MAKALAH PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Disusun oleh : Siti Annisa Hernawan 4122.3.15.15.0007
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 2017
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan berkatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Laporan ini merupakan laporan tertulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembiayaan Pembangunan. Makalah ini ditujukan ditujukan kepada ibu Ina Revayanti sebagai Dosen Mata Kuliah Kuliah Pembiayaan Pembangunan. Makalah ini membahas mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada kesempatan ini kami selaku mahasiswa mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Ina Revayanti selaku Dosen Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan dan pihak lain yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak.
Penulis
Siti Annisa Hernawan 2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………...4 1.1 Latar Belakang………………………………………………................4 Belakang………………………………………………................4 1.2 Rumusan Masalah………………………… ………………………….5 1.3 Maksud dan Tujuan…………
………………………………………5
BAB II Sistematika Pembahasan………………………………………………..6 2.1 Pengertian Perimbangan Pusat dan Daerah……………..…….6 Daerah……………..…….6 2.2 Kebijakan Perimbangan Keuangan……………………………6 Keuangan……………………………6 2.3 Tujuan Kebijakan Perimbangan Keuangan……………………8 Keuangan……………………8 2.4 Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan………… Keuangan…………....………9 ....………9 2.5 Dana Perimbangan…………………………………………….10 Perimbangan…………………………………………….10 2.6 Tujuan Dana Perimbangan……………………………………13 Perimbangan……………………………………13 BAB III Kesimpulan…………………………………………..………….13 Kesimpulan…………………………………………..………….13
3
Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar pemerintahan daerah. Ketentuan ini dibuktikan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : 1 (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi otonomi daerah dapat dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, untuk itu perlu diatur perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia harus selalu selaras dengan sistem pemerintahan daerah, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbahar ui menjadi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka hubungan keuangan pusat dan
4
daerah dibangun berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. daerah. Menurut Sarundajang, Sarundajang, setidaknya setidaknya ada dua pandangan pandangan tentang peranan yang seharusnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah pusat dan daerah..2 Pertama yaitu menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat. Kedua, Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, dan memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah.
Rumusan Masalah Permasalahan yang akan kita bahas dalam makalah ini, meliputi beberapa hal : 1. Apakah yang dimaksud dengan dana perimbangan pusat dan daerah? 2. Bagaimanakah kebijakan perimbangan keuangan? 3. Apakah Tujuan Kebijakan Perimbangan Keuangan? 4. Bagaimana prinsip kebijakan perimbangan keuangan? 5. Apa Jenis-jenis dana perimbangan? 6. Apa Tujuan dana perimbangan?
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dana perimbangan pusat dan daerah 2. Untuk mengetahui kebijakan perimbangan keuangan 3. Untuk mengetahui tujuan kebijakan perimbangan keuangan 5
4. Untuk mengetahui prinsip kebijakan perimbangan keuangan 5. Untuk mengetahui jenis-jenis dana perimbangan 6. Untuk mengetahui tujuan dana perimbangan
Pengertian Perimbangan Pusat dan Daerah Berdasar UU.No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional ,demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, Desentralisasi, dengan memper-timbangkan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut melahirkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 1 dan 2 UU.No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan Perimbangan Keuangan Kebijakan perimbangan keuangan merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, kesatuan, yang mencangkup mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan di setiap daerah yang dilaksanakan secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan 6
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan ditetapkan setiap tahun tahun anggaran dalam APBN.
Disadari bahwa masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang indentik dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan, maka masalah perimbangan keuangan sebenarnya hanyalah refleksi dari pembagian kekuasaan antara instansi, baik pusat maupun maupun daerah, untuk itu beberapa beberapa kriteria-kriteria kriteria-kriteria dalam kebijaksanaan perimbangan keuangan keuangan antara pusat dan daerah yakni : 1. Pemberian otonomi daerah yang lebih luas, dimana daerah otonom diberi kebebasan dalam menentukan prioritas dan pengambilan keputusan disektor publik serta bersifat bersifat fleksibel; 2. Tersedianya Tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya; 3. Bantuan yang di serahkan pusat ke daerah sesuai dengan porsi serta kemampuan daerah untuk mengelola dana bantuan tersebut; 4. Pusat harus menjamin ketersedian dana setiap daerah otonom; 5. Dalam pemberian DAU pemerintah harus besifat netral dan sesuai dengan kebutuhan daerah otonom ; 6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian ambigous dan tidak operasional); 7. Insentif, pemerintah harus dapat membinana daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik;
7
8. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap daerah otonom untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya serta pelayanan yang perima kepada masyarakat; 9. Kewenangan penuh daerah otonom dalam jangka panjang yang di berikan pusat ke daerah secara bertahap untuk untuk mencangkup semua semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional dan kebijakan strategis nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan (terutama mencangkup perumusan kebijakan, pengendalian pembangunan sektoral dan nasional dan kebijakan standarisasi standarisasi nasional).
Tujuan Kebijakan Perimbangan Keuangan •
Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya.
•
Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.
•
Meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah .
•
Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.
8
Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan
1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. 3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 4. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Desentralisasi. 5. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemer an tar-Pemerintah intah Daerah. 6. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah. 7. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan.
9
DANA PERIMBANGAN A.
Pengertian Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).
B.
Jenis-jenis Dana Perimbangan
1.
Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka rangka pelaksanaan desentralisasi desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, dalam Kuncoro, 2004). Salah satu komponen dari Dana Perimbangan Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 2) Instrumen Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 3) Equalization Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah. Henley, et.al (dalam Mardiasmo, 2004) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, daerah, yaitu: 10
a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geo-graphical equity). b) Untuk meningkatkan meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas (promote (promote accountability) c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. d) Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relative lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
2.
Dana Bagi Hasil
a.
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bangunan, bea perolehan hak hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan penghasilan pasal 25 dan 29 wajib wajib pajak orang orang pribadi dalam dalam negeri dan pajak pajak penghasilan pasal 21. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi fungsi yang menjadi menjadi kewenangannya dilakukan dilakukan dengan pola bagi hasil hasil penerimaan pajak dan dan bukan pajak (SDA) (SDA) antara pusat pusat dan daerah. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 11
Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Adapun alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian daerah menurut peraturan menteri menteri keuangan no. 23/PMK.07/2009 23/PMK.07/2009 adalah penerimaan penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. b.
Dana Bagi Hasil Hasil Sumber daya Alam
Dana bagi Hasil Sumber daya alam adalah ada lah bagian daerah yang berasal dari penerimaan dari penerimaan sumber sumber daya alam kehutanan, kehutanan, pertambangan pertambangan umum, perikanan, pertambangan pertambangan minyak bumi, bumi, pertambangan gas gas bumi, dan pertambangan panas panas bumi Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi otonomi daerah sejak sejak adanya Undang-undang Undang-undang No. 25 tahun 1999 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah d aerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan pembangunan daerah. 12
DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. Berdasarkan klasifikasi Hyman, DAK dapat dikategorikan sebagai matching grant karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus restricted grant karena karakternya sebagai categorical grant-in-aid.
Tujuan Dana Perimbangan 1) Terciptanya pemerintahan dengan otonomi yang kuat dan sanggup berjalan dengan kemampuan administrasi administrasi sendiri. 2) Tercapainya pelayanan masyarakat yang semakin baik. 3) Kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. 4) Pemerintah daerah mendapatkan jatah dari hasil kerjanya. 5) Tercapainya suatu sistim kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. 6) Terdorongnya otonomi daerah dengan keterlibatan operasianal oleh pemerintah pusat
KESIMPULAN Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 13
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka berarti tuntutan agar keadilan dan pemerataan dalam dimensi daerah tampaknya telah mendapat perhatian besar dan terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat-daerah dan antardaerah sendiri. Agar semua penduduk dapat menikmati fasilitas publik dalam jumlah dan kualitas yang sama dan berimbang, akan memungkinkan daerah-daerah secara demokratis menentukan dan mengatur sendiri berbagai jenis pelayanan dan kebutuhannya tanpa tuntunan dari atas. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi pemberian sumber-sumber sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan pemberian pinjaman pinjaman dan/atau hibah kepada kepada pemerintahan pemerintahan daerah. Perimbangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas asas Desentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Tugas Pembantuan. Pembantuan. Sumber-sumber Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. sah.
14
