Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME telah diselesaikannya makalah ini yang berjudul Sistem Perpajakan Perpajakan Indonesia. Makalah ini dibuat atas atas dasar dasar acuan acuan dan paduan paduan dari dari perku perkulia liahan han Hukum Hukum Pajak ajak dan Buku Buku PilarPilar Perpajakan yang ditulis oleh !r. "yok #buyamin Bin H.#bas $ pada halaman %&' sub bab #. Halhal Halhal yang melatar melatar belakangi belakangi mengapa mengapa saya mengangkat mengangkat topik topik dalam makalah ini karena saya menilai dan ingin mencari tahu alasan alasan apa saja yang membuat para pembuat undangundang membuat undang undangun undan dang g yang yang lebih lebih komp komper erhen hensi( si( dan pengat pengatura uran n yang yang lebih lebih kompleks kompleks lagi tentunya. Semo Semoga ga maka makala lah h ini dapa dapatt ber berman( man(aa aatt dan dan berg bergun una a bagi bagi para para pembaca yang hendak memperluas pengetahuannya.

Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

%


)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1

2

BAB I PENDAHULUAN 3 BAB II KAJIAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

4

BAB III PENUTUP

14

DAFTAR PUSTAKA

15


*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG !engan diterbitkannya +ndang+ndang ,omor *- T#H+, )''& tentang Perubahan eempat atas +ndang+ndang ,omor / T#H+, %0&* tentang Pajak Penghasilan pada tanggal )* September )''&1 hal ini dilakukan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat1 me2ujudkan sistem perpajakan yang netral1 sederhana1 stabil1 lebih memberikan keadilan1 dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak % 3anuari %0&4 adalah +ndang+ndang ,omor / T#H+, %0&* tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan +ndang+ndang5 a. ,omor / T#H+, %00% 67embaran ,egara 8epublik Indonesia Tahun %00% ,omor 0*1 Tambahan 7embaran ,egara 8epublik Indonesia ,omor *490:; b. ,omor %' T#H+, %004 67embaran ,egara 8epublik Indonesia Tahun %004 ,omor -'1 Tambahan 7embaran ,egara 8epublik Indonesia ,omor *9-/:; c. ,omor %/ T#H+, )''' 67embaran ,egara 8epublik Indonesia Tahun )''' ,omor %)/1 Tambahan 7embaran ,egara 8epublik Indonesia ,omor *0&9:; d. ,omor *- T#H+, )''& 67embaran ,egara 8epublik Indonesia Tahun )''& ,omor %**1 Tambahan 7embaran ,egara 8epublik Indonesia ,omor 4&0*:; +ndang+ndang

Pajak

Penghasilan

ini

dilandasi

(alsa(ah

Pancasila dan +ndang+ndang !asar ,egara 8epublik Indonesia Tahun %049 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak 2arga negara dan menempatkan ke2ajiban perpajakan


4

sebagai ke2ajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 1.2. RUMUSAN MASALAH a. #pa maksud dan Tujuan diterbitkannya ++ ,o *- Tahun )''& tentang Perubahan eempat atas +ndang+ndang ,omor / T#H+, %0&* tentang Pajak Penghasilan< b. Perubahanperubahan apa saja yang ada dalam ++ ,o *- Tahun )''&1 bila dibandingkan dengan ++ terdahulu yang mengatur tentang Pajak Penghasilan< 1.3. TUJUAN PENULISAN #dapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut5 a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Pajak di =akultas Hukum +ni>ersitas atolik Parahyangan Bandung. b. Sebagai sarana memperdalam ilmu pengetahuan

tentang

perpajakan di Indonesia. c. Semoga dapat menjadi bahan masukan kepada !osen Mata uliah Hukum Pajak.


9

BAB II KAJIAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

2.1. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN UU PAJAK PENGHASILAN a. Maksud !engan pesatnya perkembangan sosial ekonomi dan hukum sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta re(ormasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan

+ndang+ndang

Pajak

Penghasilan

guna

meningkatkan (ungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. b. #rah dan Tujuan Perubahan +ndang+ndang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsipprinsip perpajakan yang dianut secara uni>ersal1 yaitu

keadilan1 kemudahan1

dan e?siensi

administrasi1 serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan

sistem self assessment .

"leh karena itu1 arah dan tujuan penyempurnaan +ndang+ndang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut5 •

lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

•

lebih memberikan kemudahan kepada @ajib Pajak;

•

lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;

•

lebih

memberikan

kepastian

hukum1

konsistensi1

pemerintah

dalam

dan

transparansi; dan •

lebih

menunjang

kebijakan

rangka

meningkatkan daya saing dalam menarik in>estasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidangbidang usaha tertentu dan daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas.


-

2.2. POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PAJAK PENGHASILAN !engan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan +ndang+ndang ,omor / T#H+,

%0&*

tentang

Pajak

Penghasilan

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan +ndang+ndang ,omor %/ T#H+, )''' tentang Perubahan etiga atas +ndang+ndang ,omor / T#H+, %0&* tentang Pajak Penghasilan meliputi pokokpokok sebagai berikut5 a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam halhal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya; b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negeranegara lain1 mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tari(1 dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usahausaha kecil1 struktur tari( pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tari( secara bertahap1 terencana1 pembedaan tari(1 serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiaptiap golongan @ajib Pajak tersebut; dan c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada @ajib Pajak1 sistem sel( assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama

dilakukan pada sistem pelaporan dan

tata cara

pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas @ajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi @ajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas1 kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan

norma

penghitungan

penghasilan

neto.

Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

/

ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan @ajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

2.3. KAJIAN PERUBAHAN UU PAJAK PENGHASILAN a. S!"#$ Pa"a$ Subjek Pajak menurut ++ ,omor / Tahun %0&* dan Perubahannya adalah 6%a: "rang Pribadi; 6%b: @arisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang

berhak; 6): Badan; dan 6*: Badan +saha Tetap 6B+T:. Maka pada ++ ,omor *- Tahun )''& ini ada ketentuan tambahan pada Pasal ) ayat 6%a: 5 ABentuk usaha tetap merupakan

subjek

pajak

yang

perlakuan

perpajakannya

dipersamakan dengan subjek pajak badan. !. %a&' Ta$ T#*+a,$ S!"#$ Pa"a$ Pada ++ ,omor *- Tahun )''& ada penambahan ketentuan yang tidak termasuk subjek pajak dengan ditambah Pasal * ayat 6):5 A"rganisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6%: huru( c ditetapkan dengan eputusan Menteri euangan . O!"#$ Pa"a$ Yang menjadi objek pajak menurut ++ ,omor / Tahun %0&* dan Perubahannya adalah adalah penghasilan1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh @ajib Pajak1 baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia1 yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan @ajib Pajak yang bersangkutan1 dengan nama dan dalam bentuk apa pun1 termasuk5 %. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji1 upah1 tunjangan1

honorarium1

komisi1

bonus1


grati?kasi1

uang

&

pensiun1

atau

imbalan

dalam

bentuk

lainnya1

kecuali

ditentukan lain dalam +ndangundang ini; ). hadiah

dari

undian atau pekerjaan atau kegiatan1

dan

penghargaan; *. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk5 a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan1 persekutuan1 dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham1 sekutu1 atau anggota yang diperoleh perseroan1 persekutuan1 dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi1 penggabungan1 peleburan1 pemekaran1

pemecahan1

pengambilalihan

usaha1

atau

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. keuntungan

karena

pengalihan

harta

berupa

hibah1

bantuan1 atau sumbangan1 kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan1 badan pendidikan1 badan sosial termasuk yayasan1 koperasi1 atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil1 yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri euangan1 sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha1 pekerjaan1 kepemilikan1 atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan 9. penerimaan dibebankan

kembali sebagai

pembayaran biaya

dan

pajak

yang

pembayaran

telah

tambahan

pengembalian pajak; -. bunga termasuk premium1 diskonto1 dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

0

/. di>iden1 dengan nama dan dalam bentuk apapun1 termasuk di>iden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis1 dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; &. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 0. se2a dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; %'.

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

%%.

keuntungan karena pembebasan utang1 kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; %).

keuntungan selisih kurs mata uang asing;

%*.

selisih lebih karena penilaian kembali akti>a;

%4.

premi asuransi;

%9.

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari @ajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; %-.

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan

yang belum dikenakan pajak;

!an pada ++ ,omor *- Tahun )''& ada penambahan objek pajak1 yakni pada poin 4 ditambah % huru( menjadi5 e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan1 tanda turut serta dalam pembiayaan1

atau

permodalan

dalam

perusahaan

pertambangan;

Serta ditambah poin %/ dan %&5 %/.

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

%&.

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam +ndang

+ndang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.


%'

. B#,a*a& P#&'ha,a& K#&a Pa"a$ !a' /a"! Pa"a$ Daa+ N#'#* Besarnya Penghasilan ena Pajak bagi @ajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap1 berdasarkan ++ ,omor / Tahun %0&* dan perubahannya ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

dikurangi

biaya

untuk

mendapatkan1

menagih1

dan

memelihara penghasilan1 termasuk5 %. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha1 antara lain 5 biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah1 gaji1 honorarium1 bonus1 grati?kasi1 dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga1 se2a1 dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri euangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; ). Penyusutan

atas

pengeluaran

untuk

memperoleh

harta

ber2ujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa man(aat lebih dari % 6satu: tahun; *. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri euangan; 4. erugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan1 menagih1 dan memelihara penghasilan; 9. erugian selisih kurs mata uang asing; -. Biaya

penelitian

dan

pengembangan

perusahaan

yang

dilakukan di Indonesia; /. Biaya beasis2a1 magang1 dan penelitian; Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

%%

&. Penghasilan Tidak ena Pajak 6PTP:1 khusus bagi @ajib Pajak dalam negeri orang pribadi. 0. Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih dengan syarat5 a: telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; b: telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan ,egeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;

atau

adanya

perjanjian

tertulis

mengenai

penghapusan piutangCpembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam

penerbitan

umum

atau

khusus;

atau

adanya

pengakuan dari debitur bah2a utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; c: Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; d: @ajib Pajak harus menyerahkan da(tar piutang yang tidak dapat ditagih kepada !irektorat 3enderal Pajak1 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan eputusan !irektur 3enderal Pajak. %'.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan se2a guna

usaha

asuransi1

dengan hak opsi1

dan

cadangan

pertambangan1

yang

biaya

cadangan

untuk

usaha

reklamasi

untuk

usaha

ketentuan

dan

syaratsyaratnya

ditetapkan dengan eputusan Menteri euangan. %%.

Premi asuransi kesehatan1 asuransi kecelakaan1 asuransi

ji2a1 asuransi d2iguna1 dan asuransi beasis2a yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi @ajib Pajak orang pribadi 6pekerja: yang bersangkutan. %).

Penggantian

atau

imbalan

sehubungan

dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pega2ai. Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

%)

%*.

Penggantian

atau

imbalan

sehubungan

dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan5 • •

!i daerah tertentu1 Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan1 yang ditetapkan dengan eputusan Menteri euangan. Beberapa perubahan tentang besarnya Penghasilan ena

Pajak bagi @ajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pada ++ ,omor *- tahun )''& adalah sebagai berikut5 

Perubahan pada poin / menjadi Abiaya beasis2a1 magang1 dan



pelatihan; Penambahan

pada

poin

0

dengan

A@ajib

Pajak

harus

menyerahkan da(tar piutang yang tidak dapat ditagih kepada 

!irektorat 3enderal Pajak. Penambahan Poin1 sehingga menjadi5 %4. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; %9. Sumbangan pengembangan

dalam yang

rangka dilakukan

penelitian di

Indonesia

dan yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; %-. Biaya

pembangunan

in(rastruktur

sosial

yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; %/. Sumbangan (asilitas pendidikan

yang

ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. #. P#&'ha,a& Ta$ K#&a Pa"a$ PTKP) Besarnya PTP menurut ++ ,omor / Tahun %0&* adalah sebagai berikut5 %. 8p ).&&'.'''1'' untuk diri @ajib Pajak orang pribadi; ). 8p %.44'.'''1'' tambahan untuk @ajib Pajak yang ka2in;


%*

*. 8p ).&&'.'''1''

tambahan untuk seorang isteri

yang

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami1 dengan syarat5 •

Penghasilan istri tidak sematamata diterima atau diperoleh dari

satu

pemberi

kerja

yang

telah

dipotong

pajak

berdasarkan ketentuan dalam +ndang+ndang PPh Pasal •

)%1 Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau

pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. 4. 8p%.44'.'''1'' tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya1 paling banyak * 6tiga: orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTP menurut ++ ,omor *- Tahun )''& adalah sebagai berikut5 %. 8p%9.&4'.'''1'' 6lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah: untuk diri @ajib Pajak orang pribadi; ). 8p%.*)'.'''1'' 6satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah: tambahan untuk @ajib Pajak yang ka2in; *. 8p%9.&4'.'''1'' 6lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah:

tambahan

penghasilannya

digabung

untuk

seorang

dengan

isteri

penghasilan

yang suami

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat 6%:; dan 4. 8p%.*)'.'''1'' 6satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah: tambahan

untuk

setiap

anggota

keluarga

sedarah

dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat1 yang menjadi tanggungan sepenuhnya1 paling banyak * 6tiga: orang untuk setiap keluarga. 0. Ta*0 Pa"a$ a&' #*a$a& aa, P#&'ha,a& K#&a Pa"a$ Sesuai dengan pasal %/ ++ ,omor / Tahun %0&*1 besarnya tari( pajak penghasilan bagi @ajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut5 

@ajib Pajak orang pribadi dalam negeri Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

%4

7apisan Penghasilan ena Pajak Sampai dengan 8p )9.'''.'''1'' !i atas 8p )9.'''.'''1'' sampai dengan 8p 9'.'''.'''1'' !i atas 8p 9'.'''.'''1'' sampai dengan 8p %''.'''.'''1'' !i atas 8p %''.'''.'''1'' sampai dengan 8p )''.'''.'''1'' !i atas 8p )''.'''.'''1''



Tari( Pajak 9D 6lima persen: %'D 6sepuluh persen: %9D 6lima belas persen: )9D 6dua puluh lima persen: *9D 6tiga puluh lima persen:

@ajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk +saha Tetap 6B+T: 7apisan Penghasilan ena Pajak Sampai dengan 8p 9'.'''.'''1'' !i atas 8p 9'.'''.'''1'' sampai dengan 8p %''.'''.'''1'' !i atas 8p )''.'''.'''1''

Tari( Pajak %'D 6sepuluh persen: %9D 6lima belas persen: *'D 6tiga puluh persen:

Sedangkan menurut Pasal %/ ++ ,omor )- tahun )''& adalah sebagai berikut5 

@ajib Pajak orang pribadi dalam negeri 7apisan Penghasilan ena Pajak

Tari( Pajak 9D Sampai dengan 8p 9'.'''.'''1'' 6lima persen: !i atas 8p 9'.'''.'''1'' sampai %9D dengan 8p )9'.'''.'''1'' 6lima belas persen: )9D !i atas 8p )9'.'''.'''1'' sampai 6dua puluh lima dengan 8p 9''.'''.'''1'' persen: *'D !i atas 8p 9''.'''.'''1'' 6tiga puluh persen: : Tari( tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah )9D 6dua puluh lima persen: yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 6mulai berlaku sejak tahun pajak )'%':. 

@ajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap



adalah sebesar )&D 6dua puluh delapan persen:. @ajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 4'D 6empat puluh persen: dari Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

%9

jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa e(ek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tari( sebesar 9D 6lima persen: lebih rendah 

daripada

tari(

biasa

yang

diatur

dengan

atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah Tari( yang dikenakan atas penghasilan berupa di>iden yang dibagikan kepada @ajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar %'D 6sepuluh persen: dan bersi(at ?nal.


%-

BAB III PENUTUP 3.1. SIMPULAN Perubahan +ndang+ndang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsipprinsip perpajakan yang dianut secara uni>ersal1 yaitu keadilan1 kemudahan1 dan e?siensi administrasi1 serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment . #dapun perubahan dan penambahan yang terkandung dalam ++ ,omor *- Tahun )''& tentang Perubahan eempat atas +ndang +ndang ,omor / T#H+, %0&* tentang Pajak Penghasilan1 meliputi5 a. Subjek Pajak b. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak c. "bjek Pajak d. Besaran Penghasilan ena Pajak bagi @ajib Pajak !alam ,egeri e. Penghasilan Tidak ena Pajak PTP: (. Tari( Pajak yang diterapkan atas Penghasilan ena Pajak 3.2. SARAN Semoga tulisan yang sederhana ini dapat menjadi tambahan pengatahuan dan menjadi bahan masukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.


%/

DAFTAR PUSTAKA

"yok #buyamin1 Sejahtera1 )'%4. PI7#8PI7#8 PE8P#3##,1 Bandung1 FG. #doya Mitra Bandung1 #bas $,omor  )'%) +ndang+ndang Sumarni Publishing1 "yok #buyamin1 )&6Fetakan Tahun PI7#8PI7#8 )''/ Pertama:1 tentang PE8P#3##,1 )'%* Perpajakan 6Fetakan Bandung1 edua:. FG. #doya Mitra Sejahtera1 )'%4. "yok Budiman1

PE,YI!I#, TI,!# PI!#,#

!I

BI!#,

PE8P#3##,1 Bandung1 #bas $  Sumarni Publishing1 )'%) 6Fetakan Pertama:1 )'%* 6Fetakan edua:. +ndang+ndang ,omor )& Tahun )''/ tentang Perpajakan http5CC222.pajak.go.id


%&

Makalah Sistem Perpajakan Indonesia

Recommend Documents