MILITER ORDE BARU
“Dwifungsi ABRI”
Disusun Oleh:
Kelompok 9 Zulfikar Tito Enggartiarso
F1I012003
Donna Fittah Prisdita
F1I012007
V. Yudha Prasetya Utama
F1I012013
Dian Wahyunizar
F1I012018
Teguh Haryadi Jumena
F1I012045
Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dwifungsi ABRI merupakan suatu hal yang menarik untuk kita bahas dan kita kaji secara nyata. Perkembangan militer di Indonesia bisa kita anggap fluktuatif dari mulai zaman orde lama, baru sampai zaman reformasi. Dari awal militer masuk ke perkancahan dunia politik dan memegang peranan, dapat diprediksi bahwa militer pada saat itu bisa untuk memegang pengaruh besar dalam perumusan serta pengambilan kebijakan di Indonesia. Pada awalnya militer di Indonesia dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, entah dari Belanda yang masih mau menguasai Indonesia atau gerakan-gerakan pemberontak dari bawah seperti PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dimulai pada tahun 1958, AH Nasution mencanangkan adanya dwifungsi ABRI yang menjelaskan bahwa militer tidak hanya bergerak di bidang keamanan tetapi juga berfungsi dalam kehidupan sipil atau pemerintahan. Pada saat PKI pula militer mulai masuk kedalam percaturan politik karena saat itu militer sipil dibawah sudah tidak bisa lagi menahan pemberontakan PKI. Lalu militer yang terlalu ikut campur dalam politik juga tidak bisa dijauhkan dari pengaruh Soeharto yang merpukan orang militer militer dan juga presiden Indonesia saat itu. Hampir semua kebijakan pemerintah pemerintah pun mempunyai mempunyai unsur militer, pemberontakan Mei ’98 pun pun ditengarai ada unsur militer yang membantu. Banyak sekali hal yang kita bisa bahas, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin.
pg. 2
1.2 Rumusan Masalah a. Apa konsep awal dan definisi dari ABRI? b. Apa yang dimaksud dimaksud dengan doktrin dwifungsi dwifungsi ABRI? c. Apa aplikasi dari penerapan doktrin dwifungsi ABRI di masa orde baru?
pg. 3
BAB II PEMBAHASAN Kita tahu bahwa di zaman meraih kemerdekaan, militer berperan kuat dalam merebut kemerdekaan dan
menjaga kedaulatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia. Indonesia. Entah Entah itu
militer dari pemerintah yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) (BKR) lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah itu berganti lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) dan Tentara Republik Indonesia (TRI) yang pada akhirnya pada 3 Juni 1947, pemerintah
mengesahkan
Tentara
Nasional
Indonesia sebagai
satu-satunya
wadah
perjuangan bersenjata. ABRI berawal dari lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) tanggal 22 Agustus 1945. Definisi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sendiri merupakan bagian dari militer yang semula dibentuk untuk menjaga keamanan negara dan untuk melindungi negara dari
berbagai
ancaman
internal
maupun
eksternal.
Gagasan
awal
Soeharto
mengimplementasikan kebijakan dwifungsi ABRI berasal dari A.H. Nasution yang dikatakan bahwa dwifungsi ABRI merupakan konsep dari “jalan tengah”. Ulf Sundhaussen (1986: 219) mengemukakan dalam buku Politik Militer Indonesia 19451967: Menuju Dwifungsi ABRI mengenai ABRI mengenai konsep jalan tengah bahwa:
“Konsep ini, sebagaimana yang telah direncanakan Soekarno, kabinet dan pimpinan Angkatan Perang akan memberikan kesempatan yang luas kepada perwira-perwira tentara atas dasar perorangan tetapi sebagai eksponen tentara, untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang non-militer dan dalam menentukan kebijakan nasional pada tingkat yang paling tinggi, termasuk termasuk dalam bidang seperti keuangan negara, ekonomi dan sebagainya”. Yang kemudian dikatakan bahwa perkembangan dwifungsi ABRI diawali dengan banyaknya kekosongan dalam pemerintahan sipil pasca proklamasi kemerdekaan, sehingga militer pada saat itu diusulkan untuk mengisi, yang selanjutnya militer bukan hanya berperan sebagai alat mempertahankan dan menjaga keamanan, tetapi menjalankan perannya dalam sosial – politik. Konsep dwifungsi ABRI sendiri memiliki latar belakang sejarah, yang dimana saat itu berdiri organisasi ketentaraan di Republik Indonesia. Lalu setelah terpilihnya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, perlahan ABRI mulai menjalankan fungsinya dalam dunia sosial – sosial – politik. politik.
pg. 4
Militer berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Militer berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Doktrin ini nantinya,dijadikan alat legitimasi militer tidak hanya untuk berperan dalam pertahanan dan keamanan. Setelah tahun 1965, TNI menjadi suatu kekuatan politik yang mendominasi di Indonesia. Mereka menjatuhkan kepeminmpinan Soekarno, serta melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) ,dan membentuk militer ke dalam pemerintahan. Selain itu, militer juga ikut masuk dalam perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Fungsi militer dalam politik ini dijadikan sebagai kekuatan dan alat penopang kekuasaan Soeharto. Pada masa pemerintahan inilah yang menjadi sejarah dari puncak keterlibatan militer dalam bidang politik. ABRI mempunyai beberapa peranan pada masa orde baru: 1. Peranan sebagai dinamisator dan stabilisator; 2. ABRI berperan dalam mengambil kebijakan tentang masalah kenegaraan dan pemerintahan; 3. ABRI berperan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia; 4. ABRI juga berperan sebagai wakil rakyat; 5. Memiliki peranan dalam pemilihan umum (pemilu). Posisi ABRI yang menjadi mayoritas di parlemen pun mau tidak mau ikut mempengaruhi dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Secara tidak langsung, Soeharto dapat mengendalikan lembaga legislatif melalui anggota-anggota ABRI yang duduk di parlemen. Sehingga kebijakan-kebijakan yang bisa mengancam stabilitas pemerintahannya pun bisa di minimalisir dengan adanya peran militer di dalamnya. Dengan masuknya ABRI dalam parlemen, maka semakin memperkokoh kedudukan dan posisi militer, serta pengaruh militer dalam bidang sosial politik di Indonesia
pg. 5
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pada makalah ini kami dapat menyimpulkan bahwa ABRI diberi peran dalam politik dan sosial untuk membuat kebijakan dalam negeri dan juga untuk menyanggah posisi Soeharto sebagai pemimpin negara, lalu pada akhir rezim Orde Baru sebagai pengambil kebijakan dalam negeri membawa perubahan yang penting juga dalam awal pembangunan Indonesia di masa akhir orde baru. Sebab, suara dalam parlemen yang kebanyakan anggota ABRI sudah mulai gerah akan kepemimpinan Presiden Soeharto. Situasi ini membuat fungsi ABRI semakin terlihat dalam membantu kepentingan rakyat masa itu.
3.2 Saran Bahwa menurut kelompok kami, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tugas masing-masing dari institusi di Indonesia. Sehingga institusi-institusi ini tidak saling intervensi atau tidak saling tumpang tindih dalam tanggungjawab terhadap lembaga yang lainnya. Lembaga-lembaga di Indonesia sudah memiliki pembagian tugas masing-masing. Terutama difokuskan militer sudah berada dalam posnya sendiri yaitu menjaga keamanan Indonesia dan kedaulatan NKRI. Tinggal bagaimana pemerintah yang sekarang menjaga hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi satu lembaga l embaga mencampuri lembaga yang lainnya.
pg. 6
DAFTAR PUSTAKA Buku: Marpaung, Rusdi. dkk, 2005. Menuju 2005. Menuju TNI Profesional: Tidak Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik . Jakarta: Perpustakaan Nasional RI “
”
Desch, Michael. 2002. Polisi 2002. Polisi vs Jenderal. Jakarta: Raja Grafindo Persada Mustopo, M. Habib. 2010. Sejarah (SMA Kelas XII). XII). Jakarta: Penerbit Yudhistira Website: http://www.scribd.com/doc/31981386/Dwifungsi-ABRI-Sebagai-Bentuk-Praktek-PolitikPraktis-Militer-di-Indonesia (diakses: 22 Mei 2013 – 2013 – 01:38 01:38 AM) http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/dwi-fungsi-abri-518674.html (diakses 22 Mei http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/dwi-fungsi-abri-518674.html 2013 – 2013 – 01:40 01:40 AM)
pg. 7
