DAFTAR DAFTAR ISI IS I
1
KATA PENGANTAR
2
KATA PENGANTAR
2
NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
a. Negara Negara hukum hukum merup merupaka akan n terjema terjemahan han dari dari konsep konsep Rechtsstaat atau Rule
of
Law yang ang
bers bersum umbe berr
dari dari
peng pengal alam aman an
demo demokr kras asii
konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. b. Oleh Oleh kare karena na itu, itu, Nega Negara ra demo demokr kras asii pada pada dasa dasarn rnya ya adal adalah ah nega negara ra hukum. c. iri iri negar negara a huku hukum m antar antara a lain lain ! 1. "dany "danya a suprem supremasi asi hukum hukum 2. #amina #aminan n hak hak asasi asasi manusi manusia a $. %ega %egali lita tas s huku hukum m d. &i negara negara hukum, hukum, peratu peraturan ran perundan perundang-u g-unda ndang ngan an yang yang berpun berpuncak cak pada pada undan undang-u g-unda ndang ng dasar dasar 'konst 'konstitu itusi( si( merup merupaka akan n satu satu kesatu kesatuan an sist sistem em huku hukum m
seba sebaga gaii
land landas asan an bagi bagi seti setiap ap peny penyel elen engg ggar araa aan n
kekuasaan. e. Negara Negara )ndonesia )ndonesia adalah adalah negara negara hukum. hukum. *. +al +al ini ini tert tertu uang ang secar ecara a jel jelas dalam lam as asal 1 ayat ayat '$( '$( & 19/ 19/ erubahan erubahan etiga etiga yang berbunyi negara negara )ndonesia )ndonesia adalah negara negara hukum. g. "rtin "rtiny ya, Nega Negara ra esa esatu tuan an 3epu 3epubl blik ik )ndo )ndone nesi sia a adal adalah ah nega negara ra yang yang berd berdas asar ar atas atas huku hukum m (rechtsstaat), (rechtsstaat), tidak tidak berda berdasar sar atas atas kekua kekuasaa saan n (machtstaat), (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi 'hukum dasar(, bukan absolutisme 'kekuasaan yang tidak terbatas(. h. 4eba 4ebaga gaii kons konsek ekue uens nsii dari dari asa asall 1 ayat ayat '$( '$( "mand mandem emen en keti ketiga ga ndang-ndang &asar 19/, '$( 'tiga( prinsip dasar 5ajib dijunjung oleh setiap 5arga negara yaitu ! 1. 4upr 4uprem emas asii hukum hukum66 2. eseta esetaraa raan n di hadapa hadapan n hukum hukum66 $. ene enega gaka kan n huku hukum m deng dengan an cara cara-c -car ara a yang yang tida tidak k bert berten enta tang ngan an dengan hukum '3#7 200 8 2009(.
3
i. er5 er5uj ujud uda an huku hukum m ters terse ebut dalam lam & & 19/ 9/ sert serta a per peratu aturan ran perundang-undangan perundang-undangan di ba5ahnya. j.
Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah darah )ndone )ndonesia sia serta serta turut turut memaju memajukan kan keseja kesejahte hteraa raan n umum umum dan kecerdasan rakyat.
k. Negara Negara hukum hukum )ndonesia )ndonesia mengan menganut ut konsep konsep negara negara hukum hukum materiil. materiil. l.
Negara Negara huku hukum m berkai berkaitan tan deng dengan an hak hak asasi asasi manu manusia sia..
m. 4ebab, 4ebab, salah satu ciri dari negara negara hukum adalah adalah adanya adanya jaminan atas hak asasi manusia. n. Oleh karena karena itu, itu, negara hukum hukum bertang bertanggung gung ja5ab ja5ab atas atas perlindung perlindungan an dan penegakan hak asasi para 5arganya o. ahasa ahasan n mengenai mengenai negara negara hukum hukum dan hak asasi asasi manusi manusia a pada bab ini, meliputi ! 1.
onsep dan iri Negara +ukum6
2.
Negara +u +ukum )n )ndonesia6
$.
+akikat +a +ak "sasi 7a 7anusia6
.
4eja ejarah rah e erke rkemba mbanga ngan +ak +ak "sasi asi 7an 7anu usia6 ia6
/.
+ak "sasi 7anusia di )ndonesia.
A. KONSEP KONSEP DAN DAN CIRI CIRI NEGARA NEGARA HUKUM HUKUM 1. Penger Pengertia tian n Negara Negara Hukum Hukum 1.1.
Negara
hukum
merupakan
terjemahan
dari
istilah
Rechsstaat atau Rule of Law . 1.2.
Rechss Rechsstaa taatt atau Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan dikatakan sebagai
bentuk
perumus musan
yuridis idis
dari
gagasan
konstitusionalisme. 1.$. 1.$.
Oleh Oleh kare karena na itu, itu, konst konstitu itusi si dan dan negar negara a 'huku 'hukum( m( merup merupak akan an dua lembaga yang tidak terpisahkan.
1..
4ecara
sederhana,
yang
dimaksud
dengan
negara
hukum hukum adalah adalah negara negara yang penyeleng penyelenggaraa garaan n kekuasaa kekuasaan n pemerintahannya pemerintahannya didasarkan atas hukum.
4
1./.
&i dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungja5abkan secara hukum.
1.:.
&alam
negara
hukum,
kekuasaan
menjalankan
pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum 'supremasi hukum( dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum '7usta*a amal asha, 200$(. 1.;.
engertian di atas belum lengkap, oleh karena dapat saja negara berdasar atas suatu hukum tetapi justru landasan hukum
yang
dibuat
menyalahgunakan
tersebut
kekuasaan
digunakan
serta
tidak
untuk
menjamin
kepentingan rakyat. 1.<.
&i dalam negara hukum, hukun sebagai dasar di5ujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.
1.9.
onstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme.
1.10. &engan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan
negara
berdasar
pada
konstitusi
yang
berpaham konstitusionalisme. 1.11. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. 1.12. 4upremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, keman*aatan dan kepastian '"chmad "li ! 2002(. 1.1$. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. 1.1. &i negara hukum, hukum tidak hanya sekedar sebagai *ormalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan.
5
1.1/. ila sekedar *ormalitas, hukum dapat menjadi sarana pembenaran untuk dapat melakukan tindakan yang salah atau menyimpang. 1.1:. ontoh, pada masa lalu presiden sering membuat eppres sebagai tempat berlindung dengan dalih telah berdasarkan hukum, padahal dengan eppres tersebut presiden dapat menyalahgunakan kekuasaannya. 1.1;. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. 1.1<. "pabila negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undangundang
dasar
sebagai
landasan
penyelenggaraan
pemerintahan. 1.19. onstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan
gagasan
konstitusionalisme
yaitu
adanya
pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar 5arga negara. 1.20. =anpa adanya konstitusi yang demikian, sulit untuk disebut negara hukum. 1.21. Negara-negara konstitusi
komunis
tetapi
atau negara otoriter memiliki
menolak
gagasan
tentang
konstitusionalisme sehingga tidak dapat disebut negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. 1.22. Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum '#imly "sshiddi>ie, 200(. 1.2$. &ikatakan sebagai suatu konsep yang unik sebab tidak ada konsep misalnya negara politik, negara ekonomi dan sebagainya. 1.2. &alam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undangundang dasar.
6
1.2/. &engan adanya sistem hukum, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di ba5ah dan tunduk pada sistem yang berlaku. 1.2:. &engan demikian, dalam negara yang berdasar atas hukum, konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. 1.2;. +ubungan antara 5arga negara dengan negara, hubungan antara lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.
2. Negara Hukum Frmi! "an Negara Hukum Materii! 2.1.
4alah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah si*at pemerintahannya yang pasi*, artinya pemerintah hanya sebagai 5asit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan para 5akilnya di parlemen.
2.2.
&i sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana 'tunduk pada( keinginan-keinginan
rakyat
yang
diperjuangkan
secara
liberal untuk menjadi keputusan parlemen. 2.$.
#ika
dikaitkan
7ontes>uieu,
dengan tugas
=rias
olitika
pemerintah
dalam
terbatas
pada
konsep tugas
eksekuti*, yaitu melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. 2..
ada 5aktu itu 'abad ke-19( masih dikuasai gagasan bah5a pemerintah hendaknya tidak turut campur dalam urusan 5arga
negaranya
kecuali
dalam
hal
menyangkut
kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara '7irriam udiardjo, 19;;(, aliran ini disebut liberalisme yang dirumuskan dalam dalil The least government is the best government 'pemerintahan
7
yang paling sedikit mengatur adalah pemerintahan yang baik(. 2./.
Negara dalam pandangan ini adalah negara yang memiliki ruang gerak sempit.
2.:.
Negara mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam kepentingan ekonomi diserahkan pada 5arga secara liberal.
2.;.
Negara hanya mempunyai tugas pasi*, yaitu baru bertindak apabila hak-hak 5arga negara dilanggar atau ketertiban keamanan umum terancam.
2.<.
onsepsi negara demikian adalah negara hukum dalam arti sempit atau disebut negara hukum *ormil, negara hukum klasik.
2.9.
Negara dalam pandangan ini hanya dianggap sebagai Negara enjaga 7alam (Nachtwachterstaat).
2.10. #adi, negara hukum *ormil adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersi*at pasi* terhadap kepentingan rakyat negara. 2.11. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan 5arga negara. 2.12. rusan ekonomi diserahkan pada 5arga dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti
bila 5arga dibiarkan
mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. 2.1$. Negara
hukum
*ormil
dikecam
banyak
pihak
karena
mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok terutama setelah erang &unia edua. 2.1. ?agasan bah5a pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan 5arga baik dalam bidang ekonomi dan sosial lambat laun
berubah
bertanggung
menjadi ja5ab
atas
8
gagasan
bah5a
kesejahteraan
pemerintah rakyat
dan
karenanya harus akti* mengatur kehidupan ekonomi dan sosial '7irriam udiardjo, 19;;(. 2.1/. ntuk itu pemerintah tidak boleh pasi* atau berlaku seperti penjaga malam melainkan harus akti* melakukan upayaupaya membangun kesejahteraan rakyat. 2.1:. ?agasan baru ini disebut dengan Welfare State atau Negara esejahteraan. 2.1;. 4ebagai konsep hukum, negara yang muncul adalah Negara +ukum 7ateriil atau negara hukum dalam arti luas. 2.1<. &alam negara hukum materiil atau dapat disebut negara hukum
modern,
pemerintah
diberi
tugas
membangun
kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. 2.19. ntuk itu pemerintah diberi ke5enangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan 5arga negara. 2.20. emerintah diberi Freies rmessen, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen. 2.21. onsep negara hukum materiil 'modern( dengan demikian berbeda dengan konsep negara hukum *ormil 'klasik( yang muncul pada abad ke-19. 2.22. emerintah dalam negara hukum materiil bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum *ormil. 2.2$. emerintah 'eksekuti*( bahkan bisa memiliki ke5enangan legislati*. 2.2. e5enangan ini meliputi tiga hal ! a. "danya hak inisiati* yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang bahkan membuat peraturan perundangundangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa
9
terlebih dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun 5aktu tertentu. b. +ak delegasi, yaitu membuat peraturan perundangundangan di ba5ah undang-undang c. !roit ermessen 'mena*sirkan sendiri aturan-aturan yang masih enunsiati*( '7ah*ud 7&, 199$( 2.2/. #adi, negara hukum materiil 'negara hukum modern( atau dapat
disebut
Welfare
State
adalah
negara
yang
pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan
dalam
urusan
5arga
dengan
dasar
bah5a
pemerintah ikut bertanggung ja5ab terhadap kesejahteraan rakyat. 2.2:. Negara bersi*at akti* dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.
#. Ciri$%iri Negara Hukum $.1.
Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum *ormil atau negara hukum dalam arti sempit.
$.2.
ada uraian sebelumnya telah dikemukakan bah5a negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law"
$.$.
)stilah Rechtsstaat diberikan oleh para ahli hukum Eropa ontinental sedang istilah Rule of Law diberikan oleh para ahli hukum "nglo 4a@on.
$..
Ariedrich #ulius 4tahl dari kalangan ahli hukum Eropa ontinental
memberikan
ciri-ciri
Rechtsstaat sebagai
berikut ! a. +ak asasi manusia b. emisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai =rias olitika
10
c. emerintahan berdasarkan peraturan-peraturan d. eradilan administrasi dalam perselisihan $./.
"dapun "B &icey dari kalangan ahli hukum "nglo 4a@on memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut ! a. 4upremasi
hukum,
dalam
kese5enang-5enangan,
arti
sehingga
tidak
boleh
seseorang
ada hanya
boleh dihukum jika melanggar hukum b. edudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat c. =erjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan $.:.
iri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum *ormil atau negara hukum dalam arti sempit.
$.;.
&ari pencirian di atas terlihat bah5a peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bah5a pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik.
$.<.
&engan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20
maka perumusan
ciri-ciri
negara hukum
sebagaimana dikemukakan oleh 4tahl dan &icey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersi*at pasi*. $.9.
4ebuah komisi para juris yang tergabung dalam #nternational $ommission of %urits pada kon*erensinya di angkok tahun 19:/ merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di ba5ah Rule of Law yang dinamis.
$.10. iri-ciri tersebut adalah ! a. erlindungan konstitusional, dalam arti bah5a konstitusi selain menjamin hak-hak indiCidu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin6
11
b. adan ehakiman yang bebas dan tidak memihak6 c. ebebasan untuk menyatakan pendapat6 d. emilihan umum yang bebas6 e. ebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi6 *. endidikan civics 'ke5arganegaraan( $.11. &ari pencirian seperti itu terlihat bah5a adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah 'eksekuti*( agar menjadi lebih akti* tidak hanya selaku penjaga malam. $.12. emerintahan diberi tugas dan tanggung ja5ab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya. $.1$. iri-ciri negara hukum di atas sudah dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum materiil 'modern(. $.1. &i samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli.
$.1/. 7enurut 7ontes>uieu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu ! a. erlindungan #"76 b. &itetapkannya ketatanegaraan suatu negara6 c. 7embatasi
kekuasaan
dan
5e5enang
organ-organ
negara $.1:. ro*. 4udargo ?autama mengemukakan ada $ 'tiga( ciri atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut ! a. =erdapat
pembatasan
kekuasaan
negara
terhadap
perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak se5enang-5enang. 1( =indakan negara dibatasi oleh hukum, indiCidual mempunyai
hak
terhadap
negara
mempunyai hak terhadap penguasa.
12
atau
rakyat
b. "sas legalitas 1( 4etiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. c. emisahan kekuasaan 1( "gar
hak-hak
asasi
itu
betul-betul
terlindungi,
diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat
peraturan
perundang-undangan,
melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. $.1;. AranD 7agnis 4useno '199;( mengemukakan adanya / 'lima( ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. $.1<. elima ciri negara hukum tersebut adalah sebagai berikut ! a.
Aungsi
kenegaraan
dijalankan
oleh
lembaga
yang
bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undangundang dasar. b.
ndang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting ! 1( arena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan. 2( #aminan hak asasi manusia memastikan bah5a pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela.
c.
adan-badan negara menjalankan kekuasaan masingmasing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.
d.
=erhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu
ke
pengadilan
dan
putusan
dilaksanakan oleh badan negara. e.
adan kehakiman bebas dan tidak memihak.
13
pengadilan
$.19. 7usta*a amal asha '200$( menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu ! a. engakuan
dan
perlindungan
terhadap
hak
asasi
manusia 1( &i dalam ciri ini terkandung ketentuan bah5a di dalam suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. 2( #aminan itu umumnya dituangkan dalam konstitusi negara bukan pada peraturan perundang-undangan di ba5ah konstitusi negara. $( ndang-undang
dasar
negara
berisi
ketentuan-
ketentuan tentang hak asasi manusia. ( )nilah salah satu gagasan konstitusionalisme. b. eradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak 1( &alam
ciri
ini
terkandung
ketentuan
bah5a
pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan kehakiman harus benar-benar independen dalam membuat putusan hukum, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain terutama kekuasaan eksekuti*. 2( &engan 5e5enang sebagai lembaga yang mandiri terbebas dari kekuasaan lain, diharapkan negara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. c. %egalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya 1( ah5a
segala
tindakan
penyelenggara
negara
maupun 5arga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung ja5abkan secara hukum.
14
&. NEGARA HUKUM INDONESIA 1. 'an"a(an )uri"i( Negara Hukum In"ne(ia 'a( &asar pijakan bah5a nehara )ndonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada asal 1 ayat '$( & 19/ erubahan etiga, yang berbunyi Negara )ndonesia adalah negara hukum. 'b( &imasukannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal & 19/ menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bah5a negara )ndonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. 'c( 4ebelumnya, landasan negara hukum )ndonesia kita temukan dalam bagian enjelasan mum & 19/ tentang 4istem emerintahan Negara, yaitu sebagai berikut ! 1. )ndonesia
ialah negara yang berdasar
atas
hukum
(Rechtsstaat). Negara )ndonesia berdasar atas +ukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (&achtsstaat). 2. 4istem onstitusional. emerintah berdasar atas sistem konstitusi
'hukum
dasar(,
tidak
bersi*at
absolutime
'kekuasaan yang tidak terbatas(. 'd( erdasarkan perumusan di atas, negara )ndonesia memakai istilah Rechtsstaat yang kemungkinan
dipengaruhi
oleh
konsep hukum elanda yang termasuk dalam 5ilayah Eropa ontinental. 'e( erumusan negara hukum )ndonesia adalah ! a. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka6 b. emerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut. '*( onsepsi negara hukum )ndonesia dapat kita masukkan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas.
15
'g( +al ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam embukaan & 19/ "linea )B. 'h( &alam
hal
tujuan
bernegara,
negara
bertugas
dan
bertanggung ja5ab tidak hanya melindungi segenap bangsa )ndonesia dan seluruh tumpah darah )ndonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 'i( Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu me5ujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat )ndonesia. 'j( &asar lain yang dapat dijadikan landasan bah5a )ndonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal-pasal & 19/, sebagai berikut ! a. ada
bab
)B
tentang
erekonomian
Negara
dan
esejahteraan 4osial asal $$ dan $ & 19/, yang menegaskan bah5a negara turut akti* dan bertanggung ja5ab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
"dapun
rumusan-rumusan
tersebut
sebagai
usaha
bersama
berikut ! asal $$ '1( erekonomian
disusun
sebagai
berdasar atas asas kekeluargaan. '2( abang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. '$( umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16
'( erekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi e*isiensi
ekonomi
dengan prinsip
berkeadilan,
lingkungan,
berkelanjutan,
kemandirian,
keseimbangan
kemajuan
serta dan
kebersamaan, ber5a5asan
dengan
menjaga
kesatuan
ekonomi
nasional. '/( etentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. asal $ '1( Aakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. '2( Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. '$( Negara bertanggung ja5ab atas penyediaan *asilitas pelayanan kesehatan dan *asilitas pelayanan umum yang layak. '( etentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. b. ada bagian enjelasan mum tentang okok-pokok ikiran dalam embukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. 3umusan tersebut sebagai berikut ! 1. Negara 8 begitu bunyinya 8 melindungi segenap bangsa )ndonesia dan seluruh tumpah darah )ndonesia dengan berdasar atas persatuan dengan me5ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat )ndonesia. &alam pembukaan ini
diterima aliran
persatuan, negara yang
pengertian negara
melindungi dan
meliputi
segenap bangsa seluruhnya. #adi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Negara,
menurut
pengertian
pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi
17
segenap bangsa )ndonesia seluruhnya. )nilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak me5ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 'k( &engan demikian jelas bah5a secara konstitusional, negara )ndonesia adalah negara hukum yang dinamis 'negara hukum materiil( atau negara kesejahteraan (welfare state). 'l( &alam negara hukum )ndonesia yang dinamis dan luas ini para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 2. Per*u+u"an Negara Hukum "i In"ne(ia a. Operasionalisasi
dari
konsep
negara
hukum
)ndonesia
dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu & 19/. b. & 19/ merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal or'er) )ndonesia. c. &i ba5ah & 19/ terdapat berbagai aturan hukum F peraturan
perundang-undangan
yang
bersumber
dan
berdasarkan pada & 19/. d. Legal or'er yang merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara tertib di )ndonesia dituangkan dalam etetapan 73 No. )))F73F2000 tentang 4umber +ukum dan =ata rutan eraturan erundang-undangan. e. &alam ketetapan tersebut dinyatakan bah5a yang dimaksud sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. *. 4umber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. g. 4umber hukum dasar nasional adalah ancasila sebagaimana yang tertulis dalam embukaan ndang-ndang &asar 19/, yaitu ! 1. etuhanan Gang 7aha Esa 2. emanusiaan yang adil dan beradab
18
$. ersatuan )ndonesia . erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya5aratanFper5akilan /. 4erta dengan me5ujudkan suatu eadilan sosial bagi seluruh 3akyat )ndonesia :. atang tubuh ndang-ndang &asar 19/. h. "dapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut ! 1. ndang-ndang &asar 19/ 2. etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 3epublik )ndonesia $. ndang-ndang . eraturan
emerintah
engganti
ndang-ndang
'erpu( /. eraturan emerintah ! 1. eputusan residen 2. eraturan &aerah i.
enjelasan dari masing-masing aturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut ! '1( ndang-ndang &asar 19/ merupakan hukum dasar tertulis Negara 3epublik )ndonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. '2( etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 3epublik )ndonesia merupakan putusan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan
dalam
sidang-sidang
7ajelis
ermusya5aratan 3akyat. '$( ndang-undang dibuat oleh &e5an er5akilan 3akyat bersama residen untuk melaksanakan ndang-ndang &asar 19/ serta etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 3epublik )ndonesia. '( eraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh residen dalam
hal
ih5al
kegentingan
yang
memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. eraturan
19
pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke &e5an er5akilan 3akyat dalam persidangan yang berikut. &e5an er5akilan 3akyat dapat menerima atau menolak
peraturan
pemerintah
pengganti
undang-
undang dengan tidak mengadakan perubahan. #ika ditolak &e5an er5akilan 3akyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. '/( eraturan pemerintah dibuat oleh emerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. ':( eputusan presiden yang bersi*at mengatur dibuat oleh residen untuk menjalankan *ungsi dan tugasnya berupa pengaturan
pelaksanaan
administrasi
negara
dan
administrasi pemerintahan. ';( eraturan
daerah
merupakan
peraturan
untuk
melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. j.
eraturan daerah proCinsi dibuat oleh de5an per5akilan rakyat daerah proCinsi bersama dengan gubernur.
k. eraturan per5akilan
daerah rakyat
kabupatenFkota daerah
dibuat
oleh
kabupatenFkota
de5an bersama
bupatiF5alikota. l.
eraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan per5akilan desa atau yang
setingkat,
sedangkan
tata
pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupatenFkota yang bersangkutan. m. etetapan 73 tersebut menunjukkan bah5a di negara hukum )ndonesia, hukum merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bertingkat dan hierarkis. n. Norma hukum di atas merupakan sumber dan dasar bagi pembuatan norma hukum di ba5ahnya. o. 4elanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam ndang-ndang No. 10 =ahun 200 tentang embentukan eraturan erundang-undangan.
20
p. #enis
dan
hierarki
peraturan
perundang-undangan
di
)ndonesia menurut ndang-ndang No. 10 =ahun 200 tersebut adalah sebagai berikut ! 1. ndang-ndang &asar 19/ 2. ndang-ndang
'(
atau
eraturan
emerintah
engganti ndang-ndang 'erpu( $. eraturan emerintah '( . eraturan residen 'erpres( /. eraturan &aerah 'erda( >. enjelasan
dari
masing-masing
peraturan
perundang-
undangan sebagaimana yang terdapat dalam ndang-ndang No. 10 =ahun 200 tersebut sebagai berikut ! 1. ndang-ndang
&asar
Negara
3epublik
)ndonesia
=ahun 19/ merupakan hukum dasar dalam eraturan erundang-undangan. 4ebagai hukum dasar, & 19/ merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di ba5ahnya. 2. ndang-ndang adalah eraturan erundang-undangan yang dibentuk oleh &e5an er5akilan 3akyat dengan persetujuan bersama residen. $. eraturan emerintah engganti ndang-ndang adalah eraturan erundang-undangan yang ditetapkan oleh residen dalam hal ih5al kegentingan yang memaksa. . eraturan emerintah adalah eraturan erundangundangan
yang
ditetapkan
oleh
residen
untuk
menjalankan ndang-ndang sebagaimana mestinya. /. eraturan
residen
adalah
eraturan
erundang-
undangan yang dibuat oleh residen. :. eraturan
&aerah
adalah
eraturan
erundang-
undangan yang dibentuk oleh de5an per5akilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. r. &engan keluarnya ndang-ndang No. 10 =ahun 200 tentang embentukan eraturan erundang-undangan maka
21
status hukum dari etetapan 73 No. )))F73F2000 dapat dikatakan tidak berlaku lagi. s. +al ini dikarenakan berdasar etetapan 73 No. )F73F200$ tentang eninjauan terhadap 7ateri dan 4tatus +ukum etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 4ementara dan etetapan ermusya5aratan 3akyat
3epublik
)ndonesia
=ahun 19:0 sampai dengan =ahun 2002, etetapan 73 No. )))F73F2000 termasuk dalam kategori etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 4ementara dan etetapan 7ajelis ermusya5aratan 3akyat 3epublik )ndonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. t. arena sudah terbentuk ndang-ndang No. 10 =ahun 200 yang isinya juga mengatur perihal peraturan perundangundangan di )ndonesia maka =etapan 73 tersebut sudah tidak berlaku lagi. u. Negara +ukum )ndonesia menurut & 19/ mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut ! 1. Norma hukumnya bersumber pada ancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum (stufenbouwtheorienya +ans elsen(. 2. 4istemnya, yaitu sistem konstitusi. & 19/ sebagai naskah keseluruhan terdiri dari embukaan, atang tubuh dan enjelasan sebagai hukum dasar negara. & 19/ hanya memuat aturanaturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan
dan
perkembangan serta
kebutuhan
masyarakat. & 19/ dan peraturan perundangundangan di ba5ahnya membentuk kesatuan sistem hukum. $. edaulatan rakyat atau prinsip demokrasi &apat dilihat dari embukaan & 19/ yaitu dasar erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
22
dalam permusya5aratanFper5akilan dan asal 2 ayat '2( yaitu
edaulatan
dilaksanakan
berada
menurut
di
tangan
ketentuan
rakyat
dan
ndang-ndang
&asar. . rinsip
persamaan
kedudukan
dalam
hukum
dan
pemerintahan 'asal 2; ayat '1( & 19/(. /. "danya organ pembentuk undang-undang 'residen dan &3( :. 4istem pemerintahannya adalah presidensiil. ;. ekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain 'eksekuti*(
<. +ukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa )ndonesia
dan
memajukan
seluruh
tumpah
kesejahteraan
darah
umum,
)ndonesia,
mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 9. "danya jaminan akan hak asasi dan ke5ajiban dasar manusia 'asal 2< "-# & 19/(.
#. Hu,ungan Negara Hukum "engan Demkra(i a. +ubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bah5a negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. b. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. c. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. d. AranD 7agnis 4useno '199;( menyatakan adanya / 'lima( gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. e. elima ciri negara demokrasi tersebut adalah ! 1. Negara hukum 2. emerintah di ba5ah kontrol nyata masyarakat
23
$. emilihan umum yang bebas . rinsip mayoritas /. "danya jaminan terhadap hak-hak demokratis *. erdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik *ormal maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi
konstitusional,
yaitu
negara demokrasi
yang
berdasar atas konstitusi. g. ?agasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik '*ormil(, sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan Rule of Law yang dinamis 'negara hukum materiil(. h. &emokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. i.
"dapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula.
j.
"turan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum.
k. &engan demikian di negara demokrasi, hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. l.
=anpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendalikan.
m. #adi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum. n. 7enjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. o. 7asih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. p. Namun demikian menurut hemat penulis, negara hukum adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi.
24
>. 4ebagaimana yang dikemukakan oleh 7irriam udiarjo dalam AranD 7agnis 4useno '199;( yang menyatakan bah5a demokrasi
konstitusional
pertama-tama
merupakan
Rechtsstaat . r. erumusan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau Rule of Law 'negara hukum(.
C. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian Hak A(a(i Manu(ia 1.1.
+ak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah =uhan Gang 7aha Esa.
1.2.
7ustha*a emal asha '2002( menyatakan bah5a yang dimaksud dengan hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang diba5a manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah "llah 4H=.
1.$.
endapat lain yang senada menyatakan bah5a hak asasi manusia adalah hak-hak yang diba5a sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan 5akil =uhan
1..
'?aDalli, 200(.
3umusan sejak lahir sekarang ini dipertanyakan, sebab bayi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup.
1./.
Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup.
1.:.
esadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bah5a semua manusia sebagai makhluk =uhan memiliki derajat dan martabat yang sama.
1.;.
&engan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia.
25
1.<.
#adi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bah5a mereka adalah sama dan sederajat.
1.9.
engakuan terhadap +"7 memiliki dua landasan, sebagai berikut ! 1( %andasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. odrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. 4emua manusia adalah sederajat tanpa membedakan
ras,
agama,
suku,
bahasa
dan
sebagainya. 2( %andasan yang kedua dan yang lebih dalam ! =uhan menciptakan manusia. 4emua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu =uhan Gang 7aha Esa. arena itu di hadapan =uhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. 1.10. &engan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada, karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. 1.11. 4elama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusia maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan. 1.12. +ak dasar seseorang atau kelompok tidak diakui dan dihargai selama mereka dianggap tidak memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai manusia. 1.1$. ila hak asasi manusia belum dapat ditegakkan maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia, baik oleh masyarakat, bangsa, dan pemerintah suatu negara. 1.1. ada masa lalu, manusia banyak yang belum mengakui derajat manusia lain. 1.1/. "kibatnya banyak terjadi penindasan manusia oleh manusia lain. 1.1:. 7isalnya penjajahan, perbudakan, dan penguasaan.
26
1.1;. angsa )ndonesia dahulu pernah mengalami penjajahan bangsa lain. 1.1<. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak asasi manusia harus terus-menerus dilakukan. 1.19. ada masa sekarang pun masih banyak manusia atau bangsa, yang menindas manusia dan bangsa lain. 1.20. +ak asasi manusia 5ajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 1.21. 4ecara de*initi*, hak artinya kekuasaan atau 5e5enang yang dimiliki seseorang atas sesuatu di luar dirinya '4uria usuma, 19<:(. 1.22. ebalikan dari hak adalah ke5ajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu.
1.2$. 4etiap orang memiliki hak dasar memeluk agama, yang berarti kebebasan dan ke5enangan dia untuk menganut suatu agama sedangkan orang lain memiliki ke5ajiban untuk mengakui ke5enangan orang tersebut. 1.2. +ubungan ini akan terjadi bilamana ada pengakuan yang sama antar manusia itu sendiri. 1.2/. )stilah hak asasi manusia bermula dari arat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right . 1.2:. arena istilah right of man tidak mencakup right of women maka oleh leanor Roosevelt diganti dengan istilah human right yang lebih uniCersal dan netral '?aDalli, 200(. 1.2;. )stilah natural right berasal dari konsep #ohn %ocke '1:$21;0( mengenai hak-hak alamiah manusia.
27
1.2<. #ohn %ocke menggambarkan bah5a kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara (state of nature) memiliki hakhak dasar perorangan yang alami. 1.29. +ak-hak
alamiah
itu
meliputi
hak
untuk
hidup,
hak
kemerdekaan, dan hak milik. 1.$0. 4etelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara.
2. Ma%am Hak A(a(i Manu(ia c.2.1.
erdasarkan pada ndang-ndang Nomor $9 =ahun 1999 tentang +ak "sasi 7anusia, dinyatakan bah5a hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk =uhan Gang 7aha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 5ajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
c.2.2.
erdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah '=im )E )N, 200$( ! 1. +ak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di5arisi.
+ak asasi
manusia adalah bagian dari
manusia secara otomatis. 2. +ak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. $. +ak asasi
manusia tidak boleh dilanggar. =idak
seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat
28
hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. c.2.$.
+ak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia.
c.2..
"pa saja yang termasuk hak dasar manusia itu senantiasa berubah menurut ukuran Daman dan perumusannya.
c.2./.
eberapa contoh hak dasar tersebut sebagai berikut ! a. +ak asasi manusia menurut iagam tentang &eklarasi niversal of *uman Rights 19<, meliputi ! a. +ak berpikir dan mengeluarkan pendapat, b. +ak memiliki sesuatu, c. +ak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, d. +ak menganut aliran kepercayaan atau agama, e. +ak untuk hidup, *. +ak untuk kemerdekaan hidup, g. +ak untuk memperoleh nama baik, h. +ak untuk memperoleh pekerjaan, dan i.
+ak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
b. +ak asasi manusia menurut ndang-ndang Nomor $9 =ahun 1999 tentang +ak "sasi 7anusia, meliputi ! a. +ak untuk hidup, b. +ak berkeluarga, c. +ak mengembangkan diri, d. +ak keadilan, e. +ak kemerdekaan, *. +ak berkomunikasi, g. +ak keamanan, h. +ak kesejahteraan, dan i.
+ak perlindungan
29
c.2.:.
+ak asasi manusia meliputi berbagai bidang, sebagai berikut ! a. +ak
asasi
pribadi
kemerdekaan,
hak
(+ersonal Rights), menyatakan
misal,
pendapat,
hak hak
memeluk agama. b. +ak asasi politik (+olitical Rights), yaitu hak untuk diakui sebagai 5arga negara. 7isalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. c. +ak asasi ekonomi (+ropert Rights), misal, hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak. d. +ak asasi sosial dan kebudayaan (Social an' $ultural Rights), misal, mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan,
hak
pension,
hak
mengembangkan
kebudayaan, hak berekspresi. e. +ak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Rights of Legal -ualit). *. +ak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (+roce'ural Rights).
D. SE-ARAH PERKEM&ANGAN HAK ASASI MANUSIA 1. Se+ara Pengakuan Hak A(a(i Manu(ia 1.1.
%atar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya, muncul karena inisiati* manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan se5enang-5enang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan keDaliman 'tirani(.
1.2.
erkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam.
1.$.
erkembangannya dapat kita lihat berikut ini.
30
a. Perkem,angan
Hak
A(a(i
Manu(ia
/a"a
Ma(a
Se+ara 1( erjuangan Nabi 7usa dalam membebaskan umat Gahudi dari perbudakan 'tahun :000 sebelum 7asehi( 2( +ukum +ammurabi di abylonia yang memberi jaminan keadilan bagi 5arga negara 'tahun 2000 sebelum 7asehi( $( 4ocrates ':9-$99 47(, lato '29-$; 47(, dan "ristotoles '$<-$22 47( sebagai *ilsu* Gunani peletak dasar
diakuinya
hak
asasi
manusia.
7ereka
mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. ( erjuangan
Nabi
7uhammad
sa5.
untuk
membebaskan para bayi 5anita dan 5anita dari penindasan bangsa Iuraisy 'tahun :00 7asehi(.
,. Perkem,angan Hak A(a(i Manu(ia "i Inggri( b.1. )nggris merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. b.2. erjuangan
tersebut
tampak
dari
beberapa
dokumen sebagai berikut ! 1( =ahun 121/, munculnya piagam 7agna harta atau iagam "gung. =erjadi pada pemerintahan 3aja #ohn, yang bertindak se5enang-5enang terhadap
rakyat
bangsa5an.
dan
=indakan
mengakibatkan
rasa
terhadap 3aja tidak
kelompok
#ohn puas
tersebut kaum
bangsa5an yang kemudian berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut 7agna harta.
31
7agna harta membatasi kekuasaan 3aja #ohn di )nggris. 2( =ahun 1:2<, keluarnya piagam etition o* 3ights.
&okumen
ini
berisi
pertanyaan
mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. +ak-hak tersebut adalah ! a(ajak dan pungutan istime5a harus disertai persetujuan6 b(Harga
negara
tidak
boleh
dipaksanakan
menerima tentara di rumahnya6 c( =entara
tidak
boleh
menggunakan
hukum
perang dalam keadaan damai. $( =ahun 1:;9, munculnya +abeas orpus "ct. &okumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. )sinya adalah sebagai berikut ! 1( 4eseorang yang ditahan segera diperiksa dalam 5aktu dua hari setelah penahanan 2( "lasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.
( =ahun 1:<9, keluar ./ill of Rights0" 7erupakan undang-undang yang diterima parlemen )nggris sebagai
bentuk
perla5anan
terhadap
3aja
#ames )). /ill of Rights ini merupakan undangundang yang diterima parlemen )nggris, yaitu tentang ! a( ebebasan
dalam
pemilihan
anggota
parlemen b( ebebasan pendapat
32
berbicara
dan
mengeluarkan
c( ajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seiDing parlemen d( +ak 5arga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing e( arlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
%. Perkem,angan Hak A(a(i Manu(ia "i Amerika Serikat 1( erjuangan
penegakkan
hak asasi
manusia
di
"merika didasari pemikiran #ohn %ocke, yaitu tentang hak-hak alam seperti, hak hidup (life), hak kebebasan (libert), dan hak milik (propert)" 2( &asar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam !eclaration of #n'epen'ence of The nite' States" $( &i "merika 4erikat perjuangan hak-hak asasi manusia itu adalah karena rakyat "merika 4erikat yang berasal dari Eropa sebagai emigrant merasa tertindas oleh pemerintahan
)nggris,
yang
pada
5aktu
itu
merupakan jajahan )nggris. ( "merika 4erikat berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal #uli 1;;:. /( &eklarasi kemerdekaan "merika 4erikat dimasukkan dalam konstitusi negara tersebut.
:( &alam sejarah perjuangan hak asasi manusia, negara "merika 4erikat dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya.
33
". Perkem,angan Hak A(a(i Manu(ia "i Pran%i( 1( erjuangan hak asasi manusia di rancis dirumuskan dalam suatu naskah pada a5al 3eColusi rancis pada tahun 1;<9, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kese5enang-5enangan 3aja %ouis B). 2( Naskah tersebut dikenal dengan !eclaration 'es !roits 'e L1 home et !u $itoen 'pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan 5arga negara(. $( &eklarasi ini menyatakan bah5a hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersi*at suci. ( 3eColusi rancis ini terkenal sebagai perjuangan penegakkan +"7 di Eropa. /( &alam reColusi ini, muncul semboyan Libert, galit , dan
Fraternit
'ebebasan,
ersamaan,
dan
ersaudaraan(. :( ada tahun 1;91, deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi rancis.
e. At!anti% Carter Taun 101 e.1. "tlantic harter, muncul pada saat terjadinya erang &unia )) yang dipelopori oleh A.&. 3ooseCelt, yang menyebutkan =he Aour Areedom 'empat macam kebebasan( ! 1. ebebasan
untuk
beragama
(free'om
of
religion)6 2. ebebasan untuk berbicara dan berpendapat (free'om of speech an' throught)6 $. ebebasan dari rasa takut (free'om of fear)6 . ebebasan dari kemelaratan (free'om of want).
34
e.2. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai tiang penjaga hak-hak asasi manusia yang mendasar.
. Pengakuan Hak A(a(i Manu(ia !e Per(erikatan &ang(a$,ang(a 1( ada tanggal 10 &esember 19<, telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan niversal !eclaration
of *uman
Rights, yaitu pernyataan
sedunia tentang hak-hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 &esember sering diperingati sebagai hari hak asasi manusia. 2( )si pokok deklarasi itu tertuang dalam asal 1 yang menyatakan ! .Se2alian
orang
'ilahir2an
mer'e2a
'an
mempunai martabat 'an ha2ha2 ang sama" &ere2a 'i2aruniai a2al 'an bu'i, 'an hen'a2na bergaul satu sama lain 'alam persau'araan0" $( &eklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. ( &eklarasi uniCersal ini menjadi pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. /( era5al dari &eklarasi uniCersal tersebut, negaranegara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional mulai merumuskan bersama hak asasi manusia sebagai komitmen mereka dalam menegakkan hak asasi manusia. :( 4etiap negara pun juga mulai menunjukkan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undangundang dasarnya.
g. Ha(i! Si"ang Ma+e!i( Umum P&& Taun 1033
35
g.1. =ahun 19::, dalam siding 7ajelis mum , telah diakui coCenants on +uman 3ights dalam hukum )nternasional dan dirati*ikasi oleh negara-negara anggota . oCenants tersebut antara lain ! a. The #nternational on $ivil an' +olitical Rights, yaitu tentang hak sipil dan hak politik 'konCensi tentang hak sipil dan politik, 19::(6 b. The #nternational $ovenant of conomic, Social, an' $ultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial,
dan
budaya
'konCensi
tentang
hak
ekonomi, sosial, dan budaya, 19::(6 c. 3ptional +rotocol , adanya kemungkinan seorang 5arga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi manusia kepada The *uman Rights $ommittee
setelah
melalui
upaya
pengadilan di negaranya. g.2. 4elanjutnya,
berkembang
beberapa
deklarasi
mengenai hak asasi manusia di dunia, antara lain ! 1. !eclaration on the Rights of +eople to +eace '&eklarasi +ak angsa atas erdamaian( pada tahun 19< oleh negara dunia ketiga. 2. !eclaration on the Rights to !evelopment '&eklarasi +ak atas embangunan( pada tahun 19<: oleh negara dunia ketiga. $. 4frican $harter on *uman an' +eople1s Rights 'anjul
harter(
oleh
negara
"*rika
yang
tergabung dalam ersatuan "*rika 'O"( pada tahun 19<1. . $airo !eclaration on *uman Rights in #slam oleh negara yang tergabung dalam O) 'Organisasi on*erensi )slam( tahun 1990.
36
/. /ang2o2 !eclaration
diterima
oleh
negara-
negara "sia pada tahun 199$. :. !e2larasi Wina tahun 199$ yang merupakan deklarasi uniCersal dari negara-negara yang tergabung dalam . g.$. erdasarkan sejarah perkembangannya, ada $ 'tiga( generasi hak asasi manusia, sebagai berikut ! a. ?enerasi pertama adalah +ak 4ipil dan olitik yang
bermula
di
dunia
arat
'Eropa(,
contohnya ! hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan,
hak
kebebasan
berpikir
dan
berpendapat, hak beragama, hak berkumpul dan hak untuk berserikat. b. ?enerasi kedua adalah +ak Ekonomi, 4osial dan udaya yang diperjuangkan oleh negara 4osialis di Eropa =imur, misalnya ! hak atas pekerjaan, hak
atas
penghasilan
yang
layak,
hak
membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. c. ?enerasi ketiga adalah +ak erdamaian dan embangunan yang diperjuangkan oleh negaranegara berkembang '"sia-"*rika(, misalnya ! hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. g.. erkembangan
berikutnya,
yaitu
munculnya
generasi 2eempat hak asasi manusia '=im )E )N, 200$(.
37
g./. +ak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan
yang
ber*okus
pembangunan
ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatiCe bagi keadilan rakyat. g.:. rogram pembangunan dijalankan tidak memenuhi kebutuhan rakyat banyak tetapi untuk sekelompok atau elite penguasa saja. g.;. emikiran hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara "sia pada tahun 19<$ yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut !eclaration of The /asic !uties of 4sian +eople an' 5overnment" g.<. emikiran generasi keempat ini lebih maju dari generasi ketiga,
karena tidak
saja mencakup
struktural, tetapi juga berpijak pada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. g.9. &eklarasi +ak "sasi 7anusia "sia selain berbicara tentang hak asasi juga berbicara tentang ke5ajiban asasi.
E. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1. Pengakuan &ang(a In"ne(ia Akan Hak A(a(i Manu(ia 1.1.
engakuan akan hak asasi manusia di )ndonesia telah tercantum dalam & 19/ yang sebenarnya lebih dahulu
38
ada dibanding dengan &eklarasi niCersal yang lahir pada 10 &esember 19/. 1.2.
engakuan akan hak asasi manusia dalam ndang-ndang &asar 19/ dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut.
a. Pem,ukaan
Un"ang$Un"ang
Da(ar
104
A!inea
Pertama '1( +ak "sasi 7anusia sebenarnya sudah tercantum dalam embukaan & 19/. '2( Oleh karena itu, bisa dikatakan bah5a negara )ndonesia sendiri sejak masa berdirinya, tidak bisa lepas dari +ak "sasi 7anusia itu sendiri. '$( +al ini dapat dilihat pada alinea pertama yang berbunyi J ah5a sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa J berdasarkan hal ini, bangsa )ndonesia
mengakui adanya
hak
untuk
merdeka atau bebas.
,. Pem,ukaan
Un"ang$Un"ang
Da(ar
104
A!inea
Keem/at '1( embukaan ndang-ndang &asar
19/ "linea
empat berbunyi, emudian daripada itu, untuk membentuk suatu emerintahan Negara )ndonesia yang melindungi segenap bangsa )ndonesia dan seluruh
tumpah
memajukan
darah
kesejahteraan
)ndonesia umum,
dan
untuk
mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam susunan Negara 3epublik
39
)ndonesia
yang
berkedaulatan
rakyat
dengan
berdasarkan kepada etuhanan Gang 7aha Esa, emanusiaan yang adil dan beradab, ersatuan )ndonesia, dan erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya5aratanFper5akilan, serta dengan me5ujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat )ndonesia. '2( 4ila kedua ancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di )ndonesia.
%. &atang Tu,u Un"ang$Un"ang Da(ar 104 '1( 3umusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari asal 2; sampai dengan asal $ & 19/. '2( Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. '$( 4ampai pada berakhitnya era Orde aru tahun 199<, pengakuan akan hak asasi manusia di )ndonesia tidak banyak
mengalami
perkembangan
dan
tetap
berlandaskan pada rumusan yang ada dalam & 19/, yaitu tertuang pada hak dan ke5ajiban a5rga negara. '( 3umusan baru tentang hak asasi manusia tertuang dalam asal 2< "-# & 19/ hasil amandemen pertama tahun 1999.
". Keteta/an MPR
40
'1( etetapan )ndonesia
73
mengenai
tertuang
dalam
hak
asasi
ketatapan
manusia 73
No.
B))F73F199< tentang +ak "sasi 7anusia. '2( erdasarkan hal itu, kemudian keluarlah ndangndang Nomor $0 =ahun 1999 tentang +ak "sasi 7anusia
sebagai
undang-undang
yang
sangat
penting kaitannya dalam proses jalannya +ak "sasi 7anusia di )ndonesia. '$( 4elain itu juga ndang-ndang Nomor 2: =ahun 2000 tentang engadilan +ak "sasi 7anusia. '( 7acam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah ! 1. +ak untuk hidup, 2. +ak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, $. +ak keadilan, . +ak kemerdekaan, /. +ak atas kebebasan in*ormasi, :. +ak keamanan, ;. +ak kesejahteraan, <. e5ajiban, 9. erlindungan dan pemajuan
e. Peraturan Perun"ang$un"angan '1( ndang-undang tentang +"7 di )ndonesia adalah ndang-ndang Nomor $9 =ahun 1999. '2( "dapun hak-hak yang ada dalam ndang-ndang Nomor $9 =ahun 1999 tersebut antara lain adalah sebagai
berikut !
1. +ak untuk hidup 'asal ( 2. +ak untuk berkeluarga 'asal 10( $. +ak untuk mengembangkan diri 'asal 11, 12, 1$, 1, 1/, 1:(
41
. +ak untuk memperoleh keadilan 'asal 1;, 1<, 19( /. +ak untuk kebebasan pribadi 'asal 20-2;( :. +ak atas rasa aman 'asal 2<-$/( ;. +ak atas kesejahteraan 'asal $:-2( <. +ak turut serta dalam pemerintahan 'asal $-( 9. +ak 5anita 'asal /-/1( 10.+ak anak 'asal /2-::( '$( &alam & 19/ " 20" asal 2<" sampai #, tercantum rumusan hak asasi manusia. '( 3umusan tersebut pada dasarnya sama dengan rumusan yang ada dalam ketetapan 73 No. B))F73F199<. '/( erlu diketahui bah5a =ap 73 No. B))F73F199< sekarang ini telah dicabut berdasarkan ketatapan 73 No. )F73F200$. ':( +al ini disebabkan isi dalam ketetapan tersebut sudah termuat dalam & 19/. ';( &engan masuknya rumusan hak asasi manusia dalam & 19/ tersebut, semakin kuat jaminan hak asasi manusia di )ndonesia. '<( =ugas
negara
penegakan
selanjutnya
hak
asasi
adalah
manusia
mengadakan dan
memberi
perlindungan 5arga dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Penegakan Hak A(a(i Manu(ia
42
2.1.
&alam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain ! a. omisi Nasional +ak "sasi 7anusia 'omnas +"7( dibentuk berdasarkan eppres Nomor / =ahun 199$ pada tanggal ; #uni 199$ yang kemudian dikukuhkan lagi melalui ndang-ndang Nomor $9 tahun 1999 tentang +ak "sasi 7anusia. a.1. omnas +"7 adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang ber*ungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. a.2. omnas +"7 bertujuan ! 1. 7engembangkan
kondisi
yang
kondusi* bagi
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan ancasila, ndang-ndang &asar iagam
erserikatan
19/,
angsa-angsa,
dan serta
&eklarasi niCersal +ak "sasi 7anusia6 2. 7eningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia
manusia
guna
)ndonesia
perkembangan seutuhnya
pribadi dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. b. engadilan +ak "sasi 7anusia dibentuk berdasarkan ndang-ndang
Nomor
2:
=ahun
2000
tentang
engadilan hak asasi manusia. b.1. engadilan pengadilan
+ak
"sasi
khusus
yang
7anusia berada
di
merupakan lingkungan
engadilan mum dan berkedudukan di daerah abupaten atau ota.
43
b.2. engadilan +"7 adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. b.$. engadilan +"7 bertugas dan ber5enang memeriksa dan
memutus
perkara
pelanggaran
+ak
"sasi
7anusia yang berat. b.. engadilan +"7 juga ber5enang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial 5ilayah negara 3epublik )ndonesia
oleh 5arga
negara )ndonesia. c. engadilan +ak "sasi 7anusia 4' *oc dibentuk atas usul dari
&3
berdasarkan
peristi5a
tertentu
dengan
eputusan residen untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya ndang-ndang Nomor 2: =ahun 2000 tentang engadilan +ak "sasi 7anusia. d. omisi ebenaran dan 3ekonsiliasi. d.1. ndang-ndang Nomor 2: =ahun 2000 memberikan alternati* bah5a penyelesaian pelanggaran +ak "sasi 7anusia
yang
berat
dapat
dilakukan
di
luar
engadilan +ak "sasi 7anusia, yaitu melalui omisi ebenaran
dan
3ekonsiliasi
yang
dibentuk
berdasarkan undang-undang. 2.2.
enegakan dan perlindungan tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk negara.
2.$.
7asyarakat
dapat
pula
berpartisipasi
dalam
rangka
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. 2..
7asyarakat dapat membentuk %embaga 45adaya 7asyarakat '%47(.
2./.
%embaga s5adaya yang dimaksud adalah organisasi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh masyarakat
44
dengan tugas
perlindungan dan
penegakan hak
asasi
manusia di )ndonesia. 2.:.
%embaga-lembaga ini mengonsentrasikan kegiatannya pada upaya penegakan dan perlindungan +"7, misalnya dengan menuntut pihak-pihak yang telah melanggar +"7, melindungi korban +"7, menuntut keadilan, dan sebagainya.
2.;.
eberapa contoh %embaga 45adaya 7asyarakat '%47( ! a.
ON=3"4
'omisi
untuk
orang
hilang
dan
tindak
kekerasan(6 b.
G%+) 'Gayasan lembaga bantuan hukum )ndonesia(6
c.
%embaga 4tudi dan "dCokasi 7asyarakat 'E%4"7(,
d.
*uman Rights Watch '+3H(.
#. Kn5en(i Interna(ina! tentang Hak A(a(i Manu(ia a. onCensi internasional mengenai hak asasi manusia adalah 5ujud nyata, kepedulian masyarakat internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. b. eberapa konCensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berikut ! 1. niversal !eclaration of *uman Rights 'ernyataan hak asasi manusia sedunia( dihasilkan dalam sidang umum 10 &esember 19/. 2. #nternational
$ovenant
of $ivil
an'
+olitical
Rights
'erjanjian )nternasional tentang +ak 4ipil dan olitik( dan #nternational $ovenant of conomic, Social an' $ultural Rights 'erjanjian )nternasional tentang +ak Ekonomi, 4osial dan udaya( pada tahun 19::.
$. !eclaration on the Rights of +eoples to +eace '&eklarasi +ak angsa atas erdamaian( pada tahun 19< dan
45
!eclaration on the Rights to !evelopment '&eklarasi +ak atas embangunan( pada tahun 19<:. . 4frican $harter on *uman an' +eoples1 Rights 'anjul harter( oleh negara "*rika
yang
tergabung
dalam
ersatuan "*rika 'O"( pada tahun 19<1. /. $airo !eclaration on *uman Rights in #slam oleh negara yang tergabung dalam O) 'Organisasi on*erensi )slam( tahun 1990. :. /ang2o2 !eclaration '&eklarasi angkok( diterima oleh negara-negara "sia pada bulan "pril tahun 199$. &eklarasi ini mencerminkan keinginan dan kepentingan negara di ka5asan itu. &alam deklarasi ini dipertegas beberapa prinsip
tentang
hak
asasi
manusia,
antara
lain
!
niversalit, #n'ivisibilit, #nter'epen'ence, Nonselectivit, 3b6ectivit , dan Right to !evelopment . ;. Bienna &eclaration '&eklarasi Hina( 199$ c. 4elain deklarasi, perjanjian dan piagam sebagaimana di atas, masih banyak lagi instrumen hak asasi manusia yang dihasilkan oleh masyarakat )nternasional, baik yang terhimpun dalam organisasi , organisasi regional, atau kelompok negara.
. Keikut(ertaan In"ne(ia "a!am Kn5en(i Interna(ina! .1.
=anggung ja5ab dan menghormati atas berbagai konCensi internasional tentang hak asasi manusia tersebut di5ujudkan dengan keikutsertaan )ndonesia untuk merati*ikasi berbagai instrument internasional.
.2.
7erati*ikasi suatu perjanjian berarti bah5a suatu negara mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan bah5a ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya.
46
.$.
&engan
merati*ikasi
berbagai
instrumen
internasional
mengenai hak asasi manusia berarti )ndonesia secara langsung sudah mengikatkan diri pada isi dokumen tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional )ndonesia. ..
4elain itu se5aktu-5aktu )ndonesia harus siap mendapat penga5asan dari dunia internasional mengenai praktikpraktik
pelaksanaan
ataupun
pelanggaran
hak
asasi
manusia yang terjadi di )ndonesia. ./.
eberapa macam konCensi internasional tentang hak asasi manusia yang sudah dirati*ikasi )ndonesia adalah sebagai berikut ! a. onCensi #ene5a 12 "gustus 199, 'dirati*ikasi dengan ndang-ndang Nomor /9 =ahun 19/<(. b. onCensi tentang +ak olitik aum erempuan 8 $onvention on the +olitical Rights of Women 'dirati*ikasi dengan ndang-ndang Nomor :< =ahun 19/<(. c. onCensi
tentang
enghapusan
4egala
entuk
&iskriminasi terhadap erempuan 8 $onvention on the limination of !iscrimination 4gaints Women 'dirati*ikasi dengan ndang-ndang Nomor ; =ahun 19<(. d. onCensi +ak "nak 8 $onvention on the Rights of the $hil' 'dirati*ikasi dengan eppres No. $: =ahun 1990(. e. onCensi elarangan, engembangan, roduksi, dan enyimpanan
4enjata iologis
dan
eracun serta
emusnahannya 8 $onvention on the +rohibition of the !evelopment,
+ro'uction
an'
Stoc2piling
of
/acteriological (/iological) an' To7ic Weapons an' on their !estruction 'dirati*ikasi dengan eppres No. /< =ahun 1991(. *. onCensi )nternasional terhadap "ntiapartheid dalam Olahraga - #nternational $onvention 4gaints 4parthei' in
47
