BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tanpa adanya kesehatan yang baik memungkinkan sulitnya untuk hidup produktif. Saat ini, pelayanan kesehatan belum dinikmati secara merata oleh penduduk Indonesia. Ini terjadi karena terdapat beberapa perbedaan seperti jarak geografis, latar belakang pendidikan, keyakinan, status sosial ekonomi, dan kurang cakupan jaminan kesehatan. Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau dari dari defenisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO. Pelayanan kesehatan tidak terlepas pembiayaan kesehatan sebab di zaman seperti ini apa bila kita berobat kerumah sakit atau ke dokter spesialis pasti membutuhkan biaya. Telah disebutkan bahwa salah satu subsistem kesehatan adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan membahas mengenai pembiayaan untuk program kesehatan, yakni program-program yang berhubungan erat dengan penerapan langsung ilmu dan teknologi kedokteran. Pembatasan tentang subsistem pembiayaan kesehatan ini tercakup dalam suatu cabang ilmu khusus yang dikenal dengan nama ekonomi kesehatan ( health economic).
1
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu a. Apa definisi pembiayaan kesehatan? b. Dari mana saja sumber biaya kesehatan? c. Apa saja sistem pembiayaan kesehatan? d. Bagaiman peraturan jaminan pembiayaan kesehatan? e. Apa sajan Syarat Pokok dan Fungsi Pembiayaan Kesehatan ? f. Apa Masalah dan upaya pembiayaan kesehatan? 1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : a. Dapat mengetahui definisi dari pembiayaan kesehatan. b. Dapat mengetahui sumber biaya kesehatan. c. Dapat mengetahui sistem pembiayaan kesehatan d. Dapat mengetahui peraturan pembiayaan jaminan kesehatan e. Dapat mengetahui Syarat Pokok dan Fungsi Pembiayaan Kesehatan f. Dapat mengetahui masalah dan upaya penyelesaian pembiayaan kesehatan
.
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Definisi Pembiayaan Kesehatan
Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul A, 2009). Sub sistem pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan
adalah
besarnya
dana
yang
harus
disediakan
untuk
menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat . Dari pengertian di atas terdapat dua sudut pandang ditinjau dari : 1. Penyelenggara pelayanan kesehatan (provider) yaitu besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional. 2. Pemakai jasa pela yanan Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan (health consumer ) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan.
Dalam
mempersoalkannya,
batas-batas yakni
dalam
tertentu,
pemerintah
juga
turut
rangka
terjaminnya
pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dari batasan biaya kesehatan yang seperti ini segera dipahami bahwa pengertian biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan (health provider ) dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan (health consumer ). Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada
3
dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Sesuai dengan terdapatnya perbedaan pengertian yang seperti ini, tentu mudah diperkirakan bahwa besarnya dana yang dihitung sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa pelayanan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan lebih menunjuk padaa seluruh biaya investasi (investment cost ) serta seluruh biaya operasional (operational cost ) yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan besarnnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of pocket ) untuk dapat memanfaatka suatu upaya kesehatan. Secara umum disebutkan apabila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa pelayanan, dan arena itu merupakan pemasukan bagi penyedia pelayan kesehatan (income) adalah lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan (expenses), maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami keuntungan ( profit ). Tetapi apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami kerugian (loss). Perhitungan total biaya kesehatan satu negara sangat tergantung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh kedua belah pihakk tersebut. Hanya saja, karena pada umumnya pihak penyedia pelayanan kesehatan terutam a yang diselenggrakan oleh ihak swasta tidak ingin mengalami kerugian, dan karena itu setiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap jasa pelayanan yang akan diselenggarakan, maka perhitungan total biaya kesehatan akhirnya lebih banyak didasarkan pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan saja. Di samping itu, karena di setiap negara selalu ditemukan peranan pemerintah, maka dalam memperhitungkan jumlah dana yang beredar di sektor pemerintah. Tetapi karena pada upaya kesehatan pemerintah selalu ditemukan adanya subsidi, maka cara perhitungan yang dipergunakan tidaklah sama. Total biaya kesehatan dari sektor pemerintah tidak dihitung
4
dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa, dan karena itu merupakan pendapatan (income) pemerintah, melainkan dari besarnya dana
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
(expenses)
untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dari uraian ini menjadi jelaslah untuk dapat menghitung besarnya total biaya kesehatan yang berlaku di suatu negara, ada dua pedoman yang dipakai. Pertama, besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan untuk sektor swasta. Kedua, besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah. Total biaya kesehatan adalah hasil dari penjumlahan dari kedua pengeluaran tersebut. Total biaya dari sektor pemerintah tidak dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemakai jasa (income pemerintah), tapi dari besarnya mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan
verifikator
melalui penyaluran
dana
langsung ke
Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan ta ri f pa ke t Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiapRumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, danKabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. 2. 2 Sumber Biaya Kesehatan
Sumber biaya kesehatan tidak sama antara satu Negara dengan Negara lainnya. Secara Umum sumber biaya kesehatan di bedakan atas dua macam: a. Seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah Tergantung dari bentuk pemerintahan yang di anut, ada Negara yang bersumber biaya kesehatannya sepenuhnya di tanggung oleh pemerintah. Maka Negara seperti ini tidak temukan pelayanan kesehatan swasta, sehingga seluruh pelayanan kesehatan di selenggarakan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan tersebut di laksanakan tanpa mebutuhkan biaya. Sumber Pembiayaan Pemerintah: 1. Pemerintah Pusat : 38,14 %
5
2. Pemerintah Daerah : 14,33 % 3. Hibah : 0,24 % 4. Loan : 47,28 % Sumber : NHA, 2000
Perubahan peran pemerintah dalam pembiayaan kesehatan berdasarkan UU
no 40/ 2004. SK MENKES 1241 / 2005 bahwa
pemerintah telah mengurangi perannya sebagai pemberi dana langsung, namun tetap harus memperhatikan kelompom yang rentan ( GAKIN) dan pelayanan public goods. Terbatasnya anggaran pemerintah untuk kesehatan diperburuk dengan sistem pembiayaan jaminan kesehatan yang tidak memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang. Menurut Rox et al. (2009), penduduk Indonesia yang tidak terlindungi oleh asurasi kesehatan adalah sebesar 73,9% yang artinya bahwa setiap individu harus akan menanggung resiko kesehatan yang terus meningkat secara individual. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan rekomendasi WHO tahun 2000 yang menyebutkan bahwa sistem pembiayaan jaminan kesehatan haruslah mampu untuk memusatkan resiko biaya kes ehatan dan membaginya ke seluruh anggota masyarakat secara maksimal. b. Sebagian ditanggung oleh masyarakat Suatu Negara yang melibatkan masyarakat sebagai sumber dari pembiayaan kesehatan dimana masyarakat di ajak untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan
upaya
kesehatan
ataupun
pada
waktu
memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan, maka akan di temukan pelayanan kesehatan
swasta
dan
tentunya
pelayanan
kesehatan
tersebut
membutuhkan biaya, karena masyarakat di haruskan membayar pelayanan kesehatan yang memanfaatkannya.
6
2.3 Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia
a. Jenis pembiayaan. 1. Sistem Pembiayaan Fee For Service Pada sistem pembiayaan fee for service, pembayaran jasa kesehatan berasal dari kantong orang itu sendiri.
Seperti yang dijelaskan
sebelumnya, pada mekanisme pembiayaan ini, pasien cendrung berada di dalam posisi menerima sehingga sering terjadi penyimpangan seperti overutilisasi jasa kesehatan dimana sang dokter memberikan banyak pelayanan yang pada dasarnya tidak dibutuhkan, namun sengaja diberikan dengan tujuan agar semakin banyak layanan yang diberikan, maka pendapatanyang didapat dari layanan tersebut juga akan semakin besar. 2. Sistem Pembiayaan Kapitasi. Kapitasi merupakan suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di muka berdasar jumlah tanggungan kepala per suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu tanpa melihat frekuensi kunjungan tiap kepala tersebut. Misalnya saja setiap kepala di desa A ditetapkan biayanya sebesar Rp 10.000,- /bulan, bila sang dokter bertanggung jawab atas 500 kepala, maka ia akan menerima Rp 10.000,- x 500 / bulannya yaitu Rp 5.000.000,- . Biaya sebesar Rp 5.000.000,- inilah yang akan ia kelola untuk meningkatkan kualitas kesehatan di 500 warga tersebut, baik melaui tindakan pencegahan ( preventive), pengobatan (curative) maupun rehabilitasi. Sehingga semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan / semakin banyak pasien yang sakit dan butuh pengobatan, biaya yang akan dipotong semakin banyak dan penghasilan sang dokter akan semakin sedikit. Pada sistem ini, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan yang dijalankan oleh PT.Askes 3. Sistem Pembiayaan Berdasar Gaji Pada sistem ini, sang dokter akan menerima penghasilan tetap di tiap bulannya sebagai balas jasa atas layanan kesehatan yang telah
7
diberikan. Termasuk di dalamnya sistem pembayaran pada penyedia layanan kesehatan yang bekerja di instansi dimana dokternya dibayarkan berdasar gaji bulanan di instansi tersebut, bukan dari jenis layanan kesehatan yang diberikannya. 4. Sistem reimbursement Sistem penggantian biaya kesehatan oleh pihak perusahaan berdasar layanan kesehatan yang dikeluarkan terhadap seorang pasien. Metode ini pada dasarnya mirip dengan fee for service, hanya saja dana yang dikeluarkan bukan oleh pasien, tapi pihak perusahaan yang menanggung biaya kesehatan pasien, namun berbeda dengan kapitasi karena metode ini melihat jumlah kunjungan dan jenis layanan yang diberikan oleh provider. Dari pembahasan sistem pembiayaan diatas, tentu saja setiap metodenya memiliki segi positif dan negative masing – masing. Hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: Sistem
Kelebihan
Kekurangan
Penanganan yang
Sering terjadi moral
diberikan dokter cendrung
hazard dimana
lebih maksimal dan tidak
provider akan sengaja
terkesan terbatas – batas
secara berlebihan
Pembiayaan Fee For Service
member layanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dari layanan tersebut Kapitasi
1. Kepastian adanya 1. Sering terjadi pasien underutilisasi 2. Jaminan pendapatan di (pengurangan awal tahun / bulan layanan yang 3. Semakin efisien diberikan) layanan, semakin 2. Kebanyakan dokter banyak pendapatan merasa dirugikan
8
Gaji
4. Dokter lebih taat prosedur 5. Lebih menekankan pada pencegahan dan promosi kesehatan
3. Bila peserta sedikit, dapat merugikan dokter
Dokter memperoleh
1. Sering terjadi kerjasama antara pihak provider dengan bagian lain untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak 2. Dokter cendrung melakukan pelayanan kesehatan seadanya dan kurang optimal
pendapatan yang tetap tiap bulannya berdasar upah minimal yang telah ditentukan
Reimbursement
1. Dokter akan melakukan penangan dengan maksimal 2. Biaya kesehatan datang dari pihak perusahaan sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan biaya selain premi (bila ada premi)
1. Sering terjadi pemalsuan identitas dan dimanfaatkan oleh pihak lain 2. Sering terjadi adanya overutilisasi dari penyedia layanan kesehatan
Sumber : Health For Indonesia ( Djuhaeini, 2009)
9
b. Badan- badan Dalam Pembiayaan Kesehatan
Pembayaran secara langsung
( out of pocket)
Konsumen
Penyedia Pelayanan Pelyanan Kesehatan
Regulasi
Regulasi
Badan Pajak/ premi Asuransi
cakupan
Pemerintah/
klaim
asuransi
Pembayaran Pelayanan ( Misalnya Regulasi pemerintah, badan asuransi) pembayaran 2.4 Peraturan Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Di bawah ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pembiayaan jaminan kesehatan yang tertuang dalam BAB XV tentang pembiayaan jaminan kesehatan, yaitu: a. Pembiayaan jaminan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan jaminan
kesehatan
yang
berkesinambungan
dengan
jumlah
yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya, Unsur-unsur pembiayaan jaminan kesehatan terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan, Sumber pembiayaan jaminan 10
kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain (pasal 170). b. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (pasal 171). c. Alokasi pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar (pasal 172). d. Alokasi pembiayaan jaminan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial (pasal 173). 2.5 Syarat Pokok dan Fungsi Pembiayaan Kesehatan
Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yakni : a. Jumlah Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. b. Penyebaran Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. c. Pemanfaatan Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah, yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
11
Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal, yakni : a. Peningkatan Efektifitas Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit. b. Peningkatan Efisiensi Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang dimaksud untuk peningkatan efisiensi antara lain: 1. Standar
minimal
pelayanan.
Tujuannya
adalah
menghindari
pemborosan. Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering dipergunakan yakni: a. standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar minimal laboratorium. b. standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial. Dengan adanya standard minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat dihindari dan dengan demikian akan ditingkatkan efisiensinya, tetapi juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu pelayanan. 2. Kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yakni: a. Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli
peralatan
kedokteran
yang
mahal
dan
jarang
dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihematkan dana yang tersedia serta dapat pula dihindari
12
penggunaan peralatan yang rendah. Dengan demikian efisiensi juga akan meningkat. b. Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adanya hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya. Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain : a. Penggalian dana 1. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Sumber dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber dari swasta
dihimpun
dengan
menerapkan
prinsip
public-private
patnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya dana sosial keagamaan. 2. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. b. Pengalokasian dana 1. Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurangkurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.
13
2. Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. c. Pembelanjaan 1. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan untuk membiayai UKM. 2. Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. 3. Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan
keluarga
miskin
dilaksanakan
melalui
Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan wajib. 2.6 Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan dan Upaya Penyelesaiannya.
Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan yaitu a. Kurangnya dana yang tersedia Di banyak negara terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini kait berkait dengan masih kurangnya kesadaran
pengambil
keputusan
akan
pentingnya
arti
kesehatan.
Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2 – 3% dari total anggaran belanja dalam setahun. b. Penyebaran dana yang tidak sesuai Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan.
14
c. Pengelolaan dana yang belum sempurna Seandainya
dana
yang
tersedia
amat
terbatas,
penyebaran
dan
pemanfaatannya belum begitu sempuma, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, dalam batas-batas tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya memang belum sempurna, yang kait berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola. d. Pemanfaatan dana yang tidak tepat Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah sat u masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini.. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif dari pada pelayanan kesehatan masyarakat. e. Biaya kesehatan yang makin meningkat Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendir i. Banyak penyebab yang berperanan di sini, beberapa yang terpenting adalah: 1. Tingkat inflasi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. 2. Tingkat permintaan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang
ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan
peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya lebih banyak
menyebabkan
biaya
yang
harus
disediakan
untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih banyak pula. Kedua,
15
karena meningkatnya kualitas penduduk, yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini, tentu akan besar penga ruhnya pada peningkatan biaya kesehatan. 3. Kemajuan ilmu dan teknologi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Terjadinya perubahan pola penyakit dimasyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbaga penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ini temyata lebih lama. 4. Perubahan pola penyakit Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola penyakit dimasyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbaga penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ini temyata lebih lama. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan meningkat dengan pesat. 5. Perubahan pola pelayanan kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan kesehatan. Pada saat ini sebagai akibat dari perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak ( fragmented health services) dan satu sama lain tidak berhubungan. Akibatnya, tidak mengherankan jika kemudian
16
sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang yang pada akhirya akan membebani pasien. Untuk mengatasi berbagai masalah sebagaimana dikemukakan, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang memungkinkan. Berbagai upaya yang dimaksud secara sederhana dapat dibedakan atas beberapa macam yakni : a. Upaya meningkatkan jumlah dana 1. Terhadap pemerintah, meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Terhadap badan-badan lain di luar pemerintah, menghimpun dana dari sumber masyarakat serta bantuan luar negri. b. Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana 1. Penyempurnaan sistem pelayanan, misalnya lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan atau melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.` 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola. c. Upaya mengendalikan biaya kesehatan 1. Memperlakukan peraturan sertifikasi kebutuhan, dimana penambahan sarana atau fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan jika dibuktikan dengan adanya kebutuhan masyarakat. Dengan diberlalukannya peraturan ini maka dapat dihindari berdiri atau dibelinya berbagai sarana kesehatan secara berlebihan 2. Memperlakukan peraturan studi kelayakan, dimana penambahan sarana dan fasilitas yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial. 3. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, dimana penambahan sarana dan fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah
17
4. Menetapkan standar baku pelayanan, diman pelayanan kesehatan hanya dibenarkan untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan. 5. Menyelenggarakan program menjaga mutu. 6. Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan. 7. Asuransi kesehatan.
18
BAB III PENUTUP 1.1 Kesimpulan
1. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul A, 2009). 2. Secara Umum sumber biaya kesehatan di bedakan atas dua macam: a. Seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah b. Sebagian ditanggung oleh masyarakat 3. Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia a. Sistem Pembiayaan Fee For Service b. Sistem Pembiayaan Kapitasi. c. Sistem Pembiayaan Berdasar Gaji d. Sistem reimbursement 4. Pembiayaan jaminan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan jaminan
kesehatan
yang berkesinambungan dengan jumlah
yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya, Unsur-unsur pembiayaan jaminan kesehatan terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan, Sumber pembiayaan jaminan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. 5. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yakni : a. Jumlah b. Penyebaran c. Pemanfaatan Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain :
19
a. Penggalian dana
Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
b. Pengalokasian dana
Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.
Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk UKP dilakukan
melalui
kepesertaan
dalam
program
jaminan
pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. c. Pembelanjaan 6. Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan yaitu a. Kurangnya dana yang tersedia b. Penyebaran dana yang tidak sesuai c. Pemanfaatan dana yang tidak tepat d. Biaya kesehatan yang makin meningkat Untuk mengatasi berbagai masalah sebagaimana dikemukakan, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang memungkinkan. Berbagai upaya yang dimaksud secara sederhana dapat dibedakan atas beberapa macam yakni : a. Upaya meningkatkan jumlah dana b. Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana c. Upaya mengendalikan biaya kesehatan
20