MAKALAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Diajukan untuk untuk memenuhi memenuhi salah satu satu tugas mata mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Tahun Ajaran 2017-2018
Disusun Oleh (Kelompok 5) : Cici Nuraeni – Nuraeni – 0114104005 0114104005 Hasna Wulan Am – Am – 01141003016 01141003016 Adrianus Feryanto – Feryanto – 01141003031
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintahan yang berjudul ”Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” Dalam proses penyusunan tugas ini pasti menjumpai hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Besar harapan kami, makalah ini dapat bermanfaat bagi semua semua orang yang membacany membacanyaa dan dapat dapat membantu membantu teman-teman teman-teman yang lain dikemudian dikemudian hari. Akhir kata, kami memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan.
Bandung, November 2017
Penyusun
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintahan yang berjudul ”Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” Dalam proses penyusunan tugas ini pasti menjumpai hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Besar harapan kami, makalah ini dapat bermanfaat bagi semua semua orang yang membacany membacanyaa dan dapat dapat membantu membantu teman-teman teman-teman yang lain dikemudian dikemudian hari. Akhir kata, kami memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan.
Bandung, November 2017
Penyusun
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................. ..................................................... ............ 2 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ i 1.1.
Latar Belakang ................................................................................................
1.2.
Identifikasi Masalah .................................................. ....................................... i
1.3.
Tujuan dan Manfaat ........................................................................................ i
i
BAB II TINJAUAN TEORI ..................................................... ...................................... 2 2.1.
Kerangka Hukum ...........................................................................................
2.2.
Deskripsi Kegiatan .......................................................................................... 2
2
2.2.1.
Definisi ....................................................... .............................................. 2
2.2.2.
Pengakuan ............................................................................................... 2
2.2.3.
Pengukuran ............................................................................................. 4
2.2.4.
Pengungkapan ......................................................................................... 4
2.2.5.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ................................................... 5
2.2.5.1.
Prosedur Akuntansi SKPD dan Standar Jurnal ................................... 5
2.2.5.2.
Komponen Penyusunan Laporan Keuangan ...................................... 18
BAB III ILUSTRASI JURNAL DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD....................... 23 1.
Ilustrasi Jurnal Penerimaan Kas.................................................... .................. 2 3
2.
Ilustrasi Jurnal Pengeluaran Kas Kas ................................................... .................. 24
3.
Ilustrasi Jurnal Akuntansi Transaksi Kas Lainnya........................................... 25
4.
Ilustrasi Jurnal Akuntansi Selain Kas ..................................................... ........ 29
5.
Ilustrasi Jurnal Akuntansi Aset ........................................................................ 33
6.
Ilustrasi Jurnal Akuntansi Kewajiban .............................................................. 37
7. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Koreksi Transaksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja ..................................................................................................................... 38 8.
Laporan Keuangan SKPD ................................................................................
40
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 50
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan di tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pencatatan, pengakuan pengakuan dan pengungkapan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, pendapatan-LRA, belanja, transfer, transfer, pembiayaan, pembiayaan, aset, kewajiban, kewajiban, ekuitas, ekuitas, penyesuaian penyesuaian dan koreksi, koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun akan menjelaskan materi mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.2.
Identifikasi Masalah
1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan SKPD 2. Bagaimana prosedur dan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3.
Tujuan dan Manfaat
1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan SKPD 2. Untuk mengetahui prosedur dan penyusunan laporan keuangan SKPD 3. Untuk memenuhi nilai mata kuliah Akuntansi Pemerintahan
i
BAB II TINJAUAN TEORI
2.1.
Kerangka Hukum
Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintah (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan keuangan pemerintah daerah diharapkan diharapkan selalu berpedoman berpedoman pada standar yang telah ditentukan. ditentukan. Mengacu dengan amanat UU no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP). PP no.71 tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar agar kualitas kualitas laporan laporan keuangan keuangan pemerintah pemerintah di Indonesia Indonesia dapat dapat ditingkatkan. ditingkatkan. 2.2. 2.2.1.
Deskripsi Kegiatan Definisi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang. Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing masing-masing akun. Agar memudahkan memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet). Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Realisasi Anggaran sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, Jurnal Penutupan, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi. 2.2.2.
Pengakuan
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, dan
2
beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
a. Akuntansi Aset SKPD
Asset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal. Dengan kata lain, asset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
b. Akuntansi Kewajiban SKPD
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
c.
Akuntansi Pendapatan SKPD
Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
oleh entitas pelaporan.
3
Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran
masuk sumber daya ekonomi
d. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
Belanja menurut basis kas diakui pada saat teradinya pengeluaran dari transaksi kas umum
daerah atau entitas peLaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh
manfaat Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 2.2.3.
Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat Sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2.2.4. a.
Pengungkapan
Akuntansi Aset SKPD
Pengukuran asset adalah sebagai berikut : 1. kas dicatat sebesar nilai nominal 2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan 3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal 4. Persediaan dicatat sebesar:
Beban perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Beban standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4
Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. b.
Akuntansi Kewajiban SKPD
Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Konversi mata uang asing menggunakan kurs tengan bank sentral pada saat neraca.
c.
Akuntansi Pendapatan SKPD
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengan Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
d.
Akuntansi Belanja dan Beban SKPD Pengukuran belanja dan beban menggunakan mata uang rupiah. Belanja dan beban yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengan Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2.2.5.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.2.5.1.
Prosedur Akuntansi SKPD dan Standar Jurnal
Akuntansi di SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi
dan/atau
kejadian
keuangan
serta
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD. Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Prosedur Akuntansi di SKPD meliputi: 1)
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan SKPD.
5
Pada umumnya transaksi pendapatan yang ada di lingkungan SKPD berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4. Lain-lain PAD yang Sah.
Dokumen Sumber yang Digunakan
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak. 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi. 3. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi penerimaan daerah dan bagi PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD. 4. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. 5. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.
Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Kas Pendapatan
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas pendapatan di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1
Penerimaan kas pendapatan pajak daerah
Dr. Kas di Bend. Penerimaan................XX Cr. Pajak Daerah ...................................XX
2
Penerimaan kas pendapatan retribusi daerah
Dr. Kas di Bend. Penerimaan................XX Cr. Retribusi Daerah..............................XX
6
3
Penerimaan kas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Dr. Kas di Bend. Penerimaan.................XX Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan...............................................XX
4
Penerimaan kas lain-lain PAD yang sah
Dr. Kas di Bend. Penerimaan................XX Cr. Lain-lain PAD yang Sah ...................XX
2)
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja SKPD. Akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi akuntansi untuk belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS) dimana bendahara pengeluaran menerima kas untuk pengeluaran belanja tersebut.
Dokumen Sumber yang Digunakan
Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi pengeluaran kas dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Belanja dengan Bukti Pengesahan SPJ SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ mekanisme & Bukti Transaksi Lainnya UP/GU/TU 2 Belanja dengan SP2D, NOTA DEBIT SPD, SPP, SPM mekanisme LS BANK & Bukti Pengeluaran (bendahara Lainnya pengeluaran menerima kas terlebih dahulu) Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di SKPD: No 1
Transaksi
Standar Jurnal
Pelaksanaan belanja dengan menggunakan uang persediaan yang
Dr. Belanja..................................XX
7
sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU Pelaksanaan belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D LS dan kas diterima terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran Transaksi pemberian panjar kepada Penerima panjar
2
3
Cr. Kas di Bend. Pengeluaran.....XX Dr. Belanja.................................XX Cr. Kas di Bend. Pengeluaran....XX
Dr. Piutang Lainnya-Panjar........XX Cr. Kas di Bend. Pengeluaran.....XX
3) Prosedur Akuntansi Transaksi Kas Lainnya
Akuntansi transaksi kas lainnya pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas selain dari pendapatan dan pengeluaran kas selain pengeluaran belanja SKPD. Contoh dari transaksi penerimaan kas selain pendapatan adalah penerimaan SP2D UP/GU/TU, penerimaan SP2D LS di mana kas diterima terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran, penerimaan kas pungutan pajak, dan penerimaan jasa giro oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro). Contoh dari transaksi pengeluaran kas selain belanja SKPD adalah penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Daerah, penyetoran pengembalian belanja dan jasa giro oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro).
Standar Jurnal Penerimaan Kas selain Pendapatan
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain pendapatan di SKPD: No 1
Transaksi
Standar Jurnal
Pelaksanaan belanja dengan menggunakan uang persediaan yang
Dr. Kas di Bend. Pengeluaran.…XX Cr. RK-PPKD…………..............XX
8
2
3
4
5
sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU Penerimaan SP2D LS dan kas diterima terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran Penerimaan Pungutan/ Pemotongan Pajak (PPN dan PPh) Penerimaan Jasa Giro oleh Bendahara Penerimaan (SKPD tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro) Penerimaan Jasa Giro oleh Bendahara Pengeluaran (SKPD tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro)
Dr. Kas di Bend. Pengeluaran….XX Cr. RK-PPKD………..................XX Dr. Kas di Bend. Pengeluaran….XX Cr.Utang Pajak …………….......XX Dr. Kas di Bend. Penerimaan........XX Cr. RK-PPKD…....................... .....XX Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ….XX Cr. RK-PPKD…...........................XX
Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas selain Belanja
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain belanja di SKPD: No
Transaksi
Standar Jurnal
1
Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Dr. RK-PPKD .......................…….XX Cr.Kas di Bend. Penerimaan..........XX
2
Penyetoran Pungutan/ Pemotongan Pajak (PPN dan PPh)
Dr. Utang Pajak ...........………….XX Cr. Kas di Bend. Pengeluaran…....XX
3
Penyetoran Jasa Giro oleh Bendahara Penerimaan (untuk SKPD yang tidak memiliki target penerimaan jasa giro) Penyetoran Jasa Giro oleh Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target penerimaan jasa giro) Penyetoran pengembalian belanja dan sisa kas SP2D UP/TU ke Kas Daerah
Dr. RK-PPKD ..............………….XX Cr.Kas di Bend. Penerimaan…......XX
4
5
Dr. RK-PPKD ...........…………….XX Cr.Kas di Bend. Pengeluaran….....XX Dr. RK-PPKD.......………….…….XX Cr.Kas di Bend. Pengeluaran……..XX
4) Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi ini meliputi penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan, pengeluaran belanja yang tidak melalui bendahara pengeluaran, koreksi karena
9
salah pencatatan, pemindahan klasifikasi akun. Penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan terjadi apabila wajib pajak daerah, wajib retribusi, atau pihak ketiga menyetorkan langsung ke rekening Kas Daerah. Pengeluaran belanja selain kas meliputi pengeluaran belanja melalui mekanisme belanja (LS) dimana bendahara pengeluaran tidak menerima kas untuk pengeluaran belanja tersebut, melainkan Kas Daerah langsung melakukan pemindahbukuan kepada pihak ketiga. Koreksi karena salah pencatatan meliputi kesalahan dalam mencatat akun pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Koreksi ini hanya memindahkan klasifikasi akun tanpa ada kas yang terlibat.
Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: No Transaksi Belanja Dokumen Sumber 1 Penerimaan 1. STS Pendapatan yang 2. Nota kredit bank Disetor Langsung ke 3. Bukti memorial Kas Daerah
2
Belanja mekanisme Rekening Ketiga
dengan LS ke Pihak
3
Koreksi kesalahan
Lampiran Dokumen Sumber a. SKPD b. SKR c. Surat tanda bukti pembayaran d. Bukti penerimaan lainnya
1. SP2D a. SPD 2. Nota debit bank b. SPP 3. Bukti pengeluaran lainnya c. SPM 4. Bukti memorial d. BAST barang/jasa e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 1. STS a. SKPD 2. Nota kredit bank b. SKR 3. SP2D c. Tanda bukti pembayaran 4. Nota debit bank d. BAST barang/jasa 5. Bukti penerimaan/ e. Kontrak Pengadaan pengeluaran lainnya Barang/Jasa 6. Bukti memorial f. Bukti lainnya
Standar Jurnal Selain Kas
10
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1
Penerimaan Pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan
Dr. RK-PPKD ...........................XX Cr. Pendapat...............................XX
2
Penerimaan SP2D LS ke rekening pihak ketiga
Dr. Belanja ................................XX Cr. RK-PPKD ……...................XX
3
Koreksi alternatif 1
Dr. Akun yang benar ................XX Cr. Akun yang salah .................XX
4
Koreksi alternatif 2
Dr. Akun yang salah ..................XX Cr. Akun yang benar.…..............XX
5) Prosedur Akuntansi Asset
Aset tetap pada SKPD umumnya terdiri atas kelompok: 1. Aset Lancar (Current Asset), terdiri dari: Kas, Piutang, dan Persediaan. 2. Aset Tidak Lancar (Non-Currents Asset), terdiri dari: Aset Tetap dan Aset Lainnya.
A. Prosedur Akuntansi Aset Kas Prosedur akuntansi untuk aset kas sudah melekat pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi kas lainnya.
B. Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) Piutang pada SKPD dapat berupa piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.
Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak. 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna
Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.
11
3. Berita acara hasil opname/inventarisasi piutang. 4. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum. 5. Bukti lainnya.
Standar Jurnal Akuntansi Aset Piutang
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1
Pengakuan Piutang di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Piutang......................................................XX Cr. Cadangan Piutang………..........................XX
2
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo piutang dilakukan jurnal balik Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di akhir periode (triwulan/tahunan)
Dr. Cadangan Piutang......................................XX Cr. Piutang………...........................................XX
4
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar Penjualan Angsuran dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang……………..…....................XX Dr. Tagihan Penjualan Angsuran........................... XX Cr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran....XX Cr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Penjualan Angsuran...................................XX
5
Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.................XX Dr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi…………….……….XX Cr. Cadangan Piutang………..................................XX Cr. Tuntutan Ganti Rugi......................................... XX
6
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang……….................................XX Dr. Tuntutan Ganti Rugi......................................... XX Cr. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ................XX Cr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi..................................XX
3
Dr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran....XX Dr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Penjualan Angsuran………………………………………......XX Cr. Cadangan Piutang………..................................XX Cr. Tagihan Penjualan Angsuran............................ XX
12
C. Prosedur Akuntansi Aset Persediaan
Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi (triwulanan/tahunan) dan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik persediaan dengan menggunakan nilai perolehan terakhir. Persediaan dapat berupa: 1. Barang konsumsi; 2. Barang pakai habis; 3. Barang cetakan; 4. Perangko dan materai; 5. Obat-obatan dan bahan farmasi; 6. Amunisi; 7. Bahan untuk pemeliharaan; 8. Suku cadang; 9. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; 10. Pita cukai dan leges; 11. Bahan baku ; 12. Barang dalam proses/setengah jadi; 13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; 14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat
Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara hasil opname/inventarisasi persediaan, 3. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 4. Bukti lainnya.
Standar Jurnal Persediaan
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi persediaan di SKPD:
13
No
Transaksi
Standar Jurnal
1
Pengakuan persediaan di akhir periode (triwulanan/tahunan)
Dr. Persediaan.........................................XX Cr. Cadangan Persediaan….....................XX
2
Pada saat awal triwulan/tahun, saldo persediaan dilakukan jurnal balik
Dr. Cadangan Persediaan.........................XX Cr. Persediaan………...............................XX
D. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
Akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset tetap yang dikuasai/dimiliki SKPD berupa perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan. Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara serah terima pekerjaan, 3. Berita acara penilaian, 4. Berita acara serah terima barang, 5. Surat keputusan penghapusan, 6. Surat keputusan hibah, 7. Berita acara pemusnahan, 8. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), 9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 10. Bukti lainnya.
Standar Jurnal Aset Tetap Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset tetap di SKPD:
No 1
Transaksi Pengakuan aset tetap hasil pengadaan/hibah
Standar Jurnal Dr. Aset Tetap........................................XX Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap........XX
14
2
Pelepasan aset tetap
Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap....... XX Cr. Aset Tetap………........................... .XX
3
Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan
Dr. Konstruksi dalam Penggerjaan....... XX Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap....... XX
4
Jika konstruksi sudah selesai dilakukan (misalkan aset yang dihasilkan adalah gedung)
Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap…....XX Dr. Gedung.............................................XX Cr. Konstruksi dalam Pengerjaan.......... XX Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap.........XX
5
Penyusutan (depresiasi)
Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap........XX Cr. Akumulasi Depresiasi.......................XX
6) Prosedur Akuntansi Kewajiban
Akuntansi kewajiban pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau
kejadian
keuangan
serta
pelaporan
keuangan
yang
berkaitan
dengan
kewajiban/utang SKPD. Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi SKPD adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk utang pemotongan pajak dan utang kepada pihak ketiga yang berasal dari pengadaan barang/jasa. Dokumen Sumber
Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Penerimaan Utang 1. Daftar/Bukti Potongan a. SPM Pemotongan Pajak Pajak b. SP2D 2. Bukti memorial 2 Pelunasan Utang 1. Surat Setoran Pajak a. SP2D Pemotongan Pajak 2. Daftar/Bukti Potongan . Bukti pengeluaran lainnya Pajak (SPJ) 3. Bukti memorial 3 Pengakuan Utang 1. BAST barang/jasa a. SPP karena pengadaan 2. Bukti memorial b. SPM barang/jasa
15
c. Kontrak pengadaan barang/jasa 4
Pelunasan Utang karena pengadaan barang/jasa
1. SP2D 2. Nota Debet 3. Bukti memorial
a. SPM b. Kontrak pengadaan barang/jasa c. BAST Barang/jasa
Standar Jurnal Kewajiban
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1
Penerimaan Utang Pemotongan Pajak
Dr. Kas di Bend. Pengeluaran…... XX Cr. Utang Pajak…...........................XX
2
Pelunasan Utang Pemotongan Pajak
Dr. Utang Pajak.............................XX Cr. Kas di Bend. Pengeluaran........XX
3
Pengakuan Utang barang/jasa
karena
pengadaan
Dr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek …..………………………….…….XX Cr.Utang Jangka Pendek Lainnya...........................................XX
4
Pelunasan Utang barang/jasa
karena
pengadaan
Dr. Utang Jangka Pendek Lainnya ......…………………………….….XX Cr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.............................................XX
7) Prosedur Akuntansi Koreksi Transaksi Pengembalian Pendapatan dan B elanja
Akuntansi koreksi terhadap pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan koreksi pendapatan dan belanja SKPD yang mengakibatkan adanya pengembalian yang melibatkan penerimaan/pengeluaran kas dari/ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau rekening bendahara.
16
Pengembalian pendapatan pada SKPD merupakan pengembalian yang sifatnya: a.
Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya,
b. Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang berjalan. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada: 1. Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja berkenaan, 2. Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan. Dokumen Sumber
Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Pengembalian 1. SP2D a. SKPD/SKR, STS, Tanda kelebihan pendapatan 2. Nota debit bank bukti penerimaan lainnya 3. Bukti pengeluaran b. SPJ Bendahara lainnya Penerimaan 4. Bukti memorial 2 Pengembalian 1. STS a. SPD, SPP, SPM kelebihan belanja 2. Nota kredit bank b. SP2D 3. Bukti penerimaan lainnya c. SPJ bendahara 4. Bukti memorial pengeluaran
Standar Jurnal Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja di SKPD: No
Transaksi
1
Pengembalian Kelebihan Pendapatan periode berjalan dan dana belum disetorkan ke kas daerah Pengembalian Kelebihan Pendapatan periode berjalan (dana sudah disetorkan ke kas daerah) atau periode sebelumnya
2
Standar Jurnal
17
Dr. Pendapatan.................………...XX Cr. Kas di bend. Penerimaan…......XX Dr. Pendapatan......................…… .XX Cr. RK PPKD.……………............XX
3
4
5
dimana laporan keuangan belum diterbitkan Pengembalian kelebihan belanja periode berjalan atau periode sebelumnya dimana laporan keuangan belum diterbitkan (kas diterima oleh bendahara pengeluaran) Pengembalian kelebihan belanja periode berjalan atau periode sebelumnya dimana laporan keuangan belum diterbitkan, kas tidak diterima oleh Bendahara Pengeluaran (disetor langsung ke kas daerah) Pengembalian kelebihan belanja periode sebelumnya, laporan keuangan sudah diterbitkan (sudah diaudit), transaksi ini hanya dibukukan di DPPKAD sebagai SKPD
2.2.5.2.
Dr. Kas di Bend. Pengeluaran........XX Cr. Belanja.....................................XX
Dr. RK PPKD ................................XX Cr. Belanja......................................XX
Dr. RK PPKD ...............................XX Cr. Pendapatan Lain-lain...............XX
Komponen Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD. Berikut adalah perbedaan penyusunan laporan antara SKPD dengan SKPKD, yaitu : SKPD Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
SKPKD Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan SAL Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
18
Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah : a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) b. Pengguna Anggaran
2. Langkah-Langkah Teknis a) Menyiapkan Kertas Kerja
PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja ( worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
19
1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
2) Membuat Jurnal Penyesuaian PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: a.
Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
b. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan c.
Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun
3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.
b) Menyusun Laporan Keuangan 1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0.
2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0
3) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir
20
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.
5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: a.
Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c.
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; e.
Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
21
f.
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
22
BAB III ILUSTRASI JURNAL DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1. Ilustrasi Jurnal Penerimaan Kas
Pada tanggal 5 Februari 2011 PPK-SKPD Dispenda menerima SPJ Bendahara Penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan SPJ dan lampiran tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2011, Dispenda menerima pendapatan yang diantaranya adalah sebagai berikut (asumsi penerimaan kas pendapatan melalui bendahara penerimaan): 1) 5 Pebruari 2011 Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak hotel bintang Tiga sebesar Rp10.000.000,00.
Tgl 5/2/2011
2)
Kode Akun 1.1.1.02.01 4.1.1.01.01
Uraian Kas di Bend. Penerimaan Pajak Hotel Bintang Tiga
Debit 10.000.000
Kredit 10.000.000
5 Pebruari 2011 Dispenda menerima pendapatan dari pembayaran pajak restoran dari Cafe Del Mar sebesar Rp2.500.000,00. Tgl Kode Akun Uraian Debit Kredit 5/2/2011 1.1.1.02.01 Kas di Bend. Penerimaan 2.500.000 4.1.1.01.03 Pajak Restoran Cafe 2.500.000
3) 10 Pebruari 2011 Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari penerimaan sewa lahan untuk reklame sebesar Rp500.000,00.
Tgl 10/2/2011
Kode Akun 1.1.1.02.01 4.1.2.02.01
Uraian Kas di Bend. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Debit 500.000
Kredit 500.000
Analisis:
1. Transaksi tanggal 5 dan 10 Pebruari 2011 merupakan transaksi penerimaan pendapatan yang biasa dan hanya mempengaruhi akun kas dan akun pendapatan. 2. Jika pendapatan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh wajib pajak/wajib retribusi, maka bendahara penerimaan tidak menerima kas terlebih dahulu. Transaksi ini akan dicatat pada Jurnal Umum.
23
Contoh adalah transaksi tanggal 5 Pebruari 2011, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan tembusan bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan. Tgl 5/2/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 4.1.1.01.01
Uraian RK-Pusat Pajak Hotel Bintang Tiga
Debit 10.000.000
Kredit 10.000.000
( pencatatan transaksi penerimaan
pendapatan yang disetorkan oleh WP langsung ke Kas Daerah)
2. Ilustrasi Jurnal Pengeluaran Kas
Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2009 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas sebagai berikut:
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut Tgl 2/1/2011
Kode Akun 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.05 1.1.1.03.01
Uraian Gaji Pokok PNS/Uang Repr. Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Kas di Bend. Pengeluaran
24
Debit 999.510.000 97.457.125 99.951.000 62.469.375
Kredit
1.259.387.500
12/1/2011
1.1.3.13.08 1.1.1.03.01
Piutang Lainnya-Panjar Kas di Bend. Pengeluaran
15.000.000 15.000.000
Analisis:
1. Transaksi tanggal 2 Januari 2011 merupakan transaksi yang berasal dari SP2D LS, namun dana untuk pembayaran gaji pegawai akan ditransfer terlebih dahulu ke rekening bendahara pengeluaran dan langsung dipindahbukukan ke rekening masing-masing pegawai. Untuk meminimalisir ketidakcocokan saldo BKU dengan saldo rekening koran bendahara pengeluaran, maka transaksi ini dicatat sebagaimana transaksi SP2D UP/GU/TU yaitu bendahara pengeluaran menerima kas terlebih dahulu dan kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran. Transaksi penerimaan SP2D tersebut dicatat secara bruto pada Jurnal Umum, sedangkan transaksi belanja dicatat secara bruto pada jurnal pengeluaran kas. Pungutan dan penyetoran IWP, Taperum dan PPh gaji PNS hanya dibukukan oleh PPKD. 2. Transaksi tanggal 12 Januari 2011 merupakan transaksi pemberian panjar/uang muka kegiatan kepada penerima panjar. Transaksi ini menimbulkan piutang kepada penerima panjar. Sebelum penerima panjar memberikan SPJ hasil pelaksanaan kegiatan, maka uang yang telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran belum bisa dianggap sebagai realisasi belanja. Apabila penerima panjar telah menyampaikan bukti SPJ kepada bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran akan mencatat pada BKU sebagai penerimaan kembali panjar dan mencatat pengeluaran belanja sesuai SPJ, sedangkan PPK-SKPD akan membukukan pada jurnal umum pada akun buku besar kas di bendahara pengeluaran dan akun piutang lainnya (panjar). Pencatatan belanja berdasarkan hasil panjar dicatat pada Jurnal Umum. Contoh Pencatatan pada Jurnal Umum: Tgl 12/1/2011
Kode Akun 5.2.2.06.01 1.1.3.13.08
Uraian Belanja Cetak Piutang Lainnya-Panjar
Debit 15.000.000
Kredit 15.000.000
3. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Transaksi Kas Lainnya a. Transaksi Penerimaan Kas Selain Pendapatan
Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut
25
diketahui bahwa selama bulan Januari 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi penerimaan kas selain pendapatan sebagai berikut:
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut: Tgl 2/1/2011
8/1/2011
15/1/2011
Kode Akun 1.1.1.03.01 3.4.1.01.01
1.1.1.03.01 2.1.3.02.01 2.1.3.03.01
1.1.1.03.01 2.1.3.02.01 2.1.3.03.01
Uraian Kas di Bend. Pengeluaran RK-PPKD (mencatat transaksi penerimaan kas bendahara pengeluaran yang berasal dari penerimaan SP2D LS Gaji) Kas di Bend. Pengeluaran Utang Pemotongan PPh 22 Utang Pemotongan PPN (mencatat penerimaan kas pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran) Kas di Bend. Pengeluaran Utang Pemotongan PPh 22 Utang Pemotongan PPN
26
Debit 1.259.387.500
Kredit 1.259.387.500
311.364 34.091 277.273
209.091 27.273 181.818
(mencatat penerimaan kas pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)
Analisis:
1. Transaksi pada tanggal 2 Januari 2011 untuk mencatat penerimaan SP2D LS yang diterima dahulu kasnya oleh bendahara pengeluaran melalui transfer pada rekening koran. Potongan PFK tidak dicatat pada bendahara pengeluaran SKPD, namun dicatat pada BUD. 2. Jurnal untuk transaksi tanggal 8 Januari dan 15 Januari 2011 merupakan ilustrasi jurnal untuk penerimaan kas PPh dan PPN yang dipungut/dipotong oleh bendahara atas transaksi pengeluaran belanja yang dilakukan. Transaksi pengeluaran belanja telah diilustrasikan pada Akuntansi Pengeluaran Kas. Transaksi pengeluaran kas belanja dicatat pada Jurnal Pengeluaran Kas sebagai berikut: Tgl 8/1/2011
15/1/2011
Kode Akun 5.2.2.01.01 1.1.1.03.01
Uraian Belanja Alat Tulis Kantor Kas di Bend. Pengeluaran
Debit 2.500.000
5.2.2.02.04 1.1.1.03.01
Belanja Bahan Obat-obatan Kas di Bend. Pengeluaran
2.000.000
Kredit 2.500.000
2.000.000
b. Transaksi Pengeluaran Kas Selain Belanja
Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas selain belanja. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD. Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja sebagai berikut: 1. 3 Januari 2011 Disetorkan retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp1.750.000,00 untuk penerimaan tanggal 2 Januari 2011.
27
Tgl 3/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.02.01
Uraian RK-PPKD Kas di Bend. Penerimaan (mencatat penyetoran kas yang berasal dari pendapatan dari bendahara penerimaan)
Debit 1.750.000
Kredit 1.750.000
2. 21 Januari 2011 Disetorkan retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp2.150.000,00 untuk penerimaan tanggal 20 Januari 2011. Tgl 21/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.02.01
Uraian RK-PPKD Kas di Bend. Penerimaan (mencatat penyetoran kas yang berasal dari pendapatan dari bendahara penerimaan)
Debit 2.150.000
Kredit 2.150.000
Selain itu, selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama tahun 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. 20 Januari 2011 Terdapat penyetoran PPN sebesar Rp277.273,00 dan Pph 22 sebesar Rp34.091,00 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran alat tulis kantor senilai Rp.2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada tanggal 8 Januari 2011. Tgl 20/1/2011
Kode Akun 2.1.3.02.01 2.1.3.03.01 1.1.1.03.01
Uraian Utang Pemotongan PPh 22 Utang Pemotongan PPN Kas di Bend. Pengeluaran (mencatat penyetoran kas pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)
Debit 34.091 277.273
Kredit
311.364
2. 30 Januari 2011 Bendahara pengeluaran menyetorkan pengembalian kelebihan belanja atas pembayaran snack rapat pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp50.000,00 yang diterima dari PPTK .
28
Tgl 30/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.03.01
Uraian RK-PPKD Kas di Bend. Pengeluaran (mencatat penyetoran kas pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)
Debit 50.000
Kredit 50.000
3. 31 Desember 2011 Terdapat jasa giro sebesar Rp255.000,00 pada rekening koran bendah ara pengeluaran dan biaya administrasi bank yang belum diperhitungkan pada bulan Desember adalah sebesar Rp5.000,00. Sesuai dengan ketentuan pada tanggal 31 Desember bendahara pengeluaran menyetorkan jasa giro ke rekening kas daerah. Dinas Kesehatan tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro. Tgl 31/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.03.01
Uraian RK-PPKD Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran jasa giro yang berasal dari rekening koran bendahara pengeluaran di akhir tahun)
Debit 250.000
Kredit 250.000
Analisis:
Jika pada tanggal 31 Desember 2011 bendahara pengeluaran memutuskan untuk menyetorkan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UYHD) sebesar Rp5.000.000,00 ke Kas Daerah, transaksi ini akan dicatat pada Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 31/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.03.01
Uraian RK-PPKD Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran sisa kas UYHD oleh bendahara pengeluaran di akhir tahun)
Debit 5.000.000
4. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Selain Kas a. Penerimaan Pendapatan yang Tidak Melalui Bendahara Penerimaan
29
Kredit 5.000.000
Pada tanggal 6 Maret 2009 PPK-SKPD DPPKAD menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan DPPKAD. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2009 terdapat transaksi pendapatan selain kas sebagai berikut: 5 Pebruari 2011 Berdasarkan STS No 506 tanggal 4 Pebruari, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah untuk pembayaran Pajak Hotel Bintang Tiga sebesar Rp10.000.000,00.
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: Tgl 31/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.01.01
Uraian RK-PPKD Pajak Hotel Bintang Tiga (penerimaan Pajak Hotel Bintang Tiga yang disetor langsung ke Kas Daerah oleh WP)
Debit 10.000.000
Kredit 10.000.000
b. Penerimaan SP2D LS
5 Maret 2011 Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap I dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp300.000.000,00 kepada rekening CV. BB di Bank X. Dalam SP2D LS tersebut dinyatakan bahwa Pajak yang dipungut/dipotong langsung oleh BUD yaitu PPN sebesar Rp27.272.727,00 dan PPh 22 sebesar Rp5.454.545,00. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Berdasarkan kontrak dengan pihak III diketahui bahwa total pekerjaan adalah sebesar Rp.980.000.000,00. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 15 Maret 2011. Tgl 15/3/2011
Kode Akun 5.2.3.26.08 3.4.1.01.01
Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi RK-PPKD (transaksi belanja modal yang berasal dari SP2D LS)
30
Debit 300.000.000
Kredit
300.000.000
Analisis:
Transaksi tanggal 15 Maret merupakan transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, walaupun pada tanggal transaksi pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya diselesaikan, namun transaksi ini mengakibatkan timbulnya asset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan hal tersebut jurnal korolari harus dibuat. PPK akan mencatat jurnal korolari pada Jurnal Umum, dengan sisi debet Konstruksi dalam Pengejaan dan sisi kredit Ekuitas Dana dengan nilai sebesar jumlah belanja yang telah dikeluarkan (sebagaimana pada transaksi 1503-11 di bawah ini. Pada akhir pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, nilai konstruksi dalam pekerjaan akan di-reclass ke pada akun aset tetap bangunan. Pencatatan asset tetap ini dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi aset tetap, dengan jurnal sebagai berikut: Tgl 15/3/2011
c.
Kode Akun 1.4.6.02.08 3.2.2.06.01
Uraian KDP Gedung RS/Puskesmas Diinvestasikan dlm Aset TetapKD (pencatatan aset tetap KDP gedung yang berasal dari realisasi belanja modal)
Debit 300.000.000
Kredit 300.000.000
Koreksi Pencatatan
1) Koreksi Pendapatan
23 Maret 2011 Terdapat koreksi pendapatan atas STS No 1007 tanggal 21 Maret 2011. Koreksi ini terjadi karena bendahara penerimaan salah mencatat nilai penerimaan pajak hiburan sebesar Rp10.000,00, seharusnya nilai penerimaan tersebut adalah sebesar Rp100.000,00. Kas pajak diterima oleh bendahara penerimaan. Tgl 23/3/2011
Kode Akun 1.1.1.02.01 4.1.1.03.10
Uraian Kas di Bend. Penerimaan Pajak Restoran (koreksi kesalahan mencatat nilai penerimaan pajak hiburan sesuai STS No 1007 tanggal 21 Maret 2009)
31
Debit 90.000
Kredit 90.000
2) Koreksi Belanja
Pada tanggal 5 Juni 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Juni 2011 Dinas Kesehatan terdapat koreksi belanja sebagai berikut:
15 Mei 2011 terdapat koreksi belanja atas bukti transaksi No 506 tanggal 28 April 2011. Koreksi terjadi karena bendahara pengeluaran salah mencatat transaksi pengeluaran belanja penggandaan pada kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat sebesar Rp1.250.000,00 seharusnya pengeluaran tersebut adalah untuk belanja cetak. Tgl 15/5/2011
Kode Akun 5.2.2.06.01 5.2.2.06.01
Uraian Belanja Cetak Belanja Penggandaan (koreksi kesalahan mencatat transaksi belanja penggandaan seharusnya belanja cetak pada No bukti 506 tanggal 28 April 2009)
Debit 1.250.000
Kredit 1.250.000
3) Koreksi Aset
Pada tanggal 30 Oktober 2011 Bendahara barang Dinas Kesehatan melakukan inventarisasi, berdasarkan laporan hasil inventarisasi diketahui data sebagai berikut: 30 Oktober 2011 Terdapat 1 buah unit komputer PC dalam aset tetap dalam kondisi rusak berat. Nilai perolehan komputer PC tersebut adalah senilai Rp8.000.000,00. 1 unit Komputer Notebook senilai Rp14.500.000,00 dicatat dalam Komputer PC.
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: Tgl 30/10/2011
Kode Akun 1.6.6.09.01 3.2.2.02.01 1.4.2.11.02
Uraian Aset Lainnya Diinvestasikan dlm Aset TetapPeralatan dan Mesin Komputer PC
32
Debit 8.000.000 8.000.000
Kredit
8.000.000
3.2.3.06.01
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya- Aset lain-lain
8.000.000
(koreksi aset karena kondisi asset rusak berat berdasarkan inventarisasi) 30/10/2011
1.4.2.11.03 1.4.2.11.02
Komputer Notebook Komputer PC
14.500.000 14.500.000
(koreksi aset PC seharusnya Notebook berdasarkan inventarisasi) Analisis :
1. Transaksi pertama merupakan koreksi aset tetap ke pada aset lainnya. Koreksi ini selain mengakibatkan perpindahan pada akun aset juga terjadi perubahan pada ekuitas dana, yaitu dari ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap kepada akun ekuitas dana diinvestasikan dalam aset lainnya. 2. Transaksi kedua merupakan koreksi aset dalam obyek aset yang sama yaitu peralatan dan mesin. Perubahan hanya terjadi pada rincian aset, yaitu dari Komputer PC kepada Komputer Notebook.
5. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Aset a. Ilustrasi Jurnal Piutang
Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi piutang pada SKPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertindak sebagai SKPD akan digunakan sebagai ilustrasi.
31 Desember 2011 PPK-SKPD melakukan inventarisasi untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa lahan, hal ini dilakukan dengan membandi ngkan antara catatan SKR sewa lahan yang sudah diterbitkan dengan bukti pembayaran SKR. Berdasarkan hasil pembandingan tersebut diketahui bahwa masih terdapat SKR yang telah diterbitkan dan belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp1.050.000,00.
33
Tgl 31/12/2011
Kode Akun 1.1.3.02.02 3.1.3.02.01
Uraian Piutang Retribusi Cadangan Piutang Retribusi (Pengakuan piutang retribusi sewa lahan per 31 desember 2009 berdasarkan hasil inventarisasi)
Debit 1.050.000
Kredit 1.050.000
Analisis:
Pada awal tahun berikutnya saldo pada akun piutang dibuat jurnal balik. Contohnya pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 dibuat jurnal balik ( reversing entry) untuk piutang retribusi. PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 2/1/2012
Kode Akun 3.1.3.02.01 1.1.3.02.02
Uraian Cadangan Piutang Retribusi Piutang Retribusi (Jurnal balik saldo piutang retribusi sewa lahan per 31 Desember 2009)
Debit 1.050.000
Kredit 1.050.000
b. Ilustrasi Jurnal Persediaan
31 Desember 2011 Berdasarkan hasil inventarisasi bendahara barang, terdapat 100 buah timbangan anak senilai Rp5.000.000,00 yang merupakan hasil pengadaan dari kegiatan tahun 2011 dan direncanakan akan diserahkan/dihibahkan kepada posyandu pada tahun 2012. Tgl 31/12/2011
Kode Akun 1.1.4.09.03 3.1.4.09.01
Uraian Persediaan Peralatan dan Mesin Cadangan Persediaan Tanah/ Bangunan/Barang untuk Diserahkan/dijual ke Masayarakat (pengakuan persediaan peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 berdasarkan hasil inventarisasi)
Debit 5.000.000
3.1.4.09.01
Cadangan Persediaan Tanah/ Bangunan/Barang untuk Diserahkan/dijual ke Masayarakat
5.000.000
34
Kredit 5.000.000
1.1.4.09.03
c.
Persediaan Peralatan dan Mesin (Jurnal balik saldo persediaan peralatan dan mesin per 31 desember 2009)
5.000.000
Ilustrasi Jurnal Aset Tetap
Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi aset tetap sebagai berikut:
15 Maret 2011 Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap I dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp300.000.000,00 kepada CV. BB dengan rekening di Bank X. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga diketahui bahwa total pekerjaan adalah sebesar Rp980.000.000,00. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 15 Maret 2011. Tgl 15/3/2011
Kode Akun 1.4.6.02.08 3.2.2.06.01
Uraian KDP Gedung RS/Puskesmas Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP (Pengakuan aset tetap KDP Gedung berasal dari pembayaran tahap I)
Debit 300.000.000
Kredit 300.000.000
d. Ilustrasi Jurnal Aset Lainnya
Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya sebagai berikut: 25 Mei 2011 Diterima SP2D LS untuk pembayaran pembelian software Pelayanan Kesehatan senilai Rp500.000.000,00 pada rekening CV. DD di Bank Z. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Dalam DPA Dinas Kesehatan, pembelian software ini dianggarkan pada belanja barang dan jasa, yaitu belanja jasa konsultansi sistem informasi. Serah terima barang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011.
35
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan aset lainnya pada Jurnal Umum sebagai Berikut: Tgl 20/5/2011
Kode Akun 1.6.5.01.01 3.2.3.05.01
Uraian Software Komputer Diinvestasikan dlm Aset Lainnya Aset Tak Berwujud (Pengakuan aset lainnya pada saat diperoleh tanggal 20 Mei 2011)
Debit 500.000.000
Kredit 500.000.000
Analisis:
1. Transaksi tanggal 25 Mei 2011 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu: a) Transaksi belanja melalui mekanisme LS, transaksi ini merupakan Prosedur Akuntansi Selain Kas. PPK-SKPD mencatat transaksi ini dalam Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 25/5/2011
Kode Akun 5.2.2.19.03 3.4.1.01.06
Uraian Belanja Jasa Konsultansi-Sistem Informasi RK-PPKD (transaksi belanja barang dan jasa yang berasal dari SP2D LS)
Debit 500.000.000
Kredit
500.000.000
b) Transaksi pengakuan aset lainnya berdasarkan berita acara serah terima barang pada tanggal 20 Mei 2011. Pengakuan ini dicatat pada Jurnal Umum sebagaimana contoh di atas. c) Selain pengakuan aset juga terdapat utang kepada pihak ketiga (rekanan) pada tanggal 20 Mei 2011, disebabkan telah diserahterimakannya barang dan jasa namun belum dilakukan pembayaran. Pengakuan utang dicatat sesuai dengan Prosedur Akuntansi Kewajiban. PPKSKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 25/5/2011
Kode Akun 3.1.5.06.01
2.1.6.03.01
Uraian Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya Utang Jk. Pendek Lainnya (Pengakuan utang karena belum dilakukannya pembayaran atas barang dan jasa yang telah diterima tanggal 20 Mei 2011)
36
Debit 500.000.000
Kredit
500.000.000
d) Penerbitan SP2D LS pada tanggal 25 Mei 2011 juga mengakibatkan pelunasan utang kepada rekanan. PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 25/5/2011
Kode Akun 2.1.6.03.01 3.1.5.06.01
Uraian Utang Jk. Pendek Lainnya Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya (Pelunasan utang kepada rekanan melalui penerbitan SP2D LS)
Debit 500.000.000
Kredit 500.000.000
6. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Kewajiban
Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi kewajiban sebagai berikut: 1) 8 Januari 2011 Terdapat pembayaran untuk alat tulis kantor senilai Rp2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Bendahara pengeluaran memungut PPh 22 sebesar Rp34.091,00 dan PPN sebesar Rp277.273,00. Tgl 8/1/2011
Kode Akun 1.1.1.03.01 2.1.3.02.01 2.1.3.03.01
Uraian Kas di Bend. Pengeluaran Utang Pemotongan PPh 22 Utang Pemotongan PPN (penerimaan kas pemotongan pajak pusat PPh dan PPN)
Debit 311.364
Kredit 34.091 277.273
Analisis:
Transaksi pada tanggal 8 Januari 2011, selain merupakan transaksi penerimaan pemotongan pajak pusat juga merupakan transaksi pengeluaran kas belanja melalui mekanisme UP/GU/TU. Untuk transaksi pengeluaran kas belanja mekanisme UP/GU/TU mengikuti prosedur akuntansi pengeluaran kas. PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Pengeluaran Kas sebagai berikut: Tgl 8/1/2011
Kode Akun 5.2.2.01.01 1.1.1.03.01
Uraian Belanja Alat Tulis Kantor Kas di Bend. Pengeluaran
37
Debit 2,500,000
Kredit 2,500,000
2) 20 Januari 2011 Bendahara pengeluaran menyetorkan PPh 22 sebesar Rp34.091,00 dan PPN sebesar Rp277.273,00 yang dipungut pada tanggal 8 Januari 2011 untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Tgl 20/1/2011
Kode Akun 2.1.3.02.01 2.1.3.03.01 1.1.1.03.01
Uraian Utang Pemotongan PPh 22 Utang Pemotongan PPN Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran kas pemotongan pajak pusat PPh dan PPN)
Debit 34.091 277.273
Kredit
311.364
7. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Koreksi Transaksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja
Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD. DPPAKD sebagai SKPD dan Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi. 1) Pengembalian Pendapatan
Pada tanggal 6 Maret 2011 PPK-SKPD DPPKAD menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan DPPKAD. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2011 terdapat transaksi pengembalian pendapatan sebagai berikut: 5 Pebruari 2011 Bendahara penerimaan menerima SP2D-LS sebesar Rp2.500.000 ,00 dari BUD tentang pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel bintang tiga STS No 104 tanggal 2 Januari 2011 (dana dipindahbukukan ke rekening wajib pajak tanggal 4 Pebruari 2011). Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: Tgl 4/2/2011
Kode Akun 4.1.1.01.01 3.4.1.01.01
Uraian Pajak Hotel Bintang Tiga RK PPKD (pengembalian kelebihan pendapatan hotel bintang tiga)
38
Debit 2.500.000
Kredit 2.500.000
Analisis:
Transaksi ini tidak mempengaruhi kas yang ada di bendahara penerimaan. Pengembalian pendapatan ini berasal dari pengeluaran Rekening Kas Daerah ke Pihak Ketiga/Wajib Pajak.
2) Pengembalian Belanja
8 Januari 2011 Terdapat pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan Pembangunan Pustu di Kecamatan Periuk pada pelaksanaan kegiatan pembangunan puskesmas pembantu TA 2010 sebesar Rp2.000.000,00. PPK sedang menyusun laporan keuangan TA 2010. Tgl 8/1/2011
Kode Akun 1.1.1.03.01 5.2.3.26.09
Uraian Kas di Bend. Pengeluaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Puskesmas (pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran pihak ketiga TA 2010)
Debit 2.000.000
Kredit 2.000.000
Analisis:
Transaksi tanggal 8 Januari 2011 merupakan koreksi pengembalian atas belanja tahun sebelumnya (tahun 2010), namun demikian pada tanggal tersebut laporan keuangan masih dalam tahap penyusunan, sehingga pengembalian tersebut mempengaruhi akun belanja modal pada tahun 2010. Untuk penyetoran ke Kas Daerah, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai berikut: Tgl 8/1/2011
Kode Akun 3.4.1.01.01 1.1.1.03.01
Uraian RK PPKD Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran pihak ketiga TA 2010)
39
Debit 2.000.000
Kredit 2.000.000
8. Laporan Keuangan SKPD
Data laporan keuangan SKPD yang kami teliti adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung TA 2014-2015. Alamat kantor Dinas di Jalan Sukabumi No. 1 Bandung. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2015 terdiri dari, Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 1.487.932.411,00 atau mencapai 107,83% dari anggaran. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2015 adalah sebesar Rp 286.172.690.554,00 atau mencapai 79,72% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja pegawai sebesar Rp 37.634.450.315,00 atau 87,67% dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp 34.944.963.406,00 atau 79,21% dari anggarannya, Belanja Hibah sebsar Rp 9.000.000,00 atau 100% dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp 155.543.345.605,00 atau 78,11% dari anggarannya.
40
41
42
2) Laporan Operasional
Laporan Operasional menunjukkan laporan sesungguhnya Dinas Perhubungan dalam tahun 2015. Pendapatan – LO tahun 2015 sebesar Rp 1.487.932.411.00, beban tahun 2015 sebesar Rp 81.720.247.262,43 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 37.634.450.315,00 Beban Persediaan sebesar Rp 5.889.781.060,00 Beban Jasa sebesar Rp 19.513.290.989,50 Beban Pemeliharaan sebesar Rp 837.875.531,00 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 4.568.976.726,00 Beban Penyusutan Rp 13.803.847.655,09 Beban Lain-lain sebesar Rp 11.390.343.304,00
sehingga
Surplus/Defisit – LO
(92.150.633.169,59)
43
tahun
2015
sebesar
Rp
44
3) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Asset adalah sebesar Rp 324.284.837.336,55 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 2.892.482.688,50, Aset Tetap sebesar Rp 306.887.724.898,05, dan Asset lainnya sebesar Rp 14.504.629.750,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar Rp 152.044.794,00. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp 324.284.837.336,55
45
46
47
4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas awal sebesar Rp 975.081.658.366,94 dimana Ekuitas awal ini sama dengan Saldo akhir Neraca Tahun 2014 dan Ekuitas akhir sebesar Rp 324.132.792.542,55 yang terdiri dari Ekuitas awal ditambah Surplus/ Defisit – LO sebesar Rp (92.150.633.169,59), ditambah RK-PPKD sebesar Rp 226.643.826.915,00, ditambahn RA-PPKD sebesar Rp (717.664.390.053,00) dan Penyusutan asset tetap sebesar Rp (67.747.440.166,80) Amortisasi sebesar Rp (26.939.000,00) dan Lain-lain sebesar Rp (3.290.350,00) Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 adalah sebagai berikut :
5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan,dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
48
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, asset, kewajiban, dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
49
