BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Secara konstitusional, konstitusional, pengerahan dan pendayagunaan pendayagunaan tenaga kerja bertujuan untuk mereali merealisasi sasikan kan amanat amanat yang yang termaktu termaktub b dalam dalam Pasal Pasal 27 ayat ayat (2) UndangUndang-Und Undang ang Dasar !"# bah$a setiap $arga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan berikutnya menurut ketentuan Pasal 2% D ayat (2) Undang-U Undang-Undan ndang g Dasar Dasar !"# hasil hasil amandem amandemen en kedua kedua merumu merumuskan skan bah$a bah$a setiap setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja& Untuk itu, negara melalui pemerintah menyusun kebijakan dan program kerja dalam rangka perencanaan tenaga kerja, pada tingkat makro maupun mikro, yang tujuan operasioanalnya operasioanalnya adalah pembangunan pembangunan ketenagakerjaan& ketenagakerjaan& 'ujuan operasioanl tersebut diura diuraika ikan n lebih lebih lanjut lanjut dalam dalam Undang Undang-un -unda dang ng ete etenag nagake akerja rjaan, an, yaitu yaitu untuk untuk memb member erda daya yaka kan n dan dan mend menday ayag agun unak akan an tena tenaga ga kerj kerjaa seca secara ra opti optima mall namu namun n manusia$i, manusia$i, me$ujudkan pemerataan kesempatan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan& Di sisi lain, tujuan operasioanl lainnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dalam upaya mereka me$ujudkan kesehjateraan bagi diri maupun keluarganya melalui kerja& Permas Permasalah alahan an ketenaga ketenagakerj kerjaan aan atau atau yang yang dikenal dikenal dengan dengan istilah istilah sengketa sengketa atau perselisihan hubungan industrial yang utama saat ini meliputi perselisihan perselisihan yang berhubungan dengan hak, kepentingan, P dan antar serikat pekerja*serikat buruh dalam satu perusahaan&2 Perseli Perselisiha sihan n tersebut tersebut mun muncul cul disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam hal-hal hubungan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan perusah aan maupun peraturan kerja bersama selama masa kerja kerj a 'erjadinya perselisihan antara buruh*pekerja dengan pihak pengusaha merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dicegah, karena perselisihan bisa terjadi tanpa suatu suatu pelangg pelanggaran aran&&+ Pers Persel elisi isihan han perbur perburuha uhan n juga juga dapat dapat terja terjadi di sebaga sebagaii akiba akibatt $anprestasi $anprestasi yang dilakukan pihak buruh atau oleh pihak pengusaha& eresahan eresahan yang tidak tidak ditanga ditangani ni sedini sedini mun mungkin gkin,, dapat dapat menimb menimbulka ulkan n adanya adanya perseli perselisiha sihan n yang yang terb terbuk ukaa di dala dalam m hubu hubung ngan an kerj kerjaa anta antara ra buru buruh* h*pe peke kerj rjaa deng dengan an peng pengus usah aha& a& 1
loysius U$iyono, et al., Asas-asas Hukum Perburuhan, ed& , cet& 2, (akarta. /aja$ali Pers,
20"), hlm& 2%& 2
1ndonesia, Undang-Undang Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU o& 2 'ahun 200",
Ps& 2& 3
Payaman & Simanjutak, Manajemen Hubungan Industrial, ed& +, (akarta. ala Permata ksara,
200!), hlm& #&
Perselisihan hubungan industrial umumnya terjadi karena terdapat ketidaksepahaman dan perbedaan kepentingan antara pekerja*buruh dengan pengusaha& Untuk Untuk memberi memberi kepasti kepastian an hukum tentang tentang hak-hak hak-hak dan ke$ajiba ke$ajiban n antara kaum pekerja dan pengusaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang omor + tahun 200+ 200 + 'entang ntang eten etenaga agaker kerjaa jaan n serta serta Undan Undang-U g-Unda ndang ng omo omorr 2 'ahun 200 200" " 'entang ntang Peny Penyele elesa saian ian Perse Perseli lisih sihan an ubung ubungan an 1ndust 1ndustri rial& al& Denga Dengan n berla berlakun kunya ya Undang-Undang o& 2 'ahun 200", maka Undang-Undang o& 22 'ahun !#7 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-Undang o& 2 'ahun !3" tentang Pemutusan ubungan erja pada Perusahaaan S$asta dinyatakan tidak berlaku lagi& 1ni berarti Undang-Undang o& 2 'ahun 'ahun 200" menghapus sistem penyelesaian perselisihan melalui P"P*D (Panitia Perselisihan Perselisihan Perburuhan Pusat*Daerah)& Dalam hal ini sistem P"P*D dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mekanisme mekanisme penyelesaian penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah&" 4akalah 4akal ah ber beriku ikutt ini aka akan n me mema mapa parka rkan n te tenta ntang ng ba bagai gaima mana na pro proses ses ber beraca acara ra di Pengadi Pen gadilan lan ubu ubungan ngan 1ndu 1ndustri strial al khus khususny usnyaa pada perk perkara ara Pem Pemutus utusan an ub ubunga ungan n erja er ja (P (P) ) dan peny penyeles elesaian aiannya nya men menurut urut pera peratura turan n peru perundan ndang-un g-undang dangan an yan yang g berlaku di 1ndonesia& Serta akan memaparkan juga mengenai proses beracara perselisihan hubungan industrial dengan perkara yang serupa yaitu Pemutusan ubungan erja (P) di negara 4alaysia& a5 2.1. Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia & Pengertian Perselisihan ubungan 1ndustrial 1ndonesia 6erdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 13 ahun 2!!3 tentang "etenaga "ete nagaker# ker#aan$ aan$ #o. %asal %asal 1 angka angka 1 Undang-U Undang-Undan ndang g No. 2 ahun 2!!& tentan ten tang g Pen'el Pen'elesa esaian ian Persel Perselisi isihan han Hub Hubung ungan an Indus Industr trial ial (PPHI) (PPHI), yang # dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial industrial adalah. ”perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha deng dengan an peker pekerja ja/b /bur uruh uh atau atau serik serikat at peker pekerja ja/s /seri erika katt buru buruh h kare karena na adan adanya ya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, k epentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan hubungan kerja serta perselisihan perselisihan antara antara serikat serikat pekerja/serika pekerja/serikatt buruh hanya dalam 1 satu! perusahaan”.
". "entuk Perselisihan Hubungan Industrial Industrial Ind#nesia 4
Della eby, et al., Praktek Pengadilan Hubungan Industrial$ Panduan "agi %erikat "uruh , (akarta.
'U/8, 2007), hlm&2& 5
/epublik 1ndonesia, Undang-Undang o& 2 'ahun 200" 'entang Penyelesaian Perselisihan ubungan 1ndustrial&
2
"erdasarkan UU &#. ' (ahun '))*, bentuk-bentuk atau #bjek perselisihannya adalah sebagai berikut$ 3 a& Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau pena+siran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. b& Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau perusahaan, atau perjanjian kerja ber sama. c& Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan #leh salah satu pihak. d& Perselisihan antar serikat kerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keangg#taan, pelaksanaan hak dan keajibaan keserikatpekerjaan.
8& Prosedur Penyelesaian Perselisihan ubungan 1ndustrial 1ndonesia Pada umumnya, setiap bentuk perselisihan yang disebutkan di atas dapat diserahkan ke Pengadilan ubungan 1ndustrial& amun, sebelum mengangkat kasus ke Pengadilan, terdapat beberapa langkah a$al atau solusi alternati9 yang harus dilakukan terlebih dahulu, melalui. negosiasi bipartit, mediasi, konsiliasi& 4etode lain untuk penyelesaian perselisihan adalah melalui arbitrase yang keputusannya bersi9at 9inal dan mengikat&7 dapun solusi alternati9 yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu. a&Penyelesaian melalui perundingan bipartit Penyelesaian perselisihan bipartit berarti penyelesaian hubungan industrial antara pekerja*serikat pekerja dengan pengusaha secara intern di dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga& Dalam penyelesaiannya melalui bipatride ini, dilakukan paling lama +0 (tiga puluh) hari kerja (Pasal + ayat () dan (2) UU o& 2 'ahun 200")& dapun tata cara penyelesaian secara bipartit (negosiasi) diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 UU o& 2 'ahun 200"& al ini $ajib dilakukan oleh pengusaha maupun pekerja di dalam mereka menyelesaikan perselisihan& yang pada intinya.%
6
1ndonesia :egal 8enter Publishing, UU etenagakerjaan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , cet& , (akarta. P' badi 200"), hlm& +7& 7 http.**better$ork&org*in-labourguide*5page;id<2%3+ 8 Supomo Suparman, Hukum Aara Peradilan Hubungan Industrial , cet& , (akarta. ala Permata ksara, 200!), hlm& +3-+7&
+
i& Perundingan untuk mencari penyelesaian secara musya$arah untuk mencapai mu9akat yang dilakukan oleh para pihak& ii& 6ila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya maka para pihak membuat Perjanjian 6ersama yang kemudian dida9tarkan pada Pengadilan ubungan 1ndustrial setempat pada Pengadilan egeri di $ilayah para pihak mengadakan Perjanjian 6ersama& iii& amun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak menda9tarkan kepada instansi yang bertanggungja$ab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk mendapat penetapan eksekusi yang kemudian para pihak yang berselisih akan dita$arkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalan mediasi, konsiliasi atau arbitrase& i=& Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan egeri tempat penda9taran Perjanjian 6ersama, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di $ilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi& b& Penyelesaian melalui mediasi Penyelesaian melalui musya$arah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral dari pihak Depnaker, yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan (pasal angka UU o& 2 'ahun 200") yang harus mengupayakan penyelesaian dalam $aktu paling lama +0 hari sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial& 'ata cara penyelesaian secara mediasi diatur dalam pasal % sampai dengan pasal 3 UU o& 2 'ahun 200" yang pada intinya.! i& Dalam $aktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan mediasi& ii& 4ediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya& iii& Dalam mediasi bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat Perjanjian 6ersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator kemudian akan dida9tarkan di Pengadilan ubungan 1ndustrial di $ilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian 6ersama untuk mendapatkan akta bukti penda9taran& i=& amun bilamana tidak ditemukan kata sepakat maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis selambat-lambatnya 0 hari sejak sidang 9
:una usni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan 0i uar Pengadilan, cet&2, (akarta. P' /aja>ra9indo Persada, 200#), hlm& 3+-3#&
"
mediasi pertama dan disampaikan kepada para pihak& Para pihak dalam $aktu 0 hari sejak menerima anjuran tertulis tersebut sudah harus memberikan ja$aban kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis& =& 6ila anjuran diterima maka dalam $aktu paling lambat + hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menda9tarkan anjuran tersebut ke Pengadilan ubungan 1ndustrial& ika salah satu pihak tidak melaksanakan Perjanjian 6ersama yang telah dida9tarkan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di $ilayah Perjanjian 6ersama dida9tarkan untuk mendapat penetapan eksekusi& =i& pabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri setempat& c&Penyelesaian melalui konsiliasi Penyelesaian melalui musya$arah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang adalah pega$ai perantara s$asta& onsiliator harus menyelesaikan tugasnya paling lambat +0 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial& 'ata cara penyelesaian secara konsiliasi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 2% UU o& 2 'ahun 200" yang pada intinya.0 i& Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak& ii& Dalam $aktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama& iii& onsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya& i=& Dalam hal terjadi kesepakatan maka akan dituangkan kedalam Perjanjian 6ersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator yang kemudian akan dida9tarkan sama halnya dengan penyelesaian melalui mediasi& =&amun bila tidak ada kata sepakat maka akan diberi anjuran tertulis yang ketentuannya adalah juga sama halnya dengan ketentuan dalam penyelesaian melalui mediasi, yang boleh diterima ataupun ditolak oleh para pihak& d& Penyelesaian melalui arbitrase Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan yang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bah$a para pihak sepakat 10
Ibid &, hlm& 3%-3!&
#
untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter& eputusan arbitrase merupakan keputusan 9inal dan mengikat para pihak yang berselisih& 'ata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter diatur dalam pasal 2! sampai dengan pasal #" UU o& 2 'ahun 200" yang pada intinya adalah. i& Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter harus dia$ali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih& pabila para pihak berhasil berdamai, arbiter atau majelis arbiter $ajib membuat kte Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter, kemudian dida9tar di Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri di $ilayah arbiter mengadakan perdamaian& pabila gagal maka akan diteruskan sidang arbitrase& ii& rbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya& iii&Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum& Dan dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya" hari sudah harus dilaksanakan& i=&'erhadap keputusan arbitrase, salah satu pihak atau pihak-pihak yang berselisih dapat mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan embali ke 4ahkamah gung dalam $aktu selambat-lambatnya +0 hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter& e& Penyelesaian melalui Pengadilan ubungan 1ndustrial Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan yang dibentuk di lingkungan Pengadilan egeri yang ber$enang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial berdasarkan hukum acara perdata (1/ atau /bg), kecuali yang diatur secara khusus dalam UU o& 2 'ahun 200"& Pengadilan ubungan 1ndustrial merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh, namun tidak terhadap perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja karena masih diperbolehkan upaya hukum ketingkat kasasi bagi para pihak yang tidak puas atas keputusan Pengadilan ubungan 1ndustrial, serta peninjauan kembali ke 4ahkamah gung bilamana terdapat bukti-bukti baru yang ditemukan oleh salah satu pihak yang berselisih& dapaun tata cara penyelesaiannya yaitu.2 i& dapun mengenai ketentuan peryaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam pasal % angka + /= yang menetapkan gugatan harus memuat. - 1dentitas para pihak
11
Suparman, 2p. 3it &, hlm& #"-#3& http.**$$$&ilo&org*$cmsp#*groups*public*---asia*---ro-bangkok*---ilo jakarta*documents*publication*$cms;2+#22+&pd9 & 12
3
-
Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan ( +undamentum petend ) - 'untutan atau petitum& ii& Setelah gugatan selesai dibuat, penggugat atau kuasanya menandatangani gugatan tersebut dan menda9tarkan gugatan itu ke Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri dalam $ilayah hukum tempat pekerja*buruh bekerja& Pada $aktu menda9tarkan gugatannya, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan, pemberitahuan para pihak yang berperkara, dan termasuk biaya eksekusi hanya apabila gugatan yang nilainya di atas /p& #0&000&000,-& iii&>ugatan perselisihan hubungan industrial harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi& ika tidak, hakim $ajib mengembalikan gugatan pada penggugat (pasal %+ UU o& 2 'ahun 200")& etua Pengadilan egeri dalam $aktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan 4ajelis akim yang terdiri atas orang akim sebagai etua 4ajelis dan 2 orang akim d-oc sebagai anggota 4ajelis yang memeriksa dan memutus perselisihan& i=&Pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara biasa yang diatur dalam pasal %! sampai dengan pasal !7 UU o& 2 'ahun 200", yaitu+ dalam $aktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan 4ajelis akim, etua 4ajelis akim harus sudah melakukan sidang pertama dan atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi ja$abannya di persidangan, baik secara tertulis maupun lisan& pabila dilakukan secara tertulis terhadap ja$aban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya (replik)& 'erhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapannya (duplik)& emudian dilanjuti dengan tahapan pembuktian& =&Dapat juga dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat yang dapat dimohonkan apabila terdapat kepentingan para pihak dan*atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulka dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, diatur dalam pasal !% dan pasal !! UU o& 2 'ahun 200", meliputi." - Dalam jangka $aktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan, etua Pengadilan egeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonannya tersebut di mana terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum& - ika permohonan dikabulkan, etua Pengadilan egeri dalam jangka $aktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan tersebut, menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan $aktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan& 13
usni, 2p. 3it &, hlm& !7-& Ibid &, hlm& !%&
14
7
'enggang $aktu untuk ja$aban dan pembuktian kedua belah pihak, masingmasing ditentukan tidak melebihi " hari kerja& =i&Pembuktian ?ang $ajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah para pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat& 'erutama penggugat $ajib membuktikan peristi$a yang diajukannya dan tergugat berke$ajiban membuktikan bantahannya (pasal 3+ 1/ jo& pasal 2%+ /gb)& Pengambilan putusan (pasal 00 sampai dengan pasal 2 UU o& 2 'ahun 200")& Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untum umum, dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, ketua 4ajelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut paling lama 7 hari setelah dibacakan& - Paling lama " hari kerja setelah putusan ditandatangai, Panitera 4uda harus sudah menerbitkan salinan putusan, dan salinan putusan dalam $aktu paling lama 7 hari kerja setelah salinan diterbitkan, harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak& - etua majelis hakim Pengadilan ubungan 1ndustrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perla$anan atau kasasi& 2&2& Perselisihan Hubungan Industrial di *ala'sia & Dasar hukum Perselisihan ubungan 1ndustrial di 4alaysia 'erdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di 4alaysia, yaitu. - 'he @mployment ct !##A - 'he 1ndustrial /elations ct !37A dan - 'he 'rade Unions ct !#!& Disamping tiga pengaturan utama diatas, terdapat beberapa peraturan yang mengatur lebih spesi9ik, seperti . - 'he BorkmenCs 8ompensation ct !#2A - 'he @mployeesC Social Security ct !3!A - 'he ccupational ealth and Sa9ety ct !!"A - 'he actories and 4achinery ct !37A - 'he @mployees Pro=ident und ct !!A - 'he Pensions ct !%0A dan - 'he Statutory and :ocal uthorities Pensions ct !%0& ementerian 4alaysia yang mengatur mengenai ketenagakerjaan adalah Departemen Sumber Daya 4anusia ((he Ministry #+ Human 4es#ure)& Departemen ini mengelola berbagai undang-undang yang berkaitan dengan berbagai bidang yang meliputi serikat buruh, hubungan industrial,
%
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan keamanan sosial& amun, dari sudut pandang lembaga khusus yang diciptakan untuk penyelesaian sengketa, hanya ada dua, yaitu Pengadilan Perburuhan (ab#ur 3#urt ), dibuat di ba$ah 5mpl#yment At 1677 dan Pengadilan 1ndustrial ( Industrial 3#urt ) didirikan di ba$ah Industrial 4elati#ns At 1689. 1/ ( Industrial 4elati#n At 1689 ) menetapkan suatu Pengadilan 1ndustrial terdiri dari Presiden yang ditunjuk oleh ?ang di Pertuan gong (epala egara) dan panel orang yang me$akili pengusaha dan panel orang yang me$akili pekerja, yang semuanya harus ditunjuk oleh 4enteri&
Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyelesaian hubungan industrial dari proses penda9taran perkara sampai adanya keputusan dari juri pengadilan& Dalam setiap proses sebelum, Pengadilan memiliki kekuasaan sebagai berikut.# a. t# #rder that any party be j#ined, substituted #r struk #++: b. t# summ#n be+#re it the parties t# any suh pr#eedings and any #ther pers#n h# in its #pini#n is #nneted ith the pr#eedings: . t# take e;idene #n #ath #r a++irmati#n and #mpel the pr#duti#n be+#re it #+ b##ks, d#uments and things: d. t# hear and determine the matter be+#re it n#tithstanding the +ailure #+ any party t# submit any ritten statement hether #+ ase #r reply t# the #urt: 15
1bid, rticle 2!& 4engenai P#er #+ 3#urt dari Industrial 3#urt #+ Malaysia
!
e. t# #ndut its pr#eedings #r any part there#+ in pri;ate: +. a+ter #nsultati#n ith the Minister, t# all in aid #ne #r m#re e
Dalam hal kesepakatan yang dicapai selama proses pengadilan, pengadilan dalam proses pengambilan keputusan juri, harus memperhatikan ketentuan perjanjian& Dalam acara dari kesepakatan yang dicapai sebelum pengadilan dimulai prosesnya, pengadilan dapat akan dibentuk oleh Presiden atau etua duduk sendirian untuk tujuan merekam ketentuan perjanjian& al ini diatur dalam rticle + 1/& emudian Artile =) mengatur mengenai proses pengambilan kesepakatan , yaitu bilamana pengadilan tidak bulat pada setiap pertanyaan atau masalah, keputusan harus diambil oleh mayoritas anggota, dan jika tidak ada keputusan mayoritas, oleh Presiden atau etua& 2.3. "asus Posisi Pengadilan Indonesia (Putusan No. +!, "Pdt.us-PHI2!1&)
4ahkamah gung memeriksa permohonan kasasi antara Simon airyo sebagai pemohon kasasi dahulu tergugatA mela$an P' reeport 1ndonesia sebagai termohon kasasi dahulu penggugat& Di muka persidangan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egri kelas 1, termohon kasasi dahulu penggugat menyatakan bah$a pemohon kasasi dahulu tergugat telah menjadi dalang pemogokan kerja komisaris PU SP-@P SPS1 dan karya$an yang bekerja di area tambang ba$ah tanah (Underground) maupun di area grasberg P' reeport 1ndonesia terhitung tanggal " ktober sampai # ktober 202& al tersebut telah membuat P' reeport 1ndonesia merugi sebesar USE 2&02#&+23,- (dua belas juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam dolar)& ksi mogok kerja tersebut dilakukan dengan tidak sah karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan dan*atau Pengurus PU SP-@P SPS1 P' reeport 1ndonesia& 6ah$a selain melakukan aksi mogok kerja secara tidak sah, berdasarkan tiket Pelanggaran (Fiolation 'icket) tertanggal 2 o=ember 202 dari Departemen tempat 'ergugat bekerja ke Departemen ubungan 1ndustrial, dilaporkan juga bah$a pada tanggal 2 o=ember 202 'ergugat juga telah melakukan pelanggaran kerja, yakni. 4engoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan atau kehendak sendiri tanpa memiliki S14* :isensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan& 'indakan 'ergugat yang melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah di lingkungan perusahaan dan mengoperasikan kendaraan milik Perusahaan tanpa memiliki 14*:isensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan jelas merupakan pelanggaran eamanan dan etertiban dan eselamatan esehatan erja dan :indungan :ingkungan Pertambangan (+::P)&
0
Sehingga penggugat dalam permohonannya meminta kepada pengadilan agar menyatakan 'ergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni G4engajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terganggunya akti=itas Perusahaan& Dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah Pemutusan ubungan erja (P) dan G4engoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan atau kehendak sendiri tanpa memiliki S14*:isensi yang sah sesuai etentuan Perusahaanmaka dikenakan sanksi Pemutusan ubungan erja (P)HA 4enyatakan 'ergugat telah melanggar ketentuan Pasal ! ayat (+) jo& Pasal ! ayat (++) jo& Pasal 7 ayat (7) jo& Pasal ! ayat (+%) Pedoman ubungan 1ndustrial (P1) P' reeport 1ndonesia @disi F11 tahun 20- 20+A 4engijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan ubungan erja (P) terhadap 'ergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh 'ergugatA 4engijinkan Penggugat untuk membayar sisa hak-hak 'ergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar /p3&2#"&07+,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak yang terdiri atas kompensasi sisa hari cuti, unit penggantian saham dan relokasi perdiem& Permohonan tersebut diterima oleh majelis hakim Pengadilan egeri ayapura telah memberi putusan omor 20*>*20+*P1-P/ tanggal % o=ember 20+, yang pada akhirnya menyatakan bah$a tergugat dinyatakan melanggar ketentuan dan penggugat berhak untuk melakukan Pemutusan ubungan erja kepada tergugat& emudian, setelah jatuhnya putusan& 'ergugat memohon kasasi secara lisan pada tanggal % o=ember 20+ sebagaimana ternyata dari kta Permohonan asasi omor 20*>*20+*P-pr yang dibuat oleh Bakil Panitera Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di epaniteraan Pengadilan ubungan 1ndsutrial pada Pengadilan egeri tersebut pada tanggal 27 Desember 20+& 'ergugat*Pemohon asasi meminta agar putusan Pengadilan egri ayapura dibatalkan& amun, permohonan kasasi tersebut ditolak karena pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di epaniteraan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura pada tanggal 27 Desember 20+, telah mele$ati tenggang $aktu " (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal "7 ayat () Undang-Undang omor " 'ahun !%# sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang omor # 'ahun 200" dan perubahan kedua dengan Undang-Undang omor + 'ahun 200!, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterimaA
2.2.
Analisis /uridis A. Penyelesaian Di luar Pengadilan
Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh dengan perundingan bipatrit, dan apabila tidak tercapai kata mu9akat maka cara selanjutnya adalah dengan konsiliasi atau arbitrase, dan dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam $aktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung ja$ab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator, maka 6erdasarkan Pasal + ayat () jo& Pasal " ayat (+) dan (") UU o& 2 'ahun 200" tentang Penyelesaian Perselisihan ubungan 1ndustrial Penyelesaian diluar pengadilan $ajib dilakukan, sebelum menempuh Penyelesaian didalam pengadilan& Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan mengutamakan musya$arah untuk mu9akat& UU o& 2 'ahun 200", menetapkan "(empat) jenis perselisihan yaitu. Perselisihan akA Perselisihan epentinganA Perselisihan Pemutusan ubungan erjaA dan Perselisihan ntar Serikat Pekerja*Serikat 6uruh hanya dalam (satu) perusahaan& Di dalam putusan ini, proses penyelesaian diluar pengadilan terdiri atas. a& Perundingan 6ipatrit 6erdasarkan Pasal + ayat () UU o& 2 'ahun 200", Perundingan 6ipatrit $ajib dilakukan& Penggugat('ermohon asasi) dan 'ergugat(Pemohon asasi) telah melakukan Perundingan secara 6ipartit masing-masing pada tanggal 2 anuari 20+, 2% anuari 20+, dan " ebruari 20+, namun 'ergugat tidak hadir pada Perundingan tersebut sehingga Perundingan tersebut tidak memperoleh kesepakatanA 6ah$a karena dalam upaya Perundingan 6ipartit tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih mencatatkan kasus perselisihannya kepada 1nstansi yang bertanggung ja$ab dibidang etenagakerjaan setempat dilengkapi dengan bukti-bukti upaya penyelesaian secara bipartit yang telah dilakukan& Penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit dapat dinyatakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal bila . Salah satu pihak dalam $aktu +0 (tigapuluh) hari kerja telah mengajak berunding akan tetapi pihak lain tidak memberikan respon atau tidak bersedia berunding, atau 'elah dilakukan perundingan sesuai dengan agenda dan jad$al yang disepakati, akan tetapi pihak pihak yang berunding tidak mencapai kesepakatan atas sebagian atau semua masalah yang dirundingkan& 6erdasarkan pasal " ayat (+) apabila dalam Perundingan 6ipatrit tidak dicapai kata sepakat maka harus dilanjutkan dengan konsiliasi atau arbitrase& Pada tanggal ! ebruari 20+ Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan 'ergugat ke Disnakertrans abupaten 4imika untuk dilakukan upaya penyelesaian melalui 4ediasi sebagaimana Surat Penggugat omor 2!#-"*1/*SP4*11* 20+ tertanggal ! ebruari 20+A b& 4ediasi 2
Dilaksanakan sidang mediasi dengan bantuan 4ediator dari Disnakertrans abupaten 4imika pada tanggal 20 4aret 20+, namun perundingan tersebut gagal sehingga 4ediator mengeluarkan njuran sesuai Surat omor #3#*+2**1F*20+tertanggal 2 pril 20+ yang pada pokoknya menyatakan. •
•
•
•
6ah$a P' reeport 1ndonesia dapat memutusakan hubungan kerjanya dengan Sdr& Simon airyo karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran*kesalahan serius& 6ah$a P' reeport 1ndonesia $ajib membayar kepada Sdr& Simon airyo uang penggantian hak dan uang pisah serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam P6 P' reeport 1ndonesia tahun 20-20+&
pabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima anjuran ini maka dapat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan ubungan 1ndustrial (P1) di ayapura& gar kedua belah pihak memberikan ja$aban atas anjuran ini selambatlambatnya dalam jangka $aktu 0 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran& Penggugat menerima anjuran tersebut sesuai dengan surat Penggugat omor +%"-+*1/*>@*1F*20+ tertanggal 2" pril 20+& amun 'ergugat menolak anjuran 4ediator sebagaimana Surat 'ergugat omor +0"00*61*PU*SP@P*SPS1*P' 1*1F*20+ tertanggal 20 pril 20+& leh karena tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan didalam pengadilan&
B. "o0%etensi absolut elatie
Pengadilan ubungan 1ndustrial sendiri merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang ber$enang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap suatu perselisihan hubungan industrial3& leh sebab itu, kompetensi absolut dari putusan ini adalah Pengadilan ubungan 1ndustrial& Sedangkan, kompetensi relati9 menunjuk pada Pengadilan egeri ayapura& 6erdasarkan, Pasal % UU o& 2*200", >ugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja*buruh bekerja& Pada kasus, objek gugatannya adalah P oleh Penggugat (P' reeport 1ndonesia)terhadap 'ergugat (Simon airyo) sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh 'ergugat& 4. 5ngkos %erkara
16
http.**repository&usu&ac&id*bitstream*2+"#37%!*#22**hkmadm-kelelung&pd9 , Diakses % o=ember 20#&
+
Didalam amar putusan di Pengadilan egri, dikatakan bah$a ongkos perkara akan ditanggung oleh negara& 6erdasarkan Pasal #% UU o& 2 tahun 200", proses beracara di Pengadilan ubungan 1ndustrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di ba$ah /p #0&000&000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)& ilai gugatan Penggugat*'ermohon 6anding dan 'ergugat*Pemohon 6anding tidak sampai /p #0&000&000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)& Dengan rincian. - ompensasi hari cuti . /p& &22+&%++,00 - Unit Pengganti Saham . /p& "&7+0&2"0,00 - /elokasi Perdiem . /p& +00&000,00 I ilai eseluruhan ak Sebelum dipotong Pajak /p&3&2#"&07+,00 D. Pengadilan Negeri 6a'a%ura telah 0e0beri %utusan No0or 2!72!13PHI-6P tanggal 8 Noe0ber 2!13 Putusan P ayapura adalah menerima gugatan penggugat*termohon kasasi& arena, majelis hakim perpendapat bah$a tindakan tergugat*pemohon kasasi telah menyalahi. Perjanjian erja 6ersama (P6) P' reeport 1ndonesia @disi JF11 20-20+ dan Pedoman ubungan 1ndustrial (P1) P' reeport 1ndonesia @disi F11 'ahun 2020+& 6erdasarkan asas e< speialis der#gate le< generalis ,P6 dan P1 tersebut berlaku sebagai undang-undang yang bersi9at khusus bagi Penggugat dan 'ergugat& al tersebut sesuai dengan Pasal ++% paragra9 pertama 6B. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya& 6erdasarkan tiket pelanggaran (=iolation ticket) tertanggal + ktober 202 dari Departemen tempat 'ergugat bekerja ke Departemen ubungan 1ndustrial, dilaporkan bah$a pada tanggal " ktober 202 'ergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni. G4elakukan, mem9asilitasi, menghasut dan atau menyuruh Pekerja lain untuk melakukan pemogokan atau unjuk rasa Pekerja yang tidak sah di lingkungan Perusahaan&G leh sebab itu, tergugat telah menyalahi Pasal +7 UU +*200+, karena mogok kerja tidak dilakukan secara sah, karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal "0 ayat () UU +* 200+ dan Pasal + eputusan 4enteri 'enaga erja omor 2+2 'ahun 200+ tentang kibat ukum 4ogok erja yang 'idak Sah, maka seharusnya 'ergugat sebelum melakukan mogok kerja setidak-tidaknya dalam $aktu 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dan instansi yang bertanggung ja$ab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas 'enaga erja dan 'ransmigrasi (Disnakertrans) abupaten 4imika, tetapi ternyata 'ergugat sama sekali tidak memberitahukannya sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh 'ergugat tersebut jelas dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah& 6ah$a tindakan 'ergugat yang melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah di •
•
•
lingkungan perusahaan dan mengoperasikan kendaraan milik Perusahaan
"
tanpa memiliki S14*:isensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan& al tersebut telah menyalahi Pasal ! ayat (+) P1 20-20+, Pasal ! angka ++ P1 20-20+, Pasal 7 angka 7 P1 20-20+, dan Pasal ! angka +% P1 20-20+& Dan sanksi dari perbuatan tergugat tersebut adalah Pemutusan ubungan erja (P)& Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura telah memberi putusan omor 20*>*20+*P1-P/ tanggal % o=ember 20+ yang amarnya sebagai berikut. •
•
•
•
•
•
•
4engabulkan gugatan Penggugat menurut tuntutan subsidir yang memohon keadilanA 4enyatakan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri elas 1 ayapura ber$enang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a KuoA 4enyatakan 'ergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni 4engajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terganggunya akti=itas Perusahaan dan 4engoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan atau kehendak sendiri tanpa memiliki S14*:isensi yang sah sesuai etentuan PerusahaanA 4enyatakan 'ergugat telah melanggar ketentuan Pasal ! ayat (+) jo& Pasal ! ayat (++) jo& Pasal 7 ayat (7) jo& Pasal ! ayat (+%) Pedoman ubungan 1ndustrial (P1) P' reeport 1ndonesia @disi F11 tahun 2020+A 4engijikan Penggugat untuk melakukan Pemutusan ubungan erja (P) terhadap 'ergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang telah dilakukan oleh 'ergugatA 4emerintahkan Penggugat untuk membayar kepada 'ergugat pembayaran berupa uang Pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal #3 ayat (2), Uang Penghargaan 4asa erja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal #3 ayat (+) dan Uang Penggantian ak sesuai ketentuan Pasal #3 ayat (") sebesar /p3&!+&%#%,00 (seratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sebelum dipotong pajakA 4embebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada egaraA
E. "asasi
6erdasarkan UU o& 2 'ahun 200", dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam pengadilan tidak mengenal upaya banding, hanya kasasi saja& Putusan terakhir (Pengadilan egeri) diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan 'ergugat pada tanggal % o=ember 20+, kemudian terhadapnya oleh 'ergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal % o=ember 20+ sebagaimana ternyata dari kta Permohonan asasi omor 20*>*20+*Ppr yang dibuat oleh Bakil Panitera Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi
#
yang memuat alasan-alasan yang diterima di epaniteraan Pengadilan ubungan 1ndsutrial pada Pengadilan egeri tersebut pada tanggal 27 Desember 20+A 'anggal permohonan kasasi diajukan pada % o=ember 20+ dan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di epaniteraan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri ayapura pada tanggal 27 Desember 20+, telah mele$ati tenggang $aktu " (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang omor + 'ahun 200!, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap& Sebab, berdasarkan pasal 0 UU o& 2 'ahun 200", Putusan Pengadilan ubungan 1ndustrial pada Pengadilan egeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada 4ahkamah gung dalam $aktu selambat-lambatnya " (empat belas) hari kerja& 2.3.
"asus Posisi Industrial 4ourt o9 *ala'sia (A:ard no.; 12&< o9 2!1+)
asus posisi ini mengenai Pengadilan ubungan 1ndustrial di 4alaysia, 1ndustrial 8ourt o9 4alaysia, $ard no&. 2"7 o9 20# antara 4ohammad bin bdul /asit (selanjutnya disebut dengan LPenggugatH) mela$an @co Pest Sdn& 6hd& (selanjutnya disebut dengan L'ergugatH) mengenai dugaan pemecatan yang dilakukan oleh 'ergugat kepada Penggugat pada tanggal # uli 20+& 6era$al pada tanggal 3 gustus 200, Penggugat dita$arkan posisi sebagai >eneral Manager di perusahaan tersebut berdasarkan kontrak kerja di ta$arkan yang diterima baik oleh Penggugat& Penggugat setuju dan mengakui mengenai gaji yang diterimanya yaitu sebesar /4 20,000 untuk gaji pada tahun 20& emudian pada tanggal # uli 20+ Penggugat mengatakan telah di pecat oleh 'ergugat& amun di lain sisi, 'ergugat mengatakan bah$a Penggugat dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya dan telah disetujui oleh 'ergugat pada tanggal # uli 20# berdasarkan surat pengunduran diri& Sebagai >eneral Manager di perusahaan, Penggugat $ajib untuk dapat menga$asi manajemen perusahaan dan melaporkannya langsung ke 3#mpany Managing 0iret#r (8B)& Semuanya berjalan lancar sampai pada tanggal % 4ei 202, Penggugat mendapat surat dari 8B mengenai ey Per+#rmane Indiat#r (P1) dan target penjualan yang baru dimana Penggugat di rasa telah gagal dalam target penjualan dan perusahaan tidak akan membayar bonus dari target penjualan tersebut dikarenakan tidak tercapainya target penjualan tersebut& emudian karena hal ini, Penggugat dan 'ergugat saling surat menyurat menegenai keluhan tentang kinerja kerja dari Penggugat dan ke$ajban 'ergugat untuk membayar bonus dan komisi dari kinerja Penggugat&
3
Pada tanggal % uni 202, Penggugat mengirimkan surat kepada perusahaan mengenai klari9ikasi atas hak komisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja dari Penggugat beserta perusahaan& emudian 'ergugat kembali menulis surat balasan kepada Penggugat mengenai adanya skema baru tentang komisi yang disebut dengan L%peial Per+#rmane "#nusH (SP6) dimana Penggugat telah diberitahu tentang target bulanan penjualan dan kinerja kerja dari Penggugat akan dikalkulasikan dengan SP6 tersebut& Skema SP6, akan menggantikan semua skema yang sebelumnya berlaku di dalam perjanjian kerja pada tanggal 200& emudian hal ini di ikuti oleh adanya memorandum perusahaan yang berlaku untuk semua sta99 perusahaan pada tanggal % gustus 202 mengenai struktur organisasi baru yang mencerminkan perusahaan kearah yang baru dan menunjuk 4r& Paul :eong sebagai %eni#r >eneral Manager dimana Penggugat harus melapor kepadanya mengenai manajemen perusahaan ini& Penggugat mengetahui dan merasa tidak keberatan akan hal ini& amun pada tanggal 0 gustus 202, Penggugat mengirimkan surat kepada 8B bah$a mengenai struktur organisasi perusahaan yang baru ini belum pernah dibahas dengan Penggugat dan juga Penggugat merasa tidak paham mengenai struktur yang baru dan tanggung ja$abnya di dalam perusahaan ini& ?ang kemudian dibalas oleh 8B bah$a struktur organisasi perusahaan ini telah 9inal dan telah dilakukan pertimbangan yang hati-hati oleh perusahaan dan 'ergugat meminta Penggugat untuk tetap 9okus dengan target penjualannya untuk memba$a pendapatan yang lebih untuk perusahaan& emudian diketahui Penggugat telah gagal dalam memenuhi target penjualan bulanan sehingga 'ergugat menerbitkan surat peringatan pada tanggal # oktober 202 bah$a Penggugat akan di a$asi secara ketat mengenai kinerja kerjanya oleh perusahaan dan Penggugat diperingatkan bah$a kegagalan dalam memenuhi target penjualan akan menyebabkan konsekuensi yang serius, termasuk di dalamnya pemecatan dari jabatannya& Sehubungan dengan kegagalan Penggugat utnuk memenuhi target yang ditetapkan untuknya, 'ergugat memberikan tiga surat peringatan lagi kepada Penggugat dan selain itu juga 'ergugat memberikan surat perintah agar Penggugat melaoprkan seluruh kegiatan penjualan sehari-hari kepada 8B dan %eni#r >eneral Manager & 1nti dari permohonan gugatan dari Penggugat adalah Penggugat menduga bah$a 'ergugat telah mengubah persyaratan kerja dengan mengenalkan %peial Per+#rmane "#nd (SP6) dan target bulanan yang baru tanpa pernah mendiskusikan hal ini kepada Penggugat& emudian juga tidak adanya respon mengenai bonus kontrak dan komisinya sampai pada tanggal + uli 202 dan justru pada tanggal % gustus Penggugat diberitahu bah$a adanya struktur organisasi perusahaan yang baru dimana 4r& Paul :eong dimasukkan sebagai %eni#r >eneral Manager dan Penggugat justru dibuat sebagai >eneral Manager %ales. Dimana pada kontrak
7
perjanjian kerjanya tertulis bah$a Penggugat akan menjadi >eneral Manager di perusahaan ini& 4engenai putusan atas kasus ini, di dalam putusanya disebutkan bah$a Penggugat telah gagal untuk membuktikan bah$a ia tidak pantas untuk dipecat& arena sebelumnya di sebutkan bah$a beban pembuktian seluruhnya dibebankan kepada Penggugat dan dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan bah$a ia memang tidak pantas untuk di pecat& leh karena itu, pengadilan memutuskan bah$a tidak ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak perlu untuk mempelajari lebih jauh mengenai apakah pemecatan itu disebabkan oleh sesuatu atau hanya sebagai alasan belaka& Dalam putusan ini juga dijelaskan bah$a Penggugat telah dengan sukarela mengundurkan diri dari perusahaan setelah di ta$arkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan& Dengan begitu, permohonan dari Penggugat ini dibatalkan& 2.&.
Analisis /uridis "asus PHI *ala'sia
Analisa "asus; 6erdasarkan kasus diatas, terlihat bah$a hakim menggunakan yurisprudensi sebelumnya dimana sesuai dengan sistem hukum 4alaysia, yaitu common la$& al ini tertera di dalam penjelasan di dalam kasus bah$a mengenai apakah Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela atau ia memang telah dipecat oleh perusahaan dan beban pembuktian di bebankan kepada Penggugat untuk membuktikan memang adanya pemecatan dari perusahaan& al ini berdasarkan dari putusan yurisprudensi sebelumnya yaitu putusan BelteM nit$ear 1ndustries Sdn& 6hd& mela$an :a$ ar 'oy N nor pada tahun !!% yang diputus oleh hakim DatoC aji bdul adir 6in Sulaiman dimana dijelaskan bah$a jika pemecatan tidak dalam sengketa maka dibebankan pada perusahaan untuk menjelaskan di pengadilan mengenai penyebab atau alasan dari pemecatan tersebut& al ini tercermin dari ct !37& pabila sebaliknya pemecatan itu di dalam sengketa, maka beban pembuktian ada pada si pekerja dan apabila ia gagal membuktikan maka dapat dikatakan tidak terjadi pemecatan& 6erdasarkan hal ini, tercermin di dalam putusan hakim dimana Penggugat telah gagal membuktikan bah$a perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap Penggugat sehingga pengadilan memutuskan bah$a tidak ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak perlu untuk mempelajari lebih jauh penyebab dan alasan dari pemecatan itu serta dalam putusan ini juga dijelaskan bah$a Penggugat telah dengan sukarela mengundurkan diri dari perusahaan setelah di ta$arkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan sehinnga dengan begitu gugatan dari Penggugat ini di batalkan& al ini juga merupakan ke$enangan dari Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia dimana berdasarkan Pasal 20 Industrial 4elati#ns At !37 untuk mencari tahu apakah ada penyebab atau alasan dari pemecatan tersebut&
%
Proses sebelum persidangan cukup singkat dan hanya dua saksi di panggil di dalam persidangan& Saksi yang hadir di dalam persidangan terdiri dari Managing 0iret#r dari perusahaan yaitu 4s& Sharon Suraya bdullah (8B) dan Penggugat sendiri& Sebagian besar bukti ada di dalam dokumen-dokumen pendukung selain dari surat pena$aran sebagai >eneral Manager di perusahaan tersebut& Untuk kasus pemecatan, Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia kasus ini di putus hanya oleh satu orang hakim& Di dalam kasus ini, yang mengadili adalah Puan nna g ui 8hoo& pabila Penggugat ingin mengajukan banding terhadap pututsan tersebut, di dalam Pengadilan 1ndustrial di 4alaysia, Penggugat tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan 1ndustrial karena putusan dari pengadilan adalah 9inal dan mengikat& kan tetapi hal tersebut dapat di lakukan peninjauan kembali& 4engenai pengajuan gugatan tentang pemecatan sesuai dengan sistem hukum di 4alaysia, pengajuan ini dapat di lakukan ke pengadilan industrial dan pekerja yang telah diberhentikan tersebut harus membuat representasi secara tertulis kepada Direktur enderal Pembinaan ubungan 1ndustrial dan akan dikembalikan dalam jangka $aktu 30 hari dari pemberhentiannya tersebut& emudian, Direktur enderal Pembinaan ubungan 1ndustrial akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini melalui konsiliasi antara para pihak, dan apabila konsiliasi gagal, maka Direktur enderal Pembinaan ubungan 1ndustrial akan meneruskan hal tersebut ke Pengadilan 1ndustrial untuk di putuskan di pengadilan tersebut& al ini berdasarkan Pasal % Industrial 4elati#ns At !37& 2.+.
Perbandingan Pen'elesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia dan *ala'sia
Pada prinsipnya, hukum 1ndonesia dan 4alaysia memiliki banyak kesamaan dalam mengatur cara penyelesaian perselisihan hubungan indusrtrial, namun terdapat beberapa perbedaan dari segi ke$enangan lembaga dan proses beracara, berikut adalah table persamaan dan perbandingan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di 1ndonesia dan 4alaysia& o& P@/S4
P@/6@D
!
P1 di 1ndonesia dan 4alaysia samasama merupakan suatu peradilan khusus yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan mengadili, dan memberi putusan terhadap Sengketa hubungan industrial&
2
bjek Sengketa yang dapat digugat di P1 1ndonesia dengan P1 4alaysia urang lebih sama yaitu Sengketa ak, Sengketa epentingan, Sengketa P, dan Sengketa antara serikat 6uruh
+
Subjek-subjek yang terlibat dalam sengketa dalam P1 baik di 1ndonesia maupun 4alaysia adalah 6uruh*Serikat buruh dan juga Perusahaan (pengusaha), dimana keduanya masing-masing bisa menjadi penggugat dan juga tergugat dalam sengketa industrial dengan komponen yang berbeda-beda&
20
P1 di 1ndonesia berada diba$ah Pengadilan egeri dan hanya ada satu badan P1, Sedangkan P1 di 4alaysia berada diba$ah Departemen Sumber daya manusia dimana terdapat dua badan peradilan yaitu Pengadilan Perburuhan ab#ur 3#urt! dan Pengadilan 1ndustrial Industrial 3#urt! yang keduanya menangani perkara yang berbeda& akim untuk P1 di 1ndonesia diangkat oleh eputusan 4, Sedangkan di 4alaysia diangkat ?ang DiPertuan gung (/aja)
Di 1ndonesia sebelum masuk ke dalam proses peradilan hubungan industrial, $ajib dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, melalui perundingan bipartit (Ps& + UU no&2*0"), melalui konsiliasi, dan juga bisa dilakukan melalui mediasi dan juga arbitrase& Sedangkan di 4alaysia juga ada penyelesaian di luar pengadilan berupa proses konsiliasi& amun selain itu rticle + 1/ menyatakan bah$a sebelum sengketa masuk ke proses pengadilan, dapat dilakukan suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa industrial antarpara pihak yang terkait& emudian jika di 4alaysia, ketika sengketa sudah masuk dalam proses peradilan, tetap bisa dilakukan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa industrial dan ketentuan perjanjian tersebut diatur oleh akim ( president #+
hairman!
"
Sengketa ubungan 1ndustrial di 1ndonesia dan Di 4alaysia samasama bisa dilakukan upaya hukum setelah selesai di pengadilan pertama&
#
2
'erkait dengan penyelesaian di luar Peradilan, baik di 1ndonesia maupun 4alaysia sama-sama bisa ditempuh cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi (Ps& 7 UU&2*0" dan article % 1/ !37)& amun terdapat perbedaan dalam prosesnya yaitu jika di 1ndonesia cara konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terda9tar dalam instansi terkait yang dilegitimasi oleh ementerian terkait, kemudian konsiliasi juga merupakan jalan lain setelah cara perundingan bipartid tidak tercapai, barulah instansi terkait mena$arkan ($ajib) cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi& Sedangkan di 4alaysia juga ada penyelesaian di luar pengadilan berupa proses konsiliasi, prosesnya pertama harus diselesaikan secara conciliation oleh Director >eneral 1nKuiry, yang bentuknya Kuasi-judical proceeding& pabila sengketa tetap belum terselesaikan melalui lembaga tersebut, maka Director >eneral akan memberikan hasil dari proses tersebut ke 4inister& emudian 4inister akan memberikan rekomendasi ke 1ndustrial 8ourt& ika di 1ndonesia kompetensi absolut perkara adalah melalui P kemudian banding kasasi ke 4& Sedangkan di 4alaysia prosesnya karena merupakan sengketa di bidang hukum pri=at (perdata) yang menyangkut hubungan industrial maka dapat diajukan ke industrial court, kemudian untuk banding dan
ke igh 8ourt&
&.1. "esi0%ulan
Dari paparan kami di atas, kami menyimpulkan bah$a terdapat beberapa perbedaan dari segi kelembagaan dan mekanisme beracara antara 1ndonesia dengan 4alaysia dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial& Dari hasil kajian kami, tetap ditemukan bah$a 4alaysia dalam menyelesaikan masalahnya juga menggunakan yurisprudensi yang merupakan salah satu ciri system hukum #mm#n la& Dan karena sistemnya inilah, dapat dilihat bah$a pengaturan hukum di 4alaysia cenderung lebih lama terbaharukannya disbanding 1ndonesia yang sudah diperbaharui bahkan hingga tahun 200"& &.2. aran
1ndonesia dalam mengatur hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah cukup baik karena mengalami perkembangan perkembangan yang relti9 mengikuti kebutuhan sector industri dan ketenagakerjaan& amun tetap diperlukan pembaharuan dan spesi9ikasi atiran hukum yang lebih koprehensi9 mengenai hal ini agar tidak menjadi celah atau kekosongan hukum dalam pengaturan seputar ketenaga kerjaan dan perindustrian&
22
