Pendahuluan A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum di Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagaian besar sistem yang di anut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu lalu Indo Indone nesi siaa
yang ang
meru merupa paka kan n
wila wilay yah
jaja jajaha han n
deng dengan an sebu sebuta tan n
Hind Hindia ia
Bela Beland ndaa
!ederlandsch-Indie". Hukum Agama karena merupakan sebagian umat Indonesia beragama Islam, maka dominasi hukum atau syari#at islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat, merupakan penerus aturan-aturan dari daerah setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilaya wilayah h nusant nusantara ara.. $enger $engertian tian sistem sistem hukum hukum sendir sendirii yaitu yaitu menuru menurutt %amus %amus Besar Besar Bahasa Bahasa Indone Indonesia sia , sistem sistem adalah adalah perangka perangkatt unsur unsur
yang yang secara secara teratu teraturr saling saling berkai berkaitan tan sehingga sehingga
memben membentuk tuk suatu suatu totalit totalitas. as. Hukum Hukum merupa merupakan kan perartu perarturan ran di dalam dalam !egara !egara yang yang bersi&a bersi&att mengikat dan memaksa setiap warga !egara untuk menaatinya. 'adi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak di lakukan oleh manusiayan manusiayang g mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan,
Pembahasan A.
Sistem Hukum Indonesia
(.
$engertian Sistem Hukum Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.
).
$engolongan Hukum
'enis hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu ("
Hukum tertulis
*erupakan hukum yang diterapkan ke dalam peraturan perundangan. Hukum tertulis ini dapat ditinjau dari hukum tertulis yang dikodi&ikasikan serta hukum tertulis yang tak dikodi&ikasikan. )"
Hukum tak tertulis *erupakan hukum yang hidup pada keyakinan di masyarakat, akan tetapi secara tidak
tertulis. Hukum tak tertulis ini pula dikatakan sebagai hukum kebiasaan. !amun hukum dipatuhi selayaknya seperti peraturan perundangan yang berlaku.
Penggolongan Hukum menurut tempat berlakunya
'enis hukum ini dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut + (.
Hukum lokal
).
Hukum nasional
.
Hukum asing
.
Hukum internasional
Penggolongan Hukum menurut sumbernya
ari segi sumbernya maka hukum ini terdiri atas + (.
/ndang-undang, yang merupakan suatu bentuk hukum yang dimuat pada peraturan perundangan.
).
Hukum kebiasaan, yang merupakan jenis hukum yang terangkum ke dalam peraturan kebiasaan atau dikenal dengan istilah adat istiadat.
.
Hukum traktat, yang merupakan jenis hukum yang ditetapkan dan diatur oleh negara untuk suatu perjanjian antar negara.
.
Hukum yurisprudensi, yang merupakan jenis hukum yang dibuat karena alasan adanya keputusan hakim.
Penggolongan Hukum menurut waktu berlakunya
ari segi waktu berlaku maka hukum digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut+ (.
Hukum positi& merupakan hukum yang berlaku saat ini untuk suatu masyarakat tertentu pada suatu daerah yang tertentu. Hukum positi& ini dikatakan sebagai istilah ius constitutum atau bisa disebut tata hukum.
).
Ius constituendum merupakan hukum yang begitu diharapkan berlaku saat waktu di masa yang akan datang.
.
Hukum asasi merupakan hukum yang berlaku untuk segala waktu serta bangsa yang ada di dunia. 'adi, hukum ini tidak akan mengenal adanya batas waktu dan berlaku abadi terhadap siapa pun pada setiap tempat yang ada.
Hukum menurut isinya
alam segi isinya maka $enggolongan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut + (.
Hukum pri0at , di mana hukum pri0at ini disebut dengan hukum sipil, misalnya saja %/H agang dan %/H $erdata.
).
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan memakai dengan alat perlengkapan atau seperti hubungan antara negara dengan indi0idu.
.
1ata Hukum Indonesia 1ata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan2diatur oleh negara atau
bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. 'elasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. 3leh karena itu ada sarjana yang mempersamakan tata hukum dengan Hukum $ositi& atau Ius 4onstitutum.1ujuan tata hukun ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri terhadap tata hukum itu1iap-tiap tata hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri. *asyakat yang menerapkan dan menuruti tata hukum itu hidup, berkembang, bergerak, berubah. emikianpun tata hukumnya, sehingga strukturnya dapat berubah pula, oleh sebab itu dikatakan, bahwa tata hukum mempunyai struktur terbuka.1ata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakatt hukum Indonesia, ditetapkan oleh !egara Indonesia. 3leh karena itu adanya 1ata Hukum Indonesia baru sejak lahirnya !egara Indonesia (5-67-(89". $ada saat berdirinya !egara Indonesia dibentuklah tata
hukumnya:
hal
itu
dinyatakandalam.
(" $roklamasi %emerdekaan+ ;%ami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan %emerdekaan Indonesia.< )" $embukaan //-(89
+ ;Atas berkat =ahmat Allah >ang *aha %uasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,< ;%emudian daripada itu disusunlah %emerdekaan Indonesia itu dalam suatu /ndang-/ndang asar !egara Indonesia.<
$ernyataan tersebut mengandung arti+
a"
*enjadikan
Indonesia
suatu
!egara
yang
merdeka
dan
berdaulat.
b" $ada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. i dalam /ndang-/ndang dasar !egara itulah tertulis tata hukum Indonesia yang tertulis".
B.
Sistem Peradilan Nasional
1.
Maam!maam lembaga peradilan di Indonesia A. $eradilan /mum $engadilan !egeri $!"
(.
$engadilan negeri adaah suatu pengadilan umum" yang memeriksa dan memutuskan perkara tinggkat pertama dari segala perkara sipil untuk semua golongan penduduk warga negara dan orang asing". setiap perkara dalam pengadilan negeri diadili oleh sekurang-kurangnya tiga orong hakim yang dibantu oleh seorang panitera. perkara summier perkara-perkara ringan yang ancaman hukuman kurang dari satu tahun" diadili oleh seorang hakim hakim tunggal" daerah hukum pengadilan negeri pada dasarnya meliputi daerah kabupaten2kota. dengan demikian, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sesuatu perkara perdata atau pidana yang terjadi dalam wilayah daerah kabupaten2kotayang menjadi kekuasaannya. berkaitan dengan hal ini, pengadilan negeri memiliki kewenangan nisbi, kewenangan nisbi adalah kewenangan untuk memeriksa gugatan atas tuntutan berdasarkan tempat tinggi tergugat. $engadilan
negeri
dipimpin oleh seorang kepala beserta seorang wakil kepala, beberapa orang hakim yang dibantu oleh seorang panitera, beberapa orang panitera pengganti, sekretaris, dan juru sita. panitera diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman, sedangkan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. panitera bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha. ia dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti, dan karyawan-karyawan lainnya.juru sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, memberitahukan putusan pengadilan, dan melakukan penyitaan.
$ada setiap pengadilan negeri ditempatkan
kejaksaan negeri yang terdiri atas seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda. daerah kekuasaan kejaksaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan negeri.kejaksaan adalah alat
pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggaran hukum pidana bertindak untuk mempertahankan kepentingan umum".
2.
$engadilan 1inggi $1"
$engadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding. $engadilan tinggi memeriksa suatu perkara perdata atau pidana yang telah diadili2diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri". $erkara tersebut dibawa ke pengadilan tinggi karena salah satu atau kedua pihak yang berselisih tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama. !ah, pengadilan tinggi kemudian memeriksa kembali kasus itu dan membuat suatu keputusan. %eputusan itu entah berupa menguatkan apa yang telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama atau juga mengubahnya dengan membuat keputusan baru. alam hal ini, pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi hanya menyangkut berkas perkara, kecuali jika pengadilan tinggi tersebut merasa perlu mendengarkan langsung keterangan atau kesaksian dari pihak yang berselisih atau bersengketa.
?ewenang $engadilan 1inggi adalah sebagai berikut +
(.
*emutuskan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa wewenang dan mengadili antarpengadilan negeri dalam daerah hukumnya $ro0insi". ). *emeriksa ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding. . *emimpin pengadilan-pengadilan negeri dalam daerah hukum. . *elakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan dalam daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan tersebut diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. 9. *engawasi perbuatan hakim pengadilan negeri dengan daerah hukumnya secara teliti.
. *ahkamah Agung *A" *ahkamah Agung *A" merupakan badan kehakiman tertinggi di berbagai negara termasuk Indonesia" dan merupakan pengadilan terakhir di mana putusannya tidak dapat diajukan banding. *ahkamah Agung *A" sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia berkedudukan di ibu kota =epublik Indonesia 'akarta" atau di tempat lain yang ditetapkan oleh presiden. aerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.
*ahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang hakim ketua, dan beberapa hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Hakim *A diangkat oleh presiden atas usul $= melalui %etua *A dan *enteri %ehakiman. ?alaupun *A memiliki tujuh orang hakim Agung, namun tugas mengadili dan memberi 0onis hanya dilakukan oleh tiga orang. *ahkamah Agung memiliki kewajiban melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga atau menjamin agar hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas-tugas *A adalah sebagai berikut + (.
*emutuskan pada pemeriksaan pertama dan tingkat tertinggi mengenai perselisihan perselisihan yurisdiksi antarpengadilan negeri, pengadilan tinggi yang sama, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, pengadilan sipil dan pengadilan militer.
). *emberi atau membatalkan kasasi atau keputusan hakim yang lebih rendah. %asasi dapat diajukan apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau terdapat kesalahan pada pelaksanaannya dan peradilan tidak dilaksanakan menurut undang-undang. . *emberi keputusan dalam tingkat banding atas keputusan-keputusan wasit atau pengadilan arbiter pengadilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan dan diakui oleh pemerintah". . *engadakan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh pemerintah. Selain hal-hal di atas, *A juga berwenang memperbaiki dan menilai kembali penilaian yang salah dari pengadilan tinggi. *isalnya, apakah dalil-dalil salah satu pihak telah terbukti atau belum. "#$AS P%&%&
*emeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang + (.
$erkawinan
).
?aris
.
?asiat
.
Hibah
9.
?aka&
@.
akat
5.
In&a
7.
Shadaah
8.
Ekonomi Syari#ah
'#N$SI
(.
*enyelenggarakan sebagian kekuasaan !egara di bidang kehakiman
).
*enerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
.
*emberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah jika diminta.
.
*enyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
(. a.
Lembaga!lembaga Penegak Hukum di Indonesia %epolisian
%epolisian !egara =epublik Indonesia atau yang sering disingkat dengan $olri dalam kaitannya dengan $emerintahan adalah salah satu &ungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
penegakan
hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak aCasi manusia. %epolisian !egara =epublik Indonesia $3D=I" adalah %epolisian !asional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah $residen. $olri mengemban tugastugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. $olri dipimpin oleh seorang %epala %epolisian !egara=epublikIndonesia%apolri".
$ada awal mulanya, %epolisian !egara =epublik Indonesia adalah bagian dari AB=I Angkatan Bersenjata =epublik Indonesia". !amun, sejak dikeluarkannya /ndang-/ndang %epolisian !omor ) 1ahun )66), status %epolisian =epublik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari AB=I. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan 1entara !asional Indonesia 1!I" dan %epolisian !egara =epublik Indonesia sesuai dengan peran dan &ungsi masing-
masing.
B. ungsi %epolisian %ata F&ungsi# berasal dari bahasa inggris ;&unction<. *enurut kamus ?EBS1E=, ;&unction< berarti per&ormance: the special work done by an structure. Selain itu menurut %eputusan $residen =epublik Indonesia !o. 58 1ahun (8@8 lampiran ", &ungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. ari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa &ungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. ungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. ungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. ungsi kepolisian $3D=I" terkait erat dengan Good Go0ernance, yakni sebagai alat !egara yang menjaga kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat" yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu &ungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyrakat yang diperoleh secara atributi& melalui ketentuan /ndang-/ndang pasal 6 // (89 dan pasal ) /ndang-/ndang !omor ) 1ahun )66) tentang $3D=I" . "#$AS )
*elaksanakan tugas dan wewenang serta &ungsi %ejaksaan di daerah hukum %ejaksaan 1inggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 'aksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh 'aksa Agung. '#N$SI )
(.
$erumusan
kebijaksanaan
pelaksanaan
dan
kebijaksanaan
teknis
pemberian
bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 'aksa Agung:
).
penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya:
.
pelaksanaan penegakan hukum baik pre0enti& maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana:. .
pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan
ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum,kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan 'aksa Agung: 9.
penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan
jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri: @.
pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan
perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat: 5. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan &ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 'aksa Agung.
Penutup &esimpulan
Hukum merupakan peraturan di dalam !egara yang bersi&at mengikat dan memaksa setiap warga !egara untuk menaatinya. 'adi, sistem hukum adalah keseluruhan tentang apa yang harus di lakukan dan apa yang harus tidak di lakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari suatu kegitan satu sama lain untuk mencapai tujuan .
*A'"A+ P#S"A&A
http+22adeliaste&hany.blogspot.co.id2)6(262makalah-sistem-hukum-dan-peradilan7.html
http+22indahnobit.blogspot.co.id2)6(2(62sistem-hukum-dan-peradilan-nasional.html