Makalah Hukum Pidana Internasional Tentang Interpol

Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL

Disusun oleh:

Nama NIM

: :

Johan Komala Siswoyo B2A009158

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UNIVERSITAS DIPONEGORO DIPONEGORO 2011

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g

Perkem Perkembang bangan an teknolo teknologi gi dan global globalisas isasii saat ini telah telah member memberikan ikan berbag berbagai ai macam macam kemudahan dalam kerjasama dan hubungan internasional antar negara-negara di dunia, baik  dalam bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Namun di sisi sisi lain juga telah telah memperm mempermuda udah h jalan jalan bagi bagi para pelaku pelaku kejahata kejahatan n untuk untuk memperl memperluas uas aksinya. aksinya. Dewasa ini perkembanga perkembangan n kejahatan kejahatan tidak lagi berada di dalam lingkup wilayah suatu negara saja, akan tetapi telah melampaui batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Beberapa   bulan bulan terakhir terakhir kita kita tentu tentu tidak tidak asing asing dengan dengan nama nama Nasaru Nasaruddi ddin n dan Nunun Nunun Nurbae Nurbaetie tie yang yang menjadi headline di beberapa media massa di Indonesia karena mereka menjadi buronan KPK  dan melarikan diri ke luar negeri, meskipun pada akhirnya mereka dapat ditangkap berkat  bantuan interpol asing. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional. Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama sekali diperkenalkan oleh Philip C. Jessup. Jessup menjelaskan  bahwa selain istilah hukum internasional atau international law, law, digunakan pula istilah hukum transnasional atau transnational law yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara. 1 kejahatan kejahatan transnasional transnasional merupa merupakan kan bagian bagian dari kejahata kejahatan n internas internasiona ionall yang yang mempun mempunyai yai dampak dampak melewa melewati ti batas batas territorial suatu suatu negara, kejahatan kejahatan transnasional transnasional dapat dilakukan dilakukan secara secara individual individual dan/atau kelompok kelompok atau terorganisir. terorganisir. Kejahatan transnasional transnasional yang terorganisir terorganisir diatur dalam Convention of Transnational Transnational Organized Organized Crime 2000 atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo 2000. 2 Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi antar kepolisian antar negara yang disebut dengan   International Criminal Police Organization (ICPO). (ICPO). ICPO merupakan suatu organisasi organisasi internasional internasional yang bergerak dalam bidang penanggulanga penanggulangan n kejahatan kejahatan internasional. internasional. 1

Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27. 2 Nuswantoro Dwiwarno, Materi Perkuliahan Hukum Pidana Internasional, UNDIP, Semarang.

2

ICPO sendiri lebih dikenal dengan nama Interpol, namun Interpol bukan merupakan singkatan dari International Police karena memang tidak ada yang namanya Polisi Internasional atau Polisi Dunia dalam hukum internasional sejauh ini. ICPO sendiri saat ini telah bermarkas di Lyon (Prancis) dan telah beranggotakan 190 negara sampai saat ini. Untuk untuk pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar  negeri, negeri, selama selama ini dilaku dilakukan kan oleh oleh Polri Polri dan Kejaksaan Kejaksaan melalui melalui kerjasa kerjasama ma ICPO. ICPO. Apabil Apabilaa  buronan tersebut tertangkap di negara lain maka untuk pengembaliannya ke Indonesia harus ditempuh melalui proses ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah nega negara ra yang yang memi memint ntaa peny penyer erah ahan an ters terseb ebut ut,, kare karena na berw berwen enan ang g untu untuk k meng mengad adil ilii dan dan memidananya.3 Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara yang diminta kepada negara peminta sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum ada   perjanjian perjanjian ekstradisi. ekstradisi. Banyak negara, terutama negara-negara negara-negara Eropa, sesuai dengan undangundang undang nasion nasional al negara negara mereka mereka,, ekstrad ekstradisi isi hanya hanya dapat dapat dilaku dilakukan kan jika negara negara peminta peminta dan negara mereka telah mempunyai perjanjian ekstradisi. B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bagaimanakah kedudukan kedudukan ICPO dalam hukum hukum internasio internasional nal ? 2. Apa tujuan tujuan dari dibentu dibentuknya knya ICPO ICPO dan fungsi fungsi ICPO ICPO bagi bagi masyarakat masyarakat internasional internasional ? 3. Bagaima Bagaimana na perana peranan n ICPO ICPO dalam dalam ekstrad ekstradisi isi ?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui kedudukan ICPO dalam hukum internasional.

Untuk menget mengetahui ahui tujuan tujuan dibentuk dibentuknya nya ICPO ICPO serta serta fungs fungsii ICPO ICPO dalam dalam masyara masyarakat kat 2. Untuk internasional. 3. Untuk mengetahui peranan ICPO dalam ekstradisi.

3

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

3

BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan ICPO dalam Hukum Internasional

1. Bukti Bukti ICPO ICPO Bukanlah Bukanlah Polisi Internasional Internasional atau Polisi Dunia Mengingat modus operandi kejahatan yang telah berkembang, dimana seorang tersangka setelah melakukan kejahatan di suatu negara tertentu, dapat melarikan diri melampaui batas wilayah negara sehingga sulit untuk melakukan penangkapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tersebut, perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain. Melihat banyaknya banyaknya permasalahan yang timbul, kita menyadari betapa sangat pentingnya kerjasama antar negara atau kerjasama antar  kepo kepolis lisian ian dalam dalam peny penyid idika ikan n kejah kejahata atan. n. Alas Alasan an inilah inilah yang yang menja menjadi di titik titik tolak tolak lahirn lahirnya ya organisasi internasional yang bergerak dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional, yaitu dengan lahirnya ICPO.   International International Criminal Police Organization Organization atau yang yang lebih lebih dikenal dikenal dengan dengan alamat telegraf telegraf listrik listriknya nya,, Interpo Interpol, l, adalah adalah organis organisasi asi yang dibentu dibentuk k untuk untuk mengk mengkoord oordinas inasikan ikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Jadi, Interpol bukan merupakan singkatan dari Internat Internationa ionall Police, Police, tetapi tetapi merupa merupakan kan kata kata sandi sandi yang diperg dipergunak unakan an dalam dalam komuni komunikas kasii internasional antar anggota. Sebagai titik tolak, perlu diteliti apakah ICPO itu adalah “Polisi Internasional” atau “Polisi Dunia”, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu: a. Arti Arti isti istila lah h ‘Po ‘Poli lisi si”” Sebagaimana diketahui arti istilah polisi harus dibedakan antara “polisi sebagai fungsi” dan “polisi sebagai “organ”. Polisi sebagai tugas pada pokoknya menunjuk pada tugas untuk  menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dipelihara dan dijamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Sedangkan polisi sebagai orga organ, n, menu menunju njuk k pada pada orga organ n di dala dalam m masy masyara araka katt atau atau nega negara ra yang yang memp mempun unya yaii tuga tugass sebagaimana disebut di atas, yang di dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dari gambaran tersebut, kiranya jelas tidak dapat dipisahkan antara polisi sebagai tugas maupun sebagai organ dengan masyarakat atau dengan  perkataan lain tidak mungkin adanya masyarakat tanpa polisi. b. Karakteristik masyarakat internasional 4

Berd Berdas asar arka kan n

huku hukum m

inte intern rnas asio iona nall

terd terdap apat at 2

(dua (dua))

teor teorii

tent tentan ang g

masy masyar arak akat at

internasional, yakni : 4 1) Teori Universalisme, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dari individ individu-in u-indiv dividu idu yang mendiam mendiamii permuk permukaan aan bumi, bumi, karena karena itu sebaga sebagaii umat umat manus manusia ia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang memiliki individu-individu dan karenanya menjadi dasar dari ikatan-ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain. 2) Karena di atas individu-individu banyak organisasi dimana setiap individu pasti menjadi anggotanya dan dalam perkembangan modern ini, organisasi yang paling tinggi tingkatannya adalah negara, maka timbul teori yang kedua yang menyatakan bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari negara-negara. Dalam hubungan dengan teori-teori tersebut di atas yang pada umumnya merupakan   pendapat pendapat para sarjana hukum internasional mengenai karakteristik masyarakat internasional antara lain dapat ditonjolkan :5 a) Bahwa dalam masyarakat internasional tidak ada kekuasaan (politik) yang tertinggi yang dapat dapat melaku melakukan kan tindaka tindakan-ti n-tindak ndakan an yang yang bersifat bersifat memaks memaksaa terhada terhadap p subjek subjek-su -subjek bjek hukum hukum internasional lainnya.  b) Bahwa dalam masyarakat internasional, negara-negara melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan kepentingan masing-masing. c) Bahwa Bahwa dalam dalam masyar masyarakat akat internas internasion ional, al, amsing amsing-ma -masing sing negara negara mempun mempunyai yai angkat angkatan an   bersen bersenjata jata,, melaks melaksanak anakan an perang perang sebaga sebagaii tindaka tindakan n hukum hukum terhadap terhadap negara-n negara-nega egara ra yang dianggap bersalah. c. Karakte Karakterist ristik ik Hukum Hukum Internas Internasion ional al Dapat apat dike dikemu muka kaka kan n bahw bahwaa berd berdas asar arka kan n Pasa Pasall 38 ayat ayat (1) (1) Stat Statut utaa Mahk Mahkam amah ah Internasional, maka sumber hukum internasional terdiri dari :6 1) Perjanjian-perjanjian internasional (international (international treaties). treaties). 2) Kebiasa Kebiasaan an internas internasiona ional, l, yang yang terbukt terbuktii dari dari praktek praktek umum umum yang yang telah telah diterima diterima sebaga sebagaii hukum. 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bandung : PT Alumni, 2003, hal. 36. 5 Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer , Bandung : Refika Aditama, 2007, hal. 42. 6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 43.

5

4) Keputu Keputusan san-ke -keputu putusan san pengad pengadilan ilan dan ajaran ajaran para sarjana sarjana yang yang terkem terkemuka uka dari berbag berbagai ai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan dan kaidah hukum. Selanju Selanjutny tnyaa gagasa gagasan-ga n-gagas gasan an tentang tentang dasar-d dasar-dasa asarr berlaku berlakunya nya hukum hukum internas internasion ional al mengarah pada 2 (dua) teori sebagai berikut : 1) Teori Voluntaris yang pada dasarnya berusaha menerangkan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara atas dasar kehendak dari negara-negara tersebut. 2) Teori Objektivitas yang pada dasarnya berusaha untuk membuktikan bahwa dasar hukum internasional terlepas dari kehendak negara-negara. Dilihat dari uraian tersebut di atas, maka jelas ada perbedaan dalam pengertian dan hubungannya antara hukum dan masyarakat serta hukum internasional, sehingga jelas dalam skala internasional tidak mungkin ada “polisi internasional”. Dengan demikian ICPO tidak dapat diartikan sebagai polisi internasional atau polisi dunia. dunia .7

2. ICPO ICPO sebag sebagai ai Organ Organisas isasii Intern Internasio asional nal Leroy Bennet, mengemukakan ada 5 ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai pembatasan apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, yaitu : 8 1)

Organisasi Organisasi permanen permanen untuk melaksanakan melaksanakan fungsi-fungs fungsi-fungsii yang yang berkesin berkesinambun ambungan; gan;

2) Keangg Keanggotaa otaan n yang sukare sukarela la dari pihak-p pihak-pihak ihak yang yang memen memenuhi uhi syarat syarat;; 3) Anggar Anggaran an dasar dasar yang beris berisii tujuan, tujuan, strukt struktur ur dan cara-car cara-caraa bertinda bertindak; k; 4) Badan Badan perwakil perwakilan, an, konsul konsultati tatiff dan perundi perundinga ngan n yang bersif bersifat at luas; luas; 5) Sekre Sekretar tariat iat perm perman anen en untu untuk k melak melaksa sanak nakan an fung fungsi si admi adminis nistra tratif tif,, pene penelit litian ian dan dan informasi yang berkesinambungan. Sama hal sebagai subjek hukum internasional, sama seperti negara, tidak semua negara dapat menjadi subjek subjek hukum hukum internasional. internasional. Demikian juga dengan dengan organisasi organisasi internasional. internasional. Tidak semua organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek subjek hukum internasional, internasional, suatu organisasi internasional haruslah haruslah memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan tertentu, yaitu : 9

7

Sardjono,  Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, Kepolisian, NCB Indonesia, Jakarta, 1996, hal. hal. 4.

8

Ibid.hal.52 Ibid.hal.52

9

Bowett, D.W., Hukum D.W., Hukum Organisasi Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 5.

6

1)

Harus dapat dibuktik dibuktikan an bahwa bahwa organisa organisasi si internasiona internasionall tersebut tersebut mempuny mempunyai ai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut;

2)

Harus dilihat perkembangan perkembangan organisasi organisasi tersebut tersebut dalam dalam masyaraka masyarakatt internasion internasional; al;

3) Bentuk Bentuk atau susuna susunan n organisas organisasii internasion internasional al tersebut tersebut apakah memilik memilikii sekreta sekretariat riat  jenderal dan lain-lain; 4)

Organisasi Organisasi internasio internasional nal tersebut tersebut tidak boleh bertentangan bertentangan dengan dengan piagam piagam PBB. PBB.

Setelah melihat uraian tentang ciri-ciri dari organisasi internasional di atas, maka dapat dikatakan bahwa ICPO adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan ICPO sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. ICPO merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 188 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka ICPO adalah organisasi internasional yang bersifat  perman  permanen, en, dibentu dibentuk k oleh oleh negara-n negara-nega egara ra secara secara sukarel sukarelaa yang yang memilik memilikii anggar anggaran an dasar dasar atau konstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. ICPO juga memiliki  badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif , penelitian dan informasi yang berkesinambungan. 3. Stru Strukt ktur ur Org Organi anisas sasii ICPO ICPO Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ICPO terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputu keputusan san dan melaks melaksanak anakan an pengawa pengawasan san.. Selain Selain itu juga juga mengad mengadaka akan n pertem pertemuan uan secara secara   berkala. Departemen-departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan melaksanakan keputusan-ke keputusan-keputusa putusan n dan rekomendasi rekomendasi yang telah disahkan disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dan Sekretariat Jenderal. Berdas Berdasark arkan an Pasal Pasal 5 Anggar Anggaran an Dasar Dasar ICPO, ICPO, maka maka struktu strukturr organis organisasi asi ICPO ICPO adalah adalah sebagai berikut :

1)

Majelis Umum (General Assembly)

Majelis Majelis Umum Umum terdiri terdiri dari delegas delegasi-del i-delega egasi si yang yang ditunju ditunjuk k oleh oleh pemeri pemerintah ntah negaranegaranegara anggota. Majelis umum adalah badan tertinggi dari Interpol yang mengambil keputusankeputusan utama seperti kebijaksanaan umum, sumber daya yang diperlukan untuk kerjasama 7

internas internasion ional, al, metode metode kerja, kerja, keuang keuangan an dan progra program m kegiata kegiatan. n. Majelis Majelis umum umum juga juga memilih memilih   pejaba pejabat-pe t-pejaba jabatt organis organisasi. asi. Secara Secara umum, umum, Majelis Majelis Umum Umum mengam mengambil bil keputu keputusan san melalui melalui mayoritas sederhana dalam bentuk rekomendasi atau resolusi. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Untuk lebih memahami fungsi dari Majelis Umum, maka dapat kita lihat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ICPO-Interpol , yaitu : 10 a. Untuk melaksanakan melaksanakan tugas-tugas tugas-tugas yang ditetapkan ditetapkan dalam dalam konstitu konstitusi; si;   b. Untu Untuk k mene menentu ntuka kan n prins prinsipip-pri prins nsip ip dan dan lang langka kah-l h-lang angkah kah umum umum yang yang sesu sesuai ai untu untuk  k  mencapai tujuan organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar; c. Untu Untuk k meme memeri riks ksaa dan dan meny menyet etuj ujui ui prog progra ram m umum umum kegi kegiat atan an yang yang disi disiap apka kan n oleh oleh Sekretariat Jenderal untuk tahun mendatang; d. Untuk Untuk menen menentuk tukan an peratura peraturan n lain yang diang dianggap gap perlu; perlu; e. Untu Untuk k memi memilih lih pejab pejabat at dalam dalam melak melaksa sanak nakan an tuju tujuan an sepe seperti rti yang yang dise disebu butk tkan an dalam dalam konstitusi; f. Untuk Untuk mengamb mengambil il keputusan keputusan dan membuat membuat rekomen rekomendas dasii kepada kepada negara-ne negara-negar garaa anggot anggotaa tentang hal-hal yang merupakan fungsi dari organisasi; g. Untuk memeriksa memeriksa dan menyetuju menyetujuii setiap perjanjian perjanjian yang yang dibuat dibuat dengan dengan organisasi organisasi lain. 2) Komi Komite te Ekse Ekseku kuti tiff ( Executive ( Executive Committee ) Komite Komite ekseku eksekutif tif memilik memilikii 13 anggot anggotaa yang yang dipilih dipilih oleh oleh Majelis Majelis Umum Umum dari dari para para delegasi delegasi negara-negara negara-negara anggota. Presiden dari organisasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Ia memimpin Majelis Umum dan sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah telah diambil diambil oleh oleh organis organisasi asi dan melaks melaksanak anakan an hubung hubungan an yang erat erat dengan dengan Sekreta Sekretariat riat Jenderal. 3 orang wakil presiden dan 9 anggota luar biasa, yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. tahun. Ketiga Ketiga belas belas anggot anggotaa Komite Komite Ekseku Eksekutif tif tersebu tersebutt dipilih dipilih berdas berdasarka arkan n keseim keseimbang bangan an geografi dan harus dari negara yang berbeda-beda. Komite Eksekutif mengadakan pertemuan 3 kali kali setahun setahun untuk untuk menjami menjamin n pelaks pelaksanaa anaan n keputu keputusan san organis organisasi, asi, menyus menyusun un agenda agenda sidang sidang umum, menyetujui program kegiatan dan rencana anggaran sebelum diajukan kepada Majelis Umum dan mengadakan pengawasan terhadap manajemen Sekretariat Jenderal.

3) Sekr Sekret etar aria iatt Jend Jender eral al ( General Secretariat ) Secretariat ) Sekretariat Jenderal adalah badan administratif dan teknik yang bersifat tetap dan melalui   badan-badan inilah kegiatan Interpol dilaksanakan. Badan ini melaksanakan keputusan yang diambil diambil dalam dalam sidang sidang umum umum dan Komite Komite Ekseku Eksekutif tif melaks melaksanak anakan an dan mengk mengkoor oordin dinasik asikan an 10

www. interpol.int ,Constitution ,Constitution and General Regulations , diakses pada tanggal 13 Desember 2011.

8

kegiatan kegiatan dalam rangka penanggulan penanggulangan gan kejahatan internasional, internasional, membangun membangun pusat informasi informasi tentang penjahat dan kejahatan serta melaksanakan hubungan dengan lembaga-lembaga baik  nasion nasional al maupun maupun internas internasion ional. al. Sekreta Sekretariat riat Jender Jenderal al dipimpin dipimpin oleh oleh sekretar sekretaris is jender jenderal al dan dibantu oleh personil bidang teknik dan administratif, yang diperlukan untuk melaksanakan  pekerjaan organisasi. 4)

Biro Biro Pusat usat Nasio asion nal ( National Central Bureau) Bureau)

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk  memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua, adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap negara. Hambatan yang ketiga adalah sistem-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam. Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiaptiap negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak  sebagai sebagai NCB-Interpol NCB-Interpol untuk melaksanakan melaksanakan kerjasama internasional. internasional. Pengangkatan Pengangkatan NCB di setiap negara anggota ditentukan dalam konstitusi ICPO yang terdapat pada Pasal 31-33. Tugas utama utama dari dari NCB adalah adalah menjami menjamin n pertuka pertukaran ran informa informasi si secara secara internas internasiona ionall dalam dalam rangka rangka   penceg pencegahan ahan dan penyid penyidikan ikan kejahat kejahatan. an. Dalam Dalam banyak banyak kasus, kasus, lembag lembagaa yang yang dipilih dipilih adalah adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing negara atau  pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang  bersangkutan. Kegiatan-kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut : a. Mengu Mengumpu mpulka lkan n dokum dokumen en dan intelijen intelijen kriminal kriminal yang yang memilik memilikii hubung hubungan an langsu langsung ng dengan dengan kerjasama kerjasama kepolisian kepolisian internasional internasional dari sumber-sumb sumber-sumber er negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya;   b. Menjamin Menjamin bahwa tindakan-tindak tindakan-tindakan an ataupun operasi-oper operasi-operasi asi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut; c. Mene Menerim rimaa permi perminta ntaan an-pe -perm rmint intaan aan infor informa masi, si, peng pengec ecek ekan an dan dan lain-l lain-lain ain dari dari NCB NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut; d. Mengirimkan Mengirimkan permintaan permintaan kerjasama kerjasama internasional internasional atas keputusan pengadilan pengadilan atau atas  permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya;

9

e. Kepa Kepala la-k -kep epal alaa NCB NCB meng mengha hadi diri ri Sida Sidang ng Umum Umum Inte Interp rpol ol seba sebaga gaii dele delega gasi si dari dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya. 5)

Penasehat ( Advisers) Advisers)

Untu Untuk k memb memban antu tu kasu kasus-k s-kasu asuss khus khusus us,, Inter Interpo poll dapa dapatt berk berkon onsu sult ltasi asi deng dengan an para para  penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Para penasehat ini bertugas selama 3 tahun dan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang dapat berguna bagi kepentingan organisasi. 6)

Komi Komissi Peng Pengaw awas asan an Dataata-da data ta Inte Interp rpol ol (The The Comm Commiss issio ion n for for the Contr Control ol of   INTERPOL’s Files). Files).

Komisi ini merupakan badan yang independen yang bertugas untuk : 11 a. Mema Memast stika ikan n bahw bahwaa peng pengam ambi bilan lan infor informas masii prib pribad adii oleh oleh Inte Interpo rpoll sesu sesuai ai deng dengan an ketentuan dari organisasi;  b. Member Memberikan ikan nasehat nasehat kepada kepada Interpol Interpol atas setiap kegiatan kegiatan atau operasi operasi,, seperan seperangka gkatt aturan atau hal lain yang melibatkan pengolahan data-data pribadi; c. Memproses Memproses permintaan permintaan atas informasi informasi yang terdapat terdapat dalam dalam data Interpol Interpol

B. Tuj Tujua uan n dan dan Fun Fungsi gsi ICPO ICPO

Dalam Dalam Pasal Pasal 2 Anggar Anggaran an Dasar  Dasar    Internasional Internasional Criminal Criminal Police Organization, tujuan ICPO adalah :12 a.

Menjami Menjamin n serta serta memajuk memajukan an kerjasa kerjasama ma yang yang seerat-e seerat-eratn ratnya ya dalam dalam lapang lapangan an

maupun maupun antar semua badan-badan badan-badan kepolisian kriminal dari negara-negara negara-negara di dunia yang menjadi anggota dalam lingkungan batas-batas masing-masing negara, dengan semangat “Pernyataan bersama tentang Hak–hak asasi manusia” (Unversal Declaration of Human Rights ) Mendirikan ikan atau memperk memperkemb embang angkan kan semua badan-bad badan-badan an yang yang b. Mendir

efektif efektif akan akan dapat dapat

membantu mencegah dan memberantas kejahatan. Sesuai Sesuai denga dengan n pendiri pendirian an keorgan keorganisas isasian ian ICPO, ICPO, maka maka fungs fungsii ICPO ICPO dapat dapat dibeda dibedakan kan dalam dua fungsi yaitu :13

11

www.interpol.int , Interpol’s Structure, Structure, diakses pada tanggal tang gal 13 Desember 2011. Nuswantoro Dwiwarno, Materi Perkuliahan Hukum Pidana Internasional, UNDIP, Semarang. 13 Nuswantoro Dwiwarno, Materi Perkuliahan Hukum Pidana Internasional, UNDIP, Semarang. 12

10

1. Fungsi Pemberantasan Kejahatan Internasional; 2. Fungsi Kerjasama Internasional.

 Ad.1 Fungsi Pemberantasan Kejahatan Internasional  Bidang pemberantasan kejahatan internasional dilakukan dalam tiga bidang yang berlainan namun ketiganya saling melengkapi satu sama lainnya, yaitu : a.

Pertukaran keterangan po polisi Keteran Keterangan gan polisi polisi ini harus harus ditafsir ditafsirkan kan secara secara luas luas yaitu yaitu menyan menyangku gkutt keteran keterangan gan  polisi baik yang bersifat preventif dan represif. Keterangan ini bisa berwujud : -

-

dokumen yang berisi tanda pengenal atau sidik jari  bukti-bukti ttg kejahatan yang dilakukan;

Pertukaran keterangan polisi ini dutujukan untuk pemberian informasi pada: -

negara anggota ICPO kepada negara ICPO lainnya

-

negara anggota ICPO kepada Sekretaris Jendral ICPO

b. Identifik Identifikasi asi Penja Penjahat hat yang yang Dicari Dicari atau atau dicurig dicurigai ai Identifikasi mengenai penjahat yang dicari ini merupakan hal yang penting dalam melacak orang yang dicari. Sebab seseorang dapat merubah identitasnya. c. Penangka Penangkapan pan terhad terhadap ap Orang Orang yang yang dimi dimintaka ntakan n ekstradi ekstradisi si Penan Penangk gkap apan an penja penjaha hat-p t-pen enjah jahat at inter internas nasio ional nal meru merupak pakan an segi segi yang yang menar menarik  ik    per perha hati tian an

dala dalam m

bida bidang ng

pemb pember eran anta tasa san n

keja kejaha hata tan n

inte intern rnas asio iona nal. l.

Sebe Sebelu lum m

 penangkapan dilakukan maka tugas ICPO adalah : a. memast memastikan ikan temp tempat at keber keberadaa adaan n pelaku pelaku kejaha kejahatan; tan;  b. tidak tidak adanya adanya kesang kesangsian sian terhad terhadap ap pelaku pelaku kejaha kejahatan tan c. adanya adanya surat surat perinta perintah h penang penangkap kapan; an; d. adanya kepastian kepastian bahwa bahwa si pelaku pelaku akan dimintakan dimintakan ekstrad ekstradisi. isi. Peranan Interpol / ICPO dalam ekstradisi ini secara tegas juga diatur dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia l994, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sebagai  berikut : 1.

Dalam keadaan mendesak mendesak Negara Pihak dapat menggunakan menggunakan saluran  Internasional  Criminal Police Organization untuk melakukan penahanan sementara atas seseorang

11

yang dicari, sementara sementara menun menunggu ggu disampaikanny disampaikannyaa permintaan permintaan ekstradisi ekstradisi melalui melalui saluran diplomatik. “ 2.

Permint Permintaan aan ters tersebu ebutt harus harus memu memuat at uraian uraian tentang tentang oran orang g yang yang dicari dicari,, perny pernyataa ataan n yang yang meny menyata ataka kan n bahw bahwaa perm permint intaa aan n ekst ekstrad radisi isi akan akan disa disamp mpaik aikan an melal melalui ui salur saluran an diplomatik, pernyataan mengenai adanya salah satu dokumen yang disebutkan dalam ayat ayat 2 Pasal Pasal 1 yang yang member memberikan ikan wewenanga wewenangan n untuk untuk menaha menahan n orang orang terseb tersebut, ut,  pernyataan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan atau yang telah dijatuhkan atas kejahat kejahatan an itu, itu, jika diminta diminta oleh oleh Negara Negara diminta diminta,, pernyat pernyataan aan singkat singkat menge mengenai nai  perbuatan atau kealpaan yang diduga merupakan kejahatan;

3.

Sete Setela lah h mene meneri rima ma perm permin inta taan an ters terseb ebut ut Nega Negara ra yang yang Dimin iminta ta waji wajib b meng mengam ambi bill tindakan tindakan yang diperlukan untuk menjamin penahanan orang yang dicari dan  Negara Peminta secepatnya akan diberitahu mengenai hasil permintaan tersebut; Seseorang yang ditahan berdasarkan permintaan tersebut dapat dibebaskan sesudah

4.

waktu 45 hari terhitung sejak tanggal penahannya jika permintaan ekstradisi yang dilengkapi dokumen yang ditentukan Pasal 11 belum diterima; 5.

Ayat 4 Pasal asal ini ini tida idak akan menghal halang angi dila ilaksanak nakannya tata cara untuk  mengekstradisi orang yang dicari itu jika permintaan diterima sesudah itu.

  Pasal 10 ayat 1 perjanjian perjanjian ekstradisi ekstradisi Indonesia-Au Indonesia-Australia stralia l99414 menegaskan menegaskan bahwa dalam dalam keadaa keadaan n mende mendesak sak kedua pihak dapat menggunak menggunakan an saluran saluran

ICPO/ ICPO/ Interpol Interpol untuk  untuk 

melaku melakukan kan penahan penahanan an sement sementara, ara, sambil sambil menung menunggu gu permin permintaan taan ekstrad ekstradisi isi melalui melalui saluran saluran diplomatik.   Ad.2 Fungsi Kerjasama Internasional  Internasi onal  Dalam bidang kerjama internasional internasional peranan Interpol ICPO antara lain untuk melakukan melakukan  pertukaran informasi, sebab interpol sebenarnya bukan merupakan badan yang bertugas melaku melakukan kan penaha penahanan nan atau penyid penyidikan ikan terjhad terjhadap ap orang orang yang yang melaku melakukan kan kejahat kejahatan. an. Pelaksanaan tugas interpol dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Biro Pusat Nasional (National Central Bureau) atau NCB yang bertugas khusus

  penyelenggara hubungan dengan badan-badan lain yang serupa di masing-masing negara. NCB di suatu negara bertugas membantu Polri dalam pelacakan terhadap orang yang dicari ;

14

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994

12

 b.

Sekreta Sekretaris ris Jendral Jendral sebagai sebagai badan badan yang menamp menampung ung semua semua informa informasi si dari NCB-NC NCB-NCB B di masing-masing negara yang kemudian menginformasikan pada semua anggotaanggotanya di setiap negara.

Sedang Sedangkan kan tugas tugas dari NCB-Inte NCB-Interpol rpol Indone Indonesia sia sendiri sendiri secara secara khusus khusus adalah adalah sebaga sebagaii  penyelenggara kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO Interpol dalam rangka mendukung upaya upaya penang penanggul gulang angan an kejahat kejahatan an internas internasiona ional/ l/ transn transnasio asional nal dan kegiatan kegiatan ”peace ”peace keeping keeping operation” dibawah bendera PBB serta menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung mendukung pengembanga pengembangan n Polri. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas tersebut, tersebut, maka Set  NCB-Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut : 15 1. Sebag Sebagai ai perumus perumusan/p an/peng engemb embang angan an petunjuk petunjuk-pet -petunj unjuk uk serta serta prosed prosedur ur hubung hubungan/k an/kerja erja sama luar negeri. 2. Pelaks Pelaksanaa anaan n kerja kerja sama sama dengan dengan negara-ne negara-negar garaa anggot anggotaa ICPO-In ICPO-Inter terpol pol dan organis organisasi asi inte intern rnas asio iona nall

lain lainny nyaa

dala dalam m

rang rangka ka

pena penang nggu gula lang ngan an

keja kejaha hata tan n

inte intern rnas asio iona nal/ l/

transnational crime. 3. Pembinaan Pembinaan perwira perwira penghu penghubung/ bung/ Liaison Liaison Officer Officer (LO) Polri Polri di luar luar negeri. negeri. 4. Penyel Penyeleng enggara garaan an komuni komunikas kasi, i, koresp korespond ondens ensi, i, pertuk pertukaran aran data dan informasi informasi dengan dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Penyelengg Penyelenggaraan araan kegiatan kegiatan protokoler protokoler kunjung kunjungan an tamu ke luar negeri, negeri, penjemputa penjemputan n tamu dari dan ke luar negeri serta courtesy call kepada Kapolri. 6. Mengko Mengkoord ordinas inasikan ikan dengan dengan pihak-p pihak-pihak ihak terkait terkait di dalam dalam maupun maupun luar negeri negeri tentang tentang keikut keikutsert sertaan aan Polri Polri dalam dalam misi misi operas operasii pemelih pemeliharaa araan n perdama perdamaian ian (Peace (Peace Keeping Keeping Operation) dibawah bendera PBB. C. Peranan ICPO dalam Ekstradisi

Sebel Sebelum um seseo seseoran rang g yang yang dimi diminta ntaka kan n ekst ekstrad radisi isi itu diser diserahk ahkan an oleh oleh Nega Negara ra yang yang dimintakan dimintakan ekstradisi, maka terlebih dahulu dahulu orang yang dimintakan dimintakan itu dilakukan dilakukan penangkapan penangkapan dan dilanju dilanjutkan tkan permoho permohonan nan penaha penahanan nan sement sementara. ara. Kemudi Kemudian an baru diajuka diajukan n permint permintaan aan ekstrad ekstradisi. isi. Berikut Berikut ini adalah adalah tahap-ta tahap-tahap hap perminta permintaan an ekstrad ekstradisi isi dari dari pemerin pemerintah tah Indone Indonesia sia kepada negara lain serta kendala-kendala dalam pelaksanaan ekstradisi : 1. Permin Permintaan taan Ekst Ekstradi radisi si dari Peme Pemerint rintah ah Indone Indonesia sia a.

Perm Permint intaan aan Pen Penang angka kapan pan dan dan Pena Penahan hanan an oleh oleh Pol Polri ri dan dan Kejak Kejaksaa saan n

15

http//:www.interpol.go.id, Tugas dan Fungsi NCB-Interpol Indonesia, Diakses pada 13 Desember 2011

13

Dalam UU Ekstradisi No.1/ 1979 tidak diatur mengenai tata cara pengajuan  permintaan penangkapan dan penahanan kepada negara lain serta instansi mana saja yang dapat mengajukan permintaan. Hal ini mungkin karena dalam meminta bantuan kepada kepada negara negara lain, lain, Indone Indonesia sia harus harus tunduk tunduk kepada kepada peratura peraturan n yang yang berlak berlaku u di masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak perlu diatur bagaimana tata cara dan  persyaratannya. Dari pengalaman selama ini, dalam meminta bantuan penangkapan dan penahanan ada negara yang mengharuskan mengharuskan melalui saluran diplomatik diplomatik dan juga yang memperbolehkan melalui saluran Interpol atau kedua-duanya. Biasanya yang meminta bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan atas pelaku kejahatan yang   berada di luar negeri kepada Sekretariat NCB-Interpol Indonesia adalah penyidik  Polri Polri di Polres, Polres, Polda Polda dan Bareskrim Bareskrim Polri, Polri, sedang sedangkan kan dari Kejaksaan Kejaksaan ada dari dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri dan ada juga dari Kejaksaan Kejaksaan Agung. Agung. Pada umumnya, umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah : 







Identi Identitas tas pelak pelaku u kejah kejahata atan n (nama (nama lengk lengkap ap dan dan alias alias,, tempat tempat// tang tangga gall lahir lahir,, kewarganegaraan, no. paspor, foto, sidik jari, nama orang tua) Uraian Uraian kejahata kejahatan n dan fakta fakta (hasil (hasil investig investigasi asi dibuat dibuat dan ditandat ditandatang angani ani oleh oleh Penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masingmasing kejahatan. Ancaman Ancaman hukuman hukuman (tersangka) (tersangka) atau hukuman hukuman (terpidana) (terpidana) untuk masing-masing masing-masing kejahatan



Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan



Informasi mengenai keberadaan Permintaan Penangkapan melalui Interpol dapat dilakukan dengan Red Notice

dan Diffusion yang dikirim langsung ke Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol; Surat Edaran Telegram atau surat faksimili langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Sedang melalui saluran diplomatik biasanya harus melalui surat/ nota diplomatik. Apabila pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan ditahan oleh negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman. Yang menyiapkan dokumen atau persyaratan untuk untuk perminta permintaan an penang penangkap kapan an dan penaha penahanan nan serta serta ekstrad ekstradisi isi adalah adalah Penyid Penyidik  ik  (Polri/ Kejaksaan) atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

14

  b.

Kapo Kapolri lri atau atau Jaksa Jaksa Agung Agung Menya Menyamp mpaik aikan an Berka Berkass Persya Persyarat ratan an Ekstr Ekstradi adisi si kepad kepadaa Menteri Hukum dan HAM Yang Yang dapat dapat mengaj mengajuka ukan n perminta permintaan an ekstrad ekstradisi isi kepada kepada Menku Menkumha mham m adalah adalah Kapolr Kapolrii dan Jaksa Jaksa Agung. Agung. Dalam Dalam pelaks pelaksanaa anaan, n, Kapolri Kapolri mengaju mengajukan kan permin permintaan taan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedang dalam proses Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan orang yang sedang menjalani hukuman. Apabila orang yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh Negara Diminta, Kapolri atau Jaksa Agung segera menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar agar Menku Menkumha mham m mengaj mengajuka ukan n permintaa permintaan n ekstrad ekstradisi isi kepada kepada Negara Negara Diminta Diminta.. Persyaratan permintaan ekstradisi belum tentu sama untuk setiap negara tergantung kepada ketentuan hukum di masing-masing negara tetapi pada umumnya hampir  sama. Perbedaan dalam persyaratan hanya untuk pelaku kejahatan dengan status tersangka, yaitu : 

Pembuktian (Prima Facie Case) Dalam ekstradisi, ekstradisi,   Prima Prima Facie Facie Case hanya dilakukan bagi tersangka tersangka yaitu yaitu untu untuk k meng mengec ecek ek apaka apakah h ada cukup cukup bukt buktii bahw bahwaa ters tersang angka ka telah telah melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum Negara Diminta. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka dapat diekstradisikan ke   Negara Negara Peminta Peminta jika mempunyai mempunyai cukup bukti. Maksudnya Maksudnya Negara Negara Diminta Diminta akan akan menguj mengujii berkas berkas dokume dokumen n permin permintaan taan ekstrad ekstradisi isi di Sidang Sidang Pengad Pengadilan ilan seakan-akan kejahatan tersebut terjadi di Negara Diminta. Apabila menurut Hakim dokumen-dokumen dalam permintaan ekstradisi tersebut menunjukan cukup bukti   bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan.  Negara yang menganut sistem hukum seperti ini antara lain : Singapura dan Hongk Hongkong ong.. Oleh Oleh karena karena itu, jika mengaj mengajuka ukan n permint permintaan aan ekstrad ekstradisi isi kepada kepada negara yang menganut sistem hukum tersebut, disamping persyaratan umum, seperti : identitas pelaku, uraian dan fakta setiap kejahatan yang dilakukan, undang undang-und -undang ang yang yang dilangg dilanggar ar dan bunyi bunyi pasal pasal yang yang disang disangkak kakan, an, surat surat 15

  perin perinta tah h pena penaha hana nan n serta serta bukt bukti-b i-buk ukti, ti, sepe seperti rti : keter keterang angan an saksi saksi,, hasil hasil  pemeriksaan laboratorium, dokumen dan lain-lain (masing-masing kejahatan). 

Tanpa Pembuktian Dalam Dalam perk perkara ara ekst ekstrad radisi isi,, Hakim Hakim dala dalam m sidan sidang g penga pengadi dilan lan tidak  tidak  melak melakuk ukan an peng penguj ujian ian untu untuk k mene menentu ntuka kan n cuku cukup p bukt buktii atau atau tidak tidak bahwa bahwa tersangka tersangka telah melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta. Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan jaksa penuntut, untuk mendapat hal-hal yang yang kemung kemungkin kinan an bertent bertentang angan an dengan dengan hak asasi asasi manusi manusia, a, keadila keadilan n dan hukum di Negara Diminta atau yang dapat merugikan kepentingan Negara Diminta. Pengujian ”apakah ”apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di Negara Peminta”, Peminta”, akan dilakukan di Sidang Pengadilan Negara Peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan keterangan saksi dan bukti. Sedang Sedang persyaratan untuk terpidana hampir sama di semua semua negara, negara, yaitu yaitu : identita identitass pelaku pelaku kejahat kejahatan, an, uraian uraian kejahat kejahatan, an, surat surat  perintah penangkapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c.

Peng Pengaju ajuan an Perm Permint intaan aan Eks Ekstra tradis disii oleh oleh Men Mente teri ri Huku Hukum m dan dan HAM HAM Berkas persyaratan ekstradisi yan disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung dite diteli liti ti dan dan jika jika tela telah h leng lengka kap p dan dan meme memenu nuhi hi kete ketent ntua uan n Negar Negaraa Dimin iminta ta,, Depkumham melegalisir, menyegel dan membuat surat permintaan ekstradisi kepada   Neg Negar araa Dimin iminta ta serta erta mem membuat buat sura suratt kepa kepad da Ment Menter erii Luar uar Neg Negeri eri agar  agar  menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

d.

Dimo Dimonit nitor or Per Perke kemb mbang angan anny nyaa oleh oleh Dep Depart artem emen en Lua Luarr Nege Negeri ri Deplu menyampaikan menyampaikan berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan Kedutaan   Negara Diminta. Selanjutnya Deplu memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menkumham dan instansi terkait.

e.

Peny Penyer erah ahan an kepa kepada da Peme Pemeri rint ntah ah Indo Indone nesi siaa Dari pengalaman selama ini, Negara Diminta meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan dan memberitahukan tanggal   penyer penyerahan ahan.. Pember Pemberitah itahuan uan terseb tersebut ut dilaku dilakukan kan melalui melalui salura saluran n diploma diplomatik tik dan Interpol, dan NCB-Interpol Indonesia memberikan nama petugas yang dikirim dan 16

tanggal tanggal kedatan kedatangan gan serta serta nama nama hotel. hotel. Pada Pada tanggal tanggal yang yang ditentu ditentukan kan berang berangkat kat  bersama-sama dari hotel dengan petugas Negara Diminta ke tempat penahanan dan diserahterimakan dari petugas Negara Diminta kepada petugas yang ditunjuk dari Polri Polri atau atau Kejak Kejaksa saan an di Band Bandara ara Nega Negara ra Dimi Diminta nta.. Sesa Sesamp mpain ainya ya di Indo Indone nesia sia diser diseraht ahter erima imaka kan n deng dengan an Peny Penyidi idik k Polr Polri/ i/ Penu Penuntu ntutt Umum Umum yang yang mena menang ngan anii  perkaranya untuk diproses lebih lanjut. 2.

Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Ekstradisi Sebag Sebagaim aimana ana kita kita ketah ketahui ui bahw bahwaa pada pada umum umumny nyaa semu semuaa nega negara ra di duni duniaa ini ini

menyatakan perang terhadap kejahatan, namun kejahatan terus berkembang. Setiap negara ingin mengadakan kerjasama dalam memerangi kejahatan salah satu diantaranya adalah deng dengan an meng mengek ekstr strad adisi isika kan n pela pelaku ku kejah kejahata atan n namu namun n dalam dalam pela pelaks ksana anaan anny nyaa serin sering g menghadapi berbagai kendala, antara lain : a.

Perbe erbed daan aan Huk Huku um dan dan Siste istem m Huk Huku um Di Indonesia, menyimpan uang palsu adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum tetapi di negara lain seperti di Hongkong, menggunakan uang palsu  belum tentu tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu. Jika pengguna dapat menunjukkan bukti bahwa uang tersebut dibeli di Money Changer, maka pengguna bebas/ tidak bersalah. Di Indonesia, surat  perintah penangkapan untuk tersangka dan terpidana yang melarikan diri dikeluarkan oleh penyidik, sedangkan di negara lain dikeluarkan oleh Hakim/ Pengadilan atau Jaksa. Kedua hal tersebut dapat menjadi kendala dalam ekstradisi.

b.

Perkembangan Hukum Perkembangan hukum di negara maju dan negara berkembang tidak sama. Di nega negara ra maju maju perat peratur uran an berke berkemb mban ang g sesu sesuai ai deng dengan an perke perkemb mban anga gan n keja kejahat hatan an,, sedangkan di negara berkembang lebih banyak mengurusi hal lain atau sibuk korupsi sehing sehingga ga keting ketinggala galan n dalam dalam perkemb perkembang angan an hukum. hukum. Hal ini berpeng berpengaru aruh h dalam dalam ekstradisi karena dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi disebut daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan.

c.

Kepentingan Nasional

17

Indonesia akan menolak kerjasama dengan negara lain dalam mencegah dan memeran memerangi gi kejahata kejahatan, n, jika kerjasa kerjasama ma terseb tersebut ut merugi merugikan kan kepent kepentinga ingan n Indone Indonesia sia (Ipoleksosbudhankam). Demikian juga negara lain, misalnya Singapura tahu bahwa  banyak koruptor koruptor dari Indonesia Indonesia dan hasil kejahatannya kejahatannya di Singapura, Singapura, oleh karena itu Sing Singap apur uraa

menu menund nda-n a-nun unda da Perja Perjanji njian an Ekst Ekstrad radisi isi deng dengan an Indo Indone nesia sia..

Namu Namun n

demik demikian ian,, akhir akhirny nyaa pada pada tangg tanggal al 27 April April 2007 2007 di Bali Bali telah telah dita ditanda ndatan tanga gani ni Perjanj Perjanjian ian Ekstrad Ekstradisi isi oleh oleh Preside Presiden n Indone Indonesia sia Susilo Susilo Bamban Bambang g Yudhoy Yudhoyono ono dan Perdana Menteri Singapura . d.

Ketia etiad daan aan Pe Perjan rjanji jian an Ekst Ekstra radi disi si Banyak negara yang menganut “Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada Perjanj Perjanjian ian Ekstrad Ekstradisi”. isi”. Indone Indonesia sia baru mempun mempunyai yai Perjanj Perjanjian ian Ekstrad Ekstradisi isi dengan dengan Malysia, Thailand, Philipina, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Sedang Sedangkan kan pelaku pelaku kejahat kejahatan an yang yang dicari dicari berada berada di Belanda Belanda,, Kanada Kanada,, Amerika Amerika Serikat, RRC dan negara lain yang belum mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.

e.

Kura Kurang ngny nyaa Pem Pemah aham aman an Meng Mengen enai ai Eks Ekstr trad adis isii Karena Karena kurang kurangnya nya pemaham pemahaman an dan pengalam pengalaman an aparat aparat pelaksa pelaksana na di Polri, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Luar    Negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sering ragu-ragu atau takut melakukan suat suatu u tind tindak akan an yang yang haru haruss dila dilaks ksan anak akan an.. Peny Penyid idik ik Polr Polrii

mau mau mela melaku kuka kan n

 penangkapan dan penahanan atas Red Notice (DPO) Interpol jika ada surat penitipan tahanan dari NCB-Interpol Indonesia, Kejaksaan menolak perpanjangan penahanan kare karena na suda sudah h terb terbit it 20 hari, hari, Depar Departe teme men n Huku Hukum m dan dan HAM HAM meng mengiri irim m berk berkas as ekstradisi tanpa disegel dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya.

18

BAB III PENUTUP A. Kesimp Kesimpula ulan n

Berdasarkan uraian pada Bab II, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. ICPO ICPO adal adalah ah sebu sebuah ah orga organi nisa sasi si inte intern rnas asio ioan anal al dan dan buka bukanl nlah ah meru merupa paka kan n poli polisi si internasional atau Polisi Dunia. Struktur organisasi ICPO terdiri dari Majelis Umum (General General Assembl Assemblyy), Komi Komite te Ekse Ekseku kutif tif (  Executive Committee Committee), Sekreta Sekretariat riat Jendera Jenderall (General General Secretari Secretariat  at ), ) , Biro Biro Pusa Pusatt Nasi Nasion onal al (  Nation National al Central Central Bureau Bureau), Penase Penasehat hat ( Advisers),  Advisers), dan Komisi Pengawasan Data-data Interpol (The ( The Commission for the Control  of INTERPOL’s Files). Files ). 2. Bahwa fungsi fungsi utama utama ICPO ICPO adalah mengaman mengamankan kan jaringan jaringan komunikas komunikasii global kepolisian kepolisian,, memberikan dukungan pelayanan data operasional kepolisian, memberikan dukungan terhadap pelayanan kepolisian dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepolisian. Kerjasama melalui ICPO ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya untuk memberantas memberantas kejahatan kejahatan transnasional. transnasional. Kerjasama dalam ICPO dilakukan melalui  pertukaran  pertukaran informasi, informasi, penerbitan penerbitan notices, notices, investigasi investigasi bersama, bersama, pelatihan pelatihan staff kepolisian kepolisian serta kerjasama dalam proses pra ekstradisi pelaku. 3. Perana Peranan n ICPO dalam ekstrad ekstradisi isi sangatla sangatlah h penting, penting, karena karena setiap negara negara dibatasi dibatasi oleh kedaulatan negara lain sehingga tidak dapat keluar masuk wilayah negara lain untuk  mengejar mengejar seorang seorang atau beberapa beberapa buronan dari negara yang dirugikan dirugikan oleh pelaku tindak   pidana tersebut sehingga memerlukan ICPO untuk bertukar informasi dengan ICPO lain. Kendala-kendala ekstradisi selama ini yakni perbedaan hukum dan sistem hukum antara negara negara peminta peminta ekstrad ekstradisi isi dan negara negara yang diminta diminta mengek mengekstra stradisi disi,, perkem perkemban bangan gan hukum hukum yang yang berbed berbedaa antara antara negara negara satu dengan dengan negara negara lainny lainnya, a, berlaw berlawanan anan dengan dengan kepenti kepentinga ngan n nasion nasional al negara negara yang yang diminta diminta mengek mengekstra stradis disi, i, tidak tidak adanya adanya perjanji perjanjian an ekstradisi antara negara peminta dan negara yang diminta mengekstradisi, dan yang terakhir kurangnya pemahaman mengenai ekstradisi.

B. Saran

1. Sejal Sejalan an deng dengan an perk perkem emba bang ngan an glob globali alisas sasii yang yang meng mengak akiba ibatk tkan an sema semakin kin muda mudahn hnya ya tindak tindak kejahata kejahatan n yang yang melamp melampaui aui batas-b batas-batas atas suatu suatu negara negara dilakuk dilakukan, an, maka maka negaranegara19

negara di dunia perlu meningkatkan kerja sama internasional secara aktif di bidang   pene penega gaka kan n huku hukum m deng dengan an memp memperh erhati atika kan n asas asas mutu mutual al bene benefit fit dan dan meng menghar harga gaii kedaul kedaulatan atan negara negara masing masing-mas -masing ing.. Untuk Untuk mening meningkat katkan kan kerjasa kerjasama ma tersebu tersebutt maka maka negara-n negara-neg egara ara perlu perlu menamb menambah ah perjanji perjanjian an ekstrad ekstradisi isi dengan dengan negara-n negara-neg egara ara lain dan   perjanj perjanjian ian bantua bantuan n timbal timbal balik balik dalam dalam masalah masalah pidana pidana sehing sehingga ga kerjasa kerjasama ma untuk  untuk  memberantas kejahatan transnasional dapat tercapai. 2. ICPO ICPO perlu perlu meng mengide ident ntifi ifika kasi si modu modus-m s-mod odus us baru baru maup maupun un modu moduss lama lama kejah kejahata atannkejahatan transnasional melalui kerja sama dengan instansi-instansi negara, terutama yang yang berhub berhubung ungan an dengan dengan sarana sarana transpo transportas rtasii (Banda (Bandara, ra, Pelabu Pelabuhan han,, Stasiu Stasiun, n, dan Terminal) guna mempersempit ruang gerak para penjahat untuk melarikan diri ke negara lain. 3. ICPO ICPO perlu lebih mensosi mensosialis alisasik asikan an kepada kepada masyara masyarakat kat melalui melalui media massa massa terkait terkait dengan Individual Notices, Stolen Property Notices, dan Modus Operandi Notices agar  dapat membantu memaksimalka memaksimalkan n kinerja ICPO dalam melaksanakan melaksanakan tugas-tugasnya tugas-tugasnya dengan bantuan serta partisipasi masyarakat.

20

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agusman, Damos Dumoli,  Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori & Praktik Indonesia, Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010. Atmasasmita, Atmasasmita, Romli,  Pengan  Pengantar tar Hukum Hukum Pidana Pidana Internasi Internasiona onal  l , Bandun Bandung g : Refika Refika Aditam Aditama, a, 2000. Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana  Indonesia,  Indonesia, Bandung : Citra Adtya Bakti, 1997. Bowett, D.W., Hukum D.W., Hukum Organisasi Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Mochtar, Pengantar Hukum Internasional , Bandung : PT Alumni, 2003.  Nuswantoro Dwiwarno, Materi Dwiwarno,  Materi Perkuliahan Hukum Pidana Internasional , UNDIP, Semarang, Sardjono, Kerjasama Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, Kepolisian, Jakarta: National Central Bureau Indonesia, 1996. Starke, J.G, Pengantar J.G, Pengantar Hukum Internasional , Jilid I Edisi Kesepuluh, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar,  Hukum Internasional Kontemporer  Kontemporer , Bandung : Refika Aditama, 2007.

Internet :

http//:www.interpol.go.id http//:www.interpol.int http//:www.wikipedia.org

21