Makalah Pendidikan Agama Dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Makalah Pendidikan Agama Dalam Kebijakan Pendidikan Islam

 A. PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Sebagai warga Negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berfalsafah pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat sepakat bahwa Pendidikan Agama harus disukseskan dalam pelaksanaannya pada semua jenis dan jenjang. Sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa seperti telah digariskan dalam Tap MPR No. II/ MPR/ 1988 dan Undang-Undang No. II/1989 telah menjabarkan aspirasi tersebut yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan oleh presiden. Sehingga menjadi dasar yuridis Nasional kita yang mengikat seluruh warga Negara Indonesia kedalam satu sistem pendidikan nasional.1

Pendidikan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya termasuk lingkungan alam dan lingkungan manusia. Di dalam interaksi tersebut manusia bukan hanya hasil interaksi dengan alamnya dan dengan sesama manusia, melainkan hasil pegembangan potensi manusia secara optimal.

1

Permasalahan yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara pelaksanaannya agar pendidikan agama kita lebih berguna dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas unggul, serta berkemampuan tinggi dalam kehidupan akhlak dan aqidah dan berbobot dalam perilaku amaliah dan muamalah. Sehingga survive dalam arus dinamika perubahan sosial dan budaya pada masa hidupnya. Ketahanan mental spiritual dan fisik berkat pendidikan agama kita benar-benar berfungsi efektif bagi kehidupan generasi bangsa dari waktu kewaktu.2 Idealitas tersebut baru dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran jika kita mampu meletakkan strategis dasar yang berwawasan jauh kemasa depan kehidupan bangsa.

Pendidikan Islam, dalam pertumbuhan spiritual dan moral akan mampu menolong individu menguatkan iman, akidah, dan pengenalan terhadap  Allah SWT, melalui melalui hukum, moral dan ajaran agama, agama, dengan demikian peserta didik dalam melaksnakan tuntunan iman kepada Allah SWT dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama dan nilainya dalam kehidupan pada tingkah lakunya, dan hubungannya dengan Allah SWT dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, akan mempertegas pentingnya pendidikan akhlak dan spiritualitas dalam menyongsong globalisasi.

Bagaimana mungkin bisa menjadi manusia yang sesungguhnya, kalau dalam realitasnya memang pendidikan Islam sebagai subsistem dinilai masih kering dari aspek pedagogis, dan lebih mekanistik dalam menjalankan fungsinya sehingga terkesan hanya akan melahirkan peserta didik yang ”kerdil” karena ka rena tidak memiliki dunianya sendiri. 2

Permasalahan yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara pelaksanaannya agar pendidikan agama kita lebih berguna dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas unggul, serta berkemampuan tinggi dalam kehidupan akhlak dan aqidah dan berbobot dalam perilaku amaliah dan muamalah. Sehingga survive dalam arus dinamika perubahan sosial dan budaya pada masa hidupnya. Ketahanan mental spiritual dan fisik berkat pendidikan agama kita benar-benar berfungsi efektif bagi kehidupan generasi bangsa dari waktu kewaktu.2 Idealitas tersebut baru dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran jika kita mampu meletakkan strategis dasar yang berwawasan jauh kemasa depan kehidupan bangsa.

Pendidikan Islam, dalam pertumbuhan spiritual dan moral akan mampu menolong individu menguatkan iman, akidah, dan pengenalan terhadap  Allah SWT, melalui melalui hukum, moral dan ajaran agama, agama, dengan demikian peserta didik dalam melaksnakan tuntunan iman kepada Allah SWT dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama dan nilainya dalam kehidupan pada tingkah lakunya, dan hubungannya dengan Allah SWT dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, akan mempertegas pentingnya pendidikan akhlak dan spiritualitas dalam menyongsong globalisasi.

Bagaimana mungkin bisa menjadi manusia yang sesungguhnya, kalau dalam realitasnya memang pendidikan Islam sebagai subsistem dinilai masih kering dari aspek pedagogis, dan lebih mekanistik dalam menjalankan fungsinya sehingga terkesan hanya akan melahirkan peserta didik yang ”kerdil” karena ka rena tidak memiliki dunianya sendiri. 2

Maka dari uraian di atas penulis akan membahas nantinya tentang Kebijakan Pendidikan Islam, yang fokusnya pada Pendidikan Agama Sebagai Upaya, Pembudayaan Dan Pemberdayaan, Pendidikan Agama Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Dan Wajar Diknas, Pembentukan Karakter Bangsa, Madrasah Pembangunan, Madrasah Kejuruan, dan Kebijakan Resfonsif Dan Antisifatif. B. PEMBAHASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya dapat dibagi kepada tiga fase. Fase pertama sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Dan fase ketiga sejak disahkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No. 20 tahun 2003). 3

3

 Ada beberapa pasal dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan Pendidikan Islam.4Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai.

Metodologi islam dalam melakukan pendidikan adalah dengan melakukan pendekatan, baik segi jasmani maupun segi rihani, baik  kehidupannya secara pisik maupun kehidupannya secara mental, dan segala kegiatannya di bumi. 5

Ketahanan suatu masyarakat ditentukan oleh tiga unsur ialah sumber daya alamnya, sumberdaya manusianya yang berkualitas, dan sumber daya kebudayaan dan kesejarahannya. 6

Hanya anggota masyarakat yang berbudaya, yaitu yang mempunyai kebanggaan terhadap masyarakat dan budayanya, akan menjadi unsur sumber daya manusia yang produktif di dalam era globalisasi. Manusia yang tidak berbudaya akan tenggelam dalam arus globalisasi dan dia tidak mepunyai identitas. Persoalan peningkatan seutuhnya sumber daya manusia, yaitu kualitas manusia dengan keseimbangan aspek  material dan aspek spiritual/nilai keagamaan.

4 5 6

Peranan pendidikan di dalam kebudayaan dapat kita lihat dengan nyata di dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada budaya. 7

Di dalam pengembangan kepribadian diperlukan kebudayaandan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadiankepribadian tersebut.8

Sistem pendekatan sosio-kultural memandang bahwa pendidikan (Islam) merupakan sarana enkulturasi (pembudayaan) umat manusia melalui agama islam. 9

Kebudayaan nasional akan semakin diperkaya apabila ditunjang oleh system pendidikan nasional yang memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada pengembangan potensi yang limitless dari akal dan budi manusia. 10

7 8 9 10

II. PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI SUB SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin keberadaannya seperti termaktub pada pasal 29 UUD 1945, yaitu:

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.11

Pemerintah Indonesia menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga Negara behak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan suatu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.12 11 12

 A. Pendidikan Agama Dalam Lingkup Pendidikan Nasional

Pendidikan agama dalam lingkup pendidikan nasional, meliputi

1) Persepsi ilmuan kita tentang arti pendidikan, misalnya: ditetapkan dalam UU No. II/1989 tersebut mengandung implikasi yang lebih komprehensif ketimbang arti pengajaran. Sehingga pendidikan menurut  pasal 1 ayat 1, diberi arti usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik  melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Jadi dapat dijelaskan pendidikan mencakup proses kegiatan pengajaran disamping bimbingan dan latihan. Lebih diorentasikan kemasa depan, yang mana fenomenanya tidak lain adalah pencerminan betapa pentingnya penguasaan dan pemanfaatan, kemajuan iptek bagi pembangunan bangsa. 13

13

2) Tentang batasan pengertian pendidikan agama, pendidikan agama dapat dirumuskan sebagai bantuan dan bimbingan pada perkembangan pribadi anak agar ia menjadi manusai yang beragama, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tampak dalam cara berfikir kebiasaan, sikap dan bertingkah laku.14 Jadi proses kependidikan agama ialah menanamkam atau mempribadikan tata nilai keagamaan. Dalam hal ini mengacu kepada keimanan dan ketaqwaan (sebagai pondasi dasar yang tak tampak atau rahasia) yang mendorong dalam proses kegiatan perilaku dan mewujudkan dalam akhlakkul karimah didalam bidang kehidupan.

3) Tentang kompetensi guru sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2: “Pendidik merupakan tenaga profesiona yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi.” Dan persyaratan pokok untuk pengangkatannya yang antara lain harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME adalah merupakan suatu keharusan yang mutlak dan mencegah orang-orang yang anti Tuhan dari anak/ generasi bangsa yang berfalsafah Pancasila. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaannya pendidik agama pada khususnya ini menjiwai guru, dan guru wajib memiliki keyakinan agama sehingga bidang-bidang studi yang lainnya tidak terlepas dari nilai agama.15Oleh karena itu peranan guru amat besar.

14 15

4) Mengenai tujuan pendidikan nasional, sebagian tercantum dalam UUSPN No. II tahun 1989 bab 2 pasal 4, menyebutkan : “ Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.’’

5) Tentang sistem pendidikan nasional seperti yang dikehendaki oleh UU No. II/ 1989 itu, terdapat berbagai satuan, jalur dan jenis pendidikan ( diperinci dalam bab 4 ). Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi perubahan kehidupan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 16

B. Pendidikan Islam Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional

Di Indonesia pendidikan agama Islam merupakan sub sistem dari pendidikan nasional, untuk itu tujuan yang akan dicapai sebenarnya merupakan pencapaian dari salah satu atau beberapa aspek dari tujuan pendidikan nasional.

16

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam system pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua pendidikan islam sebagai mata pelajaran, dan ketiga pendidikan Islam sebagai nilai (value) 17

Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada departemen agama dan departemen pendidikan dan kebudayaan. Kemudian dua departemen ini mengeluarkan peraturanperaturan bersama. Pada bulan Desember 1946 adalah pertama kali adanya dualisme pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Pendidikan  Agama ini di atur secara khusus dalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada Bab XII pasal 20, yaitu:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan, bersama-sama dengan menteri agama. 18

17 18

Sejalan dengan Undang-Undang pendidikan tahun 1989, madrasah juga harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh departemen Pendidikan dan kebudayaan.19

Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor: 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 januari 1951 (Agama ), diatur tentang peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah.

19 20

20

Madrasah di Indonesia adalah merupakan perpaduan antara pesantren dan sekolah. Ada unsur madrasah yang diambil dari pesantren dan ada pula dari sekolah.21

Salah satu hal penting dan perlu disimak dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan sekolah-sekolah agama ialah lahirnya Keppres No. 34 tahun 1974 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan serta Inpres no. 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1974. Didalamnya dinyatakan antara lain sebagai berikut:

a. Pembinaan pendidikan Umum adalah Tanggung jawab menteri P & K  sedang pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama

b. Untuk melaksanakan Keppres No. 34 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P & K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. 22

 Adapun tujuan pendidikan agama Islam secara garis besar pada dasarnya adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 23 21 22

Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 24

Sedangkan tujuan pendidikan nasional sebagian yang tercantum dalam UU No.II/ 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadan mantap serta bertanggng jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Karena dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. 25

23 24 25

Visi dari pendidikan Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang bertaqwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang berbhineka. 26 Sedangkan misi pendidikan Islam sebagai perwujudan dari visi tersebut  adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif. Karena dengan misi tersebut pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatife. Disebut pendidikan Islam karena mempunyai tiga ciri-ciri khas sebagai berikut:

1) Suatu system pendidikan yang didirikan karena didorong oleh hasrat  untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam.

2) Suatu system yang mengajarkan ajaran Ialam. 3) Suatu system pendidikan Islsm yang meliputi kedua hal tersebut. 27

26 27

Tetapi keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut  persoalan cirri khas, melainkan lebih mendasar lagi yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Tujuan itu sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat lagi. Ketiganya itu selama ini tumbuh dan berkebang di Indonesia dan sudah menuju bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pendidikan nasional. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran dan keberadaannya merupakan bagian dari andil umat Islam dalam perjuangan maupun mengisi kemerdekaan.

Di Indonesia pendidikan Islam ini tampil dalam berbagai macam wujud yaitu pendidikan agama Islam ( PAI ) yang merupakan substansi dari system pendidikan agama dalam kurikulum nasional, pendidikan di madrasah yang merupakan sub system dari system pendidikan foemal, pendidikan pesantren yang merupakan sub system dalam pendidikan non formal.

Sebagai subsistem, pendidikan Islam mempunyai tujuan khusus yang harus dicapai, dan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yang menjadi suprasistemnya.28 Visi pendidikan Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka.

28

Sedangkan misi pendidikan Islam sebagai perwujudan visi tersebut  adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif. Hal ini sejalan dengan trend kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu 29

III. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN WAJAR DIKNAS, PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu maka setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 mei 1984 ditandai dengan dikumandangkannya pelaksanaan Wajib Belajar secara nasional oleh Presiden Soeharto. Keesokan harinya tanggal 3 Mei 1984, secara serentak tiga menteri kabinet pembangunan IV akan mencanangkan kembali pelaksanaan Wajib Belajar tersebut di tiga wilayah Indonesia. 30

29 30

Dasar hukum pelaksanaan Wajib Belajar tersebut cukup jelas, yaitu pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, UndangUndang pokok pendidikan serta tujuan Pelita IV seperti dimaksud GBHN.31

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga tertua pendidikan keagamaan Islam di Indonesia telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok  pesantren menunjukan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam sehingga melahirkan kader ulama, guru agama, dan mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran serta pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat, beberapa pondok pesantren juga telah merealisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas).

Legalitas penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren baru memperoleh bentuknya pada tahun 2000 dan mulai terselenggara melalui program Wajib Belajar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Dasarnya adalah Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib Belajar Pendidikan Dasar.

31

Namun di masa Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, keseriusan menjadikan pesantren sebagai lembaga pelaksana Wajardikdas semakin dibuktikan dengan lahirnya suatu Sub Direktorat tersendiri di bawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren, sehingga terasa semakin digarap intensif di suatu wadah yang lapang.

Dengan pendidikan kesetaraan diupayakan perluasan akses terhadap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sekaligus memberikan layanan pendidikan menengah bagi mereka yang membutuhkan pendidikan lanjutan yang tidak memungkinkan melalui jalur pendidikan formal.

Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah pada kebijakan alokasi anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang juga rendah. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu jalan, harus ditunjang pemenuhan kebutuhan finansial yang kuat. Menteri  Agama Maftuh Basyuni pernah menegaskan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, 10 Juli 2006.

Kebijakan Menag untuk program BOS dirancang untuk pemberdayaan mutu lembaga pendidikan di lingkungan Depag, yaitu madrasah (MI dan MTs), pondok pesantren salafiyah tingkat Ula (setara dengan MI), Wustho (setara dengan MTs), dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun yang setara SD dan SMP.

Memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menguntungkan di satu sisi lantaran dibangun dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri.

 Ada tiga kebijakan umum yang digariskan dalam pengembangan pendidikan Islam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2004-2009, Pertama, peningkatan akses untuk mengikuti pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, tata kelola atau pengembangan tata kelola, akuntabilitas, transparansi dan pencitraan.

V. MADRASAH KEJURUAN

Lingkup pendidikan agama pada lembaga pendidikan atau perguruan agama meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah  Aliyah, Madrasah Diniyah, Pendidikan Guru Agama dan perguruan  Agama Islam baik negeri maupun swasta.32

Dalam pola pengembangan pendidikan makro, sekolah kejuruan lebih cepat berkembang, sehingga sangat mungkin dibentuk MAK di sekolahsekolah keagamaan. 32

Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Keunggulan sekolah keagamaan kejuruan, selain mampu menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia usaha atau dunia industri, mereka juga memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan keagamaan yang lebih baik. lembaga pendidikan keagamaan kejuruan bukan hanya sekolah yang membentuk manusia yang memiliki pengetahuan keagamaan yang unggul, namun juga cakap dalam menyiapkan peserta didik memasuki kehidupan di masyarakat  ketika lulus

VI. KEBIJAKAN RESFONSIF DAN ANTISIFATIF

Pendidikan Islam dewasa ini, benar-benar telah menjadi salah satu wilayah yang banyak mengeluarkan biaya. Pendidikan yang pada hakekatnya adalah untuk semua, sebagai hak individu warga negara dan juga warga dunia memiliki hak memperoleh pendidikan secara adil. Ternyata, hal yang semestinya merupakan hak tersebut kini tergantikan oleh pendidikan sebagai barang dagangan. Bahkan pendidikan menjadi penyebab terjadinya ketidak adilan, karena masyarakat yang mampu sekolah adalah golongan elite yang kaya sedangkan mereka yang tidak  mampu sekolah adalah masyarakat miskin.

sebagian besar lembaga pendidikan Islam yang ada kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Padahal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial dan cita-cita.

Masyarakat yang terpelajar akan semakin beragam pertimbangannya dalam memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Fenomena seperti diuraikan di atas, dalam memilih lembaga pendidikan untuk  menyekolahkan anak-anak mereka pun sudah sangat rasional dan mempertimbangkan prospektif ke depan.

Mereka yang berpeluang memilih, akan menentukan pilihan kepada lembaga pendidikan yang dipandangnya ideal. Lembaga pendidikan yang dipandang ideal itu adalah lembaga yang mampu mengembangkan potensi spiritual dan akhlak para peserta didik, yang mampu mengembangkan aspek intelektual, yang biasanya diukur dari perolehan NEM, dan lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan potensi sosial maupun keterampilan peserta didiknya.

Lembaga yang bertipe ideal itu biasanya diperebutkan orang, sehingga biayanyapun menjadi mahal, mengikuti hukum pasar. Tuntutan masyarakat seperti itu telah direspons banyak pihak, tidak terkecuali oleh lembaga pendidikan keagamaan, di antaranya lembaga pendidikan Islam dengan memunculkan lembaga pendidikan integratif, atau sekolah/ madrasah terpadu, sekolah/ madrasah model, atau bentukbentuk sekolah/madrasah unggulan lain, yang mengedepankan kualitas (Suprayogo, 2007: 56). Dengan menggunakan term integratif  diharapkan para lulusannya meraih kedewasaan kepribadian secara utuh, yaitu dewasa spiritual, dewasa intelektual, dewasa sosial, dan dewasa kecakapan hidupnya.

D. PENUTUP/KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas pemakalah dapat menarik dari beberapa kesimpulan bahwa Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia Pancasila sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat mejadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh.[33]

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak  dan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.[34]

Pendidikan agama dalam lingkup pendidikan nasional meliputi; dari segi pendidikan tentang pendidikan agama, mengenai kompetensi guru, tujuan pendidikan nasional serta system pendidikan nasional.

Pendidikan Islam dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi manusia, mengingat pandangan tentang manusia yang menjadi objek dan subjek pendidikan yang komprehensif dan tujuannya adalah kesempurnaan dan keunggulan yang menjangkau kehidupan sekarang dan akhirat nanti.

Sebagai sub system dari pendidikan nasional, pendidikan Islam merupakan tujuan yang harus dicapai, karena dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhsn.

Daftar Pustaka  Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoriis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)  Arifin, Muzayyin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi  Aksara, 2000)  Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999) Daradjad, Zakiah, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. 2 Daulay, Haidar Putra, Mendidik Mencerdaskan Bangsa, Amiruddin Siahaan dan Ihsan satrya Azhar (ed.), (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009)

Fadjar, A. Malik, Madrasah dan Tantangan Modernisitas, (Bandung: Mizan, 1998) Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. V, 2001) Furchan, Arief, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2004) Gunawan, Ary H., Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara1986) Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) Hasbullah, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, Persada) Ihsan, Fuad, Dasar- Dasar Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. I, 1997) Muslam, Pengembangan Kurikulum PAI, (Semarang: PKP12, 2008) Mustofa, M., Landasan Kependidikan, (Semarang: PT. Bumi Aksara, 2001) Quthb, Muhammad, Sistem Pendidikan Islam, penterjemah: Salman Harun, (Bandung: Alma’arif, 1993), cet. III Soenarya, Endang, Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT. Adi Cita Karya Nusa, Cet. I, 2000)

Sudardja, Endang, UUD RI’45Dalam Hubungannya dengan pendidikan moral pancasila, (Bandung:Ghalia Indonesia, 1984) Tilaar, A. R., Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, Uno, Hamzah B., Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. I, 2006) __________________ [1] Harjanto, Perencanaan Pengajaran, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004 ), h. 55

[2] Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. V , 2001 ), 72

[3] Haidar Putra Daulay, Mendidik Mencerdaskan Bangsa, Amiruddin Siahaan dan Ihsan satrya Azh ar (ed.), (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 114

[4] Haidar Putra Daulay, Mendidik Mencerdaskan Bangsa,… h. 115

[5] Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Isl am, penterjemah: Salman Harun, (Bandung: Alma’arif, 1993), cet. III, h. 27

[6] A. R. Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, h. 60

[7] A. R. Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, h. 50

[8] A. R. Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, h. 50

[9] M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoriis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 62

[10] A. R. Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, h. 63

[11] Hasbullah, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, Persada), h. 72. Lihat  di Endang Sudardja, UUD RI…, h. 83

[12] Endang Sudardja, UUD RI…,h. 89

[13] Endang Soenarya, Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT. Adi Cita Karya Nusa, Cet. I, 2000 ), 33

[14] Muslam, M. Ag., Pengembangan Kurikulum PAI, ( Semarang : PKP1 2, 2008 ), 9

[15] Fuad Ihsan, Dasar- Dasar Pendidikan, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1997 ), 105

[16] Muzayyin Arifin, M. Pd., K apita Selekta Pendidikan Islam, ( Semarang : PT. Bumi Aksara, 2000 ), 201

[17] Haidar Putra Daulay, Mendidik Mencerdaskan Bangsa, ed. Aamiruddin Siahaan dan Ihsan Satrya  Azhar, ( Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 113

[18] Hasbullah, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, Persada), h. 77

[19] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 72

[20] Hasbullah, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, Persada), h. 77-78

[21] Haidar Putra Daulay, Mendidik Mencerdaskan Bangsa, Amiruddin Siahaan dan Ihsan satrya  Azhar (ed.), (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 115

[22] Zakiah Daradjad, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. 2, h. 97

[23] Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. I, 2006 ), 75

[24] Endang Sudardja, UUD RI’45Dalam Hubungannya dengan pendidikan moral pancasila, (Bandung:Ghalia Indonesia1984), h. 83

[25] Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 14

[26] M. Mustofa, Landasan Kependidikan, ( Semarang : PT. Bumi Aksara, 2001 ), 43

[27] A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernisitas, Bandung: Mizan, 1998), h. 1

[28] Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 14

[29] A. R. Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. III, h. 150

[30] Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, ( Jakarta: Bina Aksara1986), h. 86

[31] Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan…, h. 87

[32] Zakiah Daradjad, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. 2, h. 96

[33] Zakiah Daradjad, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. 2, h. 86-87

[34] Zakiah Daradjad, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 87

Sobat Telah Membaca Pendidikan Agama Dalam Kebijakan Pendidikan Islam . Semoga dengan membaca Pendidikan Agama Dalam Kebijakan P endidikan Islam Memberikan Manfaat dan Jangan lupa Komentarnya dan email saya di [email protected]

Dapatkan Update Makalah Terbaru Dari Aneka Ragam Makalah! Dengan memasukkan alamat email Anda di bawah ini, maka Anda akan mendapatkan update Makalah terbaru dari Blog ini.

Makalah TerkaitAgama,         

Pendidikan Islam

Relasi Negara | Agama dan Pendidikan Pendidikan Agama Dalam Kebijakan Pendidikan Islam Ruang Lingkup Pengantar Studi Agama Islam Konsep Ruang Lingkup Pengantar Studi Islam Motivasi Belajar dalam Perspektif Islam Long Live Education In Islam Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam Madrasah Pra Kemerdekaan Makalah Agama Islam | Dinul Islam

0 Comments

0 Tweets 0 Komentar ← Newer Post Older Post → Home

Kotak Pencarian Aneka Ragam Makalah KATEGORI LAINNYA             

Ebook Premium | Adsense Ebook Gratis | Buku Novel Ebook Gratis | Buku Islam Kumpulan Artikel Biography dalam Bahasa Inggris Cara Membuat Makalah | Karya Ilmiah Makalah Metode Pendidikan Islam Makalah Ilmu Politik Dan Psikologi Sosial Makalah Musnad Ahmad ibn Hambal Makalah Hukum Rokok Dan Merokok  Makalah Ilmu Maani Al-Hadis Makalah Bentuk Ungkapan Hadis Nabi Muhammad Saw Makalah Tata Cara Memandikan Jenazah

KATEGORI KESEHATAN    

Bahaya Narkoba bagi Remaja Makalah Dampak Negatif Narkoba Makalah Dampak Rokok dan Merokok  Asuhan Keperawatan Klien Dengan Trauma Kepala

KATEGORI TAFSIR 

Makalah Peralihan Kekuasaan dalam Kajian Tafsir

KATEGORI PSIKOLOGI PENDIDIKAN   

Makalah Motivasi Belajar Makalah Kecerdasan Emosional Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak 

KATEGORI TEORI PEMBELAJARAN         

Hakikat Belajar Dan Pembelajaran TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME Makalah Desain Sistem Pembelajaran Pengembangan Desain Pelatihan untuk Organisasi Kepemudaan STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS COOPERATIVE PENGEMBANGAN MODEL RANCANGAN PEMBELAJARAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS Makalah Pembelajaran Matematika Kalkulus Differensial Intergral

KATEGORI MADRASAH   

Problema dan Solusi Madrasah Diniyah REVITALISASI MADRASAH DINIYAH NON FORMAL MADRASAH ALIYAH NEGERI

KATEGORI PENDIDIKAN DAN P. ISLAM   

Makalah Esensi Manusia dalam Pendidikan Islam Makalah Korupsi Dalam Perspektif Islam Makalah Pendidikan Islam

                

Makalah Konsep Dasar Antropologi Makalah Konsep Pendidikan Islam Makalah pembaharuan desakralisasi simbol kekuasaan Makalah Masyarakat Madani Konsep Organisasi | Administrasi dan Manajemen Dasar Dan Tujuan Pendidikan Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak  Konsep Pendidikan Para Nabi (Nabi Ibrahim As) Profesionalisme Guru Profesi dan Pendidikan Keahlian Teknologi Pendidikan PENDIDIKAN SENI | MULTI INTELEGENSI MANAJEMEN PENDIDIKAN IMPLIKASI PENDIDIKAN Kondisi Belajar dan Masalah-masalah Belajar Mengenal Kecerdasan Pendidikan Islam Dalam Era Digital Administrasi Pendidikan Management

KATEGORI PENDIDIKAN MORAL     

Makalah Etika Bimbingan Islam Makalah Sikap Lemah Lembut Dan Pemaaf  PERKEMBANGAN NILAI | MORAL DAN SIKAP PERILAKU AGRESIF REMAJA AKHLAK TERPUJI DAN AKHLAK TERCELA

KATEGORI AGAMA         

Makalah evolusi agama Makalah istihsan sebagai dalil alternatif dalam hukum islam Muhammad saw pada priode mekkah Keadilan tuhan Pengertian syura dan demokrasi Makalah | aliran-aliran baru Studi kritis pasar modal syariah Sistem pemerintahan abu bakar dan umar bin khattab Perayaan aadhi tiruvizha umat hindu di shri maha kaliammankuil

KATEGORI ALIRAN (TEOLOGI)   

Mazhab zahiri (aliran zahiriyah) Analisa pesan dakwah bercorak seni tarekat sammaniyah Teologi kontemporer

           

Pengertian tarekat Aliran sesat di indonesia Mengenal khawarij-syi’ah dan murjiah Teologi dalam islam al nurbainin Hak-hak manusia Pengertian studi teologi islam Pengertian deskripsi tarekat Studi teologi islam Qadariyah dan jabariyah | aliran-aliran kalam Pertumbuhan dan perkembangan mu'tazilah Perkembangan teologi rasional islam | qadariyah, mu’tazilah dan syi’ah Pemikiran modernisasi dalam islam (sunni-syiah)

KATEGORI ALQUR`AN             

Hukum membaca al-quran tanpa tahu artinya Mukjizat alquran Makna kisah al-quran dalam sejarah Pertanyaan dan jawaban dalam alquran Mukjizat alquran Kisah dalam alquran Pertanyaan dan jawaban - al quran Kodifikasi alquran Keadilan dalam alquran Konsep fitrah dalam al qur’an Tantangan allah untuk membuat tandingan al- qur’an Mukjizat al-quran Ilmu tajwid

KATEGORI BIOGRAFI TOKOH DUNIA             

Sayyid quthub | fi zilal al-qur an Biografi ibnu rusyd dan falsafahnya Sejarah ibnu sina | makalah ibnu sina Usman bin affan Mohammed arkoun dan pemikiran post-modernisme Polemik al-ghazali dan ibnu rusyd | metafisika dan kausalitas Biografi tokoh dunia | pemikiran pendidikan islamBurhanuddin az-zarnuji Perkembangan pemikiran pendidikan islam Al-ghazali Pemikiran | al-qabisi | ibnu sahnun Al-mawardi Biografi al-maturidi | tokoh islam dunia Tokoh islam dunia | fazlurrahman | rekonstruksi pemikiran islam dan neo-modernisme Mulla sadra dan al-hikmah al-muta'aliyah

           

Negara islam modern | biografi tokoh dunia Tokoh islam dunia | biografi ibnu sina Pemikiran ekonomi ibnu khaldun Pemikiran politik ibnu taimiyyah Pemikiran muhammad iqbal | islam dinamis Ibnu rusyd | averroisme Ibnu rusyd dan averroisme Pemikiran seyyed hossein nasr | tradisi islam di tengah modernitas Pandangan al-kindi tentang filsafat agama dan al-nafs Biografi ibnu sina | biografi tokoh dunia | tokoh islam dunia Pendidikan islam menurut ibnu miskawaih Biografi tokoh Al-bani dan pemikirannya

KATEGORI EDUCATION                              

Build a Humane Law Papers Miracles Al Quran | Quran Sayyid quthub | zilal fi al-quran Riba in the qur'an Pattern of public relations Essence of moral values Mughal-dynasty Moral education Ethics Reading al-quran the law know without meaning Quran translation Virtue ethics and moral Islamic education in high school Education in indonesia Thematic commentary History of ibn sina Hadith now until after days of friends Tafsir muqarin Tafsir al-isyari Hadith the prophet and the companions Al-ghazali educational thought Rule-rule textual History and traditions of classification Sunan abi daud and sunan at-tirmidhi Sanad feedback: research basics sanad Imam muslim and shahih muslim Hadits mursal and hadits sunday Distribution by hadith Search hadith maudhu Hadith da'eef 

                          

 

   

 



Paper of secularism Revitalization of religion Evolution of religion Experimental studies | experiment Ideology and cultural practices Human rights New streams Critical study of islamic capital market Understanding the role of claims of the situation in islamic law Islamic religious education in public schools The problems of authentication about ulumul hadith Non-formal educational status islam Meaning of the story in the history of quran Academic in the tradition of muslim intellectuals Interactive multimedia learning | GSTM Dynamics and development of pesantren History of islam in indonesia History and islamic civilization Modernization of thought in islam (sunni-shiite) Islamic educational thought muhammad abduh Reality of the universe Innovation in islam Ahmad khan Riba in the quran The riba Anatomy | curriculum design The intentional levels of teachers' knowledge of pedagogy and ict in teaching and learning of english Using multimedia in students’ learning generic skills Use of interactive e-learning community as a cognitive tool to instigate thinking culture among smart school students in peninsular malaysia Security in learning content management systems Evaluation of the computer in education in-service course Facilitating faculty members’ use of instructional media in higher education Application of instructional technology to enhance the environmental education in malaysia The needs and wants of adult learners in e-learning design Logical framework approach in enhancing renewable energy and energy efficiency (re And ee)div style= projects in secondary school science subject Security in learning content management systems

KATEGORI EKONOMI  

Makalah Manajemen Keuangan Sistem Ekonomi Global

KATEGORI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM                              

Makalah Berfikir Kefilsafatan Aliran Pembaharuan (Barat-Islam- Nasionalis) Positivisme dan sosial kritis Agama dan sekularisme Islam di andalusia Biografi ibnu rusyd dan falsafahnya Timbulnya pemikiran falsafah Pengertian spirit dan arsitektur islam Polemik al-ghazali dan ibcolor: red;nu rusyd | metafisika dankausalitas Filsafat islam modern Etika | kajian filsafat islam Dimensi mistik dalam islam kebatinan Tokoh islam dunia | fazlurrahman | rekonstruksi pemikiranislam dan neo-modernisme Al fana | al baqa | al ittihad Al-ghazali versus ibnu rusyd | metafisika Gambaran tentang fiqih lintas agama Etika | kajian filsafat islam dan alquran Kritik al-ghazali terhadap filsafat Hakikat alam semesta Wacana islam liberal Aliran-aliran baru Islam dan pembebasan Revitalisasi agama Evolusi agama Asal mula alam semesta Gerakan pembaharuan islam Book report pendidikan karakter Barat dan al-qur’an Harun nasution Makalah Etika

KATEGORI FIQIH         

Makalah Tata Cara Memandikan Jenazah Mahram Nikah | Kajian Ilmu Piqih Hukum talak-nikah-rujuk  Praktek kritik sanad hadis doa berbuka puasa Makalah tentang qiyas Makalah ilmu fara’id Pengaruh program penyaluran dana zakat Riba dalam al quran Sejarah pemikiran dan perkembangan fiqih | ushul fikih |islam

 

Riba Talaq dan nikah cina buta

KATEGORI HADIST

                                      

Makalah Hadis Suap Menyuap Makalah Urgensi Penelitian Hadis Biografi ibnu majah Makalah hadist ahad Makalah hadis dhaif dan permasalahannya Makalah pembagian hadis Pemahaman kontekstual terhadap hadis Telaah tokoh hadist anas bin malik  Problematika ulumul hadis, sebuah upaya pencarian metodologi alternatif  Sunan abi daud dan sunan at-tirmidzi Kritik sanad: dasar-dasar penelitian sanad Sejarah dan klasifikasi hadis Pembagian hadis menurut kehujjahannya Kaidah-kaidah tekstual 1; Al-jarh wa al-ta’dil Imam muslim and sahih muslim Hadis sesudah zaman sahabat sampai sekarang Hadits mursal dan hadits ahad Nilai hadis menurut kehujjahannya Hadis maudhu Hadits dhaif  Kitab rujukan hadits | macam-macam hadis Problematika otentifikasi | ulumul hadis Pemikiran hukum islam di kalangan ahlul hadis Al-ra`yi dan al-hadis Ilmu| hadist| ra’yu versus hadist Hadis masa rasulullah dan sahabat Takhrij hadis Biografi imam at-tirmizi Imam muslim Penelitian sanad dan matan Sunan abi dawud dan sunan imam at-tirmizi Sunan abi dawud Abu daud Sunan abi daud-sunan at-timidzi-sunan an- nasa’i - sunan ibnu majah Abi daud vs at-tirmidzi Pembagian hadis ditinjau dari segi nilainya Sahabat dan adalahnya Al-jar wa al-ta’dil

            

Praktek penelitian sanad Kritik sanad dan matan Pembagian hadis ditinjau dari segi nilainya Sunan an-nasai dan sunan ibn majah Langkah-langkah praktek kritik sanad Pemahaman kontekstual-hadis Hadist bukhari Hadis ahad Kritik sanad hadis doa berbuka puasa Takhrij-hadist Anas bin malik  Al-muwaththa’ imam malik dan musnad ahmad ibn hanbal Sunan abi daud vs sunan at-tirmidzi

KATEGORI HUKUM        

Sikap hukum menghadapi perkembangan jaman Perkembangan hukum nasional indonesia Visi syari’at islam dari tahun 750-945 Hukum islam dan undang-undang perbankan indonesia Kewenangan peradilan agama di indonesia Sistem pendidikan nasional | perspektif hukum islam Hak-hak asasi manusia Hukum islam pada undang-undang perbankan indonesia

Popular Posts 

Bahaya Narkoba bagi Remaja Makalah yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Remaja ini saya tujukan kepada para remaja, Pelajar ataupun pada khalayak ramai yang membaca...



Makalah | Sistem Pemerintahan di Indonesia BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Na...



AKHLAK TERPUJI DAN AKHLAK TERCELA AKHLAK TERPUJI DAN AKHLAK TERCELA DALAM HUBUNGAN DENGAN KEHIDUPAN BERBANGSA A. Kata Pengantar Keberhasilan Rasulullah Saw dalam menyebarka...



Makalah Korupsi dan Pencegahannya Makalah Korupsi dan Pencegahannya 1 Latar Belakang Masalah Di era reformasi sekarang ini, Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan ...



Contact Me Testimoni Testimoni adalah tempat untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah yang terjadi, testimoni juga berkaitan d...



Tradisi adat jawa tujuh bulanan (tingkeban) di komunitas muslim Makalah oleh: Sugeng Wanto Setiap masyarakat memiliki tradisi (adat)[1] tertentu yang berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain....



MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP Alam yang indah dan lestari adalah suatu dambaan umat manusia. Alam yang indah dan lestari merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusi...



KONDISI BELAJAR DAN MASALAH-MASALAH BELAJAR KONDISI BELAJAR DAN MASALAH-MASALAH BELAJAR Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Belajar berarti bila bahwa guru bertindak ...



Makalah Peran Pendidikan Anak Usia Dini | PAUD PERANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK Pendidikan Anak Usia Dini yang m...



Hakikat dan Fitrah Manusia dalam Al quran dan hadits A. PENDAHULUAN Kajian tentang manusia telah banyak dilakukan para ahli yang selanjutnya dikaitkan dengan berbagai kegiatan, seperti politik...