BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam era globalisasi sekarang ini ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berasal dari aspek mmiliter saja,namun juga dari aspek non militer yang sering disebut sebagai aspek nirmiliter. Aspek nir militer ini juga sering dikenal sebagai aspek asimetrik atau asimetris. Peperangan di era modern ini, tidak selalu diwujudkan dalam perang konvensional berteknologi tinggi, namun juga dapat dilakukan melalui berbagaicara yang tidak terlihat maupun terasakan oleh kebanyakan Negara di dunia.Pada saat ini dikenal ada perang dengan senjata biologis, sebagai contohadalah penggunaan media virus, hama, bakteri dan lain sebagainya. Ada pulaperang ideology dan politik, perang tersebut adalah pemaksaan ideology dan politik suatu Negara asing terhadap negara kita, agar kita dapat dikendalikandan memberikan keuntungan kepada Negara asing tersebut. Beberapa fenomena yang akhir-akhir ini dirasakan oleh banyak negara berkembang adalah besarnya pengaruh budaya barat yang masuk ke dalamsendisendi kehidupan tanpa dapat dilakukan filterisasi dan pembendunganlagi. Pengaruh budaya tersebut memang ada sisi positifnya, namun lebihbanyak sisi negativenya dikarenakan kekurangsiapan bangsa Indonesia dalam meresponnya . Hal-hal tersebut diatas merupakan sebagian kecil dari dampak globalisasi sekarang ini, padahal banyak hal yang harus direspon akibat efek globalisasi tersebut. Salah satu caranya adalah meningkatkan kewaspadaan secara nasional sehingga apapun dampak globalisasi yang terjadi, kita dapatmeresponnya demi mendapat benefit positif bagi pembangunan Negara kitatercinta. Peningkatan kewaspadaan nasional hanya dapat dicapai denganadanya pembangunan kewaspadaan secara nasional yang tepat, cepat dan berkelanjutan
1
1.2 Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan nasional ? b. Mengapa kewaspadaan nasional diperlukan ? c. Apa saja yang mengancam keutuhan NKRI? d. Apa fungsi kewaspadaan nasional? e. Bagaimana cara membangun kewspadaan nasional? f.
Apa pengertian bela negara?
g. Apa saja unsur dasar bela negara? h. Bagaimana cara kita dalam upaya bela negara ?
1.3 Tujuan penulisan Dengan ditulisnya makalah ini, penulis berharap dapat memberikan informasi atau pengetahuan pengetahuan mengenai kewaspaddan nasional dan bela negara. Sehingga S ehingga kita dapat memahami sekaligus menerapkan sikap sikap yang sesuai dengan kewaspadaan nasional dan bela Negara.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian kewaspadaan nasional kewaspadaan nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional juga bisa diartikan dengan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Terdapat tingkatan/strata tingkatan/strata sikap waspada, yaitu : 1. kewaspadaan kewaspadaan individu 2. kewaspadaan keluarga 3. kewaspadaan kelompok 4. Kewaspadaan Kewaspadaan RT/RK/RW, 5. Kewaspadaan lurahan 6. kabupaten/otonomi kabupaten/otonomi daerah 7. kewaspadaan propinsi 8. kewaspadaan nasional.
2.2 Fungsi Kewaspadaan Nasional 1. Membina kepastian hukum 2. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 3. Penegakan hukum dan keadilan 4. Membangun kemampuan pertahanan 5. Melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat. Hubungan Kewaspadaan nasional tidak terlepas dari paradigma nasional. Paradigma nasional adalah pola nasional yang digunakan digunakan dalam menjalankan sistem kehidupan nasional. Segala permasalahan nasional harus didudukkan dalam kerangka paradigma nasional sebagai komitmen bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan nasionalnya. 3
Dalam paradigma nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, ketahanan nasional dan wawasan nusantara a. Pancasila adalah landasan idiil dalam menjalankan kehidupan nasional. Pancasila yang diformulasikan dalam pembukaan UUD 1945 adalah suatu pandangan hidup atau nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai kehidupan nasional kehidupan nasional yang dimaksud adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mendasari semua sumber hukum yang ada di Indonesia atau dikatakn sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. b.
UUD 1945 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bangsa dan negara Indonesia, merupakan hukum dasar tertulis serta menjadi pedoman pokok dalam kehidupan nasional, sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum dari seluruh produk hukum atau kebujaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah.
c. wawasan nusantara merupakan landasan visional bangsa Indonesia yang dikembangkan dan dirumuskan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional, dengan mempertimbangkan geopolitik Indonesia, sejarah perjuangan dan kondisi sosial budaya bangsa. Wawasan nusantara mengamanatkan persatuan dan kesatuan wilayah tanah air sebagai wadah dan ruang hidup bangsa, merupakan pedoman dan pemberi motivasi bagi setiap penyelenggaraan negara, warga negara dan komponen bangsa baik dalam berpikir, bertindak dan bersikap. Wawasan nusantara memberikan tuntunan seluruh komponen bangsa untuk memiliki visi kebangsaan atau nasionalisme ke Indonesiaan. d. ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bangsa yang merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang terintegrasi, berisi : keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk ancaman, tantangan maupun hambatan
baik datang dari
dalam maupun luar negeri, langsung maupun tak langsung membahayakan identitas, kelangsungan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta tujuan nasional.
4
2.3 Hakikat Dan Penggolongan Ancaman Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman 1. Nirmiliter a. Ideology : Meskipun sistem politik internasional telah mengalami perubahan, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet sehingga paham komunis semakin tidak populer lagi, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis perjuangan kekuatan komunis, ancaman ideologi komunis masih tetap merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan. Bentuk-bentuk baru dari ancaman ideologi yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, yakni metamorfosis dari penganut paham komunis yang telah melebur kedalam elemen-elemen masyarakat, sewaktu-waktu dapat mengancam Indonesia Usaha pihak-pihak tertentu melalui penulisan buku-buku sejarah dengan tidak mencantumkan peristiwa G30S/PKI dan Dewan Revolusi, atau gerakan radikalisme yang brutal dan anarkis, memberikan indikasi bahwa ancaman ideologi masih potensial. Dalam Buku Putih pertahanan Indonesia tahun 2003 mengangkat gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negaea dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi NKRI dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditumpas. b. Politik : Dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia : intimidasi, provokasi, blokade politik. Ke depan, diperkirakan masih berpotensi terhadadap Indonesia, yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan nir militer Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia : intimidasi, provokasi, blokade politik . Ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara secara total
5
c. Ekonomi : Ekonomi tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antar negara atau pergaulan internasional Negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebih kuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti pula dengan politik dan militer yang kuat . Berpotensi menghancurkan pertahanan sebuah negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. -
Ancaman internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang yang tidak memadai, penetapan penetapan sistem ekonomi yang yang belum jelas, ketimpangan ketimpangan distribusi pendapatan pendapatan dan ekonomi ekonomi biaya tinggi tinggi
-
Ancaman eksternal dapat berupa indikator kerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.
d. Sosial dan budaya: Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung telah mengakibatkan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun Merebaknya wabah penyakit pandemi seperti flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS, dan malaria merupakan tantangan serius yang dihadapi di masa datang. Didorong oleh terjadinya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti : separatisme, terorisme, kekerasan , dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi “kuman” penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat, atau konflik vertikal antara pemerintah pusat, dan daerah. Konflik horisontal yang berdimensi suku,agama, ras dan antargolongan (SARA) pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan yang sudah melekat.Watak kekerasan mendorong tindakan kejahatan termasuk pengrusakan lingkungan dan bencana buatan manusia . Faktorfaktor berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia e. Teknologi dan informasi: Kemajuan IPTEK pada dasarnya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia. Seiring dengan kemajuan IPTEK berkembang pula kejahatan yang memanfaatkan kemajuan IPTEK tersebut, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Lambatnya perkembangan kemajuan IPTEK di 6
Indonesia menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Kondisi ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk negara-negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berupa ancaman teknologi dari luar negeri, tetapi juga pola sikap masyarakat dalam negeri dalam menghargai karya-karya teknologi anak bangsa. Pada dasarnya, Indonesia memiliki SDM yang kualitasnya berdaya saing tinggi dibandingkan dengan SDM negara-negara maju. Setiap tahun Indonesia mencetak juara-juara olimpiade Sains, memiliki tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi tinggi, tetapi belum ada wadah yang menjamin kegairahan untuk membangun kemampuan bangsa di bidang teknologi. Berakibat terjadinya arus “eksodus” tenaga ahli Indonesia ke luar yang menawarkan kehidupan lebih baik f. Keselamatan umum : secara geografis NKRI berada di kawasan rawan bencana, baik bencana alam, keselamatan transportasi, maupun bencana kelaparan. Bencana alam berakibat baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat masyarakat Keamanan transportasi merupakan merupakan salah salah satu dimensi keselamatan keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin tinggi sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain berupa penurunan tarif penumpang yang berdampak terhadap keselamatan. Rendahnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih lemahnya kepatuhan aparat dalam penegakan hukum dan aturan.
2. Militer Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer yang dapat mengganggu keutuhan negara adalah agresi militer dari luar negeri, pemberontakan pemberontak an bersenjata dalam negeri, sabotase, spionase, terorisme, gangguan keamanan di laut dan udara gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang menganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Konflik komunal yang pasa dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat. masyarakat.
7
2.4 Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kewaspadaan Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Perang Perang Nir Militer
a. Pembangunan Kewaspadaan Nasional Pembangunan kewaspadaan nasional bagi bangsa Indonesia harus dimulai dari sejak dini dan dari wilayah terkecil dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilaksanakan secara komprehensif, integral, sistemik, sinergis, obyektif dan positif. positi f. Berdasar pada potensi ancaman yang yang sekiranya muncul baik saat ini maupun prediksi di masa yang akan datang. b. Ideology Difokuskan dan digerakkan pada aspek pendidikan, perilaku, budi pekerti dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal dan non formal keseharian. Memperhatikan metode dan cara yang tepat, aplikasinya aplikasinya tidak boleh monoton dan variatif. c. politik Meningkatkan
tingkat
kesejahteraan
rakyat
Indonesia
berbasiskan
pada
pemerataan dan keadilan dalam pembangunan sehingga tidak mudah dipengaruhi secara ekonomi untuk kepentingan politik pihak asing . Meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang tepat dan sesuai dengam kondisi situasional bangsa Indonesia sehingga tidak ada alasan pihak asing ikut campur tangan sistem perpolitikan negara. Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara sehingga secara politis tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.
d. ekonomi Pembangunan ekonomi harus mampu mengatasi beberapa permasalahan mendasar di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang tepat program,tepat guna dan tepat sasaran mampu meningkatkan saya saing, peningkatan indikator kinerja tim ekonomi, kesiapan dalam menghadapi globalisasi serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap negara lain. Asas keadilan dan pemerataan yaitu dengan cara melaksanakan pelibatan dan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam prosesi pembangunan nasional. Dan yang terkhir adalah Peningkatan status perekonomian.
8
e. sosial budaya Pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal pengguna hasil pembangunan, memperhatikan nilai-nilai yang ada dan pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pembangunan di daerahnya. Pembangunan di bidang pendidikan Dilakukan
auditasi
pelaksanaan
anggaran
pendidikan
APBN
apakah
sampai
menyentuh rakyat kecil atau tidak. f.
teknologi dan informasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara mental maupun
kemampuan profesionalisme sesuai sesuai bidangnya. bidangnya. Menjadi pasar produk produk dalam negeri, negeri, tidak menjadi konsumer utama produk luar negeri, belajar mencintai produksi dalam negeri. Pemberian penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap ahli-ahli teknologi yang berpartisipasi aktif membangun negara. g. Keselamatan umum Mencegah terjadinya bencana alam dan melakukan usaha penyelamatan sedini mungkin
sehingga
mengurangi
dampak
kerugian
akibat
yang
ditimbulkan.
Pembangunan peralatan transportasi yang memenuhi standar kelayakan pakai, sistem standar operasi prosedur yang memenuhi persyaratan serta kemampuan sumber daya manusia yang ahli dalam pengoperasian tercapai.
2.5 Pengertian Bela Negara di Indonesia Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersamasama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 9
2.6 Unsur Dasar Bela Negara a. Cinta tanah air b. Kesadaran Berbangsa & bernegara c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara d. Rela berkorban untuk bangsa & negara e. Memiliki kemampuan kemampuan awal bela bela Negara
2.7 Dasar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara: 1.
Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan nasional.
2. 3.
Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pokok-Po kok Perlawanan Rakyat Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Rl.
Diubah oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. 4.
Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5.
Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6.
Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7.
Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.
10
2.8 Hak dan Kewajiban dalam Bela Negara Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : 1.
Ikut serta dalam mengamankan mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2.
Ikut serta membntu korban bencana di dalam negeri
3.
Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pendidi kan Kewarganegaraan atau
PKn.
11
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan Kewaspadaan nasional harus selalu ditanamkan pada diri kita untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Adanya Adanya globalisasi
tidak mungkin dihindari, mahasiswa harus
melakukan kewaspadaan nasional terhadap pengaruh budaya asing.. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala
upaya
untuk
mempertahankan
Negara
dengan
cara
meningkatkan
rasa
nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Guna menjamin tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 3.2 Saran Dari uraian makalah diatas ada beberapa hal yang perl diperhatikan diantaranya minimnya pemberian contoh yanglebih ril dan kurangnya referensi/sumber yang diambil.
12
DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, H prof Dr. 2007. Model-model pembelajaran untuk memebangkitkan sikap pembelajarn yang aktif, kreatif dan sungguh-sungguh. Jurnal
pendidikan
LMPM
Jateng.
Nomor
:
2
:
2007.
Margono , Drs M,Pd 2008. bentuk-bentuk kenegaraan. kenegaraan. Jakarta : Rineka cipta Dwiyono, Agus dkk. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Yudistira, 2006 Tim Abdi Guru. Pendidikan Kwarganegaraan SMP kelas VIII. Jakarta: Erlangga, 2006 Sunarso, Anis K., 2008. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas VI”, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
13
