BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Manusia berkepentingan untuk merasa bahwa ia aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya ke pentingan-kepentingannya tidak diganggu. Oleh karena k arena itu manusia selalu berharap bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik, gangguan-gang gangguan-gangguan guan dan
bahaya yang
mengancam mengancam
serta menyerang
kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan dan konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan merusak keseimb keseimbang angan an tatanan tatanan masyaraka masyarakat. t. Jadi manusi manusiaa di dalam dalam masyaraka masyarakatt memerlukan memerlukan perlindung perlindungan an kepentingan. kepentingan. erlindungan erlindungan kepentingan kepentingan itu akan tercapai !ika tercipta pedoman atau peraturan yang menentukan manusia seharusnya hidup dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. edoman, patokan atau ukuran untuk bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama itu disebut dengan norma atau kaidah social. "aidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, dilakukan, yang dilarang di!alankan atau yang dian!urkan dian!urkan untuk di!alankan. #ukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jadi agar
kepent kepentinga ingan n
manusi manusiaa
terlind terlindun ungi, gi,
hukum hukum
harus harus
dilaksa dilaksanak nakan. an.
elaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tapi dapat ter!adi !uga pelanggaran hukum. $alam kasus pelanggaran hukum inilah maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu men!adi kenyataan. $alam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu% kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. embahasan tentang hukum cenderung dikaitkan dengan perundangundangan. &ndang-undang sendiri tidak sempurna, tidak mungkin undangundang mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang tidak !elas dan adakalanya tidak lengkap. Meskipun tidak
1
lengkap dan tidak !elas, undang-undang tersebut tetap harus dilaksanakan. #akim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak men!atuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap dan tidak !elas. 'a dilarang menolak men!atuhkan putusan dengan dalil tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum. Jika dalam perkara tertentu tidak lengkap atau tidak !elas dalam undang-undang maka hakim harus mencari hukumnya atau menemukan hukumnya. 'a harus melakukan penemuan hukum. hukum. enegakkan enegakkan dan pelaksanaan pelaksanaan hukum sering melupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. "arena itu usaha penemuan hukum ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan perkara. (erpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, yang kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. (eker!a berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan dilakukan
manakala manakala berhadapan dengan suatu masalah
yang
menggunakan menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai mencederai posisi manusia kemanusiaan dan kebenaran. (eker!a berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positi)istis meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimar!inalkan asalkan hukum tetap tegak. *ebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa !ustru hukumlah yang boleh dimar!inalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. enemuan hukum ini men!adi pokok bahasan yang lebih menarik karena dinamikanya dalam meru!uk pada undang-undang dan kasus-kasus serupa yang pernah diputuskan perkaranya. *aat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di 'ndonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tu!uan mereka tanpa menggunakan
hati nurani. $unia hukum di 'ndonesia tengah mendapat sorotan yang amat ta!am dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun maupun luar negeri. $ari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan sa!a mendapat sorotan tetapi !uga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. (idang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk di!adikan indikator apakah reformasi hukum yang di!alankan di 'ndonesia sudah ber!alan dengan baik atau belum. #ukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi !uga meliputi semua proses proses dan sistem peradilan peradilan pidana. roses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada pen!atuhan pidana dan selan!utnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. *emua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kiner!anya, atau perilaku aparatnya yang !auh dari kebaikan. #ukum di 'ndonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang carut marut, mengapa+ "arena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di tele)isi, surat kabar, dan media elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan kesim pulan bahwa hukum di 'ndonesia carut marut. (anyak sekali ke!adian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling mali ng sandal hingga maling uang rakyat. *ebenarnya permasalahan hukum di 'ndonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, inter)ensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. $alam uraian pendahuluan mengenai mengenai enemuan #ukum $alam erspektif #ukum rogresif dan roblematika enegakan #ukum di 'ndonesia, maka dalam makalah ini akan dibahas lebih dala m mengenai enemuan enemuan #ukum #ukum $alam erspektif #ukum rogresif rogresif dan roblematika enegakan #ukum di 'ndonesia.
1.2.
Rumusan Masalah
(erdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut % 1. (agaimanakah metode penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif + . (agaimana ontoh "asus penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif + . (agaimana roblematika penegakan hukum di 'ndonesia + /. (agaimana *olusi menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum di 'ndonesia +
1.3.
Tujuan Penulsan
(erdasarkan rumusan masalah di atas, maka tu!uan dalam makalah ini dapat di!abarkan sebagai berikut % 1. Mengetahui dan Memahami metode penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. . Mengetahui dan Memahami ontoh "asus penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. . Mengetahui dan Memahami roblematika penegakan hukum di 'ndonesia. cara menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum di 'ndonesia.
BAB II PEMBAHA!AN 2.1.
Met"#e Penemuan Hukum #alam Pers$ekt% Hukum Pr"gres%
$alam asal 10 ayat 12 && 3omor /4 5ahun 006 tentang "ekuasaan "ehakiman menentukan bahwa % 7engadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dia!ukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang !elas, melainkan wa!ib untuk memeriksa dan mengadilinya8. "etentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila suatu peraturan perundangundangan belum !elas atau belum mengaturnya, hakim harus ber tindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. $alam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. 5indakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas hakim adalah muncul pada saat hakim melakukan pemeriksaan perkara hingga saat men!atuhkan putusan. #akim dalam men!alankan tugas dan wewenangnya memeriksa, mengadili dan kemudian men!atuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan !uga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum semata. Menurut Achmad Ali, ada dua2 teori metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu antara lain% 1. Metode 'nterpretasi #ukum 'nterpretasi merupakan pen!elasan setiap istilah dari suatu per!an!ian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak !elas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. 5u!uan utama interpretasi adalah men!elaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewa!iban memberikan pen!elasan mengenai maksud para pihak seperti
dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya. . Metode "onstruksi #ukum *alah satu metode yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya asas ius curia no)it2. #akim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wa!ib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Metode konstruksi hukum bertu!uan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. 3ilai adil itu menghendaki terhadap setiap peristiwa peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara
pemerintahan
dan
masyarakat
luas.
$engan
berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, seorang hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. &ntuk mengisi kekosongan hukum (recht vacuum), hakim harus melakukan kontruksi antara sisterm formal dan sistem materiil hukum. (erdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang men!adi dasar pembenaran dari putusan yang di!atuhkannya. (erangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang men!adi titik
pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. *ehingga dapat
dikatakan bahwa karakteristik
penemuan hukum yang progresif adalah % 1. enemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpi!ak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia. . enemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta !uga etika dan moralitas. . enemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan 9aman dan teknologi serta keadaan masyarakat. $engan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukum yang progresif tersebut diatas, maka dapat di!elaskan metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut% a.
Metode penemuan hukum yang bersifat )isioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan !angka pan!ang ke depan dengan melihat case by case.
b.
Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
c.
Metode penemuan hukum yang dapat membawa kese!ahteraan dan kemakmuran masyarakat dan !uga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini. Oleh karena itu secara faktual, tidak dapat ditentukan metode
penemuan hukum yang bagaimanakah yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif, karena dalam setiap perkara atau kasus mempunyai bentuk dan karakteristik yang berlainan atau )ariatif sifatnya. *ehingga
hakim akan menggunakan metode penemuan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case), apakah itu salah satu metode interpretasi hukum ataukah salah satu dari metode konstruksi hukum atau hanya berupa gabungan dari beberapa metode int erpretasi hukum atau konstruksi hukum, ataukah sekaligus dari metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum sekaligus. $alam ketentuan && 3omor /4 5ahun 006, pasal : ayat 12 menyatakan bahwa % 7#akim dan hakim konstitusi wa!ib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.8 "etentuan tersebut memberikan makna bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidupdalam masyarakat, harus ter!un ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut tidak se!alan dengan nilainilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan
ketentuan
dalam undang-undang tersebut,
dan
men!atuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *ebagaimana yang disebut tentang metode penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif, maka putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah% a. utusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. utusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban sa!a, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
c. utusan hakim yang mempunyai )isi pemikiran kedepan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum(rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan undangundang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal
undang-undang yang bersangkutan
dengan
tu!uan untuk
mencapai kebenaran dan keadilan. d. utusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertu!uan pada peningkatan kese!ahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan. e. utusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum.
2.2. Met"#e Penemuan Hukum #alam Pers$ekt% Hukum Pr"gres%
utusan hakim secara faktual banyak dihasilkan oleh para hakim, dan untuk itu dibawah ini adalah beberapa contoh putusan hakim yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang bersifat progresif % 1. Putusan MA N". 2&' ()P#)1*+3 Tanggal 1' Desem,er 1*+3#alam Perkara Atas Nama Ter#aka / Natalegaa
$alam
putusan
ini,
Mahkamah
Agung
mengabulkan
permohonan kasasi dari Jaksa enuntut &mum terhadap putusan engadilan 3egeri yang membebaskan terdakwa 3atalegawa. adahal dalam asal // "A ditegaskan bahwa % 7enuntut &mum tidak diberi hak untuk melakukan kasasi8.
3amun demikian, pada
kenyataannya Mahkamah Agung memberikan hak kepada enuntut &mum untuk melakukan kasasi
enerimaan kasasi tersebut merupakan contra legem terhadap asal // "A, yang melarang penga!uan kasasi atas putusan bebas. asal // "A menyatakan bahwa % terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari MA, terdakwa atau penuntut umum dapat menga!ukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. $asar pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila dalam putusan yang di!atuhkan telah melampaui batas kewenangan, dalam hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan nonyuridis pada satu sisi, dan putusan pembebasan itu pada sisi yang lain menusuk perasaan hati masyarakat luas, maka terhadap putusan bebas tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. $engan putusannya tersebut berarti Mahkamah Agung telah menyingkirkan asal // "A dengan cara menemukan dan menciptakan hukum case law2.; 4< utusan ini kemudian dikuatkan dengan
*urat
=daran
Mahkamah
Agung
*=MA2
3o.
MA>=M(>?:> tanggal 4 Agustus 164 dan *urat "eputusan Menteri "ehakiman 3o. 01>//-@-0.$. tanggal 10 $esember 164. (eberapa argumentasi yang dapat disampaikan terkait dengan putusan tersebut, adalah bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu langkah terobosan, dengan melakukan interpretasi terhadap ketentuan asal // "A, sehingga kasasi dari penuntut umum yang seharusnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dengan pertimbangan kedepan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan dalam masyarakat dan menusuk perasaan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, MA berusaha untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat social !ustice2 dengan men!atuhkan putusan yang bertu!uan menciptakan rasa keadilan yang bersifat substansial materiil2, sehingga kasasi penuntut umum diterima dan
dengan kewenangannya, MA mengadili sendiri dan men!atuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah diputus bebas oleh engadilan 3egeri. 2. Putusan Mahkamah Agung N". 2203()P#t)1**1 #alam Perkara Pem,e,asan Tanah untuk Pr"ek Ben#ungan (e#ung"m,"- ang D$utuskan
"leh
Majels
Hakm
ang
Dketua
Askn
(usumaatmaja
$alam
putusannya
tersebut,
hakim
menolak
keterangan
5ergugat emerintah ro)insi Jawa 5engah2 yang menganggap bahwa rakyat telah bersepakat menerima ganti rugi berdasarkan musyawarah, karena pada kenyataannya ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada penduduk tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga hakim perlu mendefenisikan ulang pengertian musyawarah untuk mufakat. "emudian dalam putusan tersebut hakim mengabulkan ganti rugi kepada pemilik tanah yang besarnya ternyata melebihi dari apa yang diminta dalam gugatannya. utusan dalam tingkat kasasi ini menguntungkan penduduk sekitar
selaku
"edungombo,
pemilik yang
tanah
selalu
disekitar
men!adi
waduk
korban
>
bendungan
keserakahan
dari
kaum powerfull, yang biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundangan-undangan. *ebenarnya dibalik kasus waduk "edungomobo ini, dapat dilihat sarat dengan ambisi politik dari emerintahan Orde (aru dalam melaksanakan
pembangunan
agar
terlihat
kemakmuran
dan
kese!ahteraan rakyat dapat diwu!udkan, tetapi hal tersebut dilakukan diatas penderitaan rakyat yang diin!ak-in!ak haknya dan perampasan tanah-tanah dengan cara sewenang-wenang. $alam usahanya memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat social justice2 yang didasarkan pada pencairan akan keadilan yang substansial materiil2 itulah, maka hakim kasasi di MA menilai bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat saat itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga tanah pada saat saat putusan
kasasi diperiksa oleh hakim, sehingga dengan mela kukan terobosan hukum yang progresif, hakim men!atuhkan putusan yang menurut penulis merupakan putusan yang mengedepankan sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran sebagaimana konsep hukum progresif itu sendiri. #akim dalam perkara ini, telah melakukan penemuan hukum melalui teori atau metode interpretasi teleologis atau sosiologis, yang mana nilai ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat disesuaikan dengan nilai uang atau harga tanah pada saat perkara kasasi itu diputuskan, sehingga nilai tanah itu mengikuti nilai ekonomis tanah dari tahun ke tahun, yang terus bertambah mahal, hal ini sangat menguntungkan penduduk pemilik tanah tersebut. utusan ini, oleh banyak kalangan termasuk *at!ipto Bahard!o, dianggap sebagai re)olusi yang setara dengan putusan #oge Baad tahun 1616, dengan alasan karena putusan MA dengan tegas-tegas membela kepentingan rakyat kecil yang lemah kedudukannya. 3. Peneta$an Penga#lan Neger akarta !elatan #an Barat N". '0)&3.P-
tanggal
1
N"4em,er
1*&3
ang
Menga,ulkan
Perm"h"nan Penggantan ens (elamn #ar !e"rang Lak5lak Bernama Ian R",ant" Menja# !e"rang Perem$uan #engan Nama 64an Ru,ant
$ilihat dari segi ilmu hukum, seluk beluk ganti kelamin masih merupakan persoalan baru dibidang perkembangan hukumnya. Adanya kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut dengan operasi kelamin, sehingga penetapan hakim ini merupakan era baru di bidang praktik peradilan 'ndonesia dalam mengisi kekosongan peraturan hukum rechtvacuum2, karena hal ini memang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. $engan putusan ini, hakim dipandang telah berhasil melakukan penemuan hukum yang sesua i dengan kebutuhan nyata masyarakat.
ertimbangan hukum yang diberikan hakim adalah tepat, yaitu dalam kehidupan di masyarakat terdapat dua !enis manusia yaitu yang ber!enis kelamin laki-laki dan ner!enis kelamin perempuan, tetapi tidak dapat dipungkiri dalam kenyataannya terdapat pula segolongan manusia yang hidupnya ada diantara kedua !enis itu, yaitu waria wanita pria2. $alam melengkapi kekosongan hukum tentang perubahan kelamin
tersebut,
hakim
memberikan
pertimbangan
dengan
menin!aunya dari segi agama yang disesuaikan dengan keyakinan si pemohon, yang tidak keberatan sepan!ang perubahan kelamin tersebut merupakan
satu-satunya
!alan
untuk
menolong
penderitaan
si
pemohon, sehingga ia dapat berkembang sebagai manusia yang wa!ar. Jika ditelaah, putusan ini merupakan penemuan hukum yang dilakukan hakim dengan metode konstruksi hukum, karena ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggantian !enis kelamin, belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga ter!adi kekosongan
undang-undang
wet
vacuum2.
#akim
melakukan
konstruksi dengan berlandaskan pada metode fiksi hukum, dimana dalam putusan tersebut, dikemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi atau keadaan hukum baru, yaitu perubahan kelamin dari si pemohon seorang laki-laki yang bernama 'wan Bobianto men!adi seorang perempuan yang bernama Ci)ian Bubiyanti. 2.3. Pr",lematka Penegakan Hukum # In#"nesa
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya 'ndonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang men!alankan hukum penegak hukum2. $engan demikian peranan manusia yang men!alankan hukum itu penegak hukum2 menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kiner!a lembaga penegak hukum. &ndang-undang 3o. 4 tahun 1666 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tu!uan, yaitu sebagai
pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewu!udkan penyelenggara yang mampu men!alankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung !awab *iswanto, 00:% :02. enegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran masyarakat2, di samping mampu membawakan atau men!alankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. *elain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partispasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan !uga harus dapat
memilih
waktu
dan
lingkungan
yang
tepat
di
dalam
memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik *oer!ono, 00% /2. 3amun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di 'ndonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum hakim, polisi, !aksa dan ad)okat 2 serta !udicial corruption yang sudah terlan!ur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya !udicial corruption !elas menyulitkan penegakan hukum di 'ndonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good go)ernance. enegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum hakim, !aksa, polis dan ad)okat2 bertindak
profesional,
!u!ur
dan
menerapkan
prinsip-prinsip
good
go)ernance. (eberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. "epincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya *oer!ono *oekanto dan
Mustafa Abdullah, 164% 02. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. enegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi% petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai se!auhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. $alam penegakkan hukum, menurut *oer!ono *oekanto sebagaimana dikutip oleh Dainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut% a.
*ampai se!auhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
b.
*ampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebi!akan.
c.
5eladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
d.
*ampai se!auhmanakah dera!at sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya Dainuddin, 00?% 6:2. Eemahnya
mentalitas
aparat
penegak
hukum
mengakibatkan
penegakkan hukum tidak ber!alan sebagaimana mestinya. (anyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang ti dak transparan dan lain sebagainya. *ehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. "alau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. $emikian !uga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. "ondisi riil yang ter!adi saat ini di 'ndonesia mengindikasikan adanya kegagalan
aparat-aparat
penegak
hukum
dalam
menegakan
hukum.
"egagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri. "etidakmampuan penegakan hukum diakibatkan
profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah ""3 korupsi kolusi dan nepotisme2 yang dilakukan oleh aparat hukum sudah men!adi rahasia umum. 5erlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di 'ndonesia !uga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. Akhir-akhir
ini
banyak
isu
yang
sedang
hangat-hangat
di
perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. "asus ini seakan sudah men!adi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini. enyakit korupsi melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang men!adi perhatian saat ini adalah para aparat yang seharusnya men!adi penegak dalam kasus ini !uga ikut terkait di dalamnya. *alah satu lembaga yang men!adi perhatian adalah lembaga peradilan. "orupsi telah merambat dan mengotori hampir seluruh institusi penegakan hukum kita termasuk lembaga peradilan. Misalnya sa!a tentang salahnya penegakan hukum di 'ndonesia seperti saat seseorang mencuri sandal, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di 'ndonesia bisa dengan leluasa mera!alela, menikmati hidup seakan tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di 'ndonesia. "ita ambil contoh Arthalyta *uryani, yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas tele)isi, kulkas, A, bahkan
sampai
ruang
karokean.
#al
ini
kemudian
memperlihatkan
diskriminasi di dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan kita dimana rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan financial seakan hukum begitu runcing kepadanya sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa dibeli bahkan saya anggap bahwa sel tahanan mereka tidak layaklah dikatakan sebagai sel tetapi hotel sementara sedangkan rakyat miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan #ukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di 'ndonesia. *elain lembaga
peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpan!ang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. 'ni merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita. ersamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak ber!alan dengan efektif. #ukum yang berlaku sekarang di 'ndonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang sa!a. *upremasi hukum di 'ndonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum 'ndonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang ter!adi di negara kita. "eadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. 3amun, keadaan yang sebaliknya ter!adi di 'ndonesia. #ukum seakan ta!am kebawah namun tumpul keatas. 'ni terbukti dengan banyaknya kasus yang ter!adi, contohnya sa!a kasus nenek Minah yang di)onis 1,: bulan pen!ara karena mencuri tiga buah kakao. $ari segi manapun mencuri memang tidak dibenarkan. 3amun, kita !uga harus melihat dari sisi kemanusiaan. (etapa tidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu betul-betul ditekan sedangkan para pe!abat yang korupsi !utaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu sa!a, walaupun ada yang ter!erat hukuman tapi pen!aranya bagaikan kamar hotel. *ebenarnya apa yang ter!adi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga !ustice for all keadilan untuk semua2 berubah men!adi !ustice not for all keadilan untuk tidak semua2. #ukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan ta!am kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. (erbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di 'ndonesia yang sangat memprihatinkan men!adi cambuk atau pukulan telak serta men!adi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai 3egara "esatuan Bepublik 'ndonesia. 'ni men!adi ironi tersendiri bagi kita.
$i 'ndonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan ancasila serta &&$ 16/:. $alam penegakkan hukum di 'ndonesia memang ter!a di beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. "eadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. *ekiranya kita dapat melihat fakta yang ter!adi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. (eberapa kasus seperti pencurian sendal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai ke!anggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. $engan hanya mencuri sepasang sendal !epit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman : tahun pen!ara. Adilkah itu + Masyarakat awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. (erbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya. ara penegak hukum antara lain hakim, !aksa, polisi, ad)okat dan penasihat hukum. $i tangan merekalah terletak suatu beban kewa!iban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. 3amun , hal sebaliknya ter!adi di 'ndonesia. (anyak kasus penegakan hukum yang tidak ber!alan semestinya. (anyak kegan!alan yang ter!adi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat menggan!al keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas. enegakkan hukum dari aparat kepolisian !uga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah &&$ &!ung-&!ungnya $uit2 atau biasa disebut uang sogokkan. *erta ada pula masalah tentang kebi!akkan-kebi!akkan pemerintah
yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. *eperti kebi!akkan bagi pengendara motor yang diharuskan menyalakan lampu utama pada siang hari yang dinilai kurang realistis. "arena menyalakan lampu pada siang hari sama sa!a dengan pemborosan energi, sesungguhnya cahaya matahari sudah cukup terang bagi pengguna !alan. $an alasan karena banyaknya ter!adi kecelakaan siang hari oleh para pengguna sepeda motor tentu bukan karena lampu atau cahaya yang kurang. $engan adanya pemanasan global dan yang dicanangkan pemerintah tentang sa)e energy-pun dipertanyakan karena memang menyalakan lampu pada siang hari adalah pemborosan energi. (eberapa &ndang-undang yang seharusnya dibuat setiap tahun dengan !umlah yang sudah ditetapkan pun molor sehingga hanya ada sedikit &ndang-undang yang sudah terealisasikan. #al ini tentu men!adi catatan bagi pemerintah yang seha rusnya hukum itu untuk keteraturan serta tercipta kedamaian di negara kita men!adi begitu tidak dapat diandalkan. *elain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara !uga akan lemah. (isa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. emerintah 'ndonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesen!angan sosial di wilayah perbatasan 'ndonesia serta kota-kota lain di 'ndonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang men!adi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini men!adi sen!ata bagi negara l ain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah 'ndonesia. #al tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di 'ndonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan pancasila serta &&$ 16/: namun dalam
pelaksanaannya tidak ada !iwa pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah 'ndonesia. $engan melemahnya hukum di 'ndonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di 'ndonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, !abatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya *ungguh men!adi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya men!adi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan men!adi merasa tersakiti serta tak mempercayai kepemerintahan negara, karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. "etika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan !uga akan memudar dan akan meruntuhkan dera!at dan martabat negara. $engan runtuhnya dera!at negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya inter)ensi asing dalam masalah negara. "arena inter)ensi itu sendiri sudah mulai muncul ketika banyaknya media asing yang memberitakan tentang bobroknya negara ini. *ebagai salah satu contohnya dimana ada media asing yang memberitakan tentang masalah !embatan yang tak layak di 'ndonesia. Masyarakat terutama para siswa yang ingin bersekolah harus menantang nyawa dengan menyebrangi sungai hanya dengan seutas tali. $imana peran pemerintah+ #anya ada !an!i yang entah kapan akan ditepati. #ukum memang salah satu cara untuk memberikan keadilan, dan hukum seharusnya ditegakkan dengan bi!aksana, tegas dan apa adanya. *elain beberapa faktor diatas, faktor uang !uga mempengaruhi penegakan hukum di 'ndonesia. (eberapa kasus bisa men!adi cerminan lemahnya hukum di 'ndonesia ketika sudah berbenturan dengan uang, misalnya sa!a kasus korupsi yang men!erat nama Gayus 5ambunan. "asus ini memang sudah di selesaikan dipengadilan, tetapi walaupaun Gayus telah ditempatkan di dalam pen!ara, nyatanya dia masih bebas untuk berwisata ke (ali bahkan sampai keluar negeri yaitu Makau. 'ni karena lemahnya iman para petugas yang seharusnya menegakkan keadilan hukum setegak-tegaknya kalau sudah dihadapkan dengan uang. Mereka tentunya mengabulkan
permintaan Gayus tersebut tidak dengan cuma-cuma, tetapi ada imbalan yang diberikan kepada para petugas tersebut. (eberapa kasus yang diungkapkan sebelumnya seperti kasus Artalita, ini semua tidak lepas dari lemahnya iman aparat yang bertugas menegakkan hukum ketika sudah di hadapkan dengan uang. Apakah ini yang di namakan 7uang berbicara8+ $an apakan hukum di negeri ini semudah itu men!adi lunak+. "alau sudah seperti itu Anda pun dapat menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri tercinta kita ini, sehingga !angan heran kalau ada istilah ya ng kemudian muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di 'ndonesia yaitu " "asih &ang #abis erkara2. 'ni adalah cerminan bahwa rakyat 'ndonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang ada di 'ndonesia. enegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan
tersebut
bisa
sa!a
diminimalisir
kalau
seandainya
hukum
dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. *elain itu sebagaimana menurut *oer!ono *oekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni% 1. Hukum #an $eraturan tu sen#r.
"emungkinannya adalah bahwa ter!adi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai
bidang-bidang
kehidupan
tertentu.
"emungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundangundangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. "adangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. . Mentaltas Petugas ang menegakkan hukum . enegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, !aksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, akan tetapi !ika mental penegak hukum kurang baik, maka akan ter!adi pada sistem penegakkan hukum.
3. 7asltas ang #hara$kan untuk men#ukung $elaksanaan hukum.
"alau peraturan perundang-undangan sudah baik dan !uga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan ber!alan dengan semestinya. . (esa#aran #an ke$atuhan hukum #ar $ara arga masarakat.
3amun dipihak lain perlu !uga disadari bahwa penegakan hukum bukan tu!uan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tu!uan akhirnya adalah keadilan. ernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. #al ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. 3aminem Eaedere semata bukanlah keadilan, demikian pula *uum uiFue 5ribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. "eadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. ada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. "eadilan yang mendekati kutub 3aminem Eaedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi !ika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub
*uum uiFue 5ribuere. engertian
tersebut
mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menu!u suatu kese!ahteraan !asmani maupun rohani Abdul Ghofur, 00?% ::-:?2. enegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. #al inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kiner!a aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah masyarakat. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsisikan bahwa ada dua faktor yang paling menon!ol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri2 salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam
menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata se hingga mengesampingkan
nilai-nilai
yang
berkembang
dalam
masyarakat.
*elan!utnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri2 misalnya ketika ter!adi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelasaikan dengan caranya sendiri. Eembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. 'dealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syariat yang telah disepakati bersama. #ukum men!amin agar keadilan dapat di!alankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit,
kedudukan, keyakinan dan lain
sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada l agi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus men!adi tempat mencari keadilan. #al ini bisa diciptakan !ika lembaga hukum tersebut dihormati, di!aga dan di!amin integritasnya secara konsekuen Miftah, 00% 142. Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di 'ndonesia setelah menilik dari berbagai kasus menurut penulis2 belumlah ber!alan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Eemahnya penegakan hukum di 'ndonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang ter!erat oleh hukum. "enyataan tersebut !ustru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias para pe!abat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan power2 untuk menginterfensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri. Bealita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan beru!ung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. *ebagaimana samasama kita ketahui para pencari keadilan yang note bene adalah masyarakat
kecil sering dibuat frustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. *ehingga orang sering menggambarkan kalau hukum 'ndonesia seperti !aring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh !aring laba-laba Jimly, 011% 1:?2. roblematika ketidakadilan
penegakan
hukum
yang
mengandung
unsur
mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat
dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan pleset an #A"'M #ubungi Aku "alau 'ngin Menang2, "A diplesetkan sebagai "urang &ang #ukuman en!ara, &&$ &!ung-&!ungnya $uit2 tidaklah muncul begitu sa!a. "esemuanya ini merupakan 7produk sampingan8 dari beker!anya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. &ngkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena beker!a lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim>putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. (erlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tu!uan untuk mewu!udkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. 2.. !"lus Mengha#a$a Permasalahan #alam Penegakan Hukum # In#"nesa
(erbagai realita yang ter!adi di era reformasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum yang terdapat di 'ndonesia sudah tidak rele)an dengan apa yang tertuang dalam kontitusi negara ini. 'ndonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. (erbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita tidak sepantasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang men!alankan hukum karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpi!ak.
*emboyan 7(hineka 5unggal 'ka8 merupakan entri yang sangat menu!u masyarakat kewargaan. Masyarakat kewargaan pertama-tama akan mempersoalkan siapa-siapa yang termasuk ke dalam kategori warga atau kewargaan dalam masyarakat. Beformasi hukum hendaknya secara sungguhsungguh
men!adikan
7eksistensi
kebhinekaan8
men!adi
agenda
dan
bagaimana mewu!udkan ke dalam sekalian fundamental hukum. "alau kita bela!ar dari pengalaman, maka semboyan 7(hineka 5unggal 'ka8 lebih memberi tekanan pada aspek 85unggal8, sehingga memperkosa eksistensi pluralism. $emi ketunggalan atau kesatuan, pluralism tidak dibiarkan ada. (ertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralism tersebut, maka konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat. "onflik bukan sesuatu yang harus ditabukan, sebab mengakui kebhinekaan adalah mengakui konflik, sebagai sesuatu yang potensial. $engan demikian, filsafat yang dipegang adalah menyalurkan konflik sedemikian rupa sehingga men!adi produktif buat masyarakat. Masalah tentang problematika penegakan hukum telah men!adi sebuah tema yang sangat menarik untuk diangkat dalam berba gai seminar. *alah satu diantaranya tidak ada kepuasaan yang dicapai sub!ek hukum yang tidak lain adalah manusia serta berbagai badan-badan hukum. ara $ertama yakni bagaimana sikap serta tindakan para sar!ana hukum untuk lebih memperluas cakrawalanya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang ter!adi sekarang ini. $i sini dibutuhkan sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. *elain itu dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainn ya seperti sosiologi dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat men!adikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan pembela!aran. 3amun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut% 7*egala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wa!ib men!un!ung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.8 "emudian yang ke#ua, cara untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait hal tersebut
yakni bagaimana tindakan para aparat penegak hukum
mulai dari polisi, hakim, !aksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai ke!u!uran, sadar akan namanya keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang negara kita. (ukan hanya itu filosofi ancasila sebagai asas kerohanian dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai pusat dimana pengamalannya sesuai dengan cita-cita dan tu!uan negara kita sebagaimana telah di!elaskan dalam pembukaan &&$ 16/: yang terdapat pada alinea ke-'C. #ukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paHling kaku, arogan, hitam putih. 5api harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundangundangan hitam putih semata. "arena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan putusan yang konto)ersial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. ara yang ketga yakni program !angka pan!ang yang perlu dilakukan yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. &ntuk mengetahui tingkat keefektifan program tersebut dalam membangun atau menguatkan mental anak bangsa ditengah penurunan kualitas sumber daya manusia bangsa 'ndonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. 3amun perlu kita pupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. rogram ini !uga mempunyai implikasi positif terhadap penegakan hukum yang di!alankan di 'ndonesia karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter yang akan melahirkan atau menciptakan manusia 'ndonesia yang unggul. &ntuk cara keem$at yakni adanya penghargaan bagi !aksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di 'ndonesia. $engan adanya penghargaan ini diharapkan setiap !aksa
maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di 'ndonesia. Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. "eberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan men!adi titik cerah bagi penegakan hukum. 3amun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan men!adi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di 'ndonesia. "arena lemahnya penegakan hukum selama ini !uga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum. BAB III PENUTUP 3.1 (esm$ulan
(erangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang men!adi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. *ehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik penemuan hukum yang progresif adala h % a.
enemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpi!ak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia.
b.
enemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta !uga etika dan moralitas.
c.
enemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan
masyarakat,
atau
melakukan
rekayasa
dalam
suatu
masyarakat yang sesuai dengan perkembangan 9aman dan teknologi serta keadaan masyarakat. $engan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukum yang progresif tersebut diatas, maka dapat di!elaskan metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut%
a.
Metode penemuan hukum yang bersifat )isioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan !angka pan!ang ke depan dengan melihat case by case.
b.
Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan rule breaking2 dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
c.
Metode penemuan hukum yang dapat membawa kese!ahteraan dan kemakmuran masyarakat dan !uga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.
Masalah penegakan hukum di 'ndonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang !ika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri. "arakter bangsa 'ndonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. erlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di 'ndonesia tidak semuanya buruk, 3amun keburukan penegakan ini seakan menutupi segala keselaran hukum yang ber!alan di mata masyarakat. (egitu banyak kasuskasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan bersamaan ke!adiaannya. erlu ada reformasi yang sebenarnya, karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana
masyarakat
bisa
ter!amin
keamanannya
atau
bagaimana
masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum sebanarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik
pribadi maupun kelompok merupakan
penggagas segala kebobrokan hukum di negeri ini. erlu banyak e)aluasi-e)aluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklan!utan yang !elas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian men!adi. erlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari indi)idu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. erlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang se!ak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. "arena baik untuk hukum 'ndonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diter ima oleh masayarakat dan 3egara. Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat 2 &&$ 16/: perubahan ketiga yang
berbunyi
73egara
'ndonesia
adalah
3egara
hukum8,
harus
dilaksanakan, karena sudah demikian ketetapan itu berlaku. Merupakan karekteristik yang harus tertanam dalam diri pribadi ataupun kelompok kepentingan. "ita harus malu dengan &ndang-&ndang tersebut, harus malu
dengan
pendiri
bangsa
yang
rela
menumpahkan
darah
demi
memper!uangkan kemerdekaan 'ndonesia, kita harus menghargai semua per!uangan itu dengan hal yang tidak dapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. (angsa yang besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya !umlah penduduk, tetapi dengan menghargai per!uangan para pahlawan terdahulu dengan men!alankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kese!ahteraan masyarakat. 3.2 !aran
*ebagaimana yang disebut tentang metode penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif, maka saran-saran yang dapat kami sampaikan adalah agar putusan hakim sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif yaitu antara lain% a. utusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar corong undang-undang la bouche de la loi2 meskipun seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. utusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban sa!a, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan c. utusan hakim yang mempunyai )isi pemikiran kedepan )isioner2, yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum rule breaking2, dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tu!uan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
d. utusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertu!uan pada peningkatan kese!ahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaran ya keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan. "ritik dan saran sangat saya harapkan dalam makalah ini, segala kekurangan yang ada dalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan saya dalam penyusunannya. *egala hal yang tidak rele)an, kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidak!elasan dalam makalah ini merupakan proses saya dalam memperla!ari bidang studi ini dan diharapkan saya yang menulis ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah ini.