1
BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Masalah
Sebuah perusahaan memiliki berbagai macam bentuk, seperti Perusahaan Terb Terbata atass (PT), (PT), Comm Comman andit diter er value value (CV), (CV), Firm Firmaa (Fa), (Fa), dan Kope Koperas rasi. i. Dala Dalam m menjalankannya setiap bentuk usaha memiliki ciri atau corak yang berbeda, tetapi bentuk usaha usaha yang paling paling sering sering terlihat dan banyak banyak digunakan digunakan didalam didalam masyarakat masyarakat adalah Perusahaan Terbatas (PT), karena perusahaan terbatas merupakan bentuk usaha usaha kegi kegiata atan n ekono ekonomi mi yang yang diang diangga gap p oleh oleh masy masyara arakat kat dapa dapatt memb memberi erika kan n keuntungan dengan mudah dan cepat. Disamp Disamping ing perusah perusahaan aan terbata terbatass yang pertang pertanggun gung g jawaban jawabannya nya bersifa bersifatt terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluru seluruh h saham saham yang yang dimilik dimilikii pada pada persero perseroan an tersebu tersebut. t.1 Ketentuan Ketentuan perundangperundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas adalah Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Persero Perseroan an Terbata Terbatass adalah adalah perusah perusahaan aan yang berbad berbadan an hukum hukum didirika didirikan n berdasarkan berdasarkan perjanjian. perjanjian. PT menjadi menjadi badan hukum, hukum, setelah akta pendirian pendirian yang didirikan didirikan oleh dua orang atau lebih, mendapatkan mendapatkan pengesaha pengesahan n dari Departemen Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam Dalam mendiri mendirikan kan suatu suatu usaha usaha terdapa terdapatt faktor faktor atau penyeb penyebab ab mengap mengapaa badan-badan badan-badan usaha banyak banyak yang mengalami kemerosotan kemerosotan dan yang pada akhirnya mengal mengalami ami kebang kebangkru krutan, tan, faktor faktor tersebu tersebutt antara antara lain mulai mulai dari dari hubung hubungann annya ya dengan urusan internal perusahan sampai pada eksternal perusahaan, seperti adanya akibat dari hutang-piutang, perjanjian wanprestasi, hingga sampai menyebabkan perusahaan perusahaan tersebut tersebut tidak tidak dapat dapat melakukan melakukan kegiatan kegiatan usaha lagi. Selama perusahaan ini masih bisa atau dapat membayar hutang tersebut ( solvable). solvable). Karena jika sebuah perusahaan sudah memperhitungkan modal pinjaman tersebut apakah bisa mengembalikan atau tidak, tergantung dari perusahaan tersebut bagaimana bagaimana mengelola mengelola dan memanfaatkan memanfaatkan modal modal yang telah didapat. didapat. Sedangkan Sedangkan perusahan perusahan yang tidak mampu mampu membayar membayar lagi utang-utang utang-utangnya nya disebut disebut sebagai sebagai perusahaan perusahaan yang (insolvable (insolvable)) atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal ini tidak wajar atau tidak dibenarkan (salah) apabila perusahaan yang tidak mampu mengembalikan mengembalikan atau membayar hutang yang telah diberikan, hal inilah yang dapat meru merug gikan ikan baik baik dari ari peru perusa saha haan an yang yang memi meminj njam am maup aupun piha pihak k yang yang meminjamkan.
1
Ahmad Yani dan Gunawan widjaya, Pers widjaya, Perseroan eroan Terbatas Terbatas,, ctk. Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 1.
2
Jika perusahaan mengalami kasus yang seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini sudah tidak sehat, selain perusahaan ini sudah tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya, juga masih memiliki tanggungan hutang pada pihak lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman terebut. Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditur maupun debitur sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada hakikatnya kepailitan adalah suatu sitaan umum yang bersifat konservatoir atas semua kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Pihak yang dinyatakan pailit kehilangan penguasaan terhadap harta benda yang ia miliki. Penyelesaian harta pailit diserahkan kepada seorang kurator, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga .2 Adapun perkara-perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan berkaitan dengan perkara perdata adalah gugatan dan permohonan. Gugatan muncul dari klaim seorang atau lebih yang merasa ada tindakan pihak lain yang dianggap telah melanggar hak-haknya, misalnya seseorang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), keadaan demikian disebut dengan ingkar janji (wan prestasi). Pada perkara kepailitan dimasukkan dalam kategori permohonan. Permohonan kepailitan (baik yang diajukan oleh kreditor maupun debitor) bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit dengan Pengadilan yang sifatnya konstitutif, baik terhadap debitor maupun diri sendiri. Bentuknya berupa suatu permohonan pailit agar Pengadilan mengeluarkan suatu putusan yang menetapkan seseorang atau suatu badan usaha dalam keadaan pailit. Permohonan kepailitan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewnangan untuk memeriksa perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.3 Undang-Undang Kepailitan dalam hal perkara pailit mengatur bahwa sidang pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permohonan didaftarkan dan pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. Pengadilan Niaga juga diwajibkan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan untuk melakukan pemanggilan terhadap debitur bila permohonan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pemanggilan sidang perkara kepailitan dilakukan oleh panitera. Akan tetapi Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur lebih lanjut mengenai teknis pemanggilan yang dilakunkan oleh panitera hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam HIR yang cukup jelas mengatur teknis pelaksanaan pemanggilan sidang.
2
Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, ctk. Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 263-264. 3 Aria Suyudi,et.al, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di negeri pailit , Ctk. Kedua, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 166
3
Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tata cara pemanggilan sidang tersebut apabila domisili si termohon pailit atau debitor tidak terlacak. Dalam perkara perdata, bila pemanggilan sidang telah dilakukan secara patut tetapi debitur tetap tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran si tergugat (verstek ). Atas putusan verstek tersebut, si tergugat yang dapat mengajukan perlawanan ( verzet ). Peraturan kepailitan yang lama pada Pasal 8 ayat 2 membuka upaya hukum perlawanan (verzet ) bagi termohon pailit atau debitor yang dinyatakan pailit tanpa ia telah didengar oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan, upaya hukum yang tersedia bagi debitur dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Sehingga, upaya hukum banding maupun verzet ditutup.4 Putusan verstek dalam pengadilan niaga untuk perkara kepailitan menurut pengamat kepailitan Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa putusan verstek sah-sah saja dalam perkara kepailitan. Namun, hakim tidak bisa menafsirkan begitu saja ketidakhadiran debitor sebagai ketidakmampuannya membayar utang kepada para kreditor. Pada prakteknya, Pengadilan Niaga telah mengeluarkan peryataan pailit tanpa kehadiran debitur atau si termohon pailit, yaitu pada kasus PT. Inter Banking Bisnis Terencana (PT. IBIST). Kasus ini berawal sejak Oktober dan November 2006 dimana Ibist Consult tidak membayar bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepada para kreditornya, hal inilah yang membuat Umar Sesko Adriansyah, Achmad Adipati Karnawijaya dan Bosco Haryo Yunanto selaku kreditor Ibist Consult mengajukan permohonan pailit atas Ibist Consult di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sejak awal permohonan pailit disidangkan, management Ibist Consult belum juga hadir di persidangan memenuhi panggilan pengadilan, sampai pada saat majelis hakim mengabulkan permohonan pailit dan menyatakan Ibist Consult pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan itu diambil tanpa kehadiran termohon (verstek ) karena Direktur Utama dalam status Daftar Pencarian Orang dan Direktur Keuangan perusahaan terebut sedang ditahan polisi, pada tanggal 24 Januari 2006 dengan Nomor Putusan 55/PAILIT/2006/PN.NIAGA/JKT.PST. Dalam kasus kepailitan PT. Ibist di atas, hakim Pengadilan Niaga memutus perkara tersebut secara verstek . Suatu perkara yang diputus secara verstek harus ada upaya hukum verzet , akan tetapi dalam perkara kepailitan tidak disediakan upaya hukum tersebut, upaya hukum yang disediakan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dengan adanya hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tidak adanya upaya hukum verzet setelah adanya putusan verstek yang diputus oleh mejelis hakim.
4
Aria Suyudi, et.al, op.cit., hlm. 173-175
4
I.2
Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah pokok yang dapat ditarik secara garis besar sebagai berikut : 1. 2.
Dapatkah persidangan atas gugatan kepailitan PT. IBIST dapat diputuskan meskipun tanpa kehadiran termohon (verstek )? Apakah konsekuensi hukum persidangan atas kasus kepailitan tanpa kehadiran termohon?
I.3
Tujuan
Untuk mengetahui apakah gugatan kepailitan terhadap PT. Ibist dapat dijatuhkan melalui verstek . 2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum putusan pailit tanpa kehadiran termohon. 1.
5
BAB II TEORI KEPAILITAN DAN PUTUSAN VERSTEK
II.1 Makna dan Pengertian Kepailitan Pada Umumnya
Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang merupakan terjemahan dari failessment (Belanda). Istilah kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Istilah ini berasal dari kata failliet. Kata failliet memiliki makna ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Kata failliet sendiri berasal dari bahasa Perancis, yakni faillite yang bermakna sebagai pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.5 Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, lebih di jelaskan yang di maksud dengan kepailitan, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sehingga penjelasan mengenai kepailitan ini lebih dijelaskan secara terperinci yang mengurai hal-hal yang dianggap belum jelas di undang-undang sebelumnya. Dalam perundang-undangan tersebut telah mengatur bagaimana dan dalam keadaan seperti apa suatu badan usaha dapat dikatakan pailit atau hanya dengan mendasarkan pemahaman, maka secara jelas yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. 6 II.1.1. Syarat-Syarat dan Tujuan Kepailitan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 7 Minimal Dua Kreditor
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Didalam UndangUndang ini seorang debitor dinyatakan pailit apabila memiliki paling sedikit dua 5
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, ctk. Kedua, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 26 6 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ctk. Sembilan, Mandar Maju, Bandung., hlm. 85 7 Imran Nating, Peranan dan tanggung jawab kurator dalam penurusan dan pemberesan harta pailit, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 22
6
kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus creditorum.8 Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor. Harus Ada Utang
Pengertian utang di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utan harus dibayar. Undang-Undang Kepailitan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau mejelis arbitrase. II.1.2 Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit
Setelah persyaratan seseorang debitor dipenuhi dan dapat dikatakan pailit, maka selanjutnya diteruskan dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, dan dalam hal ini biasanya yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan biasa disebut sebagai pihak penggugat, di dalam pasal 2 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak berikut ini : 1. 2. 3. 4. 5.
8
Pihak debitor itu sendiri Salah satu atau lebih dari pihak kreditor Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek,
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , hlm. 63-65
7
perantara pedagang efek, dan/atau manager investasi, sebagai mana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan dibidang pasar modal. 6. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Apabila suatu permohonan kepailitan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga, maka kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga harus dapat memenuhi syarat atau aturan yang telah ditetapkan, yang disesuaikan dari masing-masing pemohon pailit. Kemudian apabila Pengadilan Niaga telah menerima dokumen atau permohonan pailit dari pihak yang mengajukan untuk selanjutnya pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut. Pengadilan dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat dikatakan pailit apabila setelah pemeriksaan dan mempelajari kasus pailit ini, maka pengadilan dapat menyatakan pailit atau tidak jika permohonan itu sesuai dengan ketentuan yang ada atau telah dapat dikatakan selaras sumir yaitu dapat dinyatakan pailit jika telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tentang kepailitan yaitu apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan pasal tersebut maka perusahaan itu dapat dinyatakan pailit. II.1.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.9 Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut: a.
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. (Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan) b. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan). c. Semua perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan). d. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). 9
Kartini Muljadi, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian utang-piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Alumni, Bandung, 2001, hlm. 301
8
e.
Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor pailit, hanya deapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. (Pasal 27 UndangUndang Kepailitan) f. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UndangUndang Kepailitan Kreditor pemegang Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan atu Hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Pihak kreditor yang berhak menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UndangUndang Kepailitan). g.
II.2
Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Putusan Verstek
Apabila dalam suatu persidangan tanpa adanya kehadiran termohon, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata Majelis hakim akan menjatuhkan putusan verstek dengan isi putusan menerima permohonan dari pemohon pailit. Seharusnya konsekuensi hukum dari persidangan tanpa kehadiran termohon ini dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata berupa upaya hukum yang dinamakan verzet disamping upaya hukum lain yang diatur dalam HIR. Ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah putusan dapat dikatakan verstek ,10 antara lain adalah: 1.
Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, Mengatur verstek kepada penggugat, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek , yang memuat dictum: a. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut. b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet ) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. 2.
10
Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur verstek terhadap tergugat. Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 382
9
a. b.
Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari: 11 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, mengabulkan gugatan penggugat, apabila hakim hendak menerapkan acara verstek , pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut, melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. 3. Menolak gugatan penggugat, jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek . Terhadap putusan verstek yang diputuskan oleh pengadilan, terdapat suatu upaya hukum yang dapat diajukan yaitu perlawanan ( verzet ). Perlawanan adalah upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (putusan verstek ). Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet ) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan itu. (Pasal 125 (3) HIR/149 (3) RBG dan Pasal 153 (1) HIR/129 (1) RBG). 12
BAB III PUTUSAN PERKARA PAILIT SECARA VERSTEK PADA KASUS PT. IBIST 1 11 1 12
Ibid ; hlm 397-399 Taufik Makarao, op.cit ., hlm 161
10
III.1 Verstek dalam Permohonan Kepailitan Terhadap PT. IBIST
Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, menyebutkan Hukum Acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata. Telah dijelaskan di atas bahwa putusan secara verstek dikenal dan diatur dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri, putusan tanpa kehadiran termohon (verstek ) tidak diatur, sehingga berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara pailit secara verstek. Dalam perkara kepailitan, putusan verstek seringkali digunakan oleh Majelis Hakim, meskipun pada dasarnya dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkara kepailitan yang diputus secara verstek , yaitu pada persidangan PT. IBIST, yang dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus perkara pailit PT. IBIST dengan putusan verstek sesuai dengan Putusan No. 55/PAILIT/2006/PN.NIAGA/JKT.PST. Kasus ini berawal dari adanya sejumlah nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dana ke Ibist Consult yang menjanjikan bunga sebesar 4% setiap bulannya. Semula, pembayaran bunga dapat berjalan dengan baik kepada para nasabahnya melalui rekening. Sehinga banyak nasabah yang terus menambah jumlah investasinya, dari belasan juta hingga ratusan juta rupiah, bahkan ada yang sampai miliaran. Seiring berjalannya waktu, tepatnya sejak bulan Oktober dan November 2006 Ibist Consult tidak membayar bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepada para kreditornya atau berhenti membayar dan tidak sanggup lagi membayar bunga utang yang dibebankan kepadanya. Hal inilah yang menjadi alasan sejumlah nasabah yaitu Umar Sesko Adriansyah, Achmad Adipati Karnawijaya dan Bosco Hayo Yunanto selaku kreditor Ibist Consult akhirnya menempuh langkah hukum terhadap PT. Ibist Consult atau Perusahaan yang juga dikenal sebagai Inter Banking Bisnis Terencana itu dengan mengajukan permohonkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pailit bertujuan untuk memberikan kepastian pembayaran secara proporsional atas dana yang telah diinvestasikan oleh kreditor PT. Ibist Consult apabila permohonan kepailitan itu dikabulkan. Dalam permohonan itu menyebutkan berdasarkan perjanjian tertanggal 15 Mei 2006, Umar Sesko Adriansyah sebagai Pemohon I menginvestasikan dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran bunga tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian Achmad Adipati sebagai Pemohon II berdasarkan perjanjian yang dibuatnya pada tanggal 27 Juli 2006 menginvestasikan
11
dananya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran bunga tanggal 27 setiap bulannya. Dan Bosco Haryo Yunanto sebagai pemohon III menginvestasikan dananya dalam 2 (dua) tahap. Pertama sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian tertanggal 29 Desember 2004 dan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga tanggal 29 setiap bulannya. Kedua sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 2006 dan tangal jatuh tempo pembayaran bunga tanggal 18 setiap bulannya. Ketiga pemohon tersebut dijanjikan masing-masing bunga 4% (empat per seratus) dari jumlah pokok. Pembayaran sejumlah uang oleh PT. Ibist yaitu sebagai Termohon kepada Pemohon dilakukan baik secara transfer melalui rekening maupun tunai, terbukti tempo sesuai dengan tanggal Perjanjian sebesar 4% dari jumlah uang yang diterima oleh termohon. yang dibayarkan melalui rekening yang diterima oleh para Pemohon. Namun, hingga batas waktu yang disepakati, Ibist tidak sanggup membayar kewajibannya, sehingga Ibist Consult terbebani utang bunga yang belum dibayar kepada Umar Sesko sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bulan November 2006, Achmad Adipati sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus tibu rupiah) untuk bulan Oktober dan November 2006, dan Bosco Haryo sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober dan November 2006. Selain itu, PT Ibist Consult juga mempunyai kreditor yang bernama Tisna Kurnawan yang belum pernah dilakukan pembayaran, dimana Tisna membuat perjanjian dengan PT Ibist onsult pada 27 Maret 2005 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) plus bunga 4% (empat per seratus) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 setiap bulannya. Ketika pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipangil secara patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 15 Desember 2006, 22 Desember 2006 dan panggilan melalui iklan koran harian Media Indonesia tertanggal 3 Januari 2007, untuk menghadiri sidang pada tanggal 10 Januari 2007. Sejak awal permohonan pailit disidangkan, manajemen Ibist Consult belum hadir di persidangan, sehingga ketidakhadiran termohon membuat kepentingannya terabaikan. Proses permohonan pailit pada tanggal 17 Januari 2007 sidang sudah memasuki tahap kesimpulan. Dan pada tanggal 24 Januari 2007 Majelis Hakim sudah mengagendakan untuk membacakan putusan, walaupun termohon pailit PT. Ibist Consult belum juga hadir memenuhi panggilan pengadilan. Putusan atas permohonan kepailitan Ibist Consult akan tetap dibacakan dengan atau tanpa kehadiran termohon. Majelis Hakim memutuskan, termohon pailit PT. Ibist Consult atau yang dikenal dengan nama PT. INTER BANKING BISNIS TERENCANA, dalam pertimbangan hukum sesuai dengan putusan pada hari sidang yang telah ditentukan
12
ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan permohonan aquo dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon (bij Verstek ). Oleh Karena majelis hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Pengadilan Niaga dalam amar putusan Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek dan menyatakan bahwa PT. Ibist Consult dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum. Dalam perkara permohonan kepailitan PT. IBIST, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan bentuk putusan pada no. 1 di atas yaitu Mengabulkan Gugatan Penggugat yang terlihat dalam isi putusan yang telah diuraikan diatas. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 13 Permohonan pernyataan pailit diterima untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 3 UndangUndang Kepailitan yaitu Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pemohonan pernyataan pailit. Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan mengaur kompetensi relatif mengadili bagi Pengadilan Niaga yaitu: 1. Tempat kedudukan hukum debitor. 2. Tempat kedudukan hukum terakhir debitor, dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 3. Tempat kedudukan hukum firma, apabila debitornya adalah persero suatu firma. 4. Tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya, bila debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Republlik Indonesia. 5. Tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Angaran Dasarnya dalam hal debitor merupakan badan hukum. Disamping permasalahan kompetensi mengadili, seseorang debitor atau kreditor harus mengerti siapa sajakah yang berhak menjadi subjek perkara dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berhak menjadi subjek perkara adalah debitor atau seorang atau lebih kreditor. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan menentukan persyaratan permohonan pailit yaitu: 1 13
Parwoto Wignjosumarto, Hukum Kepailtan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), Ctk. Pertama, Tata Nusa, Jakarata, 2003, hlm. 103-107
13
1. 2. 3. 4.
Debitor mempunyai dua atu lebih kreditor. Debitor tidak membayar sedikitanya satu utang. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Pengadilan yang berwenang. Putusan verstek ini dilakukan karena termohon dalam perkara tersebut yaitu PT. IBIST, baik perwakilan perusahaan tersebut maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan mengenai pemanggilan debitor yang dimohonkan pailit dalam Pasal 8 ayat (3) jo. ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.14 Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek dan mengabulkan permohonan pailit PT. IBIST sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan putusan verstek yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Disamping ketidakhadiran termohon, sebagai dasar pertimbangan lain putusan verstek dapat diterapkan dalam perkara kepailitan adalah mengenai waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Niaga untuk memutus perkara kepailitan yaitu 60 hari. Apabila termohon dalam hal ini debitor yang dimohonkan untuk dipailitkan oleh kreditornya tidak dapat dihadirkan setelah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, maka majelis hakim wajib mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek, mengingat jangka waktu yang diberikan hanyalah 60 hari, sehingga adalah cukup sulit untuk menunda persidangan sampai termohon dapat menghadiri persidangan. III.2
Konsekuensi Hukum Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Tanpa Kehadiran Termohon.
Didalam Hukum Acara Perdata suatu putusan yang diputus secara verstek , dapat mengajukan perlawanan (verzet ) terhadap putusan verstek kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut. Perlawanan (verzet ) diajukan seperti mengajukan gugatan biasa. Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan verstek , yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa hadirnya pihak tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 (3) jo 129 HIR/149 (3) jo 153 RBG. Upaya hukum perlawanan hanya disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan verstek. Perlawanan terhadap putusan verstek dapat diajukan dalam enggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima pihak tergugat secara pribadi.15 Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti tata cara gugatan biasa. Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tata Pengadilan dan Administrasi Pengadilan, acara perlawanan (verzet ) diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan yang memeriksa dan memutus perkara yang dilawan, dan kedudukan pihaknya tidak berubah. Tergugat yang mengajukan perlwanan (pelawan) tetap 1 14
Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitor jika dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. (Pasal 8 ayat (3) jo. ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 1 15 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia , Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 237.
14
berkedudukan sebagai tergugat sebagaimana dalam acara verstek , sedang terlawan tetap berkedudukan sebagai pihak penggugat. 16 Pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap PT. IBIST yang perkaranya diputus tanpa kehadiran debitor atau si termohon pailit (verstek ), hal tersebut diambil karena dalam pertimbangan hukum sesuai dengan putusan pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, si termohon pailit tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, maka putusan atas permohonan pailit PT. IBIST dilaksanakan tanpa hadirnya termohon (bij verstek ). Terhadap putusan Hakim Pengadilan Niaga apabila memutus suatu perkara secara verstek menurut hukum acara, bahwa perkara yang diputus secara verstek harus ada upaya hukum verzet , akan tetapi dalam perkara kepailitan tidak disediakan upaya hukum tersebut, upaya hukum yang disediakan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali. Oleh karena perkara yang diperiksa adalah perkara kepailitan, aturan yang digunakan adalah aturan di bidang kepailitan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Dan didalam Undang-Undang Kepailitan sendiri, hanya mengenal satu upaya hukum biasa yaitu kasasi. Dengan demikian, konsekuensi hukum terhadap perkara pailit yang diputus tanpa kehadiran termohon atau diputus secara verstek , jika pihak yang dipailitkan (termohon pailit) ada yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim, dalam Undang-Undang Kepailitan hanya disediakan satu upaya hukum biasa yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan ini, baik pemohon maupun yang dimohonkan pailit dapat mengajukan upaya hukum apabila merasa keberatan atau merasa tidak puas mengenai isi putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pada pemeriksaan tingkat pertama.
BAB IV PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN
1.
Pada persidangan PT. IBIST, yang dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus perkara pailit PT. IBIST dengan putusan verstek sesuai dengan Putusan No.55/PAILIT/2006/PN.NIAGA/JKT.PST. Putusan verstek ini dilakukan karena termohon dalam perkara ini yaitu PT. IBIST, baik perwakilan perusahaan tersebut maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai
1 16
Ibid, hlm. 237-238.
15
dengan ketentuan mengenai pemanggilan debitor yang dimohonkan pailit dalam Pasal 8 ayat (3) jo. ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Putusan verstek dapat diterapkan dalam perkara kepailitan mengingat jangka waktu yang diberikan hanyalah 60 hari, sehingga adalah cukup sulit untuk menunda persidangan sampai termohon dapat menghadiri persidangan. Sehingga persidangan PT.IBIST dapat diputus secara verstek. Hal ini juga sesuai dengan pasal 125 HIR ayat (1) : Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. 2. Konsekuensi hukum terhadap perkara ini, jika pihak yang dipailitkan ada yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim, dalam Undang-Undang Kepailitan hanya disediakan satu upaya hukum biasa yaitu kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan pasal 11 ayat (1) : Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
IV.2 SARAN
1.
Putusan verstek dalam Undang-Undang Kepailitan masih berada dalam ranah abu-abu ( grey area). Disatu sisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tidak secara eksplisit menjelaskan/mengatur mengenai putusan verstek , sehingga sebagian pihak menganggap putusan verstek tidak dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, didalam salah satu pasalnya Undang-Undang Kepailitan menyatakan tunduk pada Hukum Acara Perdata. Dengan demikian seharusnya/seyogianya putusan verstek dapat juga diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan.
2.
Untuk mengatasi keragu-raguan dalam menentukan apakah dalam UndangUndang Kepailitan dikenal putusan verstek atau tidak, maka sangat perlu untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan dengan menambah ketentuan mengenai putusan verstek termasuk upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan, diharapkan akan tercipta suatu kepastian hukum terutama dalam bidang kepailitan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
16
Literatur
Ahmad Yani dan Gunawan widjaya, 2003, Perseroan Terbatas, ctk. Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta Aria Suyudi,et.al, 2004, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit , ctk. Kedua, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta Kartini Muljadi, 2001, Actio Pauliana, dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian utang-piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta Parwoto Wignjosumarto, 2003, Hukum Kepailtan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), Ctk. Pertama, Tata Nusa, Jakarata. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ctk. Sembilan, Mandar Maju, Bandung. Ridwan Khairandy, 2006, Pengantar Hukum Dagang, Ctk. Pertama, UII PRESS, Yogyakarta Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata, ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta Sutan Remy Sjahdeni, 2002, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Zainal Asikin, 2002, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, Ctk. Kedua, Raja Grafindo, Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
