KATA PENGANTAR
Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas PKn ini dapat kami selesaikan dengan baik. Penyusun juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu kami ka mi dalam menyelesaikan tugas ini. Kami sangat menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan, baik materi maupun penyajian serta penulisan yang tidak sesuai. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mengharapkan kritik dan juga sarannya kepada semua pihak demi kesempurnaan penulisan makalah ini dan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Terima kasih.
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................ ............................... .............................. ...
i
KATA PENGANTAR .............................. ............................... ............................
ii
DAFTAR ISI .............................. .............................. .............................. .............
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................. .............................. ..................
1
B. Rumusan Masalah ............................ .............................. .............
1
C. Tujuan .......................... ............................... .............................. ...
1
PEMBAHASAN ............................... .............................. ..................
2
A. HAKIKAT PERS .............................. .............................. .............
2
1. PENGERTIAN PERS ............................. .............................. ...
2
2. CIRI-CIRI PERS ............................ .............................. .............
2
3. FUNGSI PERS .............................. .............................. .............
3
4. Peran pers ........................... ............................... .......................
5
5. Prinsip-prinsip pers ............................. .............................. ........
5
B. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA ........................... ...
6
1. Pers di Era Kolonial (1744 sampai awal abad 19) ...................
6
2. Pers di masa pergerakan (1908 - 1942) ............................. ........
6
3. Pers di masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945) ........................
7
4. Pers di masa revolusi fisik (1945 - 1949) .................................
8
5. Pers dimasa Orde Lama (1957 – (1957 – 1965) 1965) ............................ ........
9
6. Pers di masa Orde Baru ..................................... .......................
10
7. Pers di masa pasca Reformasi ............................... ..................
12
PENUTUP .............................. ............................... ............................
14
A. Kesimpulan ............................ ............................... .......................
14
B. Saran ............................ ............................... .............................. ...
14
DAFTAR PUSTAKA .......................... ............................... .............................. ...
15
BAB III
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Istilah pers tidak asing terdengar di telinga kita semua, berbicara tentang pers berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Terkadang istilah pers, jurnalistik, dan komunikasi massa menjadi tercampur baur dan saling salin g tertukar pengertiannya. Apabila pers merupakan salah satu bentuk komunikasi mass, maka jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengisinya. Beberapa ahli politik berpendapat bahwa pers merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapat tersebut sekiranya tidak berlebihan karena kenyataannyapersdapat menciptakan/membentuk opini masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar. Dalam era demokratisasi ini,pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsipersdapat dirasakan dan dinikmati masyarakat. Pada masa reformasi ini, kebebasanperstelah di buka lebar-lebar.Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik social terhadap pemerintah.Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, tetapi pers tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap melakukan control terhadap kebebasan pers dalam kehidupan sehari-hari.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah pengertian, fungsi dan peranan pers? 2. Bagaimanakah perkembangan pers di Indonesia ?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui pengertian, fungsi dan peranan pers. 2. Untuk mengetahui perkembangan pers di Indonesia.
1
BAB II PEMBAHASAN A. HAKIKAT PERS 1. PENGERTIAN PERS a. Pengertian pers secara umum kata pers berasal dari bahasa belanda, yang dalam bahasa inggris berarti perss. Pers dalam bahasa latin, pressareyang berarti tekan atau cetak. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara ilmiah berarti penyiaran yang dilakuan secara tercetak. Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yaitu pers dalam pengertiaan luas luas dan pers dalam pengertian sempit. sempit. Dalam arti luas pers pers meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan telivisi siaran. Adapun pers dalam pengrertian sempit hanya t erbatas pada media cetak, yaitu surat kabar majalah dan bulletin. Pengertian pers menurut ilmu komunikasi yaitu usaha percetakan atau penrbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan telivisi, orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita, serta media penyiaran berita, berita, yaitu surat kabar, kabar, majalah, majalah, radio, dan telivisi telivisi
b. Pengertian menurut para ahli 1) Menurut L. Taufik, seorang ahli jurnalistik, pers adalah usaha-usaha dari alat komunikas massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat
terhadap
penerangan,
hiburan,
keinginan,
mengetahui
peristiwa-peristiwa, peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi disekitar mereka khususnya dan didunia umumnya 2) Menurut Weiner, seorang ahli jurnalistik, pers memiliki tiga arti. Pertama, wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin cetak-naik cetak
2. CIRI-CIRI PERS
a. Periodesitas, artinya pers terbit secara teratur dan periodic. Periodesitas mengedepankan mengedepankan irama terbit, jadwal terbit, dan konsistensi atau keajekan.
b.Publisitas, artinya pers ditujukan atau disebarkan kepada khalayak dengan sasaran yang sangat heterogen, baik dari segi geografis maupun psikografis.
2
c. Akutualitas, artinya informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk pada peristiwa yang benar-benar baru atau sedang terjadi.
d.Universilitas, artinya memandang pers dari sumbernya dan keanekaragaman materi isinya.
e. Objektivitas, merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan menjalankan profesi jurnalistiknya.
3. FUNGSI PERS Fungsi pers menurut menurut menurut undang-undang undang-undang nomor 40 tahun 1999 1999 tentang pers antara lain sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan media control social. Pers nasional dapat berfungsi pula sebagai lembaga ekonomi komersial. Pada pasal 4 undang-undang nomor 40 tahun 1999 disebutkan hak-hak pers sebagai berikut: a.
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi Negara.
b. Pers nasional tidak dikenakan sensor, pemberedalan, dan pelarangan penyiaran. c.
Pers nasioanal mempunyai hak mencari, menyampaikan „gagasan, dan informasi kepada masyarakat.
Pada pasal 5 undang-unadang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dijelaskan bahwa kewajiban pers adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati: a. Norma-norma Norma-norma agama agama dan rasa kesusilaan kesusilaan masyarakat. masyarakat. b. Asas praduga tidak bersalah, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.
Secara umum, fungsi pers meliputi hal-hal berikut: a. Fungsi menyiarkan infomasi ( to infrom )
Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang utama. Indicator penyiaran informasi adalah adanya informasi dari sumber informasi melalui media keoada konsumen konsumen atau penikmat penikmat informasi
b. Fungsi mendidik ( to educate )\
Proses pendidikan atau mendidik bukan sebatas pada transfer ilmu atau menyalurkan
ilmu,
melainkan
mencakup
proses
mengajarakan
dan
menanamkan nilai-nilai. Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan
3
majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. c.
Fungsi menghibur ( to intertain )
Menghibur
berarti
memberikan
atau
menyuguhkan
sesuatu
yang
menyenangkan bersifat ringan dan menyegarkan untuk menghilangkan kejenuhan. Tidak jarang berupa berita yang mengandung minat insane (human interest) dan tajuk rencana.
d. Fungsi memengaruhi ( to influence )
Fungsi memengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, masyarakat, yaitu sebagai fungsi control sosial. Fungsi control sosial pers mempunyai mempunyai banyak tujuan seperti beikut: 1) Menjaga agar undang-undang yang telah dibuat oleh wakil-wakil rakyat dijalankan sebaik-baiknya oleh semua pihak 2) Melindungi hak-hak asasi manusia 3) Melindungi kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan masyarakat masyarakat 4) Menjaga agar jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar dan undang-undang 5) Mewujudkan agar perencanaan Negara, baik perencanaan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Dalam fungsi control sosial pers, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur- unsur sebagai berikut: 1)
Sosial participation, yaitu keikutsertaan keikutsertaan rakyat dalam pemerintah
2)
Sosial responsibility, yaitu pertanggungjawaban pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat
3)
Sosial support, yaitu dukungan rajyat terhadap pemerintah
4)
Sosial control, yaitu control masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah
e.
Fungsi menghubungkan atau menjembatani menjembatani ( to mediate )\
Di Indonesia kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi dengan rakyat yang snagat banyak tadaklah mungkin satu per satu rakyat mendatangi gedung perwakilan untuk menyampaikan asprasinya. Dalam hal ini pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarkat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur kelembagaan kelembagaan yang ada dapat disalurkan disalurkan mealui mealui pers.
4
4. Peran pers Pada pasal 6 undang-undang nomor 40 tahun 1999 disebutkan peran pers meliputi hal-hal berikut:
Memenuhi
hak masyarakat masyarakat untuk mengetahui. mengetahui. Hal ini dilakukan dilakukan melalui
transfer informasi dalm bebagai bidang (ekonomi, poltik, sosial dan budaya)
Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Berkaitan dengan penyampaian aspirasi rakyat guna mewujudkan pemerintahan dari rakyat sesuai dengan Negara demokrasi demokrasi yang mngedepankan mngedepankan pemerintahan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
Mendorong terwujudnya supremasi hokum dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan persamaan dihaapan hokum atau menjunjung tinggi hokum
Menghormati kebhinekaan. Kebhinekaan mengundang pengertiaan walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Dalam hal ini pers mengadepankan mengadepankan persatuan persatuan dengan
menyampaikan
informasi
yang
memperlihatkan
norma
agama,
kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan asas praduga yang tak bersalah
Pers menitikberatkan kepada prinsip objektivitas dalam menyampaikan informasi kepada khalayak banyak.
Melalukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan umum. Pers dalam hal ini memerankan memerankan fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peran pers dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran adalah dengan cara menyampaikan kebenaran kepada publaik berwujud berita atau informasi dan mengajak masyarakat berfikir kritis dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia
5. Prinsip-prinsip pers a.
Idialisme artinya cita-cita, obsesi, atau sesuatu yang terus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui masyarakat dan Negara
b. Komersialisme artinya pers harus mempunyai mempunyai kekuatan untuk mencapai cita-cita dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya
5
c.
Profesionalisme artinya paham yang menilai tinggi keahlian professional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan.
B. PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA 1. Pers di Era Kolonial (1744 sampai awal abad 19) Era kolonial memiliki batasan hingga akhir abad 19. Pada mulanya
pemerintahan kolonial Belanda menerbitkan surat kabar berbahsa belanda yaitu Memories. Dalam era ini dapat diketahui bahwa Bataviasche Nuvelles en politique Raisonnementen yang terbit pada Agustus 1744 di Batavia (Jakarta) merupakan surat kabar pertama di Indonesia. Namun pada Juni 1776 surat kabar ini dibredel. Sampai pertengahan abad 19, setidaknya ada 30 surat kabar yang dterbitkan dalam bahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, satu surat kabar berbahasa Jawa yaitu surat kabar Bromartani di Surakarta (1855) dan surat kabar berbahasa Melayu yaitu Soerat Kabar Bahasa Meajoe di Surabaya (1856) dan di Jakarta (1858). 2. Pers di masa pergerakan (1908 - 1942) Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908,
surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih berfungsi sebagai alat perjuangan. Masa pergerakan ditandai dengan adanya adanya :
Munculnya wadah persatuan wartawan Indische Journalisten Bond (1919)
Munculnya Perkoempoelan Kaoem Indonesia (1931)
Munculnya Persatuan Djoernalis Indonesia (1933)
Berdirinya kantor berita ANTARA
Pers saat itu merupakan “terompet” dari organisasi pergerakan orang Indonesia. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa. Contoh harian yang terbit pada masa pergerakan, antara lain:
Harian Sedio Tomo sebagai kelanjutan harian Budi Utomo terbit di Yogyakarta didirikan bulan Juni 1920.
6
Harian Darmo Kondo terbit di Solo dipimpin Sudarya Cokrosisworo.
Harian Utusan Hindia terbit di Surabaya dipimpin HOS Cokroaminoto.
Harian Fadjar Asia terbit di Jakarta dipimpin Haji Agus Salim.
Majalah mingguan Pikiran Rakyat terbit di Bandung dipimpin Ir. Soekarno. Majalah berkala Daulah Rakyat dipimpin Mocb. Hatta dan Sutan Syahrir.
Hingga menjelang berakhirnya masa kekuasaan kolonial, terdapat 33 suratkabar dan majalah berbahasa Indonesia dengan tiras keseluruhan sekitar 47.000 eksemplar. Dalam era ini juga tercatat bahwa 27 surat kabar kaum nasionalis dibreidel pemerintah pada tahun 1936 karena adanya ordonansi pers untuk membatasi kebangkitan gerakan nasionalis.
3. Pers di masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945)
Era ini berlangsung dari 1942 hingga 1945, yakni selama penjajahan Jepang. Selam periode ini situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang radikal. Dalam era ini juga pers Indonesia belajar tentang kemapuan media massa sebagi alat mobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Pada era ini pers Indonesia mengalami kemajuan dalam hal teknis namun juga mulai diberlakukannya izin penerbitan pers. Dalam masa ini surat kabar berbahasa Belanda diberangus dan beberapa surat kabar baru diterbitkan meskipun dikontrol ketata oleh Jepang. Selain itu Jepang juga mendirikan Jawa Shinbun Kai dan cabang kantor berita Domei dengan menggabungkan dua kantor berita yang ada di Indonesia yakni Aneta dan Antara. Selama masa ini, terbit beberapa media (harian), yaitu:
Asia Raya di Jakarta
Sinar Baru di Semarang
Suara Asia di Surabaya
Tjahaya di Bandung
7
Pers nasional masa pendudukan Jepang mengalami penderitaan dan pengekangan lebih dari zaman Belanda, Namun begitu, hal ini justru memberikan banyak keuntungan bagi pers Indonesia, diantaranya adalah Pengalaman karyawan pers Indonesia bertambah, Adanya pengajaran bagi rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber resmi Jepang,
serta
meluasnya
penggunaan
bahasa
Indonesia.
4. Pers di masa revolusi fisik (1945 - 1949)
Periode ini antara tahun 1945 sampai 1949 saat itu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih tanggal 17 Agustus 1945. Belanda ingin kembali menduduki sehingga terjadi perang mempertahankan kemerdekaan. Saat itu pers terbagi menjadi dua golongan yaitu: Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara Sekutu dan Belanda
yang dinamakan Pers Nica (Belanda). Pers yang terbit dan diusahakan oleh orang Indonesia atau disebut Pers
Republik. Kedua golongan pers ini sangat berlawanan. Pers Republik yang disuarakan kaum Republik berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan
menentang
usaha
pendudukan
sekutu.
Pers
Nica
berusaha
mempengaruhi rakyat agar menerima kembali Belanda. Contoh koran Republik yang muncul antara lain: harian Merdeka, Sumber, Pemandangan, Kedaulatan Rakyat, Nasional, dan Pedoman. Pers Nica antara lain: Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung, Suluh Rakyat di Semarang, Pelita Rakyat di Surabaya, dan Mustika di Medan. Pada masa ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat. Pengusaha Surat Kabar (SPS) lahir, kedua organisasi ini mempunyai kedudukan
penting
dalam
sejarah
pers
Indonesia.
Untuk menangani pers, pemerintah mcmbentuk Dewan Pers tanggal 17 Maret 1959. Dewan terdiri dari orang-orang pejabat pemerintah, dengan tugas:
8
persuratkabaran, cendekiawan, dan dan
Penggantian undang-undang pers kolonial.
a. Pemberian dasar sosial-ekonomis yang lebih kuat kepada pers Indonesia (artinya fasilitas kredit dan mungkin juga bantuan pemerintah) b. Peningkatan mutu jurnalisme Indonesia. c. Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan Indonesia (tingkat hidup dan tingkat ti ngkat gaji, perlindungan hukum, etika jurnalistik, dll).
5. Pers dimasa Orde Lama (1957 – 1965) 1965)
Perkembanagan pers masa orde lama sebagai berikut :
Pada tahun 1950-1956 dianut system pers liberal
Pada tahun 1956-1960 dianut system pers otoriter dalam demokrasi terpimpin dibawah kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Terdapat empat surat kabar yang dioplah tertinngi sebagai berikut: a)
Harian Rakyat (organ PKI)
b)
Pedoman (organ PSI)
c)
Suluh Indonesia (organ PNI)
d)
Abadi (organ Masyumi)
Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959
Departemen
mengeluarkan
aturan
tentang
norma-norma
pokok
pengusahaan pers tanggal 26 maret 1965
Dalam ulang tahun ke-19 PWI Lebih kurang 10 hari setelah Dekrit Presiden RI menyatakan kembali ke
UUD 1945, tindakan tekanan pers terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po dilakukan oleh penguasa perang Jakarta. Hal ini tercermin dari pidato Menteri Muda Penerangan Maladi dalam menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14, ke-14, antara lain: “Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara,
9
kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Awal tahun 1960 penekanan kebebasan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Maladi bahwa “langkah-langkah “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional”. Masih tahun 1960 penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk: digambarkan oleh E.C. Smith dengan mengutip dari Army Handbook bahwa Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak. 6. Pers di masa Orde Baru
Era ini terjadi pada akhir tahun 1980 an dimana situasi politik mulai berubah. Faktor yang melatarblekangi perubahan ini antara lain adalah kaenyataan bahwa Soeharto akan mencapai usia 70 tahun dalam 1991 sehingga muncul perkiraan bahwa perubahan di rezim orde baru hanya soal waktu. Namun tak ada yang berubah dalam kebijakan pers karean lembaga SIUPP yang mengontrol pers dengan ketat tidak dihapus. Pers dimata negara memiliki peranan sebagai pendorong kesatuan nasional
dan
pembangunan
sambil
menrapkan
system
perijinan.
Pemerintah juga tidak menjamin dengn tegas kebebasan pers di Indoensia, hal ini terbukti dengan kontrol ketat pemerintah dengan mendirikan dewan pers dan PWI, selain itu pemerintah juga ikut campur tangan dalam keredaksian. Dalam pemerintahan Orde Baru ini setidaknya ada tiga macam cara yang digunakan wartawan untuk menghindari peringatan dan atau pembredeilan dari pemrintah, yakni eufimisme, jurnalisme rekaman dan jurnalisme amplop. Teknik eufeumisme adalah teknik mengungkapkan fakta secara tersirat
bukan
tersurat.
Penggunaan 10
kata-kata
ini
adalah
upaya
meringankan akibat politik dari suatu pemberitaan.. Fakta dalam sebuah berita berbahaya senantiasa ditup oleh pers dengan ungkapan ungkapan yang sopan. Jurnalisme rekaman adalah budaya wartawan untuk mentranskrip setepat tepatnya apa yang dikatakan sumber berita dan tidak mengertikannya sendiri. Budaya ini tentu saja membuat wartwan Indonesia semakin malas . Jurnalisme amplop adalah budaya pemberian amplop bagi wartawan oleh sumber berita. Meskipun pemberian ini dikecam dan berusah dihindari namun pada prakteknya tetap saja terjadi. Pada masa orde baru ini juga diketemukan adanya monopoli media massa oleh keluraga para pejabat. Hal ini tentu saja membuat sudut pandang pemberitaan yang hampir sama dan sangat berhati-hati karena takut menyinggung pemilik saham. Pada awal tahun 1990-an pemerintah mulai bersikap terbuka, begitupun dengan
pers
meskipun
tetap
harus
bersikap
hati-hati.
Keterbukaan ini merupakan pengaruh dari perubahan situasi politik di Indonesia dan juga tuntutan pembaca kelas menengah yang jumlahnya semkain banyak di Indonesia. Pada 21 Juni 1994 pemerintah Indonesia membredel tiga mingguan terkemuka yaitu Tempo, Ediotr dan Detik. Ada tiga teori tentang pembreidelan tersebut yakni teori permusuhan Habibie-Tempo, dalam kasus ini Tempo memberitakan rencana produksi pesawat terbang dan pembelian bekas kapal perang yang mengkritik habibie, teori intrik intr ik politik yang berspekulasi bahwa ketiga penerbitan itu bekerjasam dengan Benni Moerani dan pengikutnya di ABRI untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Habibie dan teori Intimiasi yang berspekulasi bahwa kepemimpinan nasional ingin memperlambat laju perubahan masayrakat dan media yang semkain bergerak menuju kebebasan yang lebih lebar. Pembreidelan ini mengakibatkan terjadinya protes dan demo di kalangan wartawan Indonesia. Sebagai penyelesaian kasus pembreidelan ini menteri penerangan mengelurakan dua izin penrbitan baru untuk menmpung wartawan yang
11
kehilangan pekerjaannya yakni mingguan Gtra untuk ex-Tempo dan Tiras untuk wartawan eks Editor. Pasca pembreidelan inilah yang merupakan titik balik kondisi per Indonesia karena wartawan-wartawannya mulai cenderung memberontak pada pemerintah meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Meski demikian SIUPP tetap merupakan ganjalan terbesar dalam kehidupan pers Indonesia saat itu. 7. Pers di masa pasca Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke semua sektor kehidupan, termasuk sektor kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena senantiasa ada di bawah bayang-bayang ancaman pencabutah surat izin terbit. Sejak masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran, majalah, atau tabloid baru. Di Era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun T ahun 1999 tentang te ntang pers. Hal ini disambut gembira dikalangan pers, karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP). Dalam
Undang-Undang
ini,
dengan
tegas
dijamin
adanya
kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit, yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2. Pada masa reformasi, Undang-Undang tentang pers No. 40 1999, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
12
Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat
penyidik
atau
dimintai
13
menjadi
saksi
di
pengadilan.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat kita ambil kesimpulkan bahwa Perkembangan Pers di Indonesia
tak dapat dipungkiri, pers sangat
berpengaruh terhadap bangsa ini, mulai dari kemerdekaan, pengakuan kedaulatan, sampai kini msa reformasi, semuanya dipengaruhi ole pers. maka tak heran jika dunia Pers memegang peranan penting dalam perjalanan bangsa ini. Perkembangan Pers di indonesia pun bisa dibilang sebagai salah satu perkembangan pers paling kompleks, kenapa? karena perkembangan Pers di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, dimana setiap periodenya mewakili satu masa atau era. Dan seorang wartawan bebas memilih menentukan dan mengerjakan tugasnya tetapi harus ada kesadaran bahwa ada aturan rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam kinerjanya.
3.2 Saran
Dalam penulisan makalah ini tentulah masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk perbaikan penulisan kami di masa yang akan datang.
14
DAFTAR PUSTAKA
“pers dan tantangan profesinalisme dalam www.manajamenqolbu.com Adji , oemar seno. 1990. Perkembangan pers Indonesia Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XII. Erlangga : Jakarta. BukuPendidikanKewarganegaraan BukuPendidikanKewargan egaraan SMA kelas XII Dewi Lestari.blogspot.com Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaannya http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/26/kebebasan-pers-indonesia-dan-ramburambu-jurnalistik http://klikbelajar.com/pelajaran-sekolah/perkembangan-pers-di-Indonesia/. Http://KODE ETIK JURNALISTIK « Fuadmje's Blog.htm Http://MATERI PKN SMK KLAS XII.htm http://mbahkarno.blogspot.com/2011/11/perkembangan-pers-di-indonesia.html Http://TeoriPers _ pendibarcelonistas.htm http://www.google.com Http:/SchoolpediaContohSoalMateri Pers.htm Kompassiana Sharing. Connecting. Suprapto, dkk. 2005. Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas 3. Bumi Aksar a: Jakarta. Suprihatini,, Amin, Yudi Suparyanto, dan Khilya Fa‟izia. 2012. Pendidikan Suprihatini Kewarganegaraan untuk untuk SMA/MA kelas XII . Klaten: Intan Pariwara Wikipedia Kebebasan Pers di Indonesia
15
