8
LAPORAN OBSERVASI
" Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur "
Diajukan untuk memenuhi tugas individu pada Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara
Dosen Pengampu : Drs. Suhadi, M.Si.
Semester : 6 / 108
Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara
Oleh :
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2018
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim,
Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta sekalian alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Untuk itu hanya dengan kekuasaan dan kehendaknya pulalah akhirnya penulis dapat mewujudkan laporan observasi dalam bentuk makalah ini.
Dalam laporan ini akan lebih dibahas yaitu pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara dan terkait proses pengamatan saat observasi. Laporan ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara.
Terimakasih kepada dosen Bapak Dr. Achmad Husen, M.Pd.yang telah memberikan tugas membuat laporan observasi ini guna menambah wawasan dan manfaat untuk saya sendiri dan untuk orang yang membacanya.Yang didalamnya akan dibahas secara rinci mengenai tema kali ini, sehingga tulisan ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk materi yang sama dengan mata kuliah yang bersangkutan. Terimakasih
Jakarta, Juni 2018
Penyusun
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 5
1.2 Rumusan Permasalahan 6
1.3 Ruang Lingkup Observasi 6
1.4 Tujuan Observasi 6
BAB II METODOLOGI OBSERVASI
2.1 Metode Observasi 7
2.2Tempat dan Waktu Observasi 7
2.3Subjek Observasi 7
2.4Teknik Analistik Observasi 8
2.5Tahapan Kegiatan Observasi 8
BAB III KERANGKA TEORI
3.1 Pengertian Keluarga Pengadilan 9
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi 9
3.3. Bentuk Objek dan Subjek Sengketa 10
BAB IV HASIL OBSERVASI
4.1 Data Perkara 12
4.2 Jadwal Sidang 13
BAB V PENUTUP
4.1. Kesimpulan 16
4.2. Saran 16
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dasar peradilan dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam pasal 24 yang menyebutkan:
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian penyelenggaraan peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pelampauan batas kekuasaan, sewenang-wenang, pemborosan dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Disamping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 badan, yakni sebagai berikut:
a. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif.
b. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tara Usaha Negara (PTUN).
c. Peradilan Umum, melaui Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Melihat betapa pentingnya peran Peradilan Tata Usaha negara dalam menciptakan Negara Indonesi ayang adil dan sejahtera, pemakalah tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan membuat makalah yang berjudul: "Peradilan Tata Usaha Negara"
Rumusan Masalah
Pada observasi kali ini, kami memiliki rumusan masalah yang akan kami jadikan sumber pertanyaan pada observasi kami :
"Bagaimanakah gambaran umum mengenai proses persidangan yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara?"
Ruang Lingkup Observasi
Ruang lingkup kegiatan observasi ini membahas tentang proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Tujuan Observasi
Adapun Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berkut :
Tujuan Empirik ( Praktis)
Untuk memenuhi nilai di Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Drs.Suhadi, M.Si
Melatih kemampuan kami dalam menyusun laporan yang menggunakan kode etik penulisan laporan
Tujuan Teoritik
Melakukan observasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur
Menambah wawasan kami mengenai proses persidangan
BAB II
METODOLOGI OBSERVASI
Metode Observasi
Dalam melakukan observasi ini, kami menggunakan berbagai macam teknik, yaitu menggunakkan data primer dan data sekunder.
Data primer :
Pengamatan proses persidangan salah satu kasus di PTUN Jakarta Timur
Data sekunder :
Kami peroleh dari sumber intenet serta buku yang relevan dengan tujuan observasi kami.
Tempat dan Waktu Observasi
Tempat :
Pengadilan Tata Usaha Negara - Jakarta Timur
Jl. Sawo Kecik Blok Primer 3 NO.61,
Pulo Gebang. Cakung. DKI Jakarta 13950, Indonesia
Waktu Observasi :
Penyerahan Surat Izin Observasi
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Tempat : Kasubag Pengadilan Tata Usaha Negara
Proses Pengamatan
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 April 2017
Tempat : Ruang Persidangan
Teknik Analistik Observasi
Teknik analistik data yang kelompok kami pakai adalah Pengamatan dan mendengarkan proses persidangan dengan perkara terkait.. Langkah-langkah yang kami analisispada observasi ini, adalah:
Kami mengorganisir informasi yang telah kami dapat, baik berupa informasi dari data berdasarkan sumbernya maupun data berdasarkan sifatnya.
Data Berdasarkan Sumbernya
Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh kami langsung didapat dari sumber datanya (data primer). Kami menggunakaan data asli atau data yang up to date. Teknik yang kami gunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu pengamatan
Data Berdasarkan Sifatnya
Teknik analisis data berdasarkan sifatnya yaitu menggunakan data kualitatif, dimana data tersebut kami peroleh melalui pengamatan, kunjungan tempat yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gambar yang kami dokumentasikan.
Membaca keseluruhan informasi.
Bentuk penyampaian hasil observasi ini berupa laporan observasi dengan bentuk penyajian naratif
Tahapan Kegiatan Observasi
Meminta Surat Izin Observasi ke Akademik
Memasukan Surat Izin Observasi dari Akademik ke BAAK
Memasukan Surat Izin Observasi dari BAAK ke KASUBAG UMUM
Disposisi Surat
Proses Pengmatan di ruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur
BAB III
KAJIAN TEORI
3.1 Pengertian Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketenuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justiciabelen).
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.
Fungsi
Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Tekhnis, Yustisial Maupun Administrasi Umum.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
3.3 Bentuk Objek dan Subjek Sengketa
Beberapa bentuknya antara lain Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan. Terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan, berdasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. Maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu yang seharusnya telah lewat, maka badan atau pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
Subjek dari sengketa tata usaha negara antara lain perseorangan/individu atau badan privat (sebagai pihak Penggugat), dan di lain pihak pejabat dan/atau lembaga pemerintahan negara yang berwenang sebagai pihak Tergugat. Di samping adanya Para Pihak (yang berkedudukan sebagai Subyek Hukum), terdapat apa dikenal sebagai objek sengketa dari para pihak yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan (berdasarkan pengertian Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 30 tahun 2014) dan Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No. 30 tahun 2014).
BAB IV
HASIL OBSERVASI
4.1 Data Perkara
Tanggal pendaftaran : Jumat. 16 Maret 2018
Klasifikasi Perkara : Pertanahan
No. Perkara : 62/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal:Surat : Jumat. 16 Maret 2018
Penggugat
H. Maseri Bin H. Sinin, CS
Kuasa Hukum Penggugat
Victor S. Siregar, S.H. M.Hum
Tergugat
Ka. Kanwil. BPN RI Prov. DKI Jakarta
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Gugatan
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH
a. Surat Keputusan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) No. 451/HGB/BPN/1989 tanggal 3 Mei 1989
b. Surat Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur) berupa Sertifikat Hak guna Bangunan No. 3276 luas 9.740 m2 pengganti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 888 luas 9.740 m2 tanggal 17 November 1989 dengan Gambar Situasi/Surat Ukur No. 2825/1989 tanggal 26 Oktober 1989 atasnama Perusahaan Daerah DHARMA JAYA berkedudukan di Jakarta terletak di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur
Penetapan Sidang Pertama
Tgl Penetapan : Kamis, 26 April 2018
Tgl Sidang Pertama : Kamis, 03 Mei 2018
Pemeriksaan Persiapan
No Tanggal Agenda Pukul
1 Kamis, 29 Mar. 2018 Pemeriksaan Persiapan 10:00:00
2 Kamis, 05 Apr. 2018 Perbaikan Surat Kuasa dan Perbaikan Gugatan 13:00:00
3 Kamis, 12 Apr. 2018 Perbaikan Gugatan dan Perbaikan Surat Kuasa 13:00:00
4 Kamis, 19 Apr. 2018 Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa 09:00:00
5 Kamis, 26 Apr. 2018 Perbaikan Surat Kuasa dan Surat Gugatan 09:00:00
4.2 Jadwal Sidang
No
Tanggal Sidang
Jam
Agenda
Ruangan
Alasan Ditunda
1.
Kamis, 03 Mei 2018
10.00 s/d 11.00
Sidang Pertama
Kartika (Pihak Pertama Saja)
Tergugat tidak hadir
2.
Selasa, 14 Mei 2018
10.00 s/d 13.00
Jawaban Tergugat I dan Tergugat II
Chandra (Semua Pihak)
Tergugat II tidak hadir pada persidangan
3.
Selasa, 22 Mei 2018
10.00 s/d 11.00
Menerima Jawaban Tergugat II
Kartika (Pihak Pertama Saja)
Penggugat telah menyerahkan Replik
4.
Selasa, 05 Juni 2018
10.00 s/d 12.00
Duplik Tergugat I dan Tergugat II dan sikap Majelis
Chandra (Semua Pihak)
Pihak ke III diterima sebagai Tergugat II intervensi
5.
Selasa, 26 Juni 2018
10.00 s/d selesai
Tanggapan Tergugat II Intervensi dan bukti surat para pihak
Belum Ditentukan
BIAYA TINGKAT PERTAMA
No Tanggal Transaksi Uraian Pemasukan Pengeluaran Sisa
1 Jumat, 16/03/18 Panjar Biaya Perkara Rp. 500.000 Rp. 500.000
2 Jumat, 16/03/18 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000 Rp. 470.000
3 Jumat, 16/03/18 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 125.000 Rp. 345.000
4 Jumat, 23/03/18 Biaya Panggilan Penggugat , Tergugat 1,2 Rp. 34.000 Rp. 311.000
5 Senin, 02/04/18 Biaya Panggilan Tergugat1,2 Rp. 26.000 Rp. 285.000
6 Jumat, 06/04/18 Biaya Panggilan Tergugat 1,2, pihak 3 Rp. 34.000 Rp. 251.000
7 Senin, 16/04/18 Biaya Panggilan Tergugat , pihak 3 Rp. 26.000 Rp. 225.000
8 Jumat, 20/04/18 Biaya Panggilan Tergugat , pihak 3 Rp. 26.000 Rp. 199.000
9 Senin, 30/04/18 Biaya Panggilan Penggugat Rp. 18.500 Rp. 180.500
10 Senin, 30/04/18 Biaya Panggilan Tergugat 1,2 Rp. 26.000 Rp. 154.500
11 Kamis, 03/05/18 Biaya Panggilan Tergugat1,2,3 Rp. 35.500 Rp. 119.000
12 Selasa, 15/05/18 Biaya Panggilan Tergugat 2 dan pihak 3 Rp. 27.000 Rp. 92.000
13 Rabu, 23/05/18 Biaya Panggilan Pihak 3 Rp. 18.500 Rp. 73.500
14 Rabu, 30/05/18 Biaya Panggilan Tergugat 1,2 Rp. 27.000 Rp. 46.500
Total Rp. 500.000 Rp. 453.500 Rp. 46.500
Riwayat Perkara
No Tanggal Tahapan Proses
1 Jumat, 16 Mar. 2018 Pendaftaran Perkara Pendaftaran Perkara
2 Selasa, 20 Mar. 2018 Penetapan Penetapan Dismissal Diterima
3 Selasa, 20 Mar. 2018 Penetapan Penetapan Majelis Hakim/Hakim
4 Selasa, 20 Mar. 2018 Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
5 Selasa, 20 Mar. 2018 Penetapan Penunjukan Jurusita
6 Kamis, 22 Mar. 2018 Penetapan Pemeriksaan Persiapan
7 Kamis, 26 Apr. 2018 Penetapan Penetapan Hari Sidang Pertama
8 Kamis, 03 Mei 2018 Penetapan Sidang pertama
9 Senin, 14 Mei 2018 Persidangan Persidangan
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Indonesia sebagai Negara Hukum, menjamin hak Asasi Manusia tiap-tiap penduduknya. termasuk dalam hal administrasi Negara. Pemerintah sebagai aparat yang melaksanakan kegiatan administrasi di Negara ini, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan, sehingga merugikan masyarakat Indonsia. Untuk itu, Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 diberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa.
Sengketa tata usaha Negara yang terjadi di lingkungan administrasi, baik itu sengketa intern, yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen atau suatu departemen dengan departemen yang lain dan sengketa ekstern yakni perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat. Maka, sengketa ini diselesaikan melalui upaya administrative, yang mana upaya administratif in berdasarkan penjelasan Pasal 48 disebutkan bahwa itu merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hokum yang merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
5.2 Saran
Untuk menciptakan Negara Indonesia yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, hendaknya kinerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini lebih ditingkatkan. Mengingat saat ini, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang begitu menjadi sorotan masyarakat, padahal penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan sering terjadi, yang tentunya penyelewengan-penyelewengan itu merugikan masyarakat luas. Dan diharapkan pula pada pemerintah, agar dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal administrasi Negara agar lebih jujur dan bersih, sehingga Negara Indonesia ini menjadi Negara yang mendapat ancungan jempol dari Negara-negara berkembang lainnya.
LAMPIRAN
DOKUMENTASI
18
10
