BAB II PEMBAHASAN
Reformasi
merupakan
suatu
perubahan
tatanan
perikehidupan
lama
menjadi
perikehidupan baru yang lebih baik. Terjadinya peristiwa reformasi merupakan hal yang sudah dirunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia mengingat banyak penderitaan yang sudah mereka alami selama berada dibawah keotoriteran seorang Soeharto. Peristiwa reformasi ini diwujudkan dengan mengundurkan dirinya Soeharto dari jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. A. FAKTOR PENYEBAB PERISTIWA RE FORMASI Banyak
hal yang mendorong terjadinya peristiwa reformasi,yaitu terjadinya berbagai
macam krisis. Terutama ketidakadilan dalam bidang politik,ekonomi dan hokum. Tekad Orde
Baru
pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan
Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam
mengendalikan
pemerintahan,muncul
suatu
keinginan
untuk
terus
menerus
mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde
Baru
tersebut. Akhirnya penyelewengan
dan penyimpangan dari dar i nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang t erdapat pada UUD 1945,banyak dilakukan pada pemerintahan masa orde baru. 1. Krisis Politik
Permasalahan politik muncul karena demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga terdapat kesan bahwa kedaulatan berada di tangan pihak/kelompok tertentu bahkan lebih banyak dipegang oleh kelompok penguasa. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi
Pancasila,namun
yang
sebenarnya
terjadi
adalah
dalam
rangka
mempertahankan kekuasaan penguasanya (Soeharto). Padahal dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa ³kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR´. Pada dasarnya secara hokum kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, namun faktanya angora MPR sudah diatur dan di 1
rekayasa,sehingga
sebagian
besar
anggota
MPR
diangkat
berdasarkan
ikatan
kekeluargaan (nepotisme). Keadaan ini mendorong munculnya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap wakil-wakil mereka tersebut (MPR & DPR). Ketidakpercayaan tersebutlah yang mendorong munculnya gerakan reformasi. Selain itu,pada masa orde baru pemerintah juga tidak berhasil membangun kehidupan politik yang terbuka ,demokratis,jujur dan adil. Pemerintah bersikap tertutup.otoriter dan personal. Masyarakat yang memnerikan kritik terhadap pemerintah akan dianggap anti pemerintah,menghina kepala Negara,dan anti pancasila. Akibatnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak terwujud. Golkar yang menjadi partai besar pada masa itu doperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa. Kehidupan politik pada masa orde baru memang bersifat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis,dimana cirri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya adalah : a. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan R epublik Indonesia). b. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa c. Terjadinya KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. d. Pelaksanaan dwi fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga Negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintah e. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Mekipun Soeharto t erpilih menjadi presiden melalui sidang Umum MPR namun pe milihan tersebut merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Gerakan reformasi menuntut terjadinya perombakan/reformasi total disegala bidang termasuk keanggotaan MPR,DPR yang menurut masyarakat sarat dengan unsure KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan,yaitu diantaranya : a. UU No 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum 2
b. UU No 2 Tahun 1985 tentang Susunan,Kedudukan,Tugas,dan Wewenang DPR/MPR c. UU No 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya d. UU No 5 Tahun 1985 tentang Referendum e. UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa Kondisi dan situasi politik di Indonesia semakin memburuk setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia. Krisis politik sebagai salah satu factor pendorong reformasi bukan hanya menyangkut masalah internal PDI saja namun masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pada masa itu sikap pemerintah akan sangat keras terhadap siapapun yang berani memberikan kritik maupun menentang terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu masyarakat juga menuntut adanya pembatasan masa jabatan presiden. 2. Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde bidang
politik.
Dalam
bidang
hukum
pun,
Baru
pemerintah
tidak terbatas pada
melakukan
intervensi.
Artinya,kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yang menyatakanbahwa´kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)´. Dengan adanya ketidakadilan-ketidakadilan di bidang hokum tersebut mendorong masyarakat untuk menuntut adanya reformasi. Mahasiswa sebagai salah satu motor penggerak adanya reformasi juga melakukan tuntutan dalam bidang hokum agar dapat menddudukkan masalah-masalah hokum pada kedudukan atau posisi yang sesunggunya. 3. Krisis Ekonomi
Dengan adanya krisis yang melanda Negara-negara Asia Tenggara pada bulan Juli 1996 ternyata juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia belum mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali 3
dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar.
Bahkan,
pada bulan Maret 1998, nilai
tukarrupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah maka pertumnbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu. Akibatnya banyak perusahaan ditutup yang berimbas pada naiknya jumlah pengangguran dan naiknya tingkat kemiskinan. Selain itu,daya beli menjadi rendah dan sulit mencari bahan bahan kebutuhan pokok. Kondisi
moneter
Indonesia
mengalami
keterpurukan
yaitu
dengan
dilikuidasikannya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Namun usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan hasil karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat dikembalikan begitu saja. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: a. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis
ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang Negara (hutang swasta), tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 Februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar AS,sedangkan hutang swasta mencapai 73,962 miliar dollar AS. Akibat dari hutang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis.keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan Indonesia yang dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet. b. Industrialisasi
Pemerintah Orde
Baru
ingin menjadikan negara RI sebagai Negara industri.
Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat
4
Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). c. Pemerintahan Sentralistik
Pemerintahan Orde
Baru
sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan
ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Pelaksanaan poitik sentralistik ini terlihat dari sebagian besar kekayaan di daerahdaerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhada[p pemerintah pusat. Krisis moneter tidak hanya menimbulakan kesulitan keuangan Negara tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Mamasuki tahun anggaran 1998/1999 krisis moneter yelah mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya. Kondidsi perekonomian semakin memburuk karena pada akhir 1997 persediaan sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini mengakibatkan harga-harga barang naik secara tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter,pemerintah meminta bantuan IMF. Namun kucuran dana daii IMF yang sangat diharapkan oleh pemerintah belum terrealisasi walaupun pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia telah ,menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau LOL) dengan IMF.
Beban
kehidupan masyarakat pun
semakin berat ketika pada tanggal 12 Mei 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan ongkos angkutan dan
BBM.
Dengan itu,barang kebutuhan ikut naik dan masyarakat
semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. 4. Krisis Kepercayaan
Dengan adanya krisis ekonomi.politik dan hokum mengakibatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi hilang kepercayaan kepada pemerintah. Dengan adanya berbagai penderitaan ekonomi dan politik yang dialami masyarakat mendorong terjadinya perilaku negative dan anarkhis.
Beban
yang
semakin berat serta tidak adanya kepastian kapan berakhirnya penederitaan yang mereka alami mengakibatkan masyarakat frustasi dan semakin membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Ketidakpuasan ini ditunjukkan dengan melakukan
5
demonstrasi besar-besaran yang banyak berakhir pada kerusuhan yang memakan banyak korban di beberapa daerah. B. KRONOLOGIS PERISTIWA RE FORMASI/BERAKHIRNYA MASA JABATAN SOEHARTO a. 22 Januari 1998
Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya. b. 12 Februari 1998
Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. c. 5 Maret 1998
20 Mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda Reformasi Nasional. Mereka diterima oleh fraksi ABRI. d. 10 Maret 1998
Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. e. 14 Maret 1998
Soeharto mengumumkan cabinet baru yang dibamai dengan Kabinet Pembangunan VII.Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana terpilih sebagai menteri. f .
1 Mei 1998
Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. g. 2 Mei 1998
Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998). h. 4 Mei 1998
Harga
BBM
meroket 71%, disusul 3 hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya
6 meninggal. i.
7 Mei 1998
Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus
Fakultas
Teknik Universitas 6
Jayabaya,Cimanggis
yang
mengakibatkan
sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata. j.
8 Mei 1998
Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta t ewas terbunuh. k. 9 Mei 1998
Soeharto Berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuanKTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri se bagai Presiden RI. l.
12 Mei 1998
Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh. m. 13Mei1998
Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia. n. 14 Mei 1998
Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah. o. 18 Mei 1998
Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari
jabatannya
sebagai
pernyataan Harmoko tidak
presiden.
Jenderal
mempunyai
dasar
Wiranto hokum.
mengatakan Wiranto
bahwa
mengusulkan
pembentukan "Dewan Reformasi". Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPO memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. p. 19 Mei 1998
Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
Beberapa
tokoh Muslim,
termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto.
7
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta. Dilaporkan Bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya. q. 20 Mei 1998
Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas. 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan,
Bandung.
Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan
diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita, milyuner kayu Bob
Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.
r. 21 Mei 1998 Soeharto mengumumk an pengunduran dirinya pada hari K amis 21 Mei 1998 pukul 9.00 WIB di Istana Merdek a. Wakil Presiden
B.J.
Habibie menjadi presiden baru
Indonesia. Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden. Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional. s. 22Mei1998
Habibie mengumumkan susunan "K abinet Ref ormasi". Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol danAtribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas AtmaJaya. C. TOKOH-TOKOH RE FORMASI
Terdapat nama-nama yang mencuat seiring terjadinya peristiwa reformasi, dimana mereka dianggap sebagai pahlawan proklamasi yang kedua oleh masyarakat. Mereka adalah BJ
Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo
Bambang
Yudhoyono (SBY). Mereka dianggap sebagai pahlawan yang akan membawa masyarakat
8
kearah kehidupan yang leih baik dalam tatanan Indonesia yang baru. Namun kenyataannya banyk sekali penyimpangan yang terjadi. BJ Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian
penting
dalam
masa
pemerintahan
Habibie
adalah
keputusannya
untuk
mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PK B, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Beberapa
catatan penting pada masa pemerintahan Gus Dur
diantaranya adalah : Tingginya jadwal kunjungan keluar negeri tanpa memberikan nilai lebih untuk negeri ini, Meningkatnya secara tajam pembabatan hutan di negeri ini, yang dampaknya dapat kita rasasakan akhir-akhir ini, dan Impotennya fungsi ABRI dan nyaris tergantikan oleh pasukan khusus yang dibuat oleh Gus Dur dengan nama Pagar Nusa, dimana keberadaan ³pasukan khusus´ ini sering menimbulkan keresahan dimasyarakat. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden
9
Megawati Soekarnoputri. Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi presiden Indonesia yang ke 5. Megawati Soek arno Puteri
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Selain itu juga terdapat beberapa catatan penting pada masa pemerintahan Megawati yang tentunya masi teringat dengan jelas di pikiran seluruh rakyatIndonesia. Diantaranya adalah : Terlalu masuknya Taufik Kiemas dalam urusan kenegaraan menjadikan Republik ini seakan dipimpin oleh dua Presiden. Hal ini Nampak dari tidak adanya ketegasan Megawati dalam setiap keputusan yang diambilnya selaku Presiden RI. Dalam kepemimpinan Megawati inilah juga asset-aset Negara yang penting serta vital banyak terjual kepihak asing. Diantaranya adalah Blok Cepu. Sebuah keputusan yang sangat merugikan negeri ini. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat 10
memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden. D. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA RE FORMASI Kebi jak an Pada Masa Pemerintahan BJ.Habibie
Kebijakan yang diambil pada masa pemeintahan BJ Habibie diantaranya adalah : a. Kebijakan dalam bidang politik dan hukum Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde
Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Undang undang
tersebu adalah : 1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR b. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie membentuk cabinet baru yang dinamai Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri dan para menteri tersebut diambil daari unsure unsure militer (ABRI),Golkar,PPP dan PDI. c. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI Setelah dilaksanakannya reformasi, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang ditempuh adalah pemisahan angkatan yang semula terdiri atas Angkatan darat, laut, udara serta kepolisian. Kemudian Polri berubah menjadi Kepolisian Negara dan istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri atas angkatan darat, laut dan udara. Mulai tanggal 15 Mei 1999. d. Mengadakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa yang dilaksanakan 10-13 November 1998 diharapkan MPR benar-benar menyurahkan aspirasi masyarakat dengan perdebatan yang lebih terbuka dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Hasil rapat tersebut menghasilkan 12 k etetapan. e. Kebijakan dalam bidang ekonomi
11
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, yang dilakukan Habibie adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonoian Indonesia, melikuidasi bank bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap
dollar
Amerika
Serikat
hingga
dibawah
Rp
10.000,
dan
mengimplementasikan reformasi yang diisyaratkan IMF. f. Kebijakan menyampaikan pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). g. Pelaksanaan pemilu Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Kebi jak an Pada Masa Pemerintahan Abdur R ahman Wahid
a. Meneruskan kehidupan yang lebih demokratis seperti pemerintahan selanjutnya. Diantaranya dengan memberikan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali budaya Tiong Hoa. b. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan Dilakukan dengan menghapus departemen yang dianggap tidak efisien diantaranya adalah menghilangkan departemen penerangan dan social untuk emngurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional Kebi jak an Pada Masa Pemerintahan Megawati Soek arno Putri 12
a. Memilih dan menetapkan Dilakukan dengan meningkatkan kerukunan antr elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Namun usaha ini terganggu dengan terjadinya Peristiwa Bom Bali
yang mengakibatkan turunnya kepercayaan internasional.
b. Membangun tatanan politik yang baru Diwujudkan dengan dikeluarkanny UU tentang Pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR dan pemilihan presiden dan wakil pres iden. c. Menjaga keutuhan NKRI Menindak setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI seperti kasus ceh, Ambon, Papua, dan Poso. Hal tersebut diberi perhatian karena mengingat telah lepasnya Timor Timor dari RI. d. Melanjutkan Amandemen 1945 Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman. e. Meluruskan otonomi daerah Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbylkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah sehingga pelurusan dilakukan denganpembinaan terhadap daerah. Kebi jak an Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
a. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APB N b. Konversi minyak tanah ke gas. c. Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) d. Pembayaran utang secara bertahap terhadap badan PBB e.
Buy Back
saham BUMN
f.
Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil
g. Subsidi BBM h. Memudahkan prosedur bagi inverstor asing untuk berinvestasi di Indonesia i.
Meningkatkan sector pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008
j.
Pemberian bibit unggul terhadap petani
k. Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
13
BAB III PENUTUP SIMPULAN
Reformasi
merupakan
suatu
perubahan
tatanan
perikehidupan
lama
menjadi
perikehidupan baru yang lebih baik. Factor penyebab terjadinya peristiwa Reformasi adalah karena adanya Krisis Politik, Ekonomi, Hukum dan Kepercayaan. Terjadiny peristiwa reformasi karena didorong oleh beberapa krisis tadi mendorong aksi mahasiswa menuntut reformasi demi kehidupan yang lbih baik mengingat akan banyaknya penderitaan yang sudah dialami oleh rakyat. Karena paksaan dari berbagai pihak itulah akhirnya Presiden Soeharto mengundurkandiri dari kedudukan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh BJ Habibie sebagai presiden RI. Tokoh-tokoh yang namanuya mencuat sebagai tokoh Reformasi diantaranya adalah
BJ
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo
Bambang
Yudhoyono. Tokoh tokoh tersebut dianggap akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,rakyat banyak menggantngkan nasib kepada tokoh-tokoh tersebut. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya menjadikan momen kekuasaan mereka sebagai jembatan emas menuju jabatan RI-1 (Presiden,Penguasa). Kebanyakan dari mereka tidak terlalu banyak merubah nasib rakyat dilihat dari masih banyaknya masalah yang terjadi pada masa mereka. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pada masa Reformasi,mulai dari masa pemerintahan Habibie hingga Susilo
Bambang
Yudhoyono untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam boding politik,
hokum, ekonomi, dan social.
14
DAFTAR PUSTAKA
Rukiyati.2008.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:UNY PRESS Budiarjo,Miriam.2008.Dasar
Dasar Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
15
