PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
DESA BANGUN HARJA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DESA AKHIR AKHIR TAHUN
DESA BANGUN HARJA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN
TAHUN
2017
BAB I PENDAHULUAN Sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahu 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan pertanggung pertanggung jawaban penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah pemerintah desa,maka kami selaku pemegang Pemerintahan di Desa akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) akhir tahun anggaran 2017 pada rapat umum Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Laporan keterangan ini tidak hanya memuat tentang pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang APBDes namun Laporan Keterangan ini menyangkut segala urusan Pemerintahan desa, baik urusan urusan Pemerintahan desa berdasarkan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan desa yang yang diserahkan diserahkan oleh Pemerintah abupaten serta urusan Pemerintahan lainnya yang diserahkan sesuai peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. I.1 DASAR HUKUM 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Negara Republik nonesia Nomor 4437 ) sebagaiamana telah dirubah dengan undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tahun 2007 2007 tentang laporan Penyelenggaraan 4. Pemerintahan Daerah , Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan la poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang bentuk dan jenis Produk Hukum Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan Pertanggung Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2003 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daera Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 seri E ) 9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013 10. Peraturan Bupati Seruyan Seruyan Nomor Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Penetapan Penetapan Alokasi Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Seruyan Tahun 2013 11. Peraturan Bupati Seruyan nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Bupati Seruyan nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bupati Seruyan Nomor 12. Peraturan Bupati 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
I.2 GAMBARAN UMUM DESA I.2.1. KONDISI GEOGRAFIS Desa Bangun Harja adalah salah satu desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang mempunyai luas wilayah ± 5,481 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur Timur secara umum berupa daerah pasang surut surut Desa Bangun Harja terdiri dari 4 ( Empat ) RW dan 12 ( Dua belas ) RT. Secara administratif terletak di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. 03”1703”17-499”LS : 112”33 – 256” BT. Jarak Tempuh Dari Ibu Kota Kecamatan : 8,5 Km Ibu Kota Kabupaten : 12,5 Km Ibu Kota Provinsi : 265 Km Batas-batas Administratif Pemerintahan Pemerintahan Desa Bangun Harja Kecamatan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Timur sebagai berikut : - Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah Selatan - Sebelah Barat
; : : :
Desa Halimaung Jaya Desa Sungai Bakau Desa Desa Kartika Bhakti Sungai Seruyan
I.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Desa Bangun Harja adalah salah satu desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan Jumlah penduduknya berjumlah sebanyak 1036 Jiwa yang terdiri dari 548 laki-laki dan 488 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 300 KK. Sedangkan Sedangkan jumlah Keluarga Miskin Miskin (Gakin) 55 KK dengan persentase persentase 21,5 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Bangun Harja I.2.2.1 Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur terdiri dari :
-
Petani Buruh Tani Pedagang PNS TNI/Polri Karyawan Swasta Wirausaha lainnya
: 395 Orang : 9 Orang : 11 Orang : 13 Orang : 1 Orang : 58 Orang : 15 Orang
I.2.2.2 Sarana Pendidikan Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur meliputi :
-
PAUD Taman Kanak Kanak Sekolah Dasar (SD) SLTP/MTs SLTA/SMK
: : : : :
1 1 1 1 -
Buah Buah Buah Buah Buah
Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari : : 3 Orang - Taman Kanak-kanak/PAUD : 10 Orang - Sekolah Dasar (SD) : 7 Orang - SLTP/MTs : .-.. Orang - SLTA/SMK
I.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bangun Harja sudah sedikit meningkat di banding tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA II.1 VISI DAN MISI Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Pemerintah Desa merupakan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur 11.2. Visi Desa Bangun Harja membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih guna untuk mewujudkan mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur dan Sejahtera. I.I.3. Misi Desa Bangun Harja Dalam rangka pencapaian Visi Desa Desa Bangun Harja maka dirumuskan Misi sebagai berikut berikut : a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bermartabat b. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai c. Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat d. Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat disegala Bidang
I.1.4. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan yang ada di Desa Bangun Harja meliputi : Puskesmas : Buah -
-
Puskesmas Pembantu
: 1
Buah
-
Polindes
: 1
Buah
Balai Pengobatan/Klinik
: -
Buah
Dokter Umum
: -
Orang
Posyandu
: 1
Buah
Pos KB Desa
: -
Buah
Bidan
: 3
Orang
Petugas Gizi Keliling
: 1
Orang
Dukun Bayi terlatih
: 2
Orang
I.1.5. Sarana dan Prasarana Ekonomi Bank : -
-
Buah
Koperasi Unit Desa
: 1
Buah
Pasar
: 1
Buah
BUMDES
: 1
Buah
Industri Rumah Tangga
: 2
Buah
Perusahaan Kecil
: -
Buah
Perusahaan Sedang
: -
Buah
Perusahaan Besar
: -
Buah
1.1.6. KONDISI EKONOMI 1.1.6.1 Potensi Unggulan Desa Pengembangan Potensi Unggulan Desa Bangun Harja yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu : Pertanian khususnya Tanaman pangan dan sayur mayur -
-
Tanaman Holtikutura terutama Pisang Kepok Peternakan terutama ternak sapi
II.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat,tokoh Agama, RT / RW Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam rangka Penggalian gagasan Dari Penggalian gagasan tersebut dapt diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. II.2.1 ANALISIS Guna mengimplementasikan Visi dan Misi Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur, tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penentu yang akan menentukan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik berupa analisis Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunity) dan Ancaman (threat) Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
II.2.1.1 Analisis Kekuatan (Strength) a. Adanya lahan pertanian yang subur b. Adanya harga hasil pertanian semakin meningkat c. Sarana prasarana pertanian cukup memadai d. Hasil pertanian cukup melimpah
II.2.1.2 Analisis Kelemahan (Weakness) a. Kurangnya permodalan bagi petani b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dalam usaha Kelompok ( Koperasi, KUB dll ) c. Sarana transportasi belum lancar terutama di lahan pertanian II.2.1.3 Analisis Peluang (Opportunity) a. Potensi desa cukup strategis b. Hasil Pertanian dan Perkebunan cukup melimpah c. Letak desa cukup strategis ( Lintas Kabupaten ) II.2.1.4 Analisis Ancaman (Threat) a. Sering terjadinya bencana banjir b. Pengelolaan pasca panen belum tertangani secara optimal c. Serangan hama belum bisa teratasi d. Saran Transportasi ( Jalan Usaha Tani ) tidak ada pengerasan
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA III.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA III.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi a. Intensifikasi Intensifikasi Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek – aspek tersebut adalah : - Menggali potensi yang ada di desa desa untuk dijadikan atau digunakan menjadi pendapatan desa. - Memasarkan Produksi Produksi unggulan yang ada di di desa Bangun Harja b. EkstensifikasiTidak Ekstensifikasi Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan / ekstensifikasi Dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan / Defisit anggaran. Yaitu dengan :
Mencari insfestor untuk menanamkan modal di desa untuk kerja sama didalam bidang perkebunan Mengupayakan Kebun Desa melalui BUMDES Mengupayakan Usaha BUMDES TRI KARYA
111.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
1. Target Target Perencana an APBD APBD Tahun201 Tah un20177 - Pendapatan Asli De : - Al o k a s i D a n a D e s a : - Da na De s a : - Ba gigi Ha Ha sis i l Pa Pa jaja k D a : Ju m l a h : 2. Realis asi dan Belanja a . Re a l i s a s i APBD ta h u n 2017 - Re a l i s a s i Ha Ha s i l Us Us a h a De De s a - Re a lil i sa sa sisi Al Al ok oka sisi Da D a na na De Des a - Ra l i s a s i D a n a D e s a - Raalis aa lisas asii Dan D anaa Bag Bagii Has H asilil Paj Pajaa Ju m l a h 3.
Rp Rp Rp Rp Rp
5.0 5.000.000 .000,0 ,000 687.859.989,00 846.012.000,00 116.436.882,00 116.436.882,00
Rp Rp Rp Rp Rp
An gg a ra n 5.000.000,00 687.859.989,00 846.012.000,00 116.436.882,00 1.655.308.871,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Re a l i s a s i 4.869.750,00 620.035.200,00 545.818.268,00 22.906.000,00 1.193.629.218,00
Su rp l u s /D e vi s i t Rp 130.250,00 Rp 76.824.788,37 Rp 300.193.732,00 Rp 73.980.823,91 Rp 451.129.594,28
- Selisih eli sih APBD deng dengan an Realisas ealisasii Real Realisa isasi si Tahun ahun 2017 - Re R e a l i s a s i APBD D e s a Ta h u n 20 An g ga ra n Re a l i s a s i Sa l d o Rp 1.655.308.871,00 Rp 1.193.629.218,00 Rp 451.129.594,28
III.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa diantaranya : Kurangnya SDM Aparatur Pengelola Keuangan Lambatnya Transfer Dana Alokasi Dana Desa dan Dan Dana Desa sehingga menghambat Pembangunan di Desa Dilarangnya Pembangunan Menggunakan Kayu ulin sehingga menghambat Pembangunan b. Penyelesaian Tindak lanjut Penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya : Memberikan Pelatihan Kepda/Bimtek Aparatur Pengelola Keuangan Mengsilpakan Dana Desa tahun 2017 untuk digunakan di tahun 2018 Mengalihkan bangunan yang tidak menggunakan bahan dasar Kayu Ulin
BAB IV PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA IV.1 URUSAN HAK ASAL USUL DESA IV.1.1 Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Bangun Harja terbagi menjadi dua bagian yaitu berupa fisik dan non fisik diantaranya : a. Pembangunan Fisik : Semenisasi Jalan Lingkungan RT (03,11, Jl. Menuju Makam Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa Pembangunan Lanjutan sarana dan prasarana Pendidikan TPA Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih b.
Pembangunan Non Fisik : Adanya Keg. Pembinaan pemberdayaan perempuan/PKK Terciptanya saluran irigasi yang lancar Terciptanya kebersihan lingkuangan Adanya kegiatan Rutinitas Posyandu Balita dan Lansia
IV.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bangun Harja dilaksanakan dengan secara bertahap dan gotong royong
IV.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian. Permasalahan dilaksanakan secara musyawarah dan keputusan bersama dan dilaksanakan secara gotong royong.
IV.2 URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN IV.2.1 Program dan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah Desa pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : - Program kegiatan kegiatan Pembangunan Pembangunan Jalan Poros Poros Tenagah RT 09 s/d 13 - WC SDN-1 Bangun Harja - Perbaikan Jalan Inspeksi Inspeksi (Aspal) RT 02 s/d 07
IV.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Semua kegiatan diatas telah dilaksanakan serta tertuang pada APBDes tahun,2013 IV.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian. Segala permasalahan yang timbul di berbagai aspek kehidupan masyarakat desa Bangun Harja semuanya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
BAB V PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA V.1 Dasar Hukum 1.1. Undang-undang Nomor 17 TahunIndonesia 2003 tentang Keuangan Negara V.1.1.Undang-undang Republik Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
1.2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 8 Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2005 di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108).
1.3. Undang undang Nomor 33 Tahun T ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah V.1.2. Undang-undang No Nomor mor Pusat dan Pemerintah Daerah. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah.
V.1.3. Undang-undang Indon Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 1.4. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 58 Indonesia Tahunesia 2005 tentang10 Pengelolaan Keuangan Daerah. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
V.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan P emerintahan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 4587). Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat. Perwakilan
V.1.5. Peraturan BupatiNomor Seruyan Nomor 8 tentang Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 1.7. Peraturan Pemerintah 41 tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah. aran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 26 Seri A )Kabupaten Seruyan Tahun 1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 527 LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013 565 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1.9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 1.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2012 Nomor 26 Seri A )
V.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas pembantuan diantaranya : - Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Terkait; - Pemerintah Provinsi Kal-teng
V.3 Kegiatan yang diterima
VI.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada permasalahan yang ditimbulkan diantaranya : - Keterbatasan Anggaran diselesaikan dengan Swadaya / Gotong royong - Partisipasi masyarakat minim ini diselesaikan dengan cara pendekatan dan penjelasan serta sosialisasi kemasyarakat
V.3.2 Permasalahan dan penyelesaian Permasalahan perbatasan desa telah disepakati bersama antara desa desa yang ada di wilayah pemekaran Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang dikoordinasi oleh Pemda Kabupaten Seruyan khususnya Kabag Pemerintahan dan telah putuskan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Tapal Batas Desa tahun 2012 VI.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA. Sepanjang Tahun 2013 relatif ada bencana banjir yang terjadi di Desa Bangun Harja, namun demikian Pemerintah Desa dan Masyarakat tetap waspada menjaga kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu – waktu. Bencana yang kemungkinan terjadi yang dapat dilihat oleh kasat mata diantaranya potensi tenggelamnya tenggelamnya semua tanaman para petani namun hal itu akan segera diantisipasi dengan dibersihkannya dibersihkannya tersier penahan terjadinya terjadinya banjir.. VI.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Gangguan yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa Bangun Harja cukup relativ aman, ini dapat dilihat di catatan kepolisian yang jarang sekali laporan – laporan gangguan keamanan. Hal ini berkat kerjasama antara Muspika Kecamtan Seruyan Hilir Timur dengan Pemerintah Desa yaitu melalui POLMAS,Kasi Trantib Trantib Kecamatan dan Kaur Desa
BAB VII PENUTUP Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur .kabupaten SERUYAN ini diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangun Harja atas dasar musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, RT/RW serta seluruh Stakeholder yang ada di Desa Bangun Harja dan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi dasar bagi tercapainya suatu Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga Laporan Keterangan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)) Desa Bangun Harja Kecamatan .Seruyan Hilir Timur Tahun 2017 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang. Bangun Harja, 31 Desember 2017 Kepala Desa Bangun Harja
MAHMUD HASANI
