BAB I Kasus Pelanggaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia Manusia di Era Era Reformasi A. Pendahuluan
Pada peristiwa Mei 1998, seluruh Indonesia membuka rezim baru. Reformasi lahir. Hal itu ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto setelah berkuasa hampir 32 tahun. Era reformasi tidak muncul dengan sendirinya, tapi melalui perjuangan panjang. Ada harga yang mahal dan harus dibayar untuk sebuah tekad reformasi. Menurut data yang ada, dari beberapa lokasi kejadian di Jakarta, tanggal 13-15 Mei 1998 mengakibatkan 293 orang meninggal dunia, 1.334 bangunan, 1.009 kendaraan roda empat dan 205 kendaraan roda dua rusak dibakar. Di Solo, pada 14-15 Mei 1998 mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 694 bangunan dan 324 kendaraan bermotor rusak dibakar. Kemudian di Palembang, tanggal 13-15 Mei 1998 mengakibatkan 1.232 bangunan dan 49 kendaraan bermotor rusak dibakar. Namun, harga mahal itu tidak dibarengi dengan menjadikan reformasi sebagai pertaruhan masa depan bangsa Indonesia. Salah satunya, tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia manusia yang terjadi ketika proses lahirnya reformasi. Bahkan di usia 15 tahun tahun reformasi, penegakan hukum atas pelanggaran HAM belum ada yang berhasil dilakukan. Kenyataan ini semakin melegalkan jika menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM seperti jalan panjang dan berliku dalam mencari kebenaran dan keadilan. Padahal, menegakkan hukum atas pelanggaran HAM juga sama pentingnya dengan memerangi dan memberantas korupsi, kolusi, kolusi, dan nepotisme. Ironis, 15 tahun usia reformasi ternyata masih tercatat sejarah kekerasan dan belum ada penyelesaiannya. Tentu ini akan tetap mengapung selama Kejaksaan Agung dan Komnas HAM belum mampu menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran HAM. Bahkan, hasil penyelidikan yang dilaporkan Komnas HAM terkait pelanggaran 1965/ 1966 ke Kejaksaan Agung dan dikembalikan kejaksaan agar dilengkapi sesuai petunjuk tidak je las keberadaannya. Peristiwa pelanggaran HAM berat atas perkara Trisakti pada 12 Mei 1998 bertempat di Universitas Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan 517 orang luka-luka, Semanggi I pada 13-14 November 1998 bertempat di Jembatan Semanggi Jakarta yang mengakibatkan sejumlah masyarakat meninggal dunia dan luka-luka, serta Semanggi II pada 23-24 September 1999 bertempat di Jembatan Semanggi Jakarta yang mengakibatkan sejumlah masyarakat meninggal dunia dan luka-luka dalam perkembangan penanganan perkaranya sejak 2002, terjadi pengembalian berkas perkara hingga tujuh kali antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Konfilik agraria juga terjadi diera reformasi ini dengan alasan pembangunan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah membuat produk berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan kapitalis. Noer Fauzi (1997) me nyatakan Pengambilan tanah-tanah rakyat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penggusuran dengan menggunakan kekerasan, penaklukan dan manipulasi manipulasi ideologis dan cara-cara melanggar hak asasi manusia. Sebagian besar kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan kasus yang pelik karena biasanya menyangkut banyak orang dan melibatkan kepentingan politik tertentu. Meski demikian, banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli dan memiliki tanggung jawab terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan para pendidik, media massa, serta masyarakat luas memiliki peran penting dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Melalui peran merekalah berbagai kasus pelanggaran HAM dapat diungkapkan dan disidangkan di pengadilan HAM.
B. Tragedi Trisakti 1998
Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.1[6] Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978 - 1998), Heri Hertanto (1977 - 1998), Hafidin Royan (1976 - 1998), dan Hendriawan Sie (1975 - 1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/ MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 5.15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber War as. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam seta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Styer, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.
C. Tragedi Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999
Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.2 Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/ MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/ TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Pada 24 September 1999, untuk yang kesakian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksiaksi mahasiswa. Kalau itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan UndangUndang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang
diberlakukannya UU PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.
D. Peristiwa Bangaqiyah 1999
Peristiwa Bangaqiyah adalah salah satu tragedi kemanusian di Aceh yang menjadi sangat penting karena terjadi di saat pemerintah berjanji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Selain kekejaman yang terjadi pada kasus ini menjadi begitu terbuka, seakan menjadi tambahan bahan bakar baru bagi upaya memisahkan diri dari Indonesia . Saat ini Kontras menerima keluarga Tengku Bantaqiyah yang datang ke Jakarta untuk menghadap Presiden, Panglima TNI, Menteri Agama, Meneg HAM, Jaksa Agung dan Komnas HAM. Maksud keluarga korban untuk menghadap pihak-pihak tersebut adalah menyampaikan apa yang mereka alami sekarang ini. Sampai saat ini keluarga korban dan para santri terlantar karena hancurnya sebagian fasilitas pesantren. Sementara itu trauma dan rasa takut akan ancaman kekerasan fisik masih mereka rasakan. Kontras, sebagai kuasa hukum dari keluarga korban, menyatakan agar pemerintah dapat segera merepon tuntutan dari keluarga korban sebagai wujud dari penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. Sesusai dengan yang dilaporkan kepada Kontras, keluarga korban menuntut kepada pemerintah untuk:
1. Melaksanakan pengadilan yang jujur dan transparan terhadap para pelaku pelanggaran HAM pada kasus Bantaqiyah dan kasus-kasus lainya. 2. Memberikan santunan yang layak kepada keluarga korban terutama para janda dan anak-anak. 3. Memberikan jaminan keamanan kepada keluarga korban para santri untuk dapat melakukan kembali kegiatan keagamaan di pesantren tersebut. Beberapa rekomendasi ini memang tidak serta merta menyelesaikan krisis di Aceh. Namun tetap harus dipandang sebagai salah satu proses pengobatan dari luka-luka yang diderita oleh masyarakat Aceh.
E. Pembantaian Berkedok Dukun santet 1998-2000
Kejadian berdarah seperti ini berulang-ulang kali terjadi pada masa kepemimpinan rezim Militer Suharto. Dari masa merangkaknya Suharto menguasai negeri ini sampai masa akhir kediktaktorannya,
pertumpahan darah dijadikan sebagi cara untuk mempertahankan eksisitensi kekuasaannya. Suharto menciptakan pola kepemimpinan militer yang memposisikan militer sebagai penguasa semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan saja tapi sudah meluas menjadi penguasa bidang ekonomi, sosial dan budaya. Instrumen-instrumen yang diciptakan penguasa militer hanya memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan bernegara, atau dalam artian militer sebagai kekuatan tunggal pengendali negara dan penopang kekuasaannya. Jutaan orang telah dibantai dalam sebuah pesta dwi tunggal militer Suharto dalam mempertahankan kekuasaannya. Dan semua kasus tersebut menguap begitu saja, hanya meninggalkan perasaan sakit bangsa ini yang teramat dalam. Peristiwa Teror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdiyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur kurun waktu tahun 1998- 2000, menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama masa kepemimpinan rezim militer Suharto. Aksi pembantaian ini dalam kurun waktu 2 tahun memakan rat usan korban, di Jawa timur berjumlah 253 orang (Data dari Tim investigasi NU), di Jawa Barat 60 orang (Data dari tim investigasi LBH Cianjur 25/11/200). Sampai saat ini usaha pengungkapan siapa aktor intelektual yang bermain dalam genangan darah ini semakin tak berbekas. Desakan dari masyarakat agar kasus pelanggaran HAM berat ini diungkap kembali tetap saja dianggap angin lalu. Padahal melihat jumlah korban, skala tempat yang meluas sampai ke sebagian jawa barat, serta keberlangsungan kejadian yang terus menerus jelas sekali kalau peristiwa ini bukanlah satu tindakan penghakiman spontan masyarakat terhadap terhadap keberadaan dukun santet. Tapi Ini seperti sebuah alur yang tersistematis (Dari pendanaan, pelaksanaan lapangan, penanganan kasus dan proses peradilan) yang sudah dipersiapkan secara matang untuk tujuan tertentu oleh satu kekuatan/kekuasaan tertentu, karena kenyataan dalam sejarah pelanggaran Hak azasi Manusia di negeri ini yang dilakukan oleh penguasa selalu saja mentah di proses hukum. Sepertinya proses pengadilan juga sudah di setting sedemikian rupa untuk mengaburkan pengungkapan fakta. Seperti dalam kasus Tanjung Priok, Warsidi Lampung, Haur koeneng fakta dilapangan mengarah pada pelaku dari peristiwa itu adalah penguasa/milliter tapi lagi-lagi proses hukumnya begitu kabur penuh rekayasa. Benarkah penguasa terlibat dalam aksi pembantaian para kyai ini..? Fakta yang mengarah kepada keterlibatan kekuasaan dalam peristiwa pembantaian para kyai Nahdiyin berkedok dukun santet ini sudah mengerucut ke satu titik yaitu penguasa. Seperti ditemukannya bukti radiogram dari Bupati
banyuwangi tertanggal 10 Pebruari 1999 yang ditujukan kepada para kepala desa untuk mendata oarang-orang yang diduga berprofesi sebagai dukun santet di wilayahnya. . Jika bukan satu kebetulan atau apalah itu yang jelas setalah ada instruksi pendataan itu jumlah korban yang dibantai semakin banyak, bahkan hampir 70 % dari nama-nama yang ada di data itu benar-benar mati dibunuh . F.
Kerusuhan Ambon (Sept 1999)
Kerusuhan Ambon (Maluku) yang terjadi sejak bulan Januari 1999 hingga saat ini telah memasuki periode kedua, yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar serta telah membawah penderitaan dalam bentuk kemiskinan dan kemelaratan bagi rakyat di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya. Kerusuhan Ambon (Maluku) yang semula menurut pemahaman kalangan masyarakat awam sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh suatu tindak/peristiwa kriminal biasa, ternyata berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah merupakan sebuah rekayasa yang direncanakan oleh orang atau kelompok tertentu demi kepentingannya dengan mempergunakan isu SARA dan beberapa faktor internal didaerah (seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi dibidang
pemerintahan dll) untuk melanggengkan skenario yang ditetapkan. Begitu matangnya rencana yang dilakukan yang diikuti dengan berbagai penyebaran isu yang menyesatkan, seperti adanya usaha-usaha dari kelompok separatis RMS (Republik Maluku Selatan) yang sengaja diidentifisir dengan Republik Maluku Serani (Kristen), adanya usaha untuk membantai umat Islam di Maluku, keterlibatan preman Kristen Jakarta, isu pemasokan senjata kepada umat Kristen di Maluku dari Israel dan Belanda, serta berbagai isu menyesatkan lainnya telah menimbulkan semakin kuat dan mengentalnya sikap dan prilaku fanatisme terhadap masing-masing agama (Islam dan Kristen). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan ABRI untuk mengklarifikasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab tersebut ternyata tidak mampu meredam kekuatan dari mereka yang menginginkan agar kerusuhan Ambon (Maluku) terus diperpanjang dan diperluas. Penciptaan kondisi ini semakin menguat ketika ABRI (TNI dan Polri) telah dengan sengaja ikut menciptakan konflik yang berkepanjangan melalui penanganan pengendalian keamanan yang tidak profesional dan terkesan bertendensi mengipas-ngipas agar kerusuhan di Maluku tak kunjung selesai. Peranan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Militer serta komponen bangsa lainnya yang ada di daerah melalui berbagai upaya rekonsiliasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai hanya bersifat "semu" belaka. Satu dan lain hal disebabkan karena tidak ada kemauan yang transparan dalam upaya menyelesaikan pertikaian, juga upaya rekonsiliasi lebih bersifat Top Down dan bukan Bottom Up.
Sejauh mana kebenaran dari pikiran-pikiran di atas, berikut kami dari YAYASAN SALA WAKU MALUKU sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) lokal mencoba menurunkan rangkuman kronologis peristiwa kerusuhan di Maluku (Ambon) yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi di lapangan.
BAB II PENUTUP A. Kesimpulan
Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak lama. HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang asing terbukti dengan terjadinya perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kasus pelanggararan hak asasi manusia di era reformasi dimulai pada peristiwa Mei 1998, ketika itu seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia membuka rezim baru sehingga lahirlah Reformasi. Ada harga yang mahal dan harus dibayar untuk sebuah tekad reformasi. Namun, harga mahal itu tidak dibarengi dengan menjadikan reformasi sebagai pertaruhan masa depan bangsa Indonesia. Salah satunya, tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika proses lahirnya reformasi. Adapun beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia diera reformasi yaitu: 1. Tragedi Trisakti 1998. 2. Tragedi Simangi I 1998 dan Simangi II 1999. 3. Peristiwa Bangaqiyah 1999. 4. Pembantaian Berkedok Dukun santet 1998-2000 5. Kerusuhan Ambon (Sept 1999) B. Kritik dan Saran
Dalam penyusunan dan pengkajian judul makalah yang membahas tentang: Beberapa Kasus Pelanggaran HAM di Era Reformasi, Penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya terdapat banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang terdapat didalam makalah sederhana ini. Tetapi Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkrucutkan sedemikian rupa pembahasan ini sesuai dengan pembatasan aspeknya. Maka dari itu Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan keterbatasan, dan Penulis sangat mengharapkan atas kritik dan Saran dari para pembaca sekalian yang budiman agar kedepan Penulis bisa lebih menyempurnakanya lagi dan lebih baik lagi dalam menciptakan sebuah karya. Akhir kata Penulis ucapkan selamat berkreasi, berinovasi dan Mencipta sejarah kehidupan. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
