BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030 sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan)
dan negara–negara berkembang
(kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).
Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya memiliki wewenang dan dana dapat melakukan berbagai inovasi serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.
Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, Karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan MDGs. Juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Bagaimana agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lebih siap dan lebih mampu melaksanakan SDGs? Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs di daerah adalah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah. 1 8
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dari makalah ini adalah 1. 2. 3. 4. 5.
Apa itu SDGs? Apa Tujuan SDGs? Apa target pembangunan nasional? Apa targer SDGs bidang Kesehatan Bagaimana analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs di bidang Kesehatan ?
1.3 Tujuan Tujuan penulisan makalah ini adalah untyuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs khususnya dibidang kesehatan dan bagaimana kebijakan itu berjalan sampai saat ini serta bagaimana kendala dan rencana tindak lanjut dari kebijakan tersebut
BAB II ISI
2.1 Pengertian SDGs
2
Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015.
SDGs
berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Pengertian SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. 2.2 Tujuan SDGs SDGs berisi 17 Tujuan. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi–pihak. Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld (boks 1). Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar–negara dan antar–warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara–negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang (lihat Boks 2, Perbedaan MDGs dan SDGs).
3
Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini : a. Menghapuskan Kemiskinan
~ Mengakhiri
kemiskinan
dalam
segala
bentuknya di semua tempat. b. Menghapuskan Kelaparan ~ Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. c. Hidup Sehat ~ Memastikan
hidup
yang
sehat
dan
menggalakkan
kesejahteraan untuk semua usia. d. Pendidikan Berkualitas ~ Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang. e. Kesetaraan Gender ~ Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan. f. Air Bersih dan Sanitasi ~ Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang. g. Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau ~ Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. h. Ekonomi dan pekerjaan yang baik ~ Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. i. Inovasi dan infrastruktur yang baik ~ Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi. j. Mengurangi kesenjangan ~ Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara. k. Kota dan komunitas yang berkesinambungan ~ Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan. l. Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab ~ Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan. m. Tindakan iklim ~ Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya. 4
n. Lautan yang berkesinambungan ~ Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari. o. Penggunaan tanah yang berkesinambungan ~ Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati. p. Kedamaian dan Keadilan ~ Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan. q. Kemitraan untuk pengembangan Yang Lestari ~ Memperkuat cara-cara penerapan
dan
menghidupkan
kembali
kemitraan
global
untuk
pengembangan yang berkesinambungan.
2.3 Target Pembangunan Nasional
Pembangunan global harus sejalan dengan pembangunan nasional, bahkan juga ke pembangunan daerah Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai 5
dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita. Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya). Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) di antaranya: 1 Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis. 2 Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria. 3 Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. 4 Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan
6
biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
5 Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.
Langkah
penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.
Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselarasi pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim. Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. 7
2.4 Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan Perhatian Khusus Sektor Kesehatan dalam TArger SDGs adalah 1. Pemberantasan Kemiskinan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan Akses semesta terhadap jaminan sosial a. Peningkatan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan b. Kepersertaan penerima bantuan iuran (PBI)melalui jaminan kesehatan nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat) 2. Nol Kelaparan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan a. Peningkatan akses pangan yang aman bergizi dan mencukupi b. Penurunan Stunting,wasting dan overweigh pada balita c. Pemenuhan kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia 3. Kesehatan Yang Baik Menjamin Kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia a. Penurunan AKI, AkBa, AKN b. HIV/ AIDS, TB, Malaria c. Akses kepada pelayanan Kesehatan reproduksi (termasuk KB dan pencegahan Kehamilan pada remaja) d. Kematian akibat PTM dan pengendalian tembakau e. Penyalahgunaan NAPZA dan alkohol f. Kematian dan cidera kecelakaan lalu lintas g. Universal Health Coverage h. Kontaminasi dan Polusi Air, Udara, TAnah i. Penanganan Krisis dan kegawatdaruratan kesehatan 4. Kesetaraan Gender
8
Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan anak perempuan a. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk Kb b. Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi untuk wanita dan remaja 5. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terkait : a. Akses kepada air bersih b. Akses sanitasi dasar layak
2.5 Analisis Kebijakan Pemerintah mengenai tujuan SDGs bidang Kesehatan
1. Nol Kelaparan ( Gizi Kesehatan Masyarakat) a. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan
peningkatan produksi pangan pokok; stabilisasi harga bahan pangan; perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan,
dan pembudidaya ikan salah satu terobosan yang ditempuh sejak awal Repelita VI adalah pengembangan Pojok Gizi (POZI) di puskesmas yang merupakan upaya
untuk mengoptimalkan pelayanan gizi, baik kualitas maupun kuantitasnya Pelaksanaan POS GIZI b. Pelaksanaan sampai saat ini Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah karena harga pangan yang masih tinggi sehingga masyarakat yang tingkat ekonominya rendah tidak bisa mengkonsumsi pangan yang berkualitas/ sempurna. Sehingga ditemukan anak-anak balita yang kurang gizi. Sehingga pemerintah membuat 9
kegiatan POS GiZI yang di danai APBN. Bagi daerah yang memiliki anak yang terdapat penyimpangan positif akan dilaksanakan POS GIZI tersebut.dimana petugas gizi membuat menu sehat selama 12 hari dan diberikan kepada anak tersebut.Kemudian berat anak ditimbang, sehingga didapat ada peningkatan berat badan anak Dalam Penurunan
Stunting,wasting dan overweigh pada balita
pemerintah selalu menggalakkan kegiatan posyandu sehingga masyarakat dapat selalu memantau tumbuh kembang anak balita
c. Kendala Kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan dan belum merata di seluruh Indonesia karena Dana Pemerintah yang masih terbatas
d. Solusi Kebijakan Mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan dengan menanami dengan tanaman pangan yang dibutuhkan untuk seharti-hari dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga 2. Kesehatan yang baik ( SKN ) Sistem Kesehatan Nasional
adalah
Pengelolaan
kesehatan
yang
diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya a. Kebijakan pemerintah
10
Pelayanan kesehatan yang baik dimana masyarakatnya hidup
dalam
lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata dalam wilayah kesatuan Negara RI Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui
program
peningkatan
perilaku
hidup
sehat,
pemeliharaan
lingkungan sehat, pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem
pengamatan, Informasi dan manajemen yang handal. Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
b. Pelaksanaan sampai saat ini Sampai saat ini unit fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) pada umumnya sudah tersedia di setiap kecamatan. Contohnya di kabupaten Pasaman, seluruh masyarakat bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas secara gratis karena ada kebijakan pemerintah yang disebut Total Convert.maksudnya walaupun masyarakat tidak terdaftar sebagai anggota BPJS tetapi dapat berobat secara gratis di Puskesmas. Akan tetapi kebijakan itu tidak berlaku untuk pelayanan kesehatan di tingkat Lanjutan. Sehingga masyarakat yang tidak terdaftar BPJS harus membiayai secara pribadi. FKTP pada umumnya untuk sarana dan prasarana termasuk obat masih banyak yang tidak lengkap, sehingga masyarakat menjadi memilih 11
pelayanan kesehatan swasta. Bagi masyarakat mampu mungkin itu bukan masalah, tetapi bagi masyarakat miskin mereka lebih memilih tidak berobat medis dan akhirnya pergi ke dukun sehingga masih ditemukan adanya kematian Ibu dan Bayi. c. Kendala upaya kesehatan belum menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, perhatian terhadap promotif dan preventif masih kurang. Meski telah dibangun puskesmas di tiap kecamatan, upaya kesehatan belum terjangkau secara merata. Pembiayaan kesehatan masih rendah. Alokasi dana dari pemerintah belum efektif, masih banyak untuk kuratif. Belum terfokus bagi upaya kesehatan
masyarakat
dan
bantuan
untuk
keluarga
miskin.
Pembiayaan kesehatan masih bersifat out of pocket. Yang memiliki jaminan kesehatan kurang dari 20 persen penduduk. Menurunnya kondisi dan penggunaan fasilitas kesehatan publik serta kecenderungan penyedia utama fasilitas kesehatan beralih ke pihak swasta. Pembiayaan kesehatan yang rendah dan timpang. Pembiayaan kesehatan saat ini lebih banyak dikeluarkan dari uang pribadi d. Solusi Kebijakan Memusatkan penggunaan dana publik pada penyediaan kesehatan publik (seperti imunisasi dan perawatan/untuk mengontrol penyakit
menular) dan tingkatkan kelayakan kondisi kesehatan prioritas Pemerintahan harus segera membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merancang strategi pembiayaan kesehatan yang menyeluruh,
dimana asuransi kesehatan sosial termasuk didalamnya. Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
12
3. Kesetaraan Gender (Akses Kespro , KB) Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta kesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap lakilaki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan a. Kebijakan pemerintah Kegiatan Safari KB
Adalah pemasangan KB secara gratis yang
dilaksanakan pada momen tertentu seperti KB Kes TNI, bagi grender yang tidak terdaftar BPJS bisa mendapatkan pelayanan secara gratis Kegiatan program PKPR (Program Kesehatan Reproduksi Remaja Petugas Puskesmas telah melaksanakan kegiatan ini pada sekolah sekolah mengenai pendidikan reproduksi dan pusksmas menyediakan layanan konsultasi dengan petugas PKPR melalui sms center b. Pelaksanaan sampai saat ini Kegiatan ini sampai saat ini tetap terlaksana setiap tahunnya c. Kendala Pada saat kegiatan banyak masyarakat tidak tahu dengan pelaksanaan karena kurangnya sosialisasi oleh petugas mengenai jadwal kegiatan, sehingga banyak masyarakat yang tahu setelah kegiatan selesai dilaksanakan sehingga pelayanan gratis tersebut tidak bisa didapatkan d. Solusi Kebijakan Agar pemerintah
menetapkan
Jadwal
yang
tetap
untuk
kegiatan
ini,mensosialisasikan melalui media elektronik atau media promosi lainnya sehingga momen-momen seperti itu bisa dirasakan masyarakat dengan rata di seluruh Indonesia. 4. Air Bersih dan Sanitasi a. Kebijakan Pemerintah
13
Sampai 2019 Indonesia harus mencapai Universal akses yaitu 100% akses air bersih dan sanitasi (jamban,sampah,SPAL) 0% daerah kumuh b. Pelaksanaan Sampai Saat ini Pemerintah kab/kota membuat kebijakan untuk sanitarian di Puskesmas yaitu harus mengODF kan 1 Nagari/Kelurahan dalam 1 Tahun. Saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan berbasis institusi digunakan untuk skala daerah dengan lintas sektor. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat (Edukasi Advokasi, Sosialisasi, Promosi dan Kampanye). 2. Peningkatan Kepedulian, Komitmen dan Kesiapan Pemda (Advokasi Pemda (Eksekutif & Legislatif)). 3. Peningkatan Kelembagaan & Kompetensi SDM (Bantuan teknis kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM (Regulator & Operator)). 4. Peningkatan Sumber Pendanaan. 5. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan (Sinkronisasi lintas sektor dalam implementasi/pendanaan). Misalnya dengam KORAMIL dalam gerakan seribu jamban
C. Kendala Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini ratarata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan. 14
Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah
tersebut. Terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala tersendiri dan berhubungan erat dengan bagaimana pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian
serius. Kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, baik daerah maupun pusat,
bahkan antar lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun
terbatasnya penyedia layanan. Kesiapan daerah yang kurang dalam menyerap peningkatan pendanaan dari pemerintah pusat untuk sanitasi, baik dari pendanaan untuk pra implementasi, paska pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan maupun dalam persiapan penyediaan lahan, software readiness criteria berupa RTRW, Rencana Induk e. Solusi Untuk mengisi gap permasalahan dari kondisi eksisting dan target ideal dalam pencapaian Universal Access ini perlu dibuat kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menutup gap pendanaan. Pelibatan setiap pemangku kepentingan secara aktif dalam pembangunan air minum dan sanitasi harus berkontribusi secara optimal agar didapat akselerasi yang maksimal. 15
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. 2. Pembangunan global harus sejalan dengan pembangunan nasional, bahkan juga ke pembangunan daerah Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita 3. Perhatian Khusus Sektor Kesehatan dalam TArger SDGs adalah pemberantasan kemiskinan, nol kelaparan,kesehatan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak 3.2 Saran Demi tercapainya target SDGs maka harus ada dibuat kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang harus disesuaikan dengan keadaan wilayah.
16
