BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Permas Permasala alahan han keseha kesehatan tan di Indone Indonesia sia masih masih sangat sangat banyak banyak dan sulit sulit untuk untuk dibenahi, yang utama adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stab stabil il dan dan
berk berkes esiinamb nambun unga gan n
mem me megan egang g
per peranan anan yang ang
amat am at vit vital unt untuk
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari dari pemba pembangu nguna nan n kese keseha hata tan n di suat suatu u negar negaraa dian dianta tara rany nyaa adala adalah h pemer pemerat ataa aan n pelayanan kesehatan dan akses dan pelayanan yang berkualitas. Di Indonesia, masalah pembiayaan kesehatan masih menjadi topik aktual dalam permasalahan di bidang kesehatan. Biaya perawatan masih menjadi priotitas utama di beberapa rumah sakit dan tidak mengindahkan kondisi pasien yang datang berobat. Masalah pembiayaan ini sangat rumit dan sulit dicari penyelesaiannya. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak memiliki biaya. Semakin banyak pasien yang tidak mampu yang terpaksa tidak dapat menerima pengobatan hanya karena tidak memiliki uang muka untuk pengobatan. Pemeri Pemerinta ntah h sudah sudah mengel mengeluar uarkan kan beberap beberapaa kebijak kebijakan an yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan pem pemec ecah ahan an
masa ma sala lah h
ini, ini, sepe sepert rtii
deng dengan an me meng ngel elua uark rkan an
bebe bebera rapa pa pera peratu tura ran n
perundangan. Salah satunya telah disebutkan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan fasilitas layanan kesehatan agar mendahulukan upaya penyelamatan pasien. Mesk Me skip ipun un su suda dah h ba bany nyak ak at atur uran an da dan n an anju jura ran n ag agar ar fa fasi sili lita tass ke kese seha hata tan n mendahulukan pertolongan kepada pasien, namun penolakan layanan kepada pasien dengan alasan ekonomi masih kerap terjadi. Telah dijelaslkan pula dalam undangundang bahwa rumah sakit memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi rumah sakit lainnya.
Page 1
Alas Al asan an kl klas asik ik ya yang ng se seri ring ng di ut utar arak akan an ru ruma mah h sa saki kitt ad adal alah ah ma masa sala lah h bi biay ayaa operasional rumah sakit. Inilah salah satu dilema yang dihadapi rumah sakit dalam melakukan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Jika melayani warga yang tak mampu mam pu mem membay bayar, ar, ten tentu tu rum rumah ah sak sakit it aka akan n keh kehila ilanga ngan n peng penghas hasila ilan. n. Dan, ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan operasional RS itu sendiri. Ini merupakan dilema yang berat bagi rumah sakit. Progra Pro gram m pem pemeri erinta ntah h yan yang g dib dibuat uatpun pun har harus us dib dibuat uat seb sebij ijaks aksana ana dan see seefek fekti tif f mungkin agar tercipta rasa adil bagi rumah sakit dan tentunya masyarakat. Sehingga tujuan tujuan pembiayaan pembiayaan kesehatan yang adalah tersedianya tersedianya pembiayaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai. Dari Dari pemapa pemaparan ran di atas, atas, kami kami mencoba mencoba menelaah menelaah sebuah sebuah kasus kasus yang yang bisa bisa dija dijadi dika kan n conto contoh h kasu kasuss yang yang terj terjad adii di Indo Indones nesia ia yang yang berhu berhubun bunga gan n denga dengan n pembiayaan Rumah Sakit. Berikut ini adalah kasusnya : Pasien Miskin dan Jaminan Sosial Senin, 7 Juni 2010
Meskii su Mesk suda dah h ba bany nyak ak at atur uran an da dan n an anju jura ran n ag agar ar fa fasi sili lita tass ke kese seha hata tan n mendahu men dahuluk lukan an per pertol tolong ongan an kepa kepada da pas pasien ien,, nam namun un peno penolak lakan an lay layana anan n kepad kep adaa pa pasi sien en de deng ngan an al alas asan an ek ekon onom omii ma masi sih h ke kera rap p te terj rjadi adi.. Ka Kasu suss penola penolakan kan ter terhada hadap p Els Elsaa Ain Ainuro urohma hmah, h, bay bayii ber berusi usiaa ena enam m bul bulan, an, put putri ri pasangan Paidi (34) dan Septi Nuraini (30) oleh RS Sari Asih, Karawaci Tangerang, beberapa waktu lalu, misalnya, menambah panjang catatan hitam kasus serupa di Tanah Air. Bayi mun Bayi mungil gil it itu u tid tidak ak men mendapa dapatka tkan n lay layana anan n med medis is sem semest estiny inyaa kar karena ena orangtuanya tak mampu menyanggupi uang muka Rp 10 juta yang diminta pi piha hak k ru ruma mah h sak akiit. Akh khiirn rny ya, or oran angt gtua uany nyaa me mem mut utus uska kan n un untu tuk k memi me mind ndah ahka kan n El Elsa sa ke RS RSU U Ta Tang nger eran ang. g. Na Namu mun, n, ak akib ibat at te terl rlam amba batt mend me ndapa apatk tkan an la laya yanan nan me medi dis, s, El Elsa sa me meni ningg nggal al se sebe belu lum m ti tiba ba di RS RSU U Tangerang.
Page 2
1.2 Identifikasi Masalah Dari paparan latar belakang diatas, kami mencoba mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya : 1. Bagaimanakah Bagaimanakah seharusnya seharusnya pembiayaan pembiayaan pelayanan pelayanan kesehatan? kesehatan? 2. Bagaimanakah standart mekanisme pembiayaan rumah sakit di Indonesia?
3. Adakah undang-u undang-undang ndang atau atau aturan aturan hukum di di Indonesia Indonesia yang yang mengatur mengatur tentang tentang pembiayaan rumah sakit? 4. Bagaimanakah Bagaimanakah peranan asuransi asuransi dalam pembiayaan pembiayaan rumah rumah sakit? sakit? 5. Bagaimana Bagaimana tinjauan tinjauan medikol medikolegal, egal, bioetika bioetika dan dan pandangan pandangan agama agama Islam Islam dalam pembiayaan rumah sakit?
1.3Tujuan dan Manfaat Tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini, yaitu: 1.
Untuk Untuk mem memen enuh uhii sala salah h satu satu tuga tugass kelo kelomp mpok ok dari dari mat mataa kulia kuliah h BHP BHP 6
2.
Untuk Untuk me menj njaw awab ab Iden Identi tifi fikas kasii mas masal alah ah yang yang ada. ada.
3.
Salah Salah satu satu sara sarana na mena menamb mbah ah wawa wawasa san n bagi bagi mahas mahasis iswa wa Kedo Kedokt kter eran an Unis Unisba ba khus khusus usny nyaa dan dan diha dihara rapk pkan an dapa dapatt juga juga me memb mban antu tu ma masy syar arak akat at yang yang membutuhkan informasi mengenai Pembiayaan Rumah Sakit ini.
1.4 Metode Pembahasan Metode pembahasan yang digunakan dalam pembentukan makalah ini yaitu dengan menj me njab abar arka kan n seca secara ra rinc rincii me meng ngen enai ai ma masa sala lah h Pemb Pembia iaya yaan an Ruma Rumah h Saki Sakit. t. Dala Dalam m pembaha pembahasan sannya nya diawal diawalii dengan dengan mencar mencarii data data yang yang menduku mendukung ng tentan tentang g Pembia Pembiayaa yaan n Rumah Sakit melalui kajian pustaka dan pencarian data di internet, kemudian setelah itu merumuskan data yang sudah didapat dan membahasnya sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
Page 3
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1. 2.1.
Health Care Financing ) Pemb Pembia iaya yaan an Pel Pelay ayan anan an Kes Keseh ehat atan an ( Health
Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti biasa biasa.. Dalam Dalam kehidu kehidupan pan berban berbangsa gsa,, pemban pembanguna gunan n keseha kesehatan tan sesungg sesungguhny uhnyaa bernil bernilai ai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senatiasa “siap pakai” dan tetap tetap terhindar terhindar dari serangan serangan berbagai berbagai penyakit. penyakit. Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini. Negara, pada beberapa kasus, juga demikian. Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat dipanda dipandang ng sebagai sebagai rendahn rendahnya ya apresi apresiasi asi akan akan pentin pentingny gnyaa bidang bidang kesehat kesehatan an sebagai sebagai elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Konse Konseps psii Visi Visi Indon Indones esia ia Sehat Sehat 2010, 2010, pada pada prin prinsi sipn pnya ya me meny nyir irat atkan kan pend pendeka ekata tan n sentralist sentralistik ik dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan pembangunan kesehatan, kesehatan, sebuah paradigma yang nyatanya cukup bertentangan dengan anutan desentralisasi, dimana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat. 2.1.1. 2.1.1. Siste Sistem m Keseh Kesehata atan n Nasion Nasional al
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri atas : 1. Upaya Kesehatan 2. Pembiayaan Kesehatan 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Pemberdayaan Masyarakat Page 4
6. Manajemen Kesehatan Sebagai Sebagai subsis subsistem tem pentin penting g dalam dalam penyel penyelengg enggara araan an pemban pembanguan guan keseha kesehatan tan,, terdapat terdapat beberapa beberapa faktor faktor penting penting dalam pembiayaan pembiayaan kesehatan kesehatan yang mesti diperhatik diperhatikan. an. Perta Pertama ma,, besar besaran an (kua (kuant ntit itas as)) angg anggar aran an pemban pembangu gunan nan kese keseha hata tan n yang yang dise disedi diak akan an pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan (fungsionalisasi) dari anggaran yang ada. Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa alas alasan an.. Berb Berbag agai ai hal hal bias bias diang diangga gap p sebag sebagai ai pemi pemicun cunya ya.. Selai Selain n kare karena na rend rendah ahny nyaa kesadar kesadaran an pemeri pemerinta ntah h untuk untuk menemp menempatk atkan an pembang pembanguna unan n kesehat kesehatan an sebaga sebagaii sector sector prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi komoditas politik yang laku dijual di negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini. Ironisnya, kelemahan ini bukannya tertutupi dengan penggunaan anggaran yang efektif efektif dan efisien efisien akibatnya, akibatnya, banyak kita jumpai penyelenggaraan penyelenggaraan program-program program-program kesehat kesehatan an yang yang hanya hanya dilaku dilakukan kan secara secara asal-a asal-asal salan an dan tidak tidak tepat tepat fungsi fungsi.. Relati Relatif f ketatnya birokrasi di lingkungan departemen kesehatan dan instansi turunannya, dapat disangka disangka sebagai biang sulitnya mengejar transparansi transparansi dan akuntabilit akuntabilitas as anggaran anggaran di wilaya wilayah h ini. ini. Peran Peran serta serta masyar masyaraka akatt dalam dalam pembaha pembahasan san fungsi fungsional onalisa isasi si anggara anggaran n kesehatan menjadi sangat minim, jika tak mau disebut tidak ada sama sekali. Pembia Pembiayaa yaan n kesehat kesehatan an yang yang kuat, kuat, stabil stabil dan berkes berkesina inambu mbungan ngan memegan memegang g peranan peranan yang yang amat amat vital vital untuk untuk penyele penyelengga nggaraa raan n pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan dalam dalam rangka rangka menc me ncapa apaii berb berbag agai ai tuju tujuan an penti penting ng dari dari pemban pembangu gunan nan kese keseha hata tan n di suat suatu u negar negaraa diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelaya quality) . Oleh karena itu reformasi pelayanan nan yang yang berkual berkualita itass (assured quality
kebijak kebijakan an keseha kesehatan tan di suatu suatu negara negara seyogy seyogyany anyaa member memberika ikan n fokus fokus pentin penting g kepada kepada kebij kebijak akan an pembi pembiay ayaa aan n
kese keseha hata tan n untuk untuk me menj njam amin in ters tersel eleng engga gara rany nyaa
kecu kecukup kupan an
(adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sendiri memberi fokus strategi strategi pembiayaan pembiayaan kesehatan yang memuat memuat isu-isu isu-isu pokok, tantangan, tantangan, tujuan tujuan utama kebijakan dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut: Page 5
1. Meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan 2. Mengupayakan Mengupayakan pencapaian kepesertaan kepesertaan semesta dan penguatan penguatan permelihar permeliharaan aan kesehatan masyarakat miskin 3. Pengembangan Pengembangan skema pembiayaan pembiayaan praupaya praupaya termasuk termasuk didalamnya didalamnya asuransi kesehatan sosial (SHI) 4. Penggalian dukungan nasional dan internasional 5. Penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional 6. Pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah 7. Pemantauan dan evaluasi. Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa beberapa hal pokok yakni; yakni; kesinambunga kesinambungan n pembiayaan pembiayaan program program kesehatan kesehatan prioritas prioritas,, redu reduks ksii pembi pembiay ayaa aan n kese keseha hata tan n seca secara ra tunai tunai pero perora ranga ngan n (out ), out of pock pocket et fund fundin ing g ), menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan dalam dalam akses akses pelaya pelayanan nan,, peningk peningkata atan n efisie efisiensi nsi dan efekti efektifit fitas as alokas alokasii sumber sumber daya daya (resources) serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa. Tujuan Tujuan pembiayaan pembiayaan kesehatan kesehatan adalah tersedianya tersedianya pembiayaan pembiayaan kesehatan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berday berdaya-g a-guna, una, untuk untuk menjam menjamin in tersel terselengg enggara aranya nya pemban pembanguna gunan n kesehat kesehatan an guna guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2.1.2. 2.1.2. Strategi Strategi Pembiay Pembiayaan aan Kesehata Kesehatan n
payment mechanism), yang dilakukan selama ini adalah Mekanisme pembayaran ( payment
provider payment melalui sistem budget, kecuali untuk pelayanan persalinan yang oleh bida bidan n di klai klaim m ke Pusk Puskes esma mass atau atau Kant Kantor or Pos Pos terd terdek ekat at.. Alte Altern rnat atif if lain lain adal adalah ah empower empowermen mentt melalu melaluii siste sistem m kupon. kupon. Kekuata Kekuatan n dan kelema kelemahan han altern alternati atif-a f-alt ltern ernati atif f tersebut perlu ditelaah dengan melibatkan para pelaku di tingkat pelayanan. Informasi Informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-mas masing-masing ing cara tersebut tersebut juga merupakan masukan penting untuk melengkapi kebijakan perencanaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin. Alternatif Sumber Pembiayaan: Prospek Asuransi Page 6
Kesehatan Dalam penyaluran dana JPS-BK tahun 2001, dicoba dikembangkan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) sebagai wadah penyaluran dana JPS-BK. Upaya tersebut umumnya tidak berhasil, karena dalam praktik yang dilakukan dilakukan hanyalah T Partyy pemb pember eria ian n jasa jasa admi admini nist stra rasi si keua keuanga ngan n yang yang dike dikenal nal seba sebagai gai TPA TPA Third ( hird Part Administration). Berdasarkan pengalaman tersebut diketahui bahwa salah satu prinsip
pokok asuransi tidak bisa diterapkan, yaitu “ pooling of risk ”. ”. Dalam prinsip ini risiko ditanggung peserta dari berbagai tingkatan, tidak hanya oleh penduduk miskin. Selain itu, 4 pemberian pemberian ”premi” sebesar Rp 10.000/Gakin 10.000/Gakin (dan dipotong 8% oleh Badan Pelaksana JPKM) tidak didasarkan didasarkan pada perhitungan perhitungan risiko risiko finansial finansial mengikuti prinsip-pr prinsip-prinsi insip p aktuarial yang profesional.
2.1.3. 2.1.3. Curat Curative ive vs vs Preve Preventi ntive ve Care Care
1. Sebagian besar dana (pemerintah & swasta) dialokasikan ke program kuratif. 2. Penga Pengala lama man n em empi piri riss me menun nunja jang ng bahw bahwaa kegi kegiat atan an prev prevent entif if lebi lebih h efek efekti tif f meningkatkan status kesehatan ketimbang curative care 3. Persepsi preventive, bisa ditunda karena tidak immediate needs- sering salah Beberapa Alasan mengapa Preventif tidak menjadi Prioritas: 1. Negar Negaraa berke berkemb mban ang g cende cenderu rung ng alok alokas asii lebi lebih h besa besarr ke kura kurati tiff diba diband ndin ing g preventif – immediate needs 2. Tenaga kesehatan lebih terlatih untuk memberi pelayanan kuratif dari pada preventif 3. Ukuran preventif preventif tidak selalu berkaitan langsung dengan kesehatan, kesehatan, seperti diet, exercise, dll.
4. Pendapatan perkapita negara yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi , sadar untuk alokasi preventif
2.1.4. 2.1.4. Pend Pendidi idikan kan dan dan Pel Pelati atihan han
1. Pendidikan untuk tenaga kesehatan : dokter, spesialis, dokter gigi, apoteker, public health, ada di bawah diknas 2. Pendidikan untuk tenaga kesehatan: perawat, tenaga analis, bidan, ada di bawah depkes Page 7
3. Pendidikan dan kesehatan militer: Pendidikan untuk pengobatan alternatif 2.1.5. 2.1.5. Pembiay Pembiayaan aan Kesehata Kesehatan n Dalam Sistem Sistem Kesehata Kesehatan n Nasional Nasional
Subsist Subsistem em pembia pembiayaa yaan n kesehat kesehatan an adalah adalah bentuk bentuk dan cara cara penyele penyelengga nggaraa raan n berbaga berbagaii upaya upaya penggal penggalian ian,, pengalo pengalokas kasian ian dan pembel pembelanj anjaan aan dana dana keseha kesehatan tan untuk untuk mendukung mendukung penyelenggar penyelenggaraan aan pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan guna mencapai mencapai derajat derajat kesehatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
2.1.6. 2.1.6. Unsur-u Unsur-unsur nsur Pembiay Pembiayaan aan Kesehata Kesehatan n
a. Dana Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung mendukung pelaksanaan pelaksanaan pembangunan kesehatan. kesehatan. Dana yang tersedia tersedia harus mencukupi mencukupi dan dapat dipertanggung-jawabkan. b. Sumber daya Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola, standar, regulasi dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya peng penggal galia ian, n, penga pengalo lokas kasia ian n dan pemb pembel elan anjaa jaan n dana dana kese keseha hata tan n untuk untuk me mend nduku ukung ng terselenggaranya pembangunan kesehatan. c. Pengelolaan Dana Kesehatan Prosedur/Me Prosedur/Mekanis kanisme me Pengelolaan Pengelolaan Dana Kesehatan Kesehatan adalah seperangkat aturan aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan.
2.1.7. 2.1.7. Prinsip Prinsip Subsi Subsistem stem Pembiay Pembiayaan aan Keseh Kesehatan atan
Page 8
a. Pembia Pembiayaa yaan n keseha kesehatan tan pada dasarn dasarnya ya merupak merupakan an tanggun tanggung g jawab jawab bersam bersamaa pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk upaya kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik Pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan pendapatan dan belanja belanja setiap setiap tahunnya. tahunnya. Pembiayaan Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana Dana kese keseha hata tan n dipe dipero role leh h dari dari berb berbag agai ai sumb sumber er,, baik baik dari dari peme pemeri rint ntah ah,, masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara secara adil, adil, trans transpar paran, an, akunta akuntabel bel,, berhas berhasilg ilguna una dan berday berdayagun aguna, a, memper memperhat hatika ikan n subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas. b. b. Dana Dana Peme Pemeri rint ntah ah ditu dituju juka kan n untuk untuk pemba pembangu nguna nan n keseha kesehata tan, n, khus khusus usny nyaa diar diarah ahka kan n untuk untuk pembi pembiay ayaa aan n upaya upaya kese keseha hata tan n ma masy syar arak akat at dan upay upayaa kese keseha hata tan n perora peroranga ngan n dengan dengan mengut mengutama amakan kan masyar masyaraka akatt rentan rentan dan keluar keluarga ga miski miskin, n, daerah daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Selain itu, program-pr program-program ogram kesehatan kesehatan yang mempunyai mempunyai daya ungkittinggi ungkittinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai. Dalam Dalam menjam menjamin in efekti efektivit vitas as dan efisi efisiens ensii penggun penggunaan aan dana keseha kesehatan tan,, maka maka sist sistem em pemb pembay ayar aran an pada pada fasi fasili lita tass kese keseha hata tan n haru haruss dike dikemb mban angka gkan n me menuj nuju u bent bentuk uk pembay pembayara aran n prospe prospekti ktif. f. Adapun Adapun pembel pembelanj anjaan aan dana dana keseha kesehatan tan dilaku dilakukan kan melalu melaluii kesesuaian antara perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen perenca perencanaa naan n anggar anggaran an dan kompet kompetens ensii pember pemberii pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan dengan dengan tujuan tujuan pembangunan kesehatan. c. Dana kesehatan kesehatan diarahkan untuk pembiayaan pembiayaan upaya kesehatan kesehatan perorangan perorangan dan masyar masyaraka akatt melalu melaluii pengemb pengembang angan an sistem sistem jamina jaminan n keseha kesehatan tan sosial sosial,, sehing sehingga ga dapat dapat menjamin menjamin terpelihar terpeliharanya anya dan terlindungi terlindunginya nya masyarakat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar kesehatan. Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung-jawab berdasarkan prinsip pengelolaan pengelolaan kepemerintahan kepemerintahan yang baik (good governance), governance), transparan, transparan, dan mengacu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Page 9
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui peng penghi himp mpuna unan n seca secara ra aktif aktif dana dana sosi sosial al untuk untuk keseha kesehata tan n (mis (misal al:: dana dana seha sehat) t) atau atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan. e. Pada dasarn dasarnya ya penggal penggalian ian,, pengali pengalikas kasian ian,, dan pembel pembelanj anjaan aan pembia pembiayaa yaan n kesehat kesehatan an di daerah daerah merupa merupakan kan tanggun tanggung g jawab jawab pemeri pemerinta ntah h daerah daerah.. Namun Namun untuk untuk pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu.
2.1.8. 2.1.8. Penyele Penyelengg nggaraa araan n Pembiay Pembiayaan aan Keseh Kesehatan atan
Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatu proses yang terus-menerus dan terkendali, agar tersedia dana kesehatan yang mencukupi dan berkesinambungan, bersumber dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan pengat pengatura uran n pembia pembiayaa yaan n keseha kesehatan tan dilaku dilakukan kan melalu melaluii penggal penggalian ian dan pengum pengumpul pulan an berbagai sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kesehat kesehatan, an, mengal mengalokas okasika ikanny nnyaa secara secara rasion rasional, al, menggu menggunaka nakanny nnyaa secara secara efisie efisien n dan efektif. Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulan serta pemanfaatan dana yang bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme antara sumber dana dari iuran wajib, dana APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan sumber lainnya. a. Penggalian dana Penggal Penggalian ian dana dana untuk untuk upaya upaya pemban pembanguna gunan n kesehat kesehatan an yang yang bersum bersumber ber dari dari pemerintah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman yang tidak tidak mengik mengikat, at, serta serta berbaga berbagaii sumber sumber lainny lainnya; a; dana dana yang yang bersum bersumber ber dari dari swasta swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private partnership yang didukung dengan pemberian insentif; penggalian dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri atau dilakukan secara pasif dengan memanfaatkan berbagai dana yang sudah terkumpul di masyarakat.
Page 10
Penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan cara penggal penggalian ian dan pengum pengumpul pulan an dana dana masyar masyarakat akat dan didoro didorong ng pada bentuk bentuk jamina jaminan n kesehatan. b. Pengalokasian Dana Pengalokasi dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas, secara bertahap, dan terus ditingkatkan jumlah pengalokasiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat didasarkan pada asas gotongroyong sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana untuk pela pelaya yanan nan kese keseha hata tan n peror peroran anga gan n dila dilaku kukan kan me mela lalu luii kepes kepeser erta taan an dala dalam m jami jamina nan n kesehatan. c. Pembelanjaan Pema Pemaka kaia ian n dana dana kese keseha hata tan n dila dilaku kuka kan n denga dengan n me memp mper erhat hatik ikan an aspe aspek k tekni tekniss maupun maupun alokat alokatif if sesuai sesuai perunt peruntukan ukannya nya secara secara efisie efisien n dan efekti efektiff untuk untuk terwuj terwujudny udnyaa pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pembelanjaan Pembelanjaan dana kesehatan kesehatan diarahkan diarahkan terutama terutama melalui melalui jaminan jaminan kesehatan, kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal ini termasuk program bantuan sosial dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu , yaitu Jamkesmas.
2.2. 2.2.
Anal Analys ysis is Biay Biaya a Rum Rumah ah Saki Sakitt Sebagai organisasi publik, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Rumah Sakit milik pemerintah dihadapkan pada pada masala masalah h pembia pembiayaa yaan n dalam dalam arti arti alokas alokasii anggara anggaran n yang yang tidak tidak memadai memadai sedang sedang penerimaan masih rendah dan tidak boleh digunakan secara langsung. Kondisi ini akan memberikan dampak yang serius bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit karena sebagai organisasi yang beroperasi setiap hari, likuiditas keuangan merupakan hal utama dan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Berbagai permasalahan perm permas asal alah ahan an ters tersebu ebutt di atas atas me meru rupak pakan an tant tantan anga gan n bagi bagi peng pengel elol olaa ruma rumah h saki sakitt pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menggali sumber dana yang Page 11
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan rumah sakit. Terobosan Terobosan itu dapat dilakukan dilakukan antara lain dengan mengoptimal mengoptimalkan kan penerimaan penerimaan dari unit-unit pelayanan medis dan penunjang medis melalui penentuan tarif berdasarkan perhit perhitunga ungan n biaya biaya satuan satuan ( unit Tarif merupak merupakan an suatu suatu sistem sistem atau atau model model unit cost ). Tarif pembiayaan yang paling utama dalam pembiayaan rumah sakit. Pola tarif rumah sakit di Indonesia umumnya masih sangat lemah terutama rumah sakit pemerintah. Tarif yang diberlakukan diberlakukan belum unit tanpa pertim pertimbang bangan an yang yang cermat cermat terhada terhadap p unit cost based dan tanpa berbagai dimensi yang mempengaruhi tarif, bahkan rumah sakit pemerintah belum ada penyes penyesuai uaian an tarif tarif selama selama bertah bertahunun-tah tahun un meskip meskipun un telah telah terjad terjadii inflas inflasii pelaya pelayanan nan kesehatan ( obat, bahan habis pakai, dll).Selama ini penetapan tarif rawat inap rumah sakit berdasarkan Kepmenkes, No 582/1997 yang menjadikan perawatan kelas II sebagai setara unit cost (UC) terhitung dengan metode double distribusi, maka dapatlah diketahui besarnya tarif Kelas III (1/3 kali UC Kelas II), kisaran tarif Kelas I (2-9 Kali UC Kelas II) dan VIP/Super VIP (10-20 kali UC Kelas II). (Razak A. 2004). Dengan adanya jaminan pemerintah pada pelayanan rawat inap kelas III yang diasumsi sesuai dengan Unit cost , maka rumah sakit memerlukan penataan kembali pola tarif rawat inap yang ada dengan menjadikan kelas III setara dengan unit cost terhitung terhitung dengan metode double distribusi distribusi dan untuk kelas II, Kelas I, dan VIP dijadikan kelas profit rumah sakit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. 2.2. 2.2.1. 1. Konse onsep p Biay Biaya a
Biaya (cost ) adalah nilai sejumlah input (faktor produksi) yang dipakai untuk menghas menghasilk ilkan an suatu suatu produk produk (output ). ). Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan/pengeluaran untuk memperoleh suatu harapah (target)/output tertentu 2.2.2. Pembagian Pembagian Biaya Biaya Berdasark Berdasarkan an Hubungan Hubungan dengan Volume Produksi Produksi
1) Biaya tetap ( fixed cost ) adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi/jasa dan waktu pengeluarannya, biasanya lebih dari satu tahun.
Page 12
2) Biaya variabel (variable cost ) adalah biaya yang jumlahnya tergantung dari jumlah produksi / jasa. Biaya tidak tetap biasanya berupa biaya operasional yang habis dikeluarkan selama satu tahun. 3) Semi Variabel Cost adalah biaya yang memiliki sifat antara fixed cost dan variabel cost (Gani,1996) 2.2.3. 2.2.3. Biaya Biaya Berda Berdasark sarkan an Biaya Biaya Satua Satuan n (Unit cost )
Biay Biayaa satu satuan an adal adalah ah biay biayaa yang yang dihi dihitu tung ng untu untuk k seti setiap ap satu satu satu satuan an produ produk k pelayanan. Biaya satuan didapatkan dari pembagian antara biaya total (Total Cost = TC ) dengan jumlah produk (Quantity = Q). Dengan demikian tinggi rendahnya biaya satuan suatu produksi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya biaya total, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produk 2.2.4. 2.2.4. Anali Analisis sis Bia Biaya ya Ruma Rumah h Sakit Sakit
Analisis biaya rumah sakit adalah suatu kegiatan menghitung biaya rumah sakit untuk berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan baik secara total maupun per unit atau perpasien dengan cara menghitung seluruh biaya pada seluruh unit pusat biaya serta mendistribusikannya ke unit-unit produksi yang kemudian dibayar oleh pasien (Depkes, 1977).Menurut Gani (1996), analisis biaya dilakukan dalam perencanaan kesehatan untuk menjawab pertanyaan berapa rupiah satuan program atau proyek atau unit pelayanan kesehat kesehatan an agar agar dapat dapat dihitu dihitung ng total total anggara anggaran n yang yang diperl diperlukan ukan untuk untuk progra program m atau atau pelayanan kesehatan.Dalam perhitungan tarif dirumah sakit seluruh biaya dirumah sakit dihitung mulai dari : 1. Fixed Co Cost Fixed cost atau biaya tetap ini terdiri dari :- Biaya Investasi gedung rumah saki sakitt- Biay Biayaa peral peralat atan an Medi Mediss- Biay Biayaa peral peralat atan an Medi Mediss- Biay Biayaa Kenda Kendara raan an (Ambulance, Mobil Dinas, Motor, dll) 2. Semi Variabel cost Gaji Pegawai- Biaya Pemeliharaan- Insentif- SPPD- Biaya Pakaian Dinas- dll Page 13
3. Variabel Cost Biaya BHP Medis / Obat- Biaya BHP Non Medis- Biaya Air- Biaya ListrikBiaya Makan Minum Pegawai dan pasien- Biaya Telepon- dll 2.2. 2.2.5 5
Manf Manfaa aatt Ana Anali lisi siss Bia Biaya ya
Manfaat utama dari analisis biaya ada empat yaitu (Gani,A.2000): a. Pricing Informasi Informasi biaya satuan sangat penting dalam penentuan kebijaksanaan kebijaksanaan (Unit cost) cost), dapat tarif tarif rumah rumah sakit. sakit. Dengan Dengan diketa diketahui huinya nya biaya biaya satuan satuan (Unit dapat
diketahui apakah tarif sekarang merugi, break even, atau menguntungkan. Dan juga dapat diketahui berapa besar subsidi yang dapat diberikan pada unit pelayanan tersebut misalnya subsidi pada pelayanan kelas III rumah sakit. b. Budgeting /Planning Informasi jumlah biaya (total cost) dari suatu unit produksi dan biaya satuan (Unit cost) dari tiap-tiap output rumah sakit, sangat penting untuk alokasi anggaran dan untuk perencanaan anggaran. c. Budgetary control Hasi Hasill
anal analis isis is biay biayaa
dapa dapatt
dima dimanf nfaa aatk tkan an untu untuk k
memo me moni nito torr
dan dan
mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Misalnya mengidentifikasi pusat-pusat biaya (cost center) yang strategis dalam upaya efisiensi rumah sakit d. Evaluasi dan Pertanggung Jawaban Analisis biaya bermanfaat untuk menilai performance keuangan RS secara keseluruhan, sekaligus sebagai pertanggungan jawaban kepada pihak-pihak berkepentingan. Page 14
2.3.
Aspek Bioetika Sebagai fasilitas yang padat modal, padat karya, dan padat teknologi, fasilitas
layana layanan n keseha kesehatan tan,, khususn khususnya ya rumah rumah sakit sakit,, dihada dihadapkan pkan pada tuntut tuntutan an akan akan adanya adanya jamin jaminan an pembia pembiayaa yaan n yang yang memada memadai. i. Tanpa Tanpa hal terseb tersebut, ut, rumah rumah sakit sakit tidak tidak dapat dapat menjalankan menjalankan fungsinya. fungsinya. Terutama Terutama rumah sakit swasta swasta yang dituntut menjadi revenue center (pus (pusat at pengh penghas asil ilan) an) yang yang haru haruss me memb mbaw awaa keunt keuntung ungan an bagi bagi pemi pemili lik k dan dan
pengelolanya. Inilah salah satu dilema yang dihadapi rumah sakit dalam melakukan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Jika melayani warga yang tidak mampu membayar, tentu rumah sakit akan kehilangan penghasilan. penghasilan. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan operasional RS itu sendiri. Di sisi lain, program terobosan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Pemberian SKTM (Surat Keterangan Keterangan Tidak Mampu) dan program program Jamkesmas Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang merupakan jaminan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin belum sepenuhnya menjadi solusi. Cakupan yang terbatas, birokrasi yang lambat dan berteletele, dan informasi yang tidak tersebar dengan baik, menjadi titik lemah program yang menyebabkan warga tidak mampu menjadi korban. Tidak Tidak sediki sedikitt warga warga miskin miskin pesert pesertaa Jamkes Jamkesmas mas yang yang seharu seharusny snyaa mendapa mendapatt jamin jaminan an pembia pembiayaa yaan n dari dari negara, negara, tetap tetap tidak tidak bisa bisa mendapa mendapatka tkan n layanan layanan keseha kesehatan tan.. Terbatasnya Terbatasnya fasilita fasilitass layanan layanan untuk pasien Jamkesmas Jamkesmas adalah alasannya. alasannya. Jamkesmas memang hanya menjamin fasilitas layanan untuk kelas III rumah sakit. Sedangkan untuk mengej mengejar ar keuntun keuntungan gan,, rumah rumah sakit sakit lebih lebih banyak banyak menyed menyediak iakan an kelas kelas I, II, VIP, dan bahkan VVIP ketimbang kelas III yang minim keuntungan. Dala Dalam m UU No 44 Tahu Tahun n 2009 2009 dise disebu butk tkan an,, ruma rumah h saki sakitt dise disele leng ngga gara raka kan n berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (pasal 2). Jika melihat penjelasan dari pasa pasall ters terseb ebut ut,, prin prinsi sipp-pr prin insi sip p yang yang tert tertuan uang g dala dalam m pasal pasal itu itu me meng ngar arah ahka kan n pada pada pengutamaan layanan kesehatan dan penghilangan diskriminasi baik karena perbedaan, agama, ras, maupun strata ekonomi. Misalnya, nilai kemanusiaan dalam penjelasan ayat Page 15
tersebut dikatakan bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. Adapun yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya terjangkau oleh masyarakat dan pelayanan yang bermutu. Sedangkan fungsi sosial rumah sakit, dijelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap setiap rumah rumah sakit, sakit, yang merupa merupakan kan ikatan ikatan moral moral dan etik etik dari dari rumah rumah sakit sakit dalam dalam membantu membantu pasien, pasien, khususnya khususnya yang kurang/tidak kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur tentang perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Di dalamnya termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian berdasarkan prinsip asuransi. Khusus untuk masyarakat miskin, preminya dibayar oleh pemerintah. Apabila UU ini berhasil dijalankan sepenuhnya, maka pembiayaan kesehatanseperti yang sekarang ini sering dikeluhkan-bukan lagi masalah. Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.
2.4.
Aspek Agama
2.4.1. Surah Al-Isra ayat : 26
Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros.” Tafsir Surah Al-Isra ayat : 26
Page 16
Beri Berika kanl nlah ah oleh olehmu mu waha wahaii mual mualla laf, f, kepa kepada da kasi kasihm hmu u sega segala la hakn haknya ya,, yait yaitu u menghubungi kasih sayang, menjiarahinya dan bergaul baik dengan mereka itu. Jika ia berhajat kepada harta maka, berilah sekedar menutup kebutuhannya. Demiki Demikian an pula pula beri beri olehmu olehmu pertol pertolonga ongan-pr n-prtol tolong onganm anmu u dan bantua bantuan-ba n-bantu ntuanm anmu u kepada orang miskin dan kepada musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya yang yang dibena dibenarka rkan n agama, agama, agar agar ia memper memperole oleh h maksud maksudnya nya itu. itu. Dan jangan janganlah lah kamu kamu memboros-bor memboros-boroskan oskan harta dan jangan kamu mengeluarkan mengeluarkan harta-hartamu harta-hartamu pada jalan maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Hadits yang Berkaitan dengan Surah Al-isra’ ayat 26
Artinya : “Dari Abu Hurairah Ra. Berkata jika ada hamba Allah yang berada di waktu pagi, kecuali di waktu Malaikat turun, lalu salah satunya berdoa “Ya Allah berikanlah orang orang yang menderm mendermakan akan hartany hartanya a penggant penggantii harta-ha harta-harta rta itu” itu” sedang sedang lainny lainnya a berdoa berdoa “Ya Allah berilah berilah orang orang yang yang kikir kikir (tidak (tidak mau mendermaka mendermakan n harta) harta) itu kehancuran (rusak harta bendanya) (HR. Al-Bukhari). Pelajaran yang dapat Diambil
Surah Al-Isra’ ayat 26 memerintahkan kewajiban memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Ayat tersebut menyuruh agar menyan menyantun tuni, i, membant membantu u dan memenu memenuhi hi kebutu kebutuhan han pokok pokok mereka, mereka, dan ayat ayat terseb tersebut ut melarang menghambur-hamburkan harta dengan secara boros Kesimpulan
Dalam ayat ini Allah menengatakan memberi pertolongan kepada sesama terutama orang miskin sebagaimasyarakat yang mempunyai jiwa sosial. 2.4.2. Surah Ali Imran ayat : 159
Page 17
Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeli sekelilin lingmu gmu.. Karena Karena itu ma'afk ma'afkanl anlah ah mereka, mereka, mohonka mohonkanla nlah h ampun ampun bagi bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah Telah mem membul bulatk atkan an tekad, tekad, Maka Maka bertawa bertawakkal kkallah lah kepada kepada Allah. Allah. Sesunggu Sesungguhnya hnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Tafsir Surah Ali Imran ayat : 159
Nabi Nabi Muhamm Muhammad ad SAW berbudi berbudi pekert pekertii yang yang halus, halus, berhat berhatii lunak lunak lembut lembut dan penyanyang kepada umatnya. Oleh sebab itu berduyun-duyun manusia masuk agama Islam yang dibawanya. Pada itu ia tidak lupa bermusyawarah dengan mereka tenteng pekerjaan yang bersangkut paut dengan dengan urusan urusan negeri negeri,, sepert sepertii peperan peperangan. gan. Setela Setelah h nabi Muhamma Muhammad d bermus bermusyaw yawara arah h dengan mereka barulah mengerjakan tugas itu, menyerahkan diri kepada Allah. Maka agama agama Islam Islam telah telah lebih lebih 1000 tahun tahun lamany lamanyaa menyur menyuruh uh bermus bermusyaw yawara arah h dengan orang-orang cerdik (pandai) tentang urusan dalam negeri Pelajaran yang dapat Diambil •
Q.S. Ali Imran ayat : 159 menjelaskan tentang masyarakat agar berlaku lemah lembut.
•
Jangan bersifat keras dan kasar sehingga mereka menjauhkan diri darimu.
•
Mudah memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Page 18
•
Bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan.
•
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.
Page 19
Kesimpulan
Allah menerangkan bahwa semua manusia adalah dari satu keturunan dari seorang ayat dan seorang Ibu. Karna itu tidaklah pantas seorang saudara menghinakan saudara nya sendiri. Allah menjadikan mereka berbanga, bersuku, dan menyatu Agar timbul rasa tolongmenolong dan kesempurnaan jiwa. Itulah bahan kelebihan seorang atas yang lainnya. 2.4.3. Surah Al-Maidah ayat : 2
Artinya : “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Tafsir Surah Al-Maidah ayat : 2
Dan tolong-menolonglah kamu kepada kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong pada dosa dan permusuhan, kebaikan daripada berbuat aniaya setelah di larang menganiaya, diperintahkan untuk melakukan (ﺭ ( ﺍﻟﺑﺭ) birr berarti segala kebaikan yang ada kalanya berhubungan perbuatan wajib maupun perbuatan sunnah, sedangkan arti taqwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja, sedangkan menurut Mawardi, birr itu berart berartii keridh keridhoan oan orang orang banyak banyak,, sedangk sedangkan an taqwa taqwa berart berartii keridh keridhoan oan Allah. Allah. Dari Dari pengertian tersebut, bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak
Page 20
dan meridhokan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan itu, maka sempurnakanlah kebahagiaannya. Hadits yang Berkenaan Surah Al-Maidah ayat : 2 yang artinya :
Tolo Tolong ngla lah h saud saudar aram amu u yang yang dzal dzalim im (men (menga gani niay aya) a) atau atau di ania aniaya ya,, dita ditany nya a Rasulullah, “Ya Rasulullah aku dapat menolongnya jika ia dianiaya dan bagaimana aku akan menolongnya jika ia menganiaya? Jawab Nabi, “Anda cegah dan menahannya dari pada menganiaya, itulah arti menolong padanya. (HR. Ahmad Bukhari).
2.5.
Aspek Medikolegal / Hukum
2.5.1. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masingmasing masing.. Karena Karena hak dan tanggun tanggung g jawab jawab ini berkai berkaitan tan erat erat dengan dengan pasien pasien sebaga sebagaii penerima jasa, maka masyarakatpun harus mengetahui dan memahaminya. Hak Rumah Sakit
Hak rumah sakit adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki rumah sakit untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu yaitu: •
Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RS nya sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada di RS tersebut (hospital by laws).
•
Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan RS.
•
Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
•
Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RS. melalui panitia kredential.
Page 21
•
Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dll).
•
Mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
•
Hak untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
Kewajiban Rumah Sakit •
Mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
•
Member Memberika ikan n pelaya pelayanan nan pada pasien pasien tanpa tanpa membed membedakan akan golong golongan an dan status status pasien.
•
Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (Duty of Care).
•
Menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan (Quality of Care).
•
Member Memberika ikan n pertol pertolonga ongan n pengobat pengobatan an di Unit Unit Gawat Gawat Darura Daruratt tanpa tanpa memint memintaa jaminan materi terlebih dahulu.
•
Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan.
•
Menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku.
•
Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.
•
Merujuk pasien ke RS lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan.
•
Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
•
Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.
•
Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut.
•
Membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik, maupun non medik.
•
Mematuhi Kode Etik Rumah Sakit Page 22
Pasal 17 (1)
Direktur RS dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada
pasien yg kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku (2) (2)
Tata Tata cara cara pemb pember eria ian n keri kering ngan anan an atau atau pemb pembeb ebas asan an pemb pembay ayar aran an yang yang dima dimaks ksud ud
dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUN atas persetujuan Bupati Pasal 18 (1) (1)
Pend Pender erit itaa yang yang meni mening ngga gall di RSUN RSUN dapa dapatt dibaw dibawaa pula pulang ng oleh oleh kelu keluar arga ga atau atau
penjam penjaminn innya ya secepat secepat-cep -cepatn atnya ya 2 (dua) (dua) jam dan selamb selambatat-lam lambat batnya nya 3x24 jam sejak sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas. (2)
Apabil Apabilaa dalam dalam jangka jangka waktu waktu 3x24 3x24 jam jenazah jenazah belum/ belum/ti tidak dak diambi diambil/ l/diur diurus us
keluarganya, maka RSUN berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan di koordinasikan dengan instansi/unit terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 23
BAB III PEMBAHASAN Keseha Kesehatan tan adalah adalah unsur unsur vital vital dan merupaka merupakan n elemen elemen penting penting
dalam dalam proses proses
kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti biasa biasa.. Dalam Dalam kehidu kehidupan pan berban berbangsa gsa,, pemban pembanguna gunan n keseha kesehatan tan sesungg sesungguhny uhnyaa bernil bernilai ai sangat sangat invest investati atif. f. Nilai Nilai invest investasi asinya nya terlet terletak ak pada tersed tersedian ianya ya sumber sumber daya daya yang yang kompetent dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Dan setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal pelayanan kesehatan. Dalam Dalam pelaks pelaksana anaanny annya, a, penyele penyelengga nggaraa raan n pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan mebutu mebutuhkan hkan pemb pembia iaya yaan an untuk untuk me meme menu nuhi hi stan standa darr pelay pelayan anan an kese keseha hata tan n yang yang dila dilaks ksana anaka kan. n. Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masy ma syar arak akat at,, dan dan swas swasta ta.. Alok Alokas asii dana dana yang yang beras berasal al dari dari pemer pemerin inta tah h untuk untuk upay upayaa kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik Pusat maupu ma upun n daer daerah ah,, sekur sekuran angg-ku kura rang ngny nyaa 5% dari dari PDB atau atau 15% 15% dari dari tota totall angga anggara ran n pendapatan pendapatan dan belanja belanja setiap setiap tahunnya. tahunnya. Pembiayaan Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana Dana kese keseha hata tan n dipe dipero role leh h dari dari berb berbag agai ai sumb sumber er,, baik baik dari dari peme pemeri rint ntah ah,, masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara secara adil, adil, trans transpar paran, an, akunta akuntabel bel,, berhas berhasilg ilguna una dan berday berdayagun aguna, a, memper memperhat hatika ikan n subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas. Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau pulau-pulau terluar dan terdepan, terdepan, serta yang tidak diminati diminati swasta. Selain itu, program program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai.
Page 24
Dalam Dalam pelaks pelaksanaa anaanny nnya, a, prosed prosedur ur pelaya pelayanan nan kesehat kesehatan an diatur diatur dalam dalam prosed prosedur ur tertentu, pada beberapa instansi pelayanan kesehatan , dimana pelayanan kesehatan dapat dibe diberi rika kan n bila bila tela telah h me mela lakuk kukan an pemb pembay ayar aran an.. Meka Mekani nism smee ini ini diber diberla laku kuka kan n untuk untuk membiayai pelayanan yang akan diberikan. Namun tentu saja hal ini bukanlah hal mutlak yang harus dilaksanakan sesuai urutannya. Hal ini berlaku pada saat emergency, dimana yang yang perl perlu u dipe diperh rhat atik ikan an adala adalah h penye penyela lama mata tan n jiwa jiwa pasi pasien, en, tida tidak k me menda ndahu hulu luka kan n pembayaran. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana dinyatakan bahw bahwaa dalam dalam kead keadaa aan n yang yang me menga nganc ncam am jiwa jiwa ma maka ka hal hal yang yang diut diutam amaka akan n adala adalah h mencega mencegah h terjad terjadiny inyaa kecacat kecacatan an dan hal-ha hal-hall yang yang mengan mengancam cam jiwa. jiwa. Dan juga juga diatur diatur bahwa fungsi rumah sakit adalah medahulukan pelaksanaan fungsi sosial, antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi kemanusiaan. Dalam kasus ini terjadi penolakan pada pasien dikarenakan pasien tidak dapat melakuk melakukan an pembay pembayara aran n uang muka muka yang yang menyeb menyebabka abkan n pasien pasien tidak tidak mendap mendapatk atkan an pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan dan menyeb menyebabka abkan n pasien pasien mening meninggal gal dunia. dunia. Hal ini tentu tentu saja saja bertentangan dengan tujuan dan fungsi pelayanan kesehatan. Dimana tujuan pelayanan kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan atas dasar kemanusiaan, meskipun dalam dalam prakte praktekny knyaa pembia pembiayaa yaan n diperl diperlukan ukan.. Penolak Penolakan an pasien pasien dengan dengan alasan alasan tidak tidak dapatnya orang tua pasien membayar uang muka perawatan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dimana dalam keadaan darurat maka yang harus didahulukan adalah menyelamatkan nyawa pasien dan atau mencegah kecacatan lebih lanjut dari pasien. Asuransi Asuransi atau jaminan jaminan kesehatan terhadap terhadap warga Negara atau masyarakat masyarakat yang tidak mampu adalah tanggung tanggung jawab pemerintah,di pemerintah,dimana mana setiap rumah sakit baik swasta maup ma upun un ruma rumah h saki sakitt peme pemeri rint ntah ah tida tidak k bole boleh h me meno nola lak k pasi pasien en yang yang me mela laku kuka kan n pembayaran menggunakan asuransi. Dalam kasus ini penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien sehingga menyebabkan terlambatnya penolongan terhadap pasien dan menyebabkan pasien meninggal metupakan pelanggaran terhadap perundangundangan yang berlaku.
Page 25
Selain itu dari segi bioetika dinyatakan dalam adanya justice, dimana setiap orang berhak mendapatka mendapatkan n pelayanan kesehatan kesehatan yang adil tanpa membedakan membedakan status sosial. sosial. Dan pasi pasien en juga juga berh berhak ak me mend ndapa apatk tkan an pela pelaya yana nan n yang yang seba sebaik ik-b -bai aikn knya ya,, dan tidak tidak dirugikan atas tindakan kesehata tersebut. Dalam hal ini terjadi ketidak adilan terhadap pasien karena pasien ditolak rumah sakit karena tidak dapat membayar uang muka, tentu saja hal ini bertentangan dengan etika yang berlaku.
Page 26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1.
Kesimpulan Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan seharusnya menerima semua
pasien yang datang, memberi layanan yang dibutuhkan, dan kemudian mengurus biaya yang dibutuhkan, bukan meminta pembayaran dimuka tanpa adanya tindakan medis yang dilakukan terlebih dahulu, terutama apabila pasien yang datang dengan keadaan kritis. Rumah Rumah Sakit Sakit seharu seharusny snyaa mengut mengutama amakan kan kesela keselamat matan an pasien pasien terleb terlebih ih dahulu, dahulu, bukan bukan mengutamakan biaya.
4.2.
Saran Harus dilakukan standarisasi tentang biaya rumah sakit. Meskipun sudah ada
undang-undang yang mengatur, tetapi kenyataannya di lapangan tidak seperti yang di tuliskan oleh undang undang yang ada. Hal ini dapat merugikan orang yang tidak mampu untuk mengakses layanan kesehatan di karenakan tidak adanya biaya.
Page 27
