MAKALAH HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang Dibina oleh Bapak Suparlan Al Hakim.
Disusun oleh : 1. Ananda Putri Syaviri
130533608243
2. Darma Rusdianto
130533608115
3. Ilham Setyo Nugroho
130533608235
4. Puguh Windi Bimantoro
130533608237
5. Yazid Bahroni
130533608
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA MARET 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema “ Hubungan Warga Negara dengan Negara”. Makalah inidimaksudkan sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraansekaligus sebagai bahan pelengkap dan bahan belajar bagi pembaca sekalian. Makalah dengan judul "Hubungan Warga Negara dengan Negara" ini membahas peta normative hubungan warga Negara dan Negara, makna legitimasi dan korporatisasi Negara dalam konteks hubungan warga Negara dan Negara, hubungan warga Negara dan Negara pada masa Orde Baru dan pemerintahan Reformasi, serta kajian paradigm hubungan warga Negara dan Negara dalam pemerintahan Reformasi dan Orde Baru. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam perumusan dan penulisan makalah ini sehingga makalah dapat terselesaikan. Disini penulis memohon masukan, saran serta kritik yang konstruktif dan membangun demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini. Malang, 7 Maret 2016
Penulis
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 2 DAFTAR ISI ............................................................................................................................. 3 BAB I .............................................. .........................................Error! Bookmark not defined. PENDAHULUAN ..................................................................Error! Bookmark not defined.
1.1
LATAR BELAKANG............................................... Error! Bookmark not defined.
1.2
TUJUAN ...................................................................Error! Bookmark not defined.
1.3
RUMUSAN MASALAH .......................................... Error! Bookmark not defined.
BAB II ............................................................................... ........................................................ 7 PEMBAHASAN .................................................................................. ..................................... 7
2.1 Peta Normatif Hubungan Warga Negara dan Negara ...................................................... 7 2.2 Legitimasi dan Korporatisasi Negara ................................................... ............................ 8 2.3 Hubungan Warga Negara dan Negara pada masa Orde Baru ........................................ 10 2.4 Hubungan Warga Negara dan Negara pada masa Reformasi ........................................ 11 2.5 Kaji Banding Paradigma Hubungan Warga Negara dan Negara .................................. 13 BAB III .................................................................................................................................... 15 PENUTUP ............................................... ................................................................................ 15 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................17
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam bagian keenam dalam Buku Bapak Suparlan Al Hakim yang berjudul “ Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia” dikonsentrasikan untuk dapat mengkaji hubungan kewajiban serta hak Negara dan warga Negara. Etika normatif hubungan hak dan kewajiban (Negara dan warga Negara), termasuk kajian korporatisasi dan legitimasi, kiranya penting dibahas sebagai pengetahuan awal sebelum mengenali format hubungan Negara dan warga Negara. Penjabaran hal tersebut perlu dikaji mengenai pengalaman bangsa Indonesia pada masa lalu (terutama pada masa pemerintahan Reformasi dan Orde Baru). Yang dalam hal ini juga dicerahkan melalui paradigma baru mengenai hubungan Negara dan warga Negara di era Reformasi, yang dipetakan dalam membangun masyarakat madani (civil society) yang sebagian diindikatorkan oleh perilaku bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM). Hubungan warga Negara dan Negara dengan menggunakan materi hak dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu dipetakan secara normatif sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan nilai konstitusi. Hal tersebut menunjukkan adanya batasan-batasan konstitusioanl terhadap campur tangan Negara terhadap kehidupan warga negaranya. Korporatisasi itu, akan menentukan seberapa besar legitimasi warga Negara terhadap pemerintahan negaranya.Paradigma hubungan warga Negara dan Negara pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak dipetakan secara vertikal, dimana Negara ditempatkan diatas warga Negara. Refleksi pemetaan ini, ban yak dilatari oleh teori Hegemoni (Antonio Gramsci) bahkan realisasinya justu dipadukan dengan sarana militer, dimana ABRI (sekarang TNI) sebagai instrumen utamanya. Sedangkan pada masa pemerintahan Reformasi, Negara dan warga Negara ditempatkan pada posisi sejajar, yang nampak banyak dielaborasi dari teori Strakturasi sebagaimana dikemukakan oleh Athon y Giddens. Hubungan Negara dan warga Negara, merupakan hubungan antara struktur dan agensi yang berlangsung secara timbal-balik, yang terjadi berulang-ulang dalam lintasan ruang dan waktu. Kesejajaran Negara dan warga Negara, dal am masa pemerintahan reformasi selalu 4
diadaptasikan kedalam tuntutan agenda reformasi total, antara lain adalah terciptanya kehidupan masyarakat kesederajatan dan keberadaban (civil society) yang diindikatori oleh adanya demokratisasi, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia (HAM).Berdasarkan pemaparan materi diatas, terdapat permasalahan-permasalahan dalam setiap point bagian ulasan materi yang perlu diungkapkan dan dicarikan alternatif penyelesaian permasalahan, sehingga ulasan materi mengenai hubungan warga Negara dan Negara menjadi lebih jelas dan rinci.
1.2. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dari makalah ini, tujuan dari penulisan makalah ini adalah: a. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian permasalahan dalam peta normatif hubungan antaraNegara dan warga Negara. b. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian permasalahan p ada legitimasi dan korporatisasi Negara dalam konteks hubungan Negara dan warga Negara. c. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian permasalahandalam hubungan Negara dan warga Negara pada masa orde baru d. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian permasalahan dalam hubungan Negara dan warga Negara pada masa pemerintahan reformasi. e. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian permasalahan padakaji bandingparadigma hubungan Negara dan warga Negara dalam pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.
1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan tujuan dari malakan ini maka, rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam makalah ini adalah: a. Permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah dalam peta normatif hubungan antara Negara dan warga Negara. b. Permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah pada legitimasi dan korporatisasi Negara dalam konteks hubungan Negara dan warga Negara. c. Permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah dalam hubungan Negara dan warga Negara pada masa orde baru. 5
d. Permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah dalam hubungan Negara dan warga Negara pada masa pemerintahan reformasi. e. Permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah pada kaji banding paradigma hubungan Negara dan warga Negara dalam pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.
6
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Peta Normatif Hubungan Antara Negara dan Warga Negara.
Konsep hubungan antara Negara dan warga Negara masih sering menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Pemasalahan dalam memetakan hubungan antara Negara dan warga Negara masih menjadi hal yang kerap membingungkan. Dalam wacana Pendidikan Kewarganegaraan, Negara seharusnya diposisikan sejajar dengan warga Negara. Masyarakat tidak dilawankan dengan Negara justru persepsi hubungan keduanya yang masih menjadi permasalahan karena bingung atau kerap dipersepsikan sebagai mitra dari hubungan antara keduanya.Hubungan antara Negara dan warga Negara tidak selalu berkonotasi normatif maupun empiris. Jika dilihat secara normatif, hubungan Negara dan warga Negara harus selalu berpegang teguh pada hak dan kewajiban yang melekat diantara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil dan harmoni dengan bersandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Sedangkan jika dilihat secara empiris, bisa jadi hubungan warga Negara dan Negara justru melanggar norma yang telah disepakati bersama. Dari permasalahan dalam memetakan hubungan antara Negara dan warga Negara tersebut, timbul akibat dimana keberadaan masyarakat yang menjadi “tak berimbang” dengan Negara. Maka dari itu, pola hubungan warga Negara dan Negara harus dikembalikan pada hubungan yang bersifat konstitusional dan inkonstitusional, dimana jika salah satu diantaranya mengingkari komitmen konstitusi sebagai dasar dan standar normatif, maka hubungan itu akan diwujudkan dengan melemahkan posisi warga Negara. Kemudian, melalui instrument kekuasaan, Negara dapat melakukan cara-cara yang bersifat represif (kasar) maupun hegemonik (lembut) untuk mengelabuhi masyarakat sehingga legitimasi masyarakat terus mengalir kepada Negara. Untuk alternatif penyelesaian masalah terkait membangun hubungan antara warga Negara dan Negara secara adil, normatif dan etik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah: a. Menginventarisasi variabel yang melekat pada diri warga Negara. 7
b. Menginventarisasi variabel yang melekat pada organisasi Negara. c. Menghubungkan variabel yang melekat pada warga Negara dan organisasi Negara. d. Mempersepsikan bahwa kedua hubungan antara warga Negara dan Negara identik dengan hubungan hak dan kewajiban anatara keduanya e. Mencari dasar norma sebagai pembenar hubungan antara warga Negara dan Negara yang bersumber dari jiwa dan nilai- nilai konstitusi. Hubungan warga Negara dan Negara tidak berlangsung menurut gradasi atau tingkatan yang vertikal melainkan menjadi hubungan yang sederajat. Masing-masing memiliki nilai fungsional sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaan secara sistematik. Negara tidak dibenarkan mendominasi warga Negara, warga Negara tidak dibenarkan secara anarkis menjatuhkan Negara.
2.2. Legitimasi dan Korporatisasi Negara.
Persoalan yang ada dalam hubungan antara Negara (pemerintah) dengan warga Negara (rakyat atau masyarakat) adalah pengakuan antara dua komponen tersebut. Dua komponen tersebut adalah legitimasi Negara dan korporatisasi Negara. Menurut Surbakti pada tahun 1992, persoalan yang timbul terkait legitimasi Negara adalah sikap masyarakat atas kewenangan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politiknya. Persoalan terkait pengakuan masyarakat terhadap negara dan hak-hak memimpin. Legitimasi Negara itu sendiri mencakup lima (5) aspek yaitu: (1) Komunitas po litik; (2) Hukum; (3) Lembaga Politik; (4) Pemimpin; dan (5) Kebijakan.
8
Hal ini tentunya akan membebani masyarakat maupun organisasi masyarakat karena adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya kebijakan tersebut membatasi daya gerak masyarakat dalam berkreatifitas dan menjalankan su atu kegiatan. Adapun cara pemerintah dalam mendapatkan legitimasi Negara dengan cara simbolis dan material. Secara simbolis, pemerintah memanipulasi kecenderungan – kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, bahkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kasus saat ini yaitu pemanfaatan kecenderungan manusia yang ingin mendapatkan materi secara mudah. Contohnya pada saat pelaksanaan pemilu, masyarakat diminta memilih suatu partai yang tentunya hanya karena diberi uang, bukan karena pilihan hati nuraninya sendiri. Secara material, pemerintah memberi janji-janji untuk mensejahterakan masyarakat yang cenderung masih semu. Janji- janji tersebut akan dengan mudah membuat masyarakat memberikan kepercayaannya kepada pemberi janji walaupun belum tentu janji tersebut akan ditepati, dilaksanakan dan diselesaikan. Sementara itu, pada korporatisasi Negara menekankan pada kondisi dimana sebuah masyarakat atau organisasi secara pluralistik, yang artinya semua kegiatan masyarakat maupun organisasi akan diawasi oleh Negara. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin sempitnya kebebasan mereka, karena semua kegiatan yang dilakukan harus menomorsatukan Negara dibandingkan kepentingan sendiri, dengan mempertimbangkan apa yang dapat ia berikan pada Negara. Hal ini tentunya akan memberatkan kegiatan-kegiatan kelompok berskala besar yang tidak memiliki hubungan dengan Negara. Disamping itu, memusatkan kepentingan pada kelompok, batasan yang diberikan Negara semakin besar, dan dalam hal ini cenderung terlibat bahwa Negara ingin mendapatkan respon dari masyrakat untuk patuh dan taat dengan aturan Negara. Oleh karena itu, untuk alternatif penyelesaian persolan tersebut, perlu adanya kerjasama dan perjanjian yang adil bagi kedua belah pihak dalam rangka menekankan hubungan yang bersifat kesejajaran atau kesetaraansehingga akan menghasilkan hubungan yang baik antara masyarakat atau kelompok dengan Negara. Sehingga baik pihak pemerintah maupun rakyat atau masyarakat dapat menjalin hubungan warga Negara dan Negara dengan lancar dan harmonis. Perlu diberdayakan pemberian kuasa atau wewenang pada berbagai kelompok kepentingan yang muncul agar tuntutan mereka tidak menimbulkan konflik, gangguan
9
stabilitas serta politik dan membudayakan peradaban antara Negara dan warga Negara sehingga pemberdayaan kebebasan pada masyarakat menjadi lebih terfasilitasi.
2.3. Hubungan Negara dan Warga Negara Pada Masa Orde Baru.
Persoalan yang muncul ketika masa pemerintahan Orde Baru yaitu dengan slogan “pembangunan yes” dan “politik no”, orde baru bertekad akan mengantarkan potensi rakyat sebagai modal dalam pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi ditempatkannya sebagai “spektrum sentral”, orde baru telah mampu memotret dirinya sebagai „orde pembangunan‟ yang memiliki komitmen dalam menegakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsukuen. Dalam kaitan tersebut, paradigma kenegaraan pada masa Orde Baru dipetakan sedemikian rupa, dimana Negara (pemerintah) bertanggung jawab sebagai patron (bapak) dan warga Negara sebagai client (anak) yang merupakan indicator adanya praktik perspektif kultural Jawa (momong atau mengasuh). Gagasan pemerintahan dan kepemimpinan nansional pada Orde Baru tersebut ternyata banyak mengecewakan rakyat dalam praktiknya. Pembangunan tersebut bukan lagi diarahkan demi kesejahteraan rakyat banyak akan tetapi mengarah pada kepentingan pa rtai pemerintah, golongan, rezim keluarga serta pemerintah itu sendiri. Akibatnya pembangunan yang terjadi tidak merata serta timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, yang disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar di arahkan ke pembangunan pusat. Kemudian, pada masa Oder Baru, pemerintah membangun sebuah strategi kepemimpinan moral dan intelektual yang sangat canggih melalui pemerintahan hemogeni yang di padu dengan kekuatan militer. Dengan dibangunnya strategi ini, tidak jarang jika ada warga negara yang mengkritik kebijakan pemerintah yang di anggap menggangu stabilitas politik dan keamanan sosial. Hal tersebut terjadi karena pen ggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, serta kritik dari masyarakat yang di bungkam karena tidak pernah mendapat tempat dalam pemerintahan Orde Baru.serta oposisi yang diharamkan. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian permasalahan yan g terjadi pada masa Orde Baru tersebut, seharusnya dilakukan dengan adil dan merakyat. Kekayaan daerah sebaiknya digunakan sesuai dengan kepentingan, jika akan diberikan ke pemerintah pusat maka berikan seperlunya saja selebihnya digunakan untuk meratakan pembangunan diseluruh daerah yang membutuhkan pembiayaan yang merata juga. Dengan pemberian sebagian 10
kekayaan oleh daerah ke pusat, dimaksudkan agar daerah mempunyai modal jika sewaktuwaktu akan melakukan pembangunan daerah tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan yang terfokus hanya di pusat. Kemudian, untuk menciptakan keamanan di Indonesia hendaknya tidak menggunakan kekuatan militer, dengan adanya campur tangan dari pihak militer karenahal tersebut justru malah membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman dikarenakandari sudut pandang masyarakat Indonesia, militer dinilaimenakutkan. Ketika keamanan Indonesia mendapat campur tangan dari pihak militer, masyarakat hanya berani mengungkapkan kritikan kepada pemerintah dan seharusnya ketika pemerintah mendapatkan kritikan dari masyarakat, pemerintah dengan senang hati menerima kritikan tersebut agar nantinya Indonesia menjadi lebih ba ik.
2.4. Hubungan Negara dan Warga Negara Pada Masa Pemerintahan Reformasi.
Prinsip pokok reformasi di Indonesia adalah reformsi total. Artinya, bahwa gerakan reformasi di arahkan pada upaya pembaharuan kehidupan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik. Cakupan reformasi menyeluruh adalah reformasi moral,politik,sosial, dan budaya dalam membongkar budaya feodalistik yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam dunia perpolitikan indonesia, secara fisik Orde baru memang telah tergusur dan Seoharto telah lengser. Bersamaan dengan itu tren kehidupan politik di Indonesia mulai terjadi perubahan seirama dengan perguliran gerakan reformasi total yang sedang berlangsung selama ini. Dunia politik Indonesia lebih banyak dianalisis secara proposional. Mulai dari wacana politik, bahasa, kekuasaan bahkan sampai pada wacana budaya. Hal tersebut hampir bisa di pastikan berkaitan dengan persoalan hubungan antara negara dengan warga negara yang hidup di seluruh nusantara ini. Ketika masa Orde Baru berada dipuncak gemilangnya, banyak diloyali oleh para elite pemerintah dan disegani oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada masa Reformasi, suasana yang terjadi malah sebaliknya, para elite pemerintah yang loyal justru mengkritisi rakyat bahkan tidak jarang memberikan vonis dan predikat Orde Baru sebagai “pengkhianat demokrasi”, “penindas rakyat”, “pengkhianat bangsa”, “sarang KKN” dan lain 11
sebagainya.Terkait hal tersebut, dapat dipastikan kenyataannya dalam kebijakan pemerintahan pada masa Reformasi masih terdapat bayangan style Orde Baru, lantaran jaringan Orde Baru masih terasa kuat. Kini bangsa Indonesia sedang menatapsebuah kehidupan “ paska reformasi ” menuju masyarakat yang diidamkan, yaitu „ Masyarakat Indonesia Baru ‟ sebuah masyarakat di mana wacana politik rakyat harus bisa diterjemahkan identik dengan wacana politik pemerintah ( negara ). Pemerintahan reformasi di bawah kepemimpinan gus Dur juga tidak banyak memberikan harapan kepada rakyat apalagi jika di bandingkan dengan kinerja kenegaraannya, Gus Dur juga tidak menampakan prestasi yang lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya. Banyak kasus kenegaraan dan kemasyarakatan muncul dalam era pemerintahan ini, sehingga tidak hanya mencuat dalam kehidupan nasional namun juga sampai merambah ke dalam kehidupan internasional. Tentu dalam kaitan ini masih dalam perdebatan yang sangat hangat dari yang proaktif dan menolaknya. Persoalan yang terjadi pada masa Reformasi adalah a) Rekontruksi persepsi dan mekanisme demokrasi dalam tataran elite, n ampak belumberjalan secara proposional. Karena dari berbagai pihak MPR, DPR maupun Presiden masih mencari benarnya sendiri, mau menan g sendiri. Dalam artian keegoisan pihak MPR , DPR maupun presiden belum dapat mencerminkan wakil-wakil rakyat yang teladan. b) Banyak konflik vertikal maupun horizontal, sehingga menggancam keutuhan NKRI, terjadi ancaman-ancaman di berbagai tempat seperti Aceh, Maluku dan Papua. c) Realisasi supremasi hukum nampak tidak berjalan. d) Terkesan berjalan sendiri, misalnya pemberhentian beberapa menteri dalam kabinetnya tanpa alasan yang jelas. Dari beberapa persoalan diatas, untuk alternatif penyelesaian mas alah tersebut adalah menata ulang kehidupan bangsa ke dalam format yang lebih baik, dibutuhkan bukan saja kerja rekonstruksi politik di tataran elite atau praktis, melainkan juga dikonstruksi wacana dan paradigma yang terbukti sesat. Untuk itu, masyarakat Indonesia memerlukan lalu lintas gagasan yang serius dan intens, agar proses dekonstruksi wacana tersebut benar-benar sejalan dengan kebutuhan demokrasi. Gagasan pemberdaya masyarakat, juga diharapkan, agar rakyat memiliki posisi tawar yang sejajar dengan Negara atau para tataran elite pemerintahan, karena rakyat bukanlah sebagai agen atau instrumen saja melainkan berperan 12
sebagai mitra Negara yang memiliki kedudukan setara. Jangan menyalah-gunakan hak azasi manusia , supremasi hukum serta demokratisasi dalam kehidupan b angsa. Forum demokrasi yang diorbitkan jangan hanya menerima atau diisi dengan tataran elite pusat atau pemerintahan, karena Negara ini tidak hanya diisi oleh tataran elite, banyak rakyat atau warga Negara lainnya yang memiliki hak azasi untuk mengungkapkan gagasan mereka yang dapat membantu penataan ulang kehidupan bangsa pada masa Reformasi tersebut.
2.5. Kaji Banding Paradigma Hubungan Negara dan Warga Negara dalam Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.
Paradigma yang digunakan dalam memetakan hubungan Negara dan warga Negara antara pemerintahan Orde Baru dan Reformasi, nampak terdapat perbedaan yang berarti. Persoalan inti dari masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi terletak pada penggunaan teori yang sangat bertolak belakang dan jelas perbedaannya. Pada masa Orde Baru, hubungan warga Negara dan Negara banyak menggunakan teori Hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, sedangkan pada masa Reformasi, hubungan warga Negara dan Negara banyak menggunakan teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Jika dirunut dari latar belakangn ya, kedua teori tersebut sama- sama muncul sebagai reaksi terhadap teori yang digunakan sebelumnya.Teori Gramsci dan Giddens dapat ditegaskan sebagai substansi pokok yang sama-sama digunakan sebagai sarana menjembatani problema teoritis tentang hubungan antara penguasa dengan yang dikuasia, Negara dengan warga Negara. Dalam posisinya yang berperan sebagai jembatan penyelesaian persoalan kehidupan manusia dan Negara tersebut, terdapat beberapa varian yang perlu dicari perbedaan orientasinya, baik dalam teori Hegemoni maupun teori Strukturasi. Pertama, varian mengenai posisi Negara dan masyarakat dalam pandangan Giddens dan Gramsci. Menurut pandangan Gramscian (teori Hegemoni), Negara dipandang berada diatas warga Negara atau masyarakat. Sedangkan menurut Giddenian (teori strukturasi), Negara dipandang memiliki posisi yang sejajar atau setara dengan warga Negara. Gramsci menyebutkan bahwa Negara adalah struktur, sedangkan warga Negara adalah agen ; Giddens menyebutkan bahwa Negara adalah mitra warga Negara.
13
Kedua, varian mengenai fungsi norma, ideologi, nilai dan kultur dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Menurut Gramscian, fungsi norma, ideolo gi, nilai dan kultur merupakan instrument hegemoni, yang artinya Negara harus mampu menyakinkan ideologinya agar diterima dengan rakyat. Sedangkan menurut Giddenian, fungsi norma, ideologi, nilai dan kultur merupakan unsur struktur yang mampu membingkai praktik sosial, sehingga masyarakat juga ikut menyediakan waktu dan ruang bagi keberlangsungan praktik sosial. Ketiga, varian mengenai pandangan kedua teori tehadap Negara. Menurut Gramscian, konsep Negara bersifat integral, bahwasanya Negara merupakan hasil gabungan dari masyarakat sipil dan politik yang masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda. Eksistensi antara masyarakat sipil dan politik sangat terlihat jaraknya, hal ini lebih mendominasikan eksistensi masyarakat politik, bahkan esksistensi masyarakat sipil tertenggelamkan. Sedangkan menurut Giddenian, konsep Negara tetap dipandang sejajar antara masyarakat sipil dan Negara. Giddenian menggunakan konsep lokalisasi menuju globalisasi. Eksistensi Negara dan masyarakat sipil bersifat dialetik yang artinya saling memberikan kewajiban dan mengakui hak yang melekat pada masing-masing. Berdasarkan persoalan yang ada pada kedua masa pemerintahan tersebut, maka alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah deng an menegakkan demokrasi dan menghargai Hak Azasi Manusia sepenuhnya, karena untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa dan Negara yang baik maka perlu adanya kesederajatan dan kebe radaban yang diindikatori oleh adanya demokratisasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hakhak azasi manusia (HAM). Melalui hubungan warga Negara dan Negara yang bersifat respirokal, mengisyaratkan bahwa untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa dan Negara dibangun atas dasar prinsip “Pendemokrasian De mokrasi”. Negara tidak untuk diperlawankan dengan warga Negara, tetapi Negara harus memperluas peran warga Negara atau publik ke arah transparansi dan menekan sedemikian rupa sehingga Negara tidak memiliki musuh.Dalam kedudukan posisi keduanya haruslah setara sehingga keadilan dan keberadaban dapat diwujudkan dengan baik. Tidak ada pihak yang merasa tidak diperhatikan dalam sebuah Negara tersebut, tidak hanya menekankan atau menjunjung tinggi tataran elite yang seolah – olah berkuasa karena memiliki wewenang yang lebih luas.
14
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Hubungan warga Negara dan Negara dengan menggunakan materi hak dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu dipetakan secara normatif sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan nilai konstitusi.Hubungan warga Negara dan Negara tidak berlangsung menurut gradasi atau tingkatan yang vertikal melainkan menjadi hubungan yang sederajat. Masing-masing memiliki nilai fungsional sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaan secara sistematik. Negara tidak dibenarkan mendominasi warga Negara, warga Negara tidak dibenarkan secara anarkis menjatuhkan Negara.Perlu adanya kerjasama dan perjanjian yang adil bagi kedua belah pihak (warga Negara dan Negara) dalam rangka menekankan hubungan yang bersifat kesejajaran atau kesetaraan sehingga akan menghasilkan hubungan yang baik antara masyarakat atau kelompok dengan Negara. Sehingga baik pihak pemerintah maupun rakyat atau masyarakat dapat menjalin hubungan warga Negara dan Negara dengan lancar dan harmonis. Perlu diberdayakan pemberian kuasa atau wewenang pada berbagai kelompok kepentingan yang muncul agar tuntutan mereka tidak menimbulkan konflik, gangguan stabilitas serta politik dan membudayakan peradaban antara Negara dan warga Negara sehingga pemberdayaan kebeba san pada masyarakat menjadi lebih terfasilitasi. Untuk pemerintahan seharusnya dilakukan dengan adil dan merakyat. Kekayaan daerah sebaiknya digunakan sesuai dengan kepentingan, jika akan diberikan ke pemerintah pusat maka berikan seperlunya saja selebihnya digunakan untuk meratakan pembangunan diseluruh daerah yang membutuhkan pembiayaan yang merata juga. Dengan pemberian sebagian kekayaan oleh daerah ke pusat, dimaksudkan agar daerah mempunyai modal jika sewaktu-waktu akan melakukan pembangunan daerah tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan yang terfokus hanya di pusat. Kemudian, untuk menciptakan keamanan di Indonesia hendaknya tidak menggunakan kekuatan militer, dengan adanya campur tangan dari pihak militer karenahal tersebut justru malah membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman dikarenakandari sudut pandang masyarakat Indonesia, militer dinilaimenakutkan. Ketika keamanan Indonesia mendapat 15
campur tangan dari pihak militer, masyarakat hanya berani mengungkapkan kritikan kepada pemerintah dan seharusnya ketika pemerintah mendapatkan kritikan dari masyarakat, pemerintah dengan senang hati menerima kritikan tersebut agar nantinya Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian dalam menata ulang kehidupan bangsa ke dalam format yang lebih baik, dibutuhkan bukan saja kerja rekonstruksi politik di tataran elite atau praktis, melainkan juga dikonstruksi wacana dan paradigma yang terbu kti sesat. Untuk itu, masyarakat Indonesia memerlukan lalu lintas gagasan yang serius dan intens, agar proses dekonstruksi wacana tersebut benar-benar sejalan dengan kebutuhan demokrasi. Gagasan pemberdaya masyarakat, juga diharapkan, agar rakyat memiliki posisi tawar yang sejajar dengan Negara atau para tataran elite pemerintahan, karena rakyat bukanlah sebagai agen atau instrumen saja melainkan berperan sebagai mitra Negara yang memiliki kedudukan setara. Jangan menyalah-gunakan hak azasi manusia , supremasi hukum serta demokratisasi dalam kehidupan bangsa. Forum demokrasi yang diorbitkan jangan hanya menerima atau diisi dengan tataran elite pusat atau pemerintahan, karena Negara ini tidak hanya diisi oleh tataran elite, banyak rakyat atau warga Negara lainnya yang memiliki hak azasi untuk mengungkapkan gagasan mereka yang dapat membantu penataan ulang kehidupan bangsa. Menegakkan demokrasi dan menghargai Hak Azasi Manusia sepenuhnya, untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa dan Negara yang baik maka perlu adanya kesederajatan dan keberadaban yang diindikatori oleh adanya demokratisasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia (HAM). Melalui hubungan warga Negara dan Negara yang bersifat respirokal, mengisyaratkan bahwa untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa dan Negara dibangun atas dasar prinsip “Pendemokrasian Demokrasi”. Negara tidak untuk diperlawankan dengan warga Negara, tetapi Negara harus memperluas peran warga Negara atau publik ke arah transparansi dan menekan sedemikian rupa sehingga Negara tidak memiliki musuh.
16
DAFTAR PUSTAKA
Hakim, Suparlan Al.2012:124-142. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia.Malang.Universitas Negeri Malang
17
