Makalah Kondisi Perekonomian Indonesia Era Reformasi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 1998 dunia diguncang krisis hebat yang menyebabkan kesulitan likuiditas keuangan, krisis ini juga menimpa negara-negara Asia termasuk Indonesia. Krisis yang awalnya hanya krisis keuangan itu di Indonesia berubah menjadi krisis multidimensi yang menyebabkan instabilitas dalam banyak sektor seperti di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dan terutama dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Mahasiswa pada saat itu merasa jika ada hal yang harus diganti untuk memperbaiki keadaan Indonesia pada saat itu dan satu-satunya cara ialah dengan melakukan reformasi dan memaksa mundur pimpinan pada saat itu yakni presiden Soeharto, mereka melakukan demonstrasi dan akhirnya berhasil menurunkan presiden Soeharto dari jabatannya dan kekosongan kepemimpinan pada saat itu diserahkan kepada Prof. B.J Habibie. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Habibie untuk menangani krisis yang hampir membuat sektor keuangan Indonesia lumpuh dan mengatasi tingat harga yang cukup tinggi hingga jatuhnya nilai mata uang Rupiah atas Dollar membuat pemerintah ekstra ketat membuat kebijakan keuangan. Atas dasar inilah kami ingin mengembangkan dan mengulas kembali tentang apa saja yang dilakukan pemerintahan pada saat itu dalam perbaikan Indonesia, terutama dalam sektor ekonominya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah awal berdirinyapemerintahan Reformasi? 2. Apakah pengaruh dari lengsernya pemerintahan orde baru terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu? 3. Apakah usaha dan kebijakan pemerintah pada era reformasi terhadap perekonomian Indonesia yang saat itu tengah dilanda krisis multidimensi dan bagaimana implikasinya terhadap perekonomian Indonesia hingga saat ini?

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yaitu Perekonomian Indonesia, selain itu dengan pembuatan makalah ini kami ingin menyampaikan kepada para pembaca tentang apa saja yang terjadi pada awal reformasi yang masih dilanda krisis dengan transisi kekuasaan yang terjadi pada saat itu.Semoga dengan penulisan makalah ini juga dapat memberikan pengetahuan baru dan pencerahan bagi semua yang membacanya dan khususnya bagi kami para penulis makalah ini.







BAB II PEMBAHASAN

KONDISI SEBELUM REFORMASI

Terjadinya Krisis Ekonomi Thailand pada 1997 akibat mata uang Thailand, Baht, terpukul oleh serangan spekulasi besar menyebabkan nilai baht terhadap dolar anjlok, maka nilai dolar pun menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah.Nilai rupiah anjlok terhadap dolar.Kala itu banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar AS dan ketika krisis melanda Thailand, mereka berebut membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, yang dalam penggunaannya banyak terjadi penyelewengan, malah semakin menambah beban utang yangharus ditanggung oleh rakyat Indonesia.Inflasi dalam negeri Indonesia meningkat tajam.Harga sembako, maupun barang-barang lain melonjak berlipat kali. Sikap yang otoriter, tertutup, tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.Sejak 1996, ketidakpuasan masyarakat terhadap orba mulai terbuka.Masalah dwifungsi ABRI, KKN, praktik monopoli serta 5 paket UU politik juga menjadi sorotan tajam para mahasiswa pada saat itu.Apalagi setelah Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI 1998-2003, suara menentangnya makin meluas dimana-mana.Puncak perjuangan para mahasiswa terjadi ketika berhasil menduduki gedung MPR/DPR pada bulan Mei 1998.Karena tekanan yang luar biasa dari para mahasiswa, tanggal 21 Mei 1998 Presiden menyatakan berhenti dan diganti oleh wakilnya BJ Habibie.Krisis yang melanda Indonesia ini memuncak ketika pada Mei 1998, Presiden Suharto dipaksa mundur, setelah sebelumnya terjadi berbagai kerusuhan. SELAYANG PANDANG PEREKONOMIAN ERA REFORMASI

1. Masalah Multi krisis peninggalan Orde baru yang saling berkaitan menyebabkan pemecahan krisis yang kompleks dan dilematis (banyak kebijakan yang berhasil namun juga







2. Sektor keuangan terjebak pada General and Global liquidity trap yaitu kondisi dimana kebijakan moneter mematok suku bunga nol persen untuk memperbesar likuiditas (jumlah uang beredar) tapi tidak mampu menstimulus ekonomi dan menyerap tenaga kerja. 3. Saving investment gap semakin besar karena dana menganggur semakin besar dan adanya paradox penghematan yang salah (komposisi Investment lebih besar dari saving) sehingga perbankan mengalami negative spread (suku bunga kredit lebih tinggi dari suku bunga simpanan nasabah). Akibatnya dunia usaha sulit mendapatkan dana dari bank. KEBIJAKAN

PEMERINTAH

DAN

PENGARUHNYA

TERHADAP

KONDISI

PEREKONOMIAN INDONESIA

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari kebijakan dalam bidang lain seperti kebijakan politik, social masyarakat, hukum, pertahanan dan keamanan, karena memang masalah yang ada di Negara kita begitu kompleks sehingga untuk dapat menyelesaikannya diperlukan adanya penyelesaian secara menyeluruh dan bersamaan. Kebijakan pemerintah yang dibuat pun disesuaikan dengan kondisi Negara pada saat itu, sehingga berbeda-beda disetiap waktunya. Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah.Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri. Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif.Kebijakan pemerintah saat ini di dalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan







negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya Masa Pemerintahan B.J Habibie

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik.Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya: 

Merekapitulasi perbankan



Merekonstruksi perekonomian Indonesia.



Melikuidasi beberapa bank bermasalah.



Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-



Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi

dengan mencabut SIUP.Pada awal pemerintahan Habibie, kebijakan-kebijakann pemerintah diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik seperti Reformasi dibidang politik dan hukum (sistem multi partai, jajak pendapat rakyat Timor-Timur, pembubaran Dwi fungsi ABRI,dan mengadakan PEMILU 1999 untuk pertama kalinya dalam pemilihan partai). Sedangkan untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk

Badan

Penyehatan

Perbankan

Nasional

(BPPN).

Selanjutnya

pemerintah

mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di akhir pemerintahannya, legitimasi pemerintahan B.J. Habibie dianggap sangat lemah, karena keberadaan Habibie dianggap sebagai suatu paket warisan pemerintahan Soeharto. Bahkan beberapa kolompok menuntut pembentukan pemerintahan transisi. Hal lain

yang

melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan ialah ia tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden dan merupakan satu paket pemilihan pola musyawarah mufakat







tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, ”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”. Pada hari yang sama

Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%).Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Inflasi dan tingkat suku bunga juga mulai rendah.Selama pemerintahannya, Gus Dur menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.Dengan seringnya kunjungan Gus Dur ke berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia, ternyata mendapat respon positif dari dunia. Bahkan kunjungannya juga membuka peluang kerjasama (terutama dalam perdagangan). Pada Masa pemerintahan Gus Dur, suasana demokratis juga mulai tampak terwujudnya. Mulai dari penghapusan berbagai peraturan yang merugikan kaum minoritas, pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif, hingga niat Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Semua tindakannya menunjukkan bagaimana kecenderungan Gus Dur menghargai kebebasan individu dan keberagaman. Tetapi, selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik sehingga ketidakstabilan dalam poltik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menaikkan tingkat .Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan antara pemerintah dengan IMF, country risk .Hal membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia. ImplikasinyaIndonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club









menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditujukan oleh beberapa indicator ekonomi.Misalnya pergerakan IHSG menunjukan tren pertumbuhan ekonomi yang negative.Selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 point yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham didalam negeri. Kebijakan ekonomiyang terkenal pada masa Gus Dur antara lain: 1. Restrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional) 2. Mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Nusumma, bekerja sama dengan Bank Summa milik pengusaha Edward Soeryadjaya. Visi di balik pemikiran Gus Dur adalah ekonomi kerakyatan, yaitu orientasi ekonomi yang memihak pengusaha gurem dan rakyat lemah, 3. Membentuk Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Lembaga ini dirancang untuk merintis berbagai percontohan pengembangan ekonomi dan merangsang iklim kewirausahaan di kalangan warga NU Lengsernya Gus Dur diawali dengan adanyaDekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya.Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi mengumumkan pemindahan

kekuasaan

kepada

wakil

presiden

Megawati

Soekarnoputri.Akan

tetapi,

Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana







Indonesia sedikit lebih baik daripada tahun 2001, walaupun sempat digoncang dengan adanya bom Bali. Menurut perkiraan IMF pertumbuhan PDB riil Indonesia pada tahun 2003 cukup optimis, yakni 4,5% yang dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,5%. Dalam hal perbankan, sector perbankan merupakan factor penghambat terbesar terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1997, perbankan Indonesia berada di urutan terendah dalam hal standar dan kualitas,pada tahun yang sama, perbankan Indonesia masih buruk, tetapi tidak paling rawan jika dibandingkan perbankan di India dan Korea Selatan. Tingkat kerawanan dilihat dari peningkatan modal yang terjadi dibandingkan peningkatan asset tertimbang menurut jenis resiko, terutama dengan mulai pulihnya aktivitas penyaluran kredit perbankan di kawasan yang di survey. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan oleh masih kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Lemahnya investasi disebabkan masih tidak stabilnya kondisi politik dan social dan belum adanya kepastian hokum didalam negeri.Kondisi ini membuat para investor dalam negeri menunda keinginannya menanam modal didalam negeri. Kebijakan-kebijakan ekonomi masa pemerintahan Megawati antara lain : 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatankekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak







ditawarkan oleh Pemerintahan ini juga fokus terhadap pengembangan ekonomi. Program yang paling terkenal dari kebijakan perekonomian pemerintahan ini dan sekaligus yang palingmenjadi sorotan yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepadakeluarga yang kurang mampu, dalam hal ini tujuan dari program BLT itu adalah untuk mengatasi angka kemiskinan dan hal itu terjadi disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang lain yaitu karena pada saat itu terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak secara drastis. Jadi uang BLT itu juga dianggap sebagai uang kompensasi terhadap kenaikan harga BBM tersebut. Banyak sekali hal yang terjadi pada era pemerintahan SBY jilid pertama ini, dimulai dengan masalah Hankam yakni dengan dilakukannya penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan di Helsinki, penandatanganan MOU tersebut berdampak baik bagi stabilitas keamanan nasional dan hal ini juga memberikan dampak secara ekonomis, para Investor kembali pada tingkat kepercayaannya bahwa keamanan Indonesia dalam keadaan baik sehingga mereka kembali menanamkan sahamnya. Kebijakan yang lain juga ialah dengan dilunasinya utang luar negeri Indonesia kepada lembaga keuangan Internasional atau yang lebih kita kenal dengan IMF, hal itu menjadi salahsatu prestasi yang cukup membuat citra pemerintahan ini semakin kuat dan positif dimata rakyat dan juga dunia Internasional. Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan angka kemiskinan secara grafik menunjukan angka kemskinan menurun namun angka pengangguran memang belum dapat teratasi dengan baik dana tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu juga ada pada tren yang positif walaupun sempat kembali terjadi krisis keuangan yang disebabkan karena







perekonomian ini yang sepatutnya dipertahankan oleh pemerintahan SBY dan menjadi landasan pembangunan di tahun 2010. Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik.Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global, Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional.Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009.Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB.Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata global. Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010 menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33% (yoy). Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3%. Indonesia juga mengambil keuntungan dari krisis ekonomi yang dialami oleh negaranegara uni eropa. Krisis tersebut menyebabkan adanya perpindahan aliran dana ke emerging market seperti Indonesia. Menurut data World Bank, total dana global yang hijrah ke emerging







Dengan besarnya cadangan devisa yang dipunya oleh Indonesia, nampaknya perekonomian Indonesia masih akan stabil hingga tahun depan. Seperti pendapat Seers (1973) bahwa permasalahan utama negara berkembang adalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan, Indonesia pun masih menghadapi permasalahan yang sama. Walaupun angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS menunjukkan trend penurunan, angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia tetaplah tinggi. Pada tahun 2010, angka kemiskinan mencapai 34 juta, sedangkan angka pengangguran menjadi 9,5 juta. Lebih menyedihkannya lagi, sebagian besar dari penganggur adalah sarjana D3 dan S1.Jadi dapat disimpulkan, sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja berpendidikan SMA kebawah.Sementara masalah pemerataan pendapatan juga masih jadi momok selama satu dekade terakhir.Pemerataan pendapatan mengalami stagnansi selama bertahun-tahun. Hal ini terlihat dari stagnannya angka koefisien gini Indonesia selama satu dekade pada kisaran 3,6-3,8. Masalah ini menjadi serius karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menerus positif selama beberapa tahun terakhir tapi tingkat kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan masih tetap bermasalah.Alhasil dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sedikit pihak.









BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun (13,16%) pada 1998, bertumbuh sedikit (0,62%) pada tahun 1999 dan setelah itu makin membaik. Laju pertumbuhan tahunan 1999 – 2005 berturut-turut sbb.: 0,62%, 4,6%, 3,83%, 4,38%, 4,88%, 5,13% dan 5,69%. Ekonomi kita bertumbuh dari hanya 0,62% berangsur membaik pada kisaran 4% antara tahun 2000 s.d. 2003 dan mulai tahun 2004 sudah masuk pada kisaran 5%. Pemerintah pada mulanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2006 adalah 6,2% tetapi kemudian dalam APBN-P 2006 merubah targetnya menjadi 5,8%; namun BI memperkirakan laju pertumbuhan 2006 adalah 5,5% lebih rendah dari laju pertumbuhan 2005. Patut diduga bahwa laju pertumbuhan tahun 2007 akan lebih rendah lagi karena investasi riil tahun 2006 lebih rendah dari tahun 2005. Laju pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 1999 s.d. 2005 mencapai rata-rata 4,15%. Dari data di atas kelihatannya ekonomi kita memiliki prospek membaik yaitu terus







yang tinggi pertumbuhannya adalah: pengangkutan, keuangan, bangunan, dan perdagangan. Pada saat yang sama tingkat pengangguran terbuka pada mulanya turun tetapi sejak tahun 2002 cenderung naik. Menurut perhitungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat pengangguran pada tahun 2004 sebesar 10,3 juta meningkat menjadi 11,2 juta pada tahun 2005 dan diperkirakan sebesar 12,2 juta pada tahun 2006 (Harian Kompas, tgl. 7 Agustus 2006, hal. 15). Hal ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu yang sama berada di atas 5%. Persentase orang miskin pada mulanya juga terus menurun, tetapi sejak tahun 2005 sudah mulai bertambah.Hal ini disebabkan oleh sektor yang bertumbuh itu adalah sektor nonriil.Ini adalah kondisi serius dan perlu p erlu dikaji lebih mendalam. Sedangkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010-2011 dapat dikatakan masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah. Setap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru.Hal ini yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran.Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor nontradable, yang notabane nya penyerapan tenaga kerjanya kecil. Pada kwartal IV 2010, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 13,6%. Bandingkan dengan

Makalah Kondisi Perekonomian Indonesia Era Reformasi

Recommend Documents