BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Profe rofesi si Gizi Gizi adal adalah ah suat suatu u pek pekerja erjaan an di bidan idang g gizi gizi yang ang
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode kode etik etik dan bersifa bersifatt melayan melayanii masyarak masyarakat. at. Tenaga enaga ahli ahli di bidang bidang gizi sebagai warga yang setia dari Negara epublik !ndonesia yang berdasarkan Pan"asi Pan"asila la dan #ndang #ndang$un $undan dang g %asar %asar &' &' menyad menyadari ari dan bertan bertanggu ggung ng jawab penuh akan kewajibannya terhadap negara dan bangsa !ndonesia. *erkeyakinan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu unsur penting dalam men"apai kesejahteraan rakyat !ndonesia. Tekad yang bulat untuk menyumban menyumbangkan gkan tenaga dan pikiran pikiran demi ter"apainya kehidupan kehidupan rakyat yang yang sehat, sehat, disatu disatukan kan dalam dalam satu satu wadah wadah organi organisasi sasi profesi profesi Nutrisi Nutrisioni onis$ s$ %iet %ietisi isien en yang yang diseb disebut ut Persa Persatu tuan an +hli hli Gizi Gizi !ndo !ndone nesia sia atau atau disin disingk gkat at P-+G!, dan tidak berafiliasi kepada suatu organisasi politik. -tandar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan ahli madya gizi. eduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. -tandar kompetensi disusun disusun sebagai landasan pengembangan profesi +hli Gizi di !ndonesia sehingga dapat men"egah tumpang tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi, dan sebagai a"uan bagi kurikulum pendidikan gizi di !ndonesia dalam rangka menjaga mutu +hli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk indi/idu maupun kelompok dan men"egah timbulnya mal$praktek gizi.
1
%alam menjalankan profesinya sebagai ahli gizi di suatu organisasi yaitu yaitu PP-+G +G!, !, maka maka dipe diperl rluk ukan an adany adanyaa kete ketent ntuan uan$k $ket etent entua uan n yang yang mengat mengatur ur mekani mekanisme sme kerja kerja suatu suatu organi organisasi sasi,, dasar dasar pengam pengambil bilan an sumber sumber peraturan0hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi, dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang men"erminkan aspirasi, /isi dan misi organisasi P-+G!. #ntuk mengatur hal$hal tersebut maka perlu diketahui dan diterapkan +%0+T P-+G! dalam organisasi P-+G!, sehingga jika organisasi P-+G! menga"u pada +%0+T +%0+T P-+G! maka segala hal yang akan dilakukan oleh organisasi harus benar$benar menga"u pada ketentuan$ketentuannya agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah *erdasarkan *erdasarkan latar belakang belakang masalah di atas, kami merumuskan merumuskan
rumusan masalah sebagai berikut 1 &. +pa +pa yang yang dim dimak aksu sud d PP-+G +G!! 2 3. *agaim *agaimana anakah kah +%0+ +%0+T T dalam dalam P-+ P-+G! G! 2 4. *aga *agaim iman anak akah ah pene penera rapa pan n +%0+ %0+T T PP-+G +G!! dala dalam m peny penyel eles esai aian an "ontoh kasus yang terjadi pada ranah ahli gizi 2
C. Tu Tuju juan an Maka Makala lah h -ejala -ejalan n dengan dengan rumusan rumusan masalah masalah diatas diatas makalah makalah ini disusu disusun n
dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan 1 &. Peng Penger erti tian an PP-+G +G!! 3. +%0+ +%0+ T PP-+G +G!! 4. 5ontoh 5ontoh penyelesaian penyelesaian kasus kasus dengan dengan menerapkan menerapkan +%0+ +%0+T T P-+G P-+G!!
2
D. Kegunaan Makalah 6akalah ini disusun dengan harapan memberikan pengetahuan dan
media informasi baik bagi kami selaku penulis maupun pemba"a. E. Proseur Makalah 6akalah ini disusun dengan metode deskriptif. 6elaui metode ini
penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas se"ara jelas dan komprehensif . %ata teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka , artinya penulis mengambil data melalui kegiatan memba"a yang rele/an dengan tema makalah.
BAB II PEMBAHA!AN
A. Pengert"an PER!A#I
7rganisasi profesi ini didirikan pada tanggal &4 8anuari &'9 dengan nama semula Persatuan +hli Nutrisionis !ndonesia yang disempurnakan pada tanggal 3: 6ei &':; dan kemudian pada tanggal 3; 8uli &': dan terakhir tanggal &' Nopember &'<' menjadi Persatuan +hli Gizi !ndonesia. %ewan Pimpinan Pusat organisasi profesi Persatuan +hli 3
Gizi !ndonesia ini berkedudukan di 8akarta dan terdaftar di %epartemen esehatan epublik !ndonesia sebagai organisasi profesi dengan nomor daftar ;;;'&;;9. 7rganisasi profesi Persatuan +hli Gizi !ndonesia (P-+G!) mempunyai /isi dan misi. =isi organisasi profesi ini adalah men"apai status gizi masyarakat yang optimal pada tahun 3;&;. >ang dimaksud dengan status gizi masyarakat optimal adalah suatu keadaan gizi pada tingkat setinggi mungkin yang dapat di"apai sesuai dengan perkembangan iptek, sarana dan prasarana, dan kemapuan manajemen, pada suatu kurun waktu tertentu. -edangkan 6isi yang dimiliki oleh organisasi profesi ini adalah 1 a. 6enjadikan gizi sebagai basis paradigma pen"erdasan bangsa dan basis peningkatan produkti/itas. b. 6enjadikan penduduk !ndonesia
memahami,
menyadari
dan
melaksanakan pola makan sesuai dengan Pedoman #mum Gizi -eimbang (P#G-) yang dibeberapa negara lain disebut ?Nutritional Guidelines@. ". 6enjadikan pelayanan gizi yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat banyak sebagai bagian integral dari pelayanan masyarakat. d. 6emberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk menyusun kebijakan gizi sesuai dengan masalah dan keadaan daerah masing$ masing.
B. AD$ART PER!A#I
6#+%!6+A
%engan rahmat Tuhan >ang 6aha sa, kami para +hli Gizi menyadari akan rasa tanggung jawab penuh dan kewajiban kami terhadap
4
bangsa !ndonesia dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan !ndonesia, demi ter"apainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur. *ahwa untuk men"apai kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur yang berdasarkan Pan"asila dan #ndang$undang %asar &', perlu ditingkatkan pengalaman profesi +hli Gizi kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada kode etik +hli Gizi !ndonesia. +tas dasar ini kami menyatukan diri dalam satu organisasi Persatuan +hli Gizi !ndonesia dengan +nggaran %asar dan umah Tangga sebagai berikut 1
BAB I NAMA DAN LAMBAN# %R#ANI!A!I Pasal & Nama
7rganisasi ini bernama Persatuan +hli Gizi !ndonesia (!ndonesian Nutrition +sso"iation) disingkat P-+G!.
Pasal ' Lam(ang %rgan"sas"
&.
Bambang organisasi dan artinya terdapat dalam penjelasan +%0+T. 3. Tulisan dalam Bambang P-+G! adalah -/astha Aarena yang berarti esehatann 6elalui Gizi. 4. Pataka -/astha Aarena adalah
lambang
kehormatan
P-+G!.
5
.
Tata "ara penggunaan Bambang dan Pataka -/astha Aarena P-+G! diatur oleh eputusan %PP.
BAB II )AKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
Pasal * )aktu Pen"r"an
P-+G! didirikan di 8akarta pada tanggal &4 8anuari &'9, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal + Keuukan
%ewan Pimpinan Pusat (%PP) P-+G! berkedudukan di ibu kota Negara esatuan
epublik
!ndonesia,
%ewan
Pimpinan
%aerah
(%P%)
berkedudukan di ibukota Pro/insi dan %ewan Pimpinan 5abang (%P5) berkedudukan di ibu kota abupaten0ota.
6
BAB III A,A! Pasal -
P-+G! berazaskan Pan"asila.
BAB I TU/UAN0 UPA1A0 DAN !I2AT
P-+G! bertujuan untuk1 Pasal 3 Tujuan
&. 3. 4.
6embina dan mengembangkan kemampuan professional anggota. 6engembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang gizi pangan serta bidang lainnya yang terkait. 6eningkatkan status gizi indi/idu dan kelompok melalui gizi klinik, gizi institusi dan gizi masyarakat
.
6eningkatkan kesejahteraan anggota.
Pasal 4 U5a6a
uang lingkup upaya P-+G! meliputi 1 &. 6emfasilitasi pengembangan kemampuan profesional bagi para angggota. 3. 6emelihara dan membina penerapan kode etik ahli gizi dan standar profesi ahli gizi.
7
4. 6eningkatkan
mutu
pendidikan,
penelitian,
pelayanan
dan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang gizi pangan serta ilmu$ilmu terkait. . 6emperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan ahli gizi sesuai dengan harkat dan martabat profesi ahli gizi. . 6elakukan kemitraan dengan pihak$pihak terkait yang tidak bertentangan dengan kode etik ahli gizi. :. 6embantu perorangan dan masyarakat dalam mewujudkan gizi yang baik sesuai daur kehidupan. 9. 6emberi rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Pasal 7 !"8at
P-+G! adalah organisasi profesi ahli gizi yang menghimpun para ahli gizi !ndonesia, bersifat independen, nirlaba, serta dijiwai oleh kode etik ahli gizi dan standar profesi ahli gizi.
BAB !TATU! DAN PERAN Pasal 9 !tatus
P-+G! merupakan organisasi profesi ahli gizi di !ndonesia.
Pasal &: Peran
P-+G! berperan dalam 1
8
&.
Pengembangan anggotanya. 3. Peningkatan keadaan mutu gizi perorangan dan masyarakat berdasarkan pedoman gizi seimbang.
BAB I KEAN##%TAAN Pasal &&
+nggota P-+G! terdiri dari 1 a. .
+nggota biasaC +nggota luar biasa.
BAB II !TRUKTUR %R#ANI!A!I Pasal &' Kekuasaan
ekuasaan tertinggi organisasi berada pada ongres.
Pasal &* !truktur Ke5em"m5"nan
-truktur kepemimpinan organisasi adalah %ewan Pimpinan Pusat (%PP), %ewan Pimpinan %aerah (%P%), dan %ewan Pimpinan 5abang (%P5).
Pasal &+ Baan Khusus
a.
&. %PP membentuk badan di Pusat yang terdiri dari 1 olegium !lmu Gizi !ndonesia selanjutnya disingkat !G!C
9
b.
6ajelis ehormatan tik +hli Gizi. 3. %P% dapat membentuk badan khusus dengan persetujuan %PP
BAB III PERBENDAHARAAN Pasal &-
Aarta *enda P-+G! diperoleh dari 1 a.
!uran +nggotaC b. -umbangan yang tidak mengikat dan usaha$usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan kode etik ahli gizi.
BAB I; PERUBAHAN AN##ARAN DA!AR DAN PEMBUBARAN
Pasal &3 Peru(ahan Anggaran Dasar
Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh ongres.
Pasal &4 Pem(u(aran %rgan"sas"
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui ongres yang diadakan khusus untuk maksud tersebut atas usul dari sekurang$ kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah %P%. BAB ; ATURAN TAMBAHAN DAN PEN#E!AHAN
10
Pasal &7 Hal
Aal$hal yang belum diatur dalam +nggaran %asar (+%) ini dimuat dalam +nggaran umah Tangga (+T) atau eputusan %PP.
Pasal &9 Pengesahan Anggaran Dasar
Pengesahan +nggaran %asar ditetapkan oleh ongres.
AN##ARAN RUMAH TAN##A =ART> PER!ATUAN AHLI #I,I IND%NE!IA Pasal & Keanggotaan
+nggota P-+G! adalah sebagai berikut 1 &.
+nggota P-+G! terdiri dari anggota *iasa dan +nggota Buar *iasa. 3.+nggota *iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (&) adalah +hli Gizi yang terdiri1 Nutrisionis dan %ietisien. 4.+nggota Buar *iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (&) adalah profesi disiplin ilmu lain yang terkait gizi dan berminat menjadi anggota. .Tenaga Profesi Gizi +sing yang bekerja di !ndonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang tenaga kerja asing dapat mengajukan sebagai anggota luar biasa.
Pasal ' Tata Cara Pener"maan Anggota
11
&. +nggota *iasa dan +nggota Buar *iasa menyatakan permohonan tertulis kepada %ewan Pimpinan 5abang. 3. +pabila %P5 belum terbentuk, permohonan tertulis diajukan kepada %P%. 4. +nggota diberikan kartu anggota oleh %P% atas usulan %P5. . %P% Dajib melaporkan data keanggotaan kepada %PP.
Pasal * Ke?aj"(an Anggota
+nggota P-+G! mempunyai kewajiban 1 &. 6ematuhi +%0+T, dan kode etik +hli Gizi serta keputusan$ keputusan yang dikeluarkan oleh P-+G!. 3. 6embayar uang iuran bulanan yang besar dan proporsinya ditetapkan oleh %PP.
Pasal + Hak
a. b. ". d.
6engemukakan pendapatC *ertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulisC 6embela diriC 6emilih dan dipilih dalam pemilihan Pengurus %ewan Pimpinan Pusat,
%ewan Pimpinan %aerah dan %ewan Pimpinan 5abangC e. 6emiliki kartu anggota dengan format standar yang dikeluarkan oleh %PPC f. 6endapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas$tugas keprofesianC g. 6engikuti semua kegiatan organisasi.
'. Anggota Luar B"asa mem5un6a" hak
12
a. b. ". d.
6engemukakan pendapatC *ertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulisC 6embela diriC 6emiliki kartu anggota dengan format standar yang dikeluarkan oleh
%PPC e. 6engikuti semua kegiatan organisasi.
Pasal Pem(erhent"an Anggota
Tata "ara pemberhentian anggota 1 &. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan se"ara tertulis kepada %ewan Pimpinan 5abang. 3. -eseorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh %ewan Pimpinan 5abang apabila melanggar ketentuan organisasi. 4. Paling lama : bulan sesudah pemberhentian sementara %ewan Pimpinan 5abang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada %ewan Pimpinan Pusat untuk dikukuhkan melalui %P%. . %alam hal$hal luar biasa, %ewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada %ewan Pimpinan %aerah.
Pasal 3 De?an P"m5"nan Pusat &. !tatus @
a. %ewan Pimpinan Pusat adalah *adan tertinggi P-+G!. b. %ewan Pimpinan Pusat terdiri dari1 %ewan Pembina, etua #mum, -ekretaris 8enderal, *endahara, beberapa Dakil etua *idang dan -ekretaris *idang. ". 6asa jabatan %ewan Pimpinan Pusat adalah (lima) tahun.
13
d. etua #mum %PP dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling lama 3 (dua) periode berturut$turut. e. etua umum dipilih dan dilantik dalam kongres. f. +pabila etua #mum %PP berhalangan tetap maka jabatan etua #mum terpilih dilanjutkan oleh -ekretaris 8enderal sampai masa jabatannya berakhir.
'. )e?enang @
a. 6elaksanakan +nggaran %asar dan +nggaran umah Tangga serta semua keputusan yang telah ditetapkan dalam ongres. b. 6engumumkan kepada seluruh %P% yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan ongres dalam situasi mendesak,
kemudian
mempertanggung
jawabkan
kepada
ongres
berikutnya. ". 6elakukan dan membina hubungan yang baik dengan Pemerintah, organisasi profesi lain, swasta di dalam maupun luar negeri. d. 6enyelenggarakan ongres. e. 6emberikan penghargaan P-+G! kepada tokoh$tokoh yang berjasa dalam bidang gizi yang ketentuannya diatur lebih lanjut.
*. Tata Cara Pengelolaan @
a. etua #mum dikukuhkan oleh ongres. b. %ewan Pimpinan Pusat yang baru menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan %ewan Pimpinan Pusat yang lama. ". -erah terima kepengurusan dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 4; hari setelah ongres. d. %PP menjabarkan program kerja yang diamanatkan oleh kongres selama (lima) tahun kepengurusannya dan disampaikan kepada %P%.
14
e. #ntuk menyelenggarakan
kegiatannya %ewan Pimpinan Pusat harus
mengadakan rapat$rapat berupa apat Pleno, apat Pleno diperluas, apat Pleno Terbatas serta apat Pengurus Aarian Tetap. f. apat Pleno dihadiri oleh segenap anggota %ewan Pimpinan Pusat dan diadakan sekali dalam enam bulan. g. apat Pleno %iperluas dihadiri oleh %ewan Pimpinan Pusat, %ewan Pimpinan %aerah dan %ewan Pembina, dilaksanakan sekurang$kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan. h. apat Pleno Terbatas dihadiri oleh anggota %ewan Pimpinan Pusat, dan
i.
diadakan sekurang$kurangnya sekali dalam enam bulan. apat Pengurus harian dihadiri sekurang$kurangnya oleh etua, -ekretaris
j.
8enderal, dan *endahara dan diadakan setiap kali diperlukan. Aal$hal yang belum ter"antum dalam tata "ara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh %PP sepanjang tidak bertentangan dengan tata "ara pengelolaan ini . Pasal 4 Koleg"um Ilmu #"" Inones"a =KI#I>
&. !G! dibentuk melalui rapat pleno %PP P-+G! dan ditetapkan oleh etua #mum %PP P-+G!. 3. !G! dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada etua #mum %PP P-+G!. 4. Tugas Pokok !G! adalah mengembangkan keilmuan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian di bidang gizi. . eanggotaan !G! terdiri dari komponen !nstitusi Pendidikan !lmu Gizi (%4, %, -& dan Pas"a -arjana), Pengguna, dan Pakar Gizi yang jumlah dan susunan dan tatalaksananya ditentukan oleh etua #mum %PP, atas usulan peer group. . 6asa jabatan !G! sesuai dengan masa jabatan %PP.
15
:. +dministrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan !G! difasilitasi %PP P-+G!.
Pasal 7 Majel"s Kehormatan Et"k Ahl" #""
&.6ajelis ehormatan tik +hli Gizi dibentuk melalui rapat pleno %PP P-+G! dan ditetapkan oleh etua #mum %PP P-+G!. 3.6ajelis ehormatan tik +hli Gizi dalam menjalankan
tugas
bertanggungjawab kepada etua #mum %PP P-+G!. 4.Tugas pokok 6ajelis ehormatan tik +hli Gizi adalah1 melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik ahli gizi, mewakili %PP pada pembelaan kepada anggota dalam masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik, memberikan pertimbangan kepada ketua umum %PP terhadap pelanggaran kode etik ahli gizi. .-usunan dan tata laksana 6ajelis ehormatan tik +hli Gizi ditentukan oleh %PP P-+G!. .6asa jabatan 6ajelis ehormatan tik +hli Gizi sesuai dengan masa jabatan %PP P-+G!. :.+dministrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan 6ajelis ehormatan tik +hli Gizi difasilitasi %PP P-+G!.
Pasal 9 De?an P"m5"nan Daerah &. !tatus @
a. %i tingkat Pro/insi yang mempunyai lebih dari & (satu) dibentuk %ewan
Pimpinan
"abang dapat
%aerah atas usul "abang$"abang
yang
bersangkutan serta disetujui %ewan Pimpinan Pusat.
16
b. 6asa jabatan %ewan Pimpinan %aerah sama dengan %ewan Pimpinan Pusat. ". etua %P% dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling banyak dua periode berturut$turut. d. %ewan Pimpinan %aerah sekurang$kurangnya terdiri dari seorang etua, -ekretaris, dan *endahara. e. %ewan Pimpinan %aerah adalah koordinator dari %ewan Pimpinan 5abang$ "abang.
'. )e?enang @
a. 6ewakili %ewan Pimpinan Pusat pada tingkat Pro/insi. b. 6engkoordinasikan %ewan Pimpinan 5abang. ". 6embina hubungan dengan !nstansi terkait dan pemangku kepentingan ( stake holder ) pada tingkat Pro/insi.
*. Tata Cara Pengelolaan @
a. %ewan Pimpinan %aerah dipilih oleh %ewan Pimpinan 5abang melalui musyawarah daerah dan disahkan oleh %ewan Pimpinan Pusat. b. etentuan tentang rapat pembentukan %ewan Pimpinan %aerah diatur dalam peraturan sendiri. ". %ewan Pimpinan %aerah berkedudukan di !bukota Propinsi. d. #ntuk menyelenggarakan kegiatan, %ewan Pimpinan %aerah harus melaksanakan rapat koordinasi dengan %ewan Pimpinan 5abang dan diadakan sekurang$ kurangnya sekali dalam : bulan. e. Pengurus %ewan Pimpinan %aerah adalah anggota biasa P-+G!. f. Aal$hal yang belum ter"antum dalam tata "ara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata "ara pengelolaan ini oleh %P% P-+G!.
Pasal &:
17
De?an P"m5"nan Ca(ang &. !tatus @
a. %ewan Pimpinan 5abang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten0kota. b. +hli Gizi yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai %ewan Pimpinan 5abang dapat menjadi anggota dari %ewan Pimpinan 5abang yang terdekat. ". -usunan kepengurusan %ewan Pimpinan 5abang sekurang$kurangnya terdiri etua, -ekretaris dan *endahara. d. 6asa jabatan %ewan Pimpinan 5abang berlangsung (lima) tahun. e. etua %P5 dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling banyak 3 (dua) periode berturut$turut. '. )e?enang @
a. 6elaksanakan keputusan$keputusan ongres dan apat +nggota. b. 6emberi laporan kepada %ewan Pimpinan %aerah tentang hasil kerja yang dilakukan minimal satu kali enam bulan. ". 6embina hubungan dengan !nstansi terkait ( stake holder ) pada tingkat kabupaten0kota. d. *ertanggung jawab kepada rapat anggota.
*. Tata Cara Pengelolaan @
a. etua %ewan Pimpinan 5abang terpilih harus dapat
menyusun
kepengurusan dan program kerja paling lambat 4; (tiga puluh) hari selesainya rapat anggota. b. -usunan kepengurusan %ewan Pimpinan 5abang berasal dari anggota biasa. ". -erah terima kepengurusan telah dilakukan paling lambat dalam waktu ; (empat puluh) hari setelah selesai rapat. d. #ntuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus %ewan Pimpinan 5abang harus mengadakan rapat$rapat berupa apat Pleno %iperluas dan apat Pleno Terbatas.
18
e. apat pengurus dihadiri oleh segenap pengurus %ewan Pimpinan 5abang dan diadakan sekurang$kurangnya sekali dalam 4 bulan. f. Aal$hal yang belum ter"antum dalam tata "ara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh %ewan Pimpinan 5abang.
Pasal && B"ang
&. %ewan Pimpinan Pusat, %ewan Pimpinan %aerah dan %ewan Pimpinan 5abang dapat membentuk bidang sesuai kebutuhan organisasi. 3. etua *idang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja sesuai bidangnya.
Pasal &' Peoman %rgan"sas" an Tata Laksana
Pedoman organisasi dan tata laksana P-+G! disusun oleh %PP selambat$ lambatnya 4 bulan setelah dilantik.
Pasal &* Perh"m5unan
&. Perhimpunan seperti +sosiasi %ietisien !ndonesia (+s%!) dibentuk dan dilantik oleh P-+G! sesuai dengan tingkat wilayah. 3. %alam menjalankan tugasnya tunduk pada +%0+T P-+G! .
Pasal &+ Pem("naan an Pengem(angan Pro8es"
19
&. %alam rangka meningkatkan profesionalisme ahli gizi maka dilakukan pembinaan dan pengembangan profesi se"ara berkala dan berjenjang. 3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (&) diatas diatur oleh keputusan %PP. Pasal &Keka6aan
&. !uran bulanan anggota yang besar dan proporsinya ditetapkan oleh %ewan Pimpinan Pusat. 3. #saha$usaha yang dilaksanakan oleh %ewan Pimpinan Pusat0%ewan Pimpinan %aerah0%ewan Pimpinan 5abang seperti kegiatan seminar dan0atau sejenis harus membayar untuk memperoleh -atuan redit Partisipasi (-P) kepada P-+G!, untuk tingkat nasional oleh %PP dan tingkat daerah oleh %P% yang besarnya diatur dengan ketentuan %PP P-+G!. 4. #saha$usaha lain yang sah.
Pasal &3 Kem"traan
&. P-+G! boleh menjalankan kemitraan dengan pihak lain diatur dengan nota kesepahaman sepanjang tidak bertentangan dengan ode tik Profesi. 3. Pada tingkat nasional atau lebih dari satu pro/insi nota kesepahaman ditandatangani oleh etua #mum %PP P-+G!. 4. %i tingkat daerah nota kesepahaman ditandatangani oleh etua %P% dan wajib melaporkan kepada %PP P-+G!.
20
Pasal &4 Kongres
&. ongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi
P-+G! yang
dihadiri lebih dari atau sama dengan 3 0 4 %P%. 3. -ebelum ongres perlu dilakukan Pra ongres sesuai kebutuhan. 4. eterwakilan %P% pada kongres sebanyak$banyaknya 4 (tiga) orang dan mempunyai satu suara. . ongres diadakan sekali dalam kurun waktu (lima) tahun.
Pasal &7 Mus6a?arah Daerah
&. 6usyawarah daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah yang dihadiri lebih dari atau sama dengan 304 %P5. 3. -ebelum 6usyawarah daerah dapat dilakukan Pra 6usda sesuai kebutuhan. 4. eterwakilan %P5 pada 6usyawarah daerah sebanyak$ banyaknya 4 (tiga) orang dan mempunyai & (satu) suara. . 6usyawarah daerah diadakan sekali dalam kurun waktu (lima) tahun.
Pasal &9 Ra5at Anggota Ca(ang
&. apat anggota "abang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat kabupaten0kota yang dihadiri lebih dari 3 0 4 anggota. 3. apat anggota "abang diadakan sekali dalam kurun waktu (lima) tahun.
Pasal ': Pengam("lan Ke5utusan
&. Pengambilan keputusan dalam kongres, musyawarah daerah dan rapat anggota "abang dilaksanakan se"ara musyawarah mufakat.
21
3. *ila musyawarah mufakat tidak ter"apai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Pasal '& Pem(u(aran %rgan"sas"
&. +lasan$alasan pembubaran organisasi dinyatakan dalam surat undangan ongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, sekurang$kurangnya tiga bulan sebelumnya. 3. 8ika organisasi dibubarkan, harta bendanya diatur oleh suatu panitia yang dibentuk oleh ongres.
Pasal '' Peru(ahan Anggaran Rumah Tangga
+nggaran umah Tangga (+T) hanya dapat diubah oleh ongres.
Pasal '* Penutu5
Aal$hal yang belum termaktub dalam +T akan diatur kemudian oleh %PP P-+G!.
C. Contoh kasus AD ART$PER!A#I
-eorang ahli gizi yang bekerja di umah -akit -wasta bertugas di ruang perawatan intensif (ICU) merawat seorang pasien kritis yang mendapat makanan lewat sonde (NGT) sebanyak : kali pemberian dalam sehari. -etelah 4 hari dirawat pasien meninggal dunia, kebetulan pada saat
22
pasien meninggal ahli gizi sedang tidak bertugas. %okter menyatakan pasien meninggal karena ?overfeeding @ . 6aka dilakukan penelitian se"ara mendalam dan ternyata penyebabnya adalah karena makanan sonde diberikan lebih dari 9 kali, sehingga terjadi keadaan yang fatal tersebut. +kibat dari kejadian ini maka ahli gizi - -wasta tersebut harus berulang kali diperiksa dan ini sangat mengganggu pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Aasil penyelidikan menyimpulkan kesalahan ahli gizi - karena tidak melakukan monitoring dan koordinasi dengan "ermat. +hli gizi pada kasus tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat & yang terdapat di dalam +%0+T P-+G! mengenai ewajiban +nggota yang berbunyi 1 ?+nggota P-+G! mempunyai kewajiban 1 6ematuhi ?+%0+T dan kode etik ahli gizi serta keputusan$keputusan yang dikeluarkan oleh P-+G!@. -ebagai ahli gizi yang terdaftar sebagai anggota P-+G!, maka ahli gizi seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut. Namun pada kenyataannya, ahli gizi pada kasus tersebut melanggar peran dari P-+G! yang disebutkan pada +% P-+G! Pasal &; +yat 3 yaitu ?Peningkatan keadaan gizi perorangan dan masyarakat@ serta melanggar ode tik +hli Gizi yang se"ara otomatis juga melanggar +T P-+G! Pasal 4 +yat & yang telah disebutkan diatas. -eharusnya, ahli gizi pada kasus tersebut dapat meningkatkan keadaan gizi kliennya di umah -akit, bukan menghilangkan nyawa kliennya tersebut.
23
+pabila ahli gizi pada kasus tersebut mematuhi, melaksanakan, serta berpedoman teguh pada ode tik +hli Gizi seperti "ontoh pada *ab !! mengenai ewajibab Terhadap lien ayat & yaitu ?+hli Gizi berkewajiban sepanjang waktu senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau di masyarakat umum@ serta ayat yaitu ?+hli Gizi berkewajiban senantiasa memberikan pelayanan gizi prima, "epat dan akurat@ dan ayat : yang berbunyi ?+hli Gizi dalam
melakukan
tugasnya,
apabila
mengalami
keraguan
dalam
memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian@, maka ke"il kemungkinan untuk
terjadinya
keteledoran
sehingga
dapat
merugikan
bahkan
menghilangkan nyawa dari kliennya tersebut. -elain itu, ahli gizi tersebut dapat diberhentikan dari keanggotaan P-+G! seperti yang disebutkan pada +T P-+G! Pasal mengenai Pemberhentian +nggota yang berbunyi sebagai berikut 1 &.
Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan se"ara tertulis kepada %ewan Pimpinan 5abang.
3.
-eseorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh %ewan Pimpinan 5abang apabila melanggar ketentuan organisasi.
4.
Paling lama : bulan sesudah pemberhentian sementara %ewan Pimpinan 5abang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada %ewan Pimpinan Pusat untuk dikukuhkan melalui %P%.
24
.
%alam hal$hal luar biasa, %ewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada %ewan Pimpinan %aerah.
BAB III PENUTUP A. !"m5ulan
25
&. Persagi merupakan 7rganisasi profesi gizi yang didirikan pada tanggal &4
8anuari &'9 dengan nama semula Persatuan +hli Nutrisionis !ndonesia yang disempurnakan pada tanggal 3: 6ei &':; dan kemudian pada tanggal 3; 8uli &': dan terakhir tanggal &' Nopember &'<' menjadi Persatuan +hli Gizi !ndonesia. %ewan Pimpinan Pusat organisasi profesi Persatuan +hli Gizi !ndonesia ini berkedudukan di 8akarta dan terdaftar di %epartemen esehatan epublik !ndonesia sebagai organisasi profesi dengan nomor daftar ;;;'&;;9. 3. 7rganisasi Persatuan +hli Gizi !ndonesia dengan +nggaran %asar dan umah Tangga sebagai berikut 1 bab i nama dan lambang organisasi, bab ii waktu pendirian dan kedudukan, bab iii azas, bab i/ tujuan, upaya, dan sifat,
bab / status dan peran,
bab /i keanggotaan, bab /ii struktur
organisasi, bab /iii perbendaharaan, bab iE perubahan anggaran dasar dan pembubaran, bab E aturan tambahan dan pengesahan. 4. Pada "ontoh studi kasus, ahli gizi tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat & yang terdapat di dalam +%0+T P-+G! mengenai ewajiban +nggota. +hli gizi itupun melanggar peran dari P-+G! yang disebutkan pada +% P-+G! Pasal &; +yat 3.
B. !aran
-ebaiknya ahli gizi ataupun profesi lainnya harus mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
26
DA2TAR PU!TAKA
ahma
-ari,
rika.
3;&.
Isu
Mutakhir
Gizi
P!"#GI$
http100gladistkautsar.blogspot."o.id0. %iakses pada 3 No/ember 3;&. Nada,
idi.
3;&.
%elompok
&
http100www.s"ribd."om0do"0&'&3&990elompok$$PPTFs"ribd.
%asus$ %iakses
pada 3 No/ember 3;&. P-+G!. 3;&. +%0+T P-+G! 3;&$3;&'. http100persagisulsel.org0wp$ "ontent0uploads03;&0;'0+%$+T$Persagi$3;&$3;&'.pdf . %iakses pada 3 No/ember 3;&. P-+G!. 3;&. Program %er'a P!"#GI$ http100persagi.org0portal0profile$ organisasi0program$kerja0. %iakses pada 3 No/ember 3;&.
27
