untuk melakukan proses penatausahaan keuangan, sehingga dapat diketahui progres realisasi keuangannya yang dihasilkan SPP, SPM, SP2D, LRA, BKU, Buku Kas Tunai,Buku Kas Bank, dll. f.
E-CONTROLLING Untuk melaporkan progres fisik dan keuangan, dimana untuk realisasi keuangan terintegrasi dengan aplikasi e-Penata usahaan. Dokumen yang dihasilkan antara lain RFK-1S, RFK-2S, RFK-3S.
g. E-MONEV Aplikasi yang memuat data target dan realisasi penganggaran seluruh SKPD. h. E-SHB Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga dari suatu barang atau jasa.
5
i.
GPH Aplikasi yang di gunakan gubernur untuk memantau usulan atau perencanaan dari seluruh elemen Jawa Tengah.
Divisi jaringan dan infrastruktur terdiri atas: a. Video/Audio Streaming Aplikasi untuk menampilkan video/audio siaran langsung dan membuat jadwal streaming. b. Cloud Server Virtualisasi server yang bias menghemat pengeluaran, baik materiil maupun non materiil. c. DNSX Filter Aplikasi untuk memblokir situs yang mengandung unsur pornografi. d. VOIP Gateway Server Server VOIP (Voice Over Internet Protocol) dengan OS FREEP BX. e. NMS Monitoring lalu lintas data jateng online. f.
AP Controller Mengelola akses poin di lingkungan Pemprov Jateng.
g. Monitoring SIJOLI Monitoring uptime, traffic dan mengelola konfigurasi Jaringan Internet Jateng Online. h. Inventarisasi Daftar perangkat untuk menunjang Jaringan dan Infrastruktur Internet Jatengprov.
Rencana pengembangan aplikasi untuk ke depan di GRMS, Jawa Tengah: a. Paperless Mengurangi penggunaan kertas dengan menghasilkan dokumen yang sesuai dengan aturan dan diterapkan digital signature.
6
b. Digital Siganture Pengamanan dokumen dengan digital signature untuk menghindari manipulasi dan perubahan data yang dikirim. c. Integrasi Infrastruktur Mendukung Jawa Tengah menuju smart province dengan cara mengintegrasikan infrastruktur yang ada dilingkungan Provinsi Jawa Tengah. d. Analisis Standar Biaya Penerapan analisis standar biaya untuk pembuatan paket kegiatan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan. e. Non Cash Transaction Penerapan transaksi non cash untuk nilai diatas 10 juta. f.
Multi Devices Aplikasi e-budgeting akan dapat digunakan di mobile dan devices lainnya.
2.1.2 Transparansi Menurut
Mardiasmo
(2010),
transparansi
berarti
keterbukaan
(openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat ban yak. Menurut Safitri (2009), dalam teori keagenan, tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai agen tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses dan mengungkapkan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Pemerintah
daerah
sebagai
agen
akan
menghindari
ketidakpercayaan public-stakeholders terhadap kinerja mereka.
7
risiko
berupa
Menurut Nordiawan (2010), aksesbilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah, maka semakin transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah oleh a gen yang telah dipilih oleh rakyat (prinsipal). Situasi ini hendaknya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuka segala informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal maupun public-stakeholders lainnya. Menurut Asian Development Bank (2003), indikator transparansi adalah: a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia. b. Aturan dan prosedur yang “ simple, straightforward and easy to apply” untuk mengurangi perbedaan dalam interprestasi.
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uan g melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan pendapat daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangutan.
8
Pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup: hibah atau bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya. Menurut Halim (2002), belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah, tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
9
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga ,belanja subsidi ,belanja hibah ,belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek
daerah
dalam
satu
tahun
anggaran
dan
disisi
lain
menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini di latar belakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut : a. APBD merupakan program kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah da erah yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran.
10
b. Dalam APBD ditentukan estimasi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan. c. APBD merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. d. APBD memberi isi dan arti tanggung jawab kepada pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya. e. APBD merupakan sarana untu melaksanakan pengawasan terhadap daerah. f.
APBD merupakan suatu pemberian kuasa kepada daerah untu melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
2.2. Gambaran Umum Perusahaan a. Sejarah singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak
11
setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dan a yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Tugas dan Kewenangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015. Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 tentang PPID Pada Badan Publik Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12
Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika beralamat : Jl. Menteri Supeno No. 1/2 Semarang 50249; telp (024) 844 1256; Website : http://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/ b. Struktur Organisasi Lampiran 1 c. Profil singkat, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah
Profil singkat : Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
VISI:
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi
13
MISI: Misi 1: Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan; Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran; Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”; Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningk atkan Persatuan dan Kesatuan; Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak; Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
14
d. Jumlah Sumber Daya Manusia
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN GOLONGAN GOLONGAN BIDANG TOTAL (ORANG) I II III IV 45 Sekretariat 5 38 2 12 IKP 10 2 15 Statistik 3 9 3 13 TIK 1 10 2 11 E-Gov 8 3 19 Persandian 1 17 1 17 UPT KPID 16 1 5 UPT LPSE 4 1 81 Non PNS 218 Jumlah 10 112 15 KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI Pendidikan (Orang) Bidang SD SLTP SLTA Sar Mud S1 S2 S3 Total (orang)
Sekretariat IKP Statistik TIK E-Gov Persandian UPT KPID UPT LPSE Non PNS Jumlah
12 1 3 1
3 1 1 1
6 25 48
15
6 12
12 7 8 5 7 7 10 2 50 108
7 4 3 6 4 2 1 3 30
34 12 15 13 11 10 17 5 81 198
e. Kebijakan akuntansi yang di terapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika
Jawa Tengah Kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Jawa Tengah adalah kebijakan yang sesuai dengan pedoman SAP berbasis Akrual. f.
Bentuk kerjasama yang ada di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dahulu mengimplementasikan Government Resources Management System (GRMS).
2.3. Pembahasan dan Deskripsi Data Government Resources Management System (GRMS) merupakan sistem aplikasi yang saling terintegrasi antar data di dalam proses bisnis internal birokrasi.
Berdasarkan
proses
pelaksanaannya
implementasi Government
Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah sudah berhasil menjalankan upaya nya untuk dapat mewujudkan good governance. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari good governance. Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi satu hal yang sangat penting dan di prioritaskan. Karena dalam transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir berupa laporan keuangan anggarananggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan juga ikut mengukur kinerja dari aparat pemerintahan itu sendiri. Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Menurut Andrianto (2007), transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprohensif, akurat, dan tepat waktu. Masih banyak kasus korupsi yang ada di pemerintahan daerah menyebabkan kepercayaan
16
masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran publik rendah. Hal ini berdampak juga terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Sehingga perlu adanya keterbukaan informasi tentang anggaran yang dapat diakses dimana saja, kapan saja oleh siapa saja. Sebagai upaya transparansi anggaran di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mempublikasi infomasi dan dokumen terkait proses perencanaan program sampai dengan penganggaran. Transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara elektronik. Melalui website Provinsi Jawa Tengah (http://bpkad.jatengprov.go.id/transparasi/anggaran-apbd)
dan
juga
aplikasi
GRMS yang dapat di akses pada website (https://grms.jatengprov.go.id/). Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah terkait pelaksanaan program pemerintah yang dapat dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Informasi yang dipublikasi dalam aplikasi GRMS adalah dokumendokumen terkait: informasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan, data terkait terbentuknya sebuah kontrak, penatausahaan keuangan daerah, pengendalian pelaksanaan kegiatan, data target dan realisasi penganggaran seluruh SKPD, daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga dari suatu barang/jasa, dan juga memantau usulan/perencanaan dari seluruh elemen yang ada di Jawa Tengah. Semenjak penerapan GRMS pada tahun 2014, Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian GRMS mendorong terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah Jawa Tengah. Dengan
mengimplementasikan
aplikasi
GRMS,
memungkinkan
pelaksanaan transparansi dalam proses penyusunan APBD dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
17
Sementara (KUA-PPAS) hingga menjadi APBD dan pelaksanaan dari program yang ada dalam APBD itu sendiri dan pembuatan laporan pertanggungjawaban APBD yang akan di laporkan ke pemerintah pusat. Maka hal ini akan menghambat jalannya praktik korupsi yang semakin marak dan beragam bentuknya. Dan jika hal ini dilakukan lebih baik lagi, bukan hal yang tidak mungkin jika dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik lagi.
18
BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Government Resources Management System (GRMS) adalah rangkaian sistem yang membentuk sembilan aplikasi (SIPPD, e-Budgeting, e-project planning , edelivery, e-penatausahaan, e-monev, e-controlling, e-shb, dan GPH) yang di dalamnya terdapat data yang saling terintegrasi satu sama lain. Dimana aplikasi tersebut dalam praktiknya dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi serta meningkatkan transparansi anggaran. Implementasi Government Resources Management System mempengaruhi transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3.2. Saran Saran terkait implementasi GRMS terhadap transparansi APBD pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: a. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya GPH yang menampung usulan-usulan dari seluruh elemen Jawa tengah dapat benar-benar di realisasikan. b. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, sebaiknya aplikasiaplikasi GRMS dapat lebih dikembangkan lagi dan dilebur dalam satu aplikasi yang lebih sederhana, tetapi tidak mengurangi informasi-informasi yang dapat di dapatkan.
19
DAFTAR PUSTAKA
Fanida, Eva Hany dan Fitrotun Niswah. (2015) GOVERNMENT RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (GRMS):
INOVASI LAYANAN PUBLIK
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI PEMERINTAH
KOTA SURABAYA. Jurnal Administrasi Publik : Volume 12, Nomor 1, April 2015. GRMS Jawa Tengah. 2018. https://grms.jatengprov.go.id/ . Diakses 17 April 2018. Huda, M. Nur. 2017. Tiga Tahun Berturut-turut Pemprov Jateng Raih Opini WTP dari BPK. Semarang: jateng.tribunnews.com. (18 April 2018) Karlina, Anis. (2017) ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2012-2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 6, Nomor 3, Maret 2017. Kumalasari,
Deti.
(2016).
TRANSPARANSI
DAN
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5 , Nomor 11, November 2016. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset. Yogyakarta. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta Sa’adah, Binti. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN MELALUI E-GOVERNMENT (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015. Sam, Arianto.
2010.
Transparansi.
http://sobatbaru.blogspot.co.id/2010/03/transparansi.html?m=1 di akses 19 April 2018.
20
Struktur Organisasi Diskominfo. 2018. http://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/. Di akses tanggal 17 April 2018. Visi & Misi. 2018. http://diskominfo.jatengprov.go.id/visi-misi/ . Diakses 18 April 2018.
21
