Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia

MAKALAH “SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” “Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas PKn”

Guru Mata Pelajaran: Ust. Bachrudin Disusun Oleh: Muhammad Fikri Alfaruq Fajar Rahmat Hidayat

MU’ALLIMIEN PERSATUAN ISLAM 72 PADARINCANG TAHUN AJARAN 1437 H / 2016 M Sekretariat: Jl. Palka Km. 37 Gunung Buntung – Padarincang – Serang – Banten 42168

KATA PENGANTAR

‫ﱠﺣْﻴ ِﻢ‬ ِ‫ﱠﲪ ِﻦ اﻟﺮ‬ ْٰ ‫ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟﺮ‬ Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman pencerahan. Tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi’in, serta kita sebagai pengikut setianya hingga akhir zaman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ust. Bachrudin yang telah memberikan tugas kepada kami untuk menyusun makalah sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari materi dan bisa menuangkannya melalui tulisan, tentunya dengan beliau meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmunya kepada kami, sehingga dengan itu kami dapat menyusun makalah ini dengan judul “SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”. Tentu Makalah ini jauh dari kesempurnaan karena kami sebagai penyusun hanyalah manusia biasa. Namun, dengan adanya makalah ini semoga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kita semua dan bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Aamiin...

ُ‫ﷲ َوﺑـََﺮﻛَﺎﺗُﻪ‬ ِ ‫وَاﻟ ﱠﺴﻼَمُ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َورَاﲪَْﺔُ ا‬

Padarincang,

Februari 2016

Penyusun

Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar isi

ii

Bab I -PENDAHULUAN

1

A. Latar belakang

1

B. Rumusan Masalah

1

C. Tujuan Penulisan

1

Bab II - SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

2

A. Pengertian Sistem dan hukum

2

B. Sistem Peradilan di Indonesia

2

C. Peran Lembaga Peradilan

3

D. Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia

4

1. Mahkamah Agung (MA)

4

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

4

3. Komisi Yudisial (KY)

4

4. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

4

5. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

4

6. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

5

7. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 5 Bab III -PENUTUP

6

A. Kesimpulan

6

B. Saran

6

Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan UUD 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati. Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hokum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 37). Sehubungan dengan pernyataan tersebut, maka hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya. Negara, kekuasaan, hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, karena semua komponen tersebut senantiasa bermain dalam pelaksanaan roda kenegaraan dan pemerintahan dan sistem peradilan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas kami menyusun makalah sederhana dengan jusul “Sistem Peradilan di Indonesia” dengan tujuan agar pembaca dalpat mengetahui lebih lanjut mengenai sistem peradilan di negara kita ini. B. RUMUSAN MASALAHAN Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka persoalan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1. Apa yang dimaksud sistem dan hukum? 2. Bagaimana Sistem Peradilan di Indonesia? 3. Bagaimanakah Peran Lembaga Peradilan? 4. Apa saja lembaga-lembaga Peradilan yang ada di Indonesia? C. TUJUAN PENULISAN Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan kami menyusun makalah “Sistem Peradilan di Indonesia” adalah: 1. Kita dapat mengetahui Apa yang dimaksud sistem dan hukum 2. Kita dapat mengetahui Sistem Peradilan di Indonesia 3. Kita dapat mengetahui Peran Lembaga Peradilan? 4. Kita dapat mengetahui lembaga-lembaga Peradilan yang ada di Indonesia?

Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia

1

BAB II SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem dan hukum Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing–masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Hukum, Pengertiannya sulit didefinisikan dikarenakan kompleks dan beragamnya sudut pandang yang akan dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa ” definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Karena itu, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu pengertian-pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini: a. Prof. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. b. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. c. Drs. E. Utrecht, S.H Hukum adalah himpunan peratuan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. d. S.M. Amin, S.H Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. e. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu. B. Sistem Peradilan di Indonesia Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki (urutan) kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat proseduraln dan saling berkaitan”. Tujuan sistem peradilan ialah mewujudkan keadilan hukum. Komponen prosedural sistem peradilan Indonesia mencakup proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang peradilan. Sistem peradilan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum (rechstaate), masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan Indonesia mendasarkan setiap kegiatan dan kebijakan percampuran antara sistem hukum Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia

2

di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Belanda. Hal ini didasari fakta dan sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Begitupula hukum agama merupakan dari sistem hukum di Indonesia dikarenakan sebagian besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dan masyarakat Indonesia sekarang menganut agama Islam, karena itu hukum Islam banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sementara itu hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang depengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara dan diwariskan secara turun temurun. Sistem peradilan di Indonesia didasari pada Pancasila, terutama pada sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umun, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi” dan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. C. Peran Lembaga Peradilan Lembaga Peradilan adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku. 1. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaati semua hukum dan Norma yang berlaku. Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum: a) Di Keluarga - Mematuhi nasihat orangtua - Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga - Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan b) Di Sekolah - Menghormati Guru - Mematuhi tata tertib sekolah - Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru - Tidak menyontek saat ulangan - Melaksanakan tugas piket c) Di Masyarakat - Ikut Melaksanakan ronda malam - Mengikuti kegiatan kerja bakti - Mentaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat d) Di Negara - Turut sertamembela negara - Mentaati hukum yang berlaku di Negara


3

D. Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan. 2. Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. 3. Komisi Yudisial (KY) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. 4. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. a) Pengadilan Negeri Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/ Kota tersebut. b) Pengadilan Tinggi c) Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Propinsi, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Propinsi. 5. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama a) Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kebupaten meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.


4

b) Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota prpinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 6. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang meliputi Pengadilan Meiliter, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Meiliter Pertempuran. a) Pengadilan Militer Susunan persidangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera. b) Pengadilan Militer Tinggi Susunan persidangan Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera. c) Pengadilan Militer Utama Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjatapada tingkat banding adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1 orang Panitera. d) Pengadilan Militer Pertempuran Susunan persidangan Pengadilan Militer Pertempuran untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera. 7. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) a) Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua. b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenag: (a) mkemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; (b) memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalamdaerah hukumnya; (c) memriksa , memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara


5

BAB II PENUTUP

1. Kesimpulan Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing–masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Menurut S.M. Amin, S.H Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki (urutan) kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat proseduraln dan saling berkaitan. Tujuan sistem peradilan ialah mewujudkan keadilan hukum. Komponen prosedural sistem peradilan Indonesia mencakup proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang peradilan. Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Komisi Yudisial (KY) 4. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum  Pengadilan Negeri  Pengadilan Tinggi 5. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama  Pengadilan Agama  Pengadilan Tinggi Agama 6. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer  Pengadilan Militer  Pengadilan Militer Tinggi  Pengadilan Militer Utama  Pengadilan Militer Pertempuran 7. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Pengadilan Tata Usaha Negara  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) 2. Saran Dari pemaparan di atas, ada beberapa yang dapat kami sarankan: 1. Kita sebagai bangsa Indonesia mesti berusaha menegakkan hukum di Indonesia sesuai undang undang. 2. Dalam penegakan hukum di Indonesia hendaknya dilakukan se adil-adilnya sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat 3. Sebuah sistem peradilan di Indonesia hendaknya berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tercipta Negara hukum yang adil dan professional. 4. Hendaknya Indonesia meletakan hukum sebagai hal yang supreme (kekuasaan tertinggi) tanpa campurtangan politik pihak lain. Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia

6

Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia

Recommend Documents