BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kehidupan manusia di jaman modern ini begitu cepat berputar. Setiap hari manusia bekerja demi mempertahankan hidupnya. Kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha. Aktivitas usaha itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya
aktivitas
bisnis
dewasa
ini
sejalan
pula
dengan
meningkatnya keperluan akan modal atau dana dana bagi pelaku. pelaku. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka perlu suatu terobosan lain yaitu kredit tanpa jaminan jaminan dengan dengan prosesnya prosesnya yang lebih mudah. mudah. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
1
Desember
1988
Juncto
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “Badan Usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”
Sehingga dari pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa paling tidak Lembaga Pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu : 1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal; 2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut Non - Depository Financial Institution. Munculnya lembaga pembiayaan ini turut memacu roda perekonomian masyarakat dan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,
dimana
Lembaga
pembiayaan
meliputi
Perusahaan
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan belakang tersebut kelompok kami akan membahas membahas Infrastruktur. Dari latar belakang tentang “LEMBAGA PEMBIAYAAN”,
dan dalam kesempatan ini kami
membatasi penjelasan mengenai Lembaga Pembiayaan pada umumnya, umumnya, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lembaga Pembiayaan .
B. Rumusan Masalah Dengan melihat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai Lembaga Pembiayaan, yaitu sebagai berikut :
2
1. Bagaimanakah
uraian penjelasan mengenai Perusahaan Pembiayaan,
perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta penjelasan mengenai jenis – jenis kegiatan usahanya? 2. Apakah Peranan Lembaga Pembiayaan oleh para Pelaku Bisnis ?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui dan memberikan Informasi yang lebih terinci mengenai Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta penjelasan jenis – jenis kegiatan usahanya. 2. Untuk mengetahui dan memberikan Informasi peranan Lembaga Pembiayaan bagi dunia usaha dan para Pelaku Bisnis serta keuntungan dan kerugian yang dapat timbul akibat Lembaga Pembiayaan.
D. Manfaat 1. Dengan pengetahuan mengenai Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Lembaga Pembiayaan serta Jenis – jenis kegiatan usahanya, maka dapat dijadikan referensi bagi para pelaku usaha didalam memilih Lembaga Pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya secara bijak 2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pentingnya Lembaga Pembiayaan, keuntungan dan kerugian dapat timbul atas Lembaga Pembiayaan serta peraturan pajak yangterkait dengan Lembaga Pembiayaan ini.
3
BAB II MATERI PEMBAHASAN
A. Sejarah Lembaga Pembiayaan Dimulai sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Februari 1974, tentang “Perizinan Usaha Leasing”. 1. Tahun 1984 : Perusahaan Leasing berjumlah 48 perusahaan 2. Tahun 1988 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menjelaskan Pengertian mengenai Lembaga Pembiayaan.
“Pembiayaan” dalam lingkup yang lebih luas dikenal dengan istilah u mum ”Perkreditan” dimana pada awal timbulnya kredit berasal dari bahasa Yunani
Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Sehingga kemudian Pemerintah memandang perlu untuk ikut berperan
dalam memberikan
dukungan hukum yang lebih berkualitas, sehingga kemudian beberapa Keputusan Presiden yang dicabut / diganti hingga akhirnya dikeluarkannya Peraturan Presiden yang berlaku saat ini tentang Lembaga Pembiayaan , sebagai berikut : 1. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 ( dicabut ) 2. Keputusan Presiden Nornor 61 Tahun 1988 (dicabut ) 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
B. Lembaga Pembiayaan & Perananya Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan
4
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur : 1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 2.
Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. 4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. 5. Tidak menarik dana secara langsung. 6.
Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.
Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan
Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayan, dimana Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
5
C. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
Kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan meliputi : 1. Sewa Guna Usaha (Leasing) 2. Anjak Piutang (Factoring) 3. Usaha Kartu Kredit
Keterangan Kegiatan Usaha dari Perusahaan Pembiayaan 1.
Sewa Guna Usaha (Leasing) Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal dari kata lease (inggris) yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Sedangkan Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.
6
a) Unsur-unsur berdasarkan pengertian Leasing di atas, terdiri dari: 1) Pembiayaan perusahaan Pembiayaan dilakukan dalam bentuk sejumlah dana juga dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan 2) Penyediaan barang-barang modal Biasanya penyediaan barang modal dilakukan oleh supplier yang di bayar oleh lessor untuk keperluan lessee 3) Jangka waktu tertentu Sejak diterimanya barang modal sampai perjanjian SGU berakhir 4)
Pembayaran secara berkala Lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran
5) Adanya hak pilih (option right) Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk membeli barang modal tersebut 6) Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 7) Adanya pihak lessor 8) Adanya pihak lessee
b) Dasar Hukum Leasing : 1)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) ditetapkan tanggal 27 Nopember 1991 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991.
2)
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.
7
c) Jenis – Jenis Sewa Guna Usaha, yaitu : 1)
Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (finance lease)
Dengan kriteria sebagai berikut : a) jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. b)
Masa Sewa Guna Usaha (SGU) ditentukan sesuai ketentuan tentang pajak penghasilan, yaitu:
c)
2 tahun untuk barang modal golongan I
3 tahun untuk barang modal golongan II dan III
7 tahun untuk barang modal golongan modal bangunan
Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
d)
Bentuk-bentuk Finance Lease ( SGU dengan Hak Opsi ) :
Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease). Bila lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi
obyek
sewa-guna-usaha,
sehingga
atas
permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.
Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back). Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut). Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing.
8
Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease) Bila beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan transaksi dengan satu lessee. Untuk memenuhi permintaan lessee tersebut, maka beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerja sama untuk membiayai objek leasing yang dimaksud. Dalam hal ini
salah
satu
perusahaan
sewa-guna-usaha
akan
bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.
Leverage Lease leasing ini melibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider.
Cross Border Lease Transaksi leasing di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee, disebut pula leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional . Transaksi leasing ini mengandung banyak risiko bagi lessor karena melibatkan mekanisme hukum, perpajakan dan masalahmasalah
lainnya
bersangkutan.
dari
Untuk
masing-masing mengatasi
negara
yang
kendala-kendala
tersebut biasanya transaksi leasing antara negara dilakukan oleh afiliasinya atau subsidiary perusahaan leasing yang bersangkutan. biasanya dilakukan dengan cara perjanjian penjualan bersyarat yaitu pihak lessee diwajibkan membeli barang yang di-lease-nya pada akhir kontrak. Cara untuk melindungi lessor.
9
Vendor Program / Vendor Lease Suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Cara pembayaran tersebut dapat dilakukan sesuai perjanjian. Vendor program ini sangat menarik bagi lessor karena pemasaran leasing dilakukan oleh vendor
melalui
usaha
penjualan
barangnya
yang
sekaligus disertai dengan fasilitas leasing.
2) Sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) Dengan Kriteria sebagai berikut :
Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
d) Keunggulan Sewa Guna Usaha, yaitu : Sistem leasing mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut: 1) Proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat, tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedur sederhana dan tidak ada studi kelayakan yang lama 2) Pengadaan kebutuhan tersebut akan meringankan kebutuhan
cash flow karena sistem pembayaran cicilan jangka panjang 3)
Posisi cash flow akan lebih baik dan biaya modal lebih murah
4) Perencanaan keuangan perusahaan akan lebih mudah dan sederhana
10
Perbedaan pokok kedua jenis leasing ini adalah sebagai berikut: No.
Indikator
Finance Lease
Operating Lease
1.
Isi Perjanjian
Adalah suatu perjanjian pembiayaan
Perjanjian
dimana lessor diminta untuk
menitikberatkan pada
membiayai pengadaan barang modal
pemberian jasa
untuk lessee
2.
Resiko
Resiko terletak pada lessee karena
ekonomis
lessee wajib membayar kembali
atas objek
barang modal yang disediakan oleh
Resiko ada pada lessor;
lessor untuk membayar barang yang bersangkutan ditambah bunga dan ongkos lain selama kontrak berjalan,
3.
4.
Resiko pada
Hanya memikul resiko berkenaan
Lessor menanggung resiko
lessor
dengan keadaan keuangan,
atas kehilangan atau
kemampuan membayar serta
kerusakan pada objek
bonafiditas lessee,
yang di lease tersebut;
Jangka waktu
Jangka waktu kontrak sama dengan
Jangka waktu perjanjian
perjanjian
masa kegunaan barang modal yang
umumnya tidak sama
bersangkutan menurut persetujuan
dengan masa kegunaan
lessor,
barang modal yang bersangkutan
5.
Hak Opsi
Pada akhir masa, lesseemempunya
Tidak memiliki hak opsi
hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dari lessor,
6.
7.
Masa
Dilarang mengakhiri kontrak sebelum
Jangka waktu leasing tidak
Perjanjian
jangka waktu yang diperjanjikan
tentu dan dapat diakhiri
berakhir, kecuali diperjanjikan lain,
oleh lessee
Jasa yang
Pada umumnya memberikan jasa-
Tidak ada.
diberikan
jasa untuk penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan barang modal yang di lease,
11
Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (lease agreement). Yang m memuat : 1) jenis transaksi sewa guna usaha 2)
nama dan alamat masing-masing pihak
3) nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal 4) harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan 5)
masa sewa guna usaha
6) ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun 7) opsi bagi penyewa-guna-usaha dalam hal transaksi sewa-gunausaha dengan hak opsi 8)
tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-gunausaha.
2.
Anjak Piutang (Factoring) Eksistensi Kelembagaan Anjak Piutang dimulai sejak ditetapkan Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau PAKDES 20, 1988 yang diatur dengan KEPPRES No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan NO.172/KMK.06/2002 ( sekarang sudah tidak berlaku lagi ).
Pengertian Anjak Piutang Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
12
Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dari definisi diatas, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut: a.
Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan
bentuk
pembelian
dan/atau
pengalihan
serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor ;
Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring.
b.
Mekanisme anjak piutang ini sebenamya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.
c.
Manfaat anjak piutang dalam peningkatan kemampuan usaha : 1) Menurunkan biaya produksi perusahaan 2) Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced payment sehingga meningkatkan credit standing perusahaan klien.
13
3) Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri. 4) Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. 5) Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. 6) Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
3.
Usaha Kartu Kredit a. Pengertian Usaha Kartu Kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit,
Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu
yang
dapat
digunakan
untuk melakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.
14
b. Dasar Hukum Penggunaan kartu kredit di Indonesia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Pasal 6 huruf 1 UndangUndang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit adalah salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang
Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pelaksanaan
Lembaga
Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang
Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pelaksanaan
Lembaga
Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988.
KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.
Peraturan
Bank
Indonesia
Penyelenggaraan Menggunakan diperbaharui
Nomor
Kegiatan
Kartu dengan
Tanggal
Alat 28
Peraturan
7/52/PBI/2005
Tentang
Pembayaran
Dengan
Desember Bank
2005
Indonesia
yang Nomor
10/8/PBI/2008.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
15
c. Manfaat Kartu Kredit bagi Pemegang Kartu Kredit ( Card Holder ) 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. 2) Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit Kartu Kredit, antara lain point rewards, diskon di pedagang (merchant), dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.
d. Resiko Kartu Kredit Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Kartu Kredit, tetapi di sisi lain terdapat resiko yang perlu disikapi dengan kehatihatian dari para penggunanya, seperti : 1) Resiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. Apalagi untuk saat ini transaksi belanja dengan menggunakan 2) Resiko dikenakan biaya keterlambatan dan biaya bunga yang relatif tinggi karena pemegang kartu tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.
e. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Kartu Kredit , yaitu : 1)
Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Kartu Kredit
2)
Prinsipal
adalah
bank
atau
lembaga
selain
bank
yang
bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Kartu Kredit yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. 3)
Penerbit
adalah
bank
atau
lembaga
selain
bank
yang
menerbitkan Kartu Kredit
16
4)
Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Kartu Kredit yang diterbitkan oleh pihak lain.
5)
Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit.
6)
Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masingmasing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Kartu Kredit.
4. Perusahaan Pembiayaan Konsumen Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang
berdasarkan
kebutuhan
konsumen
dengan
pembayaran secara angsuran. Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen di atas, dapat dijelaskan sbb: a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barangbarang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain. c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran / berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen. d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).
17
Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Dasar Hukum Substantif Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.
Mengenai azas kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata : 1)
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2)
Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3)
Suatu hal tertentu
4)
Suatu sebab yang halal
Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdata, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri.
b. Dasar Hukum Administratif Dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu : 1)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1251/KMK.013/1988
tentang
Ketentuan
dan
Nomor : Tata
Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan : Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
18
Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah: a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) b. Pihak konsumen (debitur) c. Pihak Supplier (penjual)
Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat tiga macam j aminan yaitu : a. Jaminan Utama, Berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy). b. Jaminan Pokok, Berupa barang yang di beli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. c. Jaminan Tambahan Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes) atau Actknowledgement of Indebtedness, kuasa menjual barang, dan Assignment of Proceed (Cessie) dari asuransi.
D. PERUSAHAAN MODAL VENTURA
a. Pengertian Perusahaan Modal Ventura
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company)
19
/ Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden.
Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, dan Perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company.
Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal.
Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
b. Dasar Hukum Modal Ventura 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura. 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
20
3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura. 4)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
5) Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 6) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 7) PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
c. Tujuan Pendirian Modal Ventura Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain sebagai berikut : 1) Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. 2) Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru yang memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. 3) Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. 4) Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal , tetapi tidak punya jaminan materil 5) Alih
teknologi
yang
dilakukan
ke
perusahaan
yang
masih
menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. 6)
Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7)
Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya sangat besar
21
d. Karakteristik Usaha / Perusahaan yang Menjadi Sasaran Modal Ventura Tidak semua perusahaan bisa dibiayai oleh modal ventura, ada karakteristik tertentu perusahaan yang biasanya dibiayai oleh modal ventura, antara lain : 1) Perusahaan yang sedang tumbuh dan inovatif serta berpotensi berkembang dimasa datang. 2) Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun mengalami keterbatasan. 3) Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang-hutang. 4) Perusahaan yang sudah mempunyai pangsa pasar yang baik tetapi fasilitas produksi sudah usang. 5) Perusahaan
yang
memerlukan
benih
modal
dalam
mengembangkan suatu produk baru
e. Jenis Pembiayaan Modal Ventura 1) Equity Financing, Merupakan jenis pembiayaan langsung dimana perusahaan modal ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. 2) Semi Equity Financial , Merupakan jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. 3) Mendirikan perusahaan baru dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha yang baru sama sekali. 4) Bagi Hasil, merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT.
22
f. Sumber-Sumber Dana Modal Ventura 1)
Dari dalam perusahaan sendiri :
Setoran modal dari pemegang saham
Cadangan laba yang belum terpakai
Laba yang ditahan
2) Dari luar perusahaan :
Investor baik perorangan atau industri
Pinjaman dari Lembaga Perbankan
Pinjaman dari Lembaga Asuransi
Pinjaman dari Dana Pensiun
g. Keunggulan dan Kelemahan Modal Ventura Keunggulan Modal Ventura
1) Sumber dana bagi perusahaan baru. 2) Adanya penyertaan manajemen. 3)
Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura.
4) Dengan adanya penyertaan modal, Perusahaan Pasangan Usaha dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. 5)
Modal Ventura menaikkan pamor Perusahaan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura itu Sendiri.
6) Perusahaan Pasangan Usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura. 7) Mendukung usaha kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Kelemahan Modal Ventura
1) Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. 2) Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. 3) Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura bila menunjukan gejala kegagalan.
23
h. Perbedaan Modal Ventura dan Bank
Ket
BANK
MODAL VENTURA
Bank, Kreditur,
Investor, Perusahaan Modal
Debitur.
Ventura, PPU.
Pinjaman / Kredit
Penyertaan Modal
Tidak ada
Ada ( Sebagai Partner )
Jenis Resiko
Kredit Macet
Usaha Gagal
Bentuk Keuntungan
Bunga Kredit
Capital Gain
Pelaku Bantuan Pembiayaan Keterlibatan Manajemen
Pendek, Menengah, Jangka Waktu
Panjang
Akhir Kontrak
i.
5 - 10 Tahun ( Jangka Panjang)
Lunas
Divestasi
Daftar beberapa perusahaan Modal Ventura seperti contohnya di Jalan Sudirman atau sekitar Indonesia.
Pertamina
Perusahaan Gas Negara (PGN)
Bahana Artha Ventura (BAV)
PT Venture Capital
Bina Swadaya
Kospin Jasa
E. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Menteri Keuangan menetapkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
Nomor
100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
24
b. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian (perizinan dan permodalan), kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. d. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. e. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
25
BAB III PENUTUP A.
KESIMPULAN 1.
Lembaga Pembiayaan beserta penjelasan mengenai jenis – jenis kegiatan usahanya
Menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “Badan Usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”
Sehingga dari pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa paling tidak Lembaga Pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu a.
Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan / atau barang modal;
b.
Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut Non - Depository Financial Institution.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dimana Lembaga pembiayaan meliputi : 1. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Kegiatan Usahanya yaitu : a. Sewa Guna Usaha 1)
Sewa Guna Usaha Dengan hak opsi ( Financial / Capital Lease )
2)
Sewa Guna Usaha Tanpa hak opsi ( Operating Lease )
b. Anjak Piutang Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang
26
dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu: 1) Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan; 2) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor ; 3) Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien. c. Usaha Kartu Kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
2. PERUSAHAAN MODAL VENTURA a.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company)
b.
Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c.
Investasi modal ventura ini biasanya memiliki resiko yang tinggi, meskipun demikian, pihak modal ventura mengharapkan keuntungan yang tinggi juga dari penyertaan modalnya yaitu capital gain/deviden.
27
d.
Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman
3. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. b. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian
(perizinan
kepengurusan,
kantor
dan
permodalan),
cabang,
pinjaman,
kepemilikan
dan
penyertaan
dan
penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. d. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. e. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara len gkap.
28
2.
Peranan Lembaga Pembiayaan bagi dunia usaha dan para Pelaku Bisnis a.
Sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.
b.
Disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan
B. SARAN Setelah kami pelajari tentang Lembaga Pembiayaan ini, menurut kami pemerintah harus lebih giat mensosialisasi setiap perubahan peraturan yang dibuat, khususnya dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur karena pada kenyataanya masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui tentang peraturan mengenai Lembaga Pembiayaan.
29