M K AL H
ENGEM B NG N SU BE (HSK B 18)
DA Y A AI
Dose Pembi bing : N vitasari, T
PEN ELOL AN SI SI S EM LI BAH DI B NJ AR ASIN
A N SA SA
Oleh : BILLY P RMANA
H1 108434
ROHMA
H1 109221
KUNTI SARI DEW
H1 109222
HIRLEA I SOPHY WITA
H1 109425
PR GRAM TUDI T EKNIK IPIL FAKUL TAS T KNIK UNIVE SI TAS TA S L AMBUNG MAN KURA BA J ARM AR M SI N 2011
PAH
K ATA PENGAN PENGANTAR TAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas karunia dan rahmatnya jualah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Air (HSKB 518) ini. Dalam tugas ini kami mencoba menyusun Malakah dengan tema “PENGELOLAAN PENGELOLAAN SI SI STEM LI LI MBAH DAN DAN SAMPAH SAMPAH DI BANJ BANJ ARMAS ARMASII N“.
Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam membuat tugas ini, seperti Dosen mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Air Fakultas Teknik Sipil Unlam Banjarmasin, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan tentang pengelolaan Limbah dan Sampah di Banjarmasin.
Akhirnya kami menyadari apa yang dihasilkan ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami mengharapkan berbagai saran maupun masukan yang kiranya dapat membangun, sehingga dapat berkarya yang lebih baik di hari esok. Semoga apa yang kami persembahkan ini dapat berguna bagi kita semua se mua saat ini maupun yang akan datang.Terima kasih.
Banjarmasin, Nopember 2011
Tim Penyusun
ii
DAFTAR I SI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
…………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….
ii iii
PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG ………………………………................
1
B.
MAKSUD DAN TUJUAN
……………………………….....
2
C.
SASARAN
……………………………………………………
2
D.
LINGKUP MATERI
E.
SISTEMATIKA PENYAJIAN MAKALAH
…………………………………………. ………………….
2 2
SI STEM PENGEL OLAAN L IMBAH DAN SAMPAH DI BANJ ARMASIN A.
POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK ……………………………………………...........
B.
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK……………………………………..….
C.
3
DAERAH PELAYANAN PD. PAL KOTA BANJARMASIN…………………………………….……….
5
D.
POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN…
8
E.
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN SAMPAH ……………………………………………..……...
F.
10
PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN KENDALANYA ……………………………………..……...
BAB II I
1
11
PENUTUP A. KESIMPULAN
……………………………….......................
B. SARAN DAN TANGGAPAN DAFTAR PUSTAKA
1
………………………………
1
……………………………………………..………….......
iv
iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAK ANG
Banjarmasin sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang mengalami pertumbuhan fisik dan ekonomi yang cukup pesat, untuk itu Kota Banjarmasin yang dipersiapkan sebagai kota perdagangan berusaha untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan fasilitas perniagaan, sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat menjadi kota metropolitan.
Pengelolaan terhadap sampah sanitasi khususnya air limbah rumah tangga, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, ketika dampak negatif mulai dirasakan seperti ancaman terhadap kesehatan manusia, pencemaran air tanah serta badan air (sungai) dan lain sebagainya.
Secara geografis wilayah Kota Banjarmasin terletak pada 3 15’ - 3 22’ LS dan 144 98’ ˚
˚
˚
114 98’ BT berada di ujung selatan Propinsi Kalimantan Selatan di dekat Sungai Barito ˚
dan dibelah oleh Sungai Martapura. Kota Banjarmasin mempunyai luas 72 KM 2 dan berada pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut atau merupakan dataran rendah yang terdiri dari rawa-rawa atau sering disebut sebagai daerah dataran banjir.
Wilayah Kota Banjarmasin secara administratif dibatasi oleh dua kabupaten, yaitu bagian Utara dibatasi oleh Kabupaten Barito Kuala, bagian Selatan dibatasi oleh Kabupaten Banjar, bagian Barat oleh Kabupaten Barito Kuala dan bagian Timur oleh Kabupaten Banjar. Dengan penduduk mencapai ± 620 ribu jiwa, jika setiap orang dalam sehari menghasilkan 0,25 kg limbah tinja, maka 155 ton perhari. Jumlah ini belum termasuk limbah domestik lainnya seperti buangan dapur dan kamar mandi serta limbah industri.
Apabila kondisi seperti ini tidak menjadi perhatian serius maka lingkungan serta sungai akan semakin tercemar. Penyakit yang menggunakan media airpun dapat mengancam masyarakat setiap saat. Diare dan Disentri contohnya, bahkan ikan yang hidup di air secara
Bab I ‐ 1
perlahan akan punah. Padahal sungai merupakan urat nadi keperluan dan aktivitas masyarakat Banjarmasin.
B.
MAK SUD DAN TUJ UAN
Maksud dan tujuan dari penyusunan malakah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan sampah kota, sistem pengelolaan limbah di kota Banjarmasin serta upaya dan metode-metode yang digunakan untuk mengelola sampah dan air limbah oleh pemerintah kota Banjarmasin. 9
Memahami pelaksanaan dan pengelolaan air limbah secara teknis dan terencana dengan memperhatikan kesehatan lingkungan,
9
mencegah pencemaran pada air alam (air permukaan dan air tanah) dan sampah
9
Melindungi kesehatan masyarakat dari gangguan keadaan-keadaan yang tidak higienis
9
Memelihara kondisi lingkungan agar tetap sehat
9
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
dan
kualitas
lingkungan
Kota
Banjarmasin
C.
SASARAN
Adapun sasaran yang kami harapkan dalam Penyusunan Makalah ini adalah agar para pembaca khususnya para mahasiswa dapat memahami bahwa permasalahan sampah dan sistem pengelolan air limbah di kota Banjarmasin agar lebih optimal.
Menumbuhkan kesadaran para mahasiswa dan masyarakat umumnya untuk peduli lingkungan, memelihara kondisi lingkungan agar tetap sehat sehingga pada akhirnya mampu menjadikan Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah dan air limbah dengan baik dan tepat.
D.
L INGK UP MAT ERI
Lingkup materi permasalahan yang kami bahas meliputi permasalahan sampah dan air limbah yang dihadapi serta pengelolaannya sehingga bisa mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan sehat.
E.
SISTEMATI K A PENY AJ IAN MAK ALAH
Penyusunan Makalah Pengelolaan Sistem Limbah dan Sampah di Banjarmasin ini disusun dalam 3 (tiga) Bab, yaitu : Bab I ‐ 2
B abI
:
PENDAHUL UAN Sebagai Bab Pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran penyusunan, lingkup materi, serta sistematika penyajian makalah.
B a b II :
I SI Dalam Bab II ini akan diberikan penjelasan dan uraian tentang bagaimana permasalahan sampah dan pengelolaan sistem air limbah di Banjarmasin.
B a b II I :
PENUTUP Sebagai Bab Penutup, akan dirumuskan beberapa kesimpulan dalam Makalah ini yang menjadi penekanan dan perhatian berupa saran dan tanggapan untuk ditindaklanjuti dalam tahap berikutnya.
Bab I ‐ 3
BAB II SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAM PAH DI BANJ ARMASIN
A.
POLA PENANGANAN SUB-SEK TOR AI R L I MBAH DOMESTI K
Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi.
Upaya penanganan masalah air limbah domestik di Kota Banjarmasin saat ini merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota semata. Masyarakat baik secara individu
maupun
kelompok,
serta
swasta
juga
telah
menunjukkan
peran
dan
keterlibatannya dalam penanganan masalah subsektor ini, meski dalam tingkatan yang belum maksimal. Dalam penanganan ini, peran Pemerintah Kota dijalankan oleh institusi BAPEDALDA, dan PD. PAL
BAPEDALDA menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas atau pengendali upaya pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pengawas, Bapedalda bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Sementara itu PD. PAL merupakan institusi yang menjalankan fungsi regulator teknis yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dalam tingkatan teknis layanan pengelolaan air limbah, serta fungsi operator
dalam
layanan
pengelolaan
air
limbah.
Dalam
posisi
ini
PD.
PAL
bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi:
Pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perawatan jaringan yang bersifat teknis / perpipaan dan non perpipaan.
Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi ketentuan / aturan kepada masyarakat.
Pelaksanaan pembinaan hubungan langganan dan pengembangan jaringan pelayanan.
Pelaksanaan perencanaan program kerja serta pelaksanaan pengawasan / pengendalian operasional.
Bab II ‐ 1
Sejak didirikan pada tahun 2006 hingga saat ini, PD. PAL telah mampu untuk memberikan layanan penampungan dan pengolahan air limbah untuk masyarakat, meski masih terbatas pada kawasan-kawasan yang ada di sekitar pelayanan IPAL. Sementara itu untuk masyarakat yang ada di wilayah luar IPAL, PD.PAL saat ini baru mampu untuk memberikan layanan penyedotan lumpur tinja, serta penampungan lumpur tinja yang disedot oleh penyedia jasa penyedotan lumpur tinja swasta. Hingga saat ini baru terdapat 1 (satu) perusahaan swasta di Kota Banjarmasin
yang
bergerak
dalam
bidang
jasa
penyedotan dan pembuangan lumpur tinja.
Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, masyarakat secara individual atau dalam tingkatan rumah tangga belum banyak menunjukkan peran yang maksimal. Peran pengelolaan air limbah di tingkat rumah tangga sudah mulai dilakukan meski masih sangat terbatas di beberapa wilayah percontohan seperti di wilayah RT. 37 Kelurahan Belitung Selatan, RT. 94 Kelurahan Rawasari, dan RT 12A Kompleks Mahligai Kelurahan Sungai Jingah. Di wilayah-wilayah tersebut telah ada masyarakat yang mulai mencoba untuk mengolah air buangan (grey water) sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu juga sudah dilakukan upaya untuk membangun tangki septik secara benar sebagai sarana penampungan limbah domestik black water.
Namun demikian upaya ini masih sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat. Hasil studi EHRA menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya belum melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari air mandi dan cucian (grey water). Air limbah pada umumnya masih banyak yang dibuang ke badan sungai, atau dibuang sembarangan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah tinja, diperkirakan baru 27% rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai wadah penampungan limbah tinja. Sementara prosentase terbesar dari masyarakat saat ini masih menggunakan fasilitas cubluk dan ruang terbuka. Data Buku Putih Kota Banjarmasin 2007 telah mendeskripsikan bahwa kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik, serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas pembuangan air limbah domestik.
Bab II ‐ 2
Upaya masyarakat di tingkat kelompok dalam fungsi pengelolaan air limbah domestik saat ini juga telah mulai muncul. Upaya ini dapat dilihat dari peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memelihara sarana pengelolaan limbah komunal seperti sarana MCK masyarakat di wilayah Kelurahan Pelambuan, Kel. Teluk Dalam, Kel. Kelayan Tengah, dan Kel. Antasan Kecil Timur. Selain itu saat ini juga sudah terdapat upaya yang dilakukan oleh Kelompok PKK di beberapa wilayah percontohan, untuk melakukan sosialisasi tentang cara penanganan air limbah domestik seperti air bekas mandi dan air buangan sisa cucian di tingkat rumah tangga.
B.
K EBIJ AK AN
TERK AIT
DENGAN
PENANGANAN
AIR
L I MBAH
DOMESTIK Hingga saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan 4 (empat) kebijakan yang terkait dengan penanganan air limbah domestik, sebagai berikut: 1. Peraturan Walikota No. 16 tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. 2. Perda No. 4 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. 3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. 4. Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 5. Perda No. 9 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Di antara kelima kebijakan ini, Peraturan Walikota No. 16 tahun 2006 merupakan kebijakan yang terkait secara langsung dengan pengelolaan air limbah. Dalam kebijakan ini, Pemko Banjarmasin telah mengatur tentang: ¾ Kewajiban untuk melapor / meminta izin kepada PD. PAL bagi orang atau badan
hukum yang menggunakan fasilitas IPAL / IPLTL yang dibangun oleh Pemerintah Kota. ¾ Kewajiban bagi penghasil air limbah / air buangan domestik untuk memanfaatkan
sarana pelayanan air limbah domestik / air buangan. ¾ Pengenaan tarif 25% biaya penyambungan sarana pengelolaan limbah domestik ke
sarana IPAL. ¾ Pengenaan biaya pelayanan pengelolaan air limbah untuk pelanggan yang juga
merupakan pemakai air bersih, dan untuk pelanggan yang tidak menggunakan fasilitas air bersih. Bab II ‐ 3
¾ Mekanisme penarikan tarif. ¾ Sanksi
administratif
berupa
pencabutan,
pemberhentian
sementara,
denda
administratif atau upaya paksa polisional.
Melalui kebijakan ini Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah kota yang terpusat dengan cara hanya membebankan 25% biaya penyambungan. Dengan demikian terdapat subsidi sebesar 75% yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Bahkan dalam praktik yang berlaku saat ini, guna mendorong agar masyarakat mau dan dapat mengelola air limbah secara benar maka Pemerintah Kota membebaskan 100% beban biaya penyambungan tersebut. Pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik, juga diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2007 pasal 6 ayat 5 yang menyatakan keharusan pemenuhan syarat kesehatan lingkungan untuk pembuatan bangunan pembuangan tinja. Sedangkan untuk pengelolaan air limbah domestik khusus wilayah sungai, diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. Dalam perda ini diatur tentang: ¾ Pelarangan air limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau
patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air sehingga membahayakan dan atau merugikan pengguna air dan lingkungan (pasal 2 ayat 4). ¾ Syarat kondisi bersih, aman dan sehat bagi kehidupan biota sungai untuk limbah
yang dimungkinkan untuk dibuang ke sungai (pasal 8 ayat 1). ¾ Kewajiban setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah ke
sungai (pasal 8 ayat 2). ¾ Kewajiban pemerintah untuk membina kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga
dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga (pasal 9 ayat 3). ¾ Sanksi berupa hukuman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda
maksimal Rp 50 juta untuk pelanggaran pembuangan limbah ke sungai atau wilayah di sekitar sungai (pasal 16 ayat 1d).
Selain kebijakan-kebijakan di atas ini, Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Meski kebijakan ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengelolaan air limbah domestik, namun demikian dalam kebijakan ini terdapat
Bab II ‐ 4
pernyataan pelarangan terhadap pedagang kaki lima untuk melakukan tindakan yang merugikan kebersihan, dan keindahan ( Pasal 3 ayat 1).
Pembuangan air limbah tanpa diolah merupakan salah satu hal yang dilarang. Untuk itu terdapat ancaman sanksi 3 (tiga) bulan kurungan atau denda 50 juta untuk pelanggaran terhadap aturan dalam Perda ini. Dalam Perda ini juga diatur adanya kewajiban pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima, serta kewajiban bagi Pemerintah Kota untuk melakukan pendataan, pembinaan dan penyuluhan pedagang kaki lima. Upaya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendorong masyarakat agar memiliki sarana pengelolaan limbah domestik juga telah dilakukan dengan penerbitan Perda No. 9 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Di dalam kebijakan ini, telah dinyatakan kewajiban untuk membangun fasilitas tangki septik sebagai sarana penampungan limbah domestik, dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini.
C.
DAERAH PEL AY ANAN PD. PAL K OTA BANJ ARMASIN 9
I PAL I ( L AMBUNG MANGK URAT )
Instalasi Pengolahan Air Limbah Lambung Mangkurat merupakan “Pilot Project” bagi Kota Banjarmasin untuk pengelolaan air limbah secara terpusat. Mulai beroperasi pada tahun 2000, terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kertak Baru Ilir di JL. Lambung Mangkurat (belakang Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel). Luas area Ipal Lambung Mangkurat adalah 1.106,48 M2 dengan kapasitas pengolahan sebesar 500 m³ / hari. Cakupan area pelayanan seluas 20 Ha, meliputi daerah pusat kota
yang
juga
merupakan
daerah
komersil,
perkantoran dan niaga dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi dan jumlah sambungan saat ini mencapai 491 SR.
9
I PAL I I ( PEKAPURAN RAYA )
Instalasi Pengolahan Air Limbah Pekapuran Raya mulai beroperasi pada tahun 2006, terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kelayan Luar di JL. Pasar Pagi No. 89. Luas area Bab II ‐ 5
Ipal Pekapuran Raya adalah 4.888 M2 dengan kapasitas pengolahan sebesar 2500 m³/hari. Cakupan area pelayanan seluas 50 Ha, meliputi daerah padat penduduk berpenghasilan rendah, permukiman di pinggir sungai serta beberapa perkantoran dan niaga. Dengan jumlah sambungan saat ini sebesar 294 SR.
9
I PAL I II ( HASAN BASRY / HK SN )
Instalasi
Pengolahan
Air
Limbah
HASAN
BASRY / HKSN merupakan “Pilot Project”, mulai beroperasi pada tahun 2007 berkapasitas 100 m³ / hari, dengan jumlah sambungan saat ini 61 unit dan pada akhir tahun 2008 akan diperoleh sambungan rumah (SR) sebanyak 200 unit.
9
I PLTL IV ( BASIRI H )
Instalasi Pengolahan Air Limbah Basirih
9
IPL TL BASIRI H
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Lindi Sampah Kota Banjarmasin terletak di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Mantuil tepatnya Jl. Gubernur Subardjo (TPA Basirih) Mempunyai Kapasitas pengolahan 1000 m³ / hari yang dapat menurunkan COD, BOD, SS (Suspended Solid) dan NH3-N.
9
TARI F PEL AY ANAN
Sistem tarif pelayanan pengelolaan air limbah telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin. a.
Bagi pelanggan PD PAL yang juga Berlangganan PDAM, besarnya biaya pelayanan pengelolaan air limbah ditentukan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pemakaian air bersih untuk setiap golongan pelanggan.
Bab II ‐ 6
b.
Sedangkan untuk pelanggan PD PAL yang tidak berlangganan PDAM ditentukan besarnya tarif sebagai berikut:
No
Pelanggan
A.
Kegiatan Sosial
B.
(Rp./bulan)
No
Pelanggan
D.
Industri
Sosial Umum
5.000
Industri
Sosial Khusus
10.000
Tangga
Non Niaga
C.
Tarif (Rp./bulan)
Rumah 20.000
Industri Menengah
Rumah Tangga A1
5.000
Rumah Tangga A2
10.000
Rumah Tangga A3
25.000
Jenis
Rumah Tangga B
25.000
Areal Pasar
Industri E.
Besar
50.000 / 100.000
Khusus Usaha
di
Kegiatan Niaga
Pedagang Emper
5.000
1.
Niaga Kecil
Pedagang Meja
5.000
-
Niaga Kecil I
5.000
Pedagang Kios
10.000
-
Niaga Kecil II
20.000
Pedagang Toko
15.000
-
Niaga Kecil III
30.000
Pedagang Grosir
20.000
2.
Niaga
50.000
Menengah 3. c.
Tarif
100.000
Niaga Besar
Setiap orang atau badan hukum yang membuang lumpur tinja di IPLTL dikenakan biaya pelayanan sebesar Rp. 10.000,-/m3
d.
Khusus biaya pengolahan lindi sampah TPA Basirih di IPLTL Basirih dikenakan sebesar Rp. 2000/m3
Untuk penarikan tarif jasa pelayanan pengelolaan air limbah bagi yang berlangganan PDAM langsung dijadikan satu rekening dengan pembayaran rekening PDAM. Bagi yang tidak berlangganan PDAM akan dilakukan penarikan biaya-biaya pelayanan dengan rekening tersendiri oleh petugas yang diangkat oleh Direktur PD PAL.
9
DATA PEL ANGGAN
Saat ini Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin memiliki 3 kawasan pelayanan yang aktif melayani pengelolaan air limbah domestik dan 1 kawasan Bab II ‐ 7
pelayanan masih dalam tahap pembangunan. Jumlah pelanggan aktif berdasarkan klasifikasi dan kawasan pelayanan pada tabel berikut : KAWASAN PELAYANAN No
KLASIFIKASI
1
SOSIAL Sosial Umum o Sosial Khusus o Non Niaga Rumah Tangga A1 o Rumah Tangga A2 o Rumah Tangga A3 o Rumah Tangga A4 o Rumah Tangga B o NIAGA o Niaga Kecil o Niaga Menengah o Niaga Besar INDUSTRI Industri Kecil o Industri Besar o Jumlah
2
3
4
D.
LAMBUNG
PEKAPU
MANGKU
RAN
RAT
RAYA
7 2
3 0
0 1
10 3
2 27 26 2 15
104 45 0 0 2
0 0 110 2 0
106 72 136 4 17
68 255 77
5 8 3
1 0 0
74 263 80
2 2 485
0 0 170
0 0 114
2 2 769
JUMLAH HKSN
POL A PENANGANAN SUB-SEK TOR PERSAMPAHAN
Sama halnya dengan sub-sektor air limbah domestik, sub-sektor persampahan di Kota Banjarmasin juga telah ditangani secara bersama-sama oleh Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam penanganan sampah ini pemerintah berperan sebagai regulator serta operator layanan pengelolaan sampah. Peran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (DKPS), Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (DKK). Dalam rangka penanganan subsektor ini, Dinas KPS menjalankan tugas: ¾ Persiapan
dan
pelaksanaan
bimbingan
teknis,
pengawasan,
pengendalian,
pengangkutan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah; ¾ Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah
di tempat pembuangan akhir; ¾ Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan (daur ulang) sampah.
Bab II ‐ 8
Tugas ini dijalankan oleh Sub Dinas Pengangkutan dan Pembuangan Akhir, Sub Dinas Kebersihan, serta Sub Dinas Penanggulangan dan Pengelolaan Sampah. Sub Dinas Pengangkutan dan Pembuangan Akhir bertanggungjawab atas pelaksanaan t ugas: ¾ pelaksanaan manajemen pengangkutan dan pembuangan akhir sampah, ¾ pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembuangan akhir sampah, ¾ pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional pengangkutan
sampah maupun peralatan operasional pemusnahan sampah. Sedangkan Sub Dinas Kebersihan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas: ¾ pelaksanaan pembinaan kebersihan lingkungan permukiman perumahan maupun
pemukiman non perumahan, ¾ pelaksanaan pembinaan kebersihan jalan negara, jalan propinsi, jalan kota serta
jalan pemukiman perumahan. Sementara DPP bertugas untuk membina, melaksanakan, mengawasi, serta memelihara kebersihan lingkungan pasar. Adapun DKK bertugas untuk: ¾ merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan
dan monitoring terhadap TPS dan TPA, ¾ menghimpun dan mengolah data sanitasi tempat pembuangan sampah sementara,
dan tempat pembuang sampah akhir. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pada umumnya dapat dilihat dalam proses pengumpulan sampah dari rumah ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) dengan dikoordinasikan oleh pengurus RT/RW. Namun demikian, sampah yang dikumpulkan pada umumnya belum dipilah. Upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini belum bersifat maksimal, karena pada dasarnya kesadaran masyarakat masih kurang. Selain itu sebagian besar masyarakat saat ini belum memiliki pengetahuan yang benar tentang cara pengelolaan sampah yang tepat. Peran masyarakat dalam pengumpulan sampah saat ini baru nampak di wilayah kota yang kepadatan penduduknya tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya masih jarang umumnya masyarakat masih mengelola sampah secara sendiri-sendiri berdasarkan persepsi dan kebiasaan masing-masing.
Peran masyarakat yang relatif lebih aktif dalam pengelolaan sampah saat ini baru terdapat di wilayah-wilayah percontohan seperti RT. 37 Kelurahan Belitung Selatan, RT. 94 Kelurahan Rawasari, dan RT 12A Kompleks Mahligai Kelurahan Sungai Jingah. Peran Bab II ‐ 9
aktif ini diwujudkan dalam aktivitas memilah, mengumpulkan dan mengolah sampah untuk menjadi kompos. Upaya aktif dalam pengelolaan sampah juga ditunjukkan pada aktivitas masyarakat di level kelompok, yaitu pada kelompok-kelompok KSM pengelola instalasi pengomposan sampah yang dilakukan di wilayah percontohan.
Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pengomposan ini juga dilakukan oleh kelompok masyarakat Banua Barasih. Banua Barasih hingga saat ini telah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan komposting pada 30 (tiga puluh) kader di 5 (lima) kecamatan. Upaya lain yang saat ini tengah dilakukan oleh Banua Barasih adalah terlibat dalam upaya penyiapan rencana pengelolaan sampah di lokasi tempat pembuangan sampah komunal (TPSK) di Kecamatan Banjarmasin Barat dengan kelompok pers peduli lingkungan. Pemangku kepentingan kota lainnya yaitu swasta juga telah memainkan peran terbatas dalam pengelolaan sampah. Peran yang saat ini sudah dijalankan oleh swasta adalah penyapuan dan pengumpulan ke TPS untuk wilayah-wilayah tertentu, pengangkutan dari TPS ke TPA, serta penampungan. Keterlibatan swasta untuk kegiatan penyapuan dan pengumpulan ke TPS, serta pengangkutan dari TPS ke TPA berjalan dengan ikatan kontrak kerjasama yang telah dilakukan antara perusahaan yang terlibat dengan DKPS. Saat ini telah terdapat 7 (tujuh) perusahaan swasta yang berperan dalam penyapuan jalan serta pengumpulan sampah ke TPS, dan 4 (empat) perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dari TPS ke TPA. Sementara untuk peran swasta dalam hal penampungan sampah-sampah jenis tertentu dilakukan atas inisiatif perusahaan swasta, tanpa adanya ikatan kontrak apapun dengan Pemerintah Kota. Saat ini sudah terdapat 2 (dua) perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penampungan dan pendaurulangan sampah non organik.
E.
K EBIJ AK AN TERK AI T DENGAN PENANGANAN SAMPAH
Dalam rangka pengaturan mengenai kegiatan pengelolaan sampah, hingga saat ini Pemerintah Kota telah menerbitkan 3 (tiga) Perda yaitu: ¾ Perda No. 2 tahun 1993 jo Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Kebersihan. ¾ Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.
Bab II ‐ 10
¾ Perda No. Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda No. 2 tahun 1993 jo Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan merupakan peraturan induk bagi seluruh pengaturan tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Dalam kedua perda ini diatur tentang: ¾ Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam pemeliharaan kebersihan, yang meliputi
pemeliharaan kebersihan di tempat-tempat umum dan saluran pematusan umum, pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA, pengangkutan sampah dari lokasi TPS ke TPA, serta pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. ¾ Tanggungjawab masyarakat untuk memelihara kebersihan di wilayah bangunan,
halaman, saluran pematusan serta turut bertanggungjawab untuk memelihara kebersihan di tempat-tempat umum, serta menyediakan tempat sampah dan membuang sampah dari lokasi hingga ke TPS dengan koordinasi RT/RW. ¾ Retribusi kebersihan dan tatacara pemungutannya. ¾ Sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau dengan denda maksimal Rp 1
juta. Sementara Perda No. 2 tahun 2007 mengatur juga tentang pelarangan pembuangan sampah ke dalam maupun di sekitar sungai, serta sanksi bagi pelanggaran tersebut dalam bentuk pidana kurungan 6 (enam) dan denda maksimal Rp 50 juta. Adapun pengaturan tentang pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat-tempat umum, khususnya yang diarahkan bagi para pedagang kaki lima, diatur dalam Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006.
F.
PEL AK SANAAN TUGAS K OORDINASI DAN K ENDAL ANYA
Agar program sanitasi bisa berjalan dengan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi yang baik pada saat perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi dan advokasi. Bahwa untuk mencapai koordinasi tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga SKPD di tingkat kota. Dengan koordinasi seperti tersebut akan didapatkan suatu rencana sanitasi yang terintegrasi dengan skala kota, yaitu suatu rencana yang bukan perspektif SKPD semata.
Bab II ‐ 11
Proses koordinasi dalam Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin telah dimulai sejak dibentuknya hingga saat ini, yaitu pada saat menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Banjarmasin Tahun 2007, mengkoordinasikan pelaksanaan survei Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment atau EHRA), dan menentukan wilayah-wilayah prioritas program pembangunan sanitasi. Hasil-hasil tersebut sebagai bahan dasar untuk menyusun strategi sanitasi kota (SSK) volume 1 sampai dengan 10, yang diharapkan akan dapat menjadi arah bagi pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin. Penyusunan SSK Kota Banjarmasin Volume 1 hingga 4 telah diselesaikan oleh Pokja. Kemudian Pokja juga telah melakukan diskusi publik untuk mensosialisasikan target-target pembangunan sub-sektor sanitasi untuk air limbah, sampah dan drainase lingkungan yang dimuat dalam SSK volume 2, 3 dan 4. Pengalaman Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, penyusunan SSK volume 1-4 berikut penyusunan ‘draft project digest’, memberikan hal positif bagi anggota Pokja yaitu adanya kejelasan tentang kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD didalam Pokja. Selain itu, para anggota Pokja juga menilai adanya peningkatan kekompakan antar anggota, dan adanya komunikasi yang lebih baik antar SKPD yang tergabung didalam Pokja. Hal-hal tersebut merupakan indikasi adanya koordinasi yang baik. Disamping hal-hal positif yang mendorong koordinasi yang baik didalam Pokja, anggota Pokja juga menilai masih adanya kendala yaitu bahwa belum ada kejelasan tentang tugastugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin. Lebih lanjut, anggota Pokja menilai bahwa Pokja belum mempunyai tujuan jelas dan terukur yang dipahamai oleh semua anggota Pokja. Hal ini menyebabkan koordinasi menjadi sulit untuk dilakukan. Upaya penguatan kelembagaan sanitasi Kota Banjarmasin merupakan upaya yang dilakukan pada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Pemerintah, Lembaga Koordinasi Sanitasi Kota, Masyarakat dan Swasta. Upaya penguatan kelembagaan untuk mewujudkan sinergitas ini dilakukan dengan proses yang bertahap maju (incremental). Proses inkremental ini ditempuh agar internalisasi nilai kerjasama antar lembaga dapat tertanam secara lebih kokoh. Selain itu upaya penguatan kelembagaan juga dilakukan secara adaptif, artinya sangat menyesuaikan dengan berbagai perubahan lingkungan kelembagaan yang ada di Kota Banjarmasin. Bab II ‐ 12
Dalam rangka penguatan kelembagaan sanitasi ini terdapat beberapa proses yang bersifat transisional, khususnya dalam proses penguatan lembaga koordinasi sanitasi Kota Banjarmasin. Transisi penguatan ini ditandai dalam aspek bentuk organisasi, serta prioritas pelaksanaan tugas. ¾ Dalam aspek bentuk, untuk Tahun 2008 Pemerintah Kota Banjarmasin telah
menetapkan bentuk lembaga koordinasi sanitasi Kota Banjarmasin adalah Kelompok Kerja (Pokja). Dengan demikian maka penguatan kelembagaan ditujukan untuk Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin. Desain bentuk kelompok kerja sebagai lembaga koordinasi sanitasi kota akan dipertahankan sesuai kebutuhan Pemerintah Kota. ¾ Dalam pelaksanaan tugas, untuk tahun 2008 Kelompok Kerja Sanitasi Kota
Banjarmasin akan menekankan pada pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan, serta sosialisasi dan advokasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta untuk terlibat dalam penanganan sanitasi kota. ¾ Untuk tahun 2009, prioritas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kota
Banjarmasin akan diarahkan pada koordinasi monitoring dan evaluasi proses, program dan kegiatan, serta dampak pembangunan sanitasi.
Bab II ‐ 13
BAB I I I PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin, PD PAL adalah Perusahaan Milik Daerah yang berkedudukan di Banjarmasin dan bertanggung jawab kepada Walikota serta mempunyai tugas pokok membangun, memelihara, membuat suatu sistem pengoperasian dan pengolahan air limbah melalui jaringan pipa dan non perpipaan (off site / on site) sesuai dengan standar baku mutu.
Strategi penguatan kelembagaan sanitasi Kota Banjarmasin disusun dengan tujuan untuk membangun dan melembagakan suatu jaringan relasi sosial yang sinergis antar Pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Banjarmasin dalam rangka mendorong pengaruh keutamaan pembangunan sanitasi secara partisipatif di Kota Banjarmasin.
Adapun sasaran penguatan kelembagaan sanitasi Kota adalah terciptanya situasi yang kondusif untuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam suatu wadah lembaga koordinasi sanitasi kota, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kota Banjarmasin.
Untuk saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Kelompok Kerja Sanitasi Kota sebagai lembaga koordinasi sanitasi kota. Untuk masa yang akan datang, pemerintah kota akan mempertimbangkan kesesuaian bentuk lembaga koordinasi sanitasi dengan kebutuhan Kota Banjarmasin, sejalan dengan perkembangan kelembagaan sanitasi di kota serta dinamika kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta di sektor sanitasi. Oleh sebab itu, masing-masing target yang ditetapkan dicantumkan tahun pencapaiannya untuk setiap tahun, guna mengantisipasi adanya perubahan tersebut.
B.
SARAN DAN TA NGGAPAN
1.
Kita mungkin berpikir bahwa satu orang hanya akan memberikan dampak kecil untuk menjaga keberlangsungan planet ini namun hal itu sama sekali tidak benar. Setiap orang dari kita dapat membuat perubahan yang bermakna untuk alam ini. Tindakan Bab III ‐ 1
kecil kita sangat dapat membantu menyelamatkan planet ini. Selagi kita menjalankan tindakan kecil yang disertai kebaikan dan semangat nyata, ajak dan motivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Gabungan dari tindakan tersebut secara pasti dapat membuat perubahan besar untuk kebaikan bersama.
2.
Ingat bahwa melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan planet ini, bukan berarti harus dengan pergi ke hutan hanya untuk menanam satu pohon. kita dapat melakukan hal yang sama dengan tepat cukup di halaman belakang atau depan rumah kita. Kita akan selalu dapat melakukan sesuatu dari rumah kita yang nyaman, mungkin itu dari go green, go clean ataupun kedua-duanya. Mulai dari sekarang bukan besok.
3.
Mungkin masalah sampah ini termasuk sepele. Tetapi, jika kita sadari bahwa setiap orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah akan menggunung banyaknya. Kita suka melihat tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan yang berbau busuk. Bau
busuk
tersebut
dihasilkan
dari
pembusukan
sampah
organik.
Untuk
menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik sampai mendaur ulang sampah. Sampah anorganik tidak dapat membusuk dan hilang dari bumi dengan cepat tidak seperti sampah organik. Maka pengolahan berikutnya adalah dengan mendaur ulangnya menjadi barantg-barang lain. Pengolahan sampah organik lain lagi. Karena dapat membusuk, sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk kompos.
4.
Usahakan untuk mengurangi limbah rumah tangga. Pergunakan kembali, daur ulang ataupun perbaiki alat maupun tempat-tempat makanan. Bantu mengurangi akumulasi dari gas rumah kaca dengan menghindari pengeluaran emisi yang terlalu banyak, dimana manusia menghasilkan emisi ketika membakar energi fosil seperti batubara, minyak dan gas.
5.
Untuk itu kita semua harus ikut serta dalam perjuangan melawan limbah dan polusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kita harus menemukan teknologi-teknologi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi di lingkungan kita. Caranya adalah dengan penghijauan. Tumbuhan dapat membantu menyuburkan tanah dan dapat Bab III ‐ 2
menyerap beberapa zat-zat kimia dari dalam tanah. Untuk air, kita dapat melakukan penyaringan air dengan teknologi canggih atau teknologi sederhana.
Bab III ‐ 3
DAFTAR PUSTAK A
Profile Company PD. PAL kota Banjarmasin , Sebuah Usaha Untuk Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Pokja Sanitasi K ota Banjarmasin, 2008, Strategi Penguatan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sanitasi Kota Banjarmasin Manik, K. E. S, 2003, Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Djambatan Asep Sofyan, Dr, 2010, Pencemaran Lingkungan online, http://www.kitada.eco.tut.ac.jp Hermawati, Henhen, 2010, Pencemaran Lingkungan, http://hend-learning.blogspot.com Nicky, 2010, Pemanasan Global - aksi, tindakan dan partisipasi, http://www.nicky.go.id
iv
