TUGAS KELOMPOK DASAR – DASAR PENDIDIKAN MIPA Dra.Hj. Ratini, M.Pd
DISUSUN OLEH: 1. ALBIANA HUSNUZZON
(11310014)
2. AQOQIS REZTIARTI HAENI
(11310039)
4. ENDAH PUSPITA SARI
(11310005)
5. RINI FITRIYANI
(11310026)
KELOMPOK 9 :
PRODI
: PENDIDIKAN MATEMATIKA
KELAS
:A
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2011-2012
KATA PENGANTAR
Asslamualaikum wr wb Alhamdulilahhirobilalamin,Puji syukur kehadirat Allah swt karena atas rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI. Dalam penulisan makalah ini kami banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih setulusnya kepada : 1. Dra.Hj. Ratini, M.Pd. 2.Orang tua tercinta yang selalu berdoa untuk keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan. 3. Tim penulis makalah yang selalu berkerjasama dengan baik. Begitu banyaknya manfaat yang kami peroleh dari penyusun makalah ini. Di antaranya adalah bertambahnya pengetahuan Paradigma Pendidikan Demokrasi. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya kami berharap kiranya makalah ini bermanfaat bagi kita smua, khususnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro dan pembaca pada umumnya, serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikim wr.wb.
Metro, Mei 2012 Penulis
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di dalam pembahasan makalah ini, kami akan membahas tentang Paradigma Pendidikan Demokrasi. Secara sederhana konteks Demokrasi ini menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem Demokrasi merupakan suatu bentuk tindakan yang menghargai perbedaan prinsip, keberagaman nilai – nilai masyarakat dalam suatu Negara, dan memberikan kebebasan bertindak sesuai dengan kehendaknya dalam batasan normatife tertentu. Budaya Demokrasi terbentuk disuatu Negara ditentukan oleh penerapan sistem Pendidikan yang berlaku, sehingga Pendidikan akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf keperdulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya, dengan harapan masyarakat mempunyai pola pikir yang kreatif serta daya inovasi yang tinggi.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari Paradigma? 2. Apa pengertian dari Pendidikan? 3. Apa pengertian dari Demokrasi? 4. Apa pengertian dari Paradigma Pendidikan Demokrasi?
1.3 Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang pengertian dari Demokrasi dan Pendidikan, serta bagaimana perkembangan pendidikan di Negara kita yaitu Negara Indonesia. Selain memperdalam pengertiannya, juga untuk memperluas ilmu pengetahuan kita dalam dunia Demokrasi dan dunia Pendidikan, bagaimana Pendidikan pada jaman dulu dibandingkan dengan jaman sekarang.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Paradigma
Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai kerangka piker untuk melihat suatu permasalahan. Pengertian paradigma berkembang dari definisi paradigma pengetahuan yang dikembangkan oleh Thomas Kuhn dalam rangka menjelaskan cara kerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam. Paradigma pengetahuan merupakan perspektif intelektual yang dalam kondisi normal memberikan pedoman kerja terhadap ilmuwan yang membentuk „masyarakat ilmiah‟ dalam disiplin tertentu. Robert Winslow menambahkan pengertian paradigma ilmiah sebagai gambaran intelektual yang daripadanya dapat ditentukan suatu subjek kajian. Perspektif intelektual inilah yang kemudian akan membentuk ilmu pengetahuan normal (normal science) yang mendasari pembentukan kerangka teoritis terhadap kajian-kajian ilmiah.
George Ritzer memberikan pengertian paradigma sebagai gambaran fundamental mengenai subjek ilmu pengetahuan. Paradigma memberikan batasan mengenai apa yang harus dikaji, pertanyaan yang harus diajukan, bagaimana harus dijawab dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam memahami jawaban yang diperoleh. Paradigma ialah unit konsensus yang amat luas dalam ilmu pengetahuan dan dipakai untuk melakukan pemilahan masyarakat ilmu pengetahuan (sub-masyarakat) yang satu dengan masyarakat pengetahuan yang lain.
Paradigma membantu para ilmuwan dan teoritisi intelektual untuk memandu, mengintegrasikan dan menafsirkan karya mereka agar terhindar dari penciptaan informasi yang acak dan tidak beraturan. Menurut Kuhn, tidak ada sejarah kehidupan yang dapat diinterpretasikan tanpa sekurang-kurangnya beberapa bentuk teori dan keyakinan metodologik implicit yang berkaitan satu sama lain yang memungkinkan untuk melakukan seleksi, evaluasi dan bersikap kritis.
Meskipun terlihat terlalu bernuansa akademis, sebenarnya paradigma tidak menjadi bahan kaji atau dominasi para kaum intelektual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, paradigma juga mungkin diterapkan pada ranah-ranah kehidupan sosial yang lain.
Sebenarnya Kuhn mendapatkan gagasannya mengenai paradigma tersebut dari dunia sejarah dan sastra yang kemudian diterapkannya ke dalam domain ilmu-ilmu alam yang pada waktu itu dianggap sebagai satu-satunya ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan cabang ilmu pengetahuan yang sekarang telah dianggap sebagai ilmu, dulunya hanya dianggap sebagai seni saja misalnya sejarah, sastra, dan politik.
2.2 Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah suatu proses pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirian hidup ,memerlukan suatu penataan yang matang dan terencana. Oleh karena itu peran Pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa, akan sangat bergantung pada kondisi sumber daya manusia yang cukup tinggi, sehingga dalam realitasnya dibutuhkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodir tuntutan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Unsur – unsur utama yang berhubungan dengan Pendidikan, meliputi : 1. Adanya tujuan dan prioritas program yang jelas 2. Adanya peserta didik 3. Adanya manajemen yang professional 4. Adanya struktur dan jadwal yang jelas 5. Adanya isi ( materi ) yang tersedia 6. Adanya tenaga kependidikan 7. Adanya alat bantu belajar 8. Adanya fasilitas 9. Adanya teknologi 10. Adanya pengawasan yang bermutu 11. Adanya penelitian 12. Adanya biaya
Ke dua belas unsur diatas, tentu harus dipenuhi untuk mencapai tujuan Pendidikan, yaitu meningkatkan kwalitas sumber daya manusia. Peranan Pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi penggunaan karakter bangsa. Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai – nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan sosial politik, baik dalam bentuk berfikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asai manusia. Dengan demikian, Pendidikan senantisa melahirkan tata nilai kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh suatu pemerintahan.
Pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan kwalitas, kemampuan dan semangat kerja masyarakat, dalam kondisi bangsa Indonesia yang memiliki rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, secara interen akan memberikan kondisi bangsa yang sulit untuk dapat keluar dari kendali krisis multi dimensi. Terutama dalam hubungannya dalam membentuk budaya Demokrasi dalam sistem kenegaraan kita. Peran Pendidikan nampakna masih dianggap sebagai “ menara gading “ dalam segi kehidupan masyarakat, namun belum diupayakan sebagai bentuk investasi masa depan yang akan membentuk nilai – nilai hidup kemasyarakan seara universalitas.
Tantangan terbesar dalam dunia Pendidikan adalah pemberlakuan era globalisasi, namun disisi lain era tersebut akan memberikan peluang yang cukup besar dalam mengembangkan peran Pendidikan dalam nuansa universal.Pendidikan pada era global mengharuskan suatu penetrasi peran yang serba instan, baik dari segi pembaruan manajemen, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai – nilai kebudayaan yang progresif. Pendidikan berjasa dalam membentk pondasinya : rakyat yang tahu hak dan kewajibannya, rakyat yang mengakui persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, membuka kesempatan yang luas bagi semua lapisan masyarakat dalam mencapai persamaan , dan membentuk rakyat yang kritis. Dengan demikian pendidikan tidak saja memunkinkan tumbuhnya alam demokrasi, tetapi juga membuat demokrasi menjadi hal yang utama untuk hadir ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya penigkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, peningkatan efesiensi penglolaan pendidikan berbasis sekolah, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.
2.3 Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah bila dipandang dari segi etimologis. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”. Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui perwakilan ), yang kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “ the government from the
people, by the people and for the people ” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh Pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan Pengetahuan, serta kemampuan mereka. Bentuk Demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah Demokrasi tidak langsung atau Demokrasi perwakilan dalam Demokrasi tidak langsung, para pejabat membuat UU dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak – hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi, karena pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat.
Demokrasi dipandang dari segi Horizontal adalah setiap anak tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Ada juga Demokrasi dipandang dari segi Vertikal artinya setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi – tingginya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Demokrasi juga menjadi suatu cara hidup yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia percaya bahwa dalam
berbuat
bersama
manusia
menunjukkan
adanya
hubungan
sosial
yang
mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi dan fair play. Dikalangan Taman Siswa dianut sikap “tut wuri handayani” yaitu suatu sikap yang demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.
Rasa hormat terhadap harkat sesame manusia dalam demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam prinsip – prinsip Demokrasi Pendidikan ada beberapa butir – butir penting yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga Negara dengan cara adanya pembuktiaan kesetiaan dan konsisten pada system polit ik yang ada. 2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita – cita nasional.
2.4 Pengertian Paradigma Pendidikan Demokrasi
Paradigma Pendidikan Demokrasi adalah kerangka piker untuk melihat suatu permasalahan dalam suatu proses pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirian hidup dan setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh Pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan Pengetahuan, serta kemampuan mereka.
Demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam nerbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (disekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan diluar sekolah dan informal) pergaulan dirumah dan masyarakat kulturaluntuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks (Winaputra,2006:19) System pemerintahan demokrasi demokrasi sebanyak cita – cita kan oleh berbagai Negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidak lah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai system politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengaju pada ciri – ciri sebagai berikut : 1. Proses yang tak pernah selesai, dalam arti bertahap, berkesinambungan terus – menerus. 2. Bersifat evolusioner dalam arti dilakukan secara berlahan. 3. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan ( anarkis). 4. Berjalan melalui cara musyawarah dalam arti pebedaan yang ada siselesaikan dengan cara musyawarah.
Jadi, budaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk bialmana nilai – nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan prilaku hidup pada hakikat nya budaya demokrasi akan mengembangkan nilai – nilai demokrasi.
2.5 Mengubah Paradigma Pendidikan di Indonesia
Di sisi lain, salah satu akar utama masalah pendidikan di Indonesia adalah lemahnya otoritas pendidikan yang ada. Dalam arti ini, lemah berarti otoritas tersebut tidak memiliki konsep pendidikan yang jelas, dan sembarangan mengeluarkan kebijakan yang
justru kontra produktif bagi pengembangan pendidikan. Saya yakin jika para petinggi pendidikan di Indonesia ditanya, apa arti pendidikan, mereka tidak akan mampu menjawab secara jelas dan tepat. a. Mengembangkan Pendidikan
Guru adalah profesi yang amat luhur, karena langsung terkait dengan pembentukan cara berpikir yang menentukan semua perilaku manusia. Apalagi guru adalah pendidik caloncalon pemimpin masa depan. Posisi guru amat penting untuk menggulirkan perubahan cara berpikir yang lebih rasional, kritis, dan anti korupsi di masa depan. Mengingat semua ini, maka profesi guru haruslah diisi oleh orang-orang yang sungguh kompeten dan peduli pada pembangunan karakter serta cara berpikir bangsa. Pemerintah dan rakyat harus menunjang kehidupan para guru, sehingga mereka bisa hidup secara manusiawi, dan bangga dengan profesinya. Otoritas pendidikan, baik pada level nasional maupun lokal, harus bisa dikontrol secara demokratis. Proses pembuatan kebijakan, sampai dengan jumlah anggaran yang tersedia, haruslah dibuat seterbuka mungkin, sehingga bisa dikontrol secara demokratis oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Orang-orang yang duduk di dalamnya juga harus teruji sebagai tokoh pendidikan yang visioner, dan bukan hanya sekedar administrator yang miskin visi. Seleksi guru dan dosen juga diperketat. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Hanya orang-orang yang sungguh mencintai pendidikan, mencintai peserta didik mereka, dan sungguh kompeten dalam bidang ilmunyalah yang layak menjadi guru dan dosen. Otoritas pendidikan di Indonesia, baik level nasional maupun lokal, harus berani tegas dalam hal ini. Jangan mengangkat orang sebagai guru, hanya karena kedekatan pribadi, kesamaan latar belakang (politik, ras, ataupun agama), ataupun tujuan-tujuan lainnya di luar peningkatan kualitas pendidikan. b. Paradigma Pendidikan
Yang juga amat penting adalah perubahan paradigma pendidikan. Kultur pilihan ganda haruslah dihapus, dan diganti dengan kultur ujian untuk mencipta, misalnya menjalankan proyek tertentu untuk menghasilkan karya cipta sesuai dengan bidanganya. Ini perlu dilakukan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.
Kultur menghafal juga harus diganti dengan kultur menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan bidang ilmunya. Jika difokuskan untuk menyelesaikan masalah dan berkarya, maka materi pendidikan akan menjadi bagian dari penghayatan pribadi yang melekat seumur hidup, dan bukan sekedar hafalan yang akan segera lenyap, setelah ujian selesai. Kultur guru otoriter, dan guru sebagai sumber kebenaran utama, juga harus diganti dengan kultur pendidikan demokratis, di mana siswa bisa berpendapat secara rasional dan berdiskusi secara sehat dengan segala pihak. Kultur bertanya juga harus dikembangkan, karena dari pertanyaan-pertanyaanlah pikiran kita berkembang, dan wawasan kita sebagai manusia bertambah luas. Bahkan, menurut saya, yang terpenting bukanlah menjawab secara benar, tetapi mengajukan pertanyaan yang benar. Karena seringkali jawaban yang benar atas pertanyaan yang salah justru membawa kita pada kesesatan. c. Partisipasi Rakyat
Semua ini perlu didukung oleh sumber daya yang besar. Maka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara agresif, sehingga kita memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan hal-hal yang sungguh penting bagi kehidupan berbangsa kita, yakni pendidikan anak-anak kita. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau pemerintah semata, tetapi juga harus mendapatkan dukungan nyata dari seluruh rakyat terkait, terutama ketika mereka menyaksikan sendiri korupsi terjadi di depan mata mereka. Partisipasi kita sebagai rakyat amat dibutuhkan untuk mewujudkan semua langkah di atas menjadi kenyataan. Kekuatan masyarakat demokratis bukan pada pimpinannya, tetapi pada rakyatnya yang peduli dan terus berjuang mengontrol kekuasaan, sehingga bisa tetap dipergunakan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih besar. Di titik ini, kita menemukan sebuah logika melingkar. Di satu sisi, partisipasi demokratis dari seluruh rakyat amat penting untuk mengontrol kekuasaan, terutama untuk memastikan terciptanya pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Di sisi lain, pendidikan yang humanistik, seperti yang saya jelaskan di atas, bisa menjamin kultur demokratis di negara kita tetap terjaga. Dengan mengontrol kekuasaan secara
demokratis, kita bisa melapangkan jalan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang kita impikan bersama. 2.6 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan j enjang pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila b. Pendidikan Agama Islam c. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan diejawantahkan salah satunya melalui mata kuliah Kewiraan yang diimplementasikan sejak UU No. 2/1989 diberlakukan sampai rezim orde baru runtuh.
Seiring dengan perkembangan dan perubahan politik dari era otoriterian ke era demokratisasi, Pendidikan Kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidika Kewiraan dianggap sudah tidak relevan dengan semangat reformasi dan demokratisasi.
PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION)
Paradigma pendidikan dalam konteks suatu bangsa (nation) akan menunjukkan bagaimana proses pendidikan berlangsung dan pada tahap berikutnya akan dapat meramalkan kualitas dan profil lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan. Paradigma pendidikan terkait dengan 4 (empat) hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik (mahasiswa), dosen, materi dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan (praksis), paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksal, yaitu: Paradigma Feodalistik Paradigma Feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, peserta didik (siswa dan mahasiswa), ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu, kebenaran dan informasi, berprilaku otoriter dan birokratis. Materi pembelajarn disusun
secara rigid sehingga memasung kreativitas peserta didik (mahasiswa) dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik. Dalam penerapan strategi pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif dan otoriter. Paradigma Feodalistik dalam praksis pendidikan telah berlangsung cukup lama dalam dunia pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Paradigma Humanistik Paradigma Humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pandangan ini peserta didik (mahasiswa) ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitr a dialog peserta didik. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar (basic needs) peserta didik, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Model materi pembelajaran tersebut mendorong terciptanya kelas pembelajaran yang hidup (life classroom) yang dalam istilah Ace Suryadi disebut dengan global classroom. Begitu juga manajemen pendidikann dan pembelajarannya , menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis. Untuk itu, kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan, dalam Istilah Udin S. Winataputra, diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi dimana semangat kewarganegaraan yang memancar dari citacita dan nilai demokrasi diterapkan secara interaktif.
Dalam situasi seperti itu, dosen dan mahasiswa secara bersama-sama mengembangkan dan memelihara iklim demokrasi. Implikasi dari paradigma humanistik tersebut, peserta didik (mahasiswa) dimungkinkan menjadi lulusan yang memiliki kreatifitas tinggi, kemandirian dan sikap toleransi yang tinggi, karena dalam proses pembelajaran telah tumbuh iklim dan kultur yang demokratis. Karenanya, orientasi Pendidikan Kewargaan (Civic Education), mulai dari pendidikan dasar sampai Pendidikan Tinggi, harus lebih menerapkan paradigma humanistic. Dengan paradigma humanistic, pengalaman belajar (learning experience) yang diterima peserta didik menjadi lebih bermakna dan menjadikan pengetahuan yang diperolehnya (learning to know) tersimpan dalam memori
yang sejati dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia dan mayarakat madani (civil society).
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, akan dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Secara umum disarankan agar lebih memahami tentang Paradigma Pendidikan Demokrasi khususnya di negara kita Indonesia. Saat ini sudah banyak bukti-bukti bahwasanya sistem pendidikan kurang adil dan bijak. 2. Disamping sistem pendidikan yang kurang adil, kita juga harus memperhatikan masyarakat yang kurang memahami tentang pendidikan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2180236-pengertianparadigma/#ixzz1TH1BRI2J http://aiimeeblogspot.blogspot.com/2011/02/makalah-demokrasi-pendidikan.html http://karyaroolz.blogspot.com/2011/03/perkembangan-pendidikan-demokrasi-di.html