TUGAS INDIVIDU
KELEMBAGAAN AGRIBISNIS
“Pengembangan Kelembagaan Dan Organisasi Petani” Petani ”
Oleh : Nama
:SAHRIL
NIM
: D1A1 16 151
Kelas
: AGB_B
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI 2017
1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena atas berkat Rahmat dan Inayah-Nya, Inayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Makalah ini dengan judul “PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
DAN
ORGANISASI
PETANI”. PETANI”. Dalam penyusunan makalah ini tidak sedikit kami mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak serta kerja keras, Alhamdulillah makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu. Atas bantuan, bimbingan serta dukungannya, kami ucapkan terimakasih kepada Dosen Mata Kuliah Kelembagaan Agribisnis, Orangtua kami, serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu penyusunan makalah ini. Kami juga menyadari penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dalam segi isi maupun penulisan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Dan kami juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.
Kendari, 7 november 2017
Penulis i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................
i
DAFTAR ISI...............................................................................................
ii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah.............................................................................
2
C. Tujuan ...............................................................................................
2
BAB II : PEMBAHASAN
A. Pengertian kelembagaan penyuluhan...............................................
3
B. Kepemimpinan Dalam Organisasi Penyuluhan................................
5
C. Struktur Kelembagaan Penyuluhan..................................................
7
D. Kebijakan Penyuluhan.....................................................................
13
E. Pembiayaan penyuluhan...................................................................
14
F.
Pengorganisasian Penyuluhan..........................................................
14
G. Perencanaan Penyuluhan..................................................................
16
BAB III : PENUTUP
A. Kesimpulan.......................................................................................
18
B. Saran.................................................................................................
19
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang
Pembangunan
pertanian
telah
mampu
meningkatkan
produksi
dan
kesejahteraan petani, namun kebutuhan akan mantapnya kelembagaan yang kokoh sebagai penyangga berbagai elemen pembangunan masih perlu dicermati dan disiapkan. Kelembagaan merupakan pilar utama dari dari berbagai kegiatan pertanian dimulai dari hulu (upstream) hingga hilir (downstream). Swasembada pangan sebagai tujuan pemerintah untuk kesejahter aan rakyat mutlak memerlukan pembenahan dan pengaturan kelembagaan yang tepat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga petani merupakan wadah penting untuk melayani petani dalam setiap kegiatan pertanian. Lembaga petani tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang prima dan menjalin kerjasama baik dengan petani, pemerintah ataupun swasta untuk kemajuan bersama baik petani maupun lembaga itu sendiri. Kelembagaan yang dimaksud mencakup artian yang luas, meliputi lembaga sarana produksi, permodalan, pemasaran, penyuluhan dan teknologi. Kelembagaan Penyuluhan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Lembaga atau dapat juga disebut ’organisasi’, adalah pelaku atau wadah untuk menjalankan satu atau lebih kelembagaan. Lembaga memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Lembaga di pertanian adalah kelompok tani, Gapoktan, kelompok wanita tani, klinik agribisinis, koperasi, dan lain lain. Pada prinsipnya kelembagaan maupun lembaga memiliki empat komponen, yaitu: komponen pelaku, komponen kepentingan, komponen norma dan aturan, serta komponen struktur. Pelaku pada kelembagaan dapat berubah-rubah sepanjang waktu tergantung pada kebutuhan dan kemampuannya bertahan dalam sistem tersebut, sedangkan pelaku pada sebuah lembaga hanya dapat diganti secara formal melalui rapat lengkap.Kelembagaan usahatani memiliki potensi untuk
1
meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usahatani. Kondisi riil menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan kurang hidup dikarenakan rendahnya regenerasi dan upaya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Keberpihakan lembaga permodalan bagi petani masih rendah sehingga mengurangi kesempatan petani untuk perluasan ataupun intensifikasi usaha. Demikian pula halnya perhatian untuk peningkatan posisi tawar petani dalam hal pemasaran kurang mendapatkan tempat dalam pembangunan. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses petani akan teknologi yang cenderung lebih dikuasai oleh pihak tertentu. Dari pernyataan diatas maka perlu pengkajian lebih jauh mengenai kelembagaan
penyuluhan
khususnya
pertanian
serta
manajemen
dalam
penyuluhan tersebut sehingga tidak terjadinya kekrangan akses petani akan teknologi dan informasi mengenai pertanian.
B. Rumusan Masalah
1)
Apa yang dimaksud dengan kelembagaan penyuluhan?
2)
Bagaimana
yang
dimaksud
kepemimpinan
dalam
organisasi
dalam
penyuluhan? 3)
Bagaimana yang di maksud Struktur kelembagaan penyuluhan?
4)
Bagaimana yang dimaksud Kebijakan penyuluhan?
5)
Bagaimana yang dimaksud Pembiayaan penyuluhan?
6)
Bagaimana yang dimaksud Pengorganisasian penyuluhan?
7)
Bagaimana yang di maksud Perencanaan penyuluhan?
C. Tujuan
1)
Mengetahui kelembagaan penyuluhan.
2)
Mengetahui bagaimana kepemimpinan dalam organisasi penyuluhan.
3)
Mengetahui maksud Struktur kelembagaan penyuluhan.
4)
Mengetahui maksud Kebijakan penyuluhan.
5)
Mengetahui maksud Pembiayaan penyuluhan.
6)
Mengetahui maksud Pengorganisasian penyuluhan.
7)
Mengetahui maksud Perencanaan penyuluhan.
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian kelembagaan penyuluhan
Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Ostrorn (1985) menyebutkan bahwa lembaga adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyrakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling bergantung satu sama lain. Kelembagaan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dalam konteks sistem agribisnis di pedesaan, dikenal delapan bentuk kelembagaan yaitu: kelembagaan penyediaan input usahatani, kelembagaan penyediaan permodalan, kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, kelembagaan usaha tani/usaha ternak, kelembagaan pengolahan hasil pertan ian, kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll). Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: a. kelembagaan penyuluhan pemerintah, b. kelembagaan penyuluhan swasta, c. kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organoisasi yang terdapat dalam dinas pertanian. Kelembagaan pertanian menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada antara lain: 1. Kebutuhan ketrampilan yang lebih cakap dibanding usaha produk serelia. 2. Tuntutan petani untuk mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya.
3
3. Pengetahuan dari berbagai macam sumber. 4. Pembiayaaan organisasi penyuluhan dari pihak swasta yang semula hanya dari pihak pemerintah. Penyesuaian dengan kondisi tersebut maka lembaga penyuluhan dalam menghadapi perubahan tersebut menyikapi dengan: 1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan system 3. Metode dan materi 4. optimalisasi sarana 5. Prasarana dan alat Bantu 6. Pemberdayaan masyarakat sasaran 7. Pengembangan jaringan kerja serta kemitraan Kelembagaan badan dinas dan subdinas berdasarkan debirokratisasi entrepreneurship beureneraey dengan kombinasi minimal empat organisasi yaitu organisasi administrasi, Vs organisasi teknis dan organisasi structural Vs organisasi fungsional yang berbeda ciri. Organisasi administrasi di bentuk menyangkut pengurusan tugas-tugas dan fungsi administrasi umum, protokoler, logistic dan perlengkapan, personil dan kepegawaiaan serta pengawasan internal. Organisasi bersifat teknis fungsional adalah dinas-dinas dan unit pelaksana teknis atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Kelembagaan Struktural dibentuk karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih banyakmengacu kepada garis komando yang lazim dilakukan pada organisasi militer. Penyuluhan pertanian
harus
memperhaikan
hal-hal
seperti
penghargaan
profesinya,
kesejahteraannya serta adanya aturan operasional penyuluhan yang jelas dan trasparan, dengan kata lain harus memperhatikan karier bagi penyuluhnya. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan. Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian berdiri sendiri diharapkan dapat menjamin terselengaranya : 1. Fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat Kabupaten Kota dan tersusunnya programa di tingkat BPP. 4
2. Fungsi penedian dan penyebaran informasi teknologi, model usaha agrobisnis dan pasar bagi petani di pedesaan. 3. Fungsi pengembangan SDM pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan. 4. Penataan administrasi dan piningkatan kinerja penyuluh pertanian yang berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. 5. Kegiatan partisipasi petani-penyuluh dan peneliti. 6. Fungsi supervise, monitoring, evaluasi serta umpan balik yang positif bagi perencanaan penyuluhan kedepan. Peran kelembagaan di tingkat Kabupaten kota, kecamatan, dan tingkat kelembagaan petani antara lain: 1. Sebagai Sentra pelayanan pendidikan non-formal dan pembelajaran petani dan kelompoknya dalam usaha agrobisnis. 2. Sebagai sentra komunikasi, informasi dan promosi teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil peralatan danmodel-model agobisnis. 3. Sebagai sentral pengembangan SDM pertanian dan poenyuluhan berbasis kerakyatan, sesuai kebutuhan petani dan profesionalisme penyuluhan pertanian. 4. Sebagai sentral pengembangan kelembagaan social ekonomi petani. 5. Sebagai sentra pengembangan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian. 6. Sebagai sentra pengembangan kemitraan dengan dunia usaha agribisnis dan lainnya.
B. Kepemimpinan Dalam Organisasi Penyuluhan
Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Beberapa dari anggota kelompok
akan
memimpin,
sedangkan
sebagian
besar
akan
mengikuti.
Sebenarnya kebanyakan orang menginginkan seseorang untuk menentukan hal-hal yang perlu dikerjakan dan cara mengerjakannya, diberi motivasi dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus mereka kerjakan, akan tetapi mereka tidak mau mengerjakannya apabila tidak ada pemimpinnya. Menurut
5
Sarwono (2005), kepemimpinan adalah suatu proses perilaku atau hubungan yang menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak secara bersama-sama atau secara bekerjasama dengan aturan atau sesuai dengan tujuan bersama. Sebaliknya yang dinamakan pemimpin adalah orang yang melaksanakan proses, perilaku atau hubungan tersebut Priyono (2003), menyatakan kepemimpinan adalah sebuah proses yang akan membentuk seseorang pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication). Selanjutnya Slamet (2003 : 68) menyatakan bahwa, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi ini
mengandung
dua
pengertian
pokok
yang
sangat
penting
tentang
kepemimpinan, yaitu pertama, mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Motivasi orang untuk berperilaku ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Berdasarkan hubungannya
beberapa
dengan
pengertian
penyuluhan
kepemimpinan
dalam
hal
ini
di
atas,
maka
seorang
agen
pembaruan/penyuluh sesuai dengan pendapat Asngari (2001) bahwa, dalam usaha merangsang tumbuhnya kemauan dan perubahan, agen pembaruan/penyuluh secara aktif berusaha melakukan ajakan-ajakan (persuasi) pada SDM-klien. Tujuan utamanya adalah, “the winning of willing cooperation yang berati agen pembaruan/penyuluh
berusaha
menentukan
kemauan
bekerjasama
untuk
mewujudkan terjadinya perubahan-perubahan yang dikehendaki. Karena itu pulalah yang menjadi pegangan bagi agen pembaruan/penyuluh “people do thing for their reasons not yours” artinya, kebutuhan dan keinginan SDM -klien merupakan acuan utama bagi agen pembaruan/penyuluh.
6
Dalam kepemimpinan ada dua jenis pemimpin yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pada tataran penyuluhan seorang pemimpin formal pada umumnya selalu memberikan berbagai kebijakan mengenai pembangunan pertanian yang sebelumnya disosialisasikan kepada msayarakat melalui media massa atau melalui pertemuan langsung dengan petani dalam suatu rapat kelompok tani. Mardikanto (1991 : 38) menyatakan bahwa, penguasa atau pimpinan wilayah, yang memiliki kekuasaan mengambil keputusan kebijakan pembangunan pertanian dan sekaligus bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan diwilayah kerja masing-masing adalah merupakan sasaran penentu dalam penyuluhan pertanian. Contoh berbagai pemimpin formal adalah ; direktur perusahaan, pemerintah daerah (kepala desa – gubernur), pimpinan asosiasi dan profesi pertanian seperti HITI (Himpunan Ilmu Tanah Indonesia), PII (Persatuan Insinyur Indonesia), HIGI (Himpunan Ilmu Gulma Indonesia), dan lain sebagainya. Sedangkan pemimpin informal adalah pemimpin/ketua kelompok tani, karena kelompok tani merupakan suatu kelompok informal yang memiliki pembagian tugas, peran serta hirarki tertentu, serta norma yang menjadi pedoman perilaku para anggotanya. Pedoman perilaku dan kegiatan kelompok tani tersebut dijabarkan melalui keputusan musyawarah kelompok tani yang mendapat bimbingan langsung dari agen pembaruan/penyuluh. C. Struktur Kelembagaan Penyuluhan
1)
Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas: a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menagani penyuluhan, b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan, d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan (UU No.16 tahun 2006)
2)
Kelembagaan Penyuluhan Pusat. Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah 7
koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yangpembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Badan Penyuluhan di tingkat pusat mempunyai tugas: 1.
Menyusun
kebijakan
nasional,
programa
penyuluhan
nasional,
standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, saran dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; 2.
Menyelenggarakan
pengembangan
penyuluhan,
pangkalan
data,
pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan; 3.
Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
4.
Melaksanakan
kerjasama
penyuluhan
nasional,
regional,
dan
internasional; 5.
Meningkatkan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu
oleh Komisi Penyuluhan Nasional. Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan. Pasca Indonesia merdeka, pengembangan SDM pertanian diupayakan lebih serius lagi dibawah pembinaan Kementrian Kemakmuran (1945-1950). Lembaga ini mengalami reorganisasi menjadi Kementrian Pertanian (19501960) dan kemudian menjadi Departemen Pertanian hingga saat ini. Setelah berdirinya
Departemen
Pertanian,
penyelenggaraan
pendidikan
dan
penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi menjadi lebih mantap. Agar penyelenggaraan pengembangan SDM pertanian dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan pertanian, maka Departemen Pertanian membentuk lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di tingkat pusat, yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian. Seiring dengan perjalanan waktu, lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian terus mengalami perubahan dan perkembangan, saat ini lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di Indonesia adalah Badan Pengembangan SDM Pertanian 8
3)
Kelembagaan Penyuluhan Provinsi. Kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi disebut dengan Badan Koordinasi Penyuluhan, yang berkedudukan di provinsi. Badan Penyuluhan di tingkat provinsi mempunyai tugas: a)
Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
b)
Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
c)
Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
d)
Melaksanakan peningkatkan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi,
gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi. Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi. 4)
Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota disebut Badan Pelaksana
Penyuluhan.
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
di
tingkat
kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. Badan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas: a) Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional; b) Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9
d) Melaksanakan
pembinaan
pengembangan
kerjasama,
kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasaran, serta pembiayaan penyuluhan; e) Menumbuhkembangkan dan menfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku uasaha; dan f) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swakarsa melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota. Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/ walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota. 5)
Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan disebut Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. Balai Penyuluhan bertanggung jawab
kepada
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
kabupaten/kota
yang
pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. Badan penyuluhan di tingkat kecamatan mempunyai tugas: a) Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota; b) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; c) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, saran produksi, pembiayaan dan pasar; d) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan
penyuluh
swasta
melalui
proses
pembelajaran
secara
berkelanjutan; f) Melaksanakan
proses
pembelajaran
melalui
percontohan
dan
pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
10
BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. BPP bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. (UU-SP3K Pasal 15) 6)
Kelembagaan Penyuluhan Desa/Kelurahan. Kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kabupaten disebut Pos Penyuluhan. Pos Penyuluhan desa/ kelurahan merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk: 1. Menyusun programa penyuluhan; 2. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan; 3. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya; 4. Melaksanakan
proses
pembelajaran
melalui
percontohan
dan
pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 5. Menumbuhkembangkan
kepemimpinan,
kewirausahaan,
serta
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; 6. Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 8. Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud : a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
11
7)
Kelembagaan penyuluhan swasta Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga
yang
mempunyai
kompetensi
dalam
bidang
penyuluhan.
Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat. 8)
Kelembagaan Penyuluhan Swadaya Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluhan swasta dan/atau swadaya mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan; b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan; c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha; e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan; f. menumbuhkembangkan
kepemimpinan,
kewirausahaan,
serta
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha; i.
melaksanakan
proses
pembelajaran
melalui
percontohan
dan
pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
12
j.
melaksanakan
kajian
mandiri
untuk
pemecahan
masalah
dan
pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
D. Kebijakan Penyuluhan
Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Tahun 2010 2014 dalam rangka mewujudkan empat sukes pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan, adalah sebagai berikut: 1.
Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.
2.
Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta.
3.
Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan.
4.
Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
5.
Pendidikan tinggi kedinasan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina.
6.
Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
7.
Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional.
8.
Pemantapan
sistem
administrasi
dan
manajemen
penyuluhan
dan
pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
13
E. Pembiayaan penyuluhan
Sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2009 tentang pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Yang dimaksud pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi: a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan b. biaya operasional penyuluh PNS; c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan. Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan perimbangan sebagia berikut: a. Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluhan PNS serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN b. penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan Kecamatan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhana Pembiayaan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat. F.
Pengorganisasian Penyuluhan
Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang saling bekerjasama di dalam suatu struktur tata hubungan antar kelompok-kelompok (unit kegiatan) yang melaksanakan fungsi masing-masing, demi tercapainya tujuan (bersama) tertentu yang menjadi tujuan orgxanisasi yang bersangkutan. Pemahaman tentang
organisasi
seperti itu,
mengandung pengertian bahwa organisasi merupakan: a. Himpunan dari kelompok-kelompok orang yang saling bekerja sama untuk tercapainya tujuan tertentu. b. Setiap organisasi terbagi menjadi kelompok-kelompok atau unit-unit kegiatan yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. 14
c. Setiap organisasi memiliki struktur tata hubungan antar kelom¬pok yang jelas . Dengan demikian, pengorganisasian dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkoordinasikan atau menghubung-hubungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit (kelompok) kegiatan yang ter-dapat dalam organisasi yang bersangkutan, demi tercapainya tujuan organisasi yang menjadi tujuan bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu organisasi penyuluhan yang efektif, sedikitnya perlu diperhatikan tiga hal yang meliputi: a. Kegiataan penyuluhan membutuhkan penyuluh yang andal dengan mobilitas tinggi. Karena itu, setiap penyuluh harus dilengkapi dengan tersedianya dana yang cukup untuk dapat merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang
seringkali banyak
memerlukan
sumberdaya
(bahan,
perlengkapan, tenaga kerja, dan waktu). b. Wilayah kerja penyuluhan (pertanian), pada umumnya tidak cukup memiliki pelayanan sosial yang memadai. Karena itu, seringkali sulit
untuk
mengangkat penyuluh-penyuluh yang andal yang mau ditugaskan di wilayah yang sulit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya adalah, kita akan berhadapan dengan sejumlah besar penyuluh dengan kualifikasi rendah, atau menggunakan sedikit penyuluh yang andal. Dalam keadaan seperti ini, pengorganisasian penyuluhan harus dirancang sedemikian
rupa sehingga
memungkinkan para penyuluh dapat dengan mudah dipin¬dah tugaskan sesuai dengan kebutuhan setempat. c. Organisasi penyuluhan yang menggunakan penyuluh-penyuluh yang juga harus melaksanakaan tugas-tugas administrasi dan "pengat¬uran" akan menghancurkan
kredibilitas
penyuluhan
yang
merupa¬kan
organisasi
pendidikan. Karena itu, tugas penyuluhan harus dipisahkan dengan tugastugas pengaturan. Sejalan dengan itu, perlu diingat bahwa organisasi penyuluhan pertanian memiliki sifat yang unik. Sebab, di satu pihak harus memiliki jalinan yang erat dengan organisasi pemerintahan yang memiliki kekuasaan sebagai pengambil keputusan dan penanggung-ja¬wab kegiatan pembangunan (pertanian) di wilayah setempat; dan di lain pihak ia harus merupakaan organisasi pelayanan yang
15
melaksa¬nakan fungsi pendidikan yang sejauh mungkin dibebaskan dari segala macam bentuk pengaturan/pemaksaan. Oleh sebab itu, pengorganisasian penyuluhan pertanian harus diatur sedemikian rupa sehingga: tetap memiliki hubungan
"verti¬kal struk-tural"
dengan organisasi pemerintahan, dan di lain pihak harus memi-liki hubungan "horizontal fungsional" dengan
lembaga-lembaga: pendidikan, penelitian,
organisasi-organisasi profesi dan dengan masyarakat sasarannya. Di samping itu, dalam pengorganisasian penyuluhan pertanian harus selalu
memperhatikan
pentingnya keterlibatan masyarakat sasaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian, sejak di dalam perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan pengambil keputus-an tentang perencanaan program penyuluhan, pelaksanaan kegiat-an, pemantauan kegiatan, maupun evaluasi kegiatannya. G. Perencanaan Penyuluhan
Karakteristik perencanaan program yang baik: a. Mengacu kepada kebutuhan masyarakat. b. Bersifat komprehensif. c. Luwes. d. Merupakan proses pendidikan. e. Beranjak dari sudut pandang masyarakat. f. Memerlukan kepemimpinan lokal yang andal. g. Menggunakan teknik teknik dan penelitian. h. Mengharapkan partisipasi masyarakat, agar mereka mampu membantu diri mereka sendiri. i.
Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan.
Urutan kegiatan Perencanaan program penyuluhan pertanian meliputi : 1. Pengumpulan Data Situasi Pada Waktu Akan Disusun Suatu Program 2. Pengolahan Dan Penganalisaan Data Situasi 3. Perumusan Kebutuhan, Sebagai Tujuan Kerja 4. Penetapan Masalah 5. Perumusan Tujuan Kegiatan 6. Mencari Berbagai Alternatif Cara Pencapaian Tujuan 16
7. Memilih Alternatif Terbaik 8. Menyusun Rencana Kerja atau Programa Penyuluhan 9. Membuat Rencana Supervisi Dan Pelaksanaan Program 10. Membuat Rencana Dan Pelaksanaan Evaluasi 11. Membuat rencana dan pelaksanaan rekonsiderasi
17
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan
materi yang dibahas dalam
bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa:
Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organoisasi yang terdapat dalam dinas pertanian.
Priyono (2003), menyatakan kepemimpinan adalah sebuah proses yang akan membentuk seseorang pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap
diri
sendiri
(integrity),
bertanggungjawab
yang
tulus
(compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication).
Struktur penyuluhan pertanian
Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah
Kelembagaan Penyuluhan Pusat.
Kelembagaan Penyuluhan Provinsi. Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota.
Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan.
Kelembagaan Penyuluhan Desa/Kelurahan.
Kelembagaan penyuluhan swasta
Kelembagaan Penyuluhan Swadaya
Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Tahun 2010 - 2014 dalam rangka mewujudkan empat sukes pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan,
Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah
18
Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang saling bekerjasama di dalam suatu struktur tata hubungan antar kelompok-kelompok (unit kegiatan) yang melaksanakan
fungsi
masing-masing,
demi
tercapainya
tujuan
(bersama) tertentu yang menjadi tujuan orgxanisasi yang bersangkutan.
B. Saran
Begitu pentingnya suatu kelembagaan penyuluhan dalam pengembangan kelembagaan dan organisasi petani. Sehingga perlu adanya pemimpin yang mampu memanejemen atau mengatur dalam suatu kelembagaan penyuluhan sehingga petani tidak mengalami ketertinggalan mengenai informasi maupun teknologi pertanian.
19
DAFTAR PUSTAKA
http://sebartani.id/sosial-ekonomi-pertanian/makalah-kelembagaan-pertanian/ http://untukpetaniku.blogspot.co.id/2013/01/makalah-peraturan-perundangundangan.html http://www.tugasonline.net/2017/10/makalah-komunikasi-dan-penyuluhan.html http://ngawinesia.blogspot.co.id/2013/05/makalah-penyuluhan-pertanian.html https://www.scribd.com/document/340903595/MAKALAH-LEMBAGA-PERTANIANTERHADAP-PEMBANGUNAN-PERTANIAN-docx
20
