HAK ASASI MANUSIAPage 1
MAKALAH
KEWARGANEGARAAN
NAMA AGGOTA KELOMPOK:
1. ANA DESIANA
NPM: 1512120122
2. DETA HAIKAL SYAFIRA
NPM: 1512120106
3. HIZKIA JONATAN
NPM: 1512120104
4. MAHARANI ROSA PERTIWI
NPM: 1512120111
5. RENATO HERMAWAN
NPM: 1512120114
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA DARMAJAYA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………3
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG…………………… ……………………….4
1.2 RUMUSAN MASALAH…………………………………………….5
1.3 TUJUAN PENULISAN….…………………………………………..6
1.4 METODE PEMBAHASAN………………………………………….6
BAB 2 ISI
2.1 PENGERTIAN HAM…………………………………………………7
2.2 SEJARAH HAM DI DUNIA…………………………………………8
2.3 KARAKTERISTIK HAM……………………………………………10
2.4 KATEGORI HAM DAN PEMBATASAN HAM……………………11
2.5 PRINSIP POKOK HAM ……………………………………………..13
2.6 HAM DALAM UUD 1945
2.6.1 GAGASAN HAM DALAM UUD 1945
2.6.2 HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
2.7 TOKOH HAM DUNIA DAN KARYA PARA TOKOH TERSEBUT
2.8 KASUS PELANGGARAN HAM DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI
PELANGGARAN HAM TERSEBUT PENCEGAHAN TERJADI KASUS PELANGGARAN HAM
BAB 3 PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
3.2 SARAN
DAFTAR PUSTAKA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat TUHAN YANG MAHA ESA,atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan makalah HAK ASASI MANUSIA ini dapat diselesaikan.
Makalah yang hadir di hadapan ahasa pembaca ini diniati untuk memenuhi tugas yang di berikan oleh dosen kewarganegaraan
Sebagian besar naskah diktat ini merupakan hasil kajian pustaka dari berbagai ahasaure. Penulisan menggunakan ahasa yang sederhana sehingga harapannya materi-materi yang disajikan dapat mudah dicerna oleh mahasiswa.
Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan diktat ini. Semoga TUHAN YANG MAHA ESA membalas dengan balasan yang terbaik. Amiin.
BANDAR LAMPUNG, 3 OKTOBER 2015
Tim Penyusun
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Di setiap masa,Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan HAM itu sendiri. Pada masa orde lama, yaitu kepemimpinan Presiden Soekarno, HAM telah dimuat dalam UUD 1945 tetapi tidak terlalu jelas.Bagaimana fungsi HAM,belum dibentuknya lembaga HAM nasional dan hal-hal mendasar lainnya mengemai HAM.
HAM dalam masa Orde baru oleh Presiden Soeharto tidak terlalu ada gaung bunyinya karena pada Masa itu Pancasila yang memuat nilai-nilai ham yaitu pada sila ke (2) dan ke (5) untuk melanggengkan kekuasaannya kurang terlalu dipedulikan , Pada masa ini juga Soeharto seakan-akan membolehkan Hak Asasi Manusia berdiri dengan membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi tetapi harus berasaskan Pancasila yang merupakan Pancasila versi Soeharto.Tetapi Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Jadi Soeharto beranggapan bahwa kritik terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara,Walaupun pada masa ini Pressiden Soeharto Pada tanggal 7 Juni 1993 lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991
Sedangkan pada masa reformasi, HAM telah terdengar gaung bunyinya yaitu dibebaskanya kritik terhadap pemerintah jika melakukan kesalahan,dikarenakan kegagalan pemerintah Orde baru menjaminya kebebasan masyarakatnya untuk berdemokrasi. HAM harus selalu di interprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menginterprestasikannya harus relevan dan kontekstual. Berarti harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan atau zaman pada saat itu.
Maka dari itudalam makalah ini akan dibahas mulai dari apa itu HAM,sejarah mengenai ham,prinsip pokok HAM,karekteristik HAM hingga HAM dalam Undang Undang Dasar 1945…
1.2 RUMUSAN MASALAH
1.2.1 APA PENGERTIAN HAM?
1.2.2 BAGAIMANA DENGAN SEJARAH HAM DI DUNIA?
1.2.3 APAKAH KARAKTERISTIK HAM?
1.2.4 APA YANG DI KATEGORIKA HAM DAN BAGIMANA MENGENAI PEMBATASAN HAM?
1.2.5 APA YANG MENJADI PRINSIP POKOK HAM?
1.2.6 BAGAIMANAKAH HAM DALAM UUD 1945?
1.2.7 SEBUTKAH TOKOH YANG BERGERAK DI DALAM PENEGAKHAN HAM DAN KARYA TOKOH TERSEBUT?
1.2.8 KASUS PELANGGARAN HAM DAN UPAYA PEMERINTAH MENGATASI MASALAH HAM TERSEBUT?
1.3 TUJUAN PENULISAN
1.3.1 UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENGERTIAN HAM MENURUT PARA AHLI DAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA.
1.3.2 UNTUK MENGETAHUI ASAL MULA HAM .
1.3.3 UNTUK MENGETAHUI KAREKTERISTIK APA SAJA YANG DIMILIKI HAM
1.3.4 UNTUK MEGETAHUI KATEGORI APA YANG TERMUAT DI DALAM HAM DAN BAGAIMANA CARA PEMBATASAN HAM OLEH APARAT NEGARA.
1.3.5 UNTUK MENGETAHUI PRINSIP-PRINSIP POKOK APA YANG DIMUAT DALAM HAK ASASI MANUSIA.
1.3.6 UNTUK MENGETAUHUI HAM DALAM UUD 1945 BAIK MENGENAI GAGASAN HAM MULA-MULA PADA UUD 1945 DAN HAM PASCA PERUBAHA UUD 1945
1.3.7 UNTUK MEGETAHUI PERAN YANG DILAKUKAN PARA TOKOH HAM DALAM MENEGAKHAN HAM DI DAERAH PARA TOKOH TERSEBUT.
1.3.8 UNTUK MENGETAHUI KASU PELANGGARAN HAM APA SAJA YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA DAN LANGKAH ATAUPUN UPAYA PEMERINTAH MENGATASI MASALAH MENGANAI HAM TERSEBUT.
1.4 METODE PENULISAN
1.3.1 METODE DESKRITIF,sebagaimana ditunjukan oleh namanya,Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran tentang masyarakat ataupun kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih (Atherton dan klmmck)
1.3.2 PENELITIAN KEPUSTAKAAN .yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan,mengumpulkan data-data melalui buku-buku dan bahan lainya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.
BAB 2
ISI
2.1 PENGERTIANA HAK ASASI MANUSIA
1. Haar Tilar, HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.
2. Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Menurutnya HAM ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci
.
3. John Locke, Menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.
4. Mahfudz M.D., Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat stiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.
5. Dikatakan HAM menurut Ahmad Sanusi (2006:201) ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hekekat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapa pun.
6. Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB merumuskan HAM dalam ungkapan berikut: "human rights could be generally defines as those right which area inherent in our natural and without we can t live as human being". (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia)
7. Dalam konteks Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM sebagai berikut: Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun.
8. Sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.2 SEJARAH HAK ASASI MANUSIA
Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat.
1. Piagam Madinah (shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.
2. Piagam Magna Charta. Dideklarasikan di Inggris tahun 1215. Magna Charta merupakan cikal bakal (embrio) HAM. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai
pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat Undang-Undang.
3. Dokumen Bill of Rights. Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. Piagam ini ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa "manusia sama di muka hukum" (equality before the law). Paham inilah yang menjadi embrio Negara hukum, demokrasi, dan persamaan.
4. Declaration of Independence. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dr. Sun Yat Sen menggunakan asas ini di Tiongkok, yang dikenal sebagai min tsu, min chuan, dan min seng.
5. Declaration des Droits de I lhomme er du Citoyen. Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dideklarasikan di Prancis, tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence karena jasa Lafayette, seorang jenderaldari Prancis yang ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri dari penjajah Inggris. Sekembalinya ke Prancis, Lafayette berjuang untuk melahirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di negerinya. Piagam ini merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Disamping itu, piagam ini pun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan beragama (freedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the right of property).
6. UUD 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ditetapkanlah UUD yang dikenal sebagai UUD 1945. Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut: "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,…"
7. The Universal Declaration of Human Rights. Pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, mendeklarasikan The Four Freedom, antara lain bebas berpendapat dan berekspresi (freedom of speech and expression) serta bebas dari ketakutan (freedom for fear). Deklarasi Roosevelt inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB, yakni The Universal Declaration of Human Rights. Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.
8. African Charter on Human and People Rights (1981)
Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika (OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitment untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika.
9. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)
Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi maunsia.
10. Bangkok Declaration (1993)
Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah mengegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia.
11. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993
Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetuju semua anggota PBB, termasuk Indonesia.
2.3 KARAKTERISTIK HAM
Karateristik merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu objek,Dalam hal ini berate Karakteristik HAM ialah ciri-ciri khusus yang dimiliki Hak Asasi Manusia yang membuatnya berbeda dengan nilai-nilai yang telah ada ataupun dengan norma maupun peraturan yang dibuat.
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :
Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
Pada tahun 1996 James W.Nickel mengidentifikasi sedikitnya enam (6) karakteristik HAM
Pertama, HAM adalah hak. Makna istilah ini menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.
Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM.
Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu.
Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM.
Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya.
Dan terakhir, keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem HAM. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan HAM.
2.4 KATEGORI HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBATASAN HAM OLEH APARAT NEGARA
A.KATEGOEI HAK ASASI MANUSIA
Dalam tataran global, hak-hak asasi manusia paling tidak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu HAM yang masuk dalam 1) kategori hak-hak sipil dan politik;
2) kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
3) kategori hak-hak solidaritas (solidarity rights).
Hak-hak sipil dan politik sering pula disebut sebagai "first generation of rights", hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai "second generation of rights", sedangkan hak-hak solidaritas merupakan "the third generation of rights".
Hak-hak sipil dan politik diatur dalam beberapa pasal UDHR (Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM) dan dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights, atau Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik).
Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diatur dalam beberapa pasal DUHAM, dan diatur secara khusus dalam ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, atau Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Sedangkan hak-hak solidaritas, utamanya hak atas pembangunan, tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB, tahun 1986, dan kemudian dalam Deklarasi HAM Dunia di Wina, tahun 1993.
Kategori-kategori sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya antara hak-hak sipil di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihaksebenarnya merupakan akibat dari polarisasi politik dunia ketika dua instrumen HAM (ICCPR dan ICSCR) dibuat oleh PBB. Kalau kategori-kategori itu masih digunakan, tidak lain hanyalah untuk keperluan praktis demi lebih mudah mengidentifikasi dan memahami hak-hak asasi yang melekat pada manusia itu, bukan untuk memisah-misahkan satu dengan yang lainnya. Adanya kebutuhan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan hukum yang bersifat global yang mengatur dan menjamin penghormatan dan penegakan HAM sebenarnya terutama lahir dari kesadaran historis akibat Perang Dunia II. Tragedi kemanusiaan, terutama pengabaian terhadap nilai-nilai HAM yang paling mendasar yang terjadi selama Perang Dunia II, menghentakkan kesedaran bangsa-bangsa di dunia, bahwa persoalan HAM tidak bisa diserahkan atau dianggap sebagai masalah internal suatu negara semata.
Hal ini terefleksi dalam beberapa pasal Piagam PBB, yaitu dalam pasal 1 ayat (3), pasal 55 dan pasal 56. Ketentuan-ketentuan ini sekaligus memberikan mandat kepada PBB untuk membuat instrumen-instrumen hukum HAM, mulai dari DUHAM, lalu disusul ICCPR dan ICESCR, dan kemudian banyak lagi instrumen hukum lain di bidang HAM
B.PEMABATASAN HAM OLEH APARAT NEGARA
Apabila dicermati, ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat negara; sehingga hak-hak yang diatur dan dijamin di dalamnya sering juga disebut sebagai hak-hak negatif. Artinya bahwa untuk menjamin terlaksana dan dipenuinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur di dalamnya, maka negara dituntut untuk tidak melakukan intervensi apa pun, atau peran negara harus dibatasi sampai ke tingkat minimal. Intervensi atau pembatasan oleh negara terhadap hak-hak yang diatur dalam ICCPR ini hanya dimungkinkan untuk beberapa hak dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.
Berkaitan dengan hal di atas maka dikenal pula pembedaan antara non-derogable rights (hak-hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya) dan derogable rights (hak-hak yang bisa dikurangi pemenuhannya).
Aparat negara bisa melakukan pembatasan hak pada warag negaranya. Namun pembatasan atau pengurangan tsb hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
Aparat Negara dapat melakukan DEROGABLE RIGHTS denagn alasan:
1) menjaga kemananan atau ketertiban umum;
2) menjaga kesehatan atau moralitas umum;
3) menjaga hak dan kebebasan orang lain.
Hak-hak yang termasuk dalam DEROGABLE RIGHTS terdiri atas: 1) hak atas kebebasan berkumpul;
2) hak untuk berserikat;
3) kekebasan untuk berpendapat dan berekspresi;
4) kebebasan berpindah dan memilih domisili;
5) kebebasan bagi warga negara asing.
2.5 PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA
Setidaknya ada 9 prinsip Hak Asasi Manusia yang berhasil kami himpun dari berbagai literatur…
1. Bersifat Universal (universality)
Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang
2. Martabat Manusia (human dignity)
Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orienasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis
3. Kesetaraan (equality)
Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa : setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
4. Non diskriminasi (non-discrimination)
non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya
5. Prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable), siapa pun, dengan alas apa pun, tidak dapat dan tidak boleh mencerabut atau mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasinya kendati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Contohnya, ketika di suatu negara dipraktekkan perbudakan, budak-budak tetap mempunyai hak-hak asasi, kendati hak-haknya itu dilanggar.
6. Prinsip tidak dapat dipisahkan (indivisible), bahwa hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak pembangungan, tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya.
7. Prinsip saling tergantung (inter-dependent), bahwa disamping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Contohnya, kurang berjalannya hak-hak sipil dan politik, bisa menjuruskan suatu negara ke pemerintahan yang otoriter dan korup; pada gilirannya, pemerintahan yang otoriter dan korup bisa menjerumuskan negara pada ketertinggalan di bidang ekonomi, yang akhirnya bisa bermuara pada kemiskinan (tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi). Oleh karena itu, prinsip ini sekaligus mengakhiri perdebatan
mengenai prioritas pemenuhan dan pemajuan HAM, dimana beberapa negara semula berpandangan bahwa suatu kategori HAM tertentu harus mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan kategori HAM lainnya.
8. Prinsip keseimbangan, bahwa (perlu) ada keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM;
9. Prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan melindungi HAM, karena "adalah tugas semua negara, apa pun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua HAM.
2.5 HAM DALAM UUD 1945
A.Gagasan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945
UUD 1945 sebelum diubah dengan Perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal-pasal yang bisaa dinisbatkan dengan pengertian HAM itu adalah:
1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;
3. Pasal 28 yang berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ;
4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;
5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut sertta dalam usaha pembelaan negara ;
6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran ;
7. Pasal 34 yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar diperlihara oleh negara .
Namun, menurut Asshiddiqie (2008) jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu . Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang HAM, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau the citizens rights atau bisaa juga disebut the citizens constitutional rights.
LANTAS APA PERBEDAANNYA?
Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 Ayat (2) tersebut. Selain itu, Asshiddiqie (2008) juga menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.
Sementara itu, lima ketentuan lainnya, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34, semuanya berkenaan dengan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, yang tidak berlaku bagi warga negara asing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh berkaitan dengan ketentuan HAM hanya satu saja, yaitu Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.
B. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
Dewasa ini, setelah dilakukannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional HAM, sekarang telah bertambah secara signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal.
Karena itu, menurut Asshiddiqie (2008) perumusan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Pasal-pasal tentang HAM, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J,
pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum.
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang HAM serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.
Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan HAM, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan (Asshiddiqie, 2008).
Diantara keempat kelompok HAM tersebut, terdapat HAMyang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu:
1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Sedangkan keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas;
kelompok pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
7. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
10. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
13. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
1. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
5. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
7. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.
Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
3. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori HAM yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "constitutional importance" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945.
2.7 TOKOH HAM DUNIA DAN KARYA PARA TOKOH TERSEBUT.
A. Yosepha Alomang
Yosepha Alomang atau Mama Yosepha adalah seorang perempuan tokoh Amungme, Papua. Ia terkenal karena perjuangannya membela hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat di sekitar PT Freeport Indonesia.Mama Yosepha dilahirkan di Tsinga, Papua, pada tahun 1940-an.Perjuangan membela rakyat
KARYA:
Perjuangan melawan Freeport telah mendominasi kehidupan dan pekerjaan Mama Yosepha. Dengan bantuan Gereja, Yosepha dan sejumlah perempuan lainnya membangun koperasi untuk memasarkan buah-buahan dan sayuran hasil tanaman mereka.
Yosepha merasa Freeport mestinya mendukung rakyat setempat dengan membeli bahan-bahan hasil kerja mereka, namun perusahaan itu mendatangkan bahan-bahan tersebut dari luar Papua. Pada 1991, Yosepha mengadakan aksi unjukrasa selama tiga hari di bandar udara di Timika, dengan memasang api di landasan udara, sebagai tanda protes atas penolakan Freeport dan pemerintah Indonesia untuk mendengarkan keprihatinan rakyat setempat dan perlakuan buruk yang berkelanjutan terhadap rakyat Papua.
Pada 1994, Mama Yosepha ditangkap karena dicurigai menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka, Kelly Kwalik. Dua tahun kemudian, Yosepha mengajukan tuntutan perdata terhadap Freeport McMoRan Copper & Gold di Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi bagi dirinya dan untuk kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya.
Buku
Riwayat hidup dan perjuangan Yosepha Alomang ditulis dalam buku yang berjudul Pergulatan seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan, yang terbit pada 2003.
Penghargaan
Perjuangan Mama Yosepha demi hak-hak asasi manusia di Papua mendapatkan pengakuan nasional dalam bentuk Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999, dan Anugerah Lingkungan Goldman pada 2001.
B. Carmel Budiardjo
Carmel Budiardjo, lulusan Universitas London (1946) dalam bidang ekonomi, adalah warganegara Britania Raya yang menikah dengan seorang Indonesia yang dijumpainya di Praha, Cekoslowakia. Pada 1951 Carmel pindah ke Indonesia bersama suaminya. Mula-mula ia bekerja untuk Departemen Luar Negeri, R.I. dan dengan Himpunan Sarjana Indonesia. Setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, Budiardjo, suami Carmel, ditahan oleh pemerintah Suharto selama 12 tahun. Tak lama kemudian Carmel sendiri pun dijebloskan ke penjara selama tiga tahun tanpa pernah diadili. Pada tahun 1971, Carmel dideportasi ke Inggris.
KARYA:
Pada 1973 Carmel bersama dengan sejumlah temannya mendirikan TAPOL, sebuah organisasi yang dibaktikan untuk membela para tahanan politik dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Nama organisasinya sendiri, TAPOL, adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia, dan merupakan akronim dari tahanan politik.
Hingga sekarang, TAPOL, dengan dukungan beberapa orang staf saja dan suatu jaringan relawan yang luas, menerbitkan Buletin TAPOL yang diterbitkan secara teratur dua bulan sekali, tanpa interupsi. Tujuan TAPOL pertama-tama adalah mengadakan kampanye demi pembebasan ratusan ribu orang tahanan politik yang dipenjarakan atas tuduhan sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.
Namun kampanye TAPOL diperluas setelah sejumlah mahasiswa Indonesia ditahan setelah berbagai unjuk rasa pada 1974 dan 1978. Pada tahun 1980-an, Buletin TAPOL menerbitkan banyak wawancara terinci dengan para pemimpin perlawanan Papua Barat, para korban pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan para aktivis hak-hak asasi manusia di Indonesia.Selain menerbitkan bulletin dan Laporan Berkala.
TAPOL juga menerbitkan sejumlah buku, antara lain, An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor (Genosida: Penyerangan Indonesia atas Timor Timur) (1979), West Papua: the obliteration of a people (Papua Barat: Pemusnahan suatu bangsa) (1983), dan Indonesia: Muslims on Trial (Indonesia: Orang-orang Muslim Diadili) (1984).Pada 1995, sebuah organisasi yang berbasis di Jepang, "The International Federation for East Timor" (IFET), menominasi Carmel Budiardjo untuk The Right Livelihood Award.
C. Martin Luther King, Jr.
Pendeta Martin Luther King, Jr., Ph.D. (lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, 15 Januari 1929 adalah penerima Nobel, pendeta Baptis dan aktivis HAM warga Afrika-Amerika. Dia adalah salah seorang pemimpin terpenting dalam sejarah AS dan dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern, dan dianggap sebagai pahlawan, pencipta perdamaian dan martir oleh banyak orang di seluruh dunia.
KARYA:
Akibat aksinya dalam menentang diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam, King pun dipenjarakan di penjara Birmingham. Di penjara, ia menulis surat yang diberi judul, Surat dari Penjara Birmingham, Dalam suratnya, King menyatakan bahwa ia merasa dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian terhadap ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Ia juga mengritik orang-orang yang tidak setuju terhadap pemboikotan Bus di Birmingham.
3. Munir Said Thalib ( Munir)
Dengan nama lengkap Munir Said Thalib, (alm) Munir lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965 dan meninggal pada 7 September 2004 di pesawat Garuda Jakarta-Amsterdam yang transit di Singapura.
Ia meninggal karena terkonsumsi racun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum. Pria keturunan Arab lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini merupakan seorang aktivis dan pejuang HAM Indonesia. Ia dihormati oleh para aktivitis, LSM, hingga dunia internasional.
KARYA:
Tanggal 16 April 1996, Munir mendiriikan Komosi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) serta menjadi Koordinator Badan Pekerja di LSM ini. Di lembaga inilah nama Munir mulai bersinar, saat dia melakukan advokasi terhadap para aktifis yang menjadi korban penculikan rejim penguasa Soeharto. Perjuangan Munir tentunya tak luput dari berbagai teror berupa ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap diri dan keluarganya. Usai kepengurusannya di KontraS, Munir ikut mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial, di mana ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif.
Saat menjabat Koordinator KontraS namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu.
Ketika itu dia membela para aktifis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto (Ketum GERINDRA). Setelah Suharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus (waktu itu) Prabowo Subianto.Dan Tim Mawar akhirnya diadili.
2.8 KASUS PELANGGARAN HAM DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI
PELANGGARAN HAM TERSEBUT DAN PENCEGAHAN TERJADI KASUS PELANGGARAN HAM
Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.