BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Dengan bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus dibenahi dan dikokohkan untu untuk k
menc mencap apai ai tuju tujuan an peny penyel elen engg ggar araa aan n peme pemeri rint ntah ahan an yang yang bers bersih ih dan dan
berwibawa. Dewasa ini, mulai banyak bermunculan permasalahan rumit yang sedang dihadapai oleh negara Indonesia. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuang keuangan an negara. negara. Dalam Dalam upaya upaya menghi menghilan langka gkan n penyim penyimpan pangan gan terseb tersebut ut dan mewujudka mewujudkan n sistem pengelolaan pengelolaan fiskal yang berkesinamb berkesinambungan ungan (sustainabl (sustainable) e) sesuai dengan aturan pokok pokok yang telah ditetapkan ditetapkan dalam ndang-nd ndang-ndang ang Dasar dan asas-as asas-asas as umum umum yang yang berlak berlaku u secara secara uni!er uni!ersal sal dalam dalam penyel penyeleng enggar garaan aan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan pengelolaan keuangan negara. paya paya untuk untuk menyus menyusun un undang undang-un -undan dang g yang yang mengat mengatur ur pengel pengelola olaan an keuang keuangan an negara negara telah telah dirint dirintis is sejak sejak awal berdir berdiriny inyaa negara negara Indone Indonesia. sia. "leh "leh karena itu, penyelesaian ndang-undang tentang Keuangan #egara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka rangka memenu memenuhi hi kewaji kewajiban ban konstit konstitusi usiona onall yang yang diaman diamanatk atkan an oleh oleh ndang ndang-ndang Dasar $%&'. ukum ukum merupa merupakan kan sarana sarana untuk untuk mengat mengatur ur kepent kepenting ingan an masyarak masyarakat at dengan segala tegas dan fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, oleh oleh kare karena na itu itu maka maka dipe diperl rluk ukan an apar aparat atl lem emba baga ga yang yang haru haruss meng mengaw awas asii pelaksanaanpenegakan hukum tersebut. Dalam D $%&' pasal $ ayat *, #egara Indonesia Indonesia adalah negara hukum. +ejalan dengan ketentuan ketentuan tersebut tersebut maka negara hukum hukum itu di artika artikan n sebaga sebagai, i, #egara #egara dimana dimana tindak tindakan an pemeri pemerintah ntah maupun maupun
$
rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenangwenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.
B. Rumusan Masalah
$. agaimanakah cara pengelolaan keuangan negara I /. 0pa saja peran 1K 2enurut D tahun $%&' *. 0pa saja kekuasaan Kehakiman dalam D tahun $%&'
C. Tujuan Penulisan
$. ntuk mengetahui cara pengelolaan keuangan negara I. /. ntuk mengetahui peran 1K 2enurut D tahun $%&' *. ntuk mengetahui kekuasaan Kehakiman dalam D tahun $%&'.
/
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengellaan !euangan Negara !esatuan Re"u#lik In$nesia %. !etentuan !nstitusinal tentang !euangan Negara
erdasarkan ketentuan 1asal $ angka $ ndang-ndang epublik Indonesia #omor $3 4ahun /55*, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. !etentuan Mengenai !euangan Negara $alam UUD Negara Re"u#lik In$nesia Tahun %&'(
$) 1asal /* ($) 0nggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. /) 1asal /* (/) ancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 1residen untuk dibahas bersama Dewan 1erwakilan akyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 1erwakilan Daerah *) 1asal /* (*) 0pabila Dewan 1erwakilan akyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh 1residen, 1emerintah menjalankan 0nggaran 1endapatan dan elanja #egara tahun yang lalu. &) 1asal /*0 1ajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ') 1asal /* 2acam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang 6) 1asal /*7 al-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang
*
3) 1asal /*D #egara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undangundang +umber keuangan negara epublik Indonesia meliputi beberapa hal berikut. a. 1ajak b. etribusi c. Keuntungan 2#2D d. Denda dan +ita e. 1encetakan ang f. 1injaman g. +umbangan, adiah, dan ibah h. 1enyelenggaraan ndian erhadiah ). Mekanisme Pengellaan !euangan Negara
erdasarkan ketentuan ndang-ndang epublik Indonesia #omor $3 4ahun /55* tentang Keuangan #egara terutama 1asal 6 0yat ($) disebutkan bahwa Presiden
selaku
Kepala Pemerintahan
memegang
kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa 1residen epublik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam 1asal 6 0yat (/) ndang-ndang epublik Indonesia #omor $3 4ahun
/55*
tentang
Keuangan
#egara
diuraikan
bahwa Kekuasaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah
dalam
kepemilikan
kekayaan
negara
yang
dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteripimpinan lembaga selaku Pengguna !nggaran Pengguna "arang kementerian negaralembaga yang dipimpinnya;
&
#. diserahkan
kepada
gubernurbupati$alikota
selaku
kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan me$akili pemerintah
daerah
dalam
kepemilikan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan d. tidak termasuk ke$enangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undangundang. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa 1residen mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada 2enteri Keuangan, 2enteri dan 1impinan 8embaga #egara, serta Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangaan negara hanya di tangan 1residen. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1residen dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian. 0kan tetapi, 1residen harus melibatkan lembaga lain yaitu D1, D1D, Kementerian #egara dan 1emerintah Daerah. *.
Peran Bank In$nesia se#agai Bank Sentral Negara Re"u#lik
In$nesia
ank Indonesia adalah bank sentral epublik Indonesia. ank sentral adalah pembina dan pengawas bank. ank sentral mempunyai wewenang memberi (dan mencabut), atau mengajukan rekomendasi pemberian i9in usaha kepada bank. +elain itu juga, bank sentral mempunyai wewenang mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi kepada bank. Keberadaan ank Indonesia diatur dalam ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&' 1asal /*D yang menyatakan %egara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, ke$enangan, tanggung &a$ab, dan independensinya
diatur dengan undang'undang. #ah, dari
ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa epublik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu ank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah.
'
Dalam
kedudukannya
sebagai
bank
sentral,
ank
Indonesia
mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. ntuk mencapai tujuan, ank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi bank.
B. Peran Ba$an Pemeriksa !euangan Menurut Un$ang+Un$ang Dasar Negara Re"u#lik In$nesia Tahun %&'( %. !etentuan !nstitusinal tentang Ba$an Pemeriksa !euangan
+ebelum dilakukan perubahan ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&', ketentuan mengenai 1K terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu 1asal /* 0yat ('). 0kan tetapi setelah terjadi perubahan ketiga pada ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&', ketentuan mengenai 1K ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini. Ba$an Pemeriksa !euangan Pasal )*E
a. ntuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu adan 1emeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. b. asil
pemeriksaan
keuangan
negara
diserahkan
kepada
Dewan
1erwakilan akyat, Dewan 1erwakilan Daerah, dan Dewan 1erwakilan akyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. c. asil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.
6
Pasal )*,
a. adan 1emeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap pro!insi. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai adan 1emeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Pasal )*-
a. 0nggota adan 1emeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 1erwakilan akyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 1erwakilan Daerah dan diresmikan oleh 1residen. b. 1impinan adan 1emeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. erdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, 1K memiliki karakteristik yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. ). !eenangan Ba$an Pemeriksa !euangan
+elain diatur oleh ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&', keberadaan 1K juga diperkuat oleh ndang-ndang epublik Indonesia #omor $' 4ahun /556 tentang adan 1emeriksa Keuangan. +alah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tugas dan kewenangan 1K. 1asal 6 0yat ($) ndang-ndang epublik Indonesia #omor $' 4ahun /556 tentang adan 1emeriksa Keuangan menyatakan bahwa "PK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung &a$ab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah aerah, embaga %egaralainnya, "ank *ndonesia, "adan +saha Milik %egara, "adan ayanan +mum, "adan +saha Milik aerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara. Kemudian dalam 1asal % 0yat ($) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 1K berwenang: a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan danatau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi 1emerintah 1usat, 1emerintah Daerah, 8embaga #egara lainnya, ank Indonesia, adan saha 2ilik #egara,
3
adan 8ayanan mum, adan saha 2ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan pengelolaan
jenis
dokumen,
dan tanggung
data,
serta
jawab keuangan
informasi
mengenai
negara yang
wajib
disampaikan kepada 1K; e. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 1emerintah
1usat1emerintah
Daerah
sebelum
ditetapkan
oleh
1emerintah 1usat 1emerintah Daerah.
C. Pen/elenggaraan
!ekuasaan
!ehakiman
$alam
Un$ang+Un$ang
Dasar Negara Re"u#lik In$nesia Tahun %&'( %. !etentuan !nstitusinal tentang !ekuasaan !ehakiman
erikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&'. !ekuasaan !ehakiman Pasal )'
a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 2ahkamah 0gung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 2ahkamah Konstitusi. c. adan-badan
lain yang
fungsinya
berkaitan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
<
dengan kekuasaan
Pasal )'A
a. 2ahkamah 0gung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. b. akim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. c. 7alon hakim agung diusulkan Komisi =udisial kepada Dewan 1erwakilan akyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 1residen. d. Ketua dan wakil ketua 2ahkamah 0gung dipilih dari dan oleh hakim agung. e. +usunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 2ahkamah 0gung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang. Pasal )'B
a. Komisi =udisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. b. 0nggota
Komisi
=udisial
harus
mempunyai
pengetahuan
dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. c. 0nggota Komisi =udisial diangkat dan diberhentikan oleh 1residen dengan persetujuan Dewan 1erwakilan akyat. d. +usunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi =udisial diatur dengan undang-undang. Pasal )'C
a. 2ahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap ndang-ndang Dasar, memutus sengketa kewenangan
%
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh ndang-ndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. b. 2ahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 1erwakilan akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 1residen danatau >akil 1residen menurut ndang-ndang Dasar. c. 2ahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 1residen, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh 2ahkamah 0gung, tiga orang oleh Dewan 1erwakilan akyat, dan tiga orang oleh 1residen. d. Ketua dan >akil Ketua 2ahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. e. akim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. f. 1engangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang 2ahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. Pasal )(
+yarat-syarat untuk
menjadi
dan
untuk
diberhentikan
sebagai
hakim
ditetapkan dengan undang-undang. ). Peran
Lem#aga
Pera$ilan
se#agai
Pelaksanaan
!ehakiman
erikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a. 8ingkungan 1eradilan mum b. 8ingkungan 1eradilan 0gama c. 8ingkungan 1eradilan tata usaha negara d. 8ingkungan 1eradilan 2iliter e. 2ahkamah Konstitusi
$5
!ekuasaan
BAB III PENUTUP
A. !esim"ulan
Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. 1roses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. 1residen epublik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. ank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan 1emerintah danatau pihak-pihak lainnya. 1K merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&'. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan epublik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. al ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&' dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.
B. Saran
2ungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan kelompok ini meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal kita mengimplementasikan tulisan ini. 2asih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami, dan kami juga butuh saran kritikan agar bisa menjadi moti!asi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya.
$$
DA,TAR PUSTA!A
http:www.pusatmakalah.com/5$&$/makalah-kekuasaan-kehakiman.html http:aanswm.blogspot.co.id/5$'$/pengelolaan-keunagan-negara-dan.html http:fatmasusanti-ci!iceducation.blogspot.co.id/5$'$5pengelolaan-keuangannegara-dan.html http:makalahsegalajurusan.blogspot.co.id/5$65%pengelola-keuangan-negaradan-kekuasaan.html http:manajemen-unja.blogspot.co.id/5$55<pengelolaan-keuangan-negara.html
$/
!ATA PEN-ANTAR
+egala puji kami panjatkan kepada 0llah +>4. 4uhan pencipta alam semesta yang menjadikan bumi dan isinya dengan begitu sempurna. 4uhan yang menjadikan setiap apa yang ada dibumi sebagai penjelajahan bagi kaum yang berfikir. Dan sungguh berkat limpahan rahmat-#ya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini demi memenuhi tugas mata pelajaran 1Kn +emester I Kelas ?II. 1enyusunan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. "leh karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi lebih baiknya kinerja kami yang akan mendatang. +emoga makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.
8abuan,
0gustus /5$3
1enyusun
i $*
DA,TAR ISI
K040 1@#A0#40 .............................................................................
i
D0B40 I+I ..........................................................................................
ii
0 I
0 II
1@#D080# 0. 8atar elakang ...............................................................
$
. umusan 2asalah ..........................................................
/
7. 4ujuan 1enulisan ............................................................
/
1@200+0# 0. 1engelolaan Keuangan #egara Kesatuan epublik Indonesia ...................................................................................... ...................................................................................... * . 1eran
adan
1emeriksa
Keuangan
2enurut
ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&' ...................................................................................... ...................................................................................... 6 7. 1enyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam ndang-ndang Dasar #egara epublik Indonesia 4ahun $%&' ...................................................................................... ...................................................................................... < 0 III
1@#41 0. Kesimpulan ....................................................................
$$
. +aran ..............................................................................
$$
D0B40 1+40K0 .............................................................................
$/
$&
MA!ALAH ii
PEN-EL0LAAN !EUAN-AN NE-ARA DAN !E!UASAAN !EHA!IMAN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran PKn
Disusun "leh : $. "fa /. De!i *. aden &. Cuhari '. =uda
$'
Kelas : ?II - 0
MA MATHLABUL ,ALAH LABUAN Tahun Ajaran 2017/2018
$6
